Soal OutBond
Jember – Kegiatan out bond yang diikuti seluruh pejabat eselon I, II dan III di Jember terus menuai kritik. Kali ini kritik pedas muncul dari Ketua Komisi D DPRD Jember, HM Miftahul Ullum. Menurut Ullum, Pejabat Pemkab Jember tidak sensitive melihat situasi rakayt Jember yang sedang banyak tertimpa masalah.
“Bayangkan saja, rakyat lagi susah mencari mitan, susah mencari pupuk, tidak menerima penerangan jalan karena PJU masih mati, dan setumpuk permasalahan lain, ternyata tetap tidak bias membuat pejabat Pemkab prihatin,” ujarnya.
Seharusnya menurut Ullum, Pemkab lebih prihatin dan focus menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Bukannya bersenang-senang di hari kerja.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 500 pejabat mulai dari Bupati hingga Kades/Lurah, semua tumplek blek ke kebun Glantangan untuk melakukan kegiatan out bond.
Ironisnya lagi kegiatan tersebut dilakukan pada hari kerja mulai Selasa lalu (23/12). “Seharusnya kegiatan ini bias dilakukan pada hari libur, seperti pada akhir minggu ini, kan libur panjang, bukan malah pada hari kerja,” imbuh Ketua Komisi C DPRD Jember, Saptono Yusuf.
Pemkab sudah selayaknya mengutamakan pelayanan masyarakat, bukan mengutamakan kegiatan pejabat saja. (RI)
RADAR INVESTIGASI
Dewan Tuding Pemkab Tidak Prihatin
Amankan Natal, Banser Terjunkan 200 Personil
Jember – Bertujuan membantu aparat penegak hokum untuk mengamankan hari raya Natal di Jember, Banser kembali menurunkan pasukannya sebanyak 200 personil. Anggota Banser tersebut disebar di seluruh gereja di 3 kecamatan kota .
Coordinator kegiatan pengamanan dari banser, Lutfi Alis, menegaskan bahwa tindakan anggota tersebut tidak lain hanya bertujuan membantu aparat untuk pengamanan Natal saja.
“Tidak ada tujuan lain, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami terjunkan tim pengamanan dari pasukan kami yang sudah terlatih, supaya lebih aman di Jember,” ujarnya.
Anggota BAnser oleh Lutfi diterjunkan sejak hari Rabu (24/12) lalu hingga hari Jumat (26/12) besok.
Menurutnya ini juga membuktikan bahwa di Jember tidak ada permasalahan SARA atau apapun terkait dengan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dirinya menjamin di Jember situasi Natal dan Tahun BAru bakal berlangsungs secara aman dan kondusif. (RI)
Cabup Independen Mulai Muncul
Jember – Meski perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember masih bakal berlangsung pada tahun 2010 yang akan dating. Ternyata gaungnya sudah mulai terdengar dan menarik untuk diikuti. Selain cabup (calon bupati) dari partai akhir-akhir ini mulai muncul cabup independent.
Salah satu tokoh masyarakat yang sudah memberanikan diri mendeklarasikan diri sebagai cabup independent yakni, Drs H M Fatahillah, SH, MM. sebelumnya sudah ada pernyataan siap maju jadi cabup independent namun belum deklarasi yakni Ir. Sudjatmiko.
Fatahillah yang dikenal sebagai tokoh muda pembaharu yang masih aktif sebagai Kepala Bagian TU di Fakultas MIPA Universitas Negeri Jember ini, naga-naganya serius untuk mencalonkan diri dari cabup non partai.
Keseriusannya ditunjukkan dengan mengundang seluruh pendukung dan jaringannya untuk dipublikasikan. Diantaranya yakni jaringan alumni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dan tokoh masyarakat.
Menurut cabup satu ini tidak bakal mebentuk tim sukses, namun lebih cenderung menggunakan jaringan saja. “Maka dari itu, kami tidak membentuk Tim Sukses. Nanti, malah Tim Sukses nya yang sukses. Dan cenderung untuk kepentingan kelompok saja,” ujar Fatahillah.
Dia menilai masyarakat sudah bisa melihat bagaimana contoh di daerah lain semisal, pasangan Ceng Fikri - Dicky Chandra di Kabupaten Garut, 21 Desember 2008 lalu OK Arya Zulkarnain-Gong Martua Siregar di Kabupaten Batubara Sumatera Utama, 10 Oktober 2008.
Lalu pasangan Mahendrawan-Andreas Muhrotien di Pilkada Kubu Raya Kalimantan Barat, 19 Desember 2008. Semuanya dari unsur Independent.
“Tidak ada yang salah namanya usaha. Kali ini saya akan all out,” ujarnya. (RI)
Dibohongi Bupati, Pedagang Kencong Boikot Bayar Pajak
Jember – Desakan pedagang pasar Kencong, yang berjumlah 700 pedagang untuk menempati bekas pasar Kencong yang lama bekas terbakar hingga kini tak jelas. Bahkan, mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) merasa dibohongi Pemkab Jember khususnya Bupati Jember.
Selain kembali menagih janji Bupati Jember MZA Djalal, yang berencana membangun pasar Kencong bekas kebakaran tahun 2005 lalu itu. Pedagang juga mengancam tidak bakal membayar restribusi ke Dispendad Jember, sebelum janji Bupati dipenuhi.
Pasalnya kekecewaan pedagang semakin memuncak ketika rekomendasi dari DPRD Jember yang dibahas melalui Komisi B, lalu diusulkan di Pansus Pasar Kencong, hingga diparipurnakan tersebut bagai macan ompong.
“Kalau boleh saya katakan bagai lebah yang tidak punya sengat. Besar di suaranya saja, tapi tidak bisa menggigit,” ujar Ir Sucipto, anggota Komisi A DPRD Jember.
Hal senada juga disampaikan perwakilan APSI, H Abd Hamid Shiddiq, bahwa warga sudah kali kesekian berunjuk rasa ke DPRD dan Pemkab namun tidak digubris oleh Bupati. Bahkan, saat ditagih janjinya membangun pasar Kencong lama tidak ada realisasi, bahkan diingkari.
Bahkan Bupati menegaskan jawabannya sampai dua kali bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan kepada pedagang untuk membangun kembali pasar Kencong yang bekas kebakaran terletak di depan Masjid Al Falah Kencong tersebut.
“Lalu kami ini mau mengadu ke siapa lagi. Lihat sekarang kondisi pedagang sudah sangat kelimpungan. Lokasi lahan sekarang sementara di lahan PG Semboro PTPN XI ini sudah tidak layak,” ujarnya.
Menurutnya, selain kumuh, macet dan kotor sangat melekat kepada pedagang di pasar Kencong yang menempati lahan relokasi sementara di lahan PG Semboro tersebut. Padahal jumlah pedagang kian hari kian bertambah. Belum lagi areal parkir, lahan lesehan warung, hingga ponten umum juga tidak layak lagi. (RI)
Ditinggal Outbond, PElayanan MAsyarakat Macet
Jember – Gara-gara ditinggal outbond oleh seluruh pimpinan wilayah dan SKPD / pimpinan unit kerja, bersama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, diprediksi pelayanan kepada masyarakat di Jember terganggu.
Sekedar diketahui, mulai hari Selasa (23/12) kemarin hingga besok Kamis (25/12) seluruh pimpinan wilayah mulai dari Lurah/Kades, Camat dan pimpinan unit kerja seperti Kepala Bagian, BAdan, Dinas, KAntor, dan Bupati, Wakil Bupati serta Sekda, tidak berada ditempat kerja dan rumahnya.
Pasalnya, sekitar 500 pejabat tersebut bersama-sama melakukan outbond di kebun Glantangan milik PTPN XII Jember. Yang sebelumnya didahului dengan sejumlah acar seremonial di lapangan Secaba, Sukorjo Jember.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Infokom Jember, Drs. Agus Slameto. “Memang semua kepala unit dan pimpinan wilayah ikut kesana (outbond), tetapi kami jamin pelayanan masyarakat tidak bakal terhenti,” jelasnya.
Sayangnya Agoes enggan menjelaskan apa maksud tujuan dilaksanakannya out bond tersebut. Menurutnya itu merupakan program Pemkab atas persetujuan BUpati, sehingga tidak ada alas an bagi pejabat untuk menolak mengikuti.
Sementara itu sejumlah LSM, menyesalkan diadakannya acara outbond pada jam kerja. Salahsatunya yakni DR Hidayat teguh Wiyono, Koordinator Koalisi LSM Anti Korupsi Jember.
“ Kan bias dilakukan pada hari libur seperti hari jumat dan sabtu besok, kenapa harus mengorbankan hari kerja, ini namanya tidak mengutamakan kpentingan masyarakat,” tegasnya.
Karena dengan digelarnya acara tersebut pejabat tidak terbebani pekerjaannya hamper selama seminggu. “Bagaimana tidak, acara dilaksanakan hari Selasa dan Rabu, Kamis selesai, padahal KAmis sudah libur, JUmat, Sabtu, Minggu dan Senin juga libur, ini bagaimana,” ujarnya.
Sehingga Teguh menduga jika ada warga membutuhkan KTP saja haus menunggu lebih dari seminggu. “Tidak ada kegiatan gitu saja KTP bias seminggu, apalagi ada kegiatan seperti itu dan libur panjang, buat KTP bias 2 minggu,” sesalnya. (RI)
Kades Datang, Warga Tambah Beringas
JEmber – Aksi demonstrasi di desa Kemiri kecamatan Panti yang menuntut Kades setempat Suryono untuk mundur semakin memanas ketika Kades dating dan menemui warga.
Karena merasa kewalahan, aparat kepolisian dan koramil setempat akhirnya mendatangkan Kades Suryono untuk menenangkan warga. Namun ironisnya upaya aparat penegak hokum tersebut justru berbalik.
Warga tidak tambah tenang namun tambah beringas ketika mengetahui Kadesnya berani menemui massa . Kata-kata tidak senonoh terus dilontarkan kepada Kades Suryono yang berusaha menemui warganya.
Ratusan warga tersebut tetap menghendaki Suryono mundur atau diberhentikan oleh warga. Suasana semakin memanas ketika Suryono juga terpancing untuk melawan warga dengan ucapan-ucapannya.
“Kalau memang dikatakan saya tidak harmonis dengan warga, itu warga yang mana, warga saya itu banyak, masak cumin ini yang dating,” tuturnya.
Tidak hanya itu saja, Suryono juga melontarkan kalimat yang membuat warga semakin meradang. “Kalau memang kemarin ijinnya lebih dari 3000, tetapi nyatanya kok cumin segini, silakan kalau memang mau menuntut saya mundur, tetapi ini kan sedikit, masih banyak warga yang menghendaki saya jadi Kades,” imbuhnya.
Hal inilah yang kemudian memicu sejumlah tokoh setempat untuk kembali mendatangkan massa lebih banyak lagi. “Tunggu kami dating lagi, pasti lebih banyak lagi, pokoknya Suryono harus mundur,” teriak sejumlah tokoh didepan Kades dan jajaran Muspika.
Untungnya Kapolsek dan Danramil setempat mampu menenangkan massa . Dan warga akhirnya bersedia untuk mendengarkan penjelasan Muspika. “Kalau memang ada penyimpangan hokum, maka kami sarankan warga untuk meng7umpulkan bukti dan melaporkannya,” ujar Kapolsek, AKP Udik.
Dan kalau memang belum puas maka Kapolsek mempersilahkan warga untuk kembali lagi meski dengan jumlah yang banyak. “Silahakan saja kalau mau dating lagi dengan jumlah banyak, asalkan ijin kami siap menerima anda semua,” imbuhnya. (RI)
Sewenang-wenang Kades Kemiri Didemo Warga
Jember – Sekitar 500 warga desa Kemiri kecamatan Panti, Rabu siang (24/12) mendesak Kepala Desa setempat untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, Kades Kemiri, Suryono dianggap angkuh dan sewenang-wenang.
Demo yang berlangsung di depan balai desa setempat berlangsung panas. Ratusan warga yang sudah kesal dengan tingkah polah Kades, mengaku tidak sabar lagi dipimpin oleh Kades yang otoriter.
Korlap aksi, Eko, menegaskan bahwa korban dari kediktatoran Kades Suryono sudah banyak. “Sebagai missal sejak dia dilantik setahun lalu sudah puluhan perangkat diberhentikannya,” ujarnya disertai teriakan ratusan warga lain.
Selain itu Suryono juga diduga telah mengalihkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 287 orang warga. Sehingga warga tidak mendapatkan jatah BLT-nya. Sementara pengalihan tidak jelas kepada siapa.
“Sehingga warha menduga dimakan sama Kades, kalau tidak kemana uangnya,” imbuhnya.
Ratusan warga yang dating dari sejumlah dusun di Kemiri, mulai pagi hari sudah berkumpul di sekitar balai desa, sambil membentangkan berbagai poster yang berisi hujatan kepada Suryono.
Sejumlah poster tersebut bertuliskan, “Kades Nggak Tahu Sopan Santun”, “Turunkan Rezim Suryono”. Dan puluhan poster lain juga bertuliskan senada, seperti “Kades Suryono Tidak Pantas Jadi Pemimpin”.
Selain menghujat melalui tulisan di poster, warga juga melontarkan kata-kata tidak senonoh yang intinya minta Kades mundur dan menyatakan Kades tidak bias berbuat adil dan mensejahterakan rakyat. (RI-1)
Bayar Rekening Listrik Bisa Dimana Saja
Jember – Ke depan bayar tagihan rekening listrik tidak akan lagi harus capek – capek ke kantor PLN di Jl Gajah Mada Jember, atau di kantor perwakilan PLN lain. Tapi, cukup menghubungi tetangga yang sudah ditunjuk sebagai tempat Payment Point Online Bank (PPOB) di dekat perkampungan.
Selain menghemat waktu, juga bisa menghemat biaya transportasi. Ditambah lagi, untuk membayar rekening listrik selama ini diperlukan antrian yang cukup panjang. Kadangkala masyarakat masih harus menunda pembayaran hingga terkena denda karena terlambat.
“Kadang warga masyarakat ini malas membayar karena antri panjang. Sehingga ditunda. Lama – kelamaan lupa, dan sampai terkena denda. Nah ke depan dengan PPOB ini tidak ada lagi,” ujar Direktur Pengawas Kebijakan Pemerintah Yayasan Picket Nol, Sullam Ridwan, usai menggelar sosialisasi PPOB di sejumlah tempat.
Berbagai pertanyaan terkait pendirian PPOB dan mekanismenya, muncul. Termasuk bagaimana muncul tambahan biaya yang besarnya Rp 1.600 itu. Menurut Sullam, bahwa PT PLN (Persero) sebagai BUMN ini ke depan tidak akan melayani penerimaan pembayaran rekening listrik.
Pembayaran rekening listrik ini nantinya tidak langsung ditangani PT PLN (Persero) seperti sekarang ini. Pengelolaannya itu telah diserahkan kepada pihak ketiga yakni swasta. Dalam kaitan ini, PLN bekerja sama dengan tiga Bank yakni Bank Bukopin, Bank BNI 46, dan PT Pos Indonesia.
Pada prinsipnya pembayaran rekening listrik akan lebih mudah. Sehingga masyarakat pelanggan PLN tidak lagi repot mendatangi kantor PLN. Dengan system PPOB itu pembayaran rekening bisa dilakukan di mana saja seperti konter pulsa HP.
“Di mana ada konter PPOB maka semua masyarakat bisa membayar lewat situ,” ujar Sullam Ridwan.
Ditegaskan bahwa ada biaya yang muncul dari system PPOB sebagai langkah maju untuk pelayanan PT PLN (persero) kepada pelanggannya ini. Yakni ada biaya Rp 1.600. Tapi, uang itu tidak bisa dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Tapi, biaya ini adalah merupakan kompensasi jasa pelayanan yang dilakukan tiga bank tersebut.
Uang tersebut akan dikelola oleh tiga bank tersebut. “Itu bukan pungli loh Pak. Tapi, dana itu adalah akibat pelayanan system teknologi canggih. Maka timbul biaya jasa pelayanan. Dan dana itu, tidak diberikan ke PLN tapi dikelola tiga bank ini,” ujarnya. (RI-1)
4 Lokal Kelas SDN Jatimulyo Juga Tidak Beratap
Jember – Catatan akan sejumlah gedung sekolah dasar (SD) yang rusak berat semakin panjang saja. Setelah potret bangunan kelas SDN Kertonegoro 3 ambruk di salah satu ruang kelasnya hingga mengakibatkan murid – murid belajar di mushollah, dan balai desa. Ternyata ada yang lebih parah lagi, dan kejadiannya sudah sekitar bulan Oktober lalu, meski tidak terekspose.
Sekolah yang bernasib malang tersebut yakni SDN Jatimulyo 2, yang terletak di Kecamatan Jenggawah. 4 lokal kelasnya rusak berat dan tidak beratap.
Ironisnya hingga kini Dinas Pendidikan Pemkab Jember melalui UPTD setempat belum melakukan apapun. Pantauan di lokasi, bangunan SDN ini sangat parah. Atap jebol, tembok nyaris hancur. Jika dilakukan rehab, maka rehab masuk kategori rehab berat. Bahkan anggaran yang muncul diprediksi mencapai ratusan juta.
Penjaga SDN setempat Suwarno, mengaku bahwa bangunan ini menurut informasi adalah bangunan Inpres sejak tahun 1984. Tapi, kondisinya tidak pernah ada perawatan dan rehab. Dia tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi.
Tapi, sekitar hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 lalu, keresahan penjaga sekolah ini terjawab. Bangunan 4 lokal SDN Jatimulyo ini ambruk. Kondisinya bahkan nyaris menimpa bangunan yang tersisa. Hanya bangunan kantor Perpustakaan yang masih utuh. Letaknya berjarak sekitar 10 meter.
“Kalau belajarnya anak – anak itu ngampung di rumah orang Pak,” ujarnya.
Di lain pihak Kepala Sekolah (Kasek) SDN setempat P Robani, membenarkan kondisi sekolahan yang dia pimpin tersebut. Jumlah murid sekitar 212 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 ini terpaksa belajar di rumah Pak Maslan, dan kantor Perpustakaan.
Sistem belajarnya dilakukan pagi hari dan siang hari. Kelas 1 dan 2 belajar pagi. Sedang kelas 3 hingga kelas 6 belajar siang hari. Menurutnya, tahun 2006 hingga 2008 telah melaporkan kondisi sekolahan yang nyaris rusak itu. Bahkan sudah terhitung dua kali melaporkan secara tertulis dan pengajuan rehab ke UPTD setempat sebanyak 2 kali ditujukan langsung kepada Kepala UPTD.
“Tapi, tidak tahu. Realisasinya kok sulit. Belum ada kelanjutannya, sampai ditunggu sekian lama,” ujar Kasek Robani.
Sebelumnya, dia juga sudah mengadu ke Kabid TK SD di Dinas Pendidikan Pemkab Jember Drs Jumari. Tim Kabupaten sempat turun ke lokasi. Tapi kelanjutannya juga tidak ada lagi. “Sampai sekarang tidak ada kabarnya,” ujarnya.
Dia berharap Dinas Pendidikan segera merespon masalah ini. Sebab dia menyadari bahwa tanggungjawab pendidikan kepada masyarakat sangat besar. Sehingga dia tetap akan berusaha meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan hal ini. (RI-1)
Persediaan Daging Hingga Tahun Baru Aman
Jember - Memasuki akhir tahun 2008 dan Tahun Baru 2009, diperkirakan ketersediaan daging tidak akan menghadapi masalah. Dari pantauan di beberapa pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember, untuk persediaan daging diprediksi tidak akan terjadi kekurangan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tidak terganggunya stok daging saat menjelang Tahun Baru ini, menurut, Ir Dalhar, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Kabupaten Jember, karena pihaknya sudah melakukan antisipasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sebagai penghasil ternak sapi, masyarakat Jember tidak usah khawatir akan kekurangan daging ternak, untuk kebutuhan konsumsi masyarakat kita sediakan dan siap untuk dikonsumsi masyarakat Jember sebanyak 210.000 ekor sapi,” katanya.
Ketersediaan ternak di Jember sendiri karena disebabkan sejumlah faktor yang diantaranya kondisi alam yang terdiri dari kawasan pertanian, perkebunan bahkan hutan, sehingga berpotensi untuk pengembangan peternakan dan sekaligus bisa menjadi sentra ternak sapi di Jawa Timur.
Di Jember-pun menurut Dalhar, tidak hanya sekedar menjadi sentra ternak saja. Namun dirinya menjamin bahwa ternak yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru itu, sudah dinyatakan bebas dari penyakit.
“Walaupun begitu, kami minta kepada masyarakat apabila ditemukan ada tanda-tanda ternak sakit dan membahayakan untuk dikonsumsi, segeralah masyarakat melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan atau petugas yang ada di kecamatan, karena takut ada daging ternak dari luar kota Jember,” imbaunya. (RI-1)
Amankan Natal dan Tahun Baru, 1000 Personil Diterjunkan
Jember - Keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat, untuk itu agar Jember tetap kondusif, utamanya menjelang Perayaan Natal Tahun 2008 dan Tahun Baru 2009. terkait dengan hal tersebut Polres Jember bakal menurunkan 2/3 kekuatan di jajaran Polres Jember atau 1000 anggota.
Bahkan untuk menjamin keamanan tersebut Dandim 0824 Jember, Letkol Inf. Dedy Agus Purwanto, berjanji bakal membackup pasukan dari Polres dengan pasukan dibawah komandonya.
“Kita jangan melihat ini natal dan tahun baru, tetapi bagaimana menjaga Jember ini tetap kondusif,” ujar Dandim usai gelar pasukan operasi lilin 2008 dan tahun baru 2009, Selasa (23/12).
Hal senada juga disampaikan Kabag. Ops Polres Jember, AKP Wied Hartono bahwa jajarannya akan menempatkan 4 pos induk dan 7 pos PAM yang tersebar didalam beberapa sub pos di seluruh Kabupaten Jember dengan kekuatan 2/3 anggota Polres Jember atau sekitar 1000 personil yang akan dibantu oleh TNI dan potensi masyarakat yang lainnya.
“Untuk penempatan personil yang akan mengamankan umat nasrani merayakan natal disesuaikan dengan kebutuhan, masing-masing gereja akan ditempatkan paling sedikit 5 s/d 15 personil terdiri dari semua fungsi,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bakesbang dan Linmas Jember, Drs Sudjak Hidayat berharap kepada masyarakat untuk turut menciptakan situasi aman dan kondusif di lingkuingan masing-masing.
Pihaknya bersama jajarannya di Kominda Jember mengadakan beberapa kegiatan diantaranya pemantauan dilapangan dalam mendeteksi dan mencegah dini agar setiap permasalahan bisa dieliminir sekecil mungkin. “Kegiatan Kominda merupakan antisipasi saja yang memang diperlukan, karena setiap permasalahan harus terdeksi sedini mungkin, “katanya. (Ri-1)
Banyak Yang Ambruk, Dispendik Anggarkan 45 Miliar
Jember – Diduga karena banyak gedung sekolah tingkat dasar pada tahun 2008 ini ambruk, Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkab Jember menganggarkan anggaran sebanyak Rp. 45 miliar.
Rencananya anggaran tersebut diperuntukkan 136 sekolah. “Anggaran yang disediakan berasal dari beberapa sumber, diantaranya dari APBD II, APBD I dan APBN,” ujar Kepala Dispendik, H Achmad Sudiono.
Pihaknya juga sudah melakukan pendataan, dan sesuai dengan data yang masuk ke Dispendik, jumlah sekolah yang rusak mencapai 136 bangunan sekolah. Baik itu rusak berat, sedang, maupun ringan.
"Setelah kita mendapat laporan, kita check kebenarannya. Bila kondisinya parah diupayakan secepatnya diperbaiki,” tegasnya. Achmad menambahkan, beberapa sekolah yang rusak berat dan ambruk, secepatnya akan diperbaiki demi kelancaran proses belajar mengajar.
"Jangan sampai belajar siswa terganggu gar-aghara tidak punya gedung sekolah," paparnya.
Achmad juga menyangkal bahwa pihaknya kurang memeprhatikan masukan atau laporan kepala sekolah dan wali murid tentang kondisi sekolah masing-masing. Karena realisasi pemberian bantuan menurut Achmad sesuai dengan kondisi.
Sehingga kalau belum dibantu kemudian ambruk duluan berarti bukan kesalahan Dispendik, namun karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Seperti misalnya sekolah yang baru saja ambruk di SDN Kertonegoro 3, Kecamatan Jenggawah menurut informasi bangunan tersebut didirikan sejak 1978. (RI-1)
3000 Posyandu Dibantu TV dan VCD Player
Jember – Memahami arti pentingnya peran posyandu, Pemkab Jember membantu masing-masing pos pelayanan terpadu tersebut dengan TV dan VCD palyer. Menurut Bupati Jember, MZA Djalal, di ember saat ini terdapat 3000 posyandu.
Yang mana semua kader posyandu tersebut siap memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memberikan sarana berupa TV dan VCD Player untuk masing-masing Posyandu agar digunakan memberikan informasi kepada masyarakat, karena dengan sarana tersebut sangat memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat,” jelas Djalal.
Tidak hanya itu saja, menurut Djalal, pemerintah juga memberikan insentif serta memberikan penghargaan atau reward kepada anak kader posyandu untuk dibebaskan biaya sekolah mulai SD s/d SMA di Kabupaten Jember.
“Jangan dilihat besar kecilnya, tetapi ini merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat (kader posyandu.red) dalam membantu menciptakan masyarakat untuk berpola hidup sehat menuju generasi bangsa yang lebih baik dan cerdas,” tegasnya.
Kepada para kader posyandu yang ada diwilayah kecamatan dan desa, Djalal meminta untuk melakukan kerjasama yang sinergis setiap program kegiatan dengan dinas lintas sektoral, PKK baik desa maupun kelurahan, agar masyarakat benar-benar dapat dilayani dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Djalal juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada kader posyandu dari Kecamatan Patrang yang keluar sebagai juara pertama dengan perolehan nilai skor sebanyak 695 pada acara posyandu show beberapa hari lalu. (RI-1)
Berkat PKH, Warga Miskin Jadi Mandiri
Jember - Pemberdayaan masyarakat sangat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan hasil nyata.
Dengan dana PKH yang dikucurkan membuat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Balung Kulon telah berdaya.
Bantuan Departemen Sosial sejak 2007 ini membuat warga RTSM setempat jadi mandiri dengan aneka usaha baru didirikan untuk menunjang ekonomi keluarga.
Koordinator Pendamping PKH Balung, Rokhmat Saefudin (34), mengatakan sebelum ada PKH, RTSM di Desa Balung Kulon banyak bekerja sebagai buruh tani dan buruh serabutan.
Tapi setelah Depsos menggulirkan dana PKH, RTSM di sana kini hidup mandiri. Para ibu RTSM membuka usaha baru dengan menciptakan usaha sendiri diantaranya usaha warung bakso, warung kopi, pengrajin tusuk sate, penjual ampelas, pengrajin tasbih, pengrajin tikar dan sebagainya.
Rokhmat, asal Surabaya ini mengatakan setiap bulan dia selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan kisah pengalaman RTSM dalam mengelola usaha baru mereka.
“Itu akan jadi motivasi tersendiri bagi anggota lain agar terpacu meniru dan berkarya,” ujarnya.
Selain bidang pemberdayaan ekonomi, anggotanya juga dimnta meningkatkan taraf kesehatan. Caranya dengan mengaktifkan posyandu di daerah masing – masing. Untuk bidang pendidikan, pihaknya secara rutin 2 kali seminggu mengadakan pelatihan baca tulis.
Bertempat rumah warga setempat dibentuk dua kelompok beranggotakan masing – masing 25 orang untuk latihan baca tulis. Pesertanya mayoritas berusia 45 tahun ke atas.
Salah seorang PKH Desa Balung Kulon, Sumiati (38), mengaku ekonominya sejak ada PKH menjadi terbantu.
Sebagai buruh kerja di pengrajin tikar dia kini bisa membeli alat penganyam tikar sendiri. “Alhamdulillah, sekarang saya bisa membuat tikar sendiri dijual ke pasar,” ujarnya.
Warga lain, Siti Romlah (35), kini telah punya warung bakso berkat PKH. Laba bersihnya kini sudah dapat Rp 50 ribu per hari.
“Kalau ada bantuan lagi, saya ingin kembangkan lagi,” ujarnya.
Sejak Juli 2007, Departemen Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan dengan memberikan uang tunai kepada RTSM yang sedang hamil, memiliki balita atau anak usia sekolah sesuai data BPS selama 6 tahun diberi anggaran APBN yang dikirim via PT Pos sebesar Rp 300 ribu tiap bulan. (RI-1)
Warga Jember Lor Tetap Minta RSP Dipindah
Jember – Pasca unjukrasa warga sekitar Rumah Sakit Paru (RSP) beberapa hari lalu, akhirnya warga dengan pihak rumah sakit mengadakan pertemuan. Sayangnya, pertemuan antara warga di sekitar RS Paru Jember, di kawasan Lingkungan Jemberlor Kecamatan Patrang, dengan pihak RS Paru Jember, berlangsung a lot dan menemui jalan buntu.
Warga tetap menolak keberadaan RS Paru di lingkungannya, dan minta relokasi RS Paru tersebut. Tapi, pihak direktur RS Paru dan pengelola mengaku tidak berhak memberi keputusan.
Pertemuan yang buntu dan tidak menghasilkan kesepakatan ini, dinilai cukup mendapat kemajuan. Sebab, pihak RS Paru melunak dengan menyerap semua aspirasi dan protes warga itu untuk disampaikan kepada yang lebih berhak yakni di Propinsi Jawa Timur.
Direktur RS Paru Jember, Dr Arya Sidemen, di pertemuan yang dihadiri Kapolsek Patrang AKP Mustamu, Danramil Kapten Wahyudi, Lurah Anang Suprianto, ini menjelaskan kepada warga bahwa RS Paru secara administrative telah memenuhi Amdal dan standart lokasi RS. RS Paru juga telah melakukan standarisasi pengelolaan limah RS berdasar aturan yang berlaku.
Terkait janji perawatan bagi masyarakat lingkungan setempat yang berobat ke RS Paru, Direktur berjanji lagi untuk merealisasikannya dengan memberi kartu pra bayar atau system kartu khusus untuk berobat gratis.
“Yang persoalannya memang masyarakat tidak pernah tahu selama ini,” ujar Dr Arya.
Terkait jalan tembus samping belakang RS Paru yang baru diperbaiki menurutnya akan diserahkan kembali ke warga. Terkait protes agar tembok ditutup lebih tertutup maka pihak RS berjanji akan menutup dengan model tembok yang lebih tertutup.
“Sebenarnya model tembok dengan agak terbuka itu kita merasa lebih dekat dengan warga dan saling tegur sapa. Tapi kalau dibilang dapat menyebarkan virus ke pemukiman kita serahkan kembali ke warga,” ujarnya lagi.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, Slamet, Sudarsono, Edy S, merasa tetap pada pendirian warga. Mereka tetap menolak keberadaan RS Paru dengan alasan lokasinya dekat dengan 2 sekolahan di kiri dan di blok depan dekat dengan perumahan penduduk.
Warga tetap bersikukuh bahwa demi anak cucu mereka tidak rela anaknya terkena TBC atau penyakit dalam lainnya akibat keberadaan RS Paru tersebut. “Menurut kita RS Paru ini tidak ada keuntungannya sama sekali,” ujarnya.
Warga tetap satu kata untuk merelokasi RS Paru tersebut. Soal teknis pemindahan diserahkan kepada pemerintah. “Kita tetap minta RS Paru dipindah. Masih banyak tanah pemerintah yang bisa dimanfaatkan yang jauh dari lokasi perumahan penduduk,” ujar Sudarsono. (RI-1)
Sengketa Sabar dengan PDP Terus BErlanjut
Jember – Sengketa perburuhan antara PDP dengan karyawannya , P Sabar Cs (5 orang) masih terus berlanjut. Bahkan, tuntutan agar PHK secara lisan dari Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Pemkab Jember itu secara tertulis malah dijawab dengan PHK terstruktur dengan cara membuat buruh tak enak kerja.
Selama ini, hubungan kerja industrial telah terjadi. Bahkan, di pihak buruh dilemahkan oleh syarat – syarat administrasi yang dibuat sebagai birokrasi di PDP Pemkab Jember pimpinan Ir Syafril Jaya tersebut. Terakhir, pihak buruh merasa terbebani karena anjuran dan teguran mediasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Jember ke PDP itu tak digubris.
Anjuran MHI itu mensyaratkan pembayaran tunjangan kepada Sabar Cs, sejumlah belasan juta tiap orang sebanyak 5 orang ini tak dihiraukan PDP. Bahkan anjuran itu dianggap PDP tidak memiliki kekuatan hukum pressing atau kewajiban dilaksanakan.
Terakhir Sabar, Cs, memprotes Dinas Tenaga Kerja karena telah menyimpang dari tema dan ingin mengalihkan perhatian. Bahkan terkesan mau cuci tangan. Terutama sekali malah buruh disarankan mengajukan gugatan judicial review jika tetap ingin Disnaker menekan PDP.
Disnaker malah meminta Sabar, Cs, mengamandemen pasal 169 UU No 13 tahun 2003 karena memang bukan wewenang Disnaker mengamandemen UU tapi melainkan kewenangan DPR sebagai badan legislatif.
Dalam anjuran mediator merujuk pasal 169 UU No 13 tahun 2003 berarti Sabar minta PHK atas dirinya. Padahal, dalam proses sejak awal Sabar, mengaku minta diangkat sebagai buruh tetap. Sesuai pasal 60 UU no 13 tahun 2003, dengan pertimbangan bahwa dirinya telah mengabdi selama 22 tahun sebagai buruh sadapan dan keamanan secara terus menerus dengan upah di bawah UMK. Bahkan bekerjanya melampaui jam kerja.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa koordinator keamanan PDP Sumberwadung telah memPHK dirinya secara lisan. Sejak 1 Mei 2008 kemarin. Setelah itu rumah kongsi yang ditempatinya dibongkar paksa agar cepat meninggalkan rumah. Setelah itu ada opini di media terkait PHK tersebut. Administratur belakangan malah meralat bahwa Sabar tidak diberhentikan atau di PHK tapi dipindahtugaskan di bedengan musiman.
“Ini mengalihkan persoalahn. PHK secara pelan – pelan terhadap diri saya ini jika dipindah ke musiman. Diakui mutasi adalah hak perusahaan tapi, apakah mutasi itu sebagai pembalasan atau hukuman dalam ketenagakerjaan,” teriak Sabar.
Sabar berusaha menempuh jalur mediasi, sebagai wujud iktikad baik. Dan mediasi dinilai gagal. Maka proses selanjutnya adalah melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai disarankan Disnaker. Tapi, bagaimana seorang buruh yang bekerja selama 22 tahun belum dapat rumah itu malah disuruh bolak balik Surabaya – Jember untuk mengajukan ke PHI.
“Jelas, kita tidak mampu. Baik biaya, dan cost yang ditimbulkan dari PHI itu. Saya kira Disnaker tahu dan harus meralat anjuran mediasi yang merujuk pasal 169 UU no 13 tahun 2003 tersebut karena tidak berdasar kenyataan,” ujar Sabar. (RI-1)
Tak Ada Mitan, Tungku-pun JAdi
Jember - Minimnya pasokan minyak tanah (mitan) ke 3 kecamatan kota di Jember, naga-naganya berimbas ke hampir seluruh kecamatan di Jember. Seperti misalnya kecamatan Jelbuk, kecamtan yang jauh dari kota Jember tersebut ternyata juga mengalami nasib serupa.
Hamper setiap hari sulit mendapatkan mitan. Jikalaupun ada, harganya selangit bahkan tembus ke angka Rp. 5.500,-. Hal inilah yang membuat Camat Jelbuk putar otak memikirkan warganya.
Akhirnya kecamatan Jelbuk membuat tungku alternatif yang dirancang khusus, sehingga irit bahan bakar. Tungku alternatif tersebut menggunakan kayu bakar. Namun bukan sembarang tungku, karena bara dalam tungku cukup bagus. “Karena dinding-dindingnya dirancang khusus dan dilapisi mangaan (timah hitam penyimpan panas, Red). Meski hanya dipenuhi dua kayu bakar, nyala tungku tersebut luar biasa panas,” ujar Camat Jelbuk, Ir Eko Heru Sunarso.
Heru mengaku tidak mengalami kesulitan atau kendala ketika memproduksi tungku tersebut. Karena Heru memanfaatkan kaleng cat bekas dan "dipermak" dengan semen, sudah bisa dibuat tungku dengan desain yang antik. "Mungkin seperti zaman dulu, tapi bisa dibuktikan keiritannya. Sudah banyak warga yang meminta untuk dibuatkan tungku tersebut," katanya.
Menurutnya hingga minggu ini sudah ada sekitar 30 tungku yang didistribusikan ke warga. Tungku ini sangat pas digunakan warga yang berdiam di kawasan pegunungan yang masih kesulitan minyak tanah. (RI-1)
Petani Bakar Bibit Padi Bantuan Pemerintah
Jember – Sedikitnya ada sekitar 20 –an orang petani di sejumlah wilayah Desa / Kecamatan Wuluhan, dibuat kesal oleh bantuan bibit padi dari Pemerintah karena dianggap kedaluwarsa alias banyak gabuk.
Jika ditanam – pun 100 % tidak akan tumbuh. Wujud kekesalan itu petani melampiaskan dengan cara membakar bibit padi jenis hibrida Intani-2 bantuan pemerintah itu. Pembakaran puluhan kilogram bibit Intani itu dilakukan di lahan persawahan petani di Desa Wuluhan Kecamatan Wuluhan.
Petani setempat, Sugiono mengatakan benih Intani itu diduga telah kedaluwarsa. Apalagi di benih itu terdapat bercak mirip jamur. Seringkali saat disemaikan gagal dan tidak dapat dilakukan penanaman padi. Selain itu bibit padi itu juga ternyata tidak dapat tumbuh normal.
"Kami mengalami kerugian jutaan rupiah dan harus ada ganti rugi dari pemerintah pusat," kata Sugiono.
Bibit bantuan pemerintah itu awalnya berjumlah sekitar 750 kilogram di Kecamatan Wuluhan dan 120 kilogram di Kecamatan Ambulu. Bibit itu disalurkan kepada 4 kelompok petani diantaranya, Aneka Tani, Rukun Tani, Tanjung Jaya dan Margi Rahayu.
Bibit ini dijanjikan oleh pemerintah pusat agar petani bisa mendapat panen lebih banyak dari jenis padi lain. Bibit Intani-2 di sawah milik Kunto misalnya, oleh Ketua Kelompok Tani tanjung Jaya disemaikan sebanyak 10 kg.
Tapi gagal saat persemaian. Hal serupa dialami petani kelompok tani Sumber Rejeki Desa Glundengan yakni bibit padi Intani-2 milik petani kelompok tersebut hanya muncul sekitar 25 persen dari 10 kilogram bibit yang sudah disemaikan.
"Jelas bibit intani ini mutu rendah. Tunas padi nya jelek. Lebih jelek dari varietas lain. Sebanyak 1,8 kuintal bibit padi hibrida Intan-2 yang sudah disemai gagal tumbuh karena kedaluwarsa tadi,” paparnya.
Sejumlah petani Desa setempat akhirnya mengkomplain kepada pemerintah melalui asosiasi petani. Bahkan mereka minta ganti rugi Rp 200 ribu rupiah kepada petugas penyuluh pertanian setempat.
Tapi sayang hingga kini belum terealisasi. Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Tanaman Pangan Indonesia (Aptakin) Jember Yudi Suyudi mengatakan, para petani di sana kini mengaku kesal karena janji ganti rugi yang diberikan oleh suplier ke petani belum terwujud.
"Kita akan menuntut secara hukum apabila ganti rugi tidak ada dari pemerintah. Bibit padi hibdrida Intani-2 di persemaian itu meski dipaksa tumbuh dengan berbagai pestisida tidak bisa bisa. Dari 10 Kg bibit yang disemai hanya 25 persen yang tumbuh,” beber warga lagi.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Ir Hari Widjayadi, mengaku masih merapatkan persoalan itu dengan Bupati. (RI-1)
Monopoli Pupuk, Disperta Didesak Pecat PPL
Jember - Dugaan adanya oknum PPL Disperta Jember yang memonopoli distribusi pupuk di wilayah kecamatan Tempurejo, membuat petani Tempurejo kesal. Sehingga sejumlah kelompok tani yang terdiri dari ratusan peetani mendesak Kadisperta Pemkab Jember, Ir. Harry Widjayadi untuk memecat oknum tersebut.
Desakan kelompok tani Tempurejo tersebut tertuang dalam sebuah surat yang ditandangani puluhan pimpinan kelompok tani setempat.
“Beberapa waktu lalu kami sudah datangi Disperta, namun sampai saat ini belum ada tindak alnjutnya, jadi kami kumpulkan tandatangan dukungan untuk menyingkirkan Misnari (oknum PPL),” tegas H. KOhar, yang diamini puluhan ketua kelompok di Tempurejo.
Rencananya puluhan tandatangan tersebut bakal disetorkan ke Muspika setempat dan KAdisperta dengan disertai surat desakan untuk melakukan pembinaan atau mutasi kepada oknum PPL, MIsnari dari Tempurejo.
“Apalagi Misnari itu sebenarnya bukan orang Tempurejo, tetapi istrinya ikut buka kios pupuk sehingga pupuk dikuasai dia, yang lain tidak kebagian, sudah gitu petani sering tidak dapat pupuk lagi,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kadisperta, Harry, mengaku sedang mengumpulkan informasi dari petani. Dan kalau memang terbukti apa yang dituduhkan tersebut dirinya bakal memberi pembinaan kepada Misnari.
Apalagi modus operandi Misnari dalam menguasai pupuk sangat lihay. Seperti misalnya RDKK kelompok dikumpulkan dan diajukan ke distributor semua dan dirinya mendapat jatah 400% lebih banyak dari kios lain.
Namun demikian ketika pupuk datang, justru petani tidak bias mendapatkan pupuk dari kios MIsnari dengan dalih pupuk sudah habis. (RI-1)
Ribuan Titik PJU Tetap Tidak Nyala
Jember – Meski sudah memasuki akhir tahun 2008, ternyata masih ada ribuan titik lampu penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp 85 miliar belum menyala. Padahal berulangkali, baik PLN APJ Jember maupun DKLH Jember berjanji bakal segera menyalakan PJu tersebut, namun tetap saja janji tersebut tetap menjadi janji tanpa realisasi.
Menurut Koordinator Koalisi LSM Anti Korupsi Jember, DR. Hidayat Teguh Wiyono, diperkirakan hanya sekitar 20 persen saja yang bias menyala.
Hal ini sangat disesalkannya, karena sudah banyak atau hamper semua PJu liar ditertibkan. “Sehingga masyarakat pengguna jalan khususnya didaerah rawan kejahatan mengaku kecewa, PJU Ilegal dihabisi, PJU Pemkab tidak hidup, sehingga jalan-jalan tetap gelap,” ungkapnya.
Pernyataan Teguh tersebut juga dibenarkan oleh MAnajer PLN APJ Jember, BAmbang Setyohadi. Menurutnya pada data dikantornya sampai pekan lalu baru menyala sebanyak 111 titik. "Namun, yang menyala masih selang-seling. Satu menyala, satu mati," ungkapnya.
Karena dinyalakan berselang-seling, kata dia, maka dalam satu titik PJU hanya ada sekitar tujuh atau delapan lampu PJU yang menyala. Hal ini terpaksa dilakukan karena pasokan listrik masih terbatas meskipun sedikit membaik dari beberapa bulan lalu.
Kebijakan menyalakan PJU berselang-seling, menurut Bambang, tidak hanya diberlakukan pada PJU baru. Melainkan, PJU lama pun dinyalakan selang-seling. Diharapkan, meskipun belum maksimal, coverage pelayanan PJU bisa lebih luas. (RI-1)
Petugas Parkir Minta Dihonor Sesuai UMK
Jember – Seiring dengan bakal diterapkannya parkir berlangganan di Jember pada JAnuari 2009 mendatang, ada tuntutan baru dari petugas parkir. Petugas parkir menuntut mulai JAnuari mendatang diberi honor sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Menurut sejumlah petugas yang enggan disebut identitasnya, sudah selayaknya petugas parkir diberi honor layak. “Dan itu sesuai dengan UMK, kami menolak jika dishonor sebesar Rp. 200 atau 300 ribu perbulan, itu tidak manusiawi,” ujarnya.
Pasalnya, petugas parkir tidak lagi bakal banyak memungut uang restribusi. Karena petugas parkir dari Dishub ini hanya bakal memungut kendaraan yang mempunyai plat nomor di luar Jember dan kendaraan yang belum berstiker alias belum bayar restribusi parkir tahunan.
Sehinga dipastikan petugas parkir bakal makan honor bulanan saja. Berbeda dengan ketika menarik parkir setiap hari, petugas masih banyak menerima sisa uang kembalian dari pengguna jalan yang tidak mau dikembalikan.
Seperti telah diberitakan besarnya tarif retribusi parkir selama setahun, untuk kendaraan roda dua Rp 20 ribu, kendaraan roda empat Rp 40 ribu, kendaraan roda lebih dari empat Rp 75 ribu, dan mobil penumpang umum (MPU) serta kendaraan barang Rp 25 ribu.
Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir bakal melonjak naik. Dari yang semula hanya menyumbang sekitar Rp 500 juta setahun, ditargetkan naik menjadi sekitar Rp 1,9 miliar.
Hal inilah yang membuat petugas parkir di Jember menuntut honor yang layak. (RI-1)
2009, PArkir Di Rumah Sakit Masih Ditarik
Jember – Meski mulai Januari 2009 mendatang sudah dikenakan parkir berlangganan untuk semua pemilik kendaraan di Jember, namun dipastikan tidak semua lahan parkir bebas dari pungutan restribusi parkir.
Seperti misalnya parkir di rumah sakit. Pengguna kendaraan bermotor tetap bakal dipungut. Selain rumah sakit juga ruko, mall, supermarket, perkantoran dan tempat lain yang lokasi parkirnya tidak menggunakan badan jalan.
“Yang bebas dari pungutan dan sudah termasuk dalam parkir berlangganan adalah lahan parkir yang letaknya dibadan jalan, selain itu tidak gratis, tetap bayar,” ujar Ketua LSM FKAB, Suhariyono yang menjadi corong Pemkab Jember dalam sosialisasi parkir berlangganan tersebut.
Hal ini disesalkan banyak pihak, karena pengguna kendaraan atau pemilik kendaraan bakal dua kali terbebani restribusi. Selain bayar setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan di Samsat, masih bakal dibebani ketika parkir dilahan yang bukan badan jalan.
“Selain itu, untuk warga diluar kecamatan kota, paling banyak dirugikan, karena tidak pernah atau jarang menggunakan lahan parkir yang ada, karena jarang kekota, sementara didesa tidak pernah dipungut restribusi parkir,” ujar MAhmudi, warga Puger.
Dirinya menyesalkan keputusan Pemkab memberlakukan parkir berlangganan. “Jika ingin PAD naik seharusnya jangan hanya bias memberlakukan restribusi parkir saja, banyak potensi yang masih perlu digali di Jember ini,” imbuhnya. (Ri-1)
