Jember – Tonaji, warga Mayang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, mengaku hanya terima dana Rp. 100 ribu untuk membagikan KTA PKPB.
Warga Mayang ini menceritakan kronologi kasus yang dialaminya. Dirinya mengaku bersedia disuruh caleg PKPB Sanusi ini, untuk membagikan karena mendapat imbalan uang Rp 100 ribu.
“Saya tugasnya mengedarkan KTA PKPB yang berisi kontrak politik yang bernada menjanjikan dana kematian Rp 1 juta, dana hajatan bagi warga Rp 500 ribu, hingga sebagai pengusul dana jaring aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Katanya, penetapan dirinya sebagai tersangka berawal dari pertanyaan penyidik terkait masalah kronologi kejadian. “Ya, saya ceritakan, saat itu dia dipanggil oleh caleg Sanusi untuk datang ke rumahnya. Setibanya di sana, saya dimintai tolong mengedarkan KTA PKPB berisi janji politik menjanjikan akan memberi hadiah hadiah kepada masyarakat jika dia dipilih jadi DPRD,” ujarnya.
Masyarakat yang semula tidak tertarik untuk memilih Sanusi setelah paham dijelaskan tentang kartu tersebut menjadi tertarik. Dan kemudian diberi 2 box kartu KTA seukuran kartu nama. Setiap box jika habis diberi uang Rp 50 ribu. Jadi totalnya adalah Rp 100 ribu. Isinya, dua ratus KTA.
Sementara itu, salah satu pelapor kasus tersebut ke Panwaskab Jember, Abdul Kadar, menyesalkan langkah Panwaskab dan Polres Jember. Apalagi Tonaji dijerat pasal 274 undang-undang Pemilu, karena sebagai pelaksana kampanye yang melakukan money politic.
“Padahal pelaksana kampanye itu harus terdaftar di KPU, bisa dirinya sendiri atau orang lain yang ditunjuk, padahal setahu saya Tonaji itu bukan pelaksana kampanye, gimana bias dijerat,” sesalnya.
Kadar menduga Panwaskab Jember takut dengan Sanusi, dan tidak punya nyali menjeratnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Jadi Tersangka, TS Sanusi Hanya Terima 100 ribu
Caleg PKPB Lolos, TS-nya Tersangka
Jember – Proses hukum dugaan money politic yang dilakukan caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, naga-naganya mulai tidak jelas arahnya. Pasalnya, Sanusi diduga kuat bakal lolos dari proses hokum tersebut. Sementara salah satu warga desa Mayang, Tonaji (50) justru menjadi tersangka.
Tonaji yang informasinya juga sebagai tim sukses (TS) Sanusi, bakal dikorbankan, karena dirinya mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran KTA PKPB.
Hal ini membuat dirinya tidak menerimakan status barunya tersebut. “Jika saya ditetapkan jadi tersangka kenapa teman lainnya tidak, seperti Ustad Karim, Syaiful, Sofyan, dan Mahfud yang sama sama mengedarkan kartu KTA PKPB atas suruhan Sanusi, dan mereka itu tidak ikut diperiksa,” protesnya.
Tonaji, juga menyesalkan tindakan Polres Jember tersebut. Justru Sanusi Mochtar Fadillah, caleg dapil III DPRD Jember ini tidak mau bertanggungjawab dan tidak dijerat. Bahkan Sanusi, saat dimintai pertanggungjawaban karena telah jadi korban suruhan malah mengelak.
“Kata dia, saat saya telepon bilang begini : “loh itu mungkin teman sampeyan yang nyuruh. Saya kan tidak,”. Kata kata ini kan menyakitkan. Lah wong dia yang nyuruh saya. Kenapa kalau calegnya tidak diproses hukum,” sesalnya.
Panwaskab sendiri ketika dikonfirmasi melalui Ketuanya, Agung Purwanto, menegaskan bahwa proses pelanggaran Pemilu yang diduga melibatkan anggota dewan tersebut, sudah ada ditangan kepolisian, sehingga dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke kepolisian. (RI-1)
60 % Megatron Alun-alun Untuk Iklan
Jember – Megatron yang baru saja kelar dibangun di persimpangan jalan alun-alun Jember langsung difungsikan 24 jam non stop. Menurut Kadispenda Jember, H. Suprapto, megatron tersebut bakal menayangkan iklan dan kebijakan Pemkab Jember.
“Untuk iklan, porsinya 60 % dan untuk memuat kebijakan Pemkab sebanyak 40 %,” tuturnya.
Saat ini pihaknya bersama Bagian Humas Pemkab Jember sedang menggagas materi kebijakan Pemkab apa saja yang bakal dimuat dalam tayangan megatron tersebut. Sementara ini hanya berisi iklan dari PT. Djarum saja.
“Kebijakan Pemkab yang bakal disosialisasikan melalui megatron bermacam-macam, tergantung yang lagi urgent saat ini,” imbuhnya. Bias memuat sosialisasi pelaksanaan Pemilu, program pendidikan, kesehatan atau yang lain, tergantung yang mendesak dibutuhkan Pemkab untuk ditayangkan.
Suprapto juga minta masyarakat tidak terburu-buru menolak atau tidak mendukung pembangunan megatron tersebut. “Dimana-mana khan sudah ada megatron, jadi banyak manfaatnya, di mobil saja sekarang ada tvnya kok, jadi jangan keburu diramaikan atau ditolak,” pintanya.
Menurutnya pihak terkait sudah mengantisipasi akan ketertiban jalan. Dan masyarakat tidak perlu khawatir akan banyak terjadi kecelakaan dipersimpangan jalan tersebut. Apalagi di samping megatron juga ada pos Shabara dari Polres Jember. (RI-1)
Pemkab Janji Kebut Proyek Double Way
Jember - Setelah pembebasan lahan di sepanjang jalan Hayam Wuruk rampung. Giliran pengerjaan double way ditarget tuntas tahun 2009. Pasalnya, sarana jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk ketertiban kota seiring makin dinamisnya sektor transportasi kota .
“Setidaknya, pembebasan lahan di jalan Hayam Wuruk, mulai patung Kaliwates hingga perempatan Mangli telah usai dilaksanakan. Maka, giliran pemerintah memulai penggarapan proyek double way yang telah menjadi agenda Pemkab Jember bertahun-tahun lalu,” jelas Bupati Jember, MZA Djalal.
Dengan melebarnya jalur itu maka arus transportasi menjadi lebih lega. Lalu dengan sendirinya menambah kelancaran perjalanan kendaraan di sepanjang kawasan kota . Sedangkan perempatan Mangli, yang menjadi pembatas kawasan double way tersebut diproyeksikan sebagai pemecah arus lalu lintas menuju outer ring road (jalan lingkar luar).
Di perempatan Mangli itu, outer ring road terpecah menjadi 2, yakni jalan lingkar luar menuju ke arah selatan melewati Kecamatan Ajung dan jalan lingkar luar utara menuju ke Kecamatan Sukorambi. Itu berarti, kendaraan angkutan berkapasitas besar akan melewati jalur itu dan tidak bisa memasuki kasawan kota .
“Secara umum Pemkab Jember telah menyediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan bagi suksesnya pelaksanaan double way,” katanya. Ia mengatakan, dengan diselesaikannya proyek double way yang sejauh ini masih terhenti, nantinya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kelancaran akses dan mobilitas kendaraan ke jalur kota .
Pihaknya menengarai, double way menjadi salah satu langkah strategis untuk memecahkan persoalan lalu lintas yang dari hari ke hari kian padat. Selain itu, jalan tersebut sebagai realisasi dari tuntutan masyarakat Jember, yang menginginkan perubahan lebih kondusif lagi di masa mendatang.
“Kita akan memperhatikan persoalan pelaksanaan proyek double way yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Oleh karenanya, tim pembebasan lahan sudah melakukan percontohan sekaligus desain trotoar di sejumlah titik lokasi yang nantinya akan sambung-menyambung,” tandasnya.
Selain itu, Djalal mengatakan, untuk mengantisipasi berdirinya bangunan liar di sepanjang proyek double way itu, tim telah memasang tanda pembebasan, yang tidak boleh ditempati masyarakat secara serampangan. Karena selama ini, di sepanjang jalan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan ramai cenderung dijadikan oleh para Pedagang Kali Lima (PKL) untuk tempat berjualan. Lebih-lebih jalanan itu dipasangi bedak-bedak yang akan mengurangi keindahan, ketertiban kota serta mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Pada lokasi yang sudah dibebaskan itu telah dipasang tanda pembebasan lahan yang sekiranya tidak ditempati oleh aktivitas masyarakat khususnya para PKL,” terangnya. Di samping itu, tanda pembebasan lahan itu juga menjadi ukuran tingkat perolehan lahan yang sudah dibebaskan oleh tim.
Ia berharap langkah pemerintah guna membangun double way di jalan sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sikap tersebut sudah barang tentu menjadi cermin bagi masyarakat Jember yang ingin maju. (RI_1)
Pentingnya Menghargai Jasa Guru
Ket. Foto :
1. Ibu Lasmini sedang menerima sejumlah cinderamata dari warga sekolah SDN Patrang 02 yang diwakili bekas anak didiknya di kelas IIa,
2. Ibu Lasmini menerima ucapan selamat dari Kepala Sekolah, guru dan siswa.
Jember – Guru termasuk pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga sering diabaikan jasa-jasanya. Untuk itu, perlu adanya perjuangan merubah budaya tersebut, dengan cara mulai menanamkan pentingnya meghargai jasa guru sejak dini. Hal ini ditegaskan oleh Kepala SDN Patrang 02 Jember, Dra. Herlina, disela-sela lepas pisah guru di halaman sekolah jalan Srikoyo itu, pada awal pekan ini.
Herlina menganggap hal tersebut penting dilakukan karena sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda penerus bangsa yang baik. Herlina mencontohkan kegiatan lepas pisah yang dilaksanakannya seusai upacara bendera hari senin (2/3) tersebut.
“Selama ini tidak ada acara lepas pisah untuk guru biasa, yang ada biasanya lepas pisah untuk pejabat saja, sehingga kami sebagai warga SDN Patrang 02, merubah budaya tersebut dengan melaksanakan lepas pisah bagi guru yang sudah memasuki usia pensiun,” ujarnya.
Hal ini dilakukan selain menanamkan pendidikan kepada siswa SD untuk tidak mudah melupakan sejarah juga sebagai langkah saling menghargai jasa guru, baik dari siswa maupun sesame guru sendiri. “Karena guru itu mampu mencetak generasi penerus bangsa, bahkan jika siswanya sukses jadi pejabat misalnya, guru tadi tetap sebagai guru, sehingga jasanya yang mampu merubah seseorang menjadi tahu dan lebih berguna itu jangan dilupakan begitu saja,” tuturnya.
Demikian juga dengan salah satu guru di SDN Patrang 02, Lasmini. Lasmini pada pagi hari itu mengaku kaget dan terharu atas pelaksanaan lepas pisah yang cukup sederhana tetapi menjadi kenangan yang tak bakal terlupakan.
“Bagaimana tidak, pada pagi itu, saya yang memang sudah pension per 1 Maret 2009, sempat mengikuti upacara bendera terakhir, dan ternyata disitu juga digelar acara lepas pisah,” tuturnya dengan haru.
Menurut Lasmini, acara lepas pisah itu padat dan penuh kenangan. “Acaranya mulai dari pembacaan puisi oleh mantan anak didik saya, kemudian disusul dengan penyerahan sejumlah cinderamata, bunga, yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan dari seluruh guru dan 585 siswa, serta komite sekolah,” imbuhnya.
Lasmini mengaku bangga dengan acara tersebut, dirinya tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga SDN Patrang 02. “Saya sudah 39 tahun menjadi guru, dan saya bangga dengan memasuki massa pensiun seperti ini, saya betul-betul mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga SDN Patrang 2, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah,” tuturnya.
Di sisi lain, Herlina menambahkan bahwa acara semacam itu bakal dilaksanakan secara terus menerus jika memang ada guru yang pensiun. “Saya bakal melaksanakan kegiatan ini terus menerus selama ada yang pensiun, sebagai penghormatan kita kepada guru,” katanya.
Apalagi kegiatan tersebut didukung penuh oleh siswa, guru dan komite. Apalagi selama acara berlangsung sekitar 585 siswa dan puluhan guru nampak meneteskan air mata. Bahkan tidak sedikit yang menangis sesenggukan karena tak kuasa menahan haru. Haru mengenang jasa guru, dan haru atas kebersamaan di lingkungan keluarga besar SDN Patrang 02. (*)
KS SDN Wonoasri 91 , Dilaporkan ke Kejari Jember
Jember – Kepala Sekolah SDN Wonoasri, Mat Sawi, dilaporkan oleh Yayasan abdi masyarakat Jember. Ketua Abdi MAsyarakat, Moh. HUsni Thamrin SH, menegaskan pelaporannya tersebut berawal dari dugaan menggunakan kayu gelap pada saat melaksanakan rehab gedung sekolahnya.
Rehab gedung yang berasal dari DAK tersebut dimanfaatkan untuk membiayai dua hal. Sebanyak Rp. 169 juta untuk pembangunan fisik, dan Rp. 90 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
“PAda item pertamalah, pembelian kayu tersebut dilakukan, dan kayu tersebut diduga kuat berasal dari Taman NAsional Meru Betiri,” jelasnya.
Bahkan pemasoknya saat ini sedang menjalani proses hokum di Mapolres Jember. “Karena dugaan penggunaan kayu illegal tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka kami mendesak kejaksaan mengusut tuntas,” imbuhnya.
Selain itu, Husni juga melaporkan hal tersebut ke pimilik kayu yakni, TNMB. “Penggunaan kayu illegal untuk pembangunan sekolah tersebut melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya,” tegasnya.
Husni juga minta penyidik menyita semua kayu yang diduga dari TNMB tersebut. Karena kayu tersebut merupakan barang bukti yang diperlukan penyidik. (RI-1)
Hasil Pemeriksaan Masih Rahasia
Jember – Pemeriksaan puluhan pejabat di jajaran Pemkab Jember oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, sudah berjalan lebih dari dua pekan ini. Pemeriksaan pertama pekan lalu sempat mengalami masa sela yang kemudian dilanjutkan pada Senin kemarin.
Namun demikian hingga kini, pihak Kejaksaan Agung masih belum bersedia membuka hasil pemeriksaan. “Jangan Tanya terus soal hasil pemeriksaan, karena sifatanya masih rahasia,” ujar Ketua Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Eksaminasi dan Eksekusi Kejaksaan Agung, Mohammad Anwar.
Anwar mengatakan, hingga saat ini tim penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. “Alat bukti administrasi yang berhasil kita kumpulkan berjumlah ribuan lembar, jadi beri kesempatan kami menyelesaiakan itu dulu, nanti ada waktunya untuk memberi pernyataan,” imbuhnya.
Pantauan di Kejari Jember, hingga Rabu (4/3), puluhan pejabat masih diperiksa oleh tim penyidik dari Kejagung. Sejumlah pejabat yang Nampak hadir mayoritas dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
Pemeriksaan Dinas Pendidikan sendiri sudah terlaksana selama dua hari ini. Sesuai rencana pemeriksaan pejabat tersebut bakal berlangsung hingga Jumat yang akan dating, (RI-1)
Roolstaat Diberi ID Card Pegawai
Jember - Terhitung 4 Februari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menurunkan kebijakan pembaharuan ID card Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Jember. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi roolstaat. Dengan adanya ID card baru itu keberadaan PNS mudah dikenali, karena tanda pengenal itu dilengkapi dengan email dan atribut yang menunjukkan tempat dinasnya masing-masing.
Menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember, Miati Alvin, tanda pengenal pegawai (ID card) akan menjadi petunjuk identitas PNS di lingkungan Kabupaten Jember. Lebih-lebih, untuk mengenali para abdi negara itu di saat melakukan tugas kantor.
“Awal Februari lalu Bupati telah mengeluarkan aturan tentang pembaharuan ID card PNS, dengan demikian ID card lama sudah tidak berlaku lagi,” katanya.
ID card baru itu, katanya, berbeda dengan yang lama. Pasalnya, sudah dilengkapi dengan email yang berisi kode-kode rahasia sehingga tidak mudah dipalsu oleh orang lain. Selain itu, pada atribut kartu tersebut dicantumkan nama tempat dinas pegawai.
“Sekarang kita sudah mampu membuat ID card sendiri, yang dilengkapi dengan email dan tempat dinas pegawai. Kartu yang baru ini akan sulit dijiplak oleh orang lain,” tuturnya.
Ia mengatakan, dengan pencantuman SKPD secara umum tempat PNS dinas bias mempermudah untuk mengenali PNS yang tidak dinas pada saat jam-jam dinas. Lantaran selama ini, katanya, masih banyak ditemui PNS yang keluyuran pada jam-jam kerja.
“Pencantuman nama SKPD akan mempermudah mengenali PNS yang keluyuran pada jam-jam dinas. Kita akan mudah mengenali PNS yang tidak tertib pada jam-jam kantor. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga ketertiban para pegawai,” tengaranya.
Pencantuman SKPD, ungkapnya, disebutkan secara umum di atas letak pegawai. Artibut SKPD itu ditulis secara umum menjadi 8 macam. Antara lain, dinas, kantor, badan, secretariat, DPRD, rumah sakit, dan kecamatan.
“Warna dasar foto akan menunjukkan eselon, dan ini berlaku mulai ekselon 2 sampai dengan roolstaat,” ungkapnya.
Warna dasar coklat muda digunakan untuk pejabat eselon 2. Sedangkan warna dasar biru dan hijau dikenakan pada pejabat ekselon 3 dan 4. “Semua staf Pemkab Jember memakai warna dasar merah. Untuk roolstaat tahun ini mereka semuanya diberi ID card dengan warna dasar kuning,” ujarnya. (RI-1)
Pemkab Cari Teknologi Penanggulangan Bencana
Jember - Seringnya terjadi bencana alam di Jember, membuat Pemkab Jember berupaya mencari teknologi yang mampu menanggulangi berbagai bencana itu. Salah satu teknologi canggih yang diperkenalkan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember adalah JWL System. Teknologi tersebut memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan teknologi konvesional lainnya.
Penemu teknologi JWL System, Dipl. Ing. John Wirawan, mengatakan, efektivitas dan efisiensi teknologi ini jauh lebih besar dari teknologi konvensional yang selama ini diterapkan dalam bidang arsitektur. Seperti dalam pembuatan bendungan, break water, pelabuhan, penahan erosi dan berbagai hal lainnya.
Teknologi tersebut dirancang dengan menggunakan bahan panel baja yang dirakit. Mampu memberikan kekuatan maksimum pada media pemasangannya. Pasalnya, bahan material yang dimasukkan ke dalam JWL System berandil besar menambah kekokohan sistemnya.
Direktur Utama Ecolmantech Consultans itu, menyatakan, selain ramah lingkungan, lebih kuat dan kokoh ketimbang teknologi konvensional lainnya. Teknologi yang dikembangkannya itu juga memiliki harga yang lebih menarik. “Teknologi ini cukup efisien dan efektif dalam menahan air dalam bendungan, tanah longor pada sistem terasiring, break water serta memiliki harga yang menarik,” paparnya.
Warga keturunan Jepang itu, menjelaskan, selama ini JWL System telah dipakai diberbagai negara. Diantaranya, digunakan di Jerman untuk membuat jembatan yang dirancang untuk kendaraan berkecepatan 350 km/jam, penahan abrasi pelabuhan di Teluk Persia, dan saluran pembuangan limbah tailing pada PT Freeport di Tembaga Pura Propinsi Timika.
Bahkan, katanya, beberapa kabupaten di Jawa telah memanfaatkannya. Dimisalkannya, Pemprop Jawa Tengah menggunakannya untuk menangani sedimentasi di danau Dieng. Sedangkan Kabupaten Pacitan, imbuhnya, menerapkannya untuk merehabilitasi cekdam sungai Bengawan Solo yang ambrol karena banjir bulan November 2007.
“Cekdam yang kami buat dengan JWL System ini tidak hanya mampu menanggulangi potensi banjir, tanah longsor dan erosi, tapi juga berfungsi sebagai jembatan,” tuturnya, di hadapan dinas teknis yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan, kehadiran Ecolmantech masih sebatas memperkenalkan teknologinya untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana. Mengingat, Jember menjadi salah satu daerah yang nyaris setiap tahunnya dilanda bencana. “Hari ini Ecolmantech mempresentasikan kepada kita tentang teknologi JWL System,” katanya.
Ia mengatakan, teknologi tersebut sebagai teknologi penahan tanah yang memiliki keunggulan lebih tinggi dan maju dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan di Jember selama ini. “Teknologi itu diperkenalkan kepada kami sebagai teknologi penahan tanah yang bisa berfungsi untuk memberikan kekuatan lebih dibandingkan teknologi lainnya,” tengaranya. (RI-1)
Sekolah Diminta Steril dari Kampanye
Jember – Warning kepada sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk steril dari kampanye parpol pada Pemilu 2009 ini dikeluarkan Kabid SMP/SMA, I Wayan Wesa Atmadja.
Menurut Wayan, saat ini banyak parpol yang mengincar posisi pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di kelas III SMA/SMK. Namun jangan sampai hal ini menjadi politik praktis di dalam lingkungan sekolah.
“Sekolah harus steril dari semua kegiatan partai politik pada tahapan Pemilu 2009 ini, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kampanye,” tegasnya.
Wayan enggan berkomentar, apakah yang disampaikannya tersebut berkaitan dengan adanya Wall Climbing di SMAN I Arjasa yang bergambar salah satu caleg DPRD Jatim. “Yang penting sekolah tidak boleh jadi ajang kampanye, dimanapun juga,” tegasnya.
Wayan menyesalkan jika ada pihak sekolah yang masih tidak mengindahkan pesannya tersebut. Karena dunia pendidikan nantinya bakal ikut direpotkan dengan kegiatan politik yang hanya menguntungkan pihak caleg atau paprol saja.
Sementara itu, Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, mengaku mendukung pernyataan Wayan. Kustiono juga menyesalkan lambatnya kinerja Panwaskab Jember dalam menangani berbagai laporan masyarakat akan pelanggaran pemilu.
“Seharusnya PAnwas bias bersikap tegas, sehingga pelanmggaran tahapan Pemilu ini semakin bias diminimalisir, tidak makin bertambah banyak,” tuturnya. (RI-1)
Sat Pol PP Ancam Tipiringkan PKL Untung Suropati
Jember - Membandelnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Samanhudi dan Untung Suropati Jember membuat gusar Sat Pol PP Pemkab Jember. Pasalnya, PKL tersebut sudah tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Jember.
Untuk itu tindak pidana ringan (tipiring) tak lama lagi akan dihadiahkan pada ratusan PKL tersebut, sebagai konsekuensi yang harus diterimanya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Jember, Soenyoto, mengatakan, tidak lama lagi tindakan tipiring bakal dikenakan pada ratusan PKL yang mangkal di jalan Samanhudi dan Untung Suropati.
“Peringatan sudah sejak lama disampaikan pada para PKL itu, tetapi tetap bandel saja, maka satu-satunya jalan ya kita tertibkan dan tipiringkan,” ancamnya.
Apalagi selama ini Pemkab Jember sudah banyak berbuat baik kepada PKL tersebut. Pemkab telah memberikan uang pembinaan Rp 1 juta dan gerobak dorong sebagai fasilitas bagi PKL. Dengan bantuan tersebut, para pedagang yang saat ini berjualan siang hingga malam di bilangan sekitar Pasar Tanjung itu bias mendorong dagangannya dari lokasi jualannya ke rumahnya masing-masing.
Namun, niat baik pemerintah ditanggapi kurang serius oleh PKL.
“Komitmen antara PKL dan pemerintah sudah jelas, setelah bantuan itu diberikan beberapa bulan lalu Pemkab tinggal tunggu kesediaan PKL untuk mendorong gerobaknya dari pasar ke tempat yang telah disediakan. Tapi nyatanya, para PKL sampai sekarang tetap saja bandel,” jelasnya.
Tempat penyimpangan barang dagangan PKL sudah disediakan di lapangan Talangsari. “Namun kenyataannya, roda gerobak malah dicopoti sehingga tidak bias dipindah,” katanya.
Oleh karenanya, katanya, sikap Sat Pol PP kian lebih tegas. Sebab, ketika upaya sosialisasi dan peringatan-peringatan secara kontinyu sudah dilaksanakan selama ini, tapi tidak diimbangi dengan sikap kerjasama PKL. (Ri-1)
Produktivitas Turun 30 %, Harga Durian Naik
Jember - Hasil panen durian Sumberjambe pada tahun 2009 ini merosot hingga 30 % jika dibandingkan tahun lalu. Merosotnya produktivitas tersebut menurut Camat Suberjambe, Abdul Kadir, rata-rata disebabkan karena kondisi alam sendiri.
Selain itu memang durian mempunyai kecenderunganmenurun produktivitasnya ketika tahun sebelumnya sudah maksimal berbuah. Akibatnya harga durian jauh lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dari sisi petani, petani mengaku sangat diuntungkan dengan situasi seperti ini.
“Harga durian tahun ini lebih bagus daripada tahun lalu, kita diuntungkan kondisi ini,” ujar salah satu petani, Amiruddin.
Bila tahun sebelumnya harga durian berukuran sedang senilai Rp 7-8 ribu per buah. Saat ini meningkat cukup tinggi sekitar 60-70 persen atau menjadi Rp 13-14 ribu per buahnya. “Itu dikarenakan pohon durian di Sumberjambe tidak semuanya berbuah sehingga panennya juga sedikit,” terangnya.
Tahun lalu, imbuhnya, satu pohon durian yang berumur sekitar 50 tahun mampu menghasilkan buah antara 1.000-1.500 buah. Sementara tahun ini, dengan umur pohon yang sama hasil panennya hanya 400-600 buah. Itupun sudah bisa dikatakan untung.
“Sekarang pohon yang menghasilkan buah antara 400-600 buah sudah bisa dikatakan untung. Karena banyak pohon yang tidak berbuah tahun ini,” jelasnya.
Pihaknya, menengarai, pelaksanaan pasar durian yang didasar secara langsung oleh para budidayawan dan petani durian menjadi kelebihan tersendiri. Lantaran, sistem ijon dan gadai oleh tengkulak atau penebas terhadap para petani bisa dihindarkan.
Karena sistem ijon, petani hanya mendapatkan keuntungan yang minim. Tiap satu durian muda (pentil, Jawa, red) ketika dibeli dengan ijon, lanjutnya, hanya dihargai Rp 750. Makanya, bila satu pohon durian mampu menghasilkan 1.000 buah, sudah barang tentu petani mendapatkan uang Rp 750 ribu. “Harga ijon tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Tahun lalu tiap pentil harganya hanya Rp 250-500,” tukasnya.
“Makanya, praktik ijon itu sangat merugikan petani. Kalau buah durian itu dijual dalam kondisi siap konsumsi keuntungannya bisa lebih besar. Bahkan, untuk satu pohon bila dijual secara wajar bisa menghasilkan pendapatan antara Rp 5-7 juta,” paparnya. (RI-1)
Ruang Kelas SDN Kertonegoro 3 Gunakan Tenda
Jember – Menyusul dihentikannya pembangunan rehab sejumlah ruang kelas di SDN Kertonegoro 3 Jenggawah akibat ambruk terkena banjir akhir tahun kemarin, hingga saat ini ruang kelas sementara didirikan. Ruang kelas sementara tersebut beratapkan tenda atau terpal.
“Kalau memang tembok kelas masih kuat maka atapnya pakai terpal dulu nggak apa-apa, yang penting tidak membahayakan siswa,” ujar Kepala UPTD Jenggawah, Rahmatullah.
Karena pembangunan dihentikan sementara hingga ada kejelasan akan dugaan penyimpangan pada pembangunan tersebut. Pasalnya jika pembangunan diteruskan dengan kondisi yang diduga sarat penyimpangan maka dikhawatirkan kualitas bangunan akan sangat jelek.
Sehingga pihak sekolah dan UPTD mengambil inisiatif untuk menggunakan tenda sementara saja. Sehingga kegiatan belajar mengajar masih bisa terus berlangsung. Karena siswa kelas 6 segera melaksanakan ujian akhir nasional.
“Kalau kegiatan belajar mengajar terganggu maka dikhawatirkan tidak hanya kualitas bangunan yang jelek, tetapi juga kualitas siswa akan jelek juga, sehingga sementara kita pakai tenda,” imbunya.
Sekolah tidak mau mengorbankan siswa karena sejumlah permasalahan yang sedang timbul.
Sayangnya, hingga informasi ini diberitakan, Kepala Bidang TK, SD Dinas Pendidikan Jember, H. Jumari, belum berhasil dikonfirmasi. (RI-1)
Pembangunan SDN Kertonegoro 3 Dihentikan
Jember – SDN Kertonegoro 3 Jenggawah yang pernah diberitakan ambruk karena tergenang air banjir. Saat ini kondisinya tetap tidak beratap pada 4 lokal kelasnya. Pasalnya, pembangunan rehab ruang kelas yang dilakukan oleh CV Widya Dharma dihentikan oleh Kepala UPTD Jenggawah, Rahmatullah.
Menurut Rahmatullah pembangunan ruang kelas senilai Rp. 500 juta tersebut tidak sesuai bestek. Langkah tegas Rahmatullah tersebut berawal dari keluhan Kepala Sekolah SDN Kertonegoro 3 dan Komite setempat.
Pihak sekolah mengaku khawatir akan pembangunan sekolah yang baru saja dimulai tersebut. Pasalnya banyak kejanggalan pembangunan, seperti besi yang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan bestek.
“Belum lagi kayu yang digunakan juga kebanyakan kayu bekas yang sudah lapuk, sehingga ini mengkhawatirkan kami selaku warga sekolah,” ujarnya menirukan pengakuan guru dan kepala sekolah SDN Kertonegoro 3.
Padahal sekolah sebelumnya ambruk karena kayu yang sudah tidak kuat lagi menyangga atap sekolah. Seharusnya kayu diganti dengan yang baru.
Bahkan untuk membuktikan bahwa besi cor tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai bestek, warga sekolah juga membongkar salah satu tiang cor yang sudah selesai didirikan. Alhasil ada besi 8, besi 10. “Padahal sesuai bestek besi yang harusnya dipakai adalah 12, berarti kualitas diragukan,” imbuhnya.
Sementara itu Inspektur Inspektorat Jember, Abdul Muis, menegaskan jika ada laporan masuk maka dirinya bakal terjun langsung untuk memeriksa kondisi rehab bangunan baru tersebut.
Dan jika terbukti ada penyimpangan anggaran disana, maka pihaknya bakal bertindak tegas dengan menjatuhkan sangsi setelah semuanya dilaporkan ke Bupati Jember. (RI-1)
Baru Dibuka, Pekan Raya Durian Diserbu Pengunjung
Jember – Baru menginjak hari pertama pekan raya durian di Jubung, Mangli Jember, sudah dipadati pengunjung. Pengunjung yang datang ke pekan durian tersebut berasal dari sejumlha kota di sekitar Jember. Diantaranya dari Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang serta dari sejumlah kecamatan di Jember sendiri.
Mayoritas pengunjung, rata-rata ingin melihat berbagai jenis durian lokal Jember yang tidak kalah dengan durian montong dari luar negeri. Seperti diberitakan kemarin, sejumlah jenis durian lokal didatangkan dari Sumberjambe.
“Beberapa varietas lokal yang unggul tersebut diantaranya adalah durian si pelor, Pelai, Ronjengan, si Kasur, si Belanda dan si Fatima,” ujar Kadiskop Jember, Ir Mirfano. Beberapa jenis durian tersebut pada tahun lalu sempat memenangi kontes durian di Sumberjambe.
Yang selanjutnya durian lokal temuan petani setempat tersebut terus dikembangkan dan dibina oleh Dinas Pertanian Jember.
Sementara itu, penyelenggara pekan raya durian belum bisa memastikan jumlah durian yang laku hingga Sabtu siang (28/2). Karena pengunjung masih terus berdatangan dan memadati areal penjualan durian di bekas TPK Perhutani Jubung, Mangli.
Meski demikian Mirfano mengaku tidak khawatir akan kehabisan stock durian. Pasalnya ribuan durian sudah dipesan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli pada pekan raya durian tersebut. (RI-1)
Anggota Panwascam Janji Kawal Pemilu
Jember – Usai dilantik oleh Panwaskab Jember, sekitar 93 anggota Panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan di Jember, berjanji bakal menciptakan pemilu yang berkualitas, panwascam juga janji bakal mengawal Pemilu 2009 hingga berjalan lancar.
Sementara itu Sekkab Jember, Drs. ec. Djoewito, yang turut hadir dalam pelantikan menyampaikan bahwa dengan dilantiknya para anggota panwas kecamatan (panwascam) ini, bisa mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih dan independen. “Dengan harapan agar pelaksanaan pemilu 2009 bisa berlangsung dengan aman, tertib dengan menjaga norma-norma kepribadian bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dengan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan ini, bupati Jember melalui sekkab jember meminta agar seluruh pihak mampu saling menjaga keadaan agar tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
“Ibarat pertandingan sepak bola, Panwas adalah wasit. Oleh karena itu, diharapkan agar wasit mampu tegas, jujur, arif dan bijaksana dalam menegakkan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.
Di sisi lain, Perwakilan Panwas Prop. Jawa Timur, Abdullah Kusaeri, juga menyampaikan tugas-tugas panwas sangatlah berat dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih, dan berkualitas.
Abdullah juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas, panwas harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. (RI-1)
Cipta Karya Mulai Percepat Proses IMB
Jember - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Jember yang baru terbentuk sebulan lalu, naga-naganya mulai menunjukkan kinerja. Kepala DPU Cipta karya, Ir Merwin Lusiani mensosialisasilkan programnya dan terus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Menurutnya di DPU Cipta Karya terbagi dalam 4 bidang yaitu, Tata Bangunan dan Perijinan, Tata Kota dan Pedesaan, Kebersihan dan PJU dan yang terakhir bidang Pemukiman dan Perumahan.
Khusus untuk tata bangunan mulai dilaksanakan penertiban dan mempercepat proses perijinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Menurut Merwin, prosedur pengurusan IMB melalui tahapan dari desa/kelurahan, kecamatan dan setelah dilengkapi persyaratannya akan segera di survey.
Apabila tidak menemui kendala di lapangan, maka IMB bisa segera diterbitkan, tentang biaya yang ditetapkan maka di bayar sesuai Perda. “Kami akan segera mensosialisasikan cara memperoleh IMB dengan mudah kepada masyarakat, terutama di tingkat desa di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Hal ini erlu ditegaskan karena menurut Merwin, masih banyak bangunan di Jember yang belum ber-IMB. Pasalnya masih banyak masyarakat beranggapan kalau mengurusi IMB sangat sulit.
Dijelaskannya, perencanaan dengan titik berat penataan ruang dilakukan melalui penertiban ijin-ijin bangunan dengan kesesuaian fungsi kawasan, wilayah maupun kegiatan-kegiatan bangunan dalam kawasan yang bermuara untuk keserasian dan keseimbangan terhadap lingkungan akibat pembangunan yang terkendali. (RI-1)
Petani Siap Datangkan 1500 Durian
Jember – Persiapan pecan raya durian di outlet Jember, Jubung Mangli, sudah memasuki massa paripurna. Persiapan yang dilakukan sudah betul-betul matang. Bahkan salah satu koperasi Samarot yang menaungi sejumlah petani durian, siap memasok durian sebanyak 1500 buah.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi Jember, Ir. Mirfano, selaku pencetus kegiatan pecan raya tersebut. Adapun jenis durian yang akan dijajakan sekaligus dipamerkan antara lain durian si Pelor, Polai, Ronjengan, Kasur, si Belanda dan Fatima.
“Jenis durian lokal ini merupakan buah durian unggulan petani kecamatan sumberjambe, rasayanya luar biasa,” ujarnya.
Digelarnya pameran di Jember Outlet ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para petani buah durian, selain itu juga membantu mempermudah pemasarannya.
“Dengan pasar raya durian ini kita berusaha menarik perhatian para maniak buah durian supaya datang ke Sumberjambe,” tegasnya.
Durian Sumberjambe memiliki varietas yang khas dan banyak diminati oleh masyarakat Jember, bahkan sangat diminati oleh penggemar durian tingkat regional.
“Kita mengajak masyarakat Jember dan di luar jember, supaya berkunjung ke Sumberjambe, karena di sini banyak buah durian yang memiliki rasa yang khas terutama durian-durian varietas unggul yang pohonnya berumur antara 100 sampai 200 tahun,” ungkapnya (RI-1)
Jepang Hibahkan Proyek Air Bersih ke Arjasa
Jember - Bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek pembangunan pengadaan sarana prasarana air bersih, Kamis (26/2) siang tadi diresmikan dan diserahkan kepada warga oleh Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Kemuning Lor. Dalam peresmian proyek tersebut Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko didampingi Wakil Bupati Jember Kusen Andalas.
Proyek pembangunan pengadaan sarana air bersih di Desa Kemuning Lor dan Desa Suco Pangepok, masing-masing di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk, pembangunannya dikerjakan dengan pola pembangunan pemberdayaan masyarakat yang diorganisir oleh Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PS-PSDM) dengan menggunakan Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang untuk keamanan manusia di tingkat grassroots atau yang lebih dikenal dengan Grass-roots Grant Assistance Scheme.
Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, berpesan kepada masyarakat di dua desa tersebut, untuk menjaga sarana prasarana fisik tersebut dengan baik, agar dapat dimanfaatkan tidak saja pada masa sekarang ini, tetapi kepada anak cucu kita juga dapat merasakannya kelak dikemudian hari.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko di Kemuning Lor menjelaskan terlaksananya pembanguan pengadaan air bersih tersebut atas adanya hubungan kerjasama yang baik antara perintah Jepang dan Indonesia serta terlaksananya koordinasi yang baik antara pengelola proyek PS-PSDM di Jember.
“Kami mengharapkan adanya kerjasama antara masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah kita bangun ini agar dapat bermanfaat dengan baik,” pesannya.
Lebih jauh dikatakan bahwa proyek ini memakan biaya sebesar US$ 84,039 dan telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dari tanggal ditandatanganinya proyek bantuan hibah ini pada 27 Pebruari 2008.
Dari data yang terhimpun, maka proyek pembangunan sarana prasarana air bersih ini sudah rampung seluruhnya yaitu di Desa Kemuning Lor meliputi pembuatan Bak Sumber (1 bh), Bak Saring (1 bh), Bak Tandon (10 bh), Kran Umum (43 bh) dan Kantor Hipam sebanyak 1 unit. Sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk meliputi pembuatan Bak Sumber (2 bh), Bak Saring (2 bh), Bak Tandon (8 bh), Kran Umum (54 bh) dan MCK sebanyak 2 unit.
Sedangkan sasaran pelayanan untuk Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa akan melayani jumlah penduduk sebanyak 1015 jiwa (276 KK) meliputi dusun Darungan, Kopang Kebun dan Dusun Krajan, sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk akan melayani penduduk sebanyak 600 jiwa (180 KK) dengan cakupan wilayah dusun Tenap. (RI-1)
Hanya Di-Tipiring, Ratusan PKL Tetap Bandel
Jember – Selama 6 bulan terakhir ini Sat Pol PP PEmkab Jember berulangkali melakukan sweeping atau membersihkan) bedak-bedak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan Gajah Mada. Pasalnya, ratusan PKL yang tersebar di sepanjang jalan protokol tersebut tetap bandel berjualan di sepanjang badan jalan.
Bandelnya para PKL tersebut menurut Kasat Pol PP, Soenyoto, karena sangsi yang diterima hanya ringan. "Mungkin mereka merasa sangsi ringan sehingga tetap bandel berjualan di jalan-jalan," ujarnya.
Bentuk sangsi tersebut yakni masuk di tindak pidana ringan (Tipiring), yang tentu saja hanya dijatuhi hukuman denda beberapa rupiah saja.
Padahal menurut Soenyoto, posisi bedak-bedak tersebut selain mengganggu ketertiban dan keindahan kota, juga mengganggu para pejalan kaki, karena dipasang di trotoar bahkan di badan jalan. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan penertiban secara rutin di seluruh kawasan Segitiga Emas dimana kawasan ini merupakan kawasan vital karena berada di sekitar jantung kota.
“Para PKL jangan coba-coba memasang bedaknya di sepanjang jalan Segitiga Emas, baal kita bersihkan secara terus menerus,” tegasnya.
Ia mengatakan, kesalahan besar yang dilakukan oleh PKL selama ini karena telah berdagangan di trotoar dan badan jalan. Karena perilaku tersebut melanggar Peraturan Daerah dan mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. (RI-1)
Silang dan Garis Termasuk Tanda Yang Sah
Jember - Ada 5 tanda yang menurut KPU Jember bias digunakan untuk menandai surat suara dan dianggap sah. Diantaranya yakni tanda silang, centang/contreng, garis lurus, garis miring baik miring kekanan atau kekiri dan tanda coblos.
Hal ini ditegaskan oleh anggota KPU Jember, Moch. Eksan, pada acara simulasi dan sosialisasi yang di hadiri seluruh Kades, Camat, Kepala SKPD (Badan, DInas, Bagian, Kantor), Danramil, Kapolsek, pengurus parpol se- Jember di aula PB Sudirman, Kamis (26/2).
Menurutnya KPU masih mengakomodir dan mentolerir sejumlah tanda. “Yang penting, kelima tanda tadi masih berada dalam kotak lambang partai atau nama caleg,” ujarnya sambil menunjukkan sejumlah tanda gambar yang diberi tanda dan tergolong sah.
Selain itu menurut Eksan, KPU menganjurkan untuk memilih atau memberi tanda sekali saja pada surat suara. “Sebelum Perpu terbaru keluar dan disahkan oleh pemerintah, maka yang sah adalah memberi tanda hanya sekali, baru nanti kalau memang Perpu disahkan maka memberi tanda lebih dari sekali sah,” jelasnya.
Sementara untuk tanda yang dianggap tidak sah adalah tanda lingkaran. Jika ada surat suara diberi tanda dengan lingkaran maka surat suara tidak sah. “ Surat suara juga dianggap tidak sah jika menandai dengan tanda apapun pada partai yang tidak memiliki caleg,” imbuhnya.
Karena di Jember ada 4 parpol yang tidak memiliki caleg sama sekali. “Dan ini resiko politik dari diberlakukannya peraturan, parpol tersebut tidak bakal menerima suara karena surat suara yang ditandai pada gambar parpol yang tidak ada calegnya dianggap tidak sah,” jelas Eksan. (RI-1)
Amankan Pemilu, Polres Siapkan 1400 personil
Jember – Guna mengamankan semua tahapan Pemilu 2009 kali ini, Polres Jember mengaku bakal menerjunkan semua kekuatannya sebanyak 1163. selain itu Polres juga diback up oleh 240 personil dari Brimob dan Dalmas Polwil Besuki. Sehingga total personil yang diterjunkan berjumlah 1.403 personil.
Hal ini diungkapkan Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, sewaktu memberi paparan persiapan Polres Jember mengahadapi Pemilu di aula PB Sudirman Jember, Kamis (26/2). Menurutnya kekuatan penuh bakal diterjunkan di saat sebelum dan semasa kampanye terbuka.
Sementara ketika Pemilu berlangsung pada 9 April mendatang personil yang diterjunkan hanya sekitar setengah dari kekuatan tersebut saja.
“Yang paling rawan adalah disaat massa kampanye berlangsung, dan sesudah penghitungan suara, semua itu kita terjunkan kekuatan penuh,” jelasnya.
Sedangkan pada waktu pemungutan suara atau pada hari H, personil yang diterjunkan cenderung sedikit karena banyak aparat yang terjun ikut memantau dan mengamankannya.
Sejauh ini menurut Ibnu pihaknya mengaku mampu menjalankan pengamanan Pemilu. “Dan jika ada sesuatu hal dan kami mengalami kekurangan pasukan maka TNI siap back up kita,” imbuhnya. (RI-1)
Kapolwil Serius, Kapolres Anggap Biasa
Hilangnya Atribut Parpol
Jember – Menanggapi semakin maraknya atribut parpol dan caleg yang hilang atau dirusak orang tak dikenal, Kapolwil Besuki, Kombes Pol Imam Jauhari, mengaku bakal serius tanganinya. Sayangnya, statement berbeda muncul dari Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, menurutnya hal itu biasa.
“Jangankan atribut partai atau caleg, sepeda motor, mobil saja hilang kok di taruh di jalan, biasa itu, siapa suruh taruh di jalan?” ujarnya dalam memaparkan persiapan Polres Jember mengahadapi Pemilu di aula PB Sudirman Jember, Kamis (26/2) siang.
Ibnu mengaku tidak bakal ambil pusing dengan hal tersebut, karena hamper setiap hari dirinya menerima pengaduan dari banyak tokoh parpol. “Setiap hari handphone saya penuh dengan aduan kehilangan atribut, ya saya jawab kenapa ditaruh di jalan kota , coba taruh di Tanggul sana , pasti nggak hilang,” ujarnya lagi sambil tertawa.
Kapolres yang sebentar lagi bakal meninggalkan Jember tersebut juga berkata bahwa di Jember ini tergolong nyaman dan aman bagi parpol dan caleg. Pasalnya, satpol PP sama sekali tidak bergerak membersihkan atribut parpol dan caleg yang ada di ruas-ruas jalan kota Jember.
“Untung di Jember, coba didaerah lain, seperti malang itu, selalu dibersihkan semua, apalagi di Singosari, semua jalan bersih dari atribut partai,” imbuhnya.
Sehingga pihaknya menghimbau kepada parpol untuk introspeksi diri dan menempatkan atributnya pada tempatnya. (RI-1)
Japer dan Sanusi Saling Gertak
Jember - Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember dan Ketua PKPB, SAnusi Muhtar Fadillah, saling gertak, pasca Panwaskab Jember tidak serius menanggapi laporan Japer. Seperti diberitakan sebelumnya, Japer, melaporkan Sanusi yang diduga kuat telah melakukan money politic dengan cara menjanjikan semua pemilih PKPB dengan sejumlah dana.
Sanusi menjanjikan kalau pemilihnya meninggal dunia maka akan diberi santunan Rp. 1 juta, dan jika punya hajatan maka diberi santunan Rp. 500 ribu, serta berhak mendapat dana jaring asmara.
Karena mendapat angin segar dari Panwaskab, Sanusi akhirnya mengertak Japer untuk digugat ke pengadilan karena bukan sebagai pemantau pemilu yang sudah terakreditasi oleh KPU. Selain mengancam bakal menggugat Japer, Sanusi juga mengancam bakal melaporkan Japer ke kepolisian karena dianggap berbuat tidak menyenangkan pada diri Sanusi dan PKPB.
Sanusi minta pada DPP PKPB untuk memberikan bantuan hukum.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, menegaskan bahwa Japer tidak pernah gentar dengan gertakan Sanusi. "Itu kan hanya gertak sambal saja, nggak perlu dirisaukan," ujarnya.
Bahkan Kustiono bersama rekan-rekannya bakal terus mendesak Panwaskab. "Panwas harus serius menindaklanjuti laporan Japer, kalau tidak berarti ada apa-apa ini," duga Kustiono.
Kustiono juga mewarning Sanusi untuk tidak meremehkan Japer, dengan alasan Japer belum terkareditasi oleh KPU. Karena KPU menyatakan bahwa semua pihak, baik perorangan, kelompok, peserta pemilu atau bukan berhak emlaporkan semua pelanggaran Pemilu yang terjadi di masyarakat. (RI-1)
Kadindik : “Tindak Tegas Pelakunya”
Plagiasi BKS
Jember – Dugaan plagiasi yang dilakukan sejumlah oknum di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jember dan beberapa orang penulis, atas BUku Kerja Siswa (BKS) Jitu yang sudah berredar luas di hamper seluruh SD di Jember membuat Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jember naik pitam.
Informasi yang berhasil dihimpun melalui sejumlah pejabat teras di Dindik Jember. Tadi malam, Selasa (24/2), Kadindik, H. Ach. Sudiyono MSI, memanggil sejumlah pejabat di rumahnya.
Achmad yang baru saja pulang dari Thailand, mengaku gusar dengan berita yang muncul atas dugaan plagiasi tersebut. Karena hal tersebut betul-betul mencoreng lembaga pendidikan.
Kabid TK SD, H. Jumari, yang informasinya juga turut dipanggil ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya dimintai klarifikasi karena pencantuman namanya di BKS JItu sebagai pengarah.
“Ya saya bilang kalau nama saya dicatut, saya sudah menolak dulu, tetapi katanya itu sudah seijin beliau (Kadindik), tahu-tahu dicantumkan, ternyata tadi malam beliau juga kaget,” ungkapnya.
Untuk itu tadi malam Kadindik, menurut Jumari menegaskan bakal menindak tegas semua oknum yang diduga terlibat dalam plagiasi tersebut. Menurutnya, Kadindik selama ini telah percaya kepada seluruh pejabat di jajarannya, namun ternyata kepercayaan tersebut disalahgunakan.
“Intinya beliau menegaskan bakal menindak tegas yang terlibat dalam dugaan plagiasi BKS tersebut, dan beliau langsung memanggil satu per satu pejabat yang diduga tahu soal itu,” jelasnya.
Sayangnya hingga sore ini, Koordinator pembuat BKS JITU, Gunayat Suryono masih belum bisa dikonfirmasi, karena berulangkali dihubungi selalu tidak dijawab. (RI-1)
Pejabat Dindik Terancam Pidana 5 tahun
Plagiasi BKS
Jember – Dugaan plagiasi yang memalukan dunia pendidikan Jember membuat sejumlah pihak memberikan pernyataan keras. Dari sejumlah LSM misalnya, mereka bakal mengajukan dugaan plagiasi tersebut ke proses hokum.
Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH, menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat dihukum berat.
“Disana disebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait tanpa seizin, akan dikenai sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta,” tegasnya.
Di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) sudah berulangkali terjadi sejumlah penyimpangan dan pelanggaran hokum. Untuk itu pihaknya tidak akan main-main melihat hal tersebut.
“Kami bakal teruskan hal ini ke proses hokum, biar segera terungkap siapa yang meraup keuntungan dari beredarnya BKS tersebut, sehingga segera ditangkap,” imbuhnya.
Ini namanya pembodohan publik dan mengajarkan murid-murid untuk melakukan plagiasi.
Menanggapi hal ini, Kabid TK/SD Dindik Jember, H. Jumari, mengatakan tidak tahu-menahu adanya dugaan BKS plagiasi ini. Jumari mengaku pernah diundang rapat saat akan menyusun BKS Jitu oleh Koordinator UPTD se-Jember Suryanto.
“Namun, saat itu saya tidak bisa datang karena takziyah,” ujarnya via handphone. Dirinya bahkan pernah berpesan kalau mengarang BKS hati-hati dan sesuaikan dengan kisi-kisi dan kurikulum yang terbaru.
Ternyata malah tidak nurut hingga rame seperti sekarang ini. “Saya menyesalkan tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini, dan saya sudah konsultasi dengan Kepala Dinas, beliau minta semua ditindak tegas saja,” ujarnya.
Semua tim penyusun BKS Jitu, menurut Jumari telah dipanggilnya. Dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan serta klarifikasi. (RI-1)
BKS SD Diduga Hasil Plagiat
Jember – Dua hari terakhir ini, masyarakat Jember ramai membicarakan adanya dugaan plagiasi yang dilakukan oleh oknum di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jember. Jika sebelumnya ada dugaan plagiasi yang melibatkan sejumlah guru untuk persyaratan sertifikasi.
Kini plagiasi diduga di lakukan untuk menerbitkan Buku Kerja Siswa (BKS) yang wajib dibeli oleh semua sekolah untuk semua siswa setingkat SD. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Penerbit, Pedagang, dan Pengusaha Kecil (AP3K) Jember, E. Rahardjo kepada wartawan.
Menurutnya BKS yang bernama Jitu (Jember Intelektual dan Bermutu) yang saat ini sudah beredar luas di hamper seluruh SD di Jember diduga hasil plagiasi dari penerbit lain dan tak mencantumkan identitas penerbit.
Namun, di susunan pengarah, ada sejumlah petinggi Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, yakni Jumari (Kabid TK/SD), M. Yasin (Kasi Kurikulum Bidang TK/SD), dan Gunayat Suriyono. Dalam BKS itu juga tidak disebutkan tahun penerbitan.
Raharjo juga menunjukkan beberapa contoh BKS Jitu yang isinya persis dengan BKS dari penerbit lain yang sudah lebih dulu beredar. Misalnya, isi BKS Jitu untuk Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5 sama persis dengan BKS Mutiara (Murid Aktif dan Rajin) yang diterbitkan Cipta Media Nusantara.
Perbedaan hanya ada pada sampul kedua BKS itu. Tetapi, setelah dibuka isinya, langsung kelihatan sama persis. Bahkan titik, koma, dan tanda baca lainnya sama. “yang lebih disayangkan yakni nama penulis dan pengarah di BKS Jitu adalah para guru dan pejabat Dispendik Jember,” sesalnya.
Ironisnya lagi salah satu dosen FKIP Unej, Dr Hobri tercantum sebagai konsultan BKS bermasalah itu.
Raharjo kepada wartawan mempertanyakan, kalau penulisnya beda dengan Mutiara, mengapa isinya sama dengan Mutiara? Seharusnya, kalau memang menggunakan penulis berbeda, isinya minimal ada yang berbeda.
Untuk itu pihaknya minta pada pihak Dindik memberi klarifikasi atas dugaan plagiasi tersebut. (RI-1)
Banyak Pemeriksaan, Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Jember - Meskipun banyak sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan adanya dugaan korupsi, hal itu dinilai oleh DPRD Jember tidak akan mengganggu kinerja dan pelayanan kepada warga masyarakat. Oleh karenanya sikap menjunjung tinggi praduga tak bersalah hendaknya lebih dikedepankan dan tidak terjebak oleh opini miring yang sengaja dihembuskan maupun dilaporkan kepada penegak hukum.
Apapun laporan dan aspirasi masyarakat hendaknya direspon secara baik sehingga tidak ada kesan Jember seakan-akan mau kiamat bahkan merupakan suatu jawaban yang bisa diberikan kepada publik atas citra dan kebersihan kinerja birokrat melalui pemeriksaan. Demikian dikatakan Ketua DPRD Jember HM Madini Farouq menyikapi persoalan 32 pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil oleh Kejagung
HM Madini Faraouk menegaskan apapun pelaksanaan pemeriksaan haruslah tetap dijunjung tinggi sebagai langkah hukum. “OLeh karenanya tidak ada manusia maupun sekelompok masyarakat yang kebal hokum,” katanya.
Hanya saja, lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat tidak terjebak kepada opini karena pejabat yang diperiksa masih sebatas dimintai bahan dan keterangan atau Baket atas aliran dana yang dikeluarkan
Sementara itu, pihak DPRD Jember sendiri menurut Madini Faraouq tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, melainkan lebih mempercayakan sepenuhnya kepada langkah hukum sebagai suatu bentuk penghormatan agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku di negeri ini
Hal senada juga disampaikan Kabag Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, selama proses adanya pemeriksaan kepada sejumlah pejabat penting dilingkungan Pemkab Jember seluruh mekanisme pelayanan telah berjalan lancar dan terkendali. “Sehingga tidak benar manakala ada anggapan pelayanan Publik Pemkab Jember menjadi mandeg, justru hal ini sebagai suatu bukti bahwa dalam kondisi apapun pelayanan tetap berjalan,” tukasnya.
Selain itu, lanjutnya, sebagai staff haruslah dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dan juga dapat memberikan layanan hukum sebagai suatu bentuk upaya mengindahkan atas kinerja KPK, Kejagung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara proporsional untuk mendapatkan jawaban secara pasti dan benar. (RI-1)
Inspektorat Jember Buka Pos Pengaduan KPK
Jember - Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Peyelenggara Negara, misalnya penerimaan hadiah oleh Pejabat Penyelenggara Negara / Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar.
Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
Untuk itu Kepala Inspektorat Kabupaten Jember, Drs. Abdul Muis Balya, mendukung penuh himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat untuk melaporkan tentang penemuan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membuka pos pengaduan kepada KPK.
Dan pos tersebut disediakan di depan ruang kantor Inspektorat Jember, dengan harapan semua bisa leluasa mengadukan dugaan tindak pidana korupsi. “Kami dari Inspektorat sangat mendukung upaya KPK sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, khususnya masalah gratifikasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2001, pasal 12b ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang meliputi, pemberian uang, barang, rabat, (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya.
Sejauh ini, katanya, KPK telah memberikan selebaran (pamflet) mengenai pemberantasan korupsi. “Bila masyarakat ingin melaporkan tindak pindana korupsi yang ditemukan, bisa mengisi form khusus dari KPK yang saat ini sudah ada di Kantor Bagian Humas – Pemkab Jember,” pesannya.
Abdul Muis menandaskan, tanpa adanya dukungan dan peran – serta dari masyarakat, mustahil perkara korupsi dapat ditangani. Selain itu, saat ini Indonesia juga telah memasuki era transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat. “Oleh karena itu, masyarakat beserta aparat pemerintah diharapkan dapat bersama – sama untuk mendukung upaya tersebut,” imbuhnya.
Ditanya mengenai peran – serta Inspektorat dalam fungsi pengawasan, pimpinan yang sekarang disebut Inspektur itu menegaskan, Inspektorat sebagai pihak pengawas (inter control) di lingkup Pemkab Jember berfungsi untuk melakukan upaya pembinaan dan penertiban keadministrasian. (RI-1)
Anggota KPU Jember Urunan Bikin Template
Jember – Ada pernyataan menarik dari salah satu anggota KPU Jember, Moh. Eksan, menurutnya setiap anggota KPU bakal dipotong honornya untuk membuat template atau bingkai braille untuk surat suara khusus yang digunakan oleh penyandang tuna netra.
Karena menurut Eksan, KPU pusat atau pemerintah sampai hari ini belum memberi kejelasan akan anggaran atau rencana membuat template. “Karena tidak ada anggaran untuk itu maka kami siap dipotong honornya untuk membuat template,” jelasnya.
Namun karena bukan dari anggaran dan dipotong dari honor, maka KPU Jember bakal membuat hanya satu desa satu template saja. Karean kalau setiap TPS dibuatkan maka KPU Jember tidak bakal mampu.
“Sementara ya kita buat setiap desa satu saja, nenti kita sesuaikan dengan kebutuhan tuna netra di Jember,” imbuhnya.
Sayangnya Eksan enggan menceritakan berapa anggaran yang diperlukan untuk membuat template teesebut.
Menanggapi rencana tersebut aktivis penyandang cacat (Penca) Jember, Eko Puji Purwanto, SE, mengaku tersinggung dengan langkah KPU. “Ini sama saja mengecewakana kita, berarti selama ini kita dianggap tidak ada, sehingga harus membuat anggota KPU uruunan membuat template,” sesalnya.
Anto panggilan akrab aktivis Penca ini menegaskan bahwa tuna netra itu sudah ada sejak dulu kala. “Bukan hanya sekarang saja tuna netra itu ada, dan Pemilu ini sudah ada juga sejak dulu, kenapa pemerintah ini tidak pernah berpikir memperhatikan sahabat-sahabat kita,” tuturnya.
Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada penca, karena menurut Antok, Penca dianggap kaum marginal yang tidak perlu diperhatikan. (RI-1)
Jelang Pemilu, Kapolres Jember diganti
Jember – Menjelang perhelatan pesta demokrasi pada tanggal 9 April mendatang, Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticho, bakal diganti oleh pejabat baru. “Penggantinya dari Surabaya, yang saat ini sedang menjabat Kapolres juga di Surabaya, AKBP Masri,” ujar Wakapolres Jember, Kompol Rizal Irawan.
Sementara itu Ibnu bakal menempati pos barunya di Polda Metro Jaya. Serah terima jabatan yang bertepatan dengan dekatnya waktu pelaksanaan Pemilu 2009, menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat .
Pasalnya, kondisi politik di daerah tapal kuda selama ini dikenal panas, demikian juga di Jember. Namun menurut Wakapolres Jember, Rizal, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan hal tersebut. Karena pihaknya bersama Kapolres lama maupun baru sudah berkoordinasi dengan sejumlah jajaran agar menjaga kondisi dan situasi di Jember tetap kondusif.
“Jajaran Polres Jember sudah siap menghadapi Pemilu 2009, semua jajaran sudah kita tugaskan untuk melakukan deteksi dini di lapangan, fungsi intelegen kita optimalkan, sehingga kita tahu gerakan massa,” imbuhnya.
Namun demikian pihaknya juga menghimbau kepada peserta Pemilu dan tim kampanye untuk tidak memperkeruh suasana jika memang ada dugaan penyimpangan tahapan pemilu atau pelanggaran lain.
“Sebaiknya semua diserahkan ke Panwas atau aparat penegak hukum,”tuturnya. (RI-1)
Simulasi Pemilu di Penca Sukses, Kesalahan 3 %
Jember – Acara sosialisasi dan simulasi yang dilakukan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Jember bersama 100 penyandang cacat (penca) naga-naganya berjalan sukses. Pasalnya tingkat kesalahan yang ada hanya sekitar 3 % saja.
“Padahal mulai awal masih banyak yang bingung, namun setelah KPU datang dan simulasi dimulai ternyata banyak yang cepat faham,” ujar Ketua Panitia, Moh Zaenuri SE, yang juga Sekretaris Perpenca Jember, usai acara yang digelar di aula MAN 1 Jember pagi ini, Minggu (22/2).
Menurut Zainuri hasil evaluasi dari acara tersebut diantaranya dengan penghitungan suara. Pada saat penghitungan suara ada 2 surat suara kosong tidak dicontreng atau dicoblos, dan satu lagi suara tidak sah karena contrengan yang salah.
“Ini cukup bagus, karena teman-teman penca tadi langsung memahami apa yang disosialisasikan oleh KPU,” imbuhnya.
Pada acara sosialisasi dan simulasi tersebut, anggota KPU Jember, Moh. Eksan, menegaskan kalau pencontrengan atau pencoblosan hanya boleh satu kali. “Tidak boleh lebih dari satu kali, hanya satu kali pada nama caleg atau nama partai,” ujarnya.
Sementara teknik mencontreng bisa dengan 5 cara, diantaranya mencontreng sendiri atau biasa di sebut mencentang atau cawang. Kedua dengan menyilang, ketiga dengan mencoret seperti garis lurus, keempat mencoblos dan yang kelima seperti mencontreng tetapi tidak sempurna, seperti garis miring.
“Kelima teknik tersebut boleh dilakukan, namun diusahakan mencontreng saja, kalau tidak ya nggak apa-apa tetap sah suaranya,” imbuhnya.
Dari hasil evaluasi acara tersebut menurut Zaenuri, hampir semua peserta sosialisasi dan simulasi sudah bisa mencontreng. “Hanya mungkin fasilitas saja yang dibutuhkan oleh teman-teman penca, supaya tidak ada halangan untuk memberikan hak suaranya nanti di Pemilu 2009,” imbuhnya. (RI-1)
100 Penca Hadiri Simulasi Pemilu
Jember – Masih awamnya pengetahuan masyarakat akan Pemilu 2009 membuat mereka tertarik untuk mendatangi berbagai simulasi dan sosialisasi tata cara pemungutan suara. Demikian halnya dengan penyandang cacat (penca) Jember. Pagi ini, Minggu (22/2) sekitar 100 penca menghadiri simulasi Pemilu yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB).
Simulasi dan sosialisasi yang diselenggarakan di aula MAN 1 Jember tersebut juga dihadiri oleh anggota KPU Jember, Moh. Eksan. Menurut Eksan, sosialisasi kepada penca sangat penting dilakukan, karena dengan keterbatasan fisik penca membutuhkan bimbingan atau tuntutan dari pelaksana Pemilu.
Eksan mencontohkan untuk tuna netra dan tuna daksa, kedua golongan penca ini diperbolehkan meminta bantuan kepada petugas sewaktu memberikan suaranya di bilik suara.
“Karena mereka punya kekurangan, jadi kalau mengalami kesulitan bisa minta bantuan petugas,” ujarnya didepan peserta sosialisasi.
Menanggapi pernyataan Eksan, salah satu peserta yang juga aktivis penca, Eko Puji Purwanto SE, mengaku kecewa, karena kerahasiaan rekan-rekannya akan pilihannya tidak terjaga.
“Kenapa KPU selama bertahun-tahun ini tidak pernah berupaya memberikan fasilitas kepada Penca, hingga untuk tuna netra saja belum bisa menyiapkan surat suara braille,” sesalnya.
Menanggapi hal ini, Eksan berupaya mengobati kekecewaan penyandang tuna netra dengan menjanjikan bakal menyediakan template atau bingkai braille. “Namun karena tidak ada anggarannya maka kami tidak bisa siapkan banyak, rencannanya hanya 1 bingkai satu desa,” ujarnya.
Jadi KPU Jember menurut Eksan bakal mempersiapkan 247 bingkai di seluruh desa. Selanjutnya KPU bakal mendata, dimana saja ada penyandang tuna netra, yang kemudian diteruskan dengan memberikan bingkai tersebut ke TPS yang membutuhkan. (RI-1)
PMB Kecewa Sikap Panwas
Jember – Pasca pelaporan tindak pidana pembakaran atribut Partai Matahari Bangsa (PMB) ke Panwaskab, PD PMB Jember mengaku kecewa dengan sikap Panwas. Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo, berjanji bakal melaporkan Panwaskab ke Bawaslu.
Pasalnya, Panwaskab pada tempo hanya 2 hari sesudah pelaporan langsung berkirim surat jawaban kepada PD PMB Jember, dengan isi surat tidak bias menindaklanjuti laporan PMB.
“panwaskab menegaskan dalam suratnya bahwa pada aksi pembakaran bendera dan atribut PMB tidak ada tindak pidana pemilu, inikan memalukan sekali, jelas Panwas ada sesuatu dibalik ini,” ujarnya.
Menurut Suryanto, seharusnya Panwaskab bersikap arif dengan menindaklanjuti terlebih dahulu laporan PMB. “Masak belum apa-apa, belum mengambil langkah apapun sudah mengatakan tidak ada unsure pidana, ini namanya membodohi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu PD PMB Jember dalam waktu dekat bakal melaporkan sikap Panwaskab tersebut ke Bawaslu, karena diduga kuat Panwaskab sudah tidak professional dalam bekerja.
PD PMB Jember sangat keberatan dengan jawaban Panwas yang terkesan tidak mau bekerja mengusut kasus perusakan tersebut. Panwaskab sama sekali tidak berupaya memanggil saksi, berkoordinasi dengan pelapor (PD PMB), atau mengumpulkan barang bukti. (RI-1)
Diskop Bakal Gelar Kontes Durian LAgi
Jember – Pasca digelarnya kontes Durian pada tahun lalu, Dsinas Koperasi (Diskop) Jember melihat ada lonjakan permintaan dan harga di Jember. “Dampak positifnya, ya harga tidak murah lagi, petani durian jadi lebih untung, bukan hanya pedagangnya saja yang untung,” ujar Kadiskop Jember, Ir. Mirfano.
Untuk itu pihaknya akan terus berupaya mempromosikan durian local Jember. Diantaranya dengan menggelar kembali kontes durian pada akhir Pebruari ini. “Rencana bakal kita gelar sepekan mulai tanggal 28 Pebruari mendatang,” tuturnya.
Digelarnya kontes tersebut menurut Mirfano mampu meningkatkan harga ditingkat petani, dulu yang biasa buah durian dibeli dipohon oleh tengkulak dengan harga murah, kini sudah dihargai dengan harga layak.
Sehingga keuntungan juga dirasakan olehpetani, bukan hanya pedagang saja. Padahal biasanya pedagang membeli dengan harga sangat murah dan menjual dengan mahal.
“Kontes kali ini sesuai rencana bakal digelar di halaman TPK Perhutani di Jubung, yang sudah direhab menjadi pusat oleh-oleh Jember,” imbuhnya. (RI-1)
Jual Raskin, Ketua RW Dipolisikan
Jember – Karena tertangkap basah menjual beras jatah warga miskin atau raskin, Ketua RW XII dusun Krajan desa Curahnongko kecamatan Tempurejo, dipolisikan oleh perangkat desa setempat.
Ketua RW XII, Samin, menjual sekitar 15 kg raskin ke took B. Nur tetangganya melalui jasa Surip, orang kepercayaannya. Mengetahui hal ini, salah satu anggota BPD Curahnongko, H. Zaenuri, menangkap pelaku dan melaporkannya ke Polsek Tempurejo.
“Sebelumnya teman-teman BPD menyidangkan pak Samin di BPD dan desa, selanjutnya mereka melaporkannya ke Polsek,” ujar Kades Curahnongko, Hj. Enik Ayu Nurhidayati SPd.
Enik mengaku menyayangkan dari perbuatan Ketua RW tersebut. Karena menurut Enik hal tersebut mencoreng nama baik pemerintahan desa dibawah kepemimpinannya.
“Dia perangkat, seharusnya memberi contoh yang baik, ini kok malah menujual beras jatah warga miskin, keterlaluan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Enik menyerahkan sepenuhnya proses hokum ke Polsek Tempurejo. “Biar Polsek yang tangani, kami hanya berharap Polsek menangani dengan srius biar ini menjadi pelajaran bagi pelaku dan shock therapy kepada perangkat lainnya,” tegas Enik. (RI-1)
Jual Raskin, Ketua RW Dipolisikan
Jember – Karena tertangkap basah menjual beras jatah warga miskin atau raskin, Ketua RW XII dusun Krajan desa Curahnongko kecamatan Tempurejo, dipolisikan oleh perangkat desa setempat.
Ketua RW XII, Samin, menjual sekitar 15 kg raskin ke took B. Nur tetangganya melalui jasa Surip, orang kepercayaannya. Mengetahui hal ini, salah satu anggota BPD Curahnongko, H. Zaenuri, menangkap pelaku dan melaporkannya ke Polsek Tempurejo.
“Sebelumnya teman-teman BPD menyidangkan pak Samin di BPD dan desa, selanjutnya mereka melaporkannya ke Polsek,” ujar Kades Curahnongko, Hj. Enik Ayu Nurhidayati SPd.
Enik mengaku menyayangkan dari perbuatan Ketua RW tersebut. Karena menurut Enik hal tersebut mencoreng nama baik pemerintahan desa dibawah kepemimpinannya.
“Dia perangkat, seharusnya memberi contoh yang baik, ini kok malah menujual beras jatah warga miskin, keterlaluan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Enik menyerahkan sepenuhnya proses hokum ke Polsek Tempurejo. “Biar Polsek yang tangani, kami hanya berharap Polsek menangani dengan srius biar ini menjadi pelajaran bagi pelaku dan shock therapy kepada perangkat lainnya,” tegas Enik. (RI-1)
AKI Jember Menurun 10%
Jember - Angka Kematian Ibu (AKI) dalam persalinan mengalami penurunan pada kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Umumnya, kematian tersebut dialami oleh ibu hamil (bumil) beresiko tinggi, dan faktor budaya masyarakat yang melakukan proses persalinan ke dukun bayi. Pasalnya, rasio jumlah dukun jauh lebih tinggi hingga kini lebih tinggi dibandingkan jumlah bidan.
Data yang dirilis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, jumlah AKI pada tahun 2007 cukup signifikan, yakni sejumlah 40 ibu meninggal dunia saat melahirkan. Lalu sepanjang tahun 2008 angka tersebut menurun 10 persen, sehingga didapati jumlah AKI pada saat persalinan sebesar 30 orang.
Menurut Kasi Promosi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jember, Yumarlies, walaupun rasio dukun lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan. Tapi, proses persalinan yang ditangani oleh bidan telah mencapai 77 persen sementara yang masih menggunakan tenaga dukun bayi sebesar 23 persen.
Ia mengatakan, rata-rata kelahiran bayi sebanyak 38 ribu per tahunnya. Angka itu didapatkan dari hasil survei jumlah balita yang berusia 0-11 bulan sepanjang tahun 2008. “Berarti sepanjang tahun 2008 dari 38 ribu ibu hamil yang mengalami proses persalinan, sejumlah 40 ibu di antaranya meninggal dunia,” tuturnya.
Pihaknya menengarai, angka kematian itu rata-rata disebabkan oleh persalinan melalui dukun. Lantaran, jumlah dukun bayi sebanyak 1.080 orang, sedangkan jumlah bidan hanya 321 orang. “Di Jember rasio dukun jauh lebih tinggi dibandingkan bidan,” tengaranya.
Untuk meminimalisir terjadinya kematian bayi pada saat persalinan, katanya, Dinkes mulai membangun kemitraan antara bidan dan dukun bayi guna membantu kelancaran persalinan. Langkah yang ditempuh dengan cara memanfaatkan tenaga dukun guna mengantarkan bumil ke tempat praktik bidan pada saat ditemui ibu persalinan.
“Untuk mengurangi resiko AKI, kita memanfaatkan tenaga dukun bayi untuk mengantarkan ibu bersalin ke bidan. Setiap 4 kali persalinan para dukun itu diberi uang Rp 100 ribu. Bukan berarti kita membasmi keberadaan para dukun itu. Tapi mereka masih kita perlukan untuk perawatan bayi pasca kelahiran, itulah bentuk kemitraan yang dibangun,” terangnya.
Meski begitu, katanya, persalinan yang masih menggunakan tenaga dukun galibnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan rendahnya pendidikan masyarakat. Terutama, masyarakat yang berada di daerah Jember Utara, misalnya di Kecamatan Silo, Jelbuk, Sumberjambe, Arjasa dan Ledokombo.
Naiknya AKI, sambungnya, juga dipengaruhi oleh bumil beresiko tinggi. Yang termasuk dalam kategori tersebut, antara lain bumil yang mengalami gizi buruk, memiliki penyakit komplikasi. "Selain itu juga karena pengambilan keputusan yang salah menjelang proses persalinan dan masih melekatnya budaya persalinan ke dukun," terangnya.(RI-1)
FPU Laporkan Dinas Pendidikan ke KEjagung
Jember – Kedatangan tim peburu koruptor dari KEjagung RI di Jember, dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengadu dan melaporkan berbagai penyimpangan di Jember. Setelah sejumlah LSm melaporkan dugaan korupsi di tubuh Pemkab Jember, kini Forum Penyelamat Unej (FPU) melaporkan dugaan penyimpangan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Ketua FPU, DR. Hidayat Teguh Wiyono, mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa LSM untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Teguh juga membeberkan sejumlah data pendukung.
Menurutnya kasus mark up data penerima BOS itu sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindaklanjut dari proses hokum tersebut.
“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, dari 514 lembaga yang terdata menerima kucuran dana BOS hanya 47 lembaga yang benar-benar menerima kucuran dana,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya berinisiatif melaporkan hal tersebut ke Kejagung RI , dengan harapan proses hukumnya semakin jelas. Apalagi selama berkunjung ke Jember tim penyidik dari Kejagung mempunyai misi khusus mengumpulkan data dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Jember. (RI-1)
Rekayasa Lalin Untuk Jaring PAD Bando
Jember – Rekayasa lalu lintas (lalin) yang kembali dilakukan oleh Pemkab Jember naga-naganya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector reklame khususnya bando, megatron dan lainnya.
Selain itu perubahan arus yang kesekian kalinya dilakukan Pemkab Jember juga dikarenakan akan digelarnya MTQ pada bulan Juli mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kadishub Jember, Sunarsono SH.
Menurut Sunarsono, gagasan merubah arus lalin tersebut, murni lahir dari Bupati Jember, MZA Djalal. “Harapannya ketika arus lalin berubah dan jalan Gajah Mada serta Sultan Agung, jadi satu arah, maka pemasang iklan bakal semakin menarik untuk memasang di ruas jalan Jember,” ujarnya.
Dengan begitu maka PAD dari reklame bakal naik. Selain itu untuk menyongsong MTQ pada bulan Juli mendatang, diharapkan masyarakat tidak lagi disulitkan dengan jalur atau ruas jalan yang sempit di Jember.
Karena ruas jalan semakin lebar dan kemacetan bias dihindari.
Sayangnya keinginan Pemkab Jember tersebut belum mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat termasuk DPRD Jember. Karena sejumlah tokoh masyarakat mengaku kecewa dengan langkah-langkah Pemkab yang selalu merubah arus lalin dan melakukan rekayasa lalin, tanpa kajian matang.
“Sehingga sering berubah, baru di rubah belum setahun berubah lagi, demikian terus sehingga masyarakat pengguna jalan dirugikan,” tegas Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH.
Apalagi masyarakat sudah mencium bahwa rekayasa lalin yang sering dilakukan Pemkab, diduga berorientasi pada proyek. Artinya diduga dijadikan lahan meraup keuntungan tertentu bukan karena kebutuhan pengguna jalan atau masyarakat.
“Buktinya perubahan arus di seputar alun-alun dan masjid Jami’, justru mengakibatkan kemacetan setiap hari, bukan memperlancar, itu bukti bahwa orientasi proyek bukan manfaat pengguna jalan,” imbuhnya. (RI-1)
Puso, Petani Rugi 2 miliar
Jember – Akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu sekitar 700 hektar areal pertanian di Jember mengalami puso. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan (Disperta) Jember, Ir. Harry Widjayadi.
Menurut Harry, data terakhir yang dimilikinya menyebutkan sebanyak 700 hektar lahan pertanian mengalami puso akibat banjir. “Dan akibat yang ditimbulkan adalah, petani Jember mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 2 miliar,” ujarnya.
Pasalnya tanaman padi yang diterjang bajir tersebut rata-rata masih belum memasuki massa panen. Bahkan yang terbanyak masih berusia sekitar 30-50 hari tanam saja. Petani yang memiliki lahan pertanian sudah tidak bisa lagi menggunakan lahannya untuk memetik hasilnya.
“Jadi petani harus kembali melakukan pengolahan lahannya, dan kemudian kembali menanami bibit padi,” ujarnya.
Dan sesuai dengan rencana, Disperta, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan bantuan benihnya. Dan saat ini, Pemkab Jember khususnya Disperta masih dalam tahap menunggu kucuran bantuan tersebut.
“Rencananya yang bakal dikucuri bantuan benih adalah petani yang memiliki tanaman padi yang baru berumur 30 hingga 50 hari saja, selebihnya belum didata untuk diberi bantuan benih,” imbuhnya. (RI-1)
Inflasi Tinggi, TPID Kembali Konsolidasi
Jember - Untuk menciptakan perekonomian Kabupaten Jember yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka di perlukan koordinasi pengendalian inflasi itu sendiri. Untuk pengendalian tingkat inflasi di Jember, Bank Indonesia Cabang Jember dan Asisten II Pemkab Jember bersama dengan Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya, beberapa kali melakukan konsolidasi dan koordinasi.
Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Jember, Drs. H Edy B. Susilo M.Si, Pemkab akan selalu mendukung dan mem-back up keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Hal ini akan memberikan manfaat dalam rangka pengumpulan data dan analisa data kemudian sampai dengan pemberian rekomendasi, sehingga dengan adanya Tim ini minimal bisa mengerem laju inflasi pada kondisi stabil, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah yang bisa menyebabkan terjadinya deflasi,” jelasnya.
Bila hal itu bisa dilakukan, kata Edy, maka hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan otonomi daerah akan dapat berkembang dengan baik. “Dengan demikian, anggota Tim ini itu harus selalu memonitoring, mendata dan mengkaji untuk dianalisa bersama untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah,” terangnya lagi.
Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, misalnya harga – harga kebutuhan pokok, termasuk juga nilai UMR, harga BBM dan lain sebagainya. Bila indikator – indikator tersebut stabil, maka laju inflasi tentu juga dapat ditekan atau minimal tidak meningkat terlalu tajam.
Sementara itu, menurut Pemimpin Bank Indonesia Jember, A. Rasjid Madjid, dalam UU No. 4 tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral, yaitu BI dalam mengukur stabilitas rupiah salah satu indikatornya adalah tingkat inflasi. “BI mengajak kerjasama dengan instansi terkait di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama menekan inflasi agar menjadi terkendali sesuai dengan harapan Pemerintah,” urainya.
Rasjid mengatakan, Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur yang tingkat inflasinya relatif tinggi, (tingkat inflasi tertinggi adalah Madiun, red). Hal ini dikarenaka letak strategis Kabupaten Jember yang berada di wilayah timur, sehingga banyak barang-barang yang didistribusikan dari pusat kota Surabaya ke Jember mempunyai jarak tempuh dan biaya yang cukup tinggi.
“Disamping itu juga sarana dan prasarana jalannya yang masih belum memungkinkan untuk bisa di lalui secara cepat,” kilahnya.
Ia kemudian menjelaskan, salah satu kendalanya adalah adanya musibah Lapindo yang menyebabkan stagnasi lalu lintas, sehingga untuk mencapai Jember, distribusi barang dari Surabaya ke Jember memerlukan waktu 7 jam, ditambah lagi biaya yang tidak murah. (RI-1)
Jalan Gajahmada dan Sultan Agung Jadi Satu Arah
Jember – Pemkab Jember berencana kembali melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan kota . Setelah sebelumnya berulangkali merubah jalur dan pembatas jalan, untuk tahun 2009 ini kembali merubah jalur di Sultan Agung dan Gajahmada.
Kedua jalan yang sebelumnya ada dua arah, beberapa waktu lagi bakal menjadi satu arah. Menurut Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember, I Putu Budiade pihaknya sudah melakukan kajian mendalam soal perubahan arus atau rekayasa lalin tersebut.
Menanggapi hal tersebut sejumlah tokoh LSM mendesak Pemkab Jember untuk tidak hanya berorientasi pada proyek. “Jangan melaksanakan program itu karena berorientasi kepada proyek saja, karena semenjak Bupati Djalal ini sudah berulangkali merubah arus lalin dengan disertai anggaran yang tidak sedikit,” ujar Ketua yayasan Abdi MAsyarakat, Moh. Husni Thamrin SH.
Apalagi Husni sudah mencium bahwa untuk membongkar pagar pembatas jalan tersebut sudah ditenderkan. “Padahal baru tahun 2007 kemarin ada pengadaan pembatas jalan dan untuk pembatas besi juga belum lama,” ujarnya.
Selain itu pihaknya juga meminta pihak Dishub untuk betul-betul mengkaji manfaat dari rekayasa tersebut. (RI-1)
Jember Dapat Jatah PNPM 85 miliar
Jember – Kabupaten Jember pada tahun 2009 ini bakal menerima jatah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp. 85 milyar. Dana sebanyak itu bakal disebar di 23 kecamatan.
Dengan rincian pembagian dana Rp. 68 milyar untuk PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Kota. Sementara untuk infrastruktur desa, juga bakal dikucuri dana sebesar Rp. 12 milyar.
Jatah dana PNPM yang diterima Pemkab Jember tahun ini naik jika dibandingkan penerimaan tahun lalu. “Tahun lalu Pemkab Jember hanya mendapat jatah Rp. 15,5 milyar,” ujar Kepala Bappekab Jember, Mudhar Syarifudin.
Mudhar juga menjelaskan bahwa dana Rp. 85 miliar tersebut merupakan dana dari Pemerintah Pusat. Untuk Pemkab Jember sendiri sesuai dengan juklak dan juknisnya, harus menyediakan dana pendamping sebanyak 20% dari dana pusat tersebut.
Dana sharing sebesar 20 % tersebut menurutnya senilai dengan Rp. 13,6 milyar. Hal senada juga disampaikan Kepala Bappemas Jember, Suhardiyanto, menurutnya dana sebanyak itu nantinya bakal digunakan untuk tiga kategori PNPM, yaitu PNPM infrastruktur, PNPM MP untuk kawasan pedesaan dan PNPM kota . (RI-1)
Tabrakan Beruntun, 4 Tewas
Jember - Tabrakan beruntun yang terjadi sore ini, Selasa (17/2), di jalan raya Pecoro, Rambipuji, mengakibatkan 4 nyawa hilang sekaligus. Dan tragisnya lagi 3 diantaranya adalah satu keluarga yang satu ada balita.
Satu keluarga yang bernasib naas tersebut adalah keluarga Imam Ma'i, warga banyuputih, Jatiroto Lumajang. Dan satu lagi korban yang kehilangan nyawanya adalah Andik, warga Jember Lor kecamatan Patrang Jember. Keempatnya kehilangan nyawa, karena terlindas oleh truk gandeng dari arah barat menuju Jember.
Kejadian tragis ini bermula dari adanya iring-iringan 3 sepeda motor dari arah timur Jember menuju ke arah Tanggul. Namun begitu sampai jalan raya Pecoro, dari tiga sepeda motor tersebut, salah satunya sepeda motor jenis Supra Honda berusaha mendahului kedua sepeda motor lainnya yang dikendarai keempat korban.
Namun karena kondisi jalan yang padat dan ada truk gandeng dari arah berlawanan melaju, sepda supra yang dikendarai orang tak dikenal tersebut membuat kedua pengendara sepeda motor lainnya grogi dan oleng kekanan. Sepeda motor Tiger yang dikendarai Imam Ma'i bersama istri dan dua anaknya oleng dan jatuh ke kanan.
Demikian juga dengan sepeda Vega yang dikendarai oleh Andik, karena bersamaan dengan jatuhnya kedua sepeda motor tersebut, melintaslah truk gandeng. "Sudah bisa ditebak, kedua sepeda motor dan pengendara serta penumpangnya langsung terlindas truk gandeng tersebut," ujar Kanit Laka Lantas Polres Jember, Iptu eko Budyo.
Nyawa keempat korban tidak bisa ditolong lagi dan sore ini langsung dibawa ke kamar mayat RSUD dr. Soebandi. Sementara truk gandeng dan kedua sepeda motor langsung diamankan di Satlantas Polres Jember.
Sopir truk langsung dimintai keterangan oleh petugas Laka Lantas, sedangkan pengendara sepeda supra melarikan diri karena ketakutan. (RI-1)
Ratusan Bendera PMB Dibakar dan Dirusak
Jember - Ratusan bendera dan atribut PArtai Matahari Bangsa (PMB) Jember dirusak orang tak dikenal. Sadisnya bukan hanya diguntingi atau dihilangkan dari tempatnya saja, puluhan lainnya dibakar. "Total yang hilang, dibakar, diguntingi sekitar 200 lembar," tegas Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo usai melaporkan kejadian tersebut ke Panwaskab Jember, siang tadi, Selasa (17/2).
Menurut Suryanto, pelaku merusak atribut PMB pada dini hari. "Sejumlah saksi menuturkan bahwa pelaku menggunakan roda dua dan empat pada dini hari sekitar pukul 03.00 wib," imbuhnya.
Dan semua kronologis peristiwa sudah dilaporkannya ke Panwaskab secara tertulis disertai bukti-bukti foto. Ratusan bendera dan gambar yang dirusak tersebut semula dipasang di jalan Srikoyo, dr. Soebandi Patrang Jember. Selain itu juga ada di Mayang dan Pakusari serta Arjasa.
"Kami tidak mau berspekulasi siapa yang merusak, namun sejumlah saksi sudah mengarah kemana pelakunya," ujarnya.
Suryanto hanya berharap kepada semua pihak dan pelaku, agar tidak memperkeruh suasana dengan melakukan tindakan yang memancing emosi kader PMB. Karena tindakan tersebut bisa menodai proses demokrasi yang sudah berjalan damai ini.
PD PMB Jember juga mendesak PAnwaskab untuk mengusut tuntas kasus tersebut. (RI-1)
Panwas Janji Akan Tertibkan Atribut Caleg
Jember - PAnwaskab Jember berjanji bakal segera menertibkan atribut caleg yang melanggar estetika dan peraturan. Sayangnya janji tersebut baru akan direalisir setelah ada pelantikan seluruh Panwascam pada Jumat pekan ini. Menurut Ketua Panwaskab Jember, Agung Purwanto, pihaknya bakal bersama-sama dengan Panwascam dan Sat Pol PP menertibkan semua atribut caleg.
Agung, bakal mengingatkan semua caleg yang memasang atribut di ruas jalan yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi atribut partai maupun caleg. "Jika upaya persuasif kita ini tidak diindahkan maka bakal bersama sat pol PP menertibkannya," tegasnya.
Panwas mencontohkan sejumlah atribut yang bakal ditertibkan, seperti misalnya di pertigaan atau perempatan jalan. Bukan hanya itu saja, sepanjang radius 100 meter dari pertigaan dan perempatan tersebut juga tidak diperbolehkan untuk dipasangi atribut apapun dari partai dan caleg.
Selain itu sejumlah ruas jalan yang berdekatan dengan kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan juga tidak boleh dipasangi atribut apapun.
"kalau tetap bandel maka kita harapkan masyarakat berperan aktif melaporkannya ke Panwascam maupun kabupaten, agar segera kita tindak," ujarnya. (RI-1)
UTD PMI Tetapkan Harga Baru Kantong Darah
Jember - Menyusul dinaikkannya Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD), per 1 Pebruari oleh UTD PMI se Jawa Timur, yang diputuskan pada Musyawarah Kerja se Jawa Timur beberapa waktu lalu. Maka kepada kepada seluruh UTD diberikan hak untuk menetapkan harga. Adapun kisaran harga yang ditetapkan tersebut yakni antara Rp.200 ribu hingga 300 ribu per kantong.
Terkait dengan ini, Humas UTD PMI Jember, Dimyati, mengungkapkan bahwa naiknya harga darah yang disebabkan karena kenaikan kantong darah itu, pada dasarnya tidak banyak mempengaruhi kinerja PMI Jember.
Mungkin yang sempat membuat kesal adalah bantuan atau subsidi reagen atau uji saring dari Departemen Kesehatan, yang diberikan kepada UTD PMI Jember selama ini, sejak September 2008 dihentikan. “Hal tersebut inilah yang berpengaruh sekali terhadap perubahan harga,” katanya.
Meski begitu, Dimyati tetap optimis, bahwa ketiadaan subsidi untuk UTD PMI Jember tak akan banyak menurunkan kualitas kinerja, bahkan sebaliknya akan semakin meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Apalagi dengan diraihnya ISO 9000-2001 oleh UTD PMI Jember maka peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas bagi UTD PMI Jember,” ujarnya.
Mengenai harga darah per kantong di Jember diputuskan saat ini antara Rp.200 ribu hingga Rp 250 ribu. Harga ini akan dibedakan oleh rumah sakit pelayanan. Jika pasien dirawat di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah maka harga per kantongnya hanya RP.200 ribu. Dan apabila pasien dirawat di RS Swasta atau dirawat di luar Kabupaten Jember maka harga yang ditetapkan adalah Rp.250 ribu. (RI-1)
Pendonor Aktif Dapat Gratis Kantong Darah
Jember - Upaya untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat terus dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jember. Setelah berhasil mendapatkan ISO 9000- 2001, UTD PMI Kabupaten Jember, kini memiliki kiat baru dalam menjaring minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
Menurut Kepala UTD PMI Jember, Dr. Oemi Djauhari, kiat baru yang digagas PMI Jember agar masyarakat berminat mendonorkan darahnya, bagi pendonor yang menunjukkan kartu dan keaktifan 3 bulan terakhir dengan minimal donor 10 kali keatas maka kepadanya akan diberikan reward berupa gratis darah berapapun. Pemberian reward kepada pendonor aktif ini, kata Umi, merupakan bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat yang berusaha terus dilakukan PMI Jember.
Umi menegaskan, bahwa pemberian reward ini tidak akan mempengaruhi stok darah yang ada, meski per 1 Februari 2009 ada kenaikan harga darah serentak di seluruh Jawa Timur. “Kenaikan serentak itu karena dicabutnya subsidi kepada UTD PMI dan naiknya harga berbagai elemen uji saring untuk pemrosesan darah namun UTD PMI Jember terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh terkait pemberian reward kepada para pendonor, Humas UTD PMI Jember Dimyati, menambahkan, bahwa pemberian reward kepada para pendonor sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama. Hanya saja mereka yang akan mendapatkan 1 kantong darah secara gratis adalah yang sudah menjadi pendonor aktif sebanyak 10 kali.
Demikian halnya dengan pendonor yang sudah 25 kali, akan mendapatkan 3 kantong secara gratis dan yang sudah 75 kali akan mendapatkan gratis. “Selama ini pendonor aktif 10 kali hanya diberikan gratis 1 kantong, 25 kali 3 kantong dan 75 kali baru bisa gratis. Saat ini per 1 Februari 2009 dengan menunjukkan kartu dan keaktifan 3 bulan terakhir dengan minimal donor 10 kali keatas, maka akan mendapatkan reward berupa gratis berapapun dia butuh darah untuk dirinya dan keluarganya yang tertanggung di dalam K,” papar Dimyati.
Yang dimaksud keluarga tertanggung menurut Dimyati, apabila pendonor telah berkeluarga, maka yang tertanggung yaitu suami, istri dan anak. Akan tetapi bila belum berkeluarga, maka yang tertanggung adalah orang tua dan saudara kandung. (RI-1)
Warga Keluhkan PArkir Berlangganan
Jember – Parkir berlangganan yang berlaku sejak tanggal 26 Januari 2009 lalu masih menuai protes dari warga. Protes yang kesekian kalinya ini dilakukan warga karena merasa dirugikan dengan program tersebut. Karena sudah membayar lewat Samsat disaat membayar pajak, tetapi tetap masih ditarik saat parker di jalan.
Sebelumnya warga protes karena pemberlakuan parker berlangganan yang sebelumnya ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 ternyata diolor ke tanggal 26 Januari 2009.
Warga berharap ketika usai membayar pajak dan setelah tanggal 26 Januari bisa parkir gratis di jalan, ternyata tetap ditarik oleh petugas parker di jalan. Apalagi di desa-desa, mayoritas juru parkir (jukir) masih tetap menarik uang parkir meskipun sudah terdapat stiker parkir berlangganan.
Menanggapi hal ini, Kadishub Jember, Sunarsono, menegaskan bahwa jika ada petugas parker yang masih memungut kendaraan yang sudah ada stiker parker berlangganan bakal ditindaknya.
“Tolong laporkan ke saya atau UPTD Parkir, biar kita tindak tegas, karena itu menyalahi aturan,” tegasnya.
Sunarsono berharap tidak ada lagi petugas di jajarannya yang melakukan pungutan parker kepada pengendara yang sudah membayar parker berlangganan. (RI-1)
Masuk Lagi, KBM di SMKN 4 Membaik
Jember – Setelah diliburkan selama 3 hari pada pekan lalu, karena banyaknya siswi SMKN 4 Jember yang kesurupan. Mulai hari ini, Senin (16/2) siswa kembali masuk seperti biasa.
Dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang ada di sekolah tersebut mulai berangsur membaik dan berjalan lancar. Menurut Kepala Sekolah SMKN 4, Drs. Rinoto, pihaknya mengaku bersyukur akan lancarnya proses KBM tersebut.
Menurutnya selama sekolah diliburkan, pihak sekolah bersama dengan tokoh ulama telah melakukan pembersihan areal sekolah dari gangguan makhluk halus. “Diupayakan tidak mengganggu lagi, sehingga murid bias belajar dengan tenang,” ujarnya.
Selain itu, guru diberi tugas untuk mendampingi siswa dan siswi yang sempat mengalami kerasukan roh halus. Harapannya kedepan tidak terjadi lagi peristiwa yang mengganggu proses KBM tersebut.
“Kami juga berharap agar siswa tidak mudah melamun atau kosong pikirannya, karena dengan kondisi tersebut mudah kemasukan roh halus,” ujarnya. Ditambah lagi dengan meningkatkan ibadah masing-masing siswa.
Sementara itu, KAbid SMP/SMA, Wayan Wesa Atmadja, mengaku gembira mendengar siswa SMKN 4 sudah mulai bias masuk dan mengikuti KBM dengan lancer. (RI-1)
32 Pejabat di 6 SKPD Diperiksa KEjagung
Jember – Sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Jember yang enggan disebut identitasnya, menegaskan bahwa dalam minggu ini hingga minggu depan ada 32 pejabat eselon II dan III dipanggil oleh KEjagung RI .
“Sudah dicek saja ke KAbag Hukum, surat panggilannya ada disana, saya tahu sendiri kok, SKPD yang diperiksa diantaranya adalah Kabag Umum, Perlengkapan, Kesra, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan yang lainnya,” ungkapnya.
Total SKPD tersebut ada 6 SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah). Sementara pejabat yang dipanggil jumlhanya mencapai 32 orang. Ketiga puluh dua tersebut tidak dipanggil di Jakarta , namun dipanggil di sebuah hotel di Jember yang sementara ini ditempati oleh tim dari Kejagung tersebut.
Kabar tidak mengenakkan ini ternyata cukup meresahkan semua pejabat dilingkungan Pemkab Jember. Pejabat rata-rata resah karena takut ikutterseret dalam kasus tersebut.
Tim kejagung kabarnya memfokuskan diri kepada SKPD yang dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kerugian Negara cukup besar. Seperti misalnya Dinas KEbersihan dan Lingkungan Hidup yang melaksanakan proyek PJU Rp. 85 miliar, dan hasil pemeriksaan BPK RI terakhir, justru menimbulkan kerugian Negara yang nilainya tidak sedikit yakni Rp. 18 miliar.
Belum lagi sejumlah dugaan korupsi di bagian Perlengkapan, Umum dan Kesra.
Sayangnya Kabag Hukum Pemkab Jember, Mudjoko SH, tidak berhasil dikonfirmasi. (RI-1)
