Dinas Pengairan Janji Bikin 350 ha Sawah Baru

Jember - Dinas Pengairan Kabupaten Jember bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Malang akan segera mencetak sawah – sawah baru. Sebab, selama ini lahan sawah di Jember dinilai banyak yang beralih fungsi sebagai pemukiman, pabrik dan tempat usaha.

Meski sulit didata secara valid, namun setiap tahun diperkirakan ada kurang lebih 500 hektar sawah yang beralih fungsi.

Kepala Dinas Pengairan, Ir. Rasyid Zakaria mengatakan, tahun ini juga pihaknya akan menyudet sekitar 350 hektar rawa di wilayah Paseban. Dengan program irigasi rawa, ia berharap sawah akan bernilai produktif untuk menyokong produksi pangan Kabupaten Jember ke depan.

“Saya akan buat irigasi rawa 350 hektar di Paseban, studi kelayakan sudah kita laksanakan dengan mengundang beberapa pakar dari Universitas Brawijaya untuk melaksanakan visible study,” tegasnya.

Lebih lanjut Rasyid mengungkapkan, kalau 350 hektar sawah itu bisa dicetak menjadi 2 kali, maka setidaknya ada ganti dari beberapa sawah telah dijadikan pemukiman. “Lahan rawa akan kita sudet dan dibuang ke sungai, sehingga rawa itu akan menjadi sawah,” terangnya lagi.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kab. Jember, Ir. Hari Widjajadi mengakui, setiap tahun sawah di Jember memang menyusut. Dia sepakat dengan program Dinas Pengairan untuk mencetak sawah – sawah baru. Jika ada tambahan lahan 350 hektar, Hari yakin nilai seluas itu memiliki nilai strategis untuk menambah produksi padi.

Hari menandaskan, saat ini dari target padi 900 ribu ton per tahun, sudah dicapai sekitar 850 ribu ton. “Alhamdulillah ada tambahan areal, yaitu rawa dijadikan sawah, dengan demikian saluran – saluran akhirnya diperbaiki, yaitu saluran masuk dan saluran keluar pengairan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, jika ada 350 hektar sawah baru, berarti nanti ada sekitar 1.000 hektar lebih tanaman baru, sehingga bisa meningkatkan produksi daerah. (RI-1)

Selengkapnya...

TNMB Juga Amankan Perambah Hutan

Jember – Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember, juga mengamankan seorang perambah hutan bernama Ponari (45). Ponari, ditangkap pertugas dan diserahkan ke Mapolsek Tempurejo karena terbukti merambah hutan milik TNMB, kemarin Kamis (29/1), di blok Aren dusun MAndilis, desa Sanenrejo kecamatan Tempurejo.

Sayangnya, 5 perambah lain berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan petugas keamanan TNMB. Menurut Kepala TNMB Jember, Ir. Herry Subagiadi, pelaku diamankan karena berusaha merambah di areal hutan lindung milik TNMB.

“Biasanya mereka merambah dan setelah dirambah, ditanami padi, untuk itu kami amankan sementara untuk diproses hokum lebih lanjut oleh Polsek,” ujarnya.

Kasus perambahan hutan di Jember marak terjadi, karena kebanyakan para pencuri kayu beralih profesi. Kalau mencuri kayu sering tertangkap, sementara merambah jarang ditangkap, apalagi usai merambah mereka menanami lahan hasil rambahan tersebut dengan tanaman palawija atau yang lain.

Dan hasil dari tanaman tersebut biasanya dibagi dengan oknum petugas jaga di sekitar lahan tersebut.

LSM Pemerhati Kehutanan Jember, Abdi MASyarakat, menyesalkan banyaknya kasus perambahan yang biasanya akan berujung pada pencurian kayu juga. “Jika merambah dan menanami areal tersebut tidak ditangkap maka, ujungnya bakal mencuri kayu, apalagi saat ini Dinas Kehutanan diduga acuh terhadap kasus pencurian kayu,” ujar Ketua Abdi MAsyarakat, HUsni Thamrin SH.

Terbukti pada saat penangkapan pencurian kayu di Andongrejo yang diduga kuat merupakan kayu TNMB, Dinas Kehutanan justru mengeluarkan SKSHH sebagai bukti kepemilikan kayu. “Dan Dinas Kehutanan tidak mau tandatangan ketika kayu tersebut sudah dibuktikan oleh uji lab, bahwa bukan kayu desa namun kayu hutan TNMB,” imbuhnya.

Sehingga pihaknya mendukung penuh langkah TNMB yang menangkap perambah hutan di areal TNMB. Dan para perambah tersebut harus dihukum berat sesuai dengan UU nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan. "dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda sebesar Rp. 5 miliar," tegasnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Hujan Terus, Pegunungan LYT Longsor 3 Titik

Jember – Hujan yang terus turun di wilayah Jember dan setiap hari khususnya di pegunungan Argopura Jember, membuat sejumlah punggung bukit di pegunungan tersebut, termasuk di wilayah BKPH Lereng Yang Timur (LYT), mengalami longsor.

Longsoran punggung bukit di pegunungan Argopura tersebut mencapai 3 titik, diantaranya di petak 59 c dan 58. longsoran terjadi cukup parah dan mengakibatkan sekitar 2 hektar lahan hutan lindung tersebut hilang tanamannya.

Untungnya 3 titik longsoran tersebut jauh dari perumahan Magersaren milik warga sekitar. Jarak longsoran sekitar 2 km dari kawasan perumahan Magersaren, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Hanya saja, ribuan tanaman kopi, tanaman keras yang baru saja ditanam pada program Gerhan 2008 hilang. “Bisa sampean lihat sendiri, ini di kemiringan sekitar tidak sampai 45 derajat, dan dihutan lindung lagi, jadi sudah tidak boleh dirambah atau ditanami lain-lain, akibatnya longsor begini,” ujar Kepala BKPH LYT, Budi Mulyono, sambil menujukkan lokasi longsoran yang terdapat di petak 59c, dengan posisi sekitar 3000 meter diatas permukaan laut.

Budi juga menjelaskan, bahwa sudah seharusnya masyarakat ikut menjaga areal tanaman keras milik Perhutani, bukan malah mematikan atau menebangnya. “Meski kayunya tidak dibawa ke bawah, tetapi akhirnya mati karena diobat, kalau sudah mati arealnya ditanami kopi, ini sama saja dengan mencuri,” imbuhnya.

Budi berharap melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Kembang, yang juga mempunyai sekitar 400 anggota pesanggem, di wilayah tersebut masyarakat bias lebih terbina dan terarah ketika hendak menanami areal hutan. (RI-1)

Selengkapnya...

Merambah Hutan, 3 Pesanggem Ditangkap

Jember – Aksi 3 pesanggem atau petani desa hutan di RPH Arjasa, BKPH Lereng Yang Timur (LYT), KPH Jember ini memang sudah keterlaluan. Bagaimana tidak, sudah memiliki lebih dari puluhan hektar lahan tanaman kopi dibawah tegakan milik Perhutani, masih kurang juga. Alhasil 3 pesanggem, Ripin (35), Nur Nipon (58), H. Sus (55) diamankan Polsek Sukorambi.

Karena merasa kurang dan tidak puas, 3 pesanggem tersebut kembali merambah hutan lindung di petak 59 c. “Kami sudah memperingatkan berulangkali untuk tidak mengulagi kegiatan illegal mereka, namun tetap bandel saja, demikian juga dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai naungan organisasi sudah memperingatkan,” ujar salah satu petugas Polhut RPH Arjasa, Marijek, usai meninjau lokasi bersama radarinvestigasi.blogspot.com.

LMDH bersama Perhutani sudah memberi kesempatan para petani desa hutan atau biasa disebut pesanggem untuk mengelola sejumlah areal hutan. Dengan cara menanami areal dengans ejumlah tanaman seperti kopi di bawah tegakan (kayu keras).

“Untuk pak Haji Sus, sudah dapat areal sekitar 7,5 hektar, dan ditanami kopi semua, dan pendapatan rutin dia sekitar 250 jutaan setiap tahunnya, tetapi ternyata kurang puas,” imbuh Asper (Kepala BKPH) LYT, Ir. Budi Mulyono, yang juga turut meninjau lokasi rambahan yang mencapai sekitar 4 hektar.

Belum lagi areal yang dikelola oleh dua tersangka lainnya, Nur nipon dan Ripin, totalnya bias mencapai lebih dari 15 hektar. “Penangkapan ini diharapkan mampu memberi pelajaran kepada ketiga tersangka tersebut, karena kondisi hutan yang sudah tidak memungkinkan untuk ditanami selain kayu keras,” tuturnya.

Sementara itu Kapolsek Sukorambi, AKP Herry Wahyono, belum bias berkomentar banyak karena anggotanya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun untuk tahap awal pihaknya sudah melakukan penahanan dengan tuduhan merambah hutan, sesuai dengan undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. (RI-1)

Selengkapnya...

Perlengkapan Penanggulangan Bencana Jember Ditambah

Jember – Mensos, H Bahtiar Chamsah, menegaskan bahwa setiap terjadi bencana alam di daerah perlu dilakukan percepatan penanggulangan bencana, terutama bagi daerah-daerah rawan bencana dan daerah yang berjauhan dengan ibu kota propinsi. “Tidak saja disiapkan peralatan lengkap di propinsi, tapi juga di daerah-daerah yang berjauhan dari ibu kota propinsi dan kabupaten yang sering terjadi bencana,” ujarnya.

Tanpa upaya tersebut menurut Bahtiar, korban bencana bakal terlantar. Bahtiar mencontohkan seperti yang terjadi di Jember, yang menurutnya sudah termasuk lengkap. “Walaupun Jember jauh dari Surabaya , tapi kelengkapan penanggulangan bencana sama dengan propinsi,” imbuhnya.

Dengan begitu, harapannya ketika terjadi bencana sewaktu-waktu pemerintah bias segera mengambil tindakan dengan fasilitas perlengkapan yang telah tersedia. Dan untuk semakin melengkapi perlengkapan tersebut, Bahtiar menyerahkan tambahan perlengkapan diantaranya, satu unit mobil dapur lapangan, truk pengangkut logistik, mobil tangki air.

Termasuk, satu unit mobil dan perahu SAR yang digunakan untuk percepatan mobilitas penanggulangan bencana, yang diserahkan secara langsung oleh Mensos pada Bupati Jember di Gedung Serba Guna Pemkab Jember, hari ini, Kamis (29/1).

Selain itu, Pemkab Jember juga mendapat bantuan berupa pemenuhan logistik guna memenuhi kebutuhan pangan korban bencana alam. Karena logistic merupakan kebutuhan mendasar yang perlu diberikan sewaktu-waktu pada korban bencana alam.

“Saya sudah membicarakan hal ini dengan Dirjen dan tadi saya menginstruksikan supaya realiasinya pada tahun 2009 ini jangan lama-lama. Kalau bisa antara bulan Maret-April harus bias terealisasi,” katanya.

Pada saat yang sama, Bachtiar mengungkapkan, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan dari gudang Dolog antara 50-100 ton guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tertimpa bencana alam. Sedangkan kewenangan gubernur untuk mengeluarkan beras, katanya, antara 100-200 ton.

Dari pos APBN Departemen Sosial tahun anggaran 2009, lanjutnya, Kabupaten Jember akan dibantu suplai beras sebesar kuota propinsi di gudang-gudang dolog Jember. Asalkan, Pemkab Jember mampu membuat depot-depot logistik baru. “Jika Bupati Jember mampu membuat gudang-gudang logistic, Depsos akan mengisinya sama dengan propinsi antara 100-200 ton,” tuturnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Seribu Rumah Tidak Layak Huni Juga Dibantu

Jember – Kedatangan Menteri Sosial (Mensos), Bahtiar Chamsah ke Jember, betul-betul dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai macam bantuan. Mulai dari bantuan pondok pesantren, usaha kecil menengah dan terakhir untuk rumah tidak layak huni.

Bahtiar menegaskan untuk rumah tidak layak huni dikucuri bantuan senilai Rp. 2,5 miliar. “Dengan bantuan 2,5 miliar tersebut saya yakin Pemkab Jember mampu memanfaatkannya untuk perbaikan 1000 rumah menjadi rumah layak huni (RLH),” tegasnya.

Bantuan tersebut sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat kepada Pemkab Jember yang telah sukses melaksanakan program bedah rumah. “Dan sampai saat ini informasi yang kami terima sudah mencapai 46 ribu rumah, dan per rumahnya hanya perlu Rp. 2,5 juta,” imbuhnya.

Padahal untuk kabupaten atau kota lain di luar Jember, setiap rumahnya bias mencapai Rp. 10 juta. Sehingga hanya mampu dinikmati beberapa unit rumah saja. Sementara di Jember untuk satu rumahnya hanya Rp. 2,5 juta sehingga jumlhanya bias mencapai 1000 unit rumah milik warga kurang mampu.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan rumah yang sebelumnya tidak memiliki kelayakan untuk dihuni, menjadi lebih baik dan layak huni. (RI-1)

Selengkapnya...

Mensos Siapkan 24 T Untuk KUR

Jember – Selama berkunjung ke Jember, Mensos Bahtiar Chamsah, menyalurkan sejumlah sumbangan ke tokoh agama dan sosial. Untuk bidang sosial, Bahtiar, mengaku siap menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Dengan program sosial yang dilaksanakan itu, katanya, angka kemiskinan di tingkat nasional bisa menurun 2 tahun terakhir dari 37 juta penduduk yang hidup di garis kemiskinan pada tahun 2007 berhasil ditekan menjadi 35 juta hingga akhir 2008.

“Kemiskinan itu tidak bisa ditekan dengan iklan dan pidato-pidato saja, tapi harus dengan kerja keras dengan pelaksanaan program yang jelas dan terarah,” ujarnya. Bahtiar menyatakan program unggulan yang kini sedang berjalan, diantaranya program yang sifatnya bantuan tunai, pemberdayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan tunai, antara lain Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras miskin (raskin). Sedangkan program yang diorientasikan guna pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi dana Rp 1-3 Milyar per kabupaten/kota.

Sedangkan KUR diprioritaskan pada masyarakat miskin yang memiliki usaha di sektor riil. Nilai dananya dalam skala nasional tahun 2008 sekitar Rp 12 Triliyun, lalu pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar Rp 24 Triliyun.

“KUR ini diberikan pada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman lunak agar orang-orang miskin bisa mengembangkan usahanya dan mau berusaha,” tengaranya

Di kesempatan tersebut Mensos H. Bachtiar Chamzah minta baik pemerintah pusat maupun daerah punya kewajiban mengentaskan kemiskinan. Ia juga meminta agar pemerintah daerah mengajarkan masyarakat untuk tidak berpangku tangan dan bangga dengan menjadi peminta-peminta bantuan.

“Rakyat harus diajarkan untuk bekerja keras. Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Rakyat jangan sampai bergantung kepada pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan mendorong serta menstimulasi rakyat untuk mandiri dan tidak berpangku tangan,” ujarnya. (RI-1)

Selengkapnya...

36 Ponpes Dapat 10 jutaan

Jember - Guna meningkatkan kualitas sarana prasarana pondok pesantren (ponpes), Menteri Sosial (Mensos) RI memberikan bantuan kepada 36 ponpes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Jember. Bantuan tersebut sekaligus sebagai bentuk simpati Mensos atas kesungguhan ponpes dalam memberikan pembinaan masyarakat Jember secara umum.

Bantuan uang tunai senilai Rp 50 juta diberikan pada Ponpes Mahfilud Duror As Shalihin, sedangkan ke-35 ponpes lainnya mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp 10 juta.

Bantuan ini menurut Mensos, Bachtiar Chamsah bukan dana dari pemerintah, melainkan dana yang dikelola oleh Kementrian Sosial yang dihimpun dari masyarakat.

“Semua dana ini bukan dari APBD maupun APBN, melainkan dari dana masyarakat yang dikelola Kementerian Sosial. Dari total dana itu, hari ini sebesar 10 juta saya berikan cash (tunai), ”katanya.

Dalam kesempatan tersebut Mensos RI, Dr Bachtiar Chamzah, mengucapkan rasa simpati dan terima kasihnya kepada para pengasuh ponpes lantaran telah melakukan pembinaan akhlak dan keagamaan pada masyarakat Jember sebagai bentuk perjuangan dan kiprah pembangunan.

“Bapak-Bapak adalah pejuang Islam yang mendidik umat dari tidak tahu agama menjadi mengenal dan memahami agama. Serta selama ini telah telah membina akhlak dan agama masyarakat menjadi lebih baik,” katanya dalam acara yang dihadiri oleh para kyai dan guru ngaji itu. (RI-1)

Selengkapnya...

Satu Dusun, Warga Kekurangan Air Bersih

Jember - Kualitas air sumur warga masyarakat di Dusun Bulu Rejo Desa Paseban Kecamatan Kencong terus memburuk beberapa tahun terakhir. Akibatnya, lebih dari 500 kk di kawasan tersebut kekurangan air bersih untuk dikonsumsi.

Untuk itu warga meminta pemerintah agar sesegera mungkin membangun fasilitas air bersih di kawasan tersebut. Shultan Arifin, salah satu warga desa tersebut yang mengalami kesulitan air bersih karena air sumurnya terasa asin mengeluh setiap harinya harus memikul air bersih dari rumah warga tetangga yang airnya tidak terasa asin. “Banyak masyarakat yang sehari-harinya menggunakan harus berjalan mencari air bersih untuk dikonsumsi,” tuturnya.

Menurutnya, penurunan kualitas air bersih sudah menahun. Pemerintah daerah sendiri telah membangun instalasi klep air bersih di sana. Sayangnya, bangunan tersebut tidak berfungsi sama sekali. “Nanti kita bicarakan dengan dinasnya, kalau fasilitas yang sudah ada bisa diperbaiki dan difungsikan ya tidak usah membuat baru. Tapi kalau tidak bisa lagi terpaksa dibuat lagi, dan kita minta jangan sampai gagal,” katanya.

Untuk itu ia meminta dinas terkait agar memperbaiki klep air bersih yang paling tepat, yang mampu dioperasikan masyarakat secara efektif dan efisien. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, menurut dia, pemerintah sebaiknya menggunakan teknologi murah. Misalnya saringan air atau mesin pengolahan air mineral listrik.

Ketika menenggok nasib warga Dusun Bulu Rejo Desa Paseban Kecamatan Kencong tak kunjung berubah. Karena setiap hari, setidaknya ada 500 warga di dusun tersebut harus menggotong jurigen air dari rumahnya menuju ke sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangganya, lantaran air sumurnya terasa asin. Karena itu, mohon kepada masyarakat untuk memberikan bantuan berupa saluran drainase yang bisa mempermudah penduduk setempat mendapatkan air bersih.

Ketua Kelompok Petani Pengguna Air Desa Paseban Kecamatan Kencong, Shultan Arifin, mengatakan kesulitan air ini sebenarnya telah berlangsung sejak 10 tahun lalu, semenjak rusaknya klep Afur Rowo Bedes yaitu penghubung air buangan sungai dari lahan persawahan penduduk ke laut. “Sejak rusaknya klep itu air laut sering masuk ke lahan pertanian, karena berlangsung lama akhirnya merembes ke perumahan warga, terutama yang berdekatan dengan areal persawahan dan laut itu. Air sumurnya sekarang menjadi air payau (terasa asin),” katanya.

Ia mengatakan, jarak antara rumah perkampungan penduduk dengan pinggiran laut tak kurang dari 300 meter. Pada saat laut pasang atau musim penghujan, air laut dalam jumlah yang cukup besar menggenangi daratan melalui sungai. “Karena klepnya rusak, maka air laut bercampur dengan air tawar dengan mudah di areal persawahan,” tengaranya.

Saat ini upaya penduduk memenuhi kebutuhan akan air bersih sehari-hari terutama untuk memasak dan minum, katanya ditempuh dengan mengusung atau mengambil air dari daerah sekitar di Dusun Bulu Rejo yang tak dirembesi air laut. “Setiap hari penduduk Bulu Rejo mengusung air, karena air sumurnya tidak bisa diminum,” tandasnya. (RI-1)

Selengkapnya...

BPN Jember Segera Luncurkan Mobil Larasita

Jember - Selama tahun 2008 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember telah berhasil merampungkan 17.600 sertifikat melalui proyek/rutin dan semua kegiatan berjalan lancar. Untuk tingkat Propinsi Jawa Timur, BPN Jember masuk dalam kategori 10 besar dan mendapatkan penghargaan dibidang Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten di Jawa Timur.

Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPN Jember juga bakal segera mengoperasionalkan mobil bantuan dari BPN Pusat. Mobil Keliling yang lebih dikenal dengan Larasita (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah ), tersebut diharapkan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan sertifikasi.

Adapun mobil keliling ini akan melayani masyarakat secara berkeliling ke desa-desa yang bisa ditempuh dengan mobil ini dan bila jangkauan desa yang satu dengan desa lainnya tidak terjangkau dengan layanan mobil ini, maka bisa ditempuh dengan roda dua. “Kalau di Puskesmas ada layanan jemput bola memakai mobil puskesmas keliling, maka di BPN akan menggunakan mobil keliling untuk melayani pengurusan serfikat,” tegasnya.

Ke depan BPN akan mentargetkan lebih dari 20 ribu sertifikat atas tanah masyarakat dan seluruh pendaftaran akan ditertibkan. “Kalau tahun lalu baru bisa menyelesaikan 17 ribu lebih sertifikat tanah, maka kami akan tingkatkan 20 ribu sertifikat tanah,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya minta dukungam dan respon dari Kepala Desa, karena sistim hukum tanah ini masih hukum adat dan kata kuncinya ada di Kepala Desa. “Dan kami menginginkan ada pertemuan antara Kades dengan pihak BPN agar peningkatan target 20 ribu lebih sertifikat tanah masyarakat dapat diselesaikan,” pintanya.

Sebagai contoh BPN Jember telah menyelesaikan sertifikat tanah melalui Prona sebanyak 1.700 sertifikat, redis 900, obyek renderform sertifikat yang bentuknya redistribusi 900 jadi jumlah total keseluruhannya mencapai 17.600 sertifikat yang sudah di selesaikan semuanya.

“Semoga tidak ada tunggakan yang harus diselesaikan, dan ini sudah kita kemas tinggal pelaksanaan pembagian sertifikat saja kepada masyarakat,” paparnya.

Masyarakat diminta tidak perlu takut dan ragu, karena pendaftaran bisa langsung ke loket BPN, sehingga akan lebih trasparan dan tidak akan dipersulit, semuanya transparan melalui loket. “Karena BPN milik masyarakat Jember, kami akan menjaga dan melayani serta selalu menerima kritik agar kedepan pelayanan di BPN Jember lebih meningkat lagi,” pungkasnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Bedah Potensi Desa Berubah Jadi Temu Karya Rakyat (TKR)

Jember - Setelah dialog solutif Bedah Potensi Desa digelar setiap bulan dan pada putaran terakhirnya diadakan di desa Arjasa kecamatan Arjasa, maka kegiatan bulanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember itu dilanjutkan dengan kemasan baru berupa Temu Karya Rakyat (TKR). Kegiatan tersebut menjadi media evaluasi bagi pembangunan di Jember, yang mempertemukan Bupati dan pejabat teras Pemkab dengan masyarakat Jember secara langsung.

Perubahan kemasan menjadi acara Temu Karya Rakyat naga-naganya juga mempengaruhi metode pertemuan bulanan tersebut. Jika sebelumnya semua aduan atau keluhan ditujukan ke Bupati Jember, untuk acara kali ini Bupati Jember mengambil posisi sebagai moderator antara masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Apa yang menjadi keluhan masyarakat seputar persoalan pembangunan akan dihubungkan langsung pada SKPD untuk ditindaklanjuti. “Bedah Potensi Desa sudah dilaksanakan dengan sukses, hingga putaran terakhir, ke depan akan dilanjutkan dengan acara yang tidak jauh berbeda,” kata Kabag Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto MSi.

Jika dalam Dialog Solutif masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai desanya. Lalu pada saat yang sama Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan serta kebijakan sebagai bentuk keberhasilan.

Agaknya dalam Temu Karya Rakyat akan menguak keberhasilan kinerja pamong praja selama 4 tahun terakhir. Terlebih mengenai hasil-hasil pembangungan yang terlaksana di jalur pedesaaan. “Kalau kemarin dalam Dialog Solutif sudah dibedah seluruh potensi desa, sekaligus implementasi pembangunannya, maka dalam Temu Karya Rakyat pada tahun 2009 akan dibahas mengenai keberhasilan yang sudah dilaksanakan selama ini,” terangnya.

Lebih jauh, Agoes Slameto, menjelaskan Temu Karya Rakyat ini akan menghadirkan Bupati Jember bersama para pejabat SKPD Jember dan kecamatan serta masyarakat desa. Dengan duduk bersama dan bertatap muka secara langsung, antara aparatur para pamong praja dan masyarakat akan melakukan evaluasi seputar pembangunan selama ini.

“Dalam Dialog Solutif Bedah Potensi Desa terdapat upaya membangun desa dengan cara merealisasikan usulan-usulan masyarakat untuk membangun desanya. Setelah membangun desa dan menata kota sudah diupayakan selama ini, maka saatnya melihat keberhasilan pembangunan itu secara langsung di desa dengan cara bertemu rakyat secara langsung,” jelasnya.

Dengan begitu, ungkapnya akan diketahui keberhasilan pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kekurangan-kekurangan dari pembangunan selama dialog bersama itu, tentunya akan menjadi catatan pamong praja guna meningkatkan pembangunan di Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

Coblos Caleg Diprediksi Hanya 10%

Jember – Pada Pemilu 2009 ini selain fenomena angka golput yang semakin tinggi, juga ada fenomena lain yakni minimnya pemilih yang bakal mencoblos atau mencontreng nama calon legislative (Caleg). Hal ini diungkapkan Ketua Jaringan Pemilih Rasional (Japer) kabupaten Jember, Drs. Farid Wajdi, disela-sela persiapannya menekan angka golput di Jember.

Farid mencontohkan pada Pemilu 2004 lalu, dari sekitar 1,6 juta daftar pemilih tetap (DPT) di Jember hanya 10% saja yang mencoblos nama caleg. Yang tertinggi hanya mencoblos gambar partai saja, sekitar 69%.

“Dan untuk Pemilu 2009 kali ini, prediksi kita juga tidak lebih dari 10%, pemilih yang mencontreng atau coblos nama caleg,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan ketidakpedulian pemilih atas caleg yang terpilih dan duduk dikursi DPRD. “Mencoblos gambar partai itu mempunyai makna ganda, pertama siapapun calegnya, rakyat tidak peduli, kedua, rendahnya pendidikan politik di masyarakat, sehingga menghasilkan output wakil rakyat yang tidak berkualitas,” imbuhnya.

Apalagi saat ini menurut farid tidak ada upaya keras dari KPU Jember, sebagai pelaksana Pemilu, untuk terus melakukan sosialisasi di masyarakat. Sehingga ketidaktahuan masyarakat akan tata cara memilih dalam Pemilu tinggi.

“hal ini meningkatkan angka golput dan suara tidak sah, karena jelas perbedaan tata cara memilih sangat banyak dibandingkan dengan tahun 2004 lalu, termasuk mencontreng dan hanya mencotrengn satu saja, digambar atau di nama caleg, jika ada 2 contrengan tidak sah,” ungkapnya.

Jika prediksi angka golput tinggi terbukti, maka Japer menilai Pemkab Jember dan KPUD sudah gagal sebagai pelaksana Pemilu. (RI-1)

Selengkapnya...

JAPER Curigai Semua Caleg tidak Visioner

Jember – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Kabupaten Jember mencurigai semua calon legislative (caleg) pada Pemilu 2009 kali ini tidak visioner. Caleg hanya berpikiran bakal memperoleh kekuasaan setelah duduk sebagai wakil rakyat, bias menguasai sumber pendapatan ekonomi dan meningkatkan status social di masyarakat.

“Hal tersebut diperkuat fakta anggota DPRD Jember periode 2004-2009, dan bukan rahasia umum lagi dalam kurun waktu singkat status ekonomi mereka naik drastis,” jelas Ketua Japer, Drs. Farid Wajdi.

Sehingga Japer berharap kepada masyarakat untuk lebih rasional dalam memilih. Agar tidak lagi jadi obyek penderita bagi para caleg yang tidak memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan rakyat. “Japer terus memberikan motivasi kepada masyarakat Jember untuk tidak golput dalam Pemilu mendatang,” ujar Farid.

Karena jika angka golput semakin tinggi, caleg semakin diuntungkan. Bagaimana tidak, harga kursi DPRD semakin murah sehingga peluang caleg yang tidak visioner untuk jadi semakin terbuka lebar. “Aumsi ini membuktikan bahwa pemikiran caleg dan parpol tidak dalam grand design untuk memakmurkan rakyat, tapi cenderung untuk kepentingan sesaat saja dan sekedar terpilih saja,” imbuhnya.

Apalagi fenomena pasang gambar, logo, nama caleg di jalan-jalan adalah bukti aplikasi yang salah dalam pendidikan politik dan cenderung lips service semata. Karena menurut Farid, para caleg seratus persen masih mementingkan golongan dengan konsep pendidikan politik cenderung manipulative.

Hal ini bertambah parah ketika proses rekrutmen caleg juga memprihatinkan, karena dilakukan tanpa verifikasi yang jelas. Lebih ironis lagi ketika caleg hanya berorientasi kepada peningkatan status belaka. (RI-1)

Selengkapnya...

Dipakai Mesum, Akses Ke Mandiri Land Ditutup Warga

Jember – Karena setiap malam digunakan sebagai tempat mesum dan arena balap sepeda motor, jalur akses menuju perumahan Mandiri Land Jember ditutup warga. Warga sudah terlanjur kesal dengan ulah para anak baru gede (ABG) yang setiap malam menggeber motornya sehingga membuat bising lingkungan perumahan sekitarnya, termasuk perumahan Cahaya Emas.

“Bukan itu saja, setiap malam areal tersebut juga digunakan untuk ajang mesum pasangan muda-mudi, karena memang kondisinya gelap kurang ada penerangan,” ujar Sekretaris RW VI kelurahan Sempusari, kaliwates, Moh. Husni Thamrin SH.

Thamrin, menegaskan bahwa aksi warga menutup akses jalan tersebut sebagai reaksi puncak dari kekesalan yang selama ini dirasakan warga. Rencananya, penutupan hanya akan dilakukan pada malam minggu saja, namun karena aksi ABG sudah semakin meresahkan saja, akhirnya akses jalan ditutup total.

Warga menutup akses jalan tersebut menggunakan bambu dan seng, sehingga jalan betul-betul tidak bisa dilalui oleh semua pengguna jalan. Penutupan jalan tersebut menurut Thamrin memang sudah tepat dan cukup alasan.

Karena selain dua hal penting tersebut, jadi ajang mesum dan trek-trekan, jalan tembus MAndiri land juga sering digunakan untuk pemilik kendaraan yang tidak mempunyai surat lengkap. “Pengendara sering lewat situ karena menghindari pos polisi di lampu merah Carefour, apalagi kalau tidak pakai helm atau tidak membawa surat-surat,” imbuhnya.

Menanggapi penutupan tersebut, Sat Pol PP kecamatan kaliwates sempat memantau jalannya penutupan karena dikhawatirkan ada gejolka massa. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa, alias berjalan lancar.

Pasalnya, semua instansi terkait sudah diberi surat tembusan, seperti Polsek Kaliwates, Kelurahan dan Kecamatan serta pihak pengembang Mandiri Land. (RI-1)

Selengkapnya...

Pencurian Rotan dan Kijang Marak di TNMB

Jember – Taman NASional Meru Betiri (TNMB) Jember terus mewaspadai makin maraknya aksi pencurian berbagai hasil hutan dan marga satwanya. Pasalnya pada awal tahun 2009 ini sejumlah kasus berhasil diungkap, diantaranya yakni pencurian rotan, perburuan kijang dan pencurian telur penyu.

Kepala TNMB Jember Ir. Herry Subagiadi MSc, menyatakan bahwa sejumlah anggotanya masih saja menemukan beberapa barang bukti hasil dari pencurian tersebut. Sehingga hal tersebut memperkuat dugaan masih maraknya aksi pencurian dikawasan hutan konservasi di TNMB.

Menurutnya, beberapa waktu lalu di blok Tumpak Gesing Resort Bandealit kepala Resort Bandealit Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Ambulu, Bahrudin, menghentikan seorang pengendara sepeda motor yang gerak-geriknya mencurigakan. Dan setelah dihentikan dan digeledah, pengendara sepeda motor berinisial H warga Dusun Bandealit Desa Andongrejo Kec. Tempurejo tersebut terbukti membawa potongan daging seberat kira-kira 5 kg.

Potongan daging tersebut masih ada sisa-sisa bulu satwa, yang diduga kuat, berdasar pengalaman empiris petugas, adalah bulu Kijang (Muntiacus muntjak). Tersangka mengaku daging Kijang tersebut akan dijual di Pasar Curahnongko Kec. Tempurejo Jember.

Petugas segera mendokumentasi tersangka dan barang bukti di TKP serta melapokan kasusnya ke Polsek Tempurejo.

Selain itu tim Patroli Tahun Baru TNMB juga berhasil meringkus pencuri rotan (Calamus viminalis). Jenis rotan ini sudah terancam punah, jumlahnya terus menurun karena pengambilan llegal.

Tersangka pencuri bernama TOHA alias P. TORI, warga Desa Curah Takir Kec. Tempurejo Kab. Jember, umur 60 tahun, ditangkap petugas patroli pimpinan Sdr. Widi Riantoko di tengah jalan arah ke Resort Sanenrejo Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II. Tersangka ditangkap saat membawa 200 batang rotan dengan sepeda pancal.

Petugas tidak ragu lagi dengan asal-usul rotan tersebut yang jelas-jelas adalah hasil hutan ilegal. Dan selanjutnya tersangka diserahkan ke Mapolsek Tempurejo untuk menjalani proses hukum. (RI-1)

Selengkapnya...

LMDH Jember Iri Kabupaten Lain

Jember - Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jember yang beranggotakan 176.000 mengaku tidak pernah dilirik, dan diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam bahasa mereka, dianaktirikan.

Ketua LMDH Jember Imam Bukhori, S.Ag, beralasan kenapa di daerah lain semisal di Kabupaten Jombang, Madiun, Kota Batu, dan Malang pemerintah kabupaten setempat bisa memperhatikan petani LMDH dengan cara memberi bantuan.

Dia menilai Pemerintah Kabupaten Jember ini mendapat alokasi anggaran cukup besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 1,23 Trilliun. Tapi, perhatian kepada petani pinggir hutan yang memproduksi tanaman palawija, dan tanaman pangan perkebunan itu tidak pernah ada.

Dirinya mencontohkan, Pemkab Jombang saja menganggarkan dana untuk kegiatan LMDH setempat mencapai Rp 26 Milliar. Itu adalah bukti nyata bahwa ada kepedulian Pemerintah kepada nasib hutan ke depan, dan petani penggarap pinggir hutan.

Tidak hanya Pemkab Jombang, tapi juga Kota Batu, Malang dan Madiun. Semuanya telah memperhatikan LMDH secara maksimal. Diakui atau tidak bahwa sesungguhnya LMDH ini memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian hutan dengan sistem PHBM.

“Sistem PHBM ini tidak bisa dihilangkan. Lahan Perhutani sampai kapanpun akan tetap dikelola oleh LMDH secara berkelanjutan. Ada sistem kontrak dan terus diperpanjang,” ujar Imam.

Dia menyesalkan kenapa dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) selama ini masyarakat pinggir hutan juga tidak pernah dimintai aspirasinya. Baik rembugan dan usulan.

LMDH menyatakan luas lahan garapan petani penggarap PHBM se Jember mencapai 28.095 hektar dari luas lahan semuanya di Jember mencapai 334.000 hektar. Rinciannya 121.000 hektar dalam bentuk hutan, 71.000 hektar milik Perhutani dan 28.000 adalah hutan produksi. Sisanya untuk tumpangsari 2.700 hektar yang dikelola PHBM.

“Kita harap Pemerintah Kabupaten lebih responsif. Karena jelas Perhutani tidak akan membantu petani penggarap ini,” ujarnya. (RI-1)

Selengkapnya...

24 Peserta Meriahkan Futsal Bupati Cup

Jember - Turnamen Futsal Bupati Jember Cup 2009 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo di GOR PKPSO Kaliwates Jember, akhir minggu lalu, hingga hari ini masih berlangsung cukup seru.

Ketua panitia pelaksana pertandingan, Taufik Mahendra, menyatakan kegiatan Turnamen Futsal Bupati Jember Cup 2009 yang dilaksanakan hingga 30 Januari 2009 mendatang dibagi dalam 2 kelompok pertandingan, pertama kelompok instansi yang diikuti oleh sebanyak 24 peserta berasal dari instansi baik swasta, BUMN dan Pemkab sendiri.

Kelompok kedua yakni antar SMA/SMK baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Jember yang diikuti oleh sebanyak 18 peserta. Prediksi pertandingan kali ini bakal seru betul terbukti. Masalahnya tim-tim tangguh dari berbagai instansi dan sekolah langsung diterjunkan untuk memperebutkan piala Bupati Jember.

Sementara itu, Edi mengemukakan, meskipun olahraga futsal merupakan salah satu cabang olah raga yang tergolong belum begitu populer dimasyarakat, namun ternyata mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat Jember, sehingga olahraga ini menjadi kegemaran baru bagi warga Jember.

“Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan dan antusiasnya warga yang ingin menyaksikan langsung event pembukaan Turnamen Futsal Bupati Jember Cup 2009 tersebut,” katanya.

Dirinya juga berharap bahwa tournamen yang akan digelar selama 4 hari ini juga diharapkan menjadi sarana untuk lebih meningkatkan olahraga futsal yang pertumbuhannya cukup signifikan di Indonesia, termasuk di Jember sendiri. (RI-1)

Selengkapnya...

Perkebunan Tidak Mampu Bayar Karyawan Sesuai UMK

Jember – Sejumlah pimpinan perkebunan di Jember hingga hari ini mengaku tidak sanggup lagi membayar karyawannya sesuai dengan UMK Jember sebesar Rp. 770 ribu. Salah satu pimpinan kebun Kopi dan Karet Jember (NV Kalianda), Agus Dwi Martono, menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal menaikkan upah karyawannya.

Pasalnya, harga kopi dan karet dunia sedang anjlok. Penurunan harga tersebut mencapai lebih dari 40%. “Misalnya harga karet yang semula perkilonya mencapai 18 $, kini hanya sekitar 12 $, sementara kopi juga begitu, semula Rp. 15 ribu kini tidak lebih dari Rp. 11 ribu,” ungkapnya.

Sehingga perusahaan merasa keberatan memenuhi gaji sesuai dengan UMK tersebut. Meski sebenarnya produksi kopi dan karet di Jember tidak menurun namun karena krisis global dunia, harga anjlok. Hal itulah yang membuat hampir semua kebun di Jember mengeluh.

Namun Agus menjelaskan, karyawan di perkebunan dengan karyawan swasta lain memenag mendapat perlakuan yang berbeda. Jika karyawan swasta di luar perkebunan, maka hanya menerima gaji saja. Sementara di perkebuanan lebih dari itu.

“Contohnya, di perkebunan, karyawan mendapatkan fasilitas perumahan, listrik, air dan lainnya, beda dengan karyawan swasta lain, mereka hanya dapat gaji saja,” imbuhnya.

Sehingga meski tidak bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK, pihaknya yakin karyawan kebun ditempatnya masih lebih sejahtera dibandingkan dengan karyawan lain yang sudah digaji sesuai dengan UMK. (RI-1)

Selengkapnya...

Gelapkan Istri Pemilik Kambing dan 40 Kambingnya, Sahlan Ditangkap

Jember – Tersangka satu ini memang cukup kreatif, bagaimana tidak sudah dapat 40 kambing, masih dapat lagi istri pemilik kambingnya. Namun naas, aksi tersangka, Sahlan (35), lama-kelamaan terendus suami atau pemilik kambing itu sendiri, Mustadi, warga Ajung Jember.

Mustadi, yang mengetahui bahwa orang kepercayaannya, Sahlan, berbuat curang dan menipunya, langsung membuat laporan ke Polres Jember. Pada laporannya, korban (Mustadi) menyatakan tersangka selama ini telah dipercaya untuk mengelola 40 ekor kambing milik korban.

Namun ternyata selama setahun ini, korban sama sekali tidak mengetahui hasil dari pemeliharaan tersebut. Jangankan beranak, induknya sebanyak 40 ekorpun sudah raib tidak ketahuan tempatnya.

Tidak hanya itu, istri tercintanya juga ikut raib digelapkan tersangka. “Bagaimana saya tidak marah, sudah saya percaya kok begitu, bukan hanya kambing saya saja, tetapi istri saya juga kena,” sesal korban.

Korban sendiri mengaku selama ini kurang mengawasi tersangka, karena menurut istrinya sudah bisa dipercaya. Sehingga meski tempat tinggal tersangka dengan korban berjarak puluhan kilometer, korban belum merasa kalau dirinya ditipu.

Sementara itu, Kapolsek Sukorambi, AKP Herry Wahyono, menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah atasan (Polres). Karena yang menangkap peelaku adalah tim Reskrim Polres Jember.

“Jadi kami sekarang sedang melakukan penyidiakan, tersangka kami jerat dengan pasal 374 jo 378, dengan barang bukti sejumlah uang hasil penjualan kambing,” ungkapnya.

Tersangka sendiri saat ini sudah mendekam di balik terali besi di Mapolsek Sukorambi, Polsek yang berlokasi dekat dengan rumah tinggal tersangka. (RI-1)

Selengkapnya...

Lagi, 2 Pengidap HIV Meninggal

Jember – Pasien klinik VCT (Voluntary Counseling and Testing)RSUD dr. Soebandi Jember kembali ada yang meninggal dunia. Setelah beberapa bulan terakhir ini tidak ada yang meninggal. Tercatat pada bulan Januari 2009 ini ada 2 orang pasien penderita HIV AIDs meninggal dunia.

Satu orang berusia sekitar 35 tahun dan berprofesi sales keliling serta satu lagi adalah balita. Balita satu ini menderita HIV AiDs karena tertular oleh orang tuanya.

Hal ini memunculkan sikap prihatin dari penanggungjawab klinik VCT dr Soebandi Jember, dr. Yustina Evi. Evi menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum secara rutin memeriksakan diri ke kliniknya, meski sudah terjangkit penyakit mematikan tersebut.

“Dengan tidak memeriksakan diri secara rutin maka banyak warga lain yang rentan terhadap penularan virus HIV AIDS, dan juga berbahaya bagi diri sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut Evi menegaskan harapannya kepada masyarakat pengidap HIV AIDs untuk bersedia berobat rutin ke kliniknya. “Jangan malu, karena kami menjaga kerahasiaan status penderita,” imbuhnya.

Sementara itu, selain kedua warga Jember yang meninggal akibat terinveksi HIV AIDS, pada bulan ini ada tambahan penderita. Tiga pasien lainnya tersebut berasal dari Lumajang, Bondowoso dan Situbondo kesemuanya terdeteksi mengidap HIV ADIS. (RI-1)

Selengkapnya...

Warga Diijinkan Menurunkan Atribut Caleg

Jember – Maraknya pemasangan alat peraga Pemilu milik calon legislatif (caleg) dan parpol, dinilai sedikit mengganggu pemandangan dan kondisi lingkungan. Sehingga KPU Jember memperbolehkan warga atau masyarakat sekitar pemasangan atribut atau alat peraga tersebut menurunkannya, jika memang dinilai cukup mengganggu.

Pasalnya KPU dan Panwas Jember mengaku banyak menerima laporan atau keluhan dari warga masyarakat akan pemasangan atribut yang sembarangan dan membahayakan warga maupun pengguna jalan.

“Jika warga keberatan dengan pemasangan alat peraga kampanye, baik itu baliho, spanduk, maupun pamflet, bisa langsung menurunkannya jika dinilai mengganggu pemandangan atau membahayakan,” tegas anggota KPU Jember, Ketty Tri setyorini.

Pantauan beritajatim.com di sejumlah ruas jalan banyak terpasang atribut kampanye, mulai dari baliho, pamflet, spanduk hingga stiker. Atribut tersebut biasa dipasang di sejumlah fasilitas umum, pagar, pohon maupun tiang listrik dan telepon bahkan yang tidak menyenangkan adalah dipasang di tembok-tembok pagar milik warga di pinggir jalan.

Sehingga cukup berasalan jika ada warga menurunkan atribut tersebut. Di sisi lain Ketty juga berharap, calon anggota legislatif yang tengah getol berkampanye tidak memasang alat peraga kampanye di sembarang tempat.

Caleg atau parpol harus memperhatikan sejumlah faktor, seperti faktor keamanan bagi warga atau pengguna jalan lain, faktor kenyamanan dan kondisi lingkungan. Atau bisa lebih baik berijin dari unti kerja terkait sehingga tepat lokasi pemasangannya.

Meski Ketty sendiri mengakui beberapa hal diatas sulit dilakukan, karena situasi persaiangan antar caleg dan parpol yang sudah mulai memanas. “Namun tetap diupayakan jangan mengganggu orang lain,” imbuhnya.(RI-1)

Selengkapnya...

BPTD Usulkan Penurunan Tarif Angkot

Jember - Menyusul penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Desember dan 15 Januari lalu, kini giliran masyarakat pengguna angkutan menuntut penurunan harga tarif angkutan. Menjawab kuatnya permintaan masyarakat tersebut, maka Badan Pembina Transportasi Darat (BPTD) Jember mengusulkan penurunan tarif angkutan sebesar 10 persen dari tarif sebelumnya seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan beberapa hari lalu.

Idealnya ketika ada kenaikan harga BBM, maka tarif angkutan akan disesuaikan dengan kenaikan tersebut, sebaliknya ketika kurvenya dibalik artinya ketika ada penurunan harga BBM, tentunya harus juga ada penurunan tarif angkutan.

Menanggapi usulan dan kuatnya permintaan masyarakat akan penurunan tarif angkutan, Sekretaris BPTD Jember, Drs. H. Edi B. Susilo mengatakan usulan penurunan tarif angkutan di Kabupaten Jember telah dibahas dalam rapat dengan BPTD yang melibatkan pengurus Organda, rekan-rekan pengusaha angkutan, perwakilan penumpang serta dinas perhubungan.

Menurut Edi, melalui BPTD pihaknya akan melakukan revisi menyeluruh penurunan tarif. Tidak hanya untuk angkutan kota saja, tetapi juga akan berlaku bagi angkutan pedesaan, bus kota maupun taksi, lantaran berbagai armada tersebut bagian dari transportasi unum yang beroperasi di Jember. “Dengan kondisi itu, kami nantinya hanya bisa menentukan batas minimal penurunan tarif,” ujarnya.

Usulan penetapan tarif baru angkutan ini setelah ditemukan besaran tarif barunya tersebut akan diuji coba dan diberlakukan di sejumlah trayek. Jika tidak ada keluhan dari penumpang, maka perubahan tarif baru ini akan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati Jember.

“Kami sedang mengusulkan dan merekomendasikan hasil sidang BPTD kepada Bupati Jember untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan melalui Peraturan Bupati (Perbub),” tegasnya.

Jika Perbub itu turun, kata Edy, maka hal tersebut akan menjadi pengikat bagi seluruh masyarakat Jember, baik penyedia jasa angkutan maupun masyarakat pengguna jasa transportasi Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

3 Desa di Arjasa Bingung Air Bersih

Jember - Kekurangan air bersih dan kebutuhan akan pelayanan listrik nampaknya masih terjadi di Kecamatan Arjasa. Setidaknya ada 3 desa yang mengeluhkan kurangnya persediaan air bersih di musim kemarau serta layanan listrik masuk desa yang masih kurang.

Salah satu perwakilan warga dari Desa Biting, Sazali, menyatakan meskipun wilayah Kecamatan Arjasa dilewati sungai. Tapi untuk pemenuhan air bersih para warga kerap merasa kesulitan, terlebih di musim kemarau kemarin. Bahkan, pada musim tersebut masyarakat Biting terpaksa bertahan dengan cara membeli air kepada pedagang keliling selama 7 bulan.

“Pada musim penghujan persediaan air bersih cukup. Tapi setelah menjelang kemarau kami mengalami krisis air bersih dan bisa mencapai 7 bulan, karena pada musim kemarau sumur-sumur kami surut, terpaksa penduduk harus melakukan MCK di sungai,” katanya.

Lebih jauh bahwa untuk pemenuhan air bersih di desanya. Ia mengusulkan supaya pemerintah mengoperasionalkan bantuan sumur bor yang telah dibuat pada tahun 2002 lalu. “Kami mengharapkan pemerintah mengoperasionalkan bantuan sumur bor, agar kebutuhan akan air bersih dapat tercukupi,” pintanya.

Krisis dan kekurangan air bersih yang sama juga dialami warga Desa Arjasa dan dan Candi Jati dimusim kemarau. Untuk Desa Candi Jati lebih-lebih di wilayah desa sebelah selatan dan utara. Karena begitu langkanya air membuat warga desa harus mengusung air dari daerah PTP Bobin yang letaknya relatif jauh dari rumah penduduk. “Para warga dimusim kemarau harus mengambil air bersih dari lokasi PTP Bobin, ”ungkap Bambang, salah satu warga Desa Candi Jati.

Sementara permasalahan yang masih menjadi keluhan warga Dusun Padusan dan Teratai Desa Darsono. Di malam hari kedua warga dusun itu harus menikmati malam-malamnya dengan penerang yang terbuat dari lampu minyak. Demikian pula dengan sekolah SMP Satu Atap yang terdapat di desa Kamal. Praktik komputer siswa kerap terhambat karena persoalan listrik, sehingga mempengaruhi kualitas belajarnya.

Menanggapi keluhan-keluhan itu, Bupati Jember, MZA Djalal, mengatakan guna pemenuhan air bersih di musim kemarau yang akan datang, pemerintah bakal mencarikan solusi dengan cara menerjunkan tim survei yang akan mencari titik-titik mata air yang bisa dimanfaatkan warga.

“Supaya masalah kekurangan air bersih bisa diatasi secepatnya, dan beliau menunjuk Dinas Cipta Karya yang akan mengirimkan tim survei guna mencari sumber-sumber mata air yang bisa dimanfaatkan warga. Supaya pada musim kemarau mendatang warga tidak lagi kekurangan air bersih,” tuturnya.

Sedangkan soal bagaimana solusi listrik desa ini bisa teratasi, Bupati Djalal mengatakan akan mengalirkan listrik ke desa-desa yang belum teraliri, asalkan PLN siap untuk menyuplainya energinya. “Kalau PLN siap untuk menyuplai listriknya, Pemkab akan segera memasang tiang-tiangnya dengan dana APBD,” tegasnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Polisi Janji Pekan Depan Ada Tersangka

Jember – Setelah bidan Rini yang bertugas di ruang perinatologi diperiksa penyidik kepolisian resort Jember dalam kasus “penjualan” bayi di RSUD dr Soebandi masih menyusul 19 saksi lagi hendak diperiksa pekan depan.

Bahkan Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, kepada wartawan menyatakan pekan depan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ditanya jika semua telah diperiksa dan ditetapkan tersangka bagaimana terkait keterlibatan direktur RSUD dr Soebandi, AKP Holilur minta wartawan untuk menunggu.

Sementara itu Ketua LSM Gempar, Ansori selaku pendamping orang tua bayi mengatakan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab adalah Direktur RSUD dr Soebandi dr Yuni Ermita, Wadir Pelayanan Medis dr Bagas Kumara.

Sementara pelaku utamanya adalah bidan Rini yang disebut – sebut sebagai pendikte surat pernyataan penyerahan bayi ke RSUD, staf perawat ruangan Perinatologi yang menerima keuangan, berikut kepala ruangan Perinatologi dr Ahmad Nuri, SpA dan ruang bersalin.

“Semua pihak yang ada di RSUD dr Soebandi itu, harus bertanggungjawab terutama Direktur RSUD,” ujarnya.

Informasi di luaran pihak RSUD dr Soebandi mulai bergerilya meminta dukungan kepada beberapa LSM Perlindungan Anak di Jember untuk dijadikan saksi ahli dalam kasus itu untuk melakukan pembelaan. (RI-1)

Selengkapnya...

Biaya Sambung Listrik Makin Mahal

Jember - Peran konsuil dan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dinilai terlalu besar dalam menentukan harga jual listrik (biaya sambung) jaringan listrik perumahan warga miskin, terutama sambungan 450 VA, dan 900 VA.

Di lapangan harga biaya sambung masih jatuh di atas harga Rp 3,5 juta. Dan tiap daerah ternyata bervariasi. Ada yang mencapai Rp 3 juta, dan Rp 2,9 juta. Hal ini membuat sejumlah kalangan merasa prihatin.

M. Husni Thamrin SH, Ketua LSM Abdi MASyarakat misalnya. Husni mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait biaya sambungan dan pasang baru listrik. Ada yang sudah mengantri lama tidak diproses. Hingga tidak adanya keseriusan PT PLN (persero) dalam memperbaiki pelayanan kepada warga miskin.

Dia mencontohkan, warganya juga seringkali jadi korban calo dan menyebabkan harga biaya sambung menjadi tinggi. Ada pula yang mengeluhkan pemutusan sepihak yang dilakukan petugas PT PLN Persero saat mendapati pelanggan miskin tidak mampu bayar.

Pihaknya menduga selama ini PLN masih terlalu sub ordinat dengan AKLI atau rekanan. Padahal, PT PLN itu pemegang kebijakan. Tapi, kenapa justru dengan keberadaan AKLI masyarakat jadi terbebani biaya sambungan karena alasan material mahal.

Menanggapi hal tersebut, Asmen Bagian Pemasaran PT PLN (persero) Jember Emmy Ambar menjelaskan bahwa biaya sambung listrik sangat murah. PT PLN hanya menjual strum bukan menjual material. Pemegang material itu adalah AKLI.

“Itu sudah ada MoU antara DPD AKLI dengan PT PLN Pusat. Kita di daerah kan menjalankan saja. Karena pada dasarnya PLN hanya menjual setrum,” ujar Emmy.

Biaya pasang baru itu dinilai sangat murah disesuikan dengan keputusan Presiden terhadap Tarif Dasar Listrik (TDL) Rp 300 per VA. Jika daya 450 VA maka biaya pasang (BP Rp 134.000), sedang uang jaminan langgan (UJL) Rp 45.500. Untuk Instalasi Material Listrik (IML) dan biaya konsuil adalah hak rekanan, masing – masing Rp 900.000 dan Rp 60.000. Untuk biaya 900 VA rumah tipe 36, harga ditetapkan BP sebesar Rp 270 ribu, UJL Rp 90.400, IML Rp 1.400.000 dan Konsuil Rp 60.000. Total biaya pasang baru untuk daya 450 adalah Rp 1.145.450. Dan daya 900 VA adalah Rp 1.830.000.

Menurut Emmy, sebenarnya PT PLN telah menetapkan harga itu sesuai TDL dan tidak menyalahi. Biaya bisa lebih tinggi itu bisa karena beberapa factor luas rumah, dan titik sambungan instalasi rumah.. (RI-1)

Selengkapnya...

Kejari Sidik Dugaan Korupsi di BAgian Umum

Jember- KEjari Jember naga-naganya terus aktif melakukan penyidikan dugaan korupsi di bagian Umum Pemkab Jember. Kajari Jember, Irdham SH, menegaskan bahwa sejumlah stafnya sedang melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi di lingkungan Pemkab Jember.

Pantauan beritajatim.com, mantan Kasubag Umum, Linawati, yang menangani pengadaan souvenir dan bantuan kepada veteran sudah beberapa kali diperiksa KEjari JEmber.

Lina, diduga yang paling banyak tahu akan proses pengadaan souvenir tanpa lelang tersebut. Sedangkan Kabag Umum Setkab Jember, H. Widi Prasetyo, belum sempat diperiksa karena baru pulang naik haji.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, setiap tahunnya Pemkab Jember selalu menganggarkan dana bantuan untuk veteran. Disamping itu juga memberikan souvenir kepada veteran di saat Upacara Bendera 17 Agustus.

Ironisnya bantuan dana dan souvenir tersebut tidak diberikan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Ada pengakuan sejumlah pejabat di bagian umum, bahwa anggaran yang digunakan tidak lebih dari separoh, atau senilai sekitar Rp. 450 jutaan.

Selain itu ada dugaan bahwa souvenir yang diberikan bukan dibeli dari anggaran bagian umum, namun bantuan dari sejumlah donatur (pengusaha). “Untuk itu kami berterimakasih kepada KEjari Jember yang telah menanggapi laporan kami atas dugaan korupsi di bagian umum,” tegas Ketua LSM Abdi MAsyarakat, M Husni Thamrin SH. (RI-1)

Selengkapnya...

Dipenda Targetkan Kenaikan Pajak Wisata

Jember – Untuk tahun 2009 ini, Dinas Pendapatan (Dipenda) Jember mentargetkan akan ada kenaikan pendapatan pajak di sektor wisata. “Khususnya dari restoran dan perhotelan,” ujar Kadispenda Jember, Drs. Suprapto.

Meski enggan menyebutkan angka kenaikan pendapatan dari sektor wisata tersebut, dirinya yakin bahwa ada kenaikan yang signifikan. Pasalnya, Dispenda Jember terus berusaha agar pemasukan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) terus meningkat, salah satunya akan menghidupkan kembali beberapa jenis retribusi yang sempat dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

“Kami dengan semua jajaran akan selalu mengawal Perda yang pada pokoknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember,” jelasnya.

Apalagi potensi pajak restoran dan hotel yang ada di Kabupaten Jember semakin banyak. “Banyak bertumbuhan restoran dan hotel baru di Jember, ini bisa menjadi indikator meningkatnya PAD dari sektor tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pajak hotel dan restoran masih memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Diperkirakan dalam tahun ini, hunian hotel di kota Jember ini akan naik, begitu juga jumlah restoran akan bertambah.

Di sisi lain Prapto juga menuturkan bukan hanya sektor restoran dan hotel saja yang naik dan mampu menyumbangkan PAD untuk Jember. Sektor pajak lain seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) juga terus diperhatikan..

Seperti biasa, untuk tahun ini dirinya juga menghimbau semua pejabat di Jember agar menjadi panutan membayar pajak. Pasalnya masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yang diduga karena faktor kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya pajak.

Lemahnya pemahaman tentang pajak tidak hanya didominasi para wajib pajak, juga dipicu masih adanya beberapa aparat yang kurang memahami pajak. “Semua maklum, aparat adalah panutan dalam membayar pajak, sehingga dari aparat harus memberi contoh yang baik dulu,” tuturnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Polres Kebut Pemeriksaan Saksi di RSUD

Jember – Penyidik Polres Jember berjanji bakal segera menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui terjadinya adopsi ilegal di RSUD dr. Soebandi. Bahkan menurut KAsat Reskrim POlres Jember, AKP Kholilurahman, pihaknya bakal menyelesaikan pemeriksaan semua saksi pada pekan ini.

Tercatat hingga hari Rabu (21/1) ini POlres Jember sudah memeriksa belasan orang saksi. Mulai dari anggota DPRD, LSM hingga karyawan dan Wadir Keuangan RSUD dr. Soebandi.

Dan sesuai rencana Direktur RSUD dr Soebandi Jember, dr Yuni Ermita bakal segera diperiksa juga. “Pokoknya minggu ini pemeriksaan saksi-saksi tuntas,” ujarnya.

Menanggapi bakal adanya pemeriksaan atas dirinya, Yuni Ernita, enggan berkomentar. Yuni yang sebelumnya masih bersedia bicara panjang lebar soal kasus adopsi yang diduga dilakukan oknum bawahannya tersebut, semenjak menghadiri hearing di gedung DPRD Jember dua hari lalu berubah jadi pendiam.

Yuni hanya menyampaikan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus tersebut ke POlres Jember.

Sementara itu Ketua Komisi D yang hadir dalam hearing dua hari lalu, MIftahul Ullum, dengan tegas menyatakan secara prosedur memang RSUD menyalahi aturan. Namun untuk kewenangan penindakan atau pemberian sangsi ada pada Bupati Jember.

Demikian juga dengan proses pemeriksaan yang ditangai POlres Jember. Ulum menyatakan pihaknya tidak bakal melakukan intervensi apapun ke POlres dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke Polress Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

KIPP Minta KPU Aktif Sosialisasi

Jember – Sejumlah lembaga pemantau pemilu dan ormas peduli pelaksanaan pemilu mulai khawatir akan semakin tingginya angka golput dan suara tidak sah pada Pemilu Legislatif (Pileg) 09 April 2009 mendatang. Kekhawatiran muncul salah satunya dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Daerah Jember.

Untuk itu manager monitoring KIPP Jember, Ach. Faidy Suja’ie, menghimbau kepada Kpu Jember unutk aktif melakukan sosialisasi. “KPU Jember harus lebih serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana Pemilu dan KPU Jember lebih kreatif dengan memasifkan sosialisasi Pemilu 2009 dengan biaya terbatas,” tegasnya.

Selain itu Pemkab Jember juga harus membantu suksesnya kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

“Terbatasnya, sosialisasi terhadap calon pemilih terkait pelaksanaan Pemilu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin minimnya sosialisasi pelaksanaan Pemilu akan meningkatkan angka Golput pada Pemilu 2009 nanti,” imbuhnya.

Dari data komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Jember menunjukkan trend jumlah Golput di Kabupaten Jember yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2004, dari 1.625.148 pemilih, angka golput 300.606 pemilih atau 18,4 %.

Dari daftar pemilih tetap 1.629.605 pada Pilpres tahap pertama, angka Golput sebesar 405.692 atau 24,8%. Angka ini kembali meningkat pada Pilpres tahap kedua yakni sebesar 28,9% (474.972) dari 1.641.677 pemilih. Pada Pilkada Bupati Jember 2005, peningkatan terus berlanjut sebesar 35,9% atau 538.119 dari jumlah pemilih 1.621.566.

Bahkan, pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahap pertama angka golput kembali naik sebesar menjadi 51,4% atau 876.469 dari jumlah pemilih tetap 1.704.215 dan naik tipis pada Pilkada Gubernur Jatim putaran kedua yakni 52,2% atau 870.558 pemilih yang tidak hadir ke TPS dan suaranya tidak sah.

Semakin meningkatnya apatisme pemilih yang ditunjukkan dengan peningkatan terus menerus angka Golput di kabupaten Jember menunjukkan bahwa semakin melemahnya ekspektasi mereka terhadap hasil – hasil pemilu terhadap perubahan yang diinginkannya, atau bisa jadi karena aspirasi yang disalurkannya menjadi tidak sah saat di bilik suara.

Apalagi saat ini ada perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih pemula. Kesulitan tersebut bersifat teknis terutama cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara mencoblos, tapi dengan memberi tanda silang pada surat suara untuk menjamin sahnya suara yang diberikan.

Sementara fakta dilapangan yang terjadi di Kabupaten Jember, KPU Jember dalam sangatlah tidak maksimal dalam melaksanakan sosialisasi terkait denga pelaksanaan Pemilu 2009. alasannya KPU tidak ada dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal, kalau KPU Jember mau sedikit bekerja keras, walaupun minim anggaran, dengan menggandeng pihak-pihak terkait (Pemkab, Panwas, Ormas, Orsospol, OKP, LSM, Pondok Pesantren, Lembaga-lembaga pendidikan formal, LSM), maka kegiatan sosialisasi akan berjalan maksimal. (RI-1)

Selengkapnya...

Wilayah Kampus-pun Bakal Dibersihkan dari PKL

Jember - Komitmen untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jember terus berkembang. Usai melakukan penertiban di beberapa kota kecamatan dan rencananya di seputaran segitiga emas. Kini Pemkab berencana menertibakn PKL di kawasan kampus tegalgede.

Saat ini tatanan PKL di jalan Kalimantan, Jawa, Bengawan Solo, Sumatera, Karimata dan Mastrip tampak semrawut serta mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Lantaran para PKL menggunakan badan jalan dan trotoar yang seharusnya menjadi lintasan para pejalan kaki.

Koordinator penertiban PKL Pemkab Jember, yang juga Asisten Ekonomi Pembangunan, H. Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa dalam waktu dekat Pemkab akan melakukan koordinasi dengan Rektor Unej guna membicarakan soal penataan PKL di areal sekitar kampus tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kita akan berkomunikasi dengan rektor Unej untuk membicakan penataan PKL di seputaran kampus, setelah itu baru Pemkab melangkah lebih jauh lagi,” tegasnya.

“Mudah-mudahan ke depan ada tempat untuk relokasi. Masalah tempat sedang kita koordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Pol PP,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dispenda Jember, H. Suprapto mengatakan, bahwa sementara waktu penataan PKL difokuskan di jalan Letjen Soeprapto dan Letjen Panjaitan. Pasalnya, di sepanjang jalan itu PKL cenderung mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan jumlahnya kian hari bertambah.

Karenanya, untuk beberapa waktu ini, setelah penataan PKL yang berada di segitiga emas dan kedua jalan tersebut, Pemkab baru merencanakan untuk kawasan lainnya. Relokasi PKL bakal diprioritaskan di Pasar Sabtuan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jatim di jalan Basuki Rahmat. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Kembali Janji Bakal Tindak PKL

Jember - Setelah tahap sosialisasi, peringatan dan kompensasi dilalui, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di segitiga emas dan sekitarnya memasuki tahap eksekusi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal memberlakukan tindakan pidana ringan (tipiring) bagi PKL yang enggan ditertibkan dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember.

Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo mengatakan eksekusi dengan model tipiring akan diberlakukan pada PKL yang tidak tertib dan cenderung melanggar ketentuan Perda. Khususnya, bagi PKL yang telah mendapatkan sosialisasi, peringatan dan kompensasi berupa bantuan gerobak dorong serta uang pembinaan Rp 1 juta.

“Penataan PKL di segitiga emas dan sekitarnya sudah dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi sampai dengan pemberian gerobak dorong, dan saat ini memasuki tahap pemindahan. Sat Pol PP sudah mulai melakukan tindakan yang sifatnya eksekusi,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menyatakan bagi PKL yang tidak mau menempati lokasi yang telah disiapkan akan dikenakan tindakan pidana ringan (tipiring). Hal tersebut sebagai konsekuensi dari program penertiban yang dilakukan oleh Pemkab terhadap para PKL diwilayah itu.

“Walaupun belum seratus persen dilakukan penataan. Tapi saat ini wajah jalan Sultan Agung, A. Yani dan Trunojoyo sudah lebih tertib, memang perlu waktu dan tidak serta merta. Pada prinsipnya Pemkab memiliki tekad melakukan penataan PKL dimulai dari zona I hingga zona-zona berikutnya,” jelasnya.

Pernyataan penertiban oleh Pemkab Jember, sebenarnya sudah berulangkali disampaikan oleh pejabat terkait. Dan sesuai kenyataan yang ada, Pemkab sudah berusaha menertibkan kawasan segitiga emas dari PKL sebanyak 4 kali.

Terakhir kali menjelang Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) 2008 lalu. Dan realisasinya hingga saat ini tidak berhasil. Bahkan PKL yang mangkal di jalan Untung Suropati, Samanhudi, Dyah Pitaloka dan sekitarnya justru melepas roda gerobak bantuan Pemkab Jember. Sehingga PKL berjualan mulai pagi hingga malam hari non stop setiap hari. (RI-1)

Selengkapnya...

Polisi Kembali Periksa Wadir RSUD Soebandi

Jember – HAri ini penyidik Polres Jember memeriksa lima saksi dalam kasus penjualan bayi warga miskin di RSUD Dr. Subandi Jember. Sejumlah saksi yang diperiksa hari ini, termasuk salah satu Wakil Direktur (Wadir) bagian Keuangan RSUD, Drs. Damanhuri.

Damanhuri yang berusaha dikonfirmasi usai pemeriksaan, enggan berkomentar. Dirinya mempersilahkan wartawan konfirmasi langsung ke penyidik Polres JEmber.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, menegaskan bahwa pihaknya belum menetapkan tersangka karena semua masih dalam proses penyelidikan.

Sementara Abdul Haris Afianto, kuasa hukum pengadopsi bayi, Kholik dan Tuti Asih, menyatakan kliennya merasa ditipu oleh RSUD Subandi Jember. Keduanya sudah membayar uang dan dinyatakan sebagai pasangan yang berhak mengadopsi bayi yang baru lahir, ternyata harus kecewa karena bayi itu harus dikembalikan pada orangtuanya.

Selanjutnya Alfianto berencana melaporkan RSUD Dr. Subandi Jember karena melakukan penipuan. “Laporan sedng kami susun dan pihak yang kami laporkan adalah RSUD Subandi Jember karena diduga melakukan parktik penipuan,” tegansya.

Abdul Haris Afianto mensinyalir paktik adopsi ilegal kerap menimpa warga miskin di Kabupaten Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

BOS Sudah Mencukupi Operasional Sekolah

Jember - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 ini menurut MAnajer BOS kabupaten Jember, Wiwik Hamiseno, sudah mencukupi operasional sekolah. Sehingga sekolah tidak lagi diperkenankan memungut dana dari masyarakat dengan dalih untuk memenuhi operasional sekolah.

“Mulai Januari tahun ini dana BOS SD naik menjadi Rp. 33.083 per siswa, sedangkan dana BOS SMP naik menjadi Rp. 47.500 per siswa, sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah,” jelasnya.

Penjelasan tersebut menurut Wiwik layak untuk disampaikan karena terkait banyaknya keluhan wali murid di sekolah-sekolah yang merasa masih ditarik dengan nama dana partisipasi pembangunan setiap bulannya.

Wiwik juga menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan JEmber yang ditembuskan semua sekolah.

“ Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang melarang sekolah memungut uang karena dana BOS sudah dinaikan, sudah kami terima jadi tidak ada alas an untuk memungut lagi,” imbuhnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Marak Jadi Tim Sukses, Perangkat Desa Disorot Panwas

Jember – Semakin banyaknya perangkat desa termasuk Kepala Desa (Kades) menjadi tim sukses parpol dan calon legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2009 yang akan dating, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember bekerja ekstra keras.

Panwaslu mulai banyak menerima aduan dari masyarakat akan keterlibatan perangkat desa tersebut. Karena banyaknya aduan akan keterlibatan aparat pemerintahan tersebut, maka Ketua Panwaslu Jember, Agung Purwanto, menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan.

“Hal ini, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu,” tegasnya. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus semacam ini. “Kami sudah kantongi informasi awal, tapi masih perlu pendalaman,” ujarnya.

Sebagai Ketua Panwaslu, Agung mengingatkan para Kades dan perangkatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses caleg. Tindakan ini sangat jelas menyalahi peraturan perundang-undangan.

Sejumlah oknum Kades dan perangkat desa, bahkan sudah terlalu jauh terlibat. Misalnya, ada laporan yang masuk bahwa ada perangkat desa yang terang-terangan ikut memasang stiker caleg. Atau mengarahkan warganya untuk memilih caleg yang didukungnya.

Selain itu Panwaslu juga mencatat sejumlah pelanggaran lain yang dilakukan kontestan Pemilu. Yang cukup marak adalah saat terjadi bencana banjir bandang di beberapa kecamatan di Jember. Saat itu banyak kontestan pemilu yang memberikan bantuan, namun dapat digolongkan sebagai kampanye terselubung. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Incar Wisata Bahari

Jember – Naga-naganya, Pemkab Jember tidak patah arang, meski sempat diprotes oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait keinginannya menciptakan wisata bahari di pulau Nusa Barong, karena dikhawatirkan bakal merusak cagar alam. Terbukti pada akhir minggu kemarin, Sabtu (17/1) Bupati Jember MZA Djalal me-launching program Wisata Bahari 2009 di pendapa Kecamatan Puger.

Dengan wahana tersebut, segenap kekayaan alam dan keindahan laut yang banyak disebut Kota Tembakau eksotis itu tidak hanya bisa dinikmati oleh wisatawan domestik saja, tapi juga wisman (turis).

Menurut Djalal, sudah saatnya Jember bangkit bersama wisata baharinya. Karena potensi lautan yang dimiliki kabupaten tersebut cukup luas dan layak dijual pada wisatawan tingkat local, nasional bahkan internasional. Asalkan dikelola secara prefesional dan maksimal. “Gunung itu kalau dikelola oleh orang bodoh akan tetap menjadi gunung, tapi kalau dikelola oleh orang pintar akan menjadi emas,” katanya.

Demikian pula dengan wisata bahari Jember, bila dikemas dan digarap dengan cantik dan professional tentunya bakal memberikan kesejahteraan pada masyarakat Jember. “Sudah saatnya masyarakat Puger bangkit menjual potensinya agar memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Puger sendiri. Karena semua potensi alamnya masih bisa dikembangkan lebih luas dan besar lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Djalal mengaku sering melaut seraya menikmati keindahan lautan beserta segenap potensi alamnya. Hal tersebut dilakukannya guna menjajaki sejauh mana daya tarik yang bisa dijual pada wisatawan. “Beberapa waktu lalu saya sering ke Puger menikmati alam Puger, karena ini sebuah embrio untuk mengajari orang-orang Jember agar datang ke Puger, naik kapal dan tidak takut melaut untuk menikmati keindahan alam dan lautnya,” ujarnya.

Bupati Jember ini berobsesi langkah awal yang akan ditempuhnya adalah menggelar pekan wisata pada hari Sabtu dan Minggu. “Saya menunggu pada suatu saat nanti pada hari Sabtu-Minggu masyarakat akan datang ke puger dalam acara pekan wisata. Mereka akan memancing ikan, melihat pemandangan dan rekreasi ke Puger,” tuturnya.

Bukan hanya itu, guna mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut Paket Travel bakal diadakannya. Sehingga, wisatawan yang berkunjung bisa membeli paket itu untuk mengunjungi beberap tempat serta mendapatkan paket mamiri dan mamirat. “Ini adalah langkah awal,” imbuhnya.

Tentu saja hal itu, perlu didukung penuh oleh masyarakat Puger. Misalnya, masyarakat Jember perlu rajin menjaga kebersihan kotanya, bersikap ramah pada wisatawan dan selalu menebar senyum. “Mengapa Bali itu menjadi obyek wisata dunia, karena Bali itu aman sehingga orang Eropa, Amerika dan luar negeri lainnya datang ke sana. Kalau masyarakat Puger mampu menjaga keamanan, keramahan dan kebersihan bukan tidak mungkin Puger bisa seperti Bali,” katanya. (RI-1)

Selengkapnya...

Produksi Padi Jember Meningkat 40 ribu ton

Jember – Selama dua tahun terakhir ini, produksi padi Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga menurut Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jember, Ir. Harry Widjayadi, peningkatan produksi tersebut sebagai wujud adanya kegairahan petani untuk mengembangkan tanaman pangan padi. Dengan begitu, target produksi yang dipatok sebesar 900 ribu ton pada tahun 2010 diprediksi bisa terealisasi sebelum jatuh tempo.

Harry mengatakan, peningkatan produksi padi tahun 2007-2008 cukup signifikan. Peningkatannya mencapai 40.696 ton, dengan angka perkiraan akumulasi sebesar 814.482 ton pada tahun 2008. “Dengan peningkatan yang cukup mengembirakan itu berarti target 900 ribu ton pada tahun 2010 nanti bisa terealisasi,” katanya.

Peningkatan jumlah produksi itu, tentunya diikuti oleh penambahan luas panen dan tambah tanam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, katanya, luas panen yang mampu diambil petani sebesar 140.184 hektar, lalu berturut-turut bertambah pada tahun 2007 dan 2008 sejumlah 141.066 dan 143.597 hektar. “Tentunya peningkatan jumlah produksi diikuti juga dengan meningkatnya luas areal tanam,” tandasnya.

Keberhasilan semacam ini merupakan potret dari usaha petani Jember dalam menggeluti usaha taninya. Selain itu, sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa para petani memang memiliki gairah dalam menanam padi lantaran didukung oleh beberapa hal. Misalnya, membaiknya harga gabah, sehingga terjadi keseimbangan antara produksi dan pemasarannya.

Harga gabah yang meningkat hanyalah satu sisi pendukung minat petani. Pada sisi lain, bertambah baiknya saluran irigasi ke sawah-sawah, ujarnya, menjadi bagian penting dalam proses produksi. “Untuk persediaan air selama 2 tahun terakhir tahun tidak ada masalah. Karena sudah mulai membaiknya irigasi pengairan ke sawah-sawah petani,” ujarnya.

Meski begitu, dalam menghadapi tahun 2009, lanjutnya, petani harus bersiap diri lebih baik lagi. Pasalnya, ada beberapa hal yang dimungkinkan menjadi kendala produksi tanaman pangan tersebut. Sebut saja masalah pupuk, hama penyakit, dan curah hujan yang terlalu maju sebagai akibat perubahan iklim (global warming).

“Yang menjadi permasalahan tahunan biasanya memang masalah pupuk,” terangnya. Lantaran, pada tahun ini jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jatim tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, petani petani perlu lebih cerdas dalam memanfaatkan pupuk organic sebagai pendamping pupuk kimiawi.

Sementara soal musim yang mengalami kecenderungan untuk maju. Harry mengatakan, perlu disikapi oleh petani dengan bijaksana karena hal tersebut sebagai imbas dari fenomena alam yang sedang terjadi. “Untuk menyikapi global warming ini petani harus mampu mengambil keputusan dengan baik. Soalnya musim bisa jadi berganti irama, contohnya bertambahnya durasi musim hujan, atau semakin majunya musim hujan. Sehingga hal itu akan merubah kebiasaan tanam petani,” paparnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Pasca Bencana, Dana Tak tersangka Tidak Mencukupi

Jember – Pasca bencana banjir bandang yang terjadi awal tahun 2009 lalu, Pemkab Jember mengaku kewalahan menanganinya. Pasalnya, dari total kerugian yang diderita Pemkab dan masyarakat senilai Rp. 12 miliar tidak bias dipulihkan dalam waktu dekat ini.

Menurut Kabag Penyusunan Program (Sungram) Pemkab Jember, Drs. Slamet Urip Santoso, untuk tahun anggaran 2009 ini, Pemkab hanya mempunyai dana tak tersangka sebanyak Rp. 4 miliar saja.

“Sehingga tidak cukup untuk melakukan rehabilitasi dan relokasi keseluruhan korban dan sarana-prasarana yang telah rusak, karena dana tak tersangka yang ada hanya Rp. 4 miliar,” ungkapnya.

Menurut Urip Pemkab saat ini sedang berpikir keras untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang rencananya bakal diambilkan dari sejumlah anggaran lain. “JAdi sisanya insyaalllah bakal diambilkan dari anggaran lain,” imbuhnya.

Urip mencontohkan, untuk unit kerja PU atau Pengairan, bias diambilkan dari pos dana program yang lain. Seperti misalnya pembangunan jembatan atau plengsengan, bias diambil sebagian untuk memperbaiki plengsengan dan jembatan yang rusak, meski belum teranggarkan.

Sementara rencana pembangunan jembatan atau plengsengan yang sudah terlanjur dianggarkan bias ditunda dikerjakan pada perubahan anggaran yang akan dating.

“Yang penting untuk penanganan bencana dahulu, karena anggaran tak tersangkanya kurang maka ditutupi dengan yang lain,” imbuhnya.

Menurutnya dana tak tersangka sebanyak Rp. 4 miliar tersebut langsung dibagi ke Dinas Pendidikan sekitar Rp. 1 miliar, DPU Rp. 1 miliar, Dinas Pengairan Rp. 1 miliar dan sisanya dibagi ke Dinas Pertanian, Dinas Peternakan serta Dinas Sosial. (RI-1)

Selengkapnya...

Laka di Jember, Kualitas NAik, Kuantitas Turun

Jember – Selama tahun 2008 lalu, angka kecelakaan (Laka) lalu lintas (Lantas) di Jember menurun dibandingkan dengan tahun 2007. Sayangnya penurunan angka laka lantas tersebut tidak diikuti dengan kualitas laka lantas yang menurun juga.

Pasalnya meski secara kuantitas menurun namun secara kualitas meningkat. Terbukti data yang ada di Unit Laka Satlantas Jember, menyebutkan bahwa tahun 2007 ada 768 laka lantas, tahun 2008 ada 449 kejadian. Sedangkan yang meninggal di tahun 2007 ada 197 jiwa, dan 243 jiwa di tahun 2008.

Menurut KAsatlantas Polres Jember, AKP IM Agus Prasetya, menurunnya angka laka lantas tersebut diantaranya karena berkat kerjasama Marka Lintas dengan mahasiswa Unej.

Selain itu juga karena gencarnya sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. “Disamping itu juga banyaknya baliho himbauan tentang berlalu lintas yang baik dan sesuai dengan prosedur, di jalan-jalan menurut masyarakat banyak bermanfaat sebagai pengingat,” jelasnya.

Agus juga kembali menghimbau kepada pengguna jalan untuk terus berhati-hati, agar kedepan baik secara kualitas maupun kuantitas terus menurun.

Dan yang terakhir selain himbauan, Kapolres Jember AKBP Drs Ibnu Isticha, dan Kapolwil Besuki Kombes Pol Drs Imam S, juga sudah melakukan penandatanganan MoU (kesepahaman dan kesepakatan) dengan Universitas Negeri Jember (Unej) diwakili Rektor Unej, Prof Ir Sutikto, Msi, di aula Rektorat Unej untuk meningkatkan kamtibmas berupa Resource Sharing. (RI-1)

Selengkapnya...

Ujian SIM Pakai Soal Digital

Jember – Guna meminimalisir merebaknya calo di lingkup Satlantas Polres Jember, khususnya untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM), mulai saat ini system ujian yang diterapkan menggunakan teknologi digital.

Soal multiple choice yang diujikan ditampilkan dilayar, sedang peserta ujian tinggal menekan tombol jawaban. “Waktunya juga lebih singkat. Selain tampilan soal di layar lebar, peserta ujian tidak bisa saling contek,” tutur KASatlantas Polres Jember, AKP IM Agus Prasetya.

Duduk para peserta ujian kendati berjarak dekat mereka mendapati soal tidak sama. Tiap lajur peserta ujian dibagi dua deret. Deret kiri soal A, dan deret kanan soal B.

Model ujian mendapatkan SIM A , dan C di Polres Jember ini diakui Kapolwil Besuki Kombes Pol Drs Imam S, sangat baik. Bahkan melebihi kemajuannya dalam pelayanan prima di masyarakat. Masyarakat tidak pernah bisa menggunakan calo, karena berhadapan dengan mesin digital.

Sistem antrian menunggu panggilan pembayaran juga sudah menggunakan digital seperti di Perbankan. Penggunaan teknologi informasi ini, diakui merupakan inovasi pelayanan prima di Polantas Jember. Semua petugas tinggal mengawasi dan memberi arahan agar peserta bisa mengikuti ujian tulis dengan baik.

Bahkan, ujian praktek juga akan menggunakan digital motor. Peserta yang akan ujian wajib mengikuti test ini. Peserta seakan berada di jalan raya secara sesungguhnya. Dan kemampuan pengendara di jalan raya ini akan teruji di sini.

Untuk tahap awal pengenalan sistem digital ini diakui sangat sulit. Tapi, dengan pelatihan dan bimbingan petugas para peserta bisa dengan lancar mengerjakan. Dan tingkat kelulusannya tidak lagi sedikit, tapi sudah mencapai 98 %. (RI-1)

Selengkapnya...

PAsca Banjir, Kerusakan PAdi Dianggap Tidak Parah

Jember – Pasca banjir banding yang menimpa ribuan rumah dan ratusan hektar arela persawahan di Jember, ternyata menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, Ir. Hari Wijayadi, tidak mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang berakibat gagal panen.

Pasalnya, Harry menganggap kerusakan tanaman padi akibat bencana banjir tidak terlalu signifikan sehingga tidak akan mempengaruhi produksi pangan. “Rata-rata tanaman padi saat ini baru mulai tanam, sehingga jika rusak bisa disulam atau tanam ulang, menunggu genangan air surut,” ujarnya.

Harry berharap petani bisa membaca situasi alam, kapan mereka harus memulai tanam dan kapan harus menunda tanam.

Namun pernyataan Harry tersebut disesalkan salah satu petani asal desa Ajung, Handoko Seto. Menurut Seto, meski musibah banjir saat ini tidak mengancam menurunnya produksi padi Jember. Tetapi mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani.

“Bagaimana tidak rugi, kalau kita baru tanam seminggu atau sebulan, tahu-tahu kena banjir dan harus tanam lagi mulai dari nol, berapa kerugian yang diderita petani,” ujarnya.

Seto mengungkapkan secara hitungan kasar saja, minimal petani bakal mengeluarkan dana sekitar Rp. 2,5 juta untuk tanam benih padi setiap hektarnya. Itupun belum termasuk pupuk.

“Bisa dibayangkan kalau harus kembali mengeluarkan dana sebesar Rp. 2,5 juta per hektarnya, karena tanaman rusak parah, biaya produksi membengkak, sementara hasil panen belum bias diketahui,” tuturnya.

Sehingga pihaknya minta pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan untuk turut memikirkan atau membantu petani dalam mengatasi kesulitan yang diderita saat ini. (RI-1)

Selengkapnya...

20 Pasar Desa Dapat Dana Segar

Jember – Pemkab Jember terus melakukan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa. Salah satunya dengan cara menyalurkan bantuan stimulan kepada pasar desa. Nantinya bantuan tersebut bisa digunakan untuk merehabilitasi los-los pasar tempat para penjual menggelar dagangannya.

Kabid Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bappemas Kabupaten Jember, Drs. Mukhair Djauhari, mengatakan jumlah dana stimulan pasar desa tahun 2009 akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dana stimulan pasar desa tahun ini ditambah, karena program ini dinilai berhasil membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terutama sebagai tempat penjualan hasil bumi warga sekitar dengan para pedagang, sekaligus menjadi media perputaran modal bagi desa yang berjauhan dengan pasar kecamatan dan kota,” ujarnya.

Bila tahun sebelumnya, 20 pasar desa masing-masing mendapat dana stimulan untuk rehabilitasi los pedagang sebesar Rp 27,5 juta. Tahun ini, bantuan itu ditingkatkan lagi menjadi Rp 30 juta per pasarnya.

Bantuan ini sebagai tindak lanjut bantuan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 lalu, 12 pasar desa tradisional dijatah masing-masing Rp 21 juta, tahun 2007 nilainya ditambah menjadi Rp 25 juta untuk 6 pasar.

Di sisi lain Mukhair menjelaskan, syarat pasar yang mendapatkan bantuan tersebut diantaranya sudah ada embrionya, yakni sebagai tempat masyarakat menjual hasil bumi serta mencari berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pasar tipe pasar ini biasa disebut masyarakat setempat sebagai pasar krempyeng, umumnya menjual berbagai macam komoditas pertanian dan bahan makanan pokok yang diperlukan masyarakat desa,” tuturnya.

Guna menentukan lokasi pasar yang layak menerima bantuan, katanya, Bappemas melakukan survei di lapangan terlebih dahulu. Kemudian memastikan bahwa pasar tersebut berada di atas tanah kas desa. “Pasar yang menjadi sasaran adalah pasar yang memang sebelumnya sudah cukup ramai, dan menjadi jujukan masyarakat mencari barang,” terangnya. (RI-1)

Selengkapnya...

2008, TNMB Ungkap 98 Kasus Ilegal Logging

Jember - Sepanjang Tahun 2008 lalu pihak Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) berhasil mengungkap 98 kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayahnya. Sejumlah tindak pidana kehutanan tersebut diantaranya adalah pembalakan liar sebanyak 65 Kasus, perburuan liar 17 kasus, perambahan hutan 1 kasus.

Dan sisanya yakni kasus kebakaran hutan dan lahan sebanyak 2 kasus dan gangguan lainnya sebangak 13 kasus. Dari 98 kasus tersebut, 20 kasus terungkap dengan 40 tersangka.

“Sedangkan 78 kasus merupakan penemuan barang bukti kejahatan. Dan dari 20 kasus yang terungkap tersebut, 14 kasus diantaranya sudah proses sidang pengadilan dan sudah vonis,” ungkap Kepala Balai TNMB, Ir. Herry Subagiadi Msc.

Sisanya 6 kasus masih dalam proses penyidikan. Menurutnya walaupun berat menjalankan tugas menjaga kelestarian alam dan satwa yang terancam punah ini, pihaknya tetap berusaha sekuat tenaga untuk melestarikannya.

Namun kinerja TNMB dirasa belum maksimal oleh sejumlah LSM di Jember dan Banyuwangi. Salah satu diantaranya Yayasan Abdi Masyarakat yang selama ini menjadi pemerhati lingkungan khususnya kelestarian hutan di TNMB.

Ketua Abdi MAsyarakat, Moh. Husni Thamrin SH, menegaskan bahwa masih ada sejumlah kasus illegal logging yang belum terungkap secara tuntas di lingkungan TNMB. Sebagai misal salah satu kasus yang diduga kuat melibatkan oknum perwira menengah di Polres Jember.

Thamrin yang mengawal kasus tersebut mengaku kecewa, karena sejumlah tersangka dilepaskan beserta barang bukti, dengan alibi tidak cukup bukti dan saksi untuk menjerat tersangka.

“Saya sudah berusaha mengawal dan melaporkannya ke Mabes Polri, karena barang bukti cukup jelas dan tersangka tertangkap tangan di TKP, kenapa kok nggak diproses?” tanyanya dengan gusar.

Padahal pasca laporan tersebut, Tim Prov. Pam Polda Jatim juga sudah turun ke Jember. Sayangnya hingga tidak ada kelanjutan beritanya. “Bukan hanya itu baik Polres dan TNMB terkesan masa bodoh dengan kasus tersebut, padahal mereka harus serius menanganinya,” tegas Husni.

Untuk itu Husni mengaku terus mengawal berbagai kasus illegal logging yang ada dan terjadi di kawasan TNMB. “Sampai saat ini laporan masyarakat masih banyak masuk kepada kami, karena ilegal logging di wilayah TNMB masih marak,” ujarnya. (RI-1)

Selengkapnya...

TNMB Amankan 600 Telur Penyu

Jember – Menginjak minggu ke tiga awal tahun 2009, satuan pengamanan dari TAman Nasional Meru Betiri (TNMB) mulai menunjukkan kinerjanya. Pada awal minggu lalu, petugas TNMB di pantai Sukamade berhasil membekuk 1 orang pencuri telur bernama Siswanto (36 tahun).

Pelaku yang berprofesi pengangguran, merupakan warga dusun Sumber Langsep Sukamade. Menurut Kepala Seksi (Kasie) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, RM Wiwied Widodo, Shut, pelaku berhasil diamankan lengkap dengan barang bukti berupa telur Penyu (Chelonia mydas) sebanyak 600 butir.

Wiwied menuturkan awal mula tertangkapnya pelaku bermula dari patroli rutin petugas pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 dan Senin dini hari tanggal 12 Januari 2008 pukul 05.00, yang menemukan 5 (lima) lubang telur penyu sudah kosong dibobol maling. Petugas segera tanggap dan saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap lalu-lintas orang dan kendaraan yang keluar dari pantai Sukamade.

Hasilnya petugas menemukan 600 butir telur penyu dalam karung yang ditutupi rumput di atasnya, diangkut dengan truk, sedangkan tersangka mengikuti di belakang truk. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa tersangka Siswanto adalah pemilik 600 butir telur penyu tersebut.

Dugaan petugas, tersangka tidak beraksi sendirian dan masih ada komplotan pencuri telur lain yang beraksi di Pantai Sukamade. (RI-1)

Selengkapnya...

Kotak Surat

Nama
E-mail
Pesan