Jadi Tersangka, TS Sanusi Hanya Terima 100 ribu

Jember – Tonaji, warga Mayang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, mengaku hanya terima dana Rp. 100 ribu untuk membagikan KTA PKPB.

Warga Mayang ini menceritakan kronologi kasus yang dialaminya. Dirinya mengaku bersedia disuruh caleg PKPB Sanusi ini, untuk membagikan karena mendapat imbalan uang Rp 100 ribu.

“Saya tugasnya mengedarkan KTA PKPB yang berisi kontrak politik yang bernada menjanjikan dana kematian Rp 1 juta, dana hajatan bagi warga Rp 500 ribu, hingga sebagai pengusul dana jaring aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Katanya, penetapan dirinya sebagai tersangka berawal dari pertanyaan penyidik terkait masalah kronologi kejadian. “Ya, saya ceritakan, saat itu dia dipanggil oleh caleg Sanusi untuk datang ke rumahnya. Setibanya di sana, saya dimintai tolong mengedarkan KTA PKPB berisi janji politik menjanjikan akan memberi hadiah hadiah kepada masyarakat jika dia dipilih jadi DPRD,” ujarnya.

Masyarakat yang semula tidak tertarik untuk memilih Sanusi setelah paham dijelaskan tentang kartu tersebut menjadi tertarik. Dan kemudian diberi 2 box kartu KTA seukuran kartu nama. Setiap box jika habis diberi uang Rp 50 ribu. Jadi totalnya adalah Rp 100 ribu. Isinya, dua ratus KTA.

Sementara itu, salah satu pelapor kasus tersebut ke Panwaskab Jember, Abdul Kadar, menyesalkan langkah Panwaskab dan Polres Jember. Apalagi Tonaji dijerat pasal 274 undang-undang Pemilu, karena sebagai pelaksana kampanye yang melakukan money politic.

“Padahal pelaksana kampanye itu harus terdaftar di KPU, bisa dirinya sendiri atau orang lain yang ditunjuk, padahal setahu saya Tonaji itu bukan pelaksana kampanye, gimana bias dijerat,” sesalnya.
Kadar menduga Panwaskab Jember takut dengan Sanusi, dan tidak punya nyali menjeratnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Caleg PKPB Lolos, TS-nya Tersangka

Jember – Proses hukum dugaan money politic yang dilakukan caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, naga-naganya mulai tidak jelas arahnya. Pasalnya, Sanusi diduga kuat bakal lolos dari proses hokum tersebut. Sementara salah satu warga desa Mayang, Tonaji (50) justru menjadi tersangka.

Tonaji yang informasinya juga sebagai tim sukses (TS) Sanusi, bakal dikorbankan, karena dirinya mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran KTA PKPB.

Hal ini membuat dirinya tidak menerimakan status barunya tersebut. “Jika saya ditetapkan jadi tersangka kenapa teman lainnya tidak, seperti Ustad Karim, Syaiful, Sofyan, dan Mahfud yang sama sama mengedarkan kartu KTA PKPB atas suruhan Sanusi, dan mereka itu tidak ikut diperiksa,” protesnya.

Tonaji, juga menyesalkan tindakan Polres Jember tersebut. Justru Sanusi Mochtar Fadillah, caleg dapil III DPRD Jember ini tidak mau bertanggungjawab dan tidak dijerat. Bahkan Sanusi, saat dimintai pertanggungjawaban karena telah jadi korban suruhan malah mengelak.

“Kata dia, saat saya telepon bilang begini : “loh itu mungkin teman sampeyan yang nyuruh. Saya kan tidak,”. Kata kata ini kan menyakitkan. Lah wong dia yang nyuruh saya. Kenapa kalau calegnya tidak diproses hukum,” sesalnya.

Panwaskab sendiri ketika dikonfirmasi melalui Ketuanya, Agung Purwanto, menegaskan bahwa proses pelanggaran Pemilu yang diduga melibatkan anggota dewan tersebut, sudah ada ditangan kepolisian, sehingga dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke kepolisian. (RI-1)

Selengkapnya...

60 % Megatron Alun-alun Untuk Iklan

Jember – Megatron yang baru saja kelar dibangun di persimpangan jalan alun-alun Jember langsung difungsikan 24 jam non stop. Menurut Kadispenda Jember, H. Suprapto, megatron tersebut bakal menayangkan iklan dan kebijakan Pemkab Jember.

“Untuk iklan, porsinya 60 % dan untuk memuat kebijakan Pemkab sebanyak 40 %,” tuturnya.

Saat ini pihaknya bersama Bagian Humas Pemkab Jember sedang menggagas materi kebijakan Pemkab apa saja yang bakal dimuat dalam tayangan megatron tersebut. Sementara ini hanya berisi iklan dari PT. Djarum saja.

“Kebijakan Pemkab yang bakal disosialisasikan melalui megatron bermacam-macam, tergantung yang lagi urgent saat ini,” imbuhnya. Bias memuat sosialisasi pelaksanaan Pemilu, program pendidikan, kesehatan atau yang lain, tergantung yang mendesak dibutuhkan Pemkab untuk ditayangkan.

Suprapto juga minta masyarakat tidak terburu-buru menolak atau tidak mendukung pembangunan megatron tersebut. “Dimana-mana khan sudah ada megatron, jadi banyak manfaatnya, di mobil saja sekarang ada tvnya kok, jadi jangan keburu diramaikan atau ditolak,” pintanya.

Menurutnya pihak terkait sudah mengantisipasi akan ketertiban jalan. Dan masyarakat tidak perlu khawatir akan banyak terjadi kecelakaan dipersimpangan jalan tersebut. Apalagi di samping megatron juga ada pos Shabara dari Polres Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Janji Kebut Proyek Double Way

Jember - Setelah pembebasan lahan di sepanjang jalan Hayam Wuruk rampung. Giliran pengerjaan double way ditarget tuntas tahun 2009. Pasalnya, sarana jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk ketertiban kota seiring makin dinamisnya sektor transportasi kota .

“Setidaknya, pembebasan lahan di jalan Hayam Wuruk, mulai patung Kaliwates hingga perempatan Mangli telah usai dilaksanakan. Maka, giliran pemerintah memulai penggarapan proyek double way yang telah menjadi agenda Pemkab Jember bertahun-tahun lalu,” jelas Bupati Jember, MZA Djalal.

Dengan melebarnya jalur itu maka arus transportasi menjadi lebih lega. Lalu dengan sendirinya menambah kelancaran perjalanan kendaraan di sepanjang kawasan kota . Sedangkan perempatan Mangli, yang menjadi pembatas kawasan double way tersebut diproyeksikan sebagai pemecah arus lalu lintas menuju outer ring road (jalan lingkar luar).

Di perempatan Mangli itu, outer ring road terpecah menjadi 2, yakni jalan lingkar luar menuju ke arah selatan melewati Kecamatan Ajung dan jalan lingkar luar utara menuju ke Kecamatan Sukorambi. Itu berarti, kendaraan angkutan berkapasitas besar akan melewati jalur itu dan tidak bisa memasuki kasawan kota .

“Secara umum Pemkab Jember telah menyediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan bagi suksesnya pelaksanaan double way,” katanya. Ia mengatakan, dengan diselesaikannya proyek double way yang sejauh ini masih terhenti, nantinya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kelancaran akses dan mobilitas kendaraan ke jalur kota .

Pihaknya menengarai, double way menjadi salah satu langkah strategis untuk memecahkan persoalan lalu lintas yang dari hari ke hari kian padat. Selain itu, jalan tersebut sebagai realisasi dari tuntutan masyarakat Jember, yang menginginkan perubahan lebih kondusif lagi di masa mendatang.

“Kita akan memperhatikan persoalan pelaksanaan proyek double way yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Oleh karenanya, tim pembebasan lahan sudah melakukan percontohan sekaligus desain trotoar di sejumlah titik lokasi yang nantinya akan sambung-menyambung,” tandasnya.

Selain itu, Djalal mengatakan, untuk mengantisipasi berdirinya bangunan liar di sepanjang proyek double way itu, tim telah memasang tanda pembebasan, yang tidak boleh ditempati masyarakat secara serampangan. Karena selama ini, di sepanjang jalan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan ramai cenderung dijadikan oleh para Pedagang Kali Lima (PKL) untuk tempat berjualan. Lebih-lebih jalanan itu dipasangi bedak-bedak yang akan mengurangi keindahan, ketertiban kota serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Pada lokasi yang sudah dibebaskan itu telah dipasang tanda pembebasan lahan yang sekiranya tidak ditempati oleh aktivitas masyarakat khususnya para PKL,” terangnya. Di samping itu, tanda pembebasan lahan itu juga menjadi ukuran tingkat perolehan lahan yang sudah dibebaskan oleh tim.

Ia berharap langkah pemerintah guna membangun double way di jalan sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sikap tersebut sudah barang tentu menjadi cermin bagi masyarakat Jember yang ingin maju. (RI_1)

Selengkapnya...

Pentingnya Menghargai Jasa Guru


Ket. Foto :
1. Ibu Lasmini sedang menerima sejumlah cinderamata dari warga sekolah SDN Patrang 02 yang diwakili bekas anak didiknya di kelas IIa,
2. Ibu Lasmini menerima ucapan selamat dari Kepala Sekolah, guru dan siswa.

Jember – Guru termasuk pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga sering diabaikan jasa-jasanya. Untuk itu, perlu adanya perjuangan merubah budaya tersebut, dengan cara mulai menanamkan pentingnya meghargai jasa guru sejak dini. Hal ini ditegaskan oleh Kepala SDN Patrang 02 Jember, Dra. Herlina, disela-sela lepas pisah guru di halaman sekolah jalan Srikoyo itu, pada awal pekan ini.

Herlina menganggap hal tersebut penting dilakukan karena sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda penerus bangsa yang baik. Herlina mencontohkan kegiatan lepas pisah yang dilaksanakannya seusai upacara bendera hari senin (2/3) tersebut.

“Selama ini tidak ada acara lepas pisah untuk guru biasa, yang ada biasanya lepas pisah untuk pejabat saja, sehingga kami sebagai warga SDN Patrang 02, merubah budaya tersebut dengan melaksanakan lepas pisah bagi guru yang sudah memasuki usia pensiun,” ujarnya.

Hal ini dilakukan selain menanamkan pendidikan kepada siswa SD untuk tidak mudah melupakan sejarah juga sebagai langkah saling menghargai jasa guru, baik dari siswa maupun sesame guru sendiri. “Karena guru itu mampu mencetak generasi penerus bangsa, bahkan jika siswanya sukses jadi pejabat misalnya, guru tadi tetap sebagai guru, sehingga jasanya yang mampu merubah seseorang menjadi tahu dan lebih berguna itu jangan dilupakan begitu saja,” tuturnya.

Demikian juga dengan salah satu guru di SDN Patrang 02, Lasmini. Lasmini pada pagi hari itu mengaku kaget dan terharu atas pelaksanaan lepas pisah yang cukup sederhana tetapi menjadi kenangan yang tak bakal terlupakan.

“Bagaimana tidak, pada pagi itu, saya yang memang sudah pension per 1 Maret 2009, sempat mengikuti upacara bendera terakhir, dan ternyata disitu juga digelar acara lepas pisah,” tuturnya dengan haru.

Menurut Lasmini, acara lepas pisah itu padat dan penuh kenangan. “Acaranya mulai dari pembacaan puisi oleh mantan anak didik saya, kemudian disusul dengan penyerahan sejumlah cinderamata, bunga, yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan dari seluruh guru dan 585 siswa, serta komite sekolah,” imbuhnya.

Lasmini mengaku bangga dengan acara tersebut, dirinya tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga SDN Patrang 02. “Saya sudah 39 tahun menjadi guru, dan saya bangga dengan memasuki massa pensiun seperti ini, saya betul-betul mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga SDN Patrang 2, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah,” tuturnya.

Di sisi lain, Herlina menambahkan bahwa acara semacam itu bakal dilaksanakan secara terus menerus jika memang ada guru yang pensiun. “Saya bakal melaksanakan kegiatan ini terus menerus selama ada yang pensiun, sebagai penghormatan kita kepada guru,” katanya.

Apalagi kegiatan tersebut didukung penuh oleh siswa, guru dan komite. Apalagi selama acara berlangsung sekitar 585 siswa dan puluhan guru nampak meneteskan air mata. Bahkan tidak sedikit yang menangis sesenggukan karena tak kuasa menahan haru. Haru mengenang jasa guru, dan haru atas kebersamaan di lingkungan keluarga besar SDN Patrang 02. (*)

Selengkapnya...

KS SDN Wonoasri 91 , Dilaporkan ke Kejari Jember

Jember – Kepala Sekolah SDN Wonoasri, Mat Sawi, dilaporkan oleh Yayasan abdi masyarakat Jember. Ketua Abdi MAsyarakat, Moh. HUsni Thamrin SH, menegaskan pelaporannya tersebut berawal dari dugaan menggunakan kayu gelap pada saat melaksanakan rehab gedung sekolahnya.

Rehab gedung yang berasal dari DAK tersebut dimanfaatkan untuk membiayai dua hal. Sebanyak Rp. 169 juta untuk pembangunan fisik, dan Rp. 90 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

“PAda item pertamalah, pembelian kayu tersebut dilakukan, dan kayu tersebut diduga kuat berasal dari Taman NAsional Meru Betiri,” jelasnya.

Bahkan pemasoknya saat ini sedang menjalani proses hokum di Mapolres Jember. “Karena dugaan penggunaan kayu illegal tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka kami mendesak kejaksaan mengusut tuntas,” imbuhnya.

Selain itu, Husni juga melaporkan hal tersebut ke pimilik kayu yakni, TNMB. “Penggunaan kayu illegal untuk pembangunan sekolah tersebut melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya,” tegasnya.
Husni juga minta penyidik menyita semua kayu yang diduga dari TNMB tersebut. Karena kayu tersebut merupakan barang bukti yang diperlukan penyidik. (RI-1)

Selengkapnya...

Hasil Pemeriksaan Masih Rahasia

Jember – Pemeriksaan puluhan pejabat di jajaran Pemkab Jember oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, sudah berjalan lebih dari dua pekan ini. Pemeriksaan pertama pekan lalu sempat mengalami masa sela yang kemudian dilanjutkan pada Senin kemarin.

Namun demikian hingga kini, pihak Kejaksaan Agung masih belum bersedia membuka hasil pemeriksaan. “Jangan Tanya terus soal hasil pemeriksaan, karena sifatanya masih rahasia,” ujar Ketua Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Eksaminasi dan Eksekusi Kejaksaan Agung, Mohammad Anwar.

Anwar mengatakan, hingga saat ini tim penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. “Alat bukti administrasi yang berhasil kita kumpulkan berjumlah ribuan lembar, jadi beri kesempatan kami menyelesaiakan itu dulu, nanti ada waktunya untuk memberi pernyataan,” imbuhnya.

Pantauan di Kejari Jember, hingga Rabu (4/3), puluhan pejabat masih diperiksa oleh tim penyidik dari Kejagung. Sejumlah pejabat yang Nampak hadir mayoritas dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

Pemeriksaan Dinas Pendidikan sendiri sudah terlaksana selama dua hari ini. Sesuai rencana pemeriksaan pejabat tersebut bakal berlangsung hingga Jumat yang akan dating, (RI-1)

Selengkapnya...

Roolstaat Diberi ID Card Pegawai

Jember - Terhitung 4 Februari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menurunkan kebijakan pembaharuan ID card Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Jember. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi roolstaat. Dengan adanya ID card baru itu keberadaan PNS mudah dikenali, karena tanda pengenal itu dilengkapi dengan email dan atribut yang menunjukkan tempat dinasnya masing-masing.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember, Miati Alvin, tanda pengenal pegawai (ID card) akan menjadi petunjuk identitas PNS di lingkungan Kabupaten Jember. Lebih-lebih, untuk mengenali para abdi negara itu di saat melakukan tugas kantor.

“Awal Februari lalu Bupati telah mengeluarkan aturan tentang pembaharuan ID card PNS, dengan demikian ID card lama sudah tidak berlaku lagi,” katanya.

ID card baru itu, katanya, berbeda dengan yang lama. Pasalnya, sudah dilengkapi dengan email yang berisi kode-kode rahasia sehingga tidak mudah dipalsu oleh orang lain. Selain itu, pada atribut kartu tersebut dicantumkan nama tempat dinas pegawai.

“Sekarang kita sudah mampu membuat ID card sendiri, yang dilengkapi dengan email dan tempat dinas pegawai. Kartu yang baru ini akan sulit dijiplak oleh orang lain,” tuturnya.

Ia mengatakan, dengan pencantuman SKPD secara umum tempat PNS dinas bias mempermudah untuk mengenali PNS yang tidak dinas pada saat jam-jam dinas. Lantaran selama ini, katanya, masih banyak ditemui PNS yang keluyuran pada jam-jam kerja.

“Pencantuman nama SKPD akan mempermudah mengenali PNS yang keluyuran pada jam-jam dinas. Kita akan mudah mengenali PNS yang tidak tertib pada jam-jam kantor. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga ketertiban para pegawai,” tengaranya.

Pencantuman SKPD, ungkapnya, disebutkan secara umum di atas letak pegawai. Artibut SKPD itu ditulis secara umum menjadi 8 macam. Antara lain, dinas, kantor, badan, secretariat, DPRD, rumah sakit, dan kecamatan.

“Warna dasar foto akan menunjukkan eselon, dan ini berlaku mulai ekselon 2 sampai dengan roolstaat,” ungkapnya.

Warna dasar coklat muda digunakan untuk pejabat eselon 2. Sedangkan warna dasar biru dan hijau dikenakan pada pejabat ekselon 3 dan 4. “Semua staf Pemkab Jember memakai warna dasar merah. Untuk roolstaat tahun ini mereka semuanya diberi ID card dengan warna dasar kuning,” ujarnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Cari Teknologi Penanggulangan Bencana

Jember - Seringnya terjadi bencana alam di Jember, membuat Pemkab Jember berupaya mencari teknologi yang mampu menanggulangi berbagai bencana itu. Salah satu teknologi canggih yang diperkenalkan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember adalah JWL System. Teknologi tersebut memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan teknologi konvesional lainnya.

Penemu teknologi JWL System, Dipl. Ing. John Wirawan, mengatakan, efektivitas dan efisiensi teknologi ini jauh lebih besar dari teknologi konvensional yang selama ini diterapkan dalam bidang arsitektur. Seperti dalam pembuatan bendungan, break water, pelabuhan, penahan erosi dan berbagai hal lainnya.

Teknologi tersebut dirancang dengan menggunakan bahan panel baja yang dirakit. Mampu memberikan kekuatan maksimum pada media pemasangannya. Pasalnya, bahan material yang dimasukkan ke dalam JWL System berandil besar menambah kekokohan sistemnya.

Direktur Utama Ecolmantech Consultans itu, menyatakan, selain ramah lingkungan, lebih kuat dan kokoh ketimbang teknologi konvensional lainnya. Teknologi yang dikembangkannya itu juga memiliki harga yang lebih menarik. “Teknologi ini cukup efisien dan efektif dalam menahan air dalam bendungan, tanah longor pada sistem terasiring, break water serta memiliki harga yang menarik,” paparnya.

Warga keturunan Jepang itu, menjelaskan, selama ini JWL System telah dipakai diberbagai negara. Diantaranya, digunakan di Jerman untuk membuat jembatan yang dirancang untuk kendaraan berkecepatan 350 km/jam, penahan abrasi pelabuhan di Teluk Persia, dan saluran pembuangan limbah tailing pada PT Freeport di Tembaga Pura Propinsi Timika.

Bahkan, katanya, beberapa kabupaten di Jawa telah memanfaatkannya. Dimisalkannya, Pemprop Jawa Tengah menggunakannya untuk menangani sedimentasi di danau Dieng. Sedangkan Kabupaten Pacitan, imbuhnya, menerapkannya untuk merehabilitasi cekdam sungai Bengawan Solo yang ambrol karena banjir bulan November 2007.

“Cekdam yang kami buat dengan JWL System ini tidak hanya mampu menanggulangi potensi banjir, tanah longsor dan erosi, tapi juga berfungsi sebagai jembatan,” tuturnya, di hadapan dinas teknis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan, kehadiran Ecolmantech masih sebatas memperkenalkan teknologinya untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana. Mengingat, Jember menjadi salah satu daerah yang nyaris setiap tahunnya dilanda bencana. “Hari ini Ecolmantech mempresentasikan kepada kita tentang teknologi JWL System,” katanya.

Ia mengatakan, teknologi tersebut sebagai teknologi penahan tanah yang memiliki keunggulan lebih tinggi dan maju dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan di Jember selama ini. “Teknologi itu diperkenalkan kepada kami sebagai teknologi penahan tanah yang bisa berfungsi untuk memberikan kekuatan lebih dibandingkan teknologi lainnya,” tengaranya. (RI-1)

Selengkapnya...

Sekolah Diminta Steril dari Kampanye

Jember – Warning kepada sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk steril dari kampanye parpol pada Pemilu 2009 ini dikeluarkan Kabid SMP/SMA, I Wayan Wesa Atmadja.

Menurut Wayan, saat ini banyak parpol yang mengincar posisi pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di kelas III SMA/SMK. Namun jangan sampai hal ini menjadi politik praktis di dalam lingkungan sekolah.

“Sekolah harus steril dari semua kegiatan partai politik pada tahapan Pemilu 2009 ini, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kampanye,” tegasnya.

Wayan enggan berkomentar, apakah yang disampaikannya tersebut berkaitan dengan adanya Wall Climbing di SMAN I Arjasa yang bergambar salah satu caleg DPRD Jatim. “Yang penting sekolah tidak boleh jadi ajang kampanye, dimanapun juga,” tegasnya.

Wayan menyesalkan jika ada pihak sekolah yang masih tidak mengindahkan pesannya tersebut. Karena dunia pendidikan nantinya bakal ikut direpotkan dengan kegiatan politik yang hanya menguntungkan pihak caleg atau paprol saja.

Sementara itu, Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, mengaku mendukung pernyataan Wayan. Kustiono juga menyesalkan lambatnya kinerja Panwaskab Jember dalam menangani berbagai laporan masyarakat akan pelanggaran pemilu.

“Seharusnya PAnwas bias bersikap tegas, sehingga pelanmggaran tahapan Pemilu ini semakin bias diminimalisir, tidak makin bertambah banyak,” tuturnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Kotak Surat

Nama
E-mail
Pesan