Jember – Tersangka dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar, Ir. Herwan Agus Darmanto, yang masih menjabat posisi Camat Patrang, Sabtu siang (28/6/2008) nampak bersedih dan menangis karena mulai menempati ruangan kamar nomor 4 di blok C.
Kesedihan Herwan semakin nampak saat ditinggal istri dan sejumlah staf kecamatan Patrang. Heerwan sempat menitikkan air mata, entah karena ditempatkan di kamar biasa atau karena hal lain.
Yang pasti penempatan Herwan berbeda dengan tersangka atau terpidana korupsi kelas atas lainnya seperti Kabsub Dolog Jember, Mucharor dan Wakil Ketua DPRD Jember, Mahmud Sardjujono. Kalapas Kelas II A Jember, Alvi Zahri BCip, mempunyai kebijakan Herwan ditempatkan di blok C kamar nomor 4.
Dalam kamar nomor 4 di blok C tersebut saat ini sudah dihuni 20 orang tahanan lain dengan kasus berbeda-beda. Kebanyakan tahanan merupakan tahanan dengan kasus narkoba dan ada 2 orang terpidana korupsi dolog, mantan bendahara dan administrasi Dolog Jember, H Ali Mansyur dan Kepala Gudang, Prasetyo Waluyo.
Kamar baru Herwan tersebut juga bersebelahan dengan kamar terpidana korupsi kasda lain yang juga mantan KAbag Keuangan, Mulyadi Ak MM. KPLP Lapas Jember, Kadiono BCip, membenarkan penempatan Herwan dikamar barunya tersebut.
“ini menunjukkan bahwa kita tidak membedakan antar satu tahanan dengan tahanan lainnya, semua sama, and kebetulan jatah pak Herwan ya disana,” ujarnya. Menurut Kadiono mungkin nantinya Herwan perlu adaptasi agak lama dengan sejumlah penghuni lain. Apalagi satu kamar ada 20 orang yang berbeda-beda asal dan pekerjaannya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Tempati Kamar 4C, Herwan Menangis
Diduga Perkosa Siswi SD, Tukang Mebel Ditangkap
JEmber – Suyono (44) warga Dusun Krajan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung ditangkap polisi karena diduga kuat telah memperkosa Bunga (10) anak kelas 4 SDN setempat. Suyono pelaku pemerkosaan tersebut sempat melarikan diri ke kecamatan Panti.
Penangkapan pelaku tersebut pertama kali didasarkan oleh laporan Bunga dan orang tuanya di Mapolsek Jenggawah. Yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi dan keterangan korban serta penagkapan pelaku oelh tim penyidik Polsek Jenggawah.
Bunga yang kelas masih tercatat sebagai siswi kelas 4 SD ini saat ditemui di mapolsek Jenggawah, Sabtu (28/6/2008) mengaku diperkosa selama 4 kali oleh Suyono. Menurutnya setiap kali hendak memerkosanya lelaki bejat yang sudah berumur ini selalu memantau keadaan rumah korban. Dan setiap orangtua korban tidak berada ditempat maka pelaku langsung melampiaskan nafsu bejatnya.
Bunga yang berada di rumah sendirian diperkosa dengan cara dibungkam mulutnya memakai tangan. Sedang tangan korban diikat dengan tali sobekan kain. Setelah puas melampiaskan nafsunya korban ditinggal dengan terlebih dahulu diancam dibunuh jika menceritakan kejadian itu kepada orangtuanya.
Korban lantas diberi uang Rp 4.000 hingga Rp 5.000. Korban yang ketakutan ini terlihat sangat trauma melihat seorang lelaki. Dia juga ketakutan saat setiap kali didesak orangtuanya untuk bercerita. Dia terakhir kali diketahui sepekan yang lalu sedang mengalami perdarahan di kemaluannya sehingga diperiksakan ke Puskesmas setempat.
Sepulang dari Puskesmas itulah Bunga lantas menceritakan kejadian yang dialaminya dengan ketakutan. Orang tua Bunga yang menolak disebut identitasnya ini mengatakan bahwa setelah didesak beberapa kali anaknya baru cerita dan mengaku.
“Beberapa kali kita tanya baru dia cerita dan mengaku,” ujar orangtua Bunga.
Begitu melihat orangtua laporan ke Mapolsek pelaku yang juga tetangga korban ini melarikan diri. Dia kabur dari rumah selama sepekan. Dia kabur ke Kecamatan Panti, di rumah temannya.
Namun akhirnya pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Kholilurahman, membenarkan bahwa Polsek Jenggawah telah menangani kasus tersebut. Menurutnya pelaku mengaku melampiaskan nafsu itu karena tidak kuat menahan gejolak di dadanya. Dia nekat melampiaskan nafsu nya itu dan memberi imbalan kepada Bunga dengan uang selama 4 kali. “Ada yang empat ribu, tiga ribu dan lima ribu,” jelasnya. (RI-1)
Diduga Selewengkan Jasmas, Anggota PPP Dipolisikan
Jember – Ketua Kelompok Tani Dewi Sri di Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Zainuddin, alias P Sainol, dan Subairi, sekretarisnya melaporkan dugaan penyimpangan dana Jaring Asmara (Jasmas) DPRD Jember dengan terlapor Prayitno Amd.
Pelapor yang ditemui di MApolwil Besuki, menyatakan bahwa dia sebenar- benarnya sebagai pengurus Poktan Dewi Sri yang berkedudukan hukum di Desa Suco, Mumbulsari, dengan susunan Ketua Zainudin alias P Sainol, wakil Ketua Samsul hasan, Sekretaris Subairi, dan Bendahara Buhari. Tapi, dia menyesalkan karena nama Poktan belakangan dicatut sebagai penerima bantuan dana Jasmas.
Zainuddin semakin kesal ketika mengetahui ternyata dana Jasmas Rp 47 juta itu sudah dialokasikan dan diberikan kepada H. Zuhri warga Desa setempat. Dugaan kuat bantuan itu sengaja disampaikan ke H. Zuhri, karena kedekatan hubungan dengan anggota dewan itu.
Menurut pelapor, dana sebanyak Rp 47 itu diduga telah dibagikan kepada H Zuhri, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan rehab kantor, pembelian 2 buah hand traktor, mesin dores dan penjemuran padi. Namun informasi yang berhasil dihimpun beritajatim.com pembelian traktor tersebut sudah dilakukan 4 tahun sebelum ada jasmas turun termasuk mesin doresnya.
Demikian pula terkait lantai penjemuran padi tersebut. Sementara itu H Zuhri, yang ditemui membenarkan bantuan Jasmas itu. Rinciannya adalah dia menerima bantuan Rp 47 juta. Diberikan ke pengurus DPC Rp 25 juta (Rp 10 juta untuk rehab kantor DPC). Selebihnya dirinya tidak tahu siapa yang menggunakan dana jasmas tersebut.
Pihaknya juga mengaku sebagai pengurus Poktan di desanya. “Namanya juga Dewi Sri, saya nggak mengetahui kalau ada Poktan lain bernama Dewi Sri saat itu,” jelasnya sambil menunjukkan stempel. (RI-1)
Kejari Jember Kebut Dakwaan Herwan
Jember – Kejari Jember mengaku bakal kebut (secepatnya menyelesaikan) dakwaan tersangka dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar dengan tersangka Ir. Herwan Agus Darmanto yang sudah ditahan mulai hari ini, Kamis (26/6/2008). Menurut Kasie Pidsus, Basyar Rifai SH, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jember langsung diberi tugas untuk segera menyelesaikan berkas dakwaan Herwan.
“Ini khan kita tahan sampai 20 hari, jadi kita maksimalkan sebelum 20 hari selesai dakwaan sudah masuk ke pengadilan negeri jember, biar juga segera disidangkan,” jelasnya.
Meski tidak menjelaskan panjang lebar soal dakwaan yang bakal diajukan JPU ke pengadilan negeri Jember, namun Basyar mengisyaratkan bahwa dakwaaannya tidak jauh beda dengan tersangka atau terpidana lain dalam kasus yang sama.
“ya tidak jauh beda-lah dengan tersangka lain atau terdakwa dan terpidana lain dalam kasus Kasda ini, khan sudah pada tahu lihat saja nanti,” ujarnya. Sebelumnya dalam kasus yang sama, terpidana yang juga mantan Bupati Jember, Samsul Hadi Siswoyo dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sementara mantan Kabag Keuangan Pemkab Jember 2004-2005, Mulyadi AK MM dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.
Dakwaan yang dibuat JPU menggunakan tiga peraturan. Yang pertama kedua terpidana dinyatakan telah melanggar melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal serupa nampaknya baal dijeratkan juga kepada tersangka Herwan dan Sunardi. (RI-1)
Pembagian BLT di 3 Kecamatan Lancar
Jember - Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin di sejumlah Desa di Kecamatan Gumukmas terjadi antrian panjang. Kendati berjalan lancar tapi diwarnai permohonan surat dadakan.
Terlihat di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas. Sebagian besar penerima BLT warga miskin itu sangat berharap karena bantuan itu akan digunakan membiayai kebutuhan sehari – hari termasuk biaya sekolah, dan kebutuhan dapur.
Camat Gumukmas, Drs Hariyono saat memantau pembagian BLT di Desa Purwoasri mengatakan tidak ada tambahan jumlah warga miskin. Kuota yang ditentukan itu berdasar data BPS Tahun 2005 untuk mengecek kebenaran penerima BLT.
Hariyono, membenarkan kendati lancar masih ada protes di sana sini. Tapi semua itu masih bisa diatasi oleh petugas. Rata- rata penerima BLT itu mendapat uang Rp 300 ribu serentak di 3 Kecamatan (Puger, Balung dan Gumukmas).
Pembagian BLT tahun ini dibagikan di Kantor Desa, bukan di Kantor Pos dan Kantor Kecamatan. Menurut Kepala Kantor Pos Indonesia Jember, Adi Sunanto, pelaksanaan itu agar lebih efektif pengambilannya sehingga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penerima.
Adi Sunanto mengatakan berdasar data BPS tahun 2005 ada 237.413 RTM penerima BLT. Sementara itu penyaluran BLT di Kecamatan Balung di Desa Gumelar, juga berjalan lancar kendati masih ada warga yang belum menerima BLT.
Pantauan di lapangan, pencairan BLT di 3 Kecamatan : Balung, Puger dan Gumukmas tahap pertama ini dimulai sejak pagi berjalan lancar. Kendati ada protes di sana – sini terkait mereka yang belum mendapat BLT, tapi setelah dijelaskan warga menyadari karena data tersebut berasal dari pusat.
Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger, Redi Isti Priyono mengatakan ada 664 RTM yang berhak mendapat BLT di wilayahnya. Tapi hasil verifikasi di lapangan beberapa hari lalu masih ada 48 orang yang tidak bisa cair karena ada yang pindah, meninggal dan tidak layak lagi.
“Jadi tahap I ini ada 516 RTM yang akan menerima BLT,“ paparnya. Redi menambahkan, di desanya jumlah warga yang menerima atau mencairkan BLT berkurang. Bukan hanya lantaran warga ada yang meninggal dunia, tapi juga karena jumlah warga miskin berkurang. (RI-1)
Gratis Ongkos Ukur Pengurusan Tanah
(Infokom) Jember - Lagi-lagi dewi fortuna memihak pada Kota Jember yang lebih dikenal dengan suwar suwirnya ini. Betapa tidak pada tahun ini pemerintah pusat lewat BPN Jember yang dipercaya untuk menggarap program P4T (Proyek Pemilikan Penguasaan Pengaturan Pengguna Tanah).
Program P4T yang di luncurkan kepada daerah seperti Jember diperuntukkan kepada masyarakat miskin. “Kita dapat jatah 2 ribu bidang (sertifikasi) itu juga yang nantinya akan kami sinergiskan di wilayah Jember,”ungkap Siswo Prajitno Kepala BPN Jember.
Alih fungsi tanah yang sekarang sering terjadi di masyarakat atau lembaga yang awal digunakan oleh warga sebagai tanah pertanian berubah tidak lagi lahan pertanian. “Namun sekarang banyak yang digunakan untuk perkebunan ditanami jati, sengon yang tidak sesuai prosedur,”pungkasnya.
Untuk itulah pada tahun ini BPN Pusat memberikan program itu untuk memetakan kembali daerah yang berfungsi sesuai awal atau tidak. “Sehingga dengan kondisi lapang dianggap perlu dilakukan pemetaan yang akan didanai oleh anggaran APBN lewat BPN,”tandasnya.
Arah dari kebijakan dilakukan pemetaan ini menurut Kepala BPN Jember bertujuan sebagai upaya untuk pemutahiran data yang telah masuk pada beberapa tahun lalu. “Data yang nantinya dikirim ke Jakarta diharapkan hasil pemetaan itu (Konversi) dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah di masa mendatang,”paparnya.
Ada beberapa daerah yang nantinya medapat sasaran program itu diantaranya di Desa Sukamakmur sejumlah 500 bidang, Desa Kaliwining 500 bidang, Desa Ajung 500 bidang dan Desa Kelompangan 500 bidang. “Diharapkan masyarakat kurang mampu nantinya dapat memanfaatkan program itu sehingga dalam pengurusan sertifikat tidak lagi ada ongkos ukur bagi yang tersentuh program itu,”terangnya.
Menurut Kepala BPN Jember peluncuran program itu sebenarnya membantu meringankan masyarakat kurang mampu yang ingin mengurusi sertifikat tanah yang dimiliki. “Dengan P4T pengurusan sertifikat tanah akan jauh lebih murah karena ongkos ukur dibiayai pusat. Dengan program itu jangan sebaliknya di desa yang dipilih tetap semakin mahal,”tambahnya.
Lebih menariknya ketika program ini diluncurkan kepada masyarakat miskin, oleh pemerintah tidak lagi dibatasi luasan tanah yang akan disertifikatkan. “Terpenting masyarakat melakukan sertifikasi tanahnya dengan biaya ukur yang tidak ada lagi karena dibiayai oleh pemerintah, itu yang lebih meringankan masyarakat kita dalam pengurusan tanahnya,”jelasnya lagi.
Tetapi perlu diingat bagi masyarakat yang berminat mensertifikatkan tanahnya agar bisa disentuh kebijakan itu. “Paling utama yakni pada masyarakat petani di 4 daerah itu,”cetusnya.
Diakui oleh Kepala BPN Jember, banyak program pusat yang dikucurkan di daerah yang didanai oleh APBN untuk kesejahteraan dan ketrentaman masyarakat utamanmya masyarakat kurang mampu.
“Diharapkan dukungan dari semua pihak utamanya Kepala Desa agar program itu benar-benar membantu masyarakat miskin yang berkeinginan memiliki sertifikasi tanahnya karena sertikasi merupakan bukti sah yang dilindungi oleh hukum,”paparnya. (*/jok)
Adaptasi, Herwan Istirahat Di Ruang KPLP
Jember - Meski terlihat pasrah dan lebih banyak diam, Camat Patrang, Ir. Herwan Agus Darmanto, yang juga mantan Kabag Keuangan tahun 2004, nampak masih gelisah dan belum bisa menerimakan penempatan dirinya di Lapas Klas II A Jember, Kamis sore ini (26/6/2008).
Sehingga untuk beradaptasi, Herwan putra almarhum mantan Bupati Bojonegoro, Moh. Atlan, sore ini berisitirahat di ruang KPLP, Kadiono, dengan didampingi istri tercintanya.
Sedangkan sejumlah staf kecamatan Patrang nampak masih menunggui tersangka di luar halaman Lapas karena tidak diperbolehkan masuk menapingi Herwan. KPLP Lapas Jember, Kadiono ketika dikonfirmasi tentang keberadaan Herwan membenarkan bahwa sedang dalam ruangannya.
"Ya memang masih diruang saya, ya biasalah adaptasi, biar istirahat dulu disitu," tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kalapas Jember, Alvi Zahri BCip, menurutnya sampai sore ini pihak Lapas masih belum menentukan penempatan Herwan diruang mana.
"Belum masih kita bahas mas, nanti saja konfirmasinya yang pasti biar adaptasi dululah," ujarnya singkat. Namun menurut sejumlah sumber beritajatim.com di Lapas Jember menyebutkan, bahwa untuk tersangka korupsi sekelas Herwan biasanya akan ditempatkan di ruang tamping yang pernah ditempati Ketua DPRD Jember, Madini farouq sebelum pindah ketempat barunya.
Ruang tamping tersebut sampai saat ini juga masih dihuni oelh terpidana kasus korupsi Dolog Jember, Mucharor, tersanka dana operasional dewan yang juga Ketua tim sukses Sunaryo-Ali Amschan, MAhmud Sardjujono dan 7 tamping lain kepercayaan Lapas. (RI-1)
Diopname, Sunardi Urung Ditahan
Jember - Proses pelimpahan berkas tahap kedua oleh Kejati Jatim kepada Kejari Jember atas dua tersangka dugaan korupsi Kasda Jember Rp. 18 miliar, memang sedikit luput dari pantauan wartawan. Namun menurut keterangan Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai, untuk sementara waktu yang ditahan hanya satu tersangka mantan Kabag keuangan tahun 2004, Ir. Herwan Agus Darmanto yang saat ini menjabat Camat PAtrang.
Sedangkan untuk Sunardi mantan Kabag Keuangan tahun 2002-2003, belum dilakukan eksekusi penahanan karena Kejati Jatim bgelum bisa menyerahkan tersangka. "Tersangka sedang sakit di opname di RSU Jember Klinik mulai kemarin, jadi kami masih menunggu dari Kejati belum bisa bergerak apa-apa untuk Sunardinya," ungkap Basyar usai menyerahkan tersangka Herwan ke Lapas Klas II A Jember, Kamis (26/6/2008) sore ini.
Menurut Basyar khusus untuk Sunardi pihaknya tidak akan membuat perlakuan khusus, namun karena oleh Kejati Jatim belum diserahkan karena sakit maka pihaknya menunggu. "Kalau sewaktu-waktu dilimpahkan dan kondisinya sehat maka akan kita tahan juga, nggak ada perbedaan apa-apa dengan tersnagka lain sama," tuturnya.
Pantauan Radar Investigasi di rumah Sunardi nampak sepi. Tak satupun keluarga Ketua IPSI Jember tersebut nampak dirumahnya. Sementara di Jember Klinik juga masih belum bersedia menerima wartawan karena menurut salah satu kerabatnya kondisi Sunardi yang mengidap penyakit komplikasi, Gula dan Darah Tinggi sedang tidak bisa diganggu. (RI-1)
Kejari Tepati Janji, Herwan LAngsung Ditahan
Jember - Kejari Jember kali ini menepati janjinya untuk langsung menahan tersangka dugaan korupsi Kasda Jember yang juga mantan Kabag Keuangan tahun 2004, Ir. Herwan Agus Darmanto. Herwan langsung ditahan setelah diserahkan bersamaan berkasnya oleh tim penyidik Kejati Jatim ke Kejari Jember pada pukul 14.30 wib, Kamis sore (26/6/2008) ini.
Herwan yang didampingi kuasa hukumnya, Supardi SH, terlihat sedikit lesu dan tidak nampak senyum di bibirnya saat digelandang ke Lapas Klas IIA Jember jalan PB. Sudirman. Meski demikian Herwan tampak pasrah, karena hingga sore ini pihak Kejaksaan belum menerima permohonan penangguhan penahanan.
"Sampai sore ini tidak ada upaya penangguhan dari kuasa hukum atau keluarganya, meskipun sementara lewat lisan-pun tidak ada kelihatan sudah pasrah, tadi juga didampingi istrinya kok," ujar Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai SH, usai menyerahkan tersangka ke Kalapas Jember, Alvi Zahri BCip.
Basyar menegaskan bahwa penahanan tersangka tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak ada pembedaan perlakuan dengan tersangka korupsi lain di Jember. "Tadi begitu diserhakan oleh pak Hadi Sumartono dan pak Martono dari Kejati Jatim, kami langsung lakukan penahanan," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Herwan, diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi KAsda Jember tahun 2000-2005 senilai Rp. 18 miliar. Herwan juga sempat menandatangani pencairan pinjaman ke Bank JAtim senilai Rp. 7,5 miliar tanpa melalui prosedur yang benar. (RI-1)
Indehoy di Kebun Ketela, Mantan Ketua RW Dilaporkan Polisi
Jember - Karena tertangkap basah sedang indehoy di kebun ketela bersamaan dengan istri pemilik warung kopi dekat kelurahan Kaliwates, B. Huda (45), usai sholat Shubuh, mantan Ketua RW II lingkungan Kaliwates Kidul, Taufik Andika (48) dilaporkan ke Polsek setempat oleh warga.
Taufik tertangkap basah oleh P. Dha Saneman, suami B. Huda, di kebun kelapa belakang warung kopi milik Saneman sendiri. Terpergoknya Taufik sebenarnya tidak sengaja. Karena berawal dari usai sholat subuh Saneman tidak menemukan istrinya di tempat tidur di sisinya.
"Saya kira ke sungai untuk mandi, lalu saya mau jemput ke sungai, tapi ternyata tidak ada, karena penasaran saya keliling mencari jalan memutar dan lewat belakang warung saya, eh ternyata ada daun-daun ketela bergerak-gerak dan ternyata mereka berdua," sesalnya.
Bermula dari rasa penasaran ditengah kegelapan dan melihat daun bergerak-gerak tersebut, maka Saneman menghampirinya dan ternyata ada dua sosok manusia yang dikenalinya sedang berindehoy.
Melihat hal tersebut Saneman langsung mengambil celurit di warungnya dan berusha mengejar taufik yang lari terbirit-birit tanpa mengenakan celana menuju mobil pick upnya. Karena diredam warga sekitar, akhirnya Saneman melaporkan Taufik ke Polsek Kaliwates.
Dan hingga rabu sore (25/6/2008), baik Taufik maupun istri Saneman belum diketahui keberadaanya, karena usai peristiwa memalukan tersebut kedua orang kabur.
Sementara itu Kapolsek Kaliwates, AKP Mulyono, membenarkan adanya laporan tersebut. Bahkan pihaknya bersama warga Rabu pagi juga turun ke lokasi melakukan pengamanan karena ada gejolak yang mengarah pada amuk massa di rumah Taufik. (RI-1)
Model Pemberdayaan di Jember Jadi Rujukan Daerah Lain
(Infokom) Jember - Budaya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Jember untuk meningkatkan tali persaudaraan sesama warga. Ternyata mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Profensi Jatim kenapa kota suwar suwirnya dijadikan alasan di jadikan tuan rumah BBGR (Bulan Bakti Gotong Royong) ke V dan Harganas ke 15 tahun 2008.
Kelayakan Jember sebagai tuan rumah menurut Kepala Bapemas Propensi Jatim karena selain kegotong royongan telah melekat dimasyarakat Jember. “Pemerintah Kabupaten Jmeber banyak melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin contohnya Rumah layak Huni,”ungkap Soenyono ketika berkunjung ke Jember mempersiapkan BBGR di Jember.
Dengan banyaknya jumlah pemberdayaan Rumah Layak Huni di Jember yang di dengar sejumlah 20 ribuan unit rumah kepada masyraakat tidak mampu. “Itu yang juga menjadi pertimbangan Kota Jember layak menjadi tuan rumah dalam pencanangan BBGR, Itu menjadi model baru,”jelasnya.
Dalam RLH tidak saja yang terlibat pemerintah yang melakukan pembangunan untuk masyarakat di Jember. “Semakin menarik program yang diluncurkan oleh Pemkab Jember dengan menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat,”pungkas Ketua Panitia BBGR Profensi Jatim.
Selain itu dalam program RLH yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat Jember yang tidak mampu sebagai wujud stimulan. “Hal itu sesuai dengan prinsip program BBGR yang mendorong masyarakat untuk berusaha membangun rumahnya sendiri,”pungkasnya.
Apalagi dalam wujudnya RLH yang dikembangkan oleh Pemkab Jember terang Soenyono ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam pembangunan rumahnya sendiri. “Bahkan tidak hanya partisipasi di RLH tetapi dalam program lainnya yang saya dengar seperti 4 desa binaan juga ada pemberdayaan disitu, itu yang semakin menjadi nilai lebih dari Jember,”imbuhnya.
Panitia profensi tidak sekedar pilih kucing dalam karung menentukan Jember sebagai tuan rumah. Laporan dan pengamatan dilapangan telah dilakukan. “Namun pengamatan panitia tidak sekedar ditawarkan kepada Jember menjadi tuam rumah tetapi pihak panitia melakukan pengamatan selama setahu,”terangnya dia.
Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh Pemkab Jember dengan segala programnya diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota se Jatim untuk bisa melakukan hal yang sama pemberdayakan masyarakat miskin di daerahnya.
“Sehingga dengan upaya tuntas yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya oleh Pemerintah Profensi Jatim akan mendapat support anggaran lewat program yang akan di kucurkan di daerah itu. Seperti di Jember akan menerima angggaran senilai 45,738 milyar dari APBD I dan APBN,”tuturnya.
Sebagai tuan rumah Kepala Bapemas Jember menilai ditunjuknya Jember sebagai tuan rumah BBGR tanggal 3 Juli 2008 mendatang merupakan penghargaan bagi masyarakat Jember. “Karena dengan kegotong royongan yang telah membudaya di masyarakat kita dan ini menjadi buahnya bagi kita,”ujarnya.
Sedangkan untuk pembangunan yang melibatkan masyarakat bagi Pemerintah Kabuapten Jember merupakan hal yang wajar. “Karena tidak sedikit program ada sekitar 35 milyar lebih pemberdayaan yang dikucurkan kepada masyarakat Jember lewat berbagai unit kerja di Jember,”tambahnya. (*/jok)
Ujian Kejar Paket B Digelar Awal Juli
Jember – Kalau ujian kejar paket C atau setingkat SMA sudah digelar mulai tanggal 24 hingga 27 Juni mendatang. Maka untuk yang setingkat SMP (SMP/MTs) atau biasa disebut Kejar Paket B, baru akan digelar pada tanggal 1 hingga 3 Juli mendatang.
Menurut Kepala Bidang Disklusporabud Dinas Pendidikan Jember, Drs. Suparno, untuk ujian kejar paket B nantinya akan diikuti juga siswa setingkat SMP yang kebetulan tidak lulus. “Sampai hari ini yang telah mendaftar sebanyak 1.168 siswa, dari SMP atau setara SMP yang tidak lulus pada akhir tahun ajaran kali ini,” tuturnya.
Berbeda dengan pelaksanaan ujian kejar paket C untuk siswa setingkat SMA. Untuk ujian kejar paket B kali ini Suparno belum bias menjelaskan lokasi tempat ujian. “Masih dalam tahap pembahasan, namun dipastikan bakal tidak jauh beda dengan yang kejar paket C, karena untuk menjangkau peserta yang berada di luar kota,” imbuhnya.
Pihaknya meminta kepada peserta ujian untuk mengikuti jalannya ujian kejar paket tersebt secara serius dan tidak menganggap ringan. Karena diharapkan kualitas lulusan peserta ujian kejar paket dan tidak (formal) akan sama.
Lebih lanjut pihaknya juga menjelaskan kalau Dinas Pendidikan juga menggelar ujian kejar paket A untuk setingkat SD. Namun untuk kejar paket A hingga saat ini pesertanya masih tergolong sedikit. Diperkirakan angkanya baru mencapai 92 anak. (RI-1)
574 Siswa SMA Ikuti Ujian Kejar Paket
Jember - Tidak lulus pada pendidikan setingkat SMA, SMP maupun SD bukan menjadi harga mati untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Masih ada peluang bagi mereka yang tidak beruntung pada nilai standart mutu yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Seperti yang sedang diikuti oleh 574 siswa setingkat SMA (SMA/SMK/MA) yang tahun 2008 ini tidak berhasil lulus. Mulai kemarin tanggal 24 Juni hingga 27 Juni mendatang siswa setingkat SMA yang belum berhasil menuntaskan proses belajar mereka, mengikuti ujian kejar paket C. hal ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 6 bahwa pendidikan non formal (kejar paket) mempunyai keududukan yang sama dengan formal.
“Sekarang ada 574 anak yang telah mengikuti ujian kejar paket C dari SMA, SMK dan MA negeri dan swasta di Jember,” ungkap Suparno, Kepala Bidang Diskloporabud saat memantau pelaksanaan ujian tersebut hari ini, Rabu (25/6/2008).
Ujian kejar paket kali ini terbagi di 4 titik pelaksanaannya. Diantaranya di SMKN 4 Jember, SMAN Pakusari, SMAN Jenggawah dan SMAN Kencong. “Pertimbangannya ditempatkan di 4 titik itu dilihat dari strategisnya yang bisa dijangkau oleh peserta yang mengikutinya tidak harus menuju ke kota saja,” tuturnya.
Pihaknya juga berpesan kepada peserta ujian untuk tidak minder atau kecil hati. Karena status kelulusannya sama dan ijasah atau tanda kelulusannya-pun kekuatan hukumnya sama dengan yangv lulus dari sekolah formal. (RI-1)
Karena Sinergisitas, BPN Dapat Penghargaan
(Infokom) Jember - Sinergisitas di Jember tidak saja ditemui pada unit kerja lingkup Pemkab Jember, tapi hal itu sudah menggurita di kalangan unit kerja sektoral seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember yang bisa bekerjasama dengan program pemerintah daerah.
Betapa tidak ketika program Pemerintah Kabupaten Jember mengentaskan kemiskinan lewat 4 Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan Pembangunan Infra Struktur Pedesaan serta dilengkapi dengan 4 desa binaan untuk mempercepat pembangunan.
Program pemerintah pusat yang dilewatkan BPN Jember menurut Kepala Kantor, pihaknya bisa mensinergiskan program itu diwilayah desa binaan. “Kami bisa memadukan program yang ada BPN dengan Program Kabupaten seperti Program Prona yang kami fokuskan juga di 4 desa binaan di Jember.”ungkap Siswo Prajitno.
Sesuai pepatah mengatakan, dimana bumi dipijak disitulah bumi kita dijinjing itu yang menjadi pedoman bagi Siswo sejak menjabat tanggal 24 Juni 2008 kemarin genap 2 tahun di BPN Jember. “Meski kami sebagai orang pusat prinsipnya unti kerja yang kami bangun berkeinginan membangun Jember di Indonesia bukan membangun Indonesia di Jember sehingga diera otonomi daerah ini ada nilai manfaat bagi masyarakat Jember dari kehadirannya,”tarangnya.
Berangkat dari sinergisitas dari Pemkab Jember dengan lembaga yang didipimpinnya, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 22 Mei 2008 di Surabaya yang bersamaan dengan acara Rakor Bupati se Jatim di Grahadi. “Penghargaan kepada Bupati Jember saat itu diwakili oleh bapak Sekda yang menerima penghargaan itu dari Kepala BPN Pusat yakni DR H. Joyo Winoto,”jelasnya.
Tidak hanya Jember yang mendapatkan penghargaan dari pimpinan BPN Pusat kepada sejumlah Bupati dan wali kota di Jawa Timur. “Selain Jember juga ada Kabupaten Bangkalan, Trengggalek, Probolinggo dan ada satu kota lagi,”aku Siswo yang lupa daerah satunya.
Dari perhatian khusus itulah kepada masyarakat miskin dengan program rumah layak huni, desa binaan dan sebagainya, orang pusat melihat Jember telah bisa merespon program pusat. “Itu yang menjadi salah satunya Jember mendapat penghargaan dari pimpinan kami dan kami ikut bangga juga,”cetusnya.
Sehingga kedepan dengan penghargaan itu membuat lembaga yang dipimpinnya sebagai pelecut dirinya bersama staf lainnya lewat program yang ada. “Kedepan program berupa konsulidasi tanah yang di sediakan oleh pusat untuk nelayan Puger dan sekitarnya sebanyak 500 bidang/sertifiakasi, itu juga yang kami sinergiskan dengan Pemkab Jember,”tambahnya.
Dari jumlah itu nantinya akan diberikan khusus kepada nelayan yang memiliki tanah yang berstatus GG tanah kosong yang dipakai. “Namun memiliki mafaat untuk kepentingan masyarakat nelayan lebih mendekatkan dengan perahu milik nelayan yang harus diamankan setiap harinya,”pungkas Siswo.
Tidak hanya itu sebenarnya program pusat yang di luncurkan kepada daerah seperti ada program P4T (Peoyek Pemilikan Penguasaan Pengaturan Pengguna Tanah). “Kita dapat jatah 2 ribu bidang (sertifikasi) itu juga yang akan kami sinergiskan di wilayah Jember,”paparnya.
Diakui oleh Kepala BPN Jember, banyak program pusat yang dikucurkan di daerah yang didanai oleh APBN untuk kesejahteraan dan ketremntaman masyarakat utamanmya masyrakat kurang mampu.
“Diharapkan dukungan dari semua pihak utamanya Kepala Desa agar program itu benar-benar membantu masyarakat miskin yang berkeinginan memiliki sertifikasi tanahnya karena sertikasi merupakan bukti sah yang dilindungi oleh hokum,”paparnya. (*/jok)
UPK Jember Menjadi Embrio Terbentuknya BUM Desa
(Infokom) Jember - Program pemberdayaan mayarakat miskin dari profensi lewat Gerdu Taskin yang mengelola keuangan bagi pelaku usaha mikro dikucurkan sejak tahun 2002 sampai sekarang di tahun ke tujuh ini banyak sektor yang merasakan kehadirannya.
Untuk kemarin selama 3 hari mulai tanggal 17-19 Juni 2008 di aula RM Sumber Nikmat dilaksanakan pelatihan pengelolaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) “Hal itu dilakukan untuk penyegaran pelaku UPK yang telah berjalan cukup lama melayani usaha ekonomi mikro di masyatakat kita,”ungkap Kepala Bapemas Jember Hardiyano saat selesai membuka acara itu.
Lewat pelatihan yang diperuntukkan bagi ketua, sekretais dan bendahara UPK sejumlah 56 UPK se Kabupaten Jember yang dilaksanakan 3 tiga tahap. “Penyegaran itu sekaligus bermanfaat untuk penyegaran kembali terhadap administrasinya, keuangan, pengelolaanya, pengembangan dan utamanya kepada pengurus karena dana itu bukan hibah,”tandasnya.
Selain itu diharapkan dengan pelatihan itu selama 3 hari dengan bebagai materi ada peningkatan masing-masing lembaga UPK di desa. “Karena secara kelembagaan akan dilakukan penilaian apakah UPK masuk peringkat lebih baik atau tidak,”tambahnya.
Katagori UPK menurut Kepala Bapemas ada 4 tingkatan mulai terbaik yakni sehat, cukup sehat, kurang sehat sampai tidak sehat. “Diakui UPK di Jember masih belum ada yang masuk katagori sehat sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ada yang masuk ke katagori itu,”pungkanya.
Penentuan katagori itu lebih lanjut menurut Hardiyanto ditentukan oleh profensi. “Apakah 56 lembaga UPK di Jember masuk katagori sehat atau tidak sangat tergantung dari pelaku itu sendiri,”tambahnya.
Tidak saja perbaikan dari pengelolaam dan kelembagaan seluruh UPK yang di Jember namun diharapakan menjadi embrio dan perubahan kelembagaan itu sendiri menjadi BUM Desa.
“Tidak saja mengelola simpan pinjam yang akan ditekuni oleh UPK di Jember nantinya diharapkan menjadi BUM (Bandan Usaha Milik) Desa karena UPK akan dijadikan embrio terbentuknya BUM Desa,”terang Hardiyanto.
Perkembangan perubahan kelembangaan menurut Kepala Bapemas Jember yang sebentar lagi punya gawe BBGR 3 Juli 2008 di Alon-alon Jember. “Tentunya perubahan kegiatannya lebih meluas tidak lagi terkait simpan pinjam untuk usaha riil masyrakat desa, namun pengelolaan bisa melebar saeperti mengelola listrik desa, pasar desa, bank desa atau kegiatan usaha desa lainna bisa ditangani,”tambahnya.
Sejak pasca program yang digulirkan dari profensi, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Bapemas Jember sebagai leading sector-nya.
“Namun anggaran yang telah dikucurkan sebagai bentuk upaya pengembangan UPK membantu sektor riil di masyarakat Pemkab Jember mengkucurkan 5 milayar lebih untuk pengembangan usaha itu,”jelas Hardiyanto.
Meski anggaran awal dari propensi dan sekarang dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan peruntukkannya bagi masyarakat mikro yang berguna mengembangkan usahanya.
“Namun dengan adanya pengelolaan simpan pinjam lewat UPK diharapkan masyarakat disiplin dan tertib mengembalikan dana itu karena anggaran itu bergulir bagi pelaku usaha lain yang ada di desa itu,”ujarnya. (*/jok)
Polres Tunggu Visum Korban Pemerkosaan
Jember - Kasus yang sedikit banyak menodai korp kepolisian resort Jember ini, membuat orang nomor satu di Kapolisian Jember ini “meradang”. Dalam statemennya saat dikonfirmasi via handphonenya, pasca kejadian pelaporan kasus dugaan perkosaan oleh oknum anggotanya Brigpol Farouq Avero, terhadap gadis di bawah umur bernama Bunga (16) warga Dusun Bindung, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji itu Kapolres mengatakan tetap akan bertindak profesional dan bertindak tegas terhadap anggotanya.
Menurut Kapolres AKBP Ibnu Isticha, bahwa untuk bukti perkosaan yang dituduhkan kepada oknum anggota Polsek Rambipuji tersebut belum bisa dibuktikan. Sebab, masih menunggu adanya visum dari dokter.
Tapi, yang jelas menurut Kapolres bahwa oknum ini dapat dikenakan Undang - Undang Perlindungan Anak (UPA) No 23 Tahun 2003 karena korban adalah masih di bawah umur, ancamannya adalah 15 tahun.
Menurut Kapolres bahwa jeratan pasal undang – undang perlindungan anak di bawah umur tersebut malah lebih berat dari tuduhan perkosaan. “Saya akan profesional dan tetap ambil tindakan tegas,” ujar Kapolres.
Informasi terkini, bahwa oknum anggota ini diduga kuat jatuh cinta kepada korban yang tinggal bersama paman dan bibinya P Holik. Sejumlah sumber mengatakan bahwa tuduhan perkosaan tidak benar. Sebab, ada indikasi hal itu dilakukan suka sama suka.
Tapi, sialnya kondisi gadis masih di bawah umur. Dia masih pelajar kelas II di SMAN Sukorambi. Saat kejadian entah kali keberapa ketahuan bibinya. Bibinya teriak, dan diikuti kedatangan warga sekitar yang nyaris menghakimi oknum anggota Polsek Rambipuji, yang mantan tugas di Telematikan Opsnal Polres Jember ini.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Polres Jember berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol) bernama Faruk Avero masih diperiksa Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Jember karena diduga telah memperkosa anak gadis di bawah umur. (RI-1)
e-procurement Menghemat Anggaran Hingga 20 %
Jember – Anggota DPRD TK I Jatim, Drs Saleh Mukadar, Msi menegaskan bahwa dengan sistem pelelangan proyek secara fair, terbuka, dan menghindari KKN salah satunya adalah dengan E-Procurement (lelang melalui Internet), sehingga Pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran 15 – 20 % anggaran.
Sisa anggaran lebih itu bisa digunakan untuk merealisasikan berbagai macam proyek yang menyentuh rakyat. Bukan tidak mungkin sistem pelelangan E-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya selama ini bisa diterapkan di daerah – daerah lain di Jawa Timur. Hal itu tergantung dari kemauan pengguna anggaran (PA), Asosiasi dan pelaku usaha atau rekanan sendiri.
“Dengan E-Proc seperti di Pemkot Surabaya itu kan tidak ada saling ketemu rekanan dengan PPTK atau dengan pejabat di dinas. Sehingga fair, terbuka, dan kontraktor dituntut profesionalitas tinggi. Ini baru bisa dilakukan efisiensi anggaran dan memberantas KKN itu,” ujar Saleh Ismail Mukadar, usai melantik Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) yang ke 28 di Jember.
Saleh yang juga pemegang 9 Lembaga atau Organisasi besar di Jatim ini sangat berharap bahwa semua bidang di Pemerintahan bisa melakukan penghematan anggaran dan efisiensi. Karena dia sangat menyayangkan dengan anggaran sangat besar itu, selama ini masih saja Jawa Timur memiliki masyarakat miskin yang tergolong sangat tinggi.
Di depan pengurus DPK Aspekindo yang baru dilantik, Saleh juga berpesan anggotanya harus bisa menjadi motor perubahan dalam pengembangan jasa konstruksi ke arah profesional tersebut. Dia mengaku prihatin karena selama ini banyak preman berbaju Asosiasi merebut proyek dan berusaha mengamankan tapi ujung – ujungnya memenangkan tender proyek kepada salah satu rekanan.
“Dari contoh anggaran proyek di Pemkot itu Rp 6 milliar, setiap tahunnya bisa menyisihkan anggaran Rp 100 – 150 milliar. Dana ini bisa dialihkan untuk program kegiatan lainnya,” ujar Saleh. (RI-1)
Kajari Jember Bakal Tahan 2 Tersangka KAsda
Jember – Kajari Jember, Elvis Jhoni SH, menegaskan bakal menahan kembali 2 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi dana Kasda Jember era Bupati Jember, Samsul Hadi siswoyo Msi (2000-2005). Dua tersangka, Sunardi dan Ir. Herwan Agus D, tersebut dipastikan bakal menyusul mantan pemimpinnya di Lapas Klas II A Jember pada Kamis (26/6/2008).
Pernyataan Elvis tersebut disampaikan kepada Radar Investigasi usai hearing dengan Koalisi LSM Anti Korupsi Jember yang terdiri dari LSM Gempar, Media Centre, Sakera dan PETA pada Senin sore (23/6/2008) dikantornya jalan Karimata jember.
Elvis tidak mau main-main menangani kasus dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar. Apalagi rentan waktu penahanan kedua tersangka dengan tersangka dan terpidana lain cukup lama. “Lamanya waktu kedua tersangka tidak ditahan karena memang berkasnya belum selesai atau sempurna, kalau sekarang ini sudah sempurna dan bakal dilimpahkan ke Kejari Jember,” ujarnya.
Begitu dilimpahkan ke JEmber maka, Kejari Jember tidak bakal membedakan perlakuan hokum kepada kedua tersangka. Elvis menolak dikatakan tidak adil sehingga untuk membuktikan kesungguhannya untuk memberantas korupsi, kedua tersangka dipastikan bakal ditahan.
Seperti diberitakan sebelumnya sebelum pindah, Aspidsus Kejati Jatim, Hartadi SH, sempat memberikan keterangan pers kepada Radar Investigasi via handphonenya, bakal secepatnya menyerahkan berkas dan tersangka kasus kasda yang juga mantan Kabag Keuangan tersebut pada Kamis mendatang.
Karena kedua tersangka diduga turut terlibat dalam dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar. (RI-1)
Penyidikan Oknum Polisi Pemerkosa, Jalan Ditempat
Jember – Proses penyidikan pelaku tindak pidana dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum anggota polres Jember, Brigpol Faruq Avero dengan korban salah satu siswi kelas II SMA Sukorambi hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Kanit P3D Polres Jember, Aiptu Sri Sabdono, enggan berkomentar atas desakan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) untuk tidak berhenti melakukan melakukan penyidikan pada tataran indisipliner saja, namun harus diseret ke pidana umum. “Saya tidak berkomentar-lah tanya langsung ke Kapolres saja, bagaimana kelanjutannya,” jawabnya singkat, Senin (23/6/2008).
Selain mempersilahkan wartawan mempertanyakan penanganan ke Kapolres, Kanit P3D juga mempersilahkan menannyakan proses hokum ke Kasat Reskrim karena terkait dengan penyidikan pidanan umum.
Namun sayangnya Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, juga enggan berkomentar. Kholilur hanya menjawab singkat masih belum bias berkomentar. “Coba ke Kapolres saja, saya nggak komentar,” tukasnya.
Sementara itu hingga Senin sore, Kapolres Jember tidak bias dikonfirmasi karena tidak berada ditempat. Ketika dihubungi via handphonenya juga tidak diangkat. Menanggapi hal ini Koordinator P3A Jember, Dewi Masitoh menyatakan tetap pada pendiriannya yakni secara terus menerus mengawla kasus tersebut hingga pelaku ditangani dengan serius.
“Kalau belum ada penanganan penyidikan atas dugaan pemerkosaannya dengan jeratan KUHP dan UU perlindungan perempuan dan anak, maka kami terus kawal dan desak jajaran kepolisian hingga tingkat pusat,” tegasnya. (RI-1)
JICA lakukan studi kajian bencana banjir di Kabupaten Jember
(Infokom) Jember - Tim dari JICA yang beranggotakan 5 (lima) orang akan berada di Jember selama 2 (dua) hari, dan Senin (23/6) kemarin diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, Msi dan jajaran dinas terkait di ruang rapat Pemkab Jember yang akan melakukan studi dan kajian akan penanganan bencana alam diwilayah ini. Keberadaan Japan International Cooperation Agency (JICA) diharapkan masih mau membantu mengatasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jember, “Karena Daerah ini masih memerlukan penanganan bencana alam yang lebih komprehensif, “pinta Edi.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, MSi mengungkapkan hal itu di hadapan tim JICA dan dinas terkait yang akan melakukan studi dan kajian metode penanganan bencana di Kabupaten Jember.
Terhadap warga di daerah bencana alam atau rawan longsor, Edi meminta agar selalu waspada, “Meski peringatan akan terjadinya bencana alam sudah diberikan oleh BMG lebih awal, “tandasnya.
Sementara itu Mr. Mimori Satoru dari JICA meminta dukungan jajaran dinas terkait Pemkab Jember atas keberhasilan studi yang akan dilakukan. “Kerjasama dalam penanggulangan bencana alam akan dilakukan bersama Satlak yang ada diwilayah ini, “ujarnya.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa fokus studi penanggulangan bencana alam yang akan dilakukan bersama timnya yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota JICA tersebut terhadap bencana banjir yang sangat berpotensi terjadi di wilayah ini. “Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi bencana banjir dan mengevaluasi pontensi banjir yang terjadi, “katanya.
Bahkan masih menurut Mimori, Kabupaten Jember merupakan salah satu kandidat terkuat menjadi obyek atau sasaran studi penanganan bencana banjir dari JICA ini. “Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jember dan berbagai pihak terkait studi yang akan dilakukan sangat dibutuhkan demi keberhasilan program dari JICA ini, “pintanya kepada jajaran terkait.
Setelah melakukan dialoq yang dipandu langsung oleh Asisten II, Drs. Edi B. Susilo untuk menggali informasi awal sebagai pendukung kajian dilapangan, selanjutnya tim JICA yang dipimpin Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jember dan instansi terkait langsung menuju daerah rawan bencana banjir yaitu di Kecamatan Panti.
Namun demikian, Mr. Mimori Satoru akan berusaha melakukan studi dan kajian ini lebih baik, dan kalau perlu akan memberikan bantuan peralatan yang masih dibutuhkan untuk mengatasi dan mendeteksi bencana banjir di Kabupaten Jember. “Tetapi masih menunggu hasil dari kajian yang akan dilakukan dilapangan kelak, “tandasnya.
Selain melakukan peninjauan ke lokasi daerah yang pernah terkena bencana alam seperti di Kecamatan Panti, yang tidak kalah pentingnya berupa informasi dan dokumentasi juga sangat dibutuhkan sebagai referensi untuk melakukan studi dan kajian yang akan dilakukan di wilayah ini, “Maka sebelum kembali ke Jakarta, Tim JICA akan menggali data dan informasi tentang bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Jember, “pintanya. (*/tot)
TP3B Juga Sosialisasikan Pemakaian RDKK
Jember - Tidak kalah penting dalam sidaknya yang dilakukan terpadu bersama Disperta, Disperindag, Polres, Kabag Ekonomi, KTNA dan beberapa anggota lainya sebanyak 2 mobil selain mengecek realisasi distribusi pupuk, TP3B (Tim Pengawas Pengendali Pupuk Bersubsidi) juga memberikan pemahaman terkait dengan RDKK.
“Diharapkan dengan memahami RDKK (Recana Difinitif Kebutuhan Kelompok) agar kios bisa tahu petani dan luasan hamparan wilayah yang harus menjadi tanggung jawab dalam penyaluran pupuknya jadi tidak mengada-ngada dan kalau bukan petani jangan dilayani,” tutur Asisten II Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo usai melakukan sidak di 11 distributor dan sejumlah kios pupuk di Jember, Minggu (22/6/2008).
Lebih lanjut menurut Edy dengan mengetahui RDKK diharapkan kios bisa secara jelas mengetahui pemasaran yang akan menjadi wilayahnya. Demikian halnya dengna petani bias mengetahui dimana harus membeli pupuk. “Upaya itu dilakukan agar baik kios tepat sasaran kepada petani yang benar-benar sasarannya ke petani yang memiliki areal sawahnya, itu yang harus diberi,” jelasnya.
Selain itu diharapkan juga dengan langkah sidak yang dilakukan pendistribusian pupuk bersubsidi selalu tepat sasaran. “Karena di Kabupaten Jember pada bulan Juni ini telah menyalurkan sekitar 44 ribu ton dari jatah kouta pupuk urea bersubsidi sebesar 84.782 ton, SP 36 sejumlah 5.355 ron, za 21.083 ton dan NPK 13.172 ton,” tandasnya lagi. (RI-1)
Sidak, TP3B Temukan Banyak Penyimpangan Distribusi pupuk
Jember – Stock pupuk yang cenderung banyak didengar kabarnya sedang langka, membuat penasaran TP3B (Tim Pengawas Pengendali Pupuk Bersubsidi). Dan dugaan akan adanya penyimpangan dalam distribusinya terungkap saat sidak ke sejumlah distributor hari ini, Minggu (22/6/2008).
Tim kabupaten yang diketuai oleh Asisten II Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo, menemukan sejumlan penyimpangan yang dilakukan distributor. “Dari 11 distributor dan 4 kios yang kami kunjungi ternyata rata-rata terdapat penyimpangan, baik itu ringan maupun berat,” ungkapnya.
Edy mencontohkan hasil sidaknya menemukan distributor dan kios tidak tertib administrasi. “Administrasi penyaluran pupuk ke mana saja itu tidak aada yang tertib, sehingga menimbulkan kerawanan untuk disimpangkan,” tuturnya.
Selain itu juga masih banyak kios yang tidak memasang papan nama berikut HET (Harga Eceran Tertinggi). Untuk itu pihaknya bersama tim mencatat siapa saja yang melakukan penyimpangan, sehingga usai sidak bakal dijatuhkan sangsi tegas bagi yang menyalahi peraturan.
Apalagi ada sejumlah kios dan distributor yang dengan sengaja mengurangi timbangan berat pupuk. “Kalau disak dicantumkan berat netto 50 kg setelah ditimbang ternyata ada selisih lebih ringan yakni beratnya 47 kg,” ujarnya. Sehingga pengurangan berat tersebut tergolong penyimpangan yang fatal.
Sidak menurut Edy juga dilakukan untuk mengantisipasi keluarnya pupuk Jember ke luar kabupaten maupun luar kecamatan. Terkait sangsi edy enggan menjelaskan apa saja sangsi yang dijatuhkan. “Yang penting paling berat ya kita pertimbangakan untuk mencabut ijin distribusinya,” imbuh Edy. (RI-1)
Nyambut BBJ, Pol PP Mulai tertibkan PKL
(Infokom) Jember - Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang bakal digelar oleh Pemkab Jember satu bulan penuh pada Bulan Agustus 2008 mendatang menjadi taruhannya bahwa masyarakat Jember bisa menjadi tuan rumah yang baik dan ramah.
Tidak saja ramah akan tetapi tertib, bersih indah dan aman sesuai dengan Terbina harus dijaga seutuhnya. Untuk itu beberapa waktu yang lalu dan dilakukan seraca rutin Pemerintah Kabupaten Jember lewat Kantor PP Jember melakukan penertiban.
“Tidak saja Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah akan tetapi Jember sebagai tuan rumah yang baik dan dikenal dengan santun dan tertibnya kami mempersiapkan diri menyambut BBJ,”ungkap Suhanan Kasatpol PP sesaat selesai menertibkan PKL di alon-alon Jember dan sekitarnya.
Penertiban sengaja dilakukan oleh pihaknya bersama samping selain menyambut BBJ mendatang. “Namun diharapkan ada ketertiban dari masyarakat Jember utamanya PKL, gelandangan maupun WTS sehingga ada yang harus kami tipiringkan,”tuturnya.
Pada akhir-akhir ini diakui oleh pihaknya ada kegiatan yang sedikit meningkat itensitas kerjanya terkait penertiban PKL, operasi WTS maupun geladangan di Jember oleh Satpol PP. “Karena sebagai tuan rumah tentunya diharapkan jangan sampai terjadi image yang jelek terhadap kota Jember,”cetusnya.
Seperti kemarin secara rutin dengan sabar dan telaten pihaknya terus melakukan pembinaan kepada PKL yang ada di Jalan Samanhudi dan Jalan Diponegoro. “Karena di jalur itu bebas dari pedagang kaki lima dan kami tidak jemu-jemu melakukan pembinaan dan penertiban,”terangnya.
Dalam penertiban itu tidak ada terget harus mengangkut barang milik pedagang. “Namun yang lebih penting ada kesadaran dari masyarakat Jember agar tidak lagi berjualan di sepan jalan yang telah dilarang oleh pemerintah sesuai Perda yang berlaku,”tambahnya.
Begitu juga dengan kegiatan tipiring yang telah dilakukan dibeberapa daerah kecamatan maupun di pusat kota. “Seperti alon-alon Kota Jember dan sekitarnya dilakukan penindakan Tipiring kepada penjajah sex komersial dilakukan penertiban dan penindakan sebagai upaya menyambut BBJ kita sebagai kota Jember Religius,”paparnya.
Demikian juga dengan penertiban gelandangan yang bekerja dengan unit kerja terkait pihak mengamankan segi tiga emas agar bisa tertib. “Mulai Jalan Jalan Gajah Mada, Jalan A. yani sampai Jalan Trunojoyo harus bersih dari gelandangan, itupun semua yang dilakukan untuk menyambut BBJ,”jelasnya lagi.
Alhasil dari penertiban pada fasilitas umum menurut Suhanan banyak yang telah di tindak baik itu dilakukan penindakan pembinaan sampai pada penindakan tegas. “Tahapan proses penindakan bisa berupa pembinaan dengan membuat pernyataan sampai pada tindakan kita tipiringkan juga banyak,”imbuhnya.
Tidak berhenti sampai disitu pihaknya terus melakukan penertiban bersama dengan unit kerja lainnya, lewat penyelesaian beberapa kasus yang masih terganjal di masyarakat.
“Artinya dengan selesainya beberapa kasus dimasyarakat seperti Kasus Bengkel TR diharapkan masyarakat dapat kembali tenang sehingga pada akhirnya dapat menikmati berbagai hiburan yang disajikan oleh panitia,”paparnya.
Penertiban kembali bakal terus digelar oleh Satpol PP bersama jajaran samping tidak hanya terkait PKL. “Namun akan terus direncanakan bakal gelar penertiban hotel terkait dengan tamu-tamu hotel agar tidak ada lagi julukan hotel sebagai tempat mesum yang sehingga mengganggu ketenangan tamu kita saat menikmati BBJ mendatang,” sergahnya. (*/jok)
