Jember – Acara sosialisasi dan simulasi yang dilakukan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Jember bersama 100 penyandang cacat (penca) naga-naganya berjalan sukses. Pasalnya tingkat kesalahan yang ada hanya sekitar 3 % saja.
“Padahal mulai awal masih banyak yang bingung, namun setelah KPU datang dan simulasi dimulai ternyata banyak yang cepat faham,” ujar Ketua Panitia, Moh Zaenuri SE, yang juga Sekretaris Perpenca Jember, usai acara yang digelar di aula MAN 1 Jember pagi ini, Minggu (22/2).
Menurut Zainuri hasil evaluasi dari acara tersebut diantaranya dengan penghitungan suara. Pada saat penghitungan suara ada 2 surat suara kosong tidak dicontreng atau dicoblos, dan satu lagi suara tidak sah karena contrengan yang salah.
“Ini cukup bagus, karena teman-teman penca tadi langsung memahami apa yang disosialisasikan oleh KPU,” imbuhnya.
Pada acara sosialisasi dan simulasi tersebut, anggota KPU Jember, Moh. Eksan, menegaskan kalau pencontrengan atau pencoblosan hanya boleh satu kali. “Tidak boleh lebih dari satu kali, hanya satu kali pada nama caleg atau nama partai,” ujarnya.
Sementara teknik mencontreng bisa dengan 5 cara, diantaranya mencontreng sendiri atau biasa di sebut mencentang atau cawang. Kedua dengan menyilang, ketiga dengan mencoret seperti garis lurus, keempat mencoblos dan yang kelima seperti mencontreng tetapi tidak sempurna, seperti garis miring.
“Kelima teknik tersebut boleh dilakukan, namun diusahakan mencontreng saja, kalau tidak ya nggak apa-apa tetap sah suaranya,” imbuhnya.
Dari hasil evaluasi acara tersebut menurut Zaenuri, hampir semua peserta sosialisasi dan simulasi sudah bisa mencontreng. “Hanya mungkin fasilitas saja yang dibutuhkan oleh teman-teman penca, supaya tidak ada halangan untuk memberikan hak suaranya nanti di Pemilu 2009,” imbuhnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Simulasi Pemilu di Penca Sukses, Kesalahan 3 %
100 Penca Hadiri Simulasi Pemilu
Jember – Masih awamnya pengetahuan masyarakat akan Pemilu 2009 membuat mereka tertarik untuk mendatangi berbagai simulasi dan sosialisasi tata cara pemungutan suara. Demikian halnya dengan penyandang cacat (penca) Jember. Pagi ini, Minggu (22/2) sekitar 100 penca menghadiri simulasi Pemilu yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB).
Simulasi dan sosialisasi yang diselenggarakan di aula MAN 1 Jember tersebut juga dihadiri oleh anggota KPU Jember, Moh. Eksan. Menurut Eksan, sosialisasi kepada penca sangat penting dilakukan, karena dengan keterbatasan fisik penca membutuhkan bimbingan atau tuntutan dari pelaksana Pemilu.
Eksan mencontohkan untuk tuna netra dan tuna daksa, kedua golongan penca ini diperbolehkan meminta bantuan kepada petugas sewaktu memberikan suaranya di bilik suara.
“Karena mereka punya kekurangan, jadi kalau mengalami kesulitan bisa minta bantuan petugas,” ujarnya didepan peserta sosialisasi.
Menanggapi pernyataan Eksan, salah satu peserta yang juga aktivis penca, Eko Puji Purwanto SE, mengaku kecewa, karena kerahasiaan rekan-rekannya akan pilihannya tidak terjaga.
“Kenapa KPU selama bertahun-tahun ini tidak pernah berupaya memberikan fasilitas kepada Penca, hingga untuk tuna netra saja belum bisa menyiapkan surat suara braille,” sesalnya.
Menanggapi hal ini, Eksan berupaya mengobati kekecewaan penyandang tuna netra dengan menjanjikan bakal menyediakan template atau bingkai braille. “Namun karena tidak ada anggarannya maka kami tidak bisa siapkan banyak, rencannanya hanya 1 bingkai satu desa,” ujarnya.
Jadi KPU Jember menurut Eksan bakal mempersiapkan 247 bingkai di seluruh desa. Selanjutnya KPU bakal mendata, dimana saja ada penyandang tuna netra, yang kemudian diteruskan dengan memberikan bingkai tersebut ke TPS yang membutuhkan. (RI-1)
PMB Kecewa Sikap Panwas
Jember – Pasca pelaporan tindak pidana pembakaran atribut Partai Matahari Bangsa (PMB) ke Panwaskab, PD PMB Jember mengaku kecewa dengan sikap Panwas. Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo, berjanji bakal melaporkan Panwaskab ke Bawaslu.
Pasalnya, Panwaskab pada tempo hanya 2 hari sesudah pelaporan langsung berkirim surat jawaban kepada PD PMB Jember, dengan isi surat tidak bias menindaklanjuti laporan PMB.
“panwaskab menegaskan dalam suratnya bahwa pada aksi pembakaran bendera dan atribut PMB tidak ada tindak pidana pemilu, inikan memalukan sekali, jelas Panwas ada sesuatu dibalik ini,” ujarnya.
Menurut Suryanto, seharusnya Panwaskab bersikap arif dengan menindaklanjuti terlebih dahulu laporan PMB. “Masak belum apa-apa, belum mengambil langkah apapun sudah mengatakan tidak ada unsure pidana, ini namanya membodohi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu PD PMB Jember dalam waktu dekat bakal melaporkan sikap Panwaskab tersebut ke Bawaslu, karena diduga kuat Panwaskab sudah tidak professional dalam bekerja.
PD PMB Jember sangat keberatan dengan jawaban Panwas yang terkesan tidak mau bekerja mengusut kasus perusakan tersebut. Panwaskab sama sekali tidak berupaya memanggil saksi, berkoordinasi dengan pelapor (PD PMB), atau mengumpulkan barang bukti. (RI-1)
Diskop Bakal Gelar Kontes Durian LAgi
Jember – Pasca digelarnya kontes Durian pada tahun lalu, Dsinas Koperasi (Diskop) Jember melihat ada lonjakan permintaan dan harga di Jember. “Dampak positifnya, ya harga tidak murah lagi, petani durian jadi lebih untung, bukan hanya pedagangnya saja yang untung,” ujar Kadiskop Jember, Ir. Mirfano.
Untuk itu pihaknya akan terus berupaya mempromosikan durian local Jember. Diantaranya dengan menggelar kembali kontes durian pada akhir Pebruari ini. “Rencana bakal kita gelar sepekan mulai tanggal 28 Pebruari mendatang,” tuturnya.
Digelarnya kontes tersebut menurut Mirfano mampu meningkatkan harga ditingkat petani, dulu yang biasa buah durian dibeli dipohon oleh tengkulak dengan harga murah, kini sudah dihargai dengan harga layak.
Sehingga keuntungan juga dirasakan olehpetani, bukan hanya pedagang saja. Padahal biasanya pedagang membeli dengan harga sangat murah dan menjual dengan mahal.
“Kontes kali ini sesuai rencana bakal digelar di halaman TPK Perhutani di Jubung, yang sudah direhab menjadi pusat oleh-oleh Jember,” imbuhnya. (RI-1)
Jual Raskin, Ketua RW Dipolisikan
Jember – Karena tertangkap basah menjual beras jatah warga miskin atau raskin, Ketua RW XII dusun Krajan desa Curahnongko kecamatan Tempurejo, dipolisikan oleh perangkat desa setempat.
Ketua RW XII, Samin, menjual sekitar 15 kg raskin ke took B. Nur tetangganya melalui jasa Surip, orang kepercayaannya. Mengetahui hal ini, salah satu anggota BPD Curahnongko, H. Zaenuri, menangkap pelaku dan melaporkannya ke Polsek Tempurejo.
“Sebelumnya teman-teman BPD menyidangkan pak Samin di BPD dan desa, selanjutnya mereka melaporkannya ke Polsek,” ujar Kades Curahnongko, Hj. Enik Ayu Nurhidayati SPd.
Enik mengaku menyayangkan dari perbuatan Ketua RW tersebut. Karena menurut Enik hal tersebut mencoreng nama baik pemerintahan desa dibawah kepemimpinannya.
“Dia perangkat, seharusnya memberi contoh yang baik, ini kok malah menujual beras jatah warga miskin, keterlaluan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Enik menyerahkan sepenuhnya proses hokum ke Polsek Tempurejo. “Biar Polsek yang tangani, kami hanya berharap Polsek menangani dengan srius biar ini menjadi pelajaran bagi pelaku dan shock therapy kepada perangkat lainnya,” tegas Enik. (RI-1)
Jual Raskin, Ketua RW Dipolisikan
Jember – Karena tertangkap basah menjual beras jatah warga miskin atau raskin, Ketua RW XII dusun Krajan desa Curahnongko kecamatan Tempurejo, dipolisikan oleh perangkat desa setempat.
Ketua RW XII, Samin, menjual sekitar 15 kg raskin ke took B. Nur tetangganya melalui jasa Surip, orang kepercayaannya. Mengetahui hal ini, salah satu anggota BPD Curahnongko, H. Zaenuri, menangkap pelaku dan melaporkannya ke Polsek Tempurejo.
“Sebelumnya teman-teman BPD menyidangkan pak Samin di BPD dan desa, selanjutnya mereka melaporkannya ke Polsek,” ujar Kades Curahnongko, Hj. Enik Ayu Nurhidayati SPd.
Enik mengaku menyayangkan dari perbuatan Ketua RW tersebut. Karena menurut Enik hal tersebut mencoreng nama baik pemerintahan desa dibawah kepemimpinannya.
“Dia perangkat, seharusnya memberi contoh yang baik, ini kok malah menujual beras jatah warga miskin, keterlaluan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Enik menyerahkan sepenuhnya proses hokum ke Polsek Tempurejo. “Biar Polsek yang tangani, kami hanya berharap Polsek menangani dengan srius biar ini menjadi pelajaran bagi pelaku dan shock therapy kepada perangkat lainnya,” tegas Enik. (RI-1)
AKI Jember Menurun 10%
Jember - Angka Kematian Ibu (AKI) dalam persalinan mengalami penurunan pada kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Umumnya, kematian tersebut dialami oleh ibu hamil (bumil) beresiko tinggi, dan faktor budaya masyarakat yang melakukan proses persalinan ke dukun bayi. Pasalnya, rasio jumlah dukun jauh lebih tinggi hingga kini lebih tinggi dibandingkan jumlah bidan.
Data yang dirilis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, jumlah AKI pada tahun 2007 cukup signifikan, yakni sejumlah 40 ibu meninggal dunia saat melahirkan. Lalu sepanjang tahun 2008 angka tersebut menurun 10 persen, sehingga didapati jumlah AKI pada saat persalinan sebesar 30 orang.
Menurut Kasi Promosi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat Dinkes Kabupaten Jember, Yumarlies, walaupun rasio dukun lebih tinggi dibandingkan tenaga kesehatan. Tapi, proses persalinan yang ditangani oleh bidan telah mencapai 77 persen sementara yang masih menggunakan tenaga dukun bayi sebesar 23 persen.
Ia mengatakan, rata-rata kelahiran bayi sebanyak 38 ribu per tahunnya. Angka itu didapatkan dari hasil survei jumlah balita yang berusia 0-11 bulan sepanjang tahun 2008. “Berarti sepanjang tahun 2008 dari 38 ribu ibu hamil yang mengalami proses persalinan, sejumlah 40 ibu di antaranya meninggal dunia,” tuturnya.
Pihaknya menengarai, angka kematian itu rata-rata disebabkan oleh persalinan melalui dukun. Lantaran, jumlah dukun bayi sebanyak 1.080 orang, sedangkan jumlah bidan hanya 321 orang. “Di Jember rasio dukun jauh lebih tinggi dibandingkan bidan,” tengaranya.
Untuk meminimalisir terjadinya kematian bayi pada saat persalinan, katanya, Dinkes mulai membangun kemitraan antara bidan dan dukun bayi guna membantu kelancaran persalinan. Langkah yang ditempuh dengan cara memanfaatkan tenaga dukun guna mengantarkan bumil ke tempat praktik bidan pada saat ditemui ibu persalinan.
“Untuk mengurangi resiko AKI, kita memanfaatkan tenaga dukun bayi untuk mengantarkan ibu bersalin ke bidan. Setiap 4 kali persalinan para dukun itu diberi uang Rp 100 ribu. Bukan berarti kita membasmi keberadaan para dukun itu. Tapi mereka masih kita perlukan untuk perawatan bayi pasca kelahiran, itulah bentuk kemitraan yang dibangun,” terangnya.
Meski begitu, katanya, persalinan yang masih menggunakan tenaga dukun galibnya dipengaruhi oleh faktor budaya dan rendahnya pendidikan masyarakat. Terutama, masyarakat yang berada di daerah Jember Utara, misalnya di Kecamatan Silo, Jelbuk, Sumberjambe, Arjasa dan Ledokombo.
Naiknya AKI, sambungnya, juga dipengaruhi oleh bumil beresiko tinggi. Yang termasuk dalam kategori tersebut, antara lain bumil yang mengalami gizi buruk, memiliki penyakit komplikasi. "Selain itu juga karena pengambilan keputusan yang salah menjelang proses persalinan dan masih melekatnya budaya persalinan ke dukun," terangnya.(RI-1)
FPU Laporkan Dinas Pendidikan ke KEjagung
Jember – Kedatangan tim peburu koruptor dari KEjagung RI di Jember, dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengadu dan melaporkan berbagai penyimpangan di Jember. Setelah sejumlah LSm melaporkan dugaan korupsi di tubuh Pemkab Jember, kini Forum Penyelamat Unej (FPU) melaporkan dugaan penyimpangan BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Ketua FPU, DR. Hidayat Teguh Wiyono, mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa LSM untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Teguh juga membeberkan sejumlah data pendukung.
Menurutnya kasus mark up data penerima BOS itu sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindaklanjut dari proses hokum tersebut.
“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, dari 514 lembaga yang terdata menerima kucuran dana BOS hanya 47 lembaga yang benar-benar menerima kucuran dana,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya berinisiatif melaporkan hal tersebut ke Kejagung RI , dengan harapan proses hukumnya semakin jelas. Apalagi selama berkunjung ke Jember tim penyidik dari Kejagung mempunyai misi khusus mengumpulkan data dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Jember. (RI-1)
Rekayasa Lalin Untuk Jaring PAD Bando
Jember – Rekayasa lalu lintas (lalin) yang kembali dilakukan oleh Pemkab Jember naga-naganya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector reklame khususnya bando, megatron dan lainnya.
Selain itu perubahan arus yang kesekian kalinya dilakukan Pemkab Jember juga dikarenakan akan digelarnya MTQ pada bulan Juli mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kadishub Jember, Sunarsono SH.
Menurut Sunarsono, gagasan merubah arus lalin tersebut, murni lahir dari Bupati Jember, MZA Djalal. “Harapannya ketika arus lalin berubah dan jalan Gajah Mada serta Sultan Agung, jadi satu arah, maka pemasang iklan bakal semakin menarik untuk memasang di ruas jalan Jember,” ujarnya.
Dengan begitu maka PAD dari reklame bakal naik. Selain itu untuk menyongsong MTQ pada bulan Juli mendatang, diharapkan masyarakat tidak lagi disulitkan dengan jalur atau ruas jalan yang sempit di Jember.
Karena ruas jalan semakin lebar dan kemacetan bias dihindari.
Sayangnya keinginan Pemkab Jember tersebut belum mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat termasuk DPRD Jember. Karena sejumlah tokoh masyarakat mengaku kecewa dengan langkah-langkah Pemkab yang selalu merubah arus lalin dan melakukan rekayasa lalin, tanpa kajian matang.
“Sehingga sering berubah, baru di rubah belum setahun berubah lagi, demikian terus sehingga masyarakat pengguna jalan dirugikan,” tegas Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH.
Apalagi masyarakat sudah mencium bahwa rekayasa lalin yang sering dilakukan Pemkab, diduga berorientasi pada proyek. Artinya diduga dijadikan lahan meraup keuntungan tertentu bukan karena kebutuhan pengguna jalan atau masyarakat.
“Buktinya perubahan arus di seputar alun-alun dan masjid Jami’, justru mengakibatkan kemacetan setiap hari, bukan memperlancar, itu bukti bahwa orientasi proyek bukan manfaat pengguna jalan,” imbuhnya. (RI-1)
Puso, Petani Rugi 2 miliar
Jember – Akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu sekitar 700 hektar areal pertanian di Jember mengalami puso. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan (Disperta) Jember, Ir. Harry Widjayadi.
Menurut Harry, data terakhir yang dimilikinya menyebutkan sebanyak 700 hektar lahan pertanian mengalami puso akibat banjir. “Dan akibat yang ditimbulkan adalah, petani Jember mengalami kerugian hingga mencapai Rp. 2 miliar,” ujarnya.
Pasalnya tanaman padi yang diterjang bajir tersebut rata-rata masih belum memasuki massa panen. Bahkan yang terbanyak masih berusia sekitar 30-50 hari tanam saja. Petani yang memiliki lahan pertanian sudah tidak bisa lagi menggunakan lahannya untuk memetik hasilnya.
“Jadi petani harus kembali melakukan pengolahan lahannya, dan kemudian kembali menanami bibit padi,” ujarnya.
Dan sesuai dengan rencana, Disperta, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat untuk mengucurkan bantuan benihnya. Dan saat ini, Pemkab Jember khususnya Disperta masih dalam tahap menunggu kucuran bantuan tersebut.
“Rencananya yang bakal dikucuri bantuan benih adalah petani yang memiliki tanaman padi yang baru berumur 30 hingga 50 hari saja, selebihnya belum didata untuk diberi bantuan benih,” imbuhnya. (RI-1)
Inflasi Tinggi, TPID Kembali Konsolidasi
Jember - Untuk menciptakan perekonomian Kabupaten Jember yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka di perlukan koordinasi pengendalian inflasi itu sendiri. Untuk pengendalian tingkat inflasi di Jember, Bank Indonesia Cabang Jember dan Asisten II Pemkab Jember bersama dengan Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya, beberapa kali melakukan konsolidasi dan koordinasi.
Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Jember, Drs. H Edy B. Susilo M.Si, Pemkab akan selalu mendukung dan mem-back up keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Hal ini akan memberikan manfaat dalam rangka pengumpulan data dan analisa data kemudian sampai dengan pemberian rekomendasi, sehingga dengan adanya Tim ini minimal bisa mengerem laju inflasi pada kondisi stabil, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah yang bisa menyebabkan terjadinya deflasi,” jelasnya.
Bila hal itu bisa dilakukan, kata Edy, maka hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan otonomi daerah akan dapat berkembang dengan baik. “Dengan demikian, anggota Tim ini itu harus selalu memonitoring, mendata dan mengkaji untuk dianalisa bersama untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah,” terangnya lagi.
Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi, misalnya harga – harga kebutuhan pokok, termasuk juga nilai UMR, harga BBM dan lain sebagainya. Bila indikator – indikator tersebut stabil, maka laju inflasi tentu juga dapat ditekan atau minimal tidak meningkat terlalu tajam.
Sementara itu, menurut Pemimpin Bank Indonesia Jember, A. Rasjid Madjid, dalam UU No. 4 tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral, yaitu BI dalam mengukur stabilitas rupiah salah satu indikatornya adalah tingkat inflasi. “BI mengajak kerjasama dengan instansi terkait di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama menekan inflasi agar menjadi terkendali sesuai dengan harapan Pemerintah,” urainya.
Rasjid mengatakan, Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur yang tingkat inflasinya relatif tinggi, (tingkat inflasi tertinggi adalah Madiun, red). Hal ini dikarenaka letak strategis Kabupaten Jember yang berada di wilayah timur, sehingga banyak barang-barang yang didistribusikan dari pusat kota Surabaya ke Jember mempunyai jarak tempuh dan biaya yang cukup tinggi.
“Disamping itu juga sarana dan prasarana jalannya yang masih belum memungkinkan untuk bisa di lalui secara cepat,” kilahnya.
Ia kemudian menjelaskan, salah satu kendalanya adalah adanya musibah Lapindo yang menyebabkan stagnasi lalu lintas, sehingga untuk mencapai Jember, distribusi barang dari Surabaya ke Jember memerlukan waktu 7 jam, ditambah lagi biaya yang tidak murah. (RI-1)
Jalan Gajahmada dan Sultan Agung Jadi Satu Arah
Jember – Pemkab Jember berencana kembali melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan kota . Setelah sebelumnya berulangkali merubah jalur dan pembatas jalan, untuk tahun 2009 ini kembali merubah jalur di Sultan Agung dan Gajahmada.
Kedua jalan yang sebelumnya ada dua arah, beberapa waktu lagi bakal menjadi satu arah. Menurut Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember, I Putu Budiade pihaknya sudah melakukan kajian mendalam soal perubahan arus atau rekayasa lalin tersebut.
Menanggapi hal tersebut sejumlah tokoh LSM mendesak Pemkab Jember untuk tidak hanya berorientasi pada proyek. “Jangan melaksanakan program itu karena berorientasi kepada proyek saja, karena semenjak Bupati Djalal ini sudah berulangkali merubah arus lalin dengan disertai anggaran yang tidak sedikit,” ujar Ketua yayasan Abdi MAsyarakat, Moh. Husni Thamrin SH.
Apalagi Husni sudah mencium bahwa untuk membongkar pagar pembatas jalan tersebut sudah ditenderkan. “Padahal baru tahun 2007 kemarin ada pengadaan pembatas jalan dan untuk pembatas besi juga belum lama,” ujarnya.
Selain itu pihaknya juga meminta pihak Dishub untuk betul-betul mengkaji manfaat dari rekayasa tersebut. (RI-1)
Jember Dapat Jatah PNPM 85 miliar
Jember – Kabupaten Jember pada tahun 2009 ini bakal menerima jatah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp. 85 milyar. Dana sebanyak itu bakal disebar di 23 kecamatan.
Dengan rincian pembagian dana Rp. 68 milyar untuk PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Kota. Sementara untuk infrastruktur desa, juga bakal dikucuri dana sebesar Rp. 12 milyar.
Jatah dana PNPM yang diterima Pemkab Jember tahun ini naik jika dibandingkan penerimaan tahun lalu. “Tahun lalu Pemkab Jember hanya mendapat jatah Rp. 15,5 milyar,” ujar Kepala Bappekab Jember, Mudhar Syarifudin.
Mudhar juga menjelaskan bahwa dana Rp. 85 miliar tersebut merupakan dana dari Pemerintah Pusat. Untuk Pemkab Jember sendiri sesuai dengan juklak dan juknisnya, harus menyediakan dana pendamping sebanyak 20% dari dana pusat tersebut.
Dana sharing sebesar 20 % tersebut menurutnya senilai dengan Rp. 13,6 milyar. Hal senada juga disampaikan Kepala Bappemas Jember, Suhardiyanto, menurutnya dana sebanyak itu nantinya bakal digunakan untuk tiga kategori PNPM, yaitu PNPM infrastruktur, PNPM MP untuk kawasan pedesaan dan PNPM kota . (RI-1)
