Jember – Pasca pelepasan sejumlah tersangka ilegal logging oleh Polres Jember, akhirnya sejumlah pejabat Polres Jember yang diduga terkait dengan pelepasan tersebut diperiksa secara itensif oleh Provost Pengamanan (Provpam) Polda Jatim.
Polda Jatim menurunkan tim pemeriksa sebanyak 5 orang perwira pertama dan menengah. Kelima petugas tersebut kabarnya melakukan pemeriksaan di Polres Jember semenjak hari Kamis (23/10) lalu. Dan sebelum ke Polres pkelima perwira tersebut terlebih dahulu mendatangi Taman nasional meru Betiri (TNMB) Jember.
Meski Kepala TNMB Jember, Heri Subagiadi, enggan berkomentar soal turunnya tim Provpam tersebut, namun sejumlah sumber di TNMB membenarkan. Bahkan sumber tersebut menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan.
“Pemeriksaan berawal dari laporan LSm kepada Mabes Polri atas dilepasnya sejumlah tersangka illegal logging yang berhasil kami tangkap,” ujarnya.
Dan kejadian seperti itu tidak hanya satu kali ini saja. Selama setahun terakhir sudah beberapa kali terjadi pelepasan. Dan bahkan ada 2 tersangka yang ditangkap dua kali dan dilepas juga dua kali alias tidak pernah ditahan atau diadili di pengadilan.
Usai mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangn saksi dari TNMB, maka pemeriksa dari Polda Jatim tersebut langsung menuju ke Polres Jember dan memeriksa secara intensif sejumlah pejabat Polres yang terlibat.
Namun lagi-lagi tidak satupun periwra Polres bersedia menanggapi pemeriksaan tersebut. Kabag Ops Polres Jember, Kompol Teduh TSW yang diduga terlibat dalam pelepasan tersebut enggan berkomentar.
Sementara itu Ketua LSM Abdi Masyarakat, Husni Thamrin SH, yang melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri dan Polda Jatim menegasakan bahwa sudah waktunya pejabat di Polres Jember diperiksa.
“Dan seharusnya tidak hanya diperiksa tetapi dijatuhi sangsi berat atas tindakan cerobohnya,” ujar Thamrin.
Sesuai data yang dimiliki Abdi Masyarakat, berulangkali kali Polres Jember melakuakn kesalahan dengan melepas tersangka ilegal logging. “Kami siap sewaktu-waktu dipanggil, data lengkap tinggal komitmen Polri dalam memberantas ilegal logging saja,” imbuhnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Propam Polda Jatim Periksa Polres Jember
DPRD Kota Probolinggo Tertarik Pada Pasar Tanjung
Ket. Foto : Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo bersama pejabat Pemkab mengunjungi pasar tanjung.
Jember - Upaya pengembangan pasar nampaknya sudah menjadi masalah setiap Pemerintah Kabupaten. Sebab, hampir di semua Kabupaten masalah penataan dan pengembangan pasar tidak dapat begitu saja diterapkan.
Rupanya, hal itulah yang mendorong Komisi III DPRD Kota Probolinggo untuk saling tukar informasi mengenai pengembangan pasar dengan pihak Pemkab Jember.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Drs. Banadi Eko, MSi, kunjungan kerja yang dilakukan tidak lain adalah sebagai ajang silaturrahim dan sekaligus saling tukar pikiran dan pengalaman, khususnya dalam rangka pengembangan pasar.
“Sebab, kondisi pasar di kota Probolinggo hampir sama dengan pasar di Jember dan nanti kami akan bicarakan juga mengenai permasalahan pasar yang sedang kami hadapi,” ujarnya.
Kedatangan rombongan DPRD Komisi III Kota Probolinggo ke Pemkab Jember itu diterima langsung oleh Kabag Pemerintahan Desa, Drs. Ec. Soediyanto di Aula PB. Sudirman, Pemkab Jember.
Yang seterusnya dilanjutkna dengan agenda studi banding ke lapangan pada Sabtu (25/10). Pada kesempatan itu, Soediyanto berharap kunjungan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua daerah, khususnya yang menyangkut tentang keberhasilan pembangunan.
Selama dilokasi studi banding, yakni Pasar Tanjung, sejumlah pejabat Pemkab dan Dinas Pendapatan seperti Kepala UPTD Pasar Tanjung mendampingi dan menyampaikan sejumlah informasi yang berguna untuk pengembangan pasar di probolinggo.
“Mulai dari penataan PKL, pedagang dan manajemen pengemabngan dan pengelolaan pasar, semua bakal kita berikan sehingga bisa diterapkan di Probolinggo,” jelasnya. (RI-1)
Jembrana Anggap Jember Kota Favorit Untuk Studi Banding
Ket. Foto : Ketua Komisi A DPRD Jembrana menyerahkan cinderamata kepada Aisten II Pemkab Jember.
Jember - Kabupaten Jember sebagai salah satu kota yang tengah berkembang dalam kemajuan segala sektor, rupanya tidak hanya dilirik oleh para investor, namun juga selalu mendapat perhatian khusus dari kota-kota lain untuk dijadikan ‘tempat’ mencari ilmu.
Salah satunya adalah Kabupaten Jembrana, hal ini terungkap usai kunungan kerja Komisi A DPRD Jembrana, selama beberapa hari ini. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jembrana, I Gusti Ngurah Komalia, pihaknya sangat menanti waktu berkunjung ke Jember.
Pernyataan tersebut sekaligus sebagai ungkapan perasaan mewakili ke 10 anggota rombongan dari Pemkab Jembrana. Karena menurutnya Jember termasuk kota favorit yang setiap saat layak dijadikan tempatmenimba ilmu.
Salah satu bidang yang saat ini sedang di minati untuk dipelajari oleh rombongan tersebut yakni, maslaha pertanahan. Sehingga menurut Gusti, perlu adanya studi banding ke Jember.
”Karena masalah tanah itu komplek, dan terkait dengan kepala desa, maka kami juga ingin mengetahui lebih jauh tentang pembinaan para kepala desa agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” cetusnya.
Sementara itu, Asisten II PemkabJember, H. Edy Budi Susilo, yang menerima rombongan selama di Jember menyatakan bahwa permasalahan tanah dan pemerintahan desa sangatlah komplek.
”Apalagi dengan perkembangan pembangunan seperti saat ini, namun kami yakin setiap daerah berusaha untuk meningkatkan pelayanan seperti Jembrana, sehingga apa yang ada di Jember siap kami sampaikan,” ujarnya Sabtu (25/10).
Kemudian Edy menjelaskan tentang pembinaan Kepala Desa yang selama ini telah dilakukan. Pembinaan dan peningkatan SDM para Kepala Desa di Jember dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan institusi militer di Secaba. Mereka dilatih dan dididik tentang leadership (kepemimpinan), cara bersikap dan pemahaman peraturan pemerintahan desa agar dapat diterapkan dalam kinerjanya.
Menanggapi penjelasan Edy, salah seorang anggota DPRD Jembrana, Putu, mengatakan pihaknya sangat kagum dengan pembinaan yang dilakukan bagi para Kepala Desa. ”Pembinaan semacam ini memang sangat baik, untuk itu kami berupaya untuk menerapkan di wilayah kami,” tutrnya.
Sebab, lanjut Putu, di Kabupaten Jembrana masih banyak Kepala Desa yang kurang mematuhi peraturan pemerintah yang ada. ”Sehingga, proses pelayanan kepada masyarakat kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya. (RI-1)
Kasus Tanah Mangaran Atensi Polda Jatim
Jember - Kasus dugaan penyerobotan tanah, perusakan tanaman, dan pencurian kayu yang dituduhkan kepada Tim Pejuang Rakyat Mangaran (TPRM) milik PTPN XII Kebun Renteng, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung naga-naganya menjadi atensi Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, kendati saat ini masih tetap ditangani oleh Mapolres Jember.
Hal itu dibuktikan dengan perhatian Polda Jatim atas penanganan kasus tersebut. Polres sempat ditegur oleh Polda terkait penanganan kasus itu. Peneguran tersebut sempat bocor ke telingan sejumlah LSM.
Dan pasca terjadinya peneguran, Polres Jember langsung melakukan gelar perkara dengan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menurut Ketua LSM Gempar, Ansori, yang getol memantau proses pemeriksaan kasus tersebut, sekitar hari Jumat (24/10) kemarin di Unit Ekonomi Reskrim Polres Jember dilakukan gelar perkara kasus itu dan memanggil para pihak terutama warga, dan pihak PTPN XII untuk membawa data – data pendukung.
Kasus tersebut menurut Ansori merupakan pelanggaran berat. Dan terbukti telah melanggar pasal 47 (1) UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
Dalam kasus itu, PTPN XII Kebun Renteng, merasa dirugikan karena TPRM mengklaim tanah puluhan hektar itu menjadi hak milik warga. TPRM dalam hal ini dimotori oleh Mistar, Sugeng, Shudi, M Alit, Tohed, Sunoto, Arto, dan Kuntari.
Kasus sengketa itu mulai ditangani di kepolisian bermula dari pengaduan dari Ir Kasful Anwar, selaku manager PTPN XII Kebun Renteng. Dari sana muncul surat Reskrim Nopol B/357/IX/X/2008 Reskrim yang isinya memanggil tersangka perusakan dan penguasaan tanah HGU PTPN XII.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Jember AKP Holilur Rahman, SH, mengatakan sejauh ini masih belum ada penetapan tersangka. “Kita sudah tangani, namun belum ada tersangkanya,” ujarnya Sabtu (25/10). (RI-1)
“Proyek TMMD Hampir Rampung Seluruhnya”
Ket. Foto : Nampak sejumlah anggota TNI yang sedang mengerjakan program TMMD.
Dan nampak sejumlah bangunan hasil dari kegiatan TMMD.
(Infokom) Jember - Bupati Jember MZA Djalal, Jum’at (24/10) kemarin bersama rombongan melihat dari dekat pelaksanaan pembangunan dalam rangka TMMD ke-81. Rombongan dengan mengendarai sepeda motor trail melaju dengan cepat dari Pendopo tepat pukul 08.30 WIB menuju ke Desa Darsono dengan menelusuri jalan yang baru saja diperbaiki oleh TNI dengan masyarakat menuju ke Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa.
Setelah tiba di dusun Teratai Desa Darsono, Bupati dan rombongan berhenti sejenak sambil melihat pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Darsono dengan Kemuning Lor yang beberapa bulan lalu jembatan tersebut masih terbuat dari sesek bambu. “Jembatan ini akan membantu membuka akses ekonomi kedua desa tersebut, “ujarnya.
Perjalanan rombongan kemudian dilanjutkan menuju ke Pos Pertama TMMD ke-81, namun harus ekstra hati-hati, karena sebagian besar jalan yang baru dibangun masih tertutup pasir, sehingga kalau sembarangan mengendarai kendaraan akan dikhawatirkan bisa terpeleset. Sesampainya di Pos TMMD, Bupati Jember MZA Djalal dan Dandim 0824 Jember, Letkol. Inf. Dedy Agus Purwanto secara simbolis melakukan penanaman pohon disepanjang jalan menuju jembatan tersebut. “Tolong dirawat pohon ini, jangan sampai mati, “begitu pesannya kepada warga sekitar saat ikut dalam kegiatan penanaman itu.
Setelah melihat-lihat foto dokumentasi kegiatan di Pos TMMD dan tempat bermalam para TNI, perjalanan dilanjutkan dengan melihat dari dekat pembangunan Mushola milik warga Desa Kemuning Lor yang pembangunannya tinggal memplester bagian depannya saja. “TNI ini bisa plester lantai juga ya !, “ujarnya kepada 2 orang TNI yang sedang menyelesaikan tangga masuk ke mushola.
Selanjutnya rombongan Bupati dan Dandim 0824 Jember menyempatkan berhenti sejenak persis di Pos Siskamling yang sudah rampung di bangun di Desa Kemuning Lor dan sempat bercengkarama dengan beberapa warga yang ingin melihat Bupatinya. “Tempat ini untuk apa ?, Bupati Jember MZA Djalal sembari bertanya salah satu warga dan dijawab untuk jaga keamanan pak !, “jawab salah satu warga.
Namun yang tidak kalah pentingnya kegiatan fisik berupa bedah rumah di Desa Kemuning Lor, Bupati Jember dan rombongan yang juga didampingi Kepala Desa Kemuning Lor, Moch. Marjuki melihat satu persatu rumah warga yang sebagian besar sudah rampung dikerjakan, bahkan rumah milik Bapak Sanemo diperbaiki semuanya, meskipun dindingnya masih berupa anyaman bambu. “Terima kasih Bapak Bupati, karena rumah saya sudah bagus, “ujar Sanemo saat Bupati Jember masuk kedalam rumah yang baru saja selesai dikerjakan.
Rombongan Bupati yang diikuti oleh beberapa SKPD diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, dr. Olong Fadjri M, Kepala Dinas PU Ir. Djuwarto, Kepala Dinas Pengairan Ir, Rasyid Zakaria, Kepala Bapekab Drs. Mudhar Syarifudin, Kepala Bapemas Ir. Suhardiyanto, Kepala Diknas Drs. Ahmad Sudiyono, Kepala Dishutbun Ir. Dwidjo Sulistiono, Kantor Infokom Drs. Giat Tarigan, Kabag. Kesra Farouk dan Camat Arjasa tersebut tepat pukul 10.00 WIB meninggalkan Desa Kemuning Lor untuk kembali ke Jember melalui jalan tembus lewat dusun Rayap.
Pada bagian lain Bupati mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan selama TMMD ini meliputi kegiatan fisik, berupa kegiatan membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang berada di pedesaan berupa infrastuktur dan jembatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat di pedesaan.
Sementara itu Dandim 0824 Jember, Letkol Inf. Dedy Agus Purwanto juga menjelaskan, sebagian besar wilayah di Desa Darsono dan Kemuning Lor Kecamatan Arjasa sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor roda empat, bahkan pada musim penghujan, kendaraan roda dua pun mengalami hambatan untuk melintas. Hal ini tak lain karena prasarana jalan yang ada berlumpur dan licin. “Kondisi tersebut menyebabkan potensi daerah ini cukup besar pada sektor pertanian dan perikanan yang tidak dapat dikelola secara optimal. Sehingga, ekonomi di wilayah ini berkembang relatif lebih lambat dari kawasan lainnya, disamping itu pelayanan umum belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat, “terangnya.
Sedangkan kegiatan non fisik menurut Dandim, berupa kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai hal, seperti wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, penegakan hukum, bahaya narkoba, disiplin nasional dan kamtibmas. “Selain itu juga dilakukan kegiatan penyuluhan tentang keluarga berencana, pelayanan kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, “pungkasnya.
“Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Pemerintah dan Masyarakat di Desa Darsono dan Kemuning Lor, khususnya masyarakat di sekitar lokasi program ini merasa berbahagia, dan bersyukur dengan dilaksanakannya program TMMD yang sasaran utamanya adalah rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan di wilayah ini, “pungkas Dandim. (*tot)
LSM Desak RSUD Bertanggungjawab
Mala Praktek
Jember - Dugaan mala praktek yang menimpa honorer (rollstaat) di RSUD dr Soebandi bagian Keuangan ini langsung mendapat perhatian serius dari beberapa kalangan terutama dari Aliansi Rakyat Miskin (ARM) pimpinan Andik S, dan Isma HR, dari Medical Corruption Watch (MCW) Jatim perwakilan Besuki di Jember.
Menurut Andi, bahwa wadir pelayanan medis dr Bagas Kumoro, harus bertanggungjawab terhadap semua kejadian pelayanan yang tak beres di rumah sakit dr Soebandi selama ini. ARM tidak ingin kejadian yang menimpa Rohimatus, warga Jl dr Soebandi terjadi lagi karena akibat kran air macet tidak ada air di toilet, pasien diare ini mengalami keguguran.
“Kita meminta kepada dr Bagas Kumoro, untuk segera melakukan langkah – langkah. Karena semua penanganan itu atas tanggungjawab wadir pelayanan medis. Soal dokter yang menangani , tentu saja menjadi pertimbangan sendiri di internal RSUD,” ujar Andi.
Di sisi lain, Isma HR, dari MCW meminta agar pelayanan umum dan medis di RSUD diperbaiki. Analisis kesehatan, observasi harus benar – benar diperhitungkan. Sehingga akibat fatal tidak terjadi. Dia menghargai jerih payah dari dokter yang menyelamatkan pasien karena kode etik. Tapi, jika pelayanan di RSUD secara sistemik tidak baik atau mengalami ketimpangan akan berakibat kepada yang lain.
“Ya pihak yanmed harus tanggap dan segera meresponnya. Sudah tiga hari tidak sadar ini, harus segera diambil tindakan,” ujar Isma.
Di lain tempat sumber di RSUD sendiri menegaskan bahwa kasus itu kini sedang dalam penanganan serius pihak RSUD dan menjadi perhatian petinggi rumah sakit tersebut. Tapi, menurut sumber ini kenapa baru dirapatkan setelah 3 hari tidak sadarkan diri. Bahkan saking repotnya pihak RSUD akan menganggarkan dana khusus untuk membantu penanganan pasien Elok.
Sementara itu, wadir pelayanan medis dr Bagas Kumoro, tak berhasil dikonfirmasi. Termasuk dr Endang Makruf SpOG, yang menanganinya. Menurut sumber di RSUD dokter ahli kandungan ini buka praktek malam di Jl PB Sudirman di Klinik Margi Rahayu. (RI-1)
Usai Operasi Cesar, 3 Hari Tak Sadarkan Diri
Jember - Setelah diguncang isu praktik korupsi dugaan penyalahgunaan proyek fisik dan alkes miliaran rupiah, ditambah protes pelayanan kesehatan yang tak beres sehingga mengakibatkan pasien Rohimatus Andiyah keguguran, kini muncul dugaan mala praktek yang menimpa Elok Prihatin (31) warga Jl Manggis VI No 19 Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang.
Catatan yang didapat dari sejumlah sumber di RSUD dr. Soebandi diawali dengan sejumlah kronologis pasien Elok Prihatin seperti berikut ini. KAndungan Elok (honorer RSUD dr. Soebandi) yang menginjak di usia 9 bulan berjalan normal.
Dan pada hari Selasa (21/10) jam 22.00 WIB ada indikasi bayi didalam kandungannya tidak bisa dikeluarkan karena kondisi pasien lemah. Lalu pasien dibawa ke ruang HCU (High Care Unit) untuk dilakukan operasi caesar.
Awal masuk kadar gula 300. Setelah ditangani oleh dr Endang Makruf SpOG, bayi bisa dilselamatkan. Bayi laki – laki lahir normal, kendati sempat dirawat di ruang Perinatologi.
Anehnya, pasca operasi Elok Prihatin ini tiba-tiba mengalami kondisi ketahanan tubuhnya menurun atau drop. Ada indikasi bahwa pasien ini mengalami komplikasi Diabetes Melitus (DM), dan Hipertensi, termasuk gangguan pernafasan.
Kondisi seperti ini, yang seharusnya lebih awal disampaikan kepada keluarga pasien, menurut suami Elok, Wakik, ternyata tidak disampaikan.
“Hingga akhirnya istri saya pingsan dan tak sadarkan diri,” ujar Wakik. Sementara bayi yang dilahirkan pasien Elok ini sudah langsung dibawa pulang ke rumah oleh neneknya.
Dan ironisnya pingsannya pasien ini berlanjut hingga di hari ketiga ini. Dan kini pasien hanya ditunggui oleh suaminya. Wakik, saat ditanya wartawan, hanya terdiam tidak protes.
Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu soal kesehatan dan operasi itu. “Ahlinya ya dokter, saya tidak tahu,” ujarnya singkat.
Sementara pihak rumah sakit hingga berita ini diturunkan tidak bersedia berkomentar sama sekali. Baik Dirut –nya, dr Yuni Ernita maupun bagian pelayanan medis dr. Bagas Kumoro selalu menghindar ketika hendak dikonfirmasi. (RI-1)
Ketakutan, Serapan Anggaran Pemkab Tetap Rendah
Jember – Menurut perwakilan BPKP Jatim yang ada di Jember, Yusron SE, MM, ada ketakutan dari pejabat Pemkab Jember untuk melaksanakan kegiatan proyek khususnya pengadaan barang dan jasa.
Sehingga hal ini menyebabakan serapan anggaran yang selalu rendah. Namun menurut Yusron dalam pembekalan pejabat pengadaan barang dan jasa di aula Diklat Jember, Kamis (23/10), hal itu lebih dikarenakan ketidaktahuan pejabat tersebut.
Bukan karena adanya upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Pemerintah Pusat dan aparat penegak hukum.
“Kalau pejabat tersebut sudah sesuai dengan peratusan yang ada, tentu saja tidak akan ada apa-apa, hanya saja banyak yang bekalnya kurang terhadap peraturan-peraturan terkait tersebut,” ujarnya.
Takut berhubungan dengan masalah hukum, ini harus dihilangkan dengan cara mengusaia betul pedoman dan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
“Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pelaksana pengadaan barang/jasa yang setiap hari berkonsultasi dengan tim asistensi BPKP,” tukasnya.
Dengan adanya pembekalan berupa diklat seperti ini diharapkan setiap permasalahan terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Jember dapat diminimalisir.
Yusron juga menghimbau kepada para pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Jember, untuk tidak melakukan tindakan korupsi, karena selain dapat merugikan daerah juga menghabiskan tenaga dan biaya kalau berhubungan dengan aparat hukum.
Di sisi lain, Kepala Kantor Infokom Jember, Drs. Agoes Slameto mengatakan kegiatan lain yang memungkinkan pemberantasan korupsi yang efektif dan efesien, sehingga masuk akal adalah mencegah korupsi, maka diperlukan sistem pengawasan yang sistematis dan konkrit. (RI-1)
BPKP Beri Bekal Pejabat Pemkab
Ket. Foto: Perwakilan dari BPKP Jatim di Jember, Yusron SE, MM.
Jember - Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di Jember selama ini telah aktif mendampingi aparatur pemerintah dalam membangun sistem Tata Kelola Keuangan Daerah melalui Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan sejak dari tahap perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan keuangan.
Namun BPKP menganggap hal tersebut masih kurang, sehingga perlu terus dilakukan Diklat atau pembekalan kepada jajaran pejabat di lingkup Pemkab Jember. “Hal ini sebagai upaya BPKP mendukung Pemkab Jember yang mempunyai kewajiban secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance),” tutur salah satu perwakilan BPKP Jatim yang hadir dalam Diklat di jember, Yusron SE, MM, Kamis (23/10).
Menurut Yusron, pihaknya menyadari bahwa kerjasama selama ini masih belum memenuhi harapan teramsuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan masih adanya masalah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pihaknya bersama tim akan terus berupaya menciptakan nilai tambah melalui pembangunan kapasitas pengelola keuangan daerah serta kapasitas pengguna anggaran daerah.
Yusron juga menambahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adnaya pemberdayaan pengawasan intern Pemkab yaitu Badan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam PP No 60 Tahun 2008, tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Diantaranya APIP wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian, mengidentifikasi dan menilai resiko, melakukan kegiatan pengendalian, dan menjalin informasi dan komunikasi serta melakukan pemantauan pengendalian intern.
“Pembinaan yang dilakukan meliputi penyusunan Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, Pendidikan dan Pelatihan SPIP, dan Pembinaan dan Konsultasi SPIP serta peningkatan kompetensi auditor APIP, “ ujarnya. (RI-1)
Kekurangan Personil, PMK Tetap Siaga Penuh
KEt. Foto : Sumariyadi, Kepala UPTD PMK Jember.
Jember – Banyaknya terjadi kebakaran di sejumlah gudang tembakau dan rumah penduduk di akhir-akhir ini, membuat tim pasukan PMK Jember selalu waspada dan siap siaga. Meski PMK hanya bisa mempersiapkan peralatan teknisnya dengan jumlah 3 mobil unit pemadam kebakaran.
”Karena 3 mobil lainnya masih dalam taraf perbaikan,” jelas Sumariyadi Kepala UPTD PMK Jember, Rabu (22/10).
apalagi selama ini PMK mengalami kekurangan personil dan peralatan. Anggota PMK yang secara keseluruhan berjumlah 39 orang yang sudah dibagi dalam sistem beregu itu ternyata belum mampu mengatasi musibah kebakaran jika marak terjadi.
”Sebenarnya, saat ini kami kekurangan personil, sebab terkadang 13 orang saja kurang mampu bekerja secara optimal bila tingkat kebakarannya besar,” ujarnya.
Namun setiap operasional, biasanya PMK mengerahkan segala perlengkapan yang dimiliki secara optimal, yaitu seluruh mobil pemadam kebakaran yang ada sekaligus selang air yang jumlahnya sekitar 2 sampai 3 selang pada tiap mobilnya. Setiap mobil disertai 6 personil, 2-3 orang sebagai penyemprot, sedang yang lainnya sebagai pengatur keluarnya air pada mesin penyemprot.
Demikianpun tidak jarang masih ada saja laporan fiktif tentang terjadinya kebakaran. Atau ada juga yang sekedar iseng terhadap petugas operator. ”Tapi kami selalu melayani dengan rendah hati, sebab kami ingin pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat merupakan pelayanan yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Sumariyadi juga menegaskan, biasanya kebakaran seringkali terjadi akibat keteledoran manusia, misalnya akibat kabel listrik yang korsleting, kompor yang lupa dimatikan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyulut dan mematikan barang-barang yang berhubungan dengan api. Apalagi sesuai data di PMK paling banyak terjadi kebakaran adalah di gudang-gudang tembakau.
Dan tingkat terjadinya kebakaran di Jember setiap tahunnya rata-rata tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara signifikan. ”Rata-rata tingkat terjadinya kebakaran di Kabupaten Jember sekitar 65 kali per tahun, dan paling banyak 70 kali per tahun, seperti tahun ini,” ungkapnya. (RI-1)
Selamatkan Sumber Air, Warga Darsono Tanam 25 ribu Sengon
Ket. Foto : 25 ribu Bibit Sengong yang bakal ditanam.
Jember - Sejumlah warga berencana menggelar aksi Penyelamatan Sumber Mata Air yang terletak di dusun Teratai Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Pasalnya sumber tersebut mampu mengaliri berhektar-hekatr sawah di wilayah tersebut.
Langkah yang ditempuh warga yakni dengan menanam bibit sengon dan mahoni setelah datangnya musim hujan tahun ini. “Ini sebagai upaya agar keberadaan Sumber Mata Air di desa ini tetap terjaga, sehingga persediaan air untuk warga dapat terus terpenuhi,” ujar Djakiyah seorang Penyuluh Kehutanan Penyelia dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember Rabu (22/10).
Salah satu upaya mencegah terjadinya lahan kritis. Untuk itu Djakiyah bersama warga melakukan sejumlah langkah. Dimana pertama kalinya berupa penanaman kembali pada tanah-tanah yang gundul, baik dalam kawasan hutan (reboisasi) maupun diluar kawasan hutan.
Kedua, dengan pembuatan teras pada lahan-lahan yang letaknya miring agar aliran permukaan diperlambat, disertai dengan saluran pembuangan air, sehingga erosi dapat terkendali.
Ketiga, pembuatan gully plug/gully drop untuk menampung lumpur yang terkikis oleh percikan air dari aliran permukaan dan saluran pembuangan air. Selanjutnya, dilakukan pembuatan bendungan pengendali untuk menghimpun air dan kemudian menyalurkannya untuk berbagai keperluan.
“Dan yang terakhir warga dengan beberapa tokohnya melakukan pemantapan organisasi dalam kelompok tani masing-masing,” ujarnya.
Dikatakannya untuk menggelar aksi itu, sedikitnya dibutuhkan 25 ribu bibit, baik berupa bibit sengon maupun bibit mahoni, sebanyak 20 ribu diantaranya akan disediakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember dan sisanya akan diusahakan oleh masyarakat sendiri.
“Semua kegiatan ini atas inisiatif dan permintaan warga di desa ini, sehingga pengerjaannya juga akan banyak melibatkan warga di dua dusun tersebut,” katanya.(RI-1)
Pilgub Putaran Ke-2, PNS Dihimbau Netral
Ket. Foto : Kepala Bakesbang : H. Sudjak Hidayat.
Jember - Agar Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur putaran ke-2 berjalan dengan sukses, lancar dan damai, maka tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut menyumbangkan suaranya pada pesta demokrasi di tingkat propinsi mutlak diperlukan.
Termasuk juga bagi para PNS, yang harus bertindak netral. “Kami mohon kepada semua jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya untuk bersikap netral sebagaimana harapan dari Menteri Aparatur Negera (Menpan) melalui Bupati selaku pemegang kekuasaan di tingkat kabupaten,” Tegas Kepala Bakesbang Linmas, Drs. Sudjak Hidayat, M.Si ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu (22/10).
Netral disini menurut Sudjak adalah PNS tidak boleh menghadiri kampanye salah satu pasangan cagub dengan berseragam, tidak menjadi Tim Sukses dan tidak mengkoordinasikan orang lain untuk memilih salah satu pasangan cagub. “Setiap PNS diharapkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Menpan melalui Bupati,” katanya.
Bila nantinya ada oknum PNS yang diduga tidak netral dan terlibat pada kampanye salah satu pasangan cagub, maka pihaknya berencana memberi masukan Banwas dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk mengambil langkah-langkah.
Demikian juga dengan Panwas, Bakesbang bakal berkoordinasi dengan Panwaskab.
Di sisi lain Sudjak juga berharap tingkat kehadiran pemilih pada Pilgub putaran kedua ini lebih meningkat.
Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat wilayah yang ada, baik camat maupun desa dan seluruh elemen masyarakat agar saat pelaksanaan pilgub putaran ke II para pemilih betul-betul menghadiri tempat-tempat pencoblosan atau Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Bagi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya para pilgub yang lalu, hendaknya pada pilgub mendatang dapat memilih salah satu calon gubernur sesuai dengan hati nuraninya dan yang paling penting adalah jangan sampai golput,” tandas Sudjak.
Sebab, menurut Sudjak, apapun hasil dari pilgub mendatang akan sangat menentukan gerak laju pemerintahan untuk masa lima tahun mendatang, khususnya di propinsi Jawa Timur.(RI-1)
Cari Perhatian BPK, Pemkab Sibuk Gelar Diklatpim
Ket. Foto : Djalal memberi penghargaan peserta Diklat Pim III.
Jember – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember bertekad mewujudkan perfomen yang baik dibidang pengelolaan keuangan dan manajemen aset dengan dukungan pengetahuan aparat yang mumpuni dibidang tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencuri perhatian atau penilaian yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Seperti disampaikan Bupati Jember, MZA Djalal, usai meninjau Diklat Pim III di jalan Nusantara. “Tentunya perfoment yang baik ini akan mendapatkan nilai lebih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya Rabu (22/10) menanggapi diselenggarakannya Diklat Pim III di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Jl. Nusantara Jember.
Menurut Djalal, dirinya tidak ingin bidang keuangan Jember mendapatkan nilai raportnya jelek atau tidak memenuhi syarat. “Aparat tidak perlu takut, meski belum memenuhi syarat, karena memang diakui pejabatnya tidak pernah didiklat dan belum tahu, tetapi jangan ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat,” ujarnya.
Sehingga dengan telah dididiknya aparat tentang pengadaan barang dan jasa, kedepan Jember harus mendapatkan penilaian wajar tanpa syarat sekaligus menghilangkan predikat wajar dengan pengecualian.
“Apalagi selama ini sudah ada pendampingan BPKP yang sudah berjalan sekitar 3 tahun lebih ini mempunyai makna yang berarti, apalagi ditambah dengan aparatnya sudah memiliki pengetahuan dibidang pengadaan barang dan jasa,” imbuhnya.
Djalal juga minta untuk setiap melaksanakan pekerjaan menyangkut keuangan harus berpijak kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
Pernyataan Djalal tersebut juga didukung oleh Kepala BKD, Sugiarto SH. Sugiarto mendukung penuh pernyataan Djalal tersebut, apalagi untuk Diklat kali ini pesertanya bukan hanya dari Jember saja. Peserta diklat selain berasal dari Jember juga diikuti dari beberapa wilayah diantaranya Malang Kota, Situbondo, Lumajang dan Trenggalek.
Dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 80 orang yang terbagi dalam 2 jenis diklat yaitu Diklat PIM III berjumlah 40 orang berasal dari Jember 30 orang, Lumajang 2 orang, Situbondo 3 orang, Malang Kota 1 orang, Trenggalek 3 orang serta dari Kejaksaan Jember 1 orang. (RI-1)
Minimalisir Illegal Logging, Polhut Gelar Pasukan
Ket. Foto: Usai Gelar Pasukan anggota-anggota Polhut ngeceng.
Jember – Untuk memantapkan kesiap-siagaan pasukan pengaman wilayah hutan, khususnya Polisi Hutan(Polhut), kembali melakukan gelar pasukan gabungan. Kali ini gelar pasukan di laksanakan di hutan Mandigu, Tempurejo.
Pada gelar pasukan kali ini ada sekitar 200 personil Polhut dari KPH Perhutani Jember, Balai Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Baluran, Alas Purwo, Bromo Teggara Semeru dan Tahura Suryo Arjuno.
Apel dipimpin langsung oleh Agus Wahyudi, Kepala Subbid Pesonil Polisi Hutan dan PPNS, staf Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut-RI. Dalam penyegarannya, sebagai Irup Agus mengharapkan Kerjasama diantara Polhut di wilyah hutan, semakin ditingkatkan.
“Jika kerjasama antar Polhut terjalin dengan baik, maka bisa meminimalisir terjadinya pencurian kayu dan penebangan liar diwilayah hutan baik di hutan lindung maupun di hutan produksi,” tandas Agus.
Kepala TNMB Jember, Heri Subagiadi mengungkapkan pihaknya sangat terhormat dan bangga atas kepercayaan Jember sebagai tuan rumah dalam gelar pasukan Polhut. “Sehingga dengan ajang itu personil dari luar daerah bisa akan tahu karakter hutan dan masyarakat Jember,” terangnya.
Karena dalam gelar kali ini juga dihadiri Polhut dari Balai Alas Purwo-Banyuwagi, Bromo Tengger Semeru-Probolinggo dan Tahura Suryo Arjuno Situbondo.
Selain itu, Heri juga menjelaskan bahwa kondisi hutan di Jember yang cukup luas kawasannya, sekitar 40 ribu hutan produksi dan 30 ribu hutan lindung perlu pengawasan yang cukup oleh petugas Polhut.
Gelar pasukan yang dihadiri oleh Anggota Muspida Jember dan unit kerja terkait diantaranya Dandim 0824 Jember, Kapolres Jember, Kepala Dishutbun, ADM Pehutani Jember, Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember. (RI-1)
Tak Bayar pungli, Kompor Gas Ditarik
Jember – Pungutan liar (pungli) yang berlangsung selama pembagian kompor gas dan tabungnya mulai menelan korban. Salah satu warga penerima bantuan asal Lingkungan Mrapa RT. 1 RW 1 Kelurahan Sempusari, Mohamad Shidiq (44), urung menerima bantuan dari Pertamina tersebut karena tidak mampu membayar pungli.
Shidiq pada tanggal 17 Oktober lalu bersama dengan ratusan warga lainnya di lingkungannya menerima bantuan kompor gas dan tabung ukuran 3 kg di rumah Ketua RT setempat. Dengan senang gembira Shidiq membawa pulang bantuan tersebut.
“Malam itu nggak ada apa-apa, semua pulang tanpa ada pungutan apa-apa, baru besok paginya, Bu RT keliling minta dana kompensasi, katranya untuk administrasi,” ujar Shidiq.
Besaran pungli memang tidak terlalu besar menurut ukuran orang berpenghasilan tetap, Rp. 2.500,-, namun bagi Shidiq, uang sebesar itu menjadi beban karena masih ada kebutuhan lain untuk belanja kebutuhan pokok.
Sehingga Shidiq, menolak memberi uang Rp. 2.500,- tersebut. Naasnya sesaat kemudian Ketua RT dan datang dan kembali menarik bantuan kompor gas serta tabung yang baru diterimanya semalam. Dengan alasan bantuan urung diberikan karena administrasi tidak dibayar.
“Ini khan bantuan pemerintah kok masih dipungut, sebelumnya juga sudah untuk foto copy KTP KK, juga kita dimintai, ini kok dimintai lagi,” sesalnya.
Meski menyesal, tidak jadi menerima bantuan, Shidiq tetap tegar dan memberi penjelasan kepada istrinya bahwa itu bukan rejekinya.
Terkait dengan hal ini baik Ketua RT, Abdul Rohim maupun Lurah Sempusari tidak berhasil dikonfirmasi. Berulangkali didatangi dikantor dan rumahnya selalu tidak ada.
Kejadian memalukan serupa juga terjadi di Kelurahan Mangli, menurut ssalah satu warga yang tidak mau disebut identitasnya, menyatakan bahwa di mangli sempat terjadi perebutan antara warga penerima dengan Lurah Mangli, Bambang Wiyono.
Warga yang juga bernama Bambang yang semuala menerima bantuan kembali ditarik oleh Kepala Lingkungan (kaling) setempat karena menurut Kaling tersebut, jatah yang diterima Bambang merupakan jatah Lurah Mangli.
Sehingga warga miskin tersebut tinggal gigit jari mengetahui kalau dirinya harus mengalah kepada Lurahnya. (RI-1)
Karaoke Jungle Jadi Sarang Narkoba
Jember – Jajaran reserse Narkoa Polres Jember membuktikan bahwa beberapa tempat hiburan karaoke, dan pub di Jember menjadi sarang pesta narkoba. Bahkan peredaran narkoba dinilai beberapa pihak sudah mengkhawatirkan.
Kemarin, Minggu (19/10) malam sindikat atau jaringan narkoba lintas Kabupaten dibongkar dan ditangkap di Rumah Karaoke Jungle Bu Rudi, di Jl Letjen Suprapto, belakang hotel Sulawesi Jember.
Para tersangka ditangkap saat sedang pesta narkoba. Bahkan penggerebekan pengguna barang haram itu polisi Reskoba berhasil meringkus 2 tersangka sekaligus.
Ada dua tersangka yang berhasil ditangkap diantaranya JK (35) dan AD (34) warga Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang berprofesi sebagai wiraswastawan.
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1,5 butir ekstasi dan 14 botol bir.
Dari pengakuan tersangka, saat pesta ekstasi itu dia mendapat ekstasi dari seorang bandar di diskotik Kowloon Surabaya sebanyak 5 butir.
Sedang 3,5 butir ekstasi itu sudah habis terpakai dengan dioplos dengan minuman bir.
Kasat Narkoba Polres Jember AKP Edi Sudarto mengatakan, pihaknya sudah menetapkan seorang tersangka yakni JK tapi tidak menyebut dari siapa barang narkoba itu didapat.
JK terbukti positif memakai ekstasi usai dilakukan di test urine yang saat ini sudah dikirim ke Polda Jatim.
Seadng seseorang bernama JR dilepas karena tidak terbukti memakai ekstasi. Tapi JR dikenakan pasal pidana ancaman setahun penjara karena tidak melaporkan ke polisi ketika ada temannya menggunakan narkoba.
Pelaku akan diancam undang-undang penyalahgunaan narkotika dan UU No 5 tahun 1997 dengan ancaman 15 tahun penjara.
“Kasusnya akan terus kita kembangkan.,” ujar AKP Edi Sudarto, Kasat Narkoba Polres Jember.
Sementara itu pemilik karaoke warung Bu Rudi mengaku tidak tahu dengan adanya kasus itu. Dia menyerahkan kasus itu ke polisi. (RI-1)
Panwas Tindaklanjuti Kasus Rasiyo
Jember – Sepertinya kasus dugaan pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemprop Jatim Dr Rasiyo, Msi, pada saat acara halal bi halal di SMA Al Azhar, bersama Cawagub Syaifullah Yusuf, bakal berbuntut.
Sebab, kendati Badan Pengawas Provinsi (Bawasprov) enggan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Rasiyo itu, tapi kamus itu tidak berlaku bagi Panitia Pengawas Kabupaten (Panwas) Jember.
Ketua Panwas Jember Abdul Qodim Manembodjo mengatakan, pihaknya sudah mengantongi informasi itu dan mendalami dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim itu.
"Sudah ada laporan soal itu. Pelanggaran itu tak lain soal independensi dan netralitas PNS Rasiyo, serta kampanye di luar jadwal ke Panwas Jatim. Bukti – bukti itu juga terus dikumpulkan untuk diselidiki,” ujar Qodim, kepada wartawan, Senin (20/10).
Dia menambahkan dalam pilgub putaran II nanti, 4 Nopember 2008 sudah ada 7 kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal dan mobilisasi guru atau PNS.
Abdul Qodim mengaku telah membikin laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo serta Ketua PGRI Jatim Matadjit saat berkunjung ke IKIP PGRI.
Panwaskab Jember dalam laporannya terungkap bahwa Mendiknas dan Ketua PGRI Jatim dalam sambutannya di depan ratusan undangan menyampaikan pesan dalam
pilgub Jatim mendapat agar memilih figur cagub yang dapat memperjuangkan anggaran pendidikan 20 persen kesejahteraan guru yakni Soekarwo- Saifulah Yusuf.
Sebelumnya, kata dia Pemkab Jember telah menyebarkan surat himbauan agar PNS tidak ikut-ikut dalam keterlibatan pilgub, apalagi sampai memobilisasi dan mengarahkan dukungan suara pada salah seorang cagub.
"Kita terus memantau putaran II dan kalau ada yang terbukti bisa diancam UU Pemilu dan UU Kepegawaian. Ada salah satu dinas yang kita duga paling sering memobilisasi guru mengarahkan dukungan cagub," sergahnya lagi.
Di sisi lain, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jember, Drs Yakub mewakili pihak panitia acara, menyampaikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan Rasiyo saat menghadiri acara silarurahmi dengan ratusan guru MKKS.
“Pak Rasiyo itu atas undangan kami selaku panitia penyelenggara kegiatan itu. Acaranya adalah halal bi halal, silaturahmi bukan untuk mengarahkan dukungan. Selain itu dia diundang juga untuk menyampaikan kebijakan Pemprov Jatim soal kesejahteraan guru yang selama ini simpang siur,” tukasnya.
Dia juga menyatakan, kalau acara yang juga dihadiri Syaifulah Yusuf itu sudah diketahui dan diperbolehkan oleh pihak Dinas Pendidikan Pemkab Jember.
"Kalau menurut saya Pak Rasiyo tidak perlu diperiksa Banwas. Saya siap kalau dipanggil Banwas Jatim untuk klarifikasi terkait kegiatan kemarin,” ujarnya. (RI-1)
