Jember - Jika anda berminat, ikutilah lomba korupsi bertema 'Oh Enaknya Korupsi'. Hadiahnya menarik. Grand Prize: siksa kubur dan api neraka. Dapatkan merchandise menarik berupa hukuman listrik untuk 10 pendaftar pertama!
Poster pengumuman ini lumayan provokatif dan menarik. Dalam poster itu disebutkan bahwa sayembara itu digelar pemerintah Republik Indonesia. Hadiah sayembara publikasi di media sebagai tersangka, satu unit pemeriksaan oleh KPK, gratis penyitaan uang dan barang hasil korupsi, sebuah paket kebencian dari seluruh masyarakat Indonesia.
Cukup? Belum. Masih ada garansi hidup tidak tenang selamanya, voucher menginap di hotel prodeo.
Poster pengumuman sayembara ini bisa Anda saksikan di gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Jember, sejak 15 hingga 21 Mei mendatang. Poster kampanye anti korupsi karya Romdhi Fatkhur Rozi ini adalah salah satu dari 108 poster yang dipamerkan dan dilombakan.
Lomba poster ini bertema Seabad peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai landasan bangkitnya generasi muda melawan korupsi dan kemiskinan.
Lomba itu digelar Gerakan Muda Jember dan Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa Unej dan didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Lomba ini terinsiprasi lomba serupa dua tahun lalu yang digelar KPK. Yang bagus nanti bisa ditaruh di buku yang diterbitkan KPK," kata Dewi Ruci, salah satu panitia penyelenggara.
"Kami ingin mengampanyekan semangat anti korupsi untuk generasi muda. Sebagian peserta lomba ini juga anak-anak SMA," kata Marlutfi Yoandinas, koordinator panitia.
Mungkin karena pesertanya beragam, mulai dari masyarakat biasa, mahasiswa, hingga pelajar, kualitas poster pun beragam. Sebagian ada yang menggunakan teknik gambar arsir, sketsa, lukisan, foto, atau memakai teknik photoshop. Salah satu penggunaan photoshop adalah dengan memelesetkan sampul buku Ayat-Ayat Cinta.
Poster itu menyebut Ayat-Ayat Cinta Anti Korupsi (Sebuah novel pembangkit moral bangsa). Wajah perempuan bercadar diganti dengan wajah tikus. Tikus memang menjadi ikon favorit dalam lomba ini. Sebagian besar poster selalu menampilkan gambar tikus, untuk mengidentifikasi koruptor.
Dr. Teguh Hidayat, koordinator Forum Peduli Unej, memuji kerja para mahasiswa. Ia senang semangat anti korupsi ditumbuhkan sejak awal. "Lomba ini digelar dengan dana terbatas dan mendapat donatur dari sejumlah dermawan," katanya. (**)
RADAR INVESTIGASI
Lomba Poster Anti Korupsi Ramaikan Harkitnas
LKPJ Bupati Jember
BUPATI JEMBER
NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
( L K P J )
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2007
Yth. Pimpinan DPRD, segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember;
Yth. Saudara Wakil Bupati dan para anggota Muspida Kabupaten Jember;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan segenap pimpinan unit kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Jember;
Yth. Ibu Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK, baik kabupaten maupun kecamatan;
Serta hadirin dan para undangan yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,
Sebelum menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) ini, ijinkanlah kami mengajak Ibu dan Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara, di mana pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2007.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membebaskan kita dari alam kebodohan menuju alam pencerahan. Semoga kita mendapat syafaatnya.
Dalam kesempatan ini, ijinkanlah Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara anggota DPRD yang telah menjalankan tugas dan wewenangnya bersama-sama kami dalam mensukseskan program pembangunan tahun anggaran 2007. Begitu pula, kepada seluruh rakyat Jember, tokoh-tokoh agama, para Kyai, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, TNI-POLRI dan kalangan Perguruan Tinggi yang telah bersatu padu mendukung terlaksananya program-program pembangunan di Kabupaten Jember.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pada hari ini, saya akan menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007. Ini merupakan rangkaian awal dari laporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2007, yang akan ditindaklanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2007 setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”.
Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah secara teknis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi acuan penyusunan LKPJ ini. Oleh karena itu materi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007 ini disusun dengan mengacu pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah tersebut.
Dalam penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007 ini terdapat perbedaan mencolok dalam penyusunan laporan kinerja SKPD sebagaimana LKPJ Tahun Anggaran 2006 lalu. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007, seperti diatur PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 18 hufuf (c) bahwa LKPJ menjelaskan penyelenggaraan urusan desentralisasi. Sedangkan penyelenggaraan urusan desentralisasi, seperti dijelaskan pada PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 20 ayat (1) memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh karenanya, dalam sistematika penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007 ini tidak lagi memuat program dan kegiatan berdasarkan SKPD.
Amanat dari peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa LKPJ Pemerintah Daerah merupakan progress report pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Dengan adanya LKPJ diharapkan dapat terwujud adanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyampaian LKPJ Tahun 2007 ini, merupakan progress report tahun ketiga dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami, selaku Bupati dan Wakil Bupati Jember Periode 2005-2010.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dalam Nota Pengantar LKPJ ini, secara garis besar akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, baik yang telah berhasil kita laksanakan sampai akhir tahun anggaran 2007 maupun persoalan-persoalan dan solusinya. Uraian lebih rinci dari kinerja program dan kegiatan tersebut, dapat dicermati dalam dokumen LKPJ yang telah kami kirimkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Jember beberapa hari yang lalu.
Gambaran kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang merupakan akumulasi dari ketepatan proses perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh pimpinan SKPD, serta ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan, beserta peran serta masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun persoalan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan bahan bagi penilaian kinerja yang akhirnya akan menjadi feedback bagi peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.
Sebagaimana telah kita pahami bersama, di dalam LKPJ ini terkandung tiga aspek administratif penilaian kinerja. Ketiga aspek itu; pertama, Aspek Administrasi Publik, yang berkaitan dengan penilaian kinerja dari segi kuantitas dan kualitas hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, Aspek Keuangan, yang berkaitan dengan kinerja penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, Aspek Pencapaian Hasil Fisik dan Manfaatnya, yang menekankan pada penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan fisik secara nyata.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jember tidak lepas dari persoalan-persoalan lokal, regional, maupun nasional. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini terdapat beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Isu kelangkaan minyak tanah dan gas telah ditengarai sebagai bentuk ekonomi politik yang melibatkan pihak pertamina. Akibatnya adalah, di beberapa daerah tampak antrian panjang masyarakat yang mencari bahan bakar minyak. Isu kelangkaan beberapa kebutuhan pokok lebih banyak disebabkan oleh kerusakan jalan antarpropinsi maupun antarkabupaten akibat curah hujan yang tinggi. Hal ini mendorong kerterlambatan pasokan kebutuhan bahan pokok menuju Jember. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan bahan pokok hingga ke perdesaan.
Namun demikian keadaan kelangkaan bahan bakar dan kebutuhan pokok di Jember dapat segera dipasok dalam jumlah yang mencukupi, meskipun terjadi keterlambatan. Keadaan ini tidak sampai menimbulkan antrian panjang masyarakat, atau gejolak sosial seperti yang banyak terjadi di berbagai kota/kabupaten lainnya.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pada tanggal 23 Juli 2008 nanti, Insya Allah kita akan menghadapi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Saya selaku Bupati Jember, mengajak kepada semua lapisan masyarakat, mari kita sukseskan momentum tersebut, melalui penggunaan hak pilih sebagai bentuk tanggungjawab diri pribadi atas hak yang kita miliki.
Hal-hal yang perlu diwaspadai pada bulan-bulan mendatang adalah naiknya suhu politik, apalagi Kabupaten Jember merupakan barometer politik Jawa Timur khususnya daerah tapal kuda. Saya percaya dan yakin, dengan pengalaman PILKADES, dan PILBUP yang sudah kita laksanakan dapat menjadi ”guru” yang baik untuk menghindari konflik yang senyatanya akan merugikan kita semua. Mari kita upayakan PILGUB dengan suasana yang sejuk, ramah, dan kondusif, serta saling menghargai antar calon pasangan, sehingga pesta demokrasi yang menjadi ajang pendewasaan politik rakyat ini, benar-benar menjadi momen demokrasi. Kita sebagai masyarakat Jember tetap optimis menatap masa depan, dengan senantiasa menjaga keutuhan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban sebagai prasyarat guna meletakkan pondasi pembangunan Kabupaten Jember.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2007, hasilnya telah kita rasakan bersama, meskipun disadari masih terdapat beberapa kekurangan sebagai evaluasi untuk diperbaiki pada tahun 2008. Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2007, pada dasarnya juga tidak lepas dari pengaruh perubahan lingkungan strategis, dan perubahan sosio-ekonomi regional dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reguler dalam mencapai target-target indikator makro pembangunan di Kabupaten Jember.
Dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD, beserta dukungan masyarakat, maka dalam kesempatan ini, perkenankan saya menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dicapai sepanjang tahun anggaran 2007, baik berupa keberhasilan maupun permasalahannya, sekaligus merupakan pelaksanaan berbagai rekomendasi dari anggota DPRD yang telah disampaikan kepada kami pada LKPJ tahun lalu, penyusunan RAPBD, Perubahan APBD, maupun pada kesempatan lainnya.
Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan garis besar dari kinerja yang telah kita capai, sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD, yang secara konsisten sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari situasi dan kondisi politik. Sepanjang tahun 2007 kondisi politik di Kabupaten Jember cukup kondusif, dinamis dan harmonis dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan menjunjung tinggi kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejukan, ketentraman dan ketenangan tidak lepas dari peran lembaga-lembaga sosial politik yang ada, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, TNI-POLRI dan seluruh komponen-komponen masyarakat lainnya. Selain itu, efektifitas pelaksanaan pembangunan merupakan hasil dari hubungan kerja yang sinergis antar-unsur Muspida dan Muspika yang telah berperan dalam menciptakan situasi kamtibmas hingga tingkat perdesaan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah ikut serta menangani persoalan-persoalan sosial dan bersinergi dengan program-program pemerintah daerah. Kegiatan yang telah dilakukan secara bersama-sama antara lain penghijauan dan kegiatan TNI Manunggal KB dan Kesehatan (TMKK), yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mumbulsari tersebut juga melibatkan masyarakat dan Tim Penggerak PKK hingga tingkat desa.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Kebijakan daerah yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjangkau dan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Kita meyakini bahwa keterlibatan masyarakat akan lebih tampak jika dapat secara langsung mengemukakan dan menyalurkan pendapatnya mengenai isu atau kebijakan tertentu. Karena itu, sepanjang tahun 2007, upaya-upaya untuk menyelami dan memahami secara langsung apa yang menjadi keinginan dan kehendak masyarakat, tetap kita laksanakan secara berkelanjutan.
Secara formal keterlibatan masyarakat telah diwadahi melalui forum Musrenbang mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Bentuk saluran aspirasi lainnya melalui acara Bupati Menjawab yang disiarkan langsung salah satu media elektronik, dan Forum Dialog Solutif - Bedah Potensi Desa yang dilaksanakan di kecamatan secara bergantian setiap bulannya, yang juga disiarkan secara langsung melalui media RRI.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Upaya pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jember selama 2007, diarahkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan bidang ekonomi akan disajikan perspektif kinerja makro. Ukuran yang akan ditampilkan meliputi sisi Produk Domestik Regional Bruto, Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Pendapatan Regional Per Kapita, dan Tingkat Kemiskinan.
Penyajian PDRB di sini adalah atas dasar harga konstan tahun 2000. Artinya, semua agregat dinilai atas dasar harga pada tahun 2000 yang ditetapkan sebagai tahun dasar. PDRB per lapangan usaha atas harga konstan tahun 2000 Propinsi Jawa Timur dari tahun 2003 sampai tahun 2007 diwarnai sembilan sektor, namun terdapat tiga sektor yang paling dominan yaitu: Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran 62,5 trilyun sampai dengan 82,9 trilyun, Sektor Industri Pengolahan 64,1 trilyun sampai dengan 75,8 trilyun, dan Sektor Pertanian berkisar 42,1 trilyun sampai dengan 47,4 trilyun.
Sedangkan di Kabupaten Jember, PDRB per lapangan usaha, dari tahun 2003 sampai tahun 2007, dari sembilan sektor, ada tiga sektor yang paling dominan yaitu : Sektor Pertanian berkisar 3,3 trilyun sampai dengan 3,8 trilyun, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran 1,4 trilyun sampai 1,7 trilyun, dan Sektor Industri Pengolahan 0,56 trilyun sampai dengan 0,63 trilyun. Dengan demikian di Kabupaten Jember sektor pertanian masih pada posisi dominan.
Namun demikian, berdasarkan trend pertumbuhan antarsektor di Kabupaten Jember, tidak berbanding lurus dengan struktur PDRB per lapangan usaha. Trend pertumbuhan sampai dengan tahun 2007 berturut-turut terbesar pada:
1) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 6,45%;
2) Sektor Bangunan 6,43%;
3) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5,55%;
4) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,49 %;
5) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 4,27%;
6) Sektor Jasa-jasa 4,17%;
7) Sektor Pertanian 3,51%;
8) Sektor Industri Pengolahan 3,14% ;
9) Sektor Pertambangan dan Penggalian 2,04%.
Trend di atas menunjukkan bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian memiliki potensi dan kecenderungan pertumbuhan yang cukup besar, bahkan beberapa sektor di luar pertanian menunjukkan trend pertumbuhan di atas 5% (Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Bangunan, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran), yang berarti bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan dan menarik para investor untuk berinvestasi.
Di Kabupaten Jember sepanjang tahun 2007 telah terjadi peningkatan nilai investasi pada sektor industri, dari sebesar 38,44 milyar rupiah pada tahun 2006, menjadi 71,34 milyar rupiah pada tahun 2007, atau meningkat sebesar 85,58%. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya upaya pengembangan iklim investasi di sektor industri .
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Kita menyadari bahwa membangun ekonomi dan mengelola sektor lapangan kerja baru, tidak mungkin hanya mengandalkan dari APBN dan APBD. Langkah yang harus ditempuh untuk penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan adalah melalui pengembangan investasi, pengembangan usaha baru, dan penciptaan nilai tambah.
Ikhtiar ini telah dimulai melalui semarak Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pada bulan Agustus 2007 yang lalu. Diharapkan melalui BBJ ini dapat meningkatkan performance Kabupaten Jember sehingga mampu menjadi daya tarik investasi. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam berbagai aspek, seperti seni-budaya, olahraga, hobi dan sebagainya yang mampu menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi dan menjadi daya tarik masyarakat baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
Begitu besarnya sambutan masyarakat Jember dan partisipasinya dalam BBJ mendorong kami untuk memfasilitasi sebagai agenda rutin rangkaian kegiatan bulan Agustus pada tahun-tahun mendatang. Gema BBJ, tidak dipungkiri, telah sampai pada tingkat internasional. Banyaknya reporter asing yang turut meliput kegiatan BBJ disamping liputan-liputan media nasional, merupakan pertanda baik untuk masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan BBJ ini ternyata telah membawa dampak ekonomi yang cukup besar, tidak hanya pada pengusaha menengah, justru lebih banyak dirasakan oleh berbagai kalangan, antara lain pedagang, jasa transportasi, usaha percetakan, konveksi, dan lain-lain.
Yang penting untuk diperhatikan dari kegiatan BBJ ini adalah bersinerginya seluruh lapisan masyarakat Jember untuk menjadikan suasana memperingati HUT Kemerdekaan RI begitu meriah dan menyenangkan, hingga ke perdesaan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya Saya akan menggambarkan sekilas tentang kinerja pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. PAD Kabupaten Jember dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PAD mulai tahun 2005 sebesar 51,52 milyar rupiah, tahun 2006 menjadi 66,95 milyar rupiah dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 77,00 milyar rupiah.
Realisasi PAD pada tahun anggaran 2007, dari target yang ditetapkan sebesar 68,75 milyar rupiah terealisasi 77,00 milyar rupiah atau 112%, sehingga ada kenaikan sebesar 8,25 milyar rupiah. Kenaikan ini disumbang dari berbagai pos-pos pendapatan. Pos yang memiliki nilai kenaikan yang paling tinggi adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, di mana realisasinya mencapai 17,26 milyar rupiah atau sebesar 195,73% dari target 8,82 milyar rupiah, sehingga terdapat kelebihan sebesar 8,44 milyar rupiah.
Realisasi Pajak Daerah mencapai 121,04% dari target yang ditetapkan sebesar 17,79 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 21,53 milyar rupiah, atau terjadi kenaikan sebesar 3,74 milyar rupiah.
Realisasi Retribusi Daerah tercapai 29,63 milyar rupiah atau sebesar 91,16% dari target yang ditetapkan 32,51 milyar rupiah. Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, adalah sebesar 8,58 milyar rupiah atau sebesar 89% dari target 9,64 milyar rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar 1,06 milyar rupiah. Penyebab kekurangan tersebut di antaranya adalah target pendapatan yang ditetapkan untuk PDP sebesar 6,03 milyar rupiah terealisasi sebesar 5 milyar rupiah. Hal ini dikarenakan sisa sebesar 1,03 milyar rupiah, disetor melewati tahun anggaran 2007.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,31%, pada tahun 2006 sebesar 5,70%, sedangkan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar 5,98%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember sudah mendekati pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 6,02%. Gambaran tersebut sejalan dengan perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Jember berdasarkan harga berlaku, di mana pada tahun 2006 sebesar 5,8 juta rupiah, menjadi 6,54 juta rupiah pada tahun 2007, atau mengalami peningkatan sebesar 12,75%.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jember juga telah mengarah pada perbaikan kesejahteraan petani, yang ditandai dengan meningkatnya indeks Nilai Tukar Petani, di mana pada tahun 2004 hanya sebesar 98,35; meningkat menjadi 105,18 pada tahun 2006. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan bidang pertanian telah mampu meningkatkan daya beli petani.
Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur pada semua kabupaten dan kota mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di Trenggalek 1,66% dan terendah di Jember 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Kabupaten Jember sepanjang tahun 2007 cukup stabil jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan ini Saya sampaikan, bahwa pada tahun 2005 Kabupaten Jember masih termasuk dalam 8 kabupaten di Jawa Timur kategori kabupaten rawan pangan. Namun demikian, melalui sentuhan pembangunan dan partisipasi masyarakat maka berdasarkan hasil evaluasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur, pada tahun 2007 Kabupaten Jember sudah tidak termasuk kabupaten rawan pangan, walaupun masih tersisa beberapa desa yang masih kategori rawan pangan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan dari periode ke periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia adalah adanya perubahan yang terjadi pada manusia dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Mencermati perubahan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai, maka variabel-variabel sosial ekonomi tersebut disusun menjadi indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Indikator yang diukur adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan atau harapan hidup, dan indeks daya beli.
Kabupaten Jember, memiliki Indeks pendidikan pada tahun 2004 sebesar 64,80, kemudian tahun 2005 menjadi 65,95 dan tahun 2006 meningkat menjadi 68,44. Indeks harapan hidup pada tahun 2004 sebesar 58,38, kemudian tahun 2005 menjadi 61,17 dan tahun 2006 meningkat menjadi 61,67. Sementara untuk indeks daya beli pada tahun 2004 sebesar 56,19 kemudian pada tahun 2005 menurun menjadi 52,02 dan pada tahun 2006 naik menjadi 52,16. Secara umum IPM mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 59,79, tahun 2005 menjadi 60,05 dan tahun 2006 menjadi 60,75.
Kondisi tersebut jika di-cross check dengan kinerja agregat ekonomi, memiliki korelasi positif antara lain dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin sebelum tahun 2007 sebanyak 695.360 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 2007 menurun sebesar 11,5% atau menjadi 629.972 jiwa.
Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan bahwa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi akan menghasilkan percepatan yang signifikan dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin, penyediaan lapangan kerja baru serta meningkatnya pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi stabilitas makro ekonomi kondusif.
Sebagai keberlanjutan, pada tahun mendatang, diharapkan target-target kinerja pembangunan Kabupaten Jember dapat dicapai dengan mainstream peningkatan pelayanan dasar dan penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam rangka penanganan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan tema, prioritas dan implementasi pada RKPD tahun 2008.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dari segala daya upaya pembangunan yang telah kita lakukan, Pemerintah Kabupaten Jember menyadari bahwa masih tersisa persoalan seperti adanya kerusakan kembali sarana fisik yang telah dibangun. Kerusakan kembali sarana fisik pada beberapa proyek yang dikerjakan selama tahun 2007 terjadi karena beberapa sebab. Curah hujan yang tinggi dan perubahan iklim yang ekstrim turut menjadi penyebab rusaknya sarana fisik yang baru diperbaiki.
Persoalan lainnya adalah, masih adanya penduduk miskin dan pengangguran. Program pembangunan selama ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Secara absolut, dari tahun 2005 – 2007 jumlah pengangguran memang mengalami peningkatan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Namun secara relatif menunjukkan persentase penurunan dari tahun 2005-2007 sebagai akibat kegiatan pembangunan.
Dalam kesempatan ini, kami berterima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah ikut serta mengawasi dan berpartisipasi secara konstruktif. Masukan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember untuk pelaksanaan proyek pada tahun berikutnya.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember terhadap RPJMD dan sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat Jember dengan slogan “Membangun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama” telah diperankan seluruh elemen pemerintah bersama-sama elemen masyarakat dalam rangka mencapai arah kebijakan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Selanjutnya, Saya akan menyampaikan secara garis besar kinerja pembangunan bidang-bidang prioritas dan bidang-bidang pendukung lainnya.
Di bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2007 telah menegaskan arti pentingnya pemerataan perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, untuk menjadi proritas dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan pada semua jenjang.
Pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kebijakan peningkatan layanan dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses. Hal ini merupakan langkah strategis untuk investasi sumberdaya manusia masa depan yang lebih berdaya saing. Menyadari arti pentingnya tingkat pendidikan pada usia ini, maka Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perhatian yang sangat besar, karena usia dini ini merupakan usia emas atau Golden Age.
Pada tahun 2007 telah dibangun lembaga baru PAUD sebanyak 2 sekolah dan TK sebanyak 1 sekolah serta rehabilitasi ruang kelas TK pada 37 sekolah. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan sarana bermain luar, penyediaan alat peraga edukatif, pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan PAUD Integrasi Posyandu atau Pos PAUD. Sampai dengan akhir tahun 2007 telah berdiri sekolah PAUD sebanyak 258 sekolah dan 811 sekolah TK.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Sebagai tindak lanjut penuntasan buta aksara pada usia produktif pada tahun 2006, telah dibentuk 250 kelompok belajar usaha atau sejumlah 2.500 orang dengan kegiatan diantaranya anyaman bambu, ukiran kayu, dan kegiatan usaha produktif lainnya. Pada tahun 2007, hal ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life skill) kepada 1.150 orang atau 80 kelompok belajar. Adapun bentuk kegiatannya antara lain: menjahit, bordir, tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, tata rias pengantin, dan kegiatan usaha produktif lainnya.
Dalam program penuntasan buta aksara, Saya selaku Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dan mensukseskan program penuntasan buta aksara. Kiranya kita patut bersyukur atas penghargaan Anugerah Aksara Tingkat Pratama yang diberikan oleh Pemerintah melalui Bapak Wakil Presiden pada tanggal 8 September 2007. Tentunya prestasi ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan program pemberantasan buta aksara melalui gerakan gugur gunung yang dilaksanakan pada tahun 2006.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Alhamdulillah, segenap ikhtiyar yang telah kita lakukan bersama untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun, telah menuai hasil yang cukup membanggakan, di mana pada tanggal 12 Mei 2008, Bapak Presiden meng-anugerahkan Penghargaan Widya Krama Utama kepada Kabupaten Jember, sebagai kabupaten yang telah menunjukkan pencapaian dalam mensukseskan Wajar Dikdas 9 Tahun.
Upaya tersebut pada tahun anggaran 2007, telah ditempuh dengan memperluas akses pendidikan melalui penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah. Di tingkat SD/SDLB/MI pada tahun 2007 telah dibangun ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 467 lokal. Kegiatan ini membawa dampak pada peningkatan daya tampung siswa SD/SDLB/MI sebanyak 275.672 siswa pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2006 hanya memiliki daya tampung sebanyak 263.023 siswa.
Pada tingkat SMP/SMPLB/MTs, pada tahun anggaran 2007 telah berdiri unit sekolah baru sebanyak 44 sekolah, terdiri dari Sekolah Negeri sebanyak 7 sekolah dan Sekolah Swasta sebanyak 37 sekolah. Pada tahun 2007 juga telah dibangun ruang kelas baru sebanyak 8 ruang dan rehabilitasi gedung sekolah sebanyak 3 ruang.
Selanjutnya, dalam rangka penuntasan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun, pada tahun 2007 juga telah dibangun sekolah SD-SMP Satu Atap sebanyak 5 sekolah, sehingga sampai dengan saat ini kita memiliki sejumlah 14 sekolah SD-SMP Satu Atap yang tersebar di beberapa desa. Fasilitas ini dalam rangka memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk melanjutkan sekolah di daerah-daerah terpencil yang memiliki kendala fasilitas pendidikan dan kendala biaya pendidikan. Kegiatan ini membawa dampak terhadap meningkatnya daya tampung siswa tingkat SMP/SMPLB/MTs menjadi 89.313 siswa pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2006 hanya memiliki daya tampung sebanyak 84.530 siswa.
Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, telah dilakukan Gerakan Percepatan melalui penjaringan dan penempatan anak usia sekolah 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Gerakan ini merupakan gerakan terpadu yang melibatkan unsur muspika, Satpol PP, PGRI, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dampak dari kegiatan tersebut telah berhasil menempatkan anak yang tidak bersekolah pada tingkat SD sebanyak 3.629 anak dan tingkat SMP sebanyak 7.067 anak.
Selain kegiatan tersebut, untuk menunjang penuntasan Program Wajar Dikdas 9 Tahun, juga dilaksanakan program pemberian beasiswa transisi dan retrieval kepada 2.060 anak putus sekolah dan anak rawan putus sekolah. Program tersebut berpengaruh pada peningkatan jumlah anak usia 13-15 tahun yang bersekolah, di mana pada tahun 2007 terdapat 108.135 anak yang bersekolah, sedangkan pada tahun 2006 hanya sebanyak 105.606 anak.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dari berbagai kegiatan tersebut, bila diukur berdasarkan tolok ukur keberhasilan program Wajar Dikdas 9 Tahun, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/SMPLB/MTs pada tahun 2007 mencapai 98,22% dan Angka Partisipasi Murni (APM) 70,53% dengan angka putus sekolah sebesar 0,17 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 APK pada tingkat SMP/SMPLB/MTs sebesar 91,42%, APM sebesar 67,96% dan angka putus sekolah sebesar 0,29%. Sedangkan standart APK Nasional untuk tingkat SMP sebesar 95%.
Pada tingkat SMA/SMK/MA, pada tahun 2007 telah berdiri Unit Sekolah Baru sebanyak 17 sekolah yang terdiri dari 1 sekolah SMK Negeri, 1 sekolah SMA Swasta dan 15 sekolah SMK Swasta. Dalam kesempatan ini Saya sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kyai dan masyarakat peduli pendidikan atas partisipasinya dalam turut membantu mengembangkan dunia pendidikan, karena selama tahun 2007 telah berdiri 16 sekolah swasta tingkat menengah atas dan 37 sekolah swasta tingkat menengah pertama.
Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember dan untuk mengantisipasi tantangan kompetisi global, kita telah memiliki 2 SMK yang bertaraf internasional atau SBI yaitu SMK Negeri 1 Sukorambi dan SMK Negeri 1 Jember. Berdirinya lembaga ini diharapkan agar menjadi pusat pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki intelektualitas, kompetisi, jiwa wirausaha, dan daya saing pada tingkat regional, nasional dan internasional.
Selama tahun 2007 sekolah setingkat SMP yang diakui sebagai sekolah Standar Nasional atau SSN sebanyak 14 sekolah. Sebagai perbandingan pada tahun 2006 hanya terdapat 11 sekolah. Sedangkan pada tingkat SMA sampai dengan tahun 2007 SMA Negeri 1 Jember dipercaya untuk berkembang menuju Sekolah Berstandart Internasional. Selanjutnya upaya ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka penyiapan sumberdaya manusia yang bermutu.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan maka pada tahun 2007 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik antara lain, bantuan beasiswa tugas belajar S1 dan D2 kepada guru sebanyak 570 orang. Peningkatan keahlian guru ini juga dilaksanakan dalam bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru, peningkatan kinerja kepala sekolah, dan diklat fungsional guru. Adapun capaian pada tahun 2007, dapat disampaikan bahwa tenaga pendidik untuk seluruh tingkat sekolah telah mencapai 65% guru berpendidikan minimal S1/D4, di mana pada tahun 2006, hanya mencapai 50%.
Pada era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi, perpustakaan harus mengambil peran penting. Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.
Menyadari akan pentingnya perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan berupa Pembelian Minibus Perpustakaan dan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan. Kegiatan ini dalam rangka akses layanan perpustakaan kepada masyarakat, baik di perkotaan maupun ke daerah-daerah perdesaan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya adalah Bidang Kesehatan. Dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan dari program-program prioritas tahun 2007 terdapat beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam sidang paripurna ini. Bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember tahun 2007 di bidang kesehatan, menggariskan dan menegaskan bahwa penanganan pelayanan kesehatan antara lain; untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan prevalensi kurang gizi pada anak, meningkatkan kualitas pelayanan posyandu, meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan rehabilitasi sarana prasarana gedung puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes, serta pengadaan mobil puskesmas keliling. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia (IPM).
Menyadari akan arti penting pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan untuk menyongsong Jember Sehat tahun 2010, maka pembangunan di bidang kesehatan telah diarahkan pada akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Arah kebijakan ini terutama ditempuh melalui kebijakan rawat jalan gratis untuk semua lapisan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2006. Kebijakan ini juga didukung dengan upaya-upaya peningkatan dan pemeliharaan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Kebijakan Rawat Jalan Gratis di puskesmas dan jaringannya juga disertai dengan upaya perbaikan sarana prasarana dan pelayanan bidang Kesehatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2007, antara lain peningkatan sarana berupa pembangunan 3 gedung Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD dr. Soebandi, Balung dan Kalisat. Juga pembangunan Rumah Dinas dokter puskesmas 20 Unit, Pembangunan Puskesmas 4 Unit, Pembangunan Polindes 2 Unit, Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap 4 Unit, Rehab Puskesmas pembantu 8 Unit, Rehab Puskesmas 5 Unit, dan Rehab Polindes 15 Unit. Dalam rangka peningkatan akses layanan kesehatan pada masyarakat luas, juga telah menambah kendaraan baru untuk Puskesmas keliling sebanyak 5 unit.
Pada tahun 2007 telah menambah 6 unit kendaraan Puskesmas Keliling Plus (Unit Mobil Pelayanan Medik Lapangan) dengan tujuan; Pertama, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpencil dan masyarakat miskin. Kedua, untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat. Ketiga, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan kecacatan akibat penyakit, Keempat, untuk memperluas jangkauan pelayanan deteksi dini untuk mengurangi beban sosial masyarakat.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Komitmen dan konsistensi pemerintah Kabupaten Jember terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat Ibu dan Anak diarahkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi melalui pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya kesehatan reproduksi, gerakan sayang ibu, peningkatan persalinan oleh tanaga kesehatan, pembinaan bidan KIA-KB dan dukun bayi, serta kegiatan-kegiatan lainnya.
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2006 tercatat sebesar 76.68% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 76,99%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan status gizi balita juga telah berhasil menurunkan angka prevalensi kurang gizi 2,1% pada tahun 2006 menjadi 0,1% pada tahun 2007.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga ditempuh melalui kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan penunjang kegiatan posyandu dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kader posyandu. Pendukung kegiatan dimaksud telah dilaksanakan sejak tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007, berupa pemberian penghargaan kepada kader Posyandu melalui penggantian biaya transport, pemberian seragam dan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan di posyandu. Untuk meningkatkan daya tarik dan manfaat posyandu bagi masyarakat, sejak tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007 telah dilengkapi sarana dan prasarana posyandu berupa TV dan VCD player, panggung boneka dan alat permainan edukatif.
Upaya revitalisasi posyandu secara kualitatif dan kuantitatif menunjukan perkembangan yang membanggakan, dan dapat disampaikan bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Jember memiliki 2.819 posyandu terdiri dari 157 Posyandu Mandiri, 2.070 Posyandu Purnama, 548 Posyandu Madya, 44 Posyandu Pratama dibandingkan pada tahun 2006 terdapat 2.755 posyandu terdiri dari 56 Posyandu Mandiri, 1.130 Posyandu Purnama, 1.195 Posyandu Madya, 374 Posyandu Pratama.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dalam hal pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular, selain melalui langkah peningkatan cakupan imunisasi, pada tahun 2007 Kabupaten Jember tetap konsisten melaksanakan gerakan Jum’at Bersih dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 60 menit. Kasus demam berdarah di Kabupaten Jember pada periode musim 2007-2008 terjadi 911 kasus. Pada periode musim 2006-2007 terjadi 549 kasus. Artinya, terjadi peningkatan jumlah kasus sebesar 362 kasus. Namun dari sisi korban meninggal akibat DBD terjadi penurunan, dimana pada periode musim 2006-2007 terdapat 17 korban meninggal, sedangkan pada periode musim 2007-2008 sebanyak 12 korban meninggal. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penanganan kasus DBD meningkat, disamping kesigapan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kasus DBD pada periode musim 2007-2008 yang terbesar terjadi di wilayah kerja puskesmas Kencong dan Umbulsari. Pemerintah Kabupaten Jember selalu konsisten berupaya untuk memotivasi masyarakat tentang arti pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari lingkungannya sendiri, untuk melakukan 3M (menguras, menutup, mengubur), selain juga mengoptimalkan fungsi Jumantik yang ada di masing-masing puskesmas kecamatan serta pemberantasan sarang nyamuk pada lokasi-lokasi endemik.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pada tahun 2007 sudah terbentuk 128 Desa Siaga. Terbentuknya Desa Siaga ini merupakan strategi untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat hidup sehat. Program ini bertujuan; Pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. Kedua, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bencana, wabah, kegawat-daruratan. Ketiga, untuk meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Keempat, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di desa. Kelima, untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan.
Dapat disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2007 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, maka telah diterapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standart ISO 9001:2000, dan sudah berhasil dilaksanakan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Puger, Puskesmas Sumbersari dan Puskesmas Tanggul.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pembangunan Bidang Kesehatan merupakan keberlanjutan dan kesinambungan dari program prioritas pelayanan kesehatan melalui kunjungan di beberapa Rumah Sakit umum Daerah (RSUD). Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soebandi mengalami peningkatan jumlah kunjungan, dimana jumlah kunjungan rawat inap sebanyak 12.028 orang tahun 2006 menjadi 13.866 orang pada tahun 2007, jumlah kunjungan rawat jalan dari 175.841 orang pada tahun 2006 meningkat menjadi 186.806 orang pada tahun 2007. Sedangkan rasio BOR (bed occupation rate) tahun 2007 adalah sebesar 64,75%, menurun dibandingkan dengan BOR tahun 2006 yang sebesar 67,11%. Penurunan ini akibat dari penambahan jumlah tempat tidur sebanyak 37 unit.
Kunjungan rawat jalan di RSUD Balung mengalami peningkatan dari 25.722 orang pada tahun 2006, menjadi 32.901 orang pada tahun 2007. Rasio BOR juga terjadi peningkatan dari 71,56% pada tahun 2006, menjadi 93% pada tahun 2007.
Sedangkan kunjungan rawat jalan di RSUD Kalisat telah mengalami peningkatan dari 7.907 orang pada tahun 2006, menjadi 10.392 orang pada tahun 2007. Rasio BOR terjadi penurunan di mana pada tahun 2006 sebesar 78% dan pada tahun 2007 turun menjadi 60%. Penurunan ini akibat dari penambahan jumlah tempat tidur sebanyak 20 unit.
Gambaran di atas menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya adalah Bidang Pertanian. Dalam rangka keberlanjutan dan kesinambungan sebagaimana amanat RPJMD bahwa bidang pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan. RKPD tahun 2007 menggariskan dan menegaskan bahwa pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan perluasan pasar produk pertanian, untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan daya beli petani.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian merupakan hal yang perlu untuk dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian sapta usaha tani secara utuh. Pada sub sektor Pertanian Tanaman Pangan, produktifitas komoditas pertanian tanaman pangan telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2005 produktivitas padi mencapai 52,04 kuintal/Ha, tahun 2006 meningkat menjadi 53,45 kuintal/Ha dan tahun 2007 meningkat menjadi 54,91 kuintal/Ha. Kedelai pada tahun 2005 mencapai 8,23 kuintal/Ha, tahun 2006 meningkat menjadi 11,53 kuintal/Ha, dan tahun 2007 menjadi 11,10 kuintal/Ha. Jagung pada tahun 2005 mencapai 53,31 kuintal/Ha, tahun 2006 meningkat menjadi 55,89 kuintal/Ha, dan tahun 2007 meningkat menjadi 56,88 kuintal/Ha.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Keberhasilan peningkatan produksi tanaman pangan juga diikuti dengan peningkatan produksi peternakan, perikanan dan perkebunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pertanian di masyarakat.
Pada Sub sektor Peternakan, populasi sapi potong mengalami peningkatan dari tahun 2005 sejumlah 182.398 ekor, pada tahun 2006 sejumlah 183.266 ekor, dan pada tahun 2007 meningkat 184.202 ekor. Populasi domba pada tahun 2005 sejumlah 63.424 ekor, tahun 2006 64.188 ekor, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 64.955 ekor. Populasi kambing pada tahun 2005 sejumlah 43.076 ekor, tahun 2006 sejumlah 43.593 ekor, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 44.116 ekor.
Sedangkan produksi hasil peternakan berupa daging juga mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2005 sebanyak 12,95 ribu ton, tahun 2006 menjadi 13,08 ribu ton, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 13,18 ribu ton. Begitu juga Produksi telor, pada tahun 2005 sebanyak 9,58 ribu ton, tahun 2006 sebanyak 9,68 ribu ton, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 9,77 ribu ton.
Dalam rangka menjaga ketersediaan populasi ternak, Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan program inseminasi buatan (IB) yang melibatkan masyarakat. Jumlah kebutuhan straw (mani beku) untuk kegiatan IB pada tahun 2005 sebanyak 45.897 dosis, pada tahun 2006 sebanyak 56.120 dosis, dan pada tahun 2007 sebanyak 62.150 dosis.
Pada Sub sektor Perikanan, produksi perikanan darat pada tahun 2005 sejumlah 211.254 kuintal, tahun 2006 sejumlah 290.183 kuintal, tahun 2007 mencapai 397.914 kuintal. Produksi perikanan laut pada tahun 2005 sejumlah 824.261 kuintal, tahun 2006 sebanyak 830.519 kuintal, dan pada tahun 2007 terjadi peningkatan produksi menjadi 836.825 kuintal.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Keberhasilan sektor perkebunan sebagai salah satu sub sektor bidang pertanian, tidak kalah pentingnya dengan sub sektor lainnya, karena Kabupaten Jember merupakan daerah potensi penghasil komoditas perkebunan. Pada sub sektor Perkebunan, produksi tembakau pada tahun 2006 sejumlah 139.621 kuintal, terdiri dari Na-oogst sejumlah 48.960 kuintal, Voor-oogst Kasturi sebesar 60.099 kuintal, Voor-oogst Rajang sebesar 16.226 dan tembakau White burley sebesar 14.335 kuintal, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 86.661 kuintal, yaitu Na-oogst sejumlah 45.000 kuintal, Voor-oogst Kasturi sebesar 25.448 kuintal, Voor-oogst Rajang sebesar 14.869 kuintal dan tembakau White burley sebesar 1.344 kuintal. Produksi kopi pada tahun 2005 sejumlah 19.768 kuintal, tahun 2006 16.628 kuintal, tahun 2007 mencapai 14.808 kuintal.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Guna menunjang keberhasilan pembangunan bidang pertanian tersebut, maka telah dilakukan berbagai kegiatan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan pertanian, diantaranya adalah perbaikan infrastruktur pertanian, sarana prasarana pertanian, peningkatan kemampuan tenaga penyuluh pertanian, pengembangan lumbung pangan, serta pengembangan pola kemitraan dan peningkatan kemampuan lembaga tani.
Infrastruktur pertanian merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Kondisi infrastruktur pada sub sektor pertanian tanaman pangan, sampai dengan 2007 berupa UPTD pertanian sebanyak 14 unit, perbenihan padi 1 unit, RMU (rice milling unit) 1 unit, kebun bibit jeruk bebas CVPD 1 unit. Sedangkan pada sub sektor perikanan berupa Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 2 unit, pada sub sektor peternakan berupa RPH 14 unit, Laboratorium kesehatan hewan tipe C sebanyak 1 unit sedangkan pada sub sektor perkebunan berupa kebun pembibitan tanaman hutan dan perkebunan sebanyak 2 unit.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Sarana prasarana pertanian merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2005 hand tractor tersedia sebanyak 58 unit, power thresher 129 unit, alat pengering gabah 5 unit. Pada tahun 2006 tersedia hand tractor sebanyak 105 unit, power thresher 158 unit, alat pengering gabah 9 unit. Pada tahun 2007 tersedia hand tractor sebanyak 115 unit, power thresher 162 unit, alat pengering gabah 13 unit.
Pada sub sektor Peternakan, ketersediaan sarana dan prasarana juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2005 tersedia kontainer depo IB sebanyak 2 unit dan kontainer operasional IB 60 unit. Pada tahun 2006 tersedia kontainer depo IB sebanyak 2 unit dan kontainer operasional IB 62 unit. Pada tahun 2007 tersedia kontainer depo IB sebanyak 2 unit dan kontainer operasional IB 82 unit.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pembangunan bidang pertanian tidak terlepas dari peran penyuluh, sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Upaya untuk meningkatkan kualitas penyuluh telah ditempuh melalui penyertaan program pendidikan dan pelatihan serta penyetaraan program Diploma (D3). Jumlah penyuluh pertanian tanaman pangan sampai dengan tahun 2007 sebanyak 110 orang berstatus PNS dan 53 orang tenaga kontrak. Dalam rangka menunjang tugas penyuluh, telah dilengkapi sarana yang berupa kendaraan operasional roda dua.
Penyuluh bidang peternakan sampai dengan tahun 2007 sebanyak 15 orang, terdiri atas 8 orang berpendidikan sarjana, 7 orang berpendidikan D3, juga dilengkapi sarana kendaraan operasional roda dua. Penyuluh perikanan sebanyak 10 orang, terdiri atas 5 orang berpendidikan sarjana, 3 orang berpendidikan D3, 2 orang berpendidikan SMA, dan dilengkapi kendaraan operasional roda dua. Sedangkan penyuluh bidang perkebunan sampai dengan tahun 2007 sebanyak 52 orang, terdiri atas 34 orang berpendidikan sarjana, 18 orang berpendidikan D3, juga dilengkapi sarana kendaraan operasional roda dua.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Pengembangan lumbung pangan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan. Perkembangan jumlah lumbung pangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah lumbung pangan sebanyak 8 buah, pada tahun 2006 menjadi 9 buah dan tahun 2007 meningkat menjadi 28 buah.
Upaya untuk meningkatkan produksi dan jaminan kepastian pasar produk pertanian, telah dilaksanakan pola kemitraan antara petani, pengusaha dan pabrikan. Kemitraan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2007 diantaranya adalah pembenihan jagung hibrida dengan PT Du Pont, pembenihan kacang panjang dengan PT East West, pembibitan jeruk bebas CVPD dengan Balai Hortikultura Tlekung-Malang, budidaya padi dengan pengusaha Rice Milling Unit (RMU), dan budidaya tembakau White Burley dengan PT Moris Tobaco.
Kelembagaan tani, hingga tahun 2007 terjadi peningkatan kemampuan kelompok tani. Hal ini tampak dari perkembangan kelas kelompok tani yaitu : kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama.
Pada tahun 2006 jumlah kelompok tani tersebut mengalami peningkatan kemampuan kelompok tani. Kelompok tani pemula menjadi 873 kelompok, kelompok tani lanjut menjadi 775 kelompok, kelompok tani madya menjadi 147 kelompok dan kelompok tani utama 13 kelompok. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah kelompok tani tersebut mengalami peningkatan kemampuan kelompok tani. Kelompok tani pemula menjadi 864 kelompok, kelompok tani lanjut menjadi 780 kelompok, kelompok tani madya menjadi 151 kelompok dan kelompok tani utama masih tetap 13 kelompok.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD tahun 2007, terdapat beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terkait dengan pembangunan di bidang Sarana Prasarana Perdesaan. Peningkatan infrastruktur perdesaan dilaksanakan melalui beberapa program yaitu program prasarana irigasi, perbaikan rumah layak huni, kelistrikan dan sarana prasarana jalan dan jembatan.
Pembangunan prasarana irigasi pada tahun 2007 dimaksudkan untuk mencapai target produksi 900.000 ton pada tahun 2009. Selama kurun waktu 2005–2007, pembangunan irigasi telah mengalami peningkatan baik dari sisi mutu maupun cakupan baku sawahnya. Pada tahun 2005 prasarana irigasi mencakup sawah seluas 77.019 ha, dan pada tahun 2006 bertambah menjadi seluas 78.966 ha, yang berarti terjadi peningkatan cakupan luas sawah sebesar 1.947 ha. Sedangkan pada tahun 2007 prasarana irigasi telah mampu mengairi sawah seluas 85.530 ha atau terjadi peningkatan cakupan luas sawah sebesar 6.564 ha dibanding tahun 2006.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelola air di tingkat petani, maka di Kabupaten Jember telah terbentuk Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (G-HIPPA) yang merupakan gabungan dari HIPPA Tunggal. Sampai dengan tahun 2007, jumlah G-HIPPA sebanyak 26 lembaga, dan jumlah HIPPA Tunggal sebanyak 243 kelompok. Organisasi ini berpotensi sebagai mitra pemerintahan desa dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
Salah satu G-HIPPA telah meraih prestasi, baik dalam kompetisi tingkat bakorwil maupun tingkat propinsi. G-HIPPA “Tirto Manunggal” Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah telah berhasil meraih Juara I tingkat Bakorwil III, dan Juara ke II di tingkat propinsi. Prestasi ini sebagai pemicu bagi G-HIPPA lainnya untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam perkuatan kelembagaan petani pemakai air.
Pada tahun 2007 juga telah dilaksanakan pembinaan dan evaluasi HIPPA di tingkat kabupaten. Dari 243 kelompok terdapat 3 nominasi kelompok yang pengelolaannya memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga nominasi kelompok tersebut adalah: nominasi I HIPPA “Tirto Yoso” Desa Paseban Kecamatan Kencong, nominasi II HIPPA “Tirto Noto” Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo, nominasi III HIPPA “Sari Murni” Desa Panduman Kecamatan Jelbuk.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya adalah bidang sarana dan prasarana perdesaan. Pengembangan energi kelistrikan ditempuh melalui kebijakan pengembangan listrik perdesaan dalam bentuk pembangunan jaringan listrik PLN, baik berupa Jaringan Tegangan Menengah (JTM) maupun Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Pengembangan Listrik Perdesaan Tahun 2005 telah dilaksanakan di 5 desa pada 3 kecamatan, Tahun 2006 dilaksanakan di 22 desa pada 12 kecamatan, dan pada Tahun 2007 dilaksanakan di 11 desa pada 8 kecamatan.
Dalam pelaksanaan pengembangan Listrik Perdesaan masih dijumpai beberapa kendala di antaranya faktor geografis, bentang jaringan terlalu panjang sehingga mengakibatkan kehilangan tegangan, dan perbandingan pembangunan jaringan dengan jumlah pelanggan terlalu sedikit sehingga kurang efisien. Menghadapi kendala tersebut maka pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Jember selain membangun Jaringan Listrik Perdesaan dari PLN juga mengembangkan pemanfaatan energi alternatif, khususnya bagi daerah yang belum terjangkau.
Program perbaikan rumah kurang layak huni, dapat saya sampaikan bahwa sampai tahun 2007 telah dilakukan perbaikan sebanyak 40.440 rumah, di mana pada tahun 2006 telah dilakukan perbaikan sebanyak 20.160 rumah dan pada tahun 2007 sebanyak 20.280 rumah. Sedangkan untuk tahun 2008 direncanakan perbaikan terhadap 10.000 rumah yang tersebar di semua kelurahan dan desa.
Berdasarkan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program perbaikan rumah kurang layak huni pada tahun 2006, maka pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Jember melibatkan elemen lain dan unsur masyarakat untuk turut berperan dalam program tersebut, antara lain TNI menangani 6.480 rumah pada 4 kecamatan, Kukindo menangani 1.660 rumah pada 7 kecamatan, PCNU Kencong menangani 1.380 rumah pada 5 kecamatan, Sarbumusi menangani 3.330 rumah pada 8 kecamatan, dan Karang Taruna menangani 3.410 rumah pada 7 kecamatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya juga masih terdapat persoalan yaitu keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan kendala musim hujan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Kondisi jaringan jalan dan jembatan telah mengalami peningkatan kualitas selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Kondisi jalan yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat telah diperbaiki sepanjang 327,73 km. Sedangkan dari jenis permukaan aspal, panjangnya bertambah 338,14 km, di mana pada tahun 2005 hanya sepanjang 1.222,16 km menjadi 1.560,30 km pada tahun 2007. Kondisi jembatan juga mengalami peningkatan kualitas, di mana pada tahun 2005 terdapat sejumlah 318 buah jembatan yang berada dalam kondisi baik, tahun 2006 meningkat menjadi 338 buah, tahun 2007 meningkat menjadi 349 buah.
Sejalan dengan meningkatnya sarana jalan tersebut, dan dalam rangka kenyamanan pengguna jalan, serta upaya untuk mengurangi angka kecelakaan, secara rutin dari tahun ke tahun telah dilaksanakan pengecatan marka jalan serta pemeliharaan traffic light dan rambu-rambu lalu lintas.
Dengan semakin meluasnya sarana prasarana jalan yang telah menembus ke pelosok-pelosok perdesaan, maka Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup telah memprogramkan penerangan jalan umum sejumlah 9.718 titik yang dilaksanakan secara kerjasama dengan pihak ke tiga dengan penyediaan anggaran tahun jamak mulai tahun 2007 hingga tahun 2009. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses ekonomi di perdesaan, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus untuk menekan angka kriminalitas.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dalam upaya kesinambungan dengan program-program prioritas lainnya, kebijakan pembangunan juga diarahkan pada upaya penciptaan lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan dan meringankan beban masyarakat, melalui berbagai program yang diperankan oleh Dinas Tenaga Kerja antara lain melalui Job Marker Fair (JMF) tahun 2007 yang mempertemukan antara pencari kerja dan kesempatan kerja dalam bursa kerja. Kegiatan ini melibatkan 50 perusahaan yang menyediakan 825 lowongan pekerjaan, dan 2.500 pencari kerja. Dari kegiatan ini, jumlah pencari kerja yang diterima bekerja sebanyak 750 orang, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 75 lowongan yang tidak terserap disebabkan karena tidak tersedianya pencari kerja yang memiliki spesifikasi keahlian sebagaimana kebutuhan perusahaan.
Sebagai wujud kepedulian kepada para pekerja, juga dilaksanakan gerakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jember, utamanya bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak dan menggunakan mesin-mesin yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan semangat ekonomi kerakyatan, capaian kinerja bidang-bidang prioritas, juga ditopang oleh kinerja bidang-bidang pendukung lainnya.
Program penumbuhan dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga diperankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), yaitu berupa penyediaan sarana umum ekonomi perdesaan melalui pembangunan pasar desa. Pada tahun 2006 telah dibangun 12 paket pasar desa di 9 desa, sedangkan pada tahun 2007 telah dibangun sebanyak 6 paket pasar desa di 6 desa.
Pasar ini dapat dijadikan tempat menampung komoditas hasil industri kecil dan industri nonformal masyarakat desa, yang merupakan kelompok binaan Disperindag. Jumlah industri nonformal di Kabupaten Jember, dari tahun 2006-2007 telah terjadi peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 21.215 industri nonformal, dan tahun 2007 meningkat menjadi 23.337 industri nonformal.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diperankan oleh Dishutbun melalui kegiatan pembibitan tanaman kehutanan di kebun bibit seluas 1 Ha hingga tersedia bibit sengon, bibit jati dan bibit mahoni, yang semuanya ini telah disalurkan kepada masyarakat di perdesaan.
Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat perdesaan terutama di kawasan lahan kritis, telah dilaksanakan rehabilitasi lahan milik rakyat melalui kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan) seluas 2.850 Ha pada tahun 2007, sedangkan tahun 2006 hanya 1.895 Ha. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah lahan kritis di Kabupaten Jember, di mana lahan kritis pada tahun 2007 seluas 17.657,8 Ha dan tahun 2006 seluas 20.507,8 Ha.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi yang memiliki prinsip anggota sekaligus sebagai pemilik dan pelanggan, sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rumah tangga miskin. Salah satu kegiatan unggulan di Kabupaten Jember adalah pembinaan melalui kegiatan PUM-RTM, yang merupakan rekayasa sosial ekonomi atau social economic engineering, yang dikembangkan agar pengusaha mikro Rumah Tangga Miskin dapat menciptakan pekerjaan sendiri, membantu dirinya sendiri, menentukan nasib sendiri dan mendorong dirinya sendiri untuk berkreasi.
Kegiatan ini terdapat 2 institusi yang dikembangkan yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) atau dikenal dengan istilah BANK GAKIN dan institusi sosial yang bernama Pokmas (kelompok masyarakat). Di Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2007 sudah terdapat 13 unit BANK GAKIN yang beranggotakan 2.337 orang yang mengelola dana sebesar Rp. 3,6 Miliar dengan tingkat pengembalian yang hampir sempurna, dan mampu mendongkrak pendapatan anggota hingga 60%.
Program penanggulangan kemiskinan lainnya yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin dengan memanfaatkan potensi lokal telah dilaksanakan program Jaring Pengaman Ekonomi dan Sosial (JPES) yang diluncurkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Sasaran program ini difokuskan untuk kelompok masyarakat miskin yang tersebar di 125 desa/kelurahan di Kabupaten Jember melalui pola padat karya. Kegiatan ini melibatkan 42.026 orang masyarakat miskin. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan serta rehabilitasi jalan, jembatan, saluran irigasi dan plengsengan.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Capaian pembangunan sebagaimana Saya sampaikan tersebut, tidak lepas dari peran seluruh unsur masyarakat termasuk Tim Penggerak PKK dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, dengan kekuatan pokja-pokjanya, sebagai penyambung program pemerintah hingga tingkat Dasa Wisma yang berada pada lingkungan Rukun Tetangga. Dalam kesempatan ini Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember termasuk kepada Tim Penggerak PKK yang telah mengukir nama baik dan telah mengharumkan Kabupaten Jember di tingkat propinsi maupun nasional, antara lain:
1. Pelaksana Terbaik II Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan di tingkat Propinsi;
2. Pelaksana Terbaik II Posyandu Teladan Propinsi Jawa Timur;
3. Bekerjasama dengan Bapenduk mendapatkan penghargaan juara nasional KB Perusahaan;
4. Juara Harapan dalam rangka evaluasi Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK tingkat Propinsi;
Selain itu, juga Saya sampaikan terima kasih kepada kader-kader PKK yang turut serta mensukseskan program PAUD sebagai penanganan anak usia emas; Posyandu sebagai upaya penanganan di bidang kesehatan ibu dan anak; lingkungan hidup, dan pembinaan mental masyarakat.
Saudara Pimpinan, Anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati,
Demikian yang dapat Saya sampaikan dalam Nota Pengantar LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007. Tentang laporan lebih rinci dari program dan kegiatan dari masing-masing urusan yang telah dilaksanakan, secara administrasi dapat dicermati dalam Buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2007.
Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya, dan diberi kekuatan lahir dan batin, segala dosa-dosa kita diampuni dan kita semua beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan.
Akhirul kalam, Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jember, Mei 2008
BUPATI JEMBER
MZA DJALAL
2,5 ton Pupuk Kembali diamankan Polres Jember
Jember – Dalam seminggu ini tim Resmob Polres Jember berhasil mengamankan puluhan ton pupuk bersubsidi yang diduga diperjualbelikan secara illegal. Hari ini Sabtu (17/5/2008) tim Resmob kembali mengamankan sekitar 2, 5 ton pupuk bersubsidi jenis Urea dan SP-36.
Menurut Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, dalam penangkapan tersebut seorang tersangka yang diduga kuat sebagai pemilik pupuk illegal tersebut, berhasil diamankan bersama barang bukti.
Tersangka, Abdul Rosidi, warga jalan Ahmad yani, Sukowono, langsung dijebloskan ke dalam tahanan di Mapolres Jember. “Tersangka diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan supaya tidak bias menghilangkan barang bukti,” tuturnya.
Tersangka nantinya akan dijerat dengan UU nomor 07 tahun 2001 tentang tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman lebih dri 5 tahun penjara. “Apalagi pupuk sekarang ini sedang langka dan jadi barang dibawah pengawasan pemerintah, ini menjadi atensi kami,” imbuhnya. (RI-1)
PJU Dikebut, Agustus Harus Nyala
Jember – Mega proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menghabiskan anggaran Rp 85 milliar, ditargetkan awal Agustus harus sudah menyala. Hal ini disampaikan oleh Kepala DKLH Pemkab Jember, CH. Havid Setyadi, Sabtu (17/5/2008) kepada wartawan.
Menurutnya sebenarnya tidak ada target harus nyala, tetapi diupayakan selesai dan sudah nyala. Sekaligus menyambut Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). “Nggak ada yang nargetkan, tetapi kita upayakan harus sudah selesai dan menyala,” ujarnya.
Menurut Havid kalau bulan agustus sudah menyala maka akan semakin semarak BBJ tahun 2008. karena sampai saat ini pemasangan tiang dan lampu sudah hamper selesai di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran pemasangan PJU. “Apalagi di jalan-jalan protocol semua sudah selesai, jadi kami optimis bias cepat selesai,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala PLN Jember, Bambang Setyadi, mengaku belum tahu ada target bulan Agustus harus nyala. Karena hingga saat ini menurut Bambang Pemkab Jember belum melayangkan surat kepada PLN kapan PJU akan dinyalakan. “Saya nggak tahu kalau Agustus harus nyala, coba nanti kita koordinasikan terlebih dahulu,” tuturnya.
Bambang juga tidak menegaskan apakah PLN sanggup memenuhi kebutuhan eneergi listrik yang diperlukan oleh PJU Jember. Namun pada prinsipnya PLN tidak lagi menolak program PJU. “Ya nanti kita lihat saja, jangan terlalu dipersoalkan sekarang, insyaallah tidak ada masalah,” imbuhnya. (RI-1)
DPRD Pati Study Komperatif Di Jember
Jember - Keberhasilan yang dimiliki Badan Kredit Desa ( BKD ) Jember memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat mudah tertib dan gampang ternyata sampai ditelinga anggota dewan Pati. Sehingga kemarin (15/5) DPRD Kabupaten Pati melakukan studi bandingnya ke Jember.
Tidak hanya itu menurut Ketua Robongan Purnomo,Spd bank yang memberikan pinjaman yang mudah bunga murah tapi juga mendidik pada masyrakat untuk tanggung jawabnya. “Untuk menghidari rentenir itu yang membuat kami kesini untuk mencari tahu,”ungkapnya.
Lebih lanjut Purnomo atas diterimanya sebagai tamu ke Jember pihaknya berterima kasih. “Rombongan kami dari Kabupaten Pati kurang lebih ada 18 anggota termasuk dari BKD,”ujarnya.
Masih menurut Purnomo kedatangan pihaknya ke Jember ingin lebih jauh melihat perkembangan BKD yang ada di Jember. “Kami hadiri di sini untuk melihat dan belajar keberhasilan BKD di Jember ini nanti dan hasil Study komperatif ini nanti akan kita manfaatkan,”cetusnya.
Selebihnya kedatangan rombongan ini juga akan melihat secara adminstrasi bagaimana menangani kendala dan maslah yang terjadi. “Bagaimana kendala yang ada mencarikan solusi sehingga jember sudah berhasil seperti ini dan sekaligus untuk menambah ilmu penggelolaan BKD,”tandas Purnomo.
Rombongan yang di terima oleh Bupati Jember yang diwakilkan kepada Asisten II Ekonomi dan Pembangunan. “Pemkab Jember mampu menggelola badan kredit desa (BKD) yang sangat bermanfaat dan di rasakan oleh masyarakat Jember pada umumnya,”tandas Edy B.Susilo.
Dikarenakan Bupati Jember bersamaan dengan kegiatan paripurna membahas LKPJ Bupati tahun 2007 tetap Asisten II melayani layaknya tuan rumah. “Dengan menyiapkan dan melihat dialog interatif langsung ke BKD desa Wirowongso mengatasi kredit yang macet,”pungkas Edy.
Edy B.Susilo juga menjelaskan kunjungannya dari tamu dari Pati merupakan keberhasilan BKD Jember. “Kunjungan kerja DPRD Pati ke Jember merupakan salah satu bentuk keberhasilan BKD Jember, meski secara stuktural Badan kredit desa ( BKD ) tidak terkait langsung dengan Pemkab Jember namun berkewajiban memantau perkembangannya,”kilahnya. (Info/jok)
Dispendik Akan Adakan BOS Daerah
Jember - Keputusan pemerintah bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dihentikan membuat Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Jember, Drs. Achmad Sudiono memutar otak untuk mencarikan solusi. Dan kabar terakhir, Achmad hendak mengadakan BOS daerah.
"Kalau memang berhenti betul dan tidak ada lagi uangnya maka akan kita upayakan ada BOS Daerah," ujarnya Kamis, (15/5/2008) Karena menurut Achmad sekolah saat ini sangat memerlukan dana BOS. Dengan dana BOS sekolah bisa berkembang dan meringankan beban orang tua murid.
Orang tua murid tidak selalu dibebani oleh pungutan pendidikan sehingga banyak siswa yang sekolah dan mengurangi angka DO. "Kabarnya untuk BOS bulan Juli, Agustus, September, hanya ada sekitar 33 % saja, sementara bulan oktober Nopember dan Desember sama sekali tidak ada dana BOS," tuturnya.
Upaya lain menurut Achmad yakni tetap melakukan loby ke pemerintah pusat agar dana BOS tetap ada. "Meskipun namanya ganti tidak apa-apa, yang penting dananya tetap ada, atau kalau tidak BOS reguler tetap ada untuk BOS buku tidak ada nggak apa-apa," imbuhnya. (RI-1)
Kabakesbang Minta Masyarakat Abaikan Teror SMS
Jember – Maraknya sms bernada terror atau biasa disebut oleh warga Jember sebagai telpon santet akhir-akhir ini cukup meresahkan warga. Untuk itu, Kepala Bakesbang dan Linmas Pemkab Jember, Drs. H. Sudjak Hidayat, menghimbau masyarakat untuk mengabaikan sms atau telpon semacam itu.
“Itu semua hanya terror yang tidak jelas, dan yakinlah bahwa tidak akan berakibat pada kehidupan kita, sehingga harus diabaikan dan jangan ditanggapi supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan,” tegasnya menanggapi maraknya terror via handphone, Kamis (15/5/2008).
Sudjak menegaskan sampai saat ini belum ada bukti bahwa orang penerima sms atau telpon santet tersebut akan mengalami malapetaka. Yang ada hanya factor kebetulan saja, apabila ada orang sakit setelah menerima telpon atau sms.
“Banyak yang terima sms atau telpon terror tersebut ada yang katanya dari pocong, atau sinar merah sebagai santet dan lain sebagainya, tetapi tidak ada apa-apa, jadi yang sakit itu hanya kebetulan saja, karena memang mempunyai sakit sebelumnya,” tutur Sudjak.
Pihaknya mencontohkan orang yang semula menderita sakit jantung, akhirnya jatuh sakit karena menerima telpon yang isinya suara pocong. Sebaiknya kalau telpon itu tidak dikenal atau mencurigakan jangan diterima. Dan kalau terlan jur diterima maka langsung dimatikan saja supaya tidak terbawa suasana yang menakutkan tersebut. (Heru Nugroho/Her)
Calon Kades Mangaran Tagih Janji Pemkab
Jember – Sejumlah calon Kepala Desa Mangaran kecamatan Ajung menagih janji Pemkab Jember untuk segera menggelar Pilkades. Karena sudah sekitar setahun ini Pilkades Mangaran terkatung-katung karena dibatalkan oleh Bupati Jember, MZA Djalal.
Salah satu calon Kades Mangaran, M. Ali, meminta kejelasan kepada Kabag Pemdes Pemkab Jember, Drs. Soebandi. Karena menurut Ali hingga saat ini jadwal Pilkades Mangaran belum pasti kapan akan digelar. “Semua saling lempar tanggungjawab, Panitia Pilkades, Camat, Pemdes dan Bupati tidak ada kejelasan alasan yang tegas secara tertulis dimana letak kekurangan calon sehingga jadwal digagalkan,” ujarnya Kamis (15/5/2008).
Karena alas an yang mengatakan bahwa salah satu calon, Sahlan, yang juga mantan Kades tidak mempunyai ijasah SMP hanya alas an lisan saja. Pemkab tidak pernah secara tegas menyatakan alas an tersebut dalam bentuk tertulis. “Kalau tertulis khan enak, ketemu siapa yang salah, apakah tim verifikasi, panitia atau siapa, jangan simpang siur seperti sekarang ini,” tegasnya.
Terkatung-katungnya pilkades di Mangaran Ajung membuat suasana desa tidak kondusif karena tidak ada pemimpin definitive. Calon kades yang terdiri dari 4 orang juga merasa dirugikan karena biaya yang sudah dikeluarkan cukup banyak. “Bupati Jember juga harus jelas, menetapkan jadwal jangan hanya bias menggagalkan, ini membuat suasana tidak kondusif dan masyarakat resah,” imbuh Ketua Panitia Pilkades, Tohandi.
Sementara itu, Kabag pemdes Jember, Soebandi, menegaskan bahwa pihaknya sudah berkirim surat secara resmi kepada Camat Ajung terkait dengan Pilkades Mangaran. “Dalam surat tersebut sudah kita tegaskan bahwa Pilkades tidak bias digelar karena salah satu calon, Sahlan diduga kuat ijasahnya palsu, jadi panitia harus mencoret calon tersebut,” jelasnya.
Sayangnya pernyataan Soebandi tersebut hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Camat Ajung maupun panitia Pilkades. Menurut Ketua Panitia Pilkades, Tohandi surat tersebut belum ada kejelasannya, karena panitia belum menerima. Sehingga panitia tidak berani megambil langkah apa-apa. (Heru Nugroho/Her)
Forum Media Jember Desak Polres Serius
Jember – Bentrok antara wartawan Optimis, David Handoko Seto dan Asisten III Pemkab Jember, Gatot Harsono, ternyata terus berbuntut. Selain kasus tersebut terus disidik di Polres Jember. Hari ini, Rabu (14/05/2008) aksi solidaritas muncul dari Forum Media Jember Bersatu (FMJB).
Sejumlah anggota FMJB yang dikoordinatori Gangsar Widodo, mendesak Polres Jember untuk serius tangani kasus pelecehan profesi jurnalistik tersebut. “Kami tidak menghendaki kasus ini dihentikan, kami sedang siapkan pendampingan kepada David, puluhan pengacara kita siapkan untuk dampingi David hingga ke pengadilan,” tegasnya usai bertemu dengan Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Drs. Agus Slameto.
Menurut Gangsar sebenarnya David tidak termasuk anggota FMJB, namun sebagai wartawan David merupakan satu korps yang layak mendapat pembelaan advokasi. “Apalagi David secara resmi sudah berkirim surat kepada kami untuk mendapat perlindungan dan advokasi, ini peran kami sebagai organisasi, karena organisasi lain selama ini tidak berperan,” imbuhnya.
Tujuan FMJB sendiri juga ingin memberika pelajaran kepada pejabat untuk tidak sewenang-wenang enggunakan kekuatan dan jabatannya. Apalagi dengan tindak kekerasan fisik di depan umum. “Kemarin itu didepan semua pejabat di Jember, masak arogan gitu, di foto saja nggak mau,” imbuh Suhaemik anggota FMJB lain.
Dukungan kepada David juga muncul dari sejumlah tokoh masyarakat dan ulama. Seperti KH. Syaiful Ridjal, dari Ponpes Asri Talangsari, Ketua IBW, Sudarsono, Ketua Sakera, HM Maryatmo, dan puluhan LSM lain yang aktif mengkritisi Pemkab Jember.
Sementara itu Kasat Reskrim Polres Jember, AKP. Kholilurahman, menegaskan bahwa pihaknya tetap menindaklanjuti laporan kedua belah pihak. Dan tidak ada niatan untuk menghentikan kasus tersebut. “Nggak ada upaya berhenti itu, semua jalan terus,” tuturnya.
Di sisi lain Kepala Kantor Infokom yang baru dua hari menjabat, Drs. Agus Slameto, menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak seharusnya dibesar-besarkan apalagi berbuntut panjang. “Kami minta maaf atas insiden tersebut, itu saya pikir karena emosi sesaat saja yang tidak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya. Apalagi menurut Agus, wartawan dan birokrat itu adalah mitra sekaligus sahabat. (RI-1)
Seribu Guru PAUD Dapat Insentif 50 ribuan
Jember – Akhirnya seribu guru PAUD di Jember bulan ini mendapatkan rapelan insentif Rp. 50 ribu perbulannya dari Pemkab Jember. Insentif Rp. 50 ribuan tersebut sudah ditunggu-tunggu guru PAUD sejak beberapa bulan ini. Kasie PLS Dinas Pendidikan Jember, Drs. Sudiyono, menegaskan bahwa anggaran sudah mulai bisa dicairkan dan guru-guru bisa mendapat rapelan.
“Sementara baru terima 50 ribuan, karena dananya kurang, sebelumnya kami usulkan masing-masing terima Rp. 150 ribuan, tetapi jumlah guru terlalu banyak sehingga dibagi rata Rp. 50 ribuan per bulannya,” ujarnya. Sudiyono berpesan kepada guru PAUD untuk memanfaatkan terlebih dahulu insentif tersebut sambil menunggu perjuangan Dinas Pendidikan untuk menaikkan insentif.
“Sabar dulu, kami terus berusaha meningkatkan insentif teman-teman guru,” imbuhnya. Sementara itu salah satu pengurus himpunan guru PAUD, Riska S, menegaskan dari seribu guru tersebut masih belum menyenth semua guru PAUD yang ada di Jember.
Kira-kira ada sekitar 300-an guru PAUD yang belum mendapat insentif tersebut. Namun data tersebut sudah masuk ke Dinas Pendidikan Jember. Guru-guru tinggal menunggu pengajuannya saja. “Semoga saja bisa bersamaan dengan yang seribu ini, karena nasib mereka juga sama dengan kami, sangat menunggu insentif tersebut untuk sedikit meringankan beban,” tuturnya. (RI-1)
Lagi, Polres Amankan 25 ton Pupuk Ilegal
Jember – Setelah berhasil mengamankan 2 ton pupuk bersubsidi jenis urea dari Lumajang, hari ini, Rabu (14/5/2008) Polres Jember kembali mengamankan 25 ton pupuk urea bersubsidi yang diduga kuat ilegal.
Kasat Reskrim Polres Jember, AKP. Kholilurahman, menyatakan bahwa barang bukti sebanyak 25 ton pupuk ilegal tersebut berasal dari toko Sumber Maju milik Agus Santoso warga Kalisat.
“Diduga kuat pupuk tersebut ilegal, karena sampai sore ini tersangka belum bisa menunjukkan bukti bahwa pupuk itu dibeli dari distributor,” ujarnya. Diduga kuat pupuk itu ditimbun setelah dibeli dari sejumlah petani di Jember dan nantinya akan dijual dengan harga diatas eceran.
Kasat Reskrim menegaskan untuk kasus pupuk tersebut akan dijerat dengan UU darurat nomor 07 tahun 1955. karena pupuk merupakan barang dalam pengawasan. Sementara itu Kadisperta Pemkab Jember, Ir. Harry Widjayadi menegaskan dukungannya kepada Polres Jember.
Menurutnya penegakan hukum untuk kasus pupuk diperlukan agar petani tidak kesulitan pupuk. “Kalau dibiarkan maka petani menjadi korban terus menerus, jadi harus terus diusut tuntas kasus-kasus pupuk ilegal tersebut,” imbuhnya. Pihaknya siap membantu data penyebaran pupuk legal kepada Polres. (RI-1)
Reuni Kagama Urung Dihadiri Pakdhe
Jember - Puncak acara reuni atau temu kangen keluarga besar Kagama (Alumni Universitas Gajah Mada) Yogyakarta di Kebun Banjarsari, Rambipuji Jember hari ini, Minggu (11/5/2008) akhirnya urung dihadiri salah satu calon Gubernur Jatim, Pak Dhe (DR. Soekarwo). Padahal sebelum acara dimulai kasak kusuk akan kedatangan Pak Dhe sudah menyebar dan dibicarakan oleh panitia, namun akhirnya hingga acara berakhir Sekdaprov tersebut tidak juga hadir.
Manajer Wilayah I PTPN XII sekaligus panitia acara, Abdul Holik, membenarkan rencana kedatangan Pak Dhe tersebut. Namun akhirnya urung karena Pak Dhe mempunyai kesibukan lain yang tidak bias ditinggalkan. “TAdi informasinya masih ada acara yang tidak bias ditinggalkan, jadi tidak hadir, namun bagi panitia reuni ini lebih baik supaya tidak ada prasangka apa-apa kepada panitia, karena pencalonan Pak Karwo,” ujarnya.
Sehingga ketidakhadiran Pak Dhe dalam acara KAgama, menurut Holik tidak mempengaruhi acara tersebut. Bahkan rangkaian acara yang dimulai dengan sejumlah bhakti social dan olahraga beberapa waktu lalu hingga puncak acara berjalan lancar dan meriah. “Pak Dhe hanya ikut tournament golf saja, tetapi semua acara berjalan meriah meski tidak ada beliau,” ujarnya.
Dalam reuni kali ini, Kagama juga melakukan pelantikan Pengurus Cabang Jember dan Pengurus Wilayah Jatim yang baru. Sejumlah pejabat teras PTPN XII nampak hadir seperti Direktur Utamanya, Ir, Bagas Angkasa dan sejumlah ispektur serta manajer yang alumni UGM. Selain itu hadir juga PR III UGM, Prof DR. Toni Atyanto Dhahoro, mantan Walikota Surabaya, Tri Marjono dan lainnya. (RI-1)
Suko Pesimis Calon Independent Menang
Jember – Suko Widodo, pensehat spiritual Republik BBM di acara salah satu televise swasta yang juga dicalonkan sebagai calon Gubernur Jatim non partai, mengeluarkan statement yang mengejutkan. Menurut Suko, dirinya tidak optimis kalau calon independent bakal menang di Pilgub Jatim mendatang.
Suko yang ditemui dalam acara reuni keluarga alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) di Kebun Banjarsari, Rambipuji Jember, Minggu (11/5/2008) menyatakan bahwa seumpama dirinya maju betul dalam Pilgub mendatang sesuai dengan dukungan yang diberikan kepadanya, belum tentu bias meraih kemenangan.
“Meskipun sampai saat ini masih ada sekitar 60 % suara yang tidak punya pilihan diantaranya calon-calon dari partai, bukan beratrti calon independent bakal langsung bias menang,” ujarnya. Karena proses demokrasi di Indonesia menurutnya masih belum berkualitas.
Sehingga yang bakal menang adalah calon-calon yang dekat dengan media serta punya popularitas saja. “Masyarakat itu tidak tahu siapa yang akan dipilih dan komitmen apa yang akan direalisir oleh calonnya, yang ada di benak masyarakat hanya satu berkewajiban mencoblos itu saja, meski tidak tahu siapa yang dicoblos,” jelasnya.
Masyarakat belum sadar betul siapa yang dicalonkan dan akan bermanfaat apa bagi masyarakat. Untuk itu hingga saat ini mayoritas pemenang Pilkada adalah orang-orang yang dekat dengan media dan yang bias meraih simpati massa dengan popularitasnya bukan programnya.
“Calon independent sendiri bukan solusi, karena dari sisi apapun akan kalah perhitungan dengan yang berangkat dari partai, pencalonan saya itu hanya ingin mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas saja, dan ada alternative lain,” tuturnya. Suko tetap pesimis akan meraih kemenangan, meskipun dirinya didukung banyak kalangan, bahkan terakhir dari tim Republik BBM. (RI-1)
Ketidakpastian Yang Berkelanjutan
Oleh
(D. Heru Nugroho)
“..........kepastian yang hakiki adalah ketidakpastian itu sendiri. Paling tidak di Indonesia ini, yang pasti selain mati, ialah ketidakpastian. Kita sudah kenyang setiap hari menghadapi ketidakpastian. Karena semuanya serba tidak pasti, makanya hanya ketidakpastianlah yang pasti.
..........walhasil sudah tertanam dalam-dalam di benak masyarakat kita. Jika kita kita membayar pajak, pastikah uang pajak itu berguna bagi rakyat? Tidak pasti! Jika kita menyeberang jalan di zebra cross, pastikah kita tidak ditabrak? Tidak pasti! Kalau kita saat ini menabung, pastikah kelak tabungan kita turun nilainya? (lagi-lagi) Tidak pasti! Jika kita jujur dan bekerja keras, bisakah dipastikan kita akan sukses? Jawabnya : Ada salam dari sukses. Nah, jika kita korupsi, bisakah dipastikan kita dipenjara? Wah, silahkan Anda kira-kira jawabannya sendiri!
Ketidakpastian mungkin cukup ada gunanya buat sebuah proses kreatif. .......... Celakanya keterangan inilah yang barangkali dipakai Soeharto untuk berproses kreatif membangun hukum. Sudah pasti hukumnya jadi nyentrik bentuknya, karena prosesnya tidak benar.
Masalahnya, membangun hukum tidak bisa dengan proses kreatif penciptaan, karena hukum itu aturan mutlak, dan menuntut presisi dan kepastian yang tinggi. Jika tidak begitu, maka mencuri itu bukan kriminal, tapi malahan bisa jadi bernilai survival. Karena toh, si pencuri itu mencuri guna menghidupi 18 anaknya yang masih kecil-kecil. Melanggar lampu merah lalu lintas itu bukan pelanggaran! Karena aturan orangtua saja sering tidak kita patuhi, masa harus patuh sama (sekedar) lampu, yang kebetula berwarna merah?
Kondisi ini lebih diperburuk lagi dengan paradigma berpikir aparat peradilan kita, yang serba formal, tanpa memperhitungkan kepastian-kepastian yang ada pada pemahaman tentang apa itu citarasa keadilan (justice). Genaplah, kalau ada sebagian orang menyatakan bahwa peradilan kita ini mirip dengan lagu Tu Wa Ga Pat yang dinyanyikan kelompok komedian Project Pop. Lucu abis!!!
Kepastian hukum pun akhirnya sekadar wacana. .........” (Republik Funky, Asal Usul Harry Roesli, 2005. 16-19).
Sayangnya musisi kawakan yang kritis itu sudah berpulang ke Tuhan YME pada akhir 2004 silam, seandainya Beliau saat ini masih diberi kekuatan untuk mengkritisi pemerintahan pasca era reformasi, maka saya yakin tulisan-tulisannya akan lebih pedas. Karena, ungkapan hati seorang Harry Roesli pada waktu melihat ketidakpastian selama era Orde Baru tersebut sebenarnya tidak seberapa ketika dibandingkan dengan pasca reformasi. Ya, ketidakpastian yang berkelanjutan!
Hukum All Size. Hukum yang harusnya pasti, dibuat menjadi sesuatu yang interpretatif, tergantung kepentingan apa, siapa, yang bagaimana, yang ingin di “hukum”kan. Dan tragisnya lagi hukum All Size ini diberlakukan dimana-mana, dimanapun ada upaya “penegakan” hukum. Banyak contoh proses hukum yang menerapkan sistem diatas, kalaupun disebutkan satu persatu saya yakin halaman ini tidak akan cukup.
Salah satunya dan masih lekat di benak saya yakni kasus dugaan korupsi Kasda dan Bantuan Hukum Pemkab Jember. Ketika proses hukum mulai berjalan pada awal 2007 lalu (setelah tidur sejak 2005), sempat terbersit di pikiran saya, bahwa hukum mulai ditegakkan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih, bahkan saya hendak bicara bahwa kali ini bukan hukum All Size yang tidak pasti ukurannya, atau bahkan bukan karena dasar pesanan / order dari siapa dan untuk siapa di “hukum”kan.
Namun saya bersyukur, karena kalimat tersebut belum sempat saya ucapkan. Setelah proses hukum saya ikuti secara runtut dan detail sebagai seorang wartawan yang melakukan tugas peliputan, akhirnya saya yakin bahwa kalimat yang hendak saya ucapkan tersebut tidak perlu diucapkan. Kalaupun saya ucapkan pasti akan ditertawakan!! Khususnya oleh warga binaan di seluruh Lapas se-Indonesia.
Bagaimana tidak, ketika seorang tersangka ditahan hanya karena “desakan” setelah sekian lama menjadi ATM “badut-badut hukum”. Bagaimana juga ketika seorang tersangka yang lain tidak ditahan karena tidak ada yang “mendesak” untuk ditahan. Bagaimana ketika seorang terdakwa di vonis tinggi karena “desakan”, dan bagaimana ketika terdakwa lainnya divonis ringan karena luput dari “desakan”.
Atau bagaimana ketika tersangka, pelaku utama sama sekali tidak menjalani proses hukum karena lolos dari “desakan”. Padahal dalam satu perkara yang sama, aparat penegak hukumnya juga sama, lokasinya juga sama dan kebetulan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan jangan lupa juga, bahwa masih dalam Berkas Acara Pidana (BAP) yang sama!
Alhasil, lagi-lagi masyarakat dibikin senang gembira dengan penegakan hukum model ini. Bagaimana tidak, masyarakat tidak lagi perlu repot-repot berpikir dan melihat hukum itu suatu hal yang pasti dan serius, karena hukum adalah hiburan, lelucon yang dimainkan oleh “badut-badut hukum” dengan berbagai ragam uniform.
Dan saya yakin akan lebih lucu lagi kalau “badut-badut hukum” ini bermain peran komedian pada Extravaganza menggantikan Tora cs, atau paling tepat menjadi bintang tamu di acara Empat Mata bersama Tukul. Jadi ketika ada penonton bertanya atau berseloroh “hukum kok tidak pasti, seharusnya kan pasti, kenapa tidak pasti?”, saya yakin akan dijawab oleh penonton yang lain juga, dengan 3 kata. “Dasar katro’, ndeso!!”
Kalaupun kebanyakan orang bangga akan ketidakpastian, enjoy dengan hukum yang tidak pasti, maka saya masih yakin ada orang yang bangga akan kepastian, enjoy dengan kepastian, meskipun perlu kesabaran yang tinggi. Ya tentu saja mereka yang mempunyai golongan darah W(aras).
Karena memang selayaknya hukum itu harus pasti, hukum adalah kaidah legal formal seperti yang terbaca dalam pasal-pasal atau diktum-diktum suatu peraturan. Hukum juga selayaknya sesuai dengan cita rasa keadilan (justice), supaya ada kepastian yang berkelanjutan, bukan ketidakpastian yang berkelanjutan!!!
Asisten III dan Wartawan Optimis Adu Fisik
Jember - Usai sertijab Dandim 0824 Jember siang ini, Selasa (13/5/2008), di alun-alun Jember teerjadi insiden memalukan antara wartawan Optimis, Koran mingguan asal Kediri, David Handoko Seto dengan Asisten III Pemkab Jember, Gatot HArsono.
Adu fisik dan adu mulut tersebut bermula dari, David yang mengambil foto diri Gatot. Gatot yang merasa tersinggung karena David tidak ijin terlebih dahulu, langsung mendorong David hingga hampir jatuh. Dan akibat dorongan tersebut, menurut David alat perekamnya (MP4) pecah.
"Saya kaget tiba-tiba didorong dan hampri jatuh, perekam saya juga jatuh dan pecah, habis itu say reflek dorong ganti dia, tetapi karena badannya besar saya kalah," jelasnya. Aksi saling dorong yang semula dianggap gurauan oleh pejabat lain, sempat membuat kaget karena ternyata sungguhan.
Saksi mata, Kadispendik Jember, H. Achmad Sudiono, yang berusaha melerai menyatakan bahwa seharusnya kejadian tersebut bisa dihindarkan dan tidak usah diperbesar. Namun ternyata kedua belah pihak tidak bisa menahan diri sehingga terjadi baku dorong dan adu mulut.
Usai dilerai oleh sejumlah pejabat teras Pemkab Jember, ternyata Gatot tidak terima. Begitu David menuju ke halamn parkir Pemkab Jember, gatot masih mengejar dan menantang David. "Tetapi saya tidak tanggapi karena saya anggap dia gila, masak pejabat kok kayak gitu, difoto saja marah, kalau punya masalah keluarga jangan dibawa kerja hingga kena imbasnya saya," tegasnya.
Karena sama-sama merasa tersinggung, maka siang tadi kedua belah pihak akhirnya saling lapor ke Mapolres Jember. (RI-1)
Tersinggung, Asisten III dan Wartawan Optimis Saling Lapor
Jember - KArena merasa tersinggung, ASisten III Pemkab Jember, Drs. Gatot Harsono dan salah satu wartawan mingguan asal Kediri, Optimis, David Handoko Seto (32) siang ini Selasa, (13/05/2008) saling lapor di Mapolres Jember. Pelaporan dimulai oleh Gatot usai bersitegang dengan David di alun-alun Pemkab Jember.
Setelah beberapa jam kemudian David melaporkan Gatot ke Polres Jember dengan tuduhan Gatot telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, perusakan dan menghalang-halangi tugas jurnalistik. Usai melapor kedua belah pihak langsung disidik oleh anggota Satreskrim Polres Jember.
Gatot diperiksa di ruang penyidik yang dikomandani Aiptu, Budiyono dan David diperiksa di ruang penyidik lain. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, menegaskan pihaknya sedang melakukan proses penyidikan untuk laporan kedua belah pihak. "Hasilnya belum bisa diektahui yang penting keduanya sudah kita tindaklanjuti," ujarnya.
Sementara itu David menyatakan bahwa pihaknya merasa dihalang-halangi dalam tugas jurnalistiknya, karena sewaktu akan mengambil foto diri Asisten III tiba-tiba diserang dengan dorongan tangan hingga alat perekamnya jatuh dan pecah.
Sedangkan Gatot mengaku David telah berbuat tidak menyenangkan dengan mengambil foto dirinya tanpa ijin. "Dia ngambil foto saya tanpa ijin, padahal saya tidak bersedia diambil foto, terus buat apa saya difoto-foto," tukasnya. (RI-1)
Polres Jember Amankan 2 ton Pupuk Lumajang
Jember - Polres Jember kembali berhasil mengamankan 2 ton pupuk urea bersubsidi yang dijual dari luar Jember (Lumajang). Setelah sehari sebelumnya juga mengamankan sekitar 2 ton pupuk urea yang dijual ke Banyuwangi.
Barang bukti berupa pupuk urea 2 ton bersama Suzuki Carry Pick Up warna biru nopol N 7162 VQ, berhasil diamankan tim Resmob Polres Jember saat melintas di jalan Kraton Kencong usai dibeli dari sejumlah kios di Lumajang, bersama dua orang tersangka warga Lumajang.
"Kami amankan barang bukti bersama tersangka warga Jember, Muslimin (49) dan Suyanto (43), mereka tertangkap basah sedang membawa pupuk yang dibeli di beberapa kios pupuk di Lumajang," ujar Kanit Resmob Polres Jember, Ipda Wahyu Sulistiono mendampingi Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, Selasa (13/5/2008) di mapolres Jember.
Kedua tersangka beralamat di desa Kedunglangkap, Kraton kecamatan Kencong Jember. Sementara pupuk dibeli dari beberapa kios di Senduro, Lumajang. "Ini melanggar UUnomor 07 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, karena pupuk merupakan barang dalam pengawasan," ujarnya.
Sementara itu, tersangka, Muslimin, mengaku sedang kebingungan karena sawahnya belum bisa dipupuk. "Saya selalu tidak kebagian pupuk mas di Jember, maka saya beli dari Lumajang, ternyata juga salah, jadi petani ini suruh gimana, padi saya bisa-bisa gagal panen," ujarnya menyesali kejadian yang menimpa dirinya. (RI-1)
Langka, Pertama Kali PNS 20 Tahun TAk terima GAji
Jember – Seorang PNS yang saat ini sudah memasuki usia pensiun, Maskun (60), selama 20 tahun tidak pernah menerima gaji dan tidak boleh bekerja di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember. Larangan tidak boleh bekerja tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada Maskun pada September 1988 oleh Kadinkes waktu itu, dr. Widharto.
Berulangkali MAskun berjuang mempertanyakan nasibnya, namun hingga menginjak tahun ke-20 ini perjuangan juga tak kunjung menuai hasil. Ironisnya hingga hari ini pihaknya tidak pernah menerima gaji, dan juga tidak pernah menerima surat pemberhentian secara tertulis.
Status kepegawaianyapun ternyata masih terdaftar secara aktif di BKN Pusat dengan NIP 140126349. Bahkan ketika BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jember mengajukan surat ke tujuhnya kepada BKN Pusat Up. Direktur Kepangkatan dan Mutasi pada Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun pada tanggal 23 Oktober 2007, BKN tetap meminta lampiran surat penghentian pembayaran gaji untuk Maskun.
Dan ternyata Dinkes maupun BKD Jember tetap saja tidak bias menunjukkan surat pemberhentian pembayaran gaji atau pemberhentian Maskun sebagai PNS. “Ini khan berarti saya selama 20 tahun ini masih terima gaji, karena BKN sendiri belum tahu kalau saya tidak terima gaji, dan BKN Pusat menanyakan itu kepada Pemkab Jember, kemana gaji saya,” keluhnya usai demo solo di halaman Dinkes Jember, beberapa waktu lalu.
Meskipun sudah lebih dari tujuh kalinya Pemkab Jember mengajukan surat ke BKN, jawaban BKN tetap sama yakni minta surat pemberhentian Maskun pada tahun 1988. “Saya sekarang sudah memasuki massa usia pension, jadi saya kembali menanyakan, bagaimana nasib saya sebagai pegawai PNS dengan golongan terendah, siapa tahu saya bias ambil TAspen dan dana pension, untuk menghidupi keluarga saya,” imbuhnya.
Sementara itu untuk menghidupi keluarganya selama 20 tahun ini, MAskun yang bertempat tinggal di jalan Letjen Soeprapto Kebonsari Jember, berjualan barang loakan di pasar Kepatihan dan jalan Dyah Pitaloka. “Saya sejak 20 tahun lalu akhirnya berjualan barang loakan, untuk menghidupi ke-4 anak saya dan istri, karena saya mau masuk kerja ditolak dan tidak boleh masuk,” ungkapnya.
MAskun bersyukur meskipun tidak mendapat gaji, dirinya bias menghidupi keluarga dari berdagang barang loakan di pinggir jalan tersebut. Pria yang pernah bertugas di Puskesmas Pembantu Kemuningsari Kidul, Arjasa pada tahun 1982-1988 ini, menuturkan bahwa memang dirinya pernah dihukum karena dituduh menjual obat-obatan milik Dinkes.
“Tetapi waktu itu saya dituntut 9 bulan penjara dan oleh hakim saya divonis 6 bulan penjara, pada tanggal 18 Agustus 1988 saya keluar dan bekerja lagi, karena sesuai peraturan kepegawaian saya masih boleh bekerja,” ujarnya. Namun tiba-tiba oleh Kepala Dinkes waktu itu, dr. Widharto dirinya tidak boleh bekerja sekaligus tidak boleh menerima gaji. Meskipun Maskun juga sudah tidak menerima gaji sejak berada dalam hotel prodeo bulan MAret 1988.
“Siapa yang berani melawan perintah dr. widharto waktu itu, dia khan Kepala Dinas paling lama (sekitar 15 tahun) dan dikenal paling gawat, gak ada yang berani membantah, tetapi kok sampae hari ini saya juga nggak dapat surat pemberhentian, gimana ini nasib saya,” sesalnya.
Dinkes Akui Belum Berhentikan Maskun
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes Jember, Suyatno SH, menegaskan bahwa pihaknya memang belum pernah menerbitkan surat pemberhentian dan pembekuan gaji untuk MAskun (60, PNS Dinkes yang tidak pernah menerima gaji selama 20 tahun).
Suyatno yang menemui Maskun di ruang tamu Kepala Dinkes Jember, menegaskan memang dirinya maupun lembaganya belum memberhentikan Maskun. “Saya belum meberhentikan pak Maskun ini, saya juga berupaya untuk membantu prosesnya, jadi kita tunggu saja prosesnya,” ungkapnya.
Di sisi lain Suyatno membantah kalau gaji Maskun masih terus cair. “Seingat saya gajinya sudah nggak keluar, saya nggak tahu itu, kebetulan sekarang bapak Kepala Dinas juga sedang ada tamu dan repot nggak bias nemui, jadi tolong ditunggu saja prosesnya,” ujarnya.
Pihaknya justru melemparkan masalah tersebut ke BKD Jember selaku induk kepegawaian. “Soal gaji tanyakan ke Pemkab saja, kalau kita nggak tahu itu, yang penting namanya sudah tidak ada disini, mohon maaf kita nggak tahu,” imbuhnya.
Sementara itu Maskun tetap ngotot, secara peraturan dan logika nyata, dapat dipastikan bahwa gajinya masih cair, karena status kepegawaiannya di pusat masih tercatat secara resmi dan belum dikeluarkan dari PNS. “Mana ada mas, PNS nggak terima gaji, yang pasti pemerintah pusat tetap mengucurkan gaji saya ke kabupaten sesuai dengan status saya, wong status saya masih tercatat resmi sebagai PNS di pusat,” ungkapnya. (RI-1)
