Jember – Proyek pengerjaan gedung berlantai dua Poliklinik di RSUD dr Soebandi senilai Rp 3.465.351.000,- ini dapat dipastikan baal molor penyelesaiannya dari jadwal.
Pasalnya, pertengahan bulan Nopember ini proyek besar tersebut baru saja dikerjakan, padahal batas waktu pengerjaan hingga tanggal 20 Desember 2008. naga-naganya proyek lanjutan ini bakal mengalami nasib serupa dengan proyek sebelumnya.
Seperti telah beberapa kali diberitakan, RSUD pada akhir 2007 lalu juga mengalami hal serupa. Mega proyek senilai Rp. 15 miliar yang dikerjakan PT. Prmbanan Dwipaka, juga molor hingga bulan Maret 2008.
Padahal proyek yang saat ini berasal dari APBD 2008, ironisnya baru ditenderkan dan dikerjakan pada akhir tahun anggaran. Sehingga terancam molor penyelesaiannya.
Permasalahan terkait dengan proyek tersebut, juga nampak bakal semakin rumit sja. Selain bakal molor dan dapat dipastikan didenda, proyek ini juga dilaporkan ke Polda Jatim oleh LSM Picket Nol.
Dalam kasus itu, ada indikasi proses pelelangan dan tender menyalahi aturan. Termasuk pengumuman di media tak ber SK Gubernur. Saat dilakukan tender dan penawaran, sejumlah panitia melalui Satpam RSUD juga pernah mengusir wartawan dan LSM agar tidak masuk ruangan penawaran.
Dan sejumlah dugaan penyimpangan lain terjadi di RSUD dr. Soebandi, sehingga sejumlah LSm sepakat untuk melalporkan kasusnya ke Polda Jatim. PT Raung Jaya Utama Karya, pimpinan HM Rusdi-pun, selaku pelaksana proyek juga sudah dimintai keterangan di MApolda Jatim. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Deadline 20 Desember, Proyek RSUD 3 miliar Baru Mulai
Dana Pemulangan Pensiun PNS di Duga Fiktif
Jember – Lagi, BAdan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember diduga bermasalah. Pasca direkomendasi oleh tim pemeriksa BPK wilayah V Surabaya untuk mengembalikan dana tunjangan perumahan yang tidak tepat sasaran, kini diduga mengeluarkan anggaran pemulangan PNS tanpa SPJ yang jelas.
Bahkan menurut sejumlah PNS yang pension, mengaku tidak pernah menerima dana tersebut dari BKD. Padahal setiap tahun dana pemulangan PNS yang sudah pension ini dianggarakan sebesar Rp. 450 juta.
Dengan anggaran sebesar itu menurut bukti pengeluaran yang ada di BKD, ada sekitar 450 PNS yang pension dengan penerimaan dana masing-masing Rp. 500 ribu. “Tetapi kami selama ini tidak pernah dengar ada dana tersebut, apalagi menerima, dan saya yakin semua PNS yang pension juga nggak terima,” ujar mantan pejabat yang telah pension, sambil mewanti-wanti wartawan untuk tidak menyebut identitasnya.
Hal ini membuat gusar sejumlah LSM Jember. LSM Abdi MASyarakat misalnya, melalui Ketuanya, Husni Thamrin SH, berjanji bakal melaporkan kasus ini ke KEjari JEmber pada minggu depan.
“Ini berkas laporannya sudah selesai, minggu depan saya masukkan ke Kejari Jember, mumpung Kajarinya baru,” ujarnya.
Menurutnya BKD ini sudah berulangkali main api. Dan sudah berulangkali juga mendapat rekomendasi dari BPK tidak menyenangkan yaitu mengembalikan dana yng telah disalahgunakan. (RI-1)
GTT SMK Swasta-pun Di Pungli
Jember – Guru Tidak tetap (GTT) yang mengajar di SMK swasta-pun ternyata juga menerima nasib yang sama dengan GTT SD dan SMP. Sekitar 80 orang GTT yang selama ini mengajar di SMK swasta juga dipungut dengan besaran Rp. 200 ribu.
Salah satu oknum guru yang mengaku sebagai mediator dari Dinas Pendidikan, Wiryono, mengaku hanya menjalankan tugas memungut. “Saya ini bukan kepanjangan tangan Dinas, tetapi hanya menjembatani saja, kalau keberatan dipungut ya uangnya saya kembalikan,” ujarnya.
Pungutan tersebut menurut Wiryono akan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kepala DInas Pendidikan, H. Achmad Sudiono. Karena selama ini kebutuhan Dinas Pendidikan cukup banyak.
“Namun ini tidak bersifat memaksa, kalau keberatan ya nggak apa-apa, uangnya masih ada kok,” kilahnya.
Ironisnya, meski mengaku bukan paksaan, tetapi Wiryono menegasakan bahwa jika memang GTT keberatan maka akan berakibat berkurangnya perhatian Dinas Pendidikan ke SMK Swasta.
“Jangan-jangan nanti quota dari Dinas berkurang, kalau sudah bayar gini, saya khan bias ngomong supaya jangan dikurangi, kalau perlu ditambah dananya untuk SMK swasta,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, belum satupun pejabat di Dinas Pendidikan yang bersedia berkomentar. Namun sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Jember, H. Achmad Sudiono menyangjkal keras kalau dirinya memerintahkan pungutan.
Bahkan dengan bersumpah dunia dan akhirat, dirinya berjanji bakal menindak oknum pemungut tersebut. (RI-1)
Selain Catut Kadindik, Pungli GTT Juga Catut LSM
Jember – Ada saja dalih oknum-oknum pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Jember untuk melakukan pungutan liar (pungli). Selain mencatut nama Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jember, H. Achmad Sudiono, ternyata juga mencatut nama sejumlah oknum LSM dan Wartawan.
Menurut beberapa guru Tidak Tetap (GTT) yang tidak mau disebut identitasnya, oknum UPTD atau Dinas Pendidikan tersebut juga menyebut bahwa dana pungli tersebut nantinya untuk menutup wartawan dan LSm supaya berita tidak menyebar luas.
Sehingga besaran pungli bervariasi, tergantung wilayahnya. “Kalau diwilayah Patrang, Kaliwates, Sumberari rata-rata GTT teman-teman kami dipungut Rp. 200 ribu dari total penerimaan Rp. 1,8 juta,” ungkapnya.
Sedangkan untuk wilayah luar kota bervariasi mulai dari Rp. 250 ribu hingga Rp. 450 ribu. Hingga hari ini, kasus pungutan rapel tunjangan fungsional GTT ini terus mengemuka. Sejumlah GTT mulai berani mengadukan masalah yang menimpanya meski tetap meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Puluhan GTT yang mengadu tersebut berasal dari Kecamatan Tanggul, Silo, Tempurejo, Patrang, Sumbersari, Kaliwates, Mayang, Balung, Ambulu dan beberapa kecamatan lain.
Rata-rata GTT mengatakan pungli dilakukan setelah mereka mencairkan uang di BRI. Sejumlah oknum sudah memberi sinyal untuk menyerahkan uang yang sudah dicairkan tersebut ke UPTD setempat. (RI-1)
Kurangi Kelangkaan, Pupuk Organik Digencarkan
Jember - Masalah pupuk adalah hal pokok bagi petani. Tak hanya di Kabupaten Jember saja tapi terjadi di hampir seluruh Indonesia. Kali ini, Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal, berusaha mencari terobosan untuk mengatasi kelangkaan pupuk sebagai kendala petani selama ini di Jember dengan menggunakan pemakaian pupuk organik.
“Kita harus cari titik masalahnya. Semisal pupuk yang dikirim ke Jember tak sesuai usulan. Artinya subsidi sangat terbatas,“ jelas Ir Harianto Kepala Disperindag Jember.
Sekadar diketahui, kebutuhan pupuk Jember sekitar 96-98 ribu ton, sedang pasokan pupuk ke Jember berkisar 86 ribu ton. Sehingga terdapat selisih 10 ribu ton dan telah diusulkan ke Gubernur sebanyak 9 ribu ton.
Selain kelangkaan pupuk bisa terjadi dari kesalahan perencanaan kebutuhan selama ini, kebutuhan pupuk yang direncanakan sesuai lahan petani itu kadang berbeda karena ada lahan perkebunan dan Perhutani yang tidak boleh disubsidi.
Padahal sekarang banyak petani yang bermitra dengan PTPN, Perhutani, sehingga kebutuhan pupuk tidak masuk perhitungan kebutuhan pupuk.
Dari sisi pemborosan selama ini, pemerintah menetapkan pemakaian pupuk dalam satu hektar sebanyak 250 kg, tapi kebiasaan petani lebih dari itu mencapai 400 s/d 600 kg.
“Itu kan boros,” ujarnya.
Kelangkaan pupuk disinyalir akibat adanya pergeseran pola tanam petani yang tadinya menanam padi bergeser ke jagung.
Tren saat ini, marak di tingkat petani berupa penjualan jagung yang belum berumur untuk kebutuhan ternak mereka, sehingga setahun petani bisa berkali-kali tanam jagung yang secara otomatis menambah kebutuhan pupuk.
Pemerintah tidak boleh melarang petani menanam beberapa jenis komoditi, tapi yang harus dipertahankan adalah pupuknya dan bukan tanamannya. Sehingga keberadaan pupuk harus dikendalikan agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah tetap menyesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) “Ke depan RDKK yang jujur dan wajib dilaksanakan,“ bebernya.
Hariyanto, berharap kepada masyarakat untuk selalu menggunakan pupuk berimbang dan tidak selalu berkonsentrasi pada salah satu pupuk seperti urea dan sejenisnya tapi menerima anjuran PPL, dengan pupuk organik untuk mengatasi kelangkaan pupuk kimia. (RI-1)
LSM Minta Kepolisian Mengusut Pungli GTT
Jember – Sejumlah LSM peduli pendidikan Jember mereaksi keras aksi pungli yang dilakukan oknum di jajaran Dinas Pendidikan kepada Guru Tidak Tetap (GTT). Reaksi yang terjadi cukup beragam, ada yang mendesak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta ada yang membuka posko pengaduan.
LSM LAskar misalnya, mendesak Polres Jember untuk tidak tidur saja mendengar banyak keluhan tersebut.
“Polisi itu jangan tidur tok, lebih baik selidiki dan sidik kasus ini, ini khan jelas mersahkan dan merugikan GTT dan Negara, cepat selidiki itu,” tegas Edy Black, Ketua LAskar Jember.
Hal senada juga disampaikan Ketua Paguyuban Komite Sekolah, Hakman Tumanggor, pihaknya mengaku bakal emmbuka posko pengaduan dan melindungi siapa saja GTT yang mengadu.
“Setelah pengaduan terkumpul maka akan kita bawa ke jalur hokum juga, karena pungli ini termasuk pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain LSM sejumah media juga membuka posko pengaduan atas kejadian memprihatinkan yang menimpa GTT tersebut. Apalagi hal ini terjadi sudah semenjak 2 tahun lalu.
Namun kali ini besaran pungli melonjak tajam. Pengakuan para GTT yang tidak mau disebut identitasnya, jika satu dan dua tahun lalu kisaran potongan hanya Rp. 50 ribu sampai Rp. 100 ribu. Tahun ini melonjak tajam hingga Rp. 450 ribu. (RI-1)
Pungli Menimpa GTT se- Kabupaten Jember
Jember – Pungutan liar alias pungli yang menimpa Guru Tidak tetap (GTT) seperti diberitakan kemarin, ternyata menimpa semua GTT se-kabupaten Jember. Dan terkesan sudah terorganisir dengan rapi karena sudah ada petugas pemungut dilapangan.
Dan petugas pemungut tersebut terlihat over confident karena merasa sudah diback up oleh oknum tertentu di Dinas Pendidikan. Oknum-oknum tersebut dengan tidak segan-segan menyebut nama Kepala Dinas Pendidikan, Achmad Sudiono, sebagai orang yang paling bertanggungjawab.
“Ini nanti kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas, kalau kamu tidak mau dipotong ya lihaty bulan depan,” ujar salah satu GTT, menirukan pernyataan oknum UPTD tersebut.
Dengan gertakan dan pernyataan seperti akhirnya seluruh GTT menyerahkan uang sejumlah yang dinginkan oknum-oknum pemungut tersebut. Pungutan ini terus berlangsung dan hari ini juga menimpa para GTT di wilayah selatan Jember dengan potongan bervariasi, antara Rp. 300 ribu hingga Rp. 450 ribu.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jember, H. Achmad Sudiono, membantah keras rumor yang beredar tersebut. Melalui sms dari handphonenya, Achmad bersumpah baik dunia maupun akhirat bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan pemotongan tersebut.
Dirinya juga berjanji bakal menindak tegas para pemungut yang berbuat mencemarkan nama baik dunia pendidikan tersebut. Achmad juga mengaku terkejut, apalagi potongan atau pungli tersebut terjadi pada semua GTT se-kabupaten Jember. (RI-1)
Karyawan Indomaret Kemalingan
Jember - Lahan parkir di depan toko Indomaret tak aman. Karyawan toko yang terbiasa memarkir motornya di halaman tempat kerjanya tersebut ternyata juga tak luput dari incaran maling.
Kali ini, dialami karyawan Indomaret bernama Linda Marina Sari (18), karyawan toko Indomaret di Jalan Rambipuji, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, terpaksa gigit jari. Ia harus pulang naik kendaraan umum karena motornya raib dicuri maling.
Naga-naganya, motor Yamaha Jupiter Z Nopol P 4715 PB itu sudah diincar kawanan maling sejak lama. Sehingga saat aksi kawanan pencuri motor beraksi, maka pencurian berjalan mulus.
Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp 13 juta. Linda kepada petugas yang menerima laporan, mengaku sekitar pukul 06.30 WIB dia berangkat dari rumahnya di Jl Madura 61 Balunglor Kecamatan Balung.
Setibanya di tempatnya bekerja dia memarkir motor di depan toko seperti biasanya. Tak lupa ia mengunci stir, sebelum masuk ke dalam toko untuk bekerja.
Sejak ia bekerja pagi itu, ia masih mendapati motornya sekitar sore. Ia masih melihat motor itu berada di tempat parkirnya semula.
Tapi saat hendak pulang sekitar pukul 19.00, dia mendapati motornya raib. Ia berusaha mencari dan bertanya ke teman kerjanya, Puji Haryono (20), asal Jalan Sultan Agung Desa Balung Kulon.
Tapi, dijawab tidak tahu. Apes menimpa Linda dan memilih melaporkan nasib apesnya itu ke Kepolisian Sektor Balung di Jalan Rambipuji 17. Nasib sial Linda itu menambah catatan kepedihan korban curanmor di lahan parkir depan Indomart tanpa juru parkir itu. (RI-1)
BPK Deadline 28 Desember 2008
Jember – Badan Pemeriksa keuangan (BPK) wilayah V Surabaya, mendeadline atau membatasi unit kerja dan rekanan yang terbukti melakukan mark up untuk mengembalikan dana kelebihan tersebut paling lama tanggal 28 Desember 2008.
Hal ini disampaikan sejumlah narasumber di beberapa unit kerja, setelah mendampingi tim pemeriksa yang sampai saat ini masih berada di jember. “Audit BPK sudah selesai untuk tahun 2007, dan yang terbukti ada kelebihan dana karena diduga ada mark up anggaran diminta untuk segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah, dan paling lambat tanggal 28 Desember 2008 ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut dibenarkan Ketua Aspeknas Jember, Edy Ribut dan Ketua Aspeksindo, Thomas KArtika, menurut kedua tokoh kontraktor Jember tersebut BPK telah memberi batas waktu kepada rekanan yang telah diaudit bersama unit kerja terkait untuk mengembalikan dana tersebut secepatnya.
“Teman-teman rekanan sudah siap mengembalikan. Karena ini bukan kesalahan rekanan, maka rekanan tidak ada beban, kalau disuruh mengembalikan ya mengembalikan,” ujar Edy.
Menurut Edy selama ini rekanan Jember hanya mengerjakan proyek sesuai dengan bestek dan RAB yang diberikan unit kerja. “Jika itu dianggap salah dan ada kelebihan yam mau gimana, kita ikuti saja perintah BPK,” imbuhnya.
Namun jika BPK terbukti bersalah dalam mengaudit, maka rekanan juga minta BPK merekomendasi ulang. “Ini yang menurut kita perlu duduk satu meja tim ahli BPK dan ahli konsultan serta rekanan, karena kami juga punya ahli dan benar-benar ahli bangunan bukan hanya ahli audit saja,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak Senin (17/11) kemarin, BPK melakukan pemeriksaan pendalaman di berbagai unit kerja di Pemkab Jember. Ada banyak temuan kesalahan, penyimpangan hingga kerugian negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Jember tahun 2007-2008 ini.
Beberapa unit kerja yang diperiksa itu adalah Dinas Pendidikan (proyek DAK 2007, dan anggaran operasional sekolah), Dinas Pekerjaan Umum (proyek jalan, dan proyek miliaran rupiah berupah penunjukan serta JLS), Dinas Kesehatan (proyek kesehatan, posyandu, dan alat -- alat kesehatan), Dinas Kebersihan dan Lingkugnan Hidup (proyek PJU 85 milliar dan alat), Dinas Pengairan, dan RSUD dr Soebandi (proyek 8,9 milliar, dan Rp 23 milliar). (RI-1)
BPK Datang, Unit Kerja Pusing Tujuh Keliling
Jember – Entah karena merasa banyak berdosa telah melakuakn sejumlah kesalahan, atau karena sebab lain. Mulai hari Senin (17/11) lalu beberapa unit kerja seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPU dan 3 RSUD nampak kebingungan.
Hamper setiap hari nampak pejabat yang tergopoh-gopoh mendampingi anggota pemeriksa dari BPK yang dating. Dan masing-masing pejabat nampak berwajah lesu.
Seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan, BPK memeriksa bangunan yang dianggap bermasalah mulai dari tahun 2006. bahkan ada dugaan kuat sejumlah ruangan kelas baru yang dibangun tahun 2006, 2007 dan 2008 diminta untuk dibongkar lagi.
Tidak jauh berbeda dengan Dinas Pendidikan, DPU, Dinas Kesehatan serta RSUD juga mengalami hal serupa. DPU sendiri dari hasil pekerjaan proyek tahun 2007, BPK merekomendasikan DPU untuk mengembalikan dana sebanyak Rp. 1,3 miliar.
Karena proyek yang dikerjakan mulai adri jalan, jembatan dan bangunan tersebut diduga kuat ada mark up, sehingga BPK merekomendasikan agar DPU mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah.
Yang lebih seru lagi di Dinas Kesehatan, karena diduga besi yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu di beberapa desa tidak sesuai bestek, maka BPK merekomendasikan untuk membongkarnya.
Hal ini membuat bagian perencanaan Dinas Kesehatan, Suyatno, dan Pimpro, Subasar pusing tujuh keliling. “Ini namanya klenger mas, sudah kalau sekarang kai tidak bias komentar dulu, kapan-kapan saja setelah pemeriksaan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Aspeknas Jember, Edy Ribut, menegaskan BPK harus teliti dan jeli. “Jangan sampai asal bongkar atau suruh mengembalikan dana, BPK harus menurunkan tim yang ahli juga dibidangnya,” ujarnya.
Meski pada prinsipnya Edy bersama asosiasi rekanan lain siap mengembalikan dana jika memang dikatakan ada kelebihan atau ada kesalahan bestek. “Yang kami minta adalah BPK harus jeli dan betul-betul yang memiliki ahli, jangan asal audit saja,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan mantan Kasubag PRP Dinas Pendidikan, Bambang Djunindito, menurutnya semua proyek yang dikerjakan sudah sesuai dengan RAB dan bestek. Dan RAB serta bestek terebut sudah dibuat oleh konsultan dari DPU yang mumpuni, jadi tidak mungkin ada kesalahan. (RI-1)
Terima Tunjangan Fungsional, GTT Di Pungli
Jember – Nasib guru tidak tetap alias GTT semakin hari semakin memprihatinkan saja. Sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi CPNS, setiap menerima tunjangan selalu dipotong terus.
Demikian juga kali ini ketika menerima rapelan tunjangan fungsional. Tetap tidak diterima utuh, pungutan liar alias pungli tetap menimpa GTT. “Setiap GTT rata-rata dipotong Rp. 300 ribu sampai Rp. 450 ribu, tergantung wilayah kecamatan dan kebijakan pejabat setempat,” ujar salah satu GTT yang tidak mau disebut namanya, Kamis (20/11).
Menurut sumber tersebut masing-masing GTT kali ini menerima tunjangan fungsional sebesar Rp. 1.800.000,- untuk massa waktu enam bulan periode Januari-Juni 2008.
Penerimaan tunjangan inipun sampai saat ini masih berlangsung disetiap kecamatan melalui UPTD setempat. “Potongan tersebut wajib dipenuhi dan jika ada GTT yang tidak mau dipotong maka bulan berikutnya bakal tidak menerima tunjangan lagi,” imbuhnya.
Selain itu, juga diancam tidak akan diperjuangkan nasibnya menjadi CPNS atau justru dikeluarkan dari sekolah.
Pemotongan ini disayangkan Ketua Forum Guru Jember, Drs. Rahmatullah. Menurutnya pemotongan tunjangan dengan dalih biaya administrasi merupakan hal klasik.
Karena selama ini administrasi relative tidak memerlukan dana yang besar, dan jika memerlukan dana tersebut sudah tersedia di anggaran operasional kantor. (RI-1)
Lagi, Terdakwa Korupsi Kasda Bebas
Jember – Baru di Jember. Dua kali terdakwa kasus tindak pidana korupsi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember. Setelah Djoewito, divonis bebas, kini Ir Herwan Agus Darmanto, yang diduga merupakan kroni mantan Bupati Samsul Hadi Siswoyo dan telah mendekam di LP divonis bebas, Kamis (20/11).
Menurut Ketua Majelis Hakim, Eli Suprapto, SH, mantan Kepala Bagian Keungan Pemkab Jember tahun 2003-2004 ini tidak terbukti bersalah melanggar pasal 2 primer dan hanya terbukti bersalah melanggar pasal 3 subsider Undang-undang Tipikor No 20 tahun 2001.
Meski dinyatakan bersalah, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan Herwan tersebut bukan merupakan kejahatan tindak pidana korupsi.
Padahal dalam berkas penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa Herwan, sempat menjatuhkan tuntutan 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta.
Selain itu JPU juga mendakwa Herwan dalam sidang perdana dengan jeratan pasal 2 primer dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara.
Sekadar diketahui, terdakwa Herwan diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kas daerah (Kasda) Pemkab Jember senilai Rp 1,1 miliar. Herwan, menurut majelis hakim juga dinyatakan tidak ikut menikmati uang korupsi karena mendapat perintah dari atasannya yakni Bupati saat itu.
Setelah pembcaan putusan, oleh majelis hakim, Herwan dijanjikan segera dieksekusi bebas dari penjara LP Kelas II A Jember, dan dipulihkan nama baiknya.
Di sisi lain, pengacara Herwan, Yani Tarijanto SH, menyambut baik atas putusan bebas itu. Dia mengaku kliennya selama ini hanya melakukan perintah atasan.
"Menurut hukum acara masih ada waktu 14 hari untuk pikir-pikir atau melakukan banding dari putusan itu oleh kami termasuk JPU," kata Yani Takarijanto.
Dengan vonis bebas itu, Herwan langsung bisa menghirup udara bebas sorenya. Di lain pihak Ketua JPU Awaludin SH, mengaku masih pikir-pikir atas vonis bebas itu.
Dia tidak memperkirakan kalau pada akhirnya majelis membebaskan terdakwa Herwan Agus Darmanto.
"Kita akan laporkan putusan bebas ini ke Kajari Jember dulu. Kita punya waktu 14 hari untuk mempertimbangkan akan menerima atau banding," ujarnya. (RI-1)
Korban “Tsunami” Puger Dievakuasi
Jember - Ratusan masyarakat pesisir pantai selatan di Kecamatan Puger, Kamis (20/11) dievakuasi karena menjadi korban bencana alam “Tsunami”.
Tapi, jangan terkejut dulu sebab mereka ini hanya korban “Tsunami” di saat melakukan kegiatan simulasi sebagai langkah lanjutan setelah sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam (PBA) dan Tsunami yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi (Satlak PBP) Tingkat Kabupaten Jember.
Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi (Satlak PBP) tingkat kabupaten ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Terbukti antusiasme masyarakat untuk terlibat langsung dalam latihan bencana Tsunami sangat besar.
Selain karena keingintahuan yang tinggi, masyarakat juga ingin tahu tata cara penanggulangan dan teknis evakuasi penduduk dari bencana alam dan tsunami. Sehingga jika warga menghadapi bencana tidak akan kaget lagi karena menjadi paham dan tahu.
Warga sekitar mengatakan kegiatan simulasi bencana Tsunami ini selain akan menambah wawasan tentang penanggulangan bencana alam dan tsunami, juga membantu warga sekitar pesisir jika benar – benar terjadi bencana.
“Jika ada bencana tsunami kami warga pesisir pantai Puger, semoga tidak akan panik lagi untuk menyelamatkan diri. Kaerna telah dibekali latihan, termasuk cara mengungsi dan menghindar dari bencana,” ujar Edy Budi Susilo, Asisten ekonomi Pembangunan Pemkab Jember.
Sebab, berdasar Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Puger sangat berpotensi terhadap bencana alam dan tsunami kendati masih kecil. Karena itu sudah selayaknya Pemkab bersama jajaran terkait mempersiapkan sedini mungkin mengantisipasi bencana itu. Baik persiapan sarana dan prasarana penunjang bencana hingga kesiapan fisik dan mental masyarakat.
Di lain pihak Tim ESDM Pemprov Jatim, Supardan dalam kegiatan itu mengatakan simulasi tsunami ini dipusatkan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger dengan titik-titik pengungsian di dataran tinggi dan bukit.
Di lokasi itu disiapkan penampungan pengungsi sementara dan posko-posko seperti, posko kesehatan dan posko dapur umum serta fasilitas penunjang lainnya. Keberadaan posko-posko ini berkat partisipasi unsur/perangkat dari kecamatan seperti, Koramil, Mapolsek, Puskesmas, Pramuka dan perangkat desa lainnya.
Jika bencana tsunami terjadi, antisipasi sedini mungkin telah dilakukan warga untuk menyelamatkan diri ke tempat dataran tinggi. (RI-1)
DBD Mulai Ngetrend
Jember – Demam Berdarah Dengue (DBD) pada akhir tahun ini mulai ngetrend. Angka penderita DBD yang tercatat di Dinas Kesehatan (Diskes) mulai nampak ada peningkatan.
Menurut Humas Diskes, H. Yumarlis SH, pada bulan ini sudah ada 13 pasien yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas di tiga kecamatan kota dan kecamatan Gumukmas.
“Kecamatan kota seperti KAliwates, Sumbersari dan PAtrang, masih menjadi daerah favorit untuk penyebaran nyamuk Aedes Aegifty,” ujarnya. Sehingga Diskes menghimbau warga perkotaan untuk lebih berhati-hati akan serangan nyamuk DBD tersebut.
Selain wilayah kota , kecamatan lain yang selama ini juga menjadi sasaran utama penyebaran nyamuk mematikan ini yakni,Gumukmas dan Kencong.
Untuk itu sejumlah camat diwilayah etrsebut dengan proaktif melakukan pendeteksian dini akan adanya penderita DBD. Selain melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara serempak dan rutin, juga menugaskan perangkat desa untuk segera melaporkan jika ada penderita DBD.
Camat Kencong, Suwoto, misalnya, pada beberapa hari ini dirinya disibukkan dengan mengantar pasien DBD ke Puskesmas terdekat. Meski tidak banyak, Suwoto mengaku tidak ingin kecolongan akan merebaknya penderita DBD diwilayahnya.
Sementara itu data di Diskes sejak Januari 2008 lalu hingga pertengahan Nopember ini sudah ada 687 kasus. (RI-1)
Kartu PNS Elektronik Segera Diluncurkan
Jember – Pemkab Jember segera luncurkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE). Kartu ini merupakan kartu identitas PNS yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik.
Menurut KAbid Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai di BKD Jember, Miati Alfin SH, penerbitan KPE itu sendiri mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 7 tanggal 29 Februari 2008.
“Saat ini, proses pembuatan KPE baru diterapkan pada 5 propinsi di Indonesia, termasuk didalamnya Jawa Timur, sedang propinsi lainnya akan segera menyusul,” ungkapnya.
Dengan adanya KPE ini, diharapkan dapat membangun database biometric fisik PNS yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi.
“Mulai hari ini hingga 11 Desember 2008, pendataan mulai dari pengambilan sidik jari dan foto pegawai dilakukan.” imbuhnya.
Selain data yang lebih otentik dan akurat nantinya pelayanan kepada PNS dikatakan oleh Alfin, bakal menjadi lebih bagus lagi. “Sebagai missal pelayanan kepada PNS disaat mengambil gaji, asuransi kesehatan, dana pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya,” jelasnya. (RI-1)
Lagi, Satlak Sosialisasikan Antisipasi Bencana di TPI Ambulu
(Infokom) Jember,
Musim penghujan yang sulit untuk diprediksi, mendorong Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan dan Bencana Pengungsi (PBP) Kabupaten Jember terus melakukan sosialisasi tentang bahya bencana kepada masyarakat. Kali ini dilakukan terhadap masyarakat di pesisir TPI Kecamatan Ambulu. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah guna meminimalkan korban atau setidaknya masyarakat dapat melakukan proses evakuasi sejak dini. Hal itu disampaikan Asisten II – Ekonomi Pembangunan, Drs. Edy B. Susilo, M.Si pada rapat koordinasi Sosialisasi Antisipasi Bencana, Selasa (18/11) di Aula Pemkab Jember.
Menurut Edy, sosialisasi antisipasi bencana ini akan dilakukan pada hari ini, Rabu (19/11) di sekitar TPI Ambulu dengan narasumber pakar Geologi dari UPN Surabaya dan juga Kepala Bakesbang Linmas. Sedang untuk simulasinya dilakukan Kamis (20/11). Sosialisasi ini melibatkan 300 personil yang terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 200 orang, dari Satlak dan pihak kecamatan setempat sebanyak 100 orang.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar anggota Satlak PBP Kab. Jember dan untuk meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama ancaman tsunami.
Dalam sosialisasi dan simulasi nanti, kata Edy, yang menjadi obyek pelatihan adalah masyarakat sekitar dan juga pihak Satlak. ”Nanti ada petugas dari PMI, Dinas Sosial, Puskesmas, Basarnas, Bakesbang, TNI dan Polri yang akan bersinergi dengan masyarakat guna evakuasi korban bencana”, cetusnya.
Sedang pada malam harinya, masyarakat akan disuguhi beberapa film dokumenter terkait dengan antisipasi bencana. ”Masyarakat akan diberi tips-tips tentang evakuasi berupa penyuluhan oleh pihak dari ESDM”, imbuhnya.
Kepada Dinas Perhubungan, secara khusus Edy meminta agar secara rutin memberitakan pada media massa atau cetak tentang laporan prakiraan atau ramalan cuaca setiap harinya. ”Dengan data hasil penelitian BMG, maka tanda-tanda bencana akan dapat diketahui sejak dini”, tandasnya.
Berkaitan dengan skenario simulasi yang akan dilaksanakan keesokan harinya, Yudi, salah seorang mitra ESDM (pihak terkait yang menangani antisipasi bencana) menjelaskan, bahwa ketika bencana seolah-olah datang, masyarakat desa setempat bersama pihak kecamatan, TNI dan Polri yang ada disana akan bersama-sama melakukan evakuasi sebagai tindakan pertama. ”Setelah itu, baru pihak Satlak beserta instansi terkait datang ke lokasi sebagai upaya lanjutan dan proses rehabilitasi”, ujarnya. (*/dn)
Puluhan Warga Tolak Anggota KPUD Lama
Jember - Puluhan warga yang mengatasnamakan koalisi LSM dan pemerhati Pemilu Jember, mendatangi Kantor Pansel KPU di Jl PB Sudirman, di lingkungan LPM Unej Selasa (18/11) sore.
Puluhan orang tersebut berniat menyampaikan keluhannya. Keluhan dan prote tersebut diantaranya menolak masuknya nama-nama anggota KPUD lama kedalam daftar calon anggota KPUD yang baru.
Beberapa nama yang diduga kuat sudah masuk dalam daftar calon anggota yang lulus test tulis yakni, Ketty Tri Setyorini, Sudarisman, HAnan Kukuh. Salah satu korlap aksi, Edy Black, menegaskan bahwa ketiga anggota tersebut diduga kuat sudah tidak bersih lagi.
“Banyak kasusnya, diantaranya diduga terlibat penggelembungan suara baik itu pileg maupun pilpres serta pilkada lainnya, selain itu juga diduga kuat terlibat dalam pengerjaan kegiatan proyek KPUD,” tegasnya.
Untuk itu masyarakat akan menolak ketiga nama tersebut dan menymapaikan berbagai bukti kuat kepada panitia seleksi.
Sayangnya aksi massa tersebut tidak ditemui satupun pansel yang ada. Bahkan kantor secretariat pansel juga terlihat sepi dan tidak berpenghuni. Bahkan ful timerpun tidak nampak batang hidungnya.
Mengetahui kondisi yang tidak memungkinkan tersebut, akhirnya massa membubarkan diri dan berjanji bakal kembali ke secretariat dengan membawa berkas bukti-bukti otentik tentang dugaan tidak bersihnya anggota KPUD lama. (RI-1)
Tender Atap GOR Diduga Bermasalah
Jember – Atap GOR yang sempat jebol terkena hantaman angin putting beliung hari Jumat (14/11) lalu dan memakan korban dua orang penonton Kejuaran Bola Voli tingkat Asia, diduga bermasalah.
Pasalnya, pengerjaan atap GOR tersebut baru saja usai dikerjakan dan informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, pengerjaannyapun mendahului tender. Proyek rehab atap tersebut sebelumnya diakui oleh pihak Dispenda sebagai bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini PT. Yos & Co milik Ketua Kadin Jember, Syaiful BAhri.
Pada waktu itu, KAdispenda Jember, Drs Soeprapto, menegaskan bahwa rehab atap GOR bukan proyek Pemda, namun bantuan dari pihak ketiga. Namun pasca statemen KAdispenda tersebut pada APBD 2008 ditemukan kegiatan proyek rehab GOR senilai Rp. 650 juta.
Dan baru ditenderkan dengan pemenang tender tetap sama dengan yang mengerjakan atap tersebut yakni PT. Yos & Co. dan anehnya pelaksana dilapangan bukan Syaiful BAhri pemilik PT. Yos & Co, namun adiknya Taufik, dengan nama CV lain.
Salah satu rekanan yang juga orang kuat di DPU Jember menegaskan bahwa proyek atap GOR tersebut bukan sumbangan dari pihak ketiga atau rekanan. “Siapa bilang itu sumbangan, itu ya dari anggaran APBD 2008 sebesar Rp. 650 juta itu, namun karena disorot media dan LSM maka RABnya dirubah, ini yang ngomong konsultannya,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya RAB GOR tersebut sengaja dirubah. Biaya atap Twin Lit dihapus, dan dirubah dengan hanya mencantumkan dana untuk pengecatan saja. Sehingga terlihat bahwa untuk atap itu sumbangan dan APBD 2008 untuk pengecatan.
Dana pengecatan dibengkakkan 4 kali lipat menjadi Rp 560 juta. Pekerjaan lain Rp 40 juta dengan harga yang bagus Rp 20.000 per liter atau sama dengan 28.000 liter cat. Dan bahkan yang ditenderkan bukan hanya Rp. 650 juta saja. “Anggarannya itu kan Rp 800 juta lebih yang ditenderkan,” ujar rekanan ini.
Proyek pengecatan itu sendiri masih berlangsung hingga kini. Sementara atap GOR yang sudah rusak sampai saat ini masih ditutupi terpal karena bocor. (RI-1)
Guru “Smackdown” Diadukan ke Bupati
Jember – Orang tua korban kekerasan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum guru MAtematika SMPN 4 Tanggul, Syamsul Hadi, mulai berani mengadukan kasus yang menimpa anaknya ke Bupati Jember.
Pengaduan yang didampingi PUsat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Jember tersebut terpaksa dilakukan setelah laporannya ke polisi setempat tidak digubris.
Selama ini oknum guru tersebut sudah dikenal ringan tangan. Namun demikian meski sudah berulangkali menelan korban, oknum guru MAtematika tersebut tetap saja befcokol di SMPN 4 Tanggul dan informasinya tidak pernah menerima sangsi dari Dinas Pendidikan.
“Dan kebetulan terakhir kali ini menimpa anak saya, jadi saya laporkan ke Polisi, karena ditolak, maka saya lapor Bupati Jember saja, biar kena sangsi,” ujar salah satu orang tua korban, Ahmad Syaikhu.
Menurutnya beberapa bulan terakhir ini korban Syamsul sudah mencapai sekitar 5 orang siswa. Rata-rata korban terkena pukulan dari penggaris dan alat sekolah lain.
Dan beberapa hari lalu menimpa Muhammad Andi Ari Wahyudi, pelajar kelas 8 C, dan Rofiq Iskandar. Masing – masing anak dari Ahmad Syaikhu dan Misdi. Kedua korban ditampar mukanya dengan buku yang kemudian bukunya dibuang ke sungai.
Penyebabnya buku yang berisi pekerjaan rumah tersebut terlihat banyak coretan dan bekas tip-exnya.
Kasek SMPN 4 Tanggul, Drs Soeprijono, Msi, mengaku sudah berusaha mendamaikan guru dengan keluarga korban. Namun meski guru matematika ini bersedia minta maaf dengan menulis surat pernyataan di depan wali murid untuk tidak mengulangi aksinya, orang tua korban tetap tidak terima.
Apalagi kejadian seperti itu sudah berulangkali terjadi di SMPN 4 tanggul. Dan kalau dihitung secara cermat korbannya sudah banyak dan banyak yang pindah sekolah karena tidak kuat atas perlakuan kasar oknum guru tersebut. (RI-1)
Diduga Gelapkan Uang Debitur, Trihamas Dipolisikan
Jember – Diduga telah melakukan penggelapan dana debiturnya, PT. Trihamas Finance Jember, yang berkantor di jalan Gajahmada, dipolisikan.
Trihamas dilaporkan dua kali oleh debiturnya, Siswoto. Yang pertama kalinya di Polsek Mayang, namun karena penanganannya dianggap tidak serius kemudian dilaporkan ke Polres Jember.
Menurut Siswoto, perkara ini berawal dari ketika dirinya hendak mengajukan kredit senilai Rp. 35 juta kepada Trihamas. Melalui jasa seorang broker, Siswoto kemudian dikenalkan pada pegawai Trihamas. Yang pada akhirnya berujung kesepakatan pengajuan kredit menggunakan jaminan sebuah mobil Panther tahun 1996.
Sebenarnya dari awal perkara terjadi, sudah terdapat beberapa kejanggalan. Dimana Siswoto tidak pernah di ajak untuk melakukan transaksi di kantor Trihamas, melainkan selalu bertemu di luar kantor. “Sampai pada fase pengambilan esek-esek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan juga tidak dilakukan di kantor Trihamas melainkan dijalan umum lingkungan perumahan elite GOR Kaliwates,” jelasnya.
Menurut keterangan Siswoto bahwa setelah fase terakhir di lewati pihaknya hanya tinggal menunggu pencairan uangnya saja. Beberapa hari telah terlewati dari waktu pencairan Siswoto mencoba menghubungi Trihamas dan di dapat jawaban belum cair.
Setelah beberapa hari pihaknya mencoba menghubungi kembali, alangkah kaget Siswoto bahwa kreditnya telah di cairkan sebesar Rp. 35 juta namun bukan di terima oleh Siswoto melainkan sudah di transfer ke rekening seseorang bernama H. Ihlal dan uangnya di ambil alih oleh seseorang bernama H. Wafir tanpa sepengetahuan Siswoto.
Merasa di tipu oleh Trihamas, Siswoto di dampingi Penasehat hukumnya Eko Widi SH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. (RI-1)
Abaikan MHI, PDP Terancam Dipolisikan
Jember – Menyusul surat anjuran dari Mediator Hubungan Industrial (MHI) tanggal 20 Agustus 2008 yang tak kunjung direalisasikan oleh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) melalui Adm Sumberwadung terkait pemberian kompensasi PHK atas 5 orang buruh PDP musiman los tetap hingga sekarang ini, PDP terancam dilaporkan ke Polda Jatim, karena diduga telah melakukan tindakan penggelapan.
Demikian dikatakan Sabar, dan kawan – kawan (Ali, Mujahro, Kholik, dan Sahri) dalam protesnya yang telah memakan waktu berbulan - bulan tapi pihak PDP masih bungkam dan terkesan tidak memperdulikan anjuran MHI tersebut.
Sengketa antara buruh PDP dengan direksi terutama di Kebun Sumber Wadung Kecamatan Silo, Jember ini bermula sekitar bulan Juni 2008. Saat itu beberapa buruh menuntut hak normatifnya melalui Sarikat Buruh Merdeka pimpinan Sabar. Tapi, mereka tidak digubris. Hingga akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja.
Sedangkan masa kerja mereka adalah puluhan tahun. Dan mereka selama ini tidak diberi SK, alias Buruh Lost Tetap alias Pekerja Waktu Tak Tentu (PKWWTT). Diantaranya sebagai buruh musiman harian, buruh sadapan lepas / los tetap, buruh sadapan tetap, dan buruh harian los tetap. Tapi oleh PDP mereka diberhentikan secara lisan dengan tidak hormat.
Hal itu dilakukan oleh Administratur Eming, melalui koordinator keamanan (Korkam) P Salim. Bahwa mulai 1 Mei 2008, Sabar diberhentikan. Padahal, Sabar masih menempati rumah dinas kebun peninggalan Belanda termasuk alasan tidak jelas. “Saat kami desak kenapa, ternyata tidak ada alasan. Alasannya tidak cocok jadi keamanan kebun. Dan saya dipecat karena tidak ada kesalahan,” ujar Sabar, Senin (17/11).
Sehingga MHI menilai ada perbedaan persepsi tentang pelaksanaan pasal - pasal di UU No 13 trahun 2003 tersebut, dan diminta untuk dicarikan Win – Win Solution. Maka dari uraian rekomendasi itu PDP diminta tetap mengacu kepada SK UMK Jember menyusul SK Gubernur Jatim sebesar Rp 645 ribu kepada Sabar setiap bulannya.
MHI dalam anjurannya meminta kepada PDP Sumber Wadung memberi kompensasi PHK kepada Sabar Rpm, sebesar Rp 19,285 juta, dan kepada 4 orang lainnya (Ali, Mujahro, Kholik, dan Sahri) masing - masing sebesar Rp 16.318.500. Dengan ketentuan dalam UU pasal 167 ayat 5 mereka berhak pesangon pensiun dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 sebesar tersebut di atas.
Dalam rekomendasi MHI yang ditandatangani oleh Drs H Moch Thamrin, SH, MM itu juga disertai deadline waktu pelaksanaan anjurant ersebut paling lambat 10 hari kerja. Tapi, hingga sekarang ini anjuran MHI belum dilaksanakan oleh PDP, 3 bulan lebih. (RI-1)
37 Desa Akhirnya Miliki Kades Terpilih
Jember - Sebanyak 37 desa di seluruh Kab. Jember akhirnya memiliki Kades terpilih, usai pelaksanaan Pilkades serempak pada Sabtu (15/11). Meski sebelum pelaksanaan Pilkades serentak ini diwarnai oleh sedikit konflik dan protes dimana-mana, ternyata hingga hari ini, Senin (17/11) apa yang dikhawatirkan terjadi tidak menjadi kenyataan.
Salah satu wilayah yang dikhawatirkan bakal rusuh, Balung hingga hari ini juga tenang-tenang saja. Menurut Camat Balung, Ruslan Abdul Gani, mengatakan, pra Pilkades Balung Kulon situasi dan kondisi wilayah sempat memanas.
Hal ini disebabkan adanya pencoretan salah satu calon oleh panitia, karena tidak lolos dalam proses verifikasi. “Namun, alhamdulillah pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, bahkan sampai hari ini tidak ada gejolak apapun,” tuturnya.
Ruslan menambahakan angka partisipasi pemilih di desa tersebut masih cukup tinggi. Dari DPT sebanyak 8.545 orang hamper seluruhnya telah menyalurkan pilihannya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Inf. Dedy Agus Purwanto di tempat yang sama mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkades kali ini pihaknya mendukung sepenuhnya kegiatan POLRI dalam pengamanan acara.
“Apapun bentuknya, saya selaku Dandim mengharapkan Pilkades ini benar-benar demokratis, mau menerima jika kalah / menang karena itu adalah bentuk demokrasi,” cetusnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Infokom, Drs. Agoes Slameto, M.Si, menegaskan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini di hampir setiap desa berjalan sangat lancar, aman dan terkendali.
Selain itu, lanjutnya, penyelenggaraan Pilkades ini benar-benar demokratis, transparansi dan akuntabel. Antusiasme masyarakat sebagai pemilih yang masuk DPT juga menjadi tanda bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin sesuai dengan harapan mereka. (RI-1)
Ingin Lebih Trampil, Tagana Ikuti Jambore NAsional
Ket. Foto : PAsukan Tagana saat diberi pengarahan oleh Presiden SBY.
Jember - Pasukan Taruna Siaga Bencana atau yang lebih dikenal dengan Tagana Kab. Jember, mulai Sabtu (15/11) lalu hingga hari ini, Senin (17/11) mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, Jawa Barat.
Tujuan mengikuti Jambore ini yakni untuk meningkatkan ketrampilan dan pengalaman menangani bencana. Karena sejak berdirinya Tagana Kab. Jember pada tahun 2006 lalu, baru pertama kalinya mengikuti Jambore tingkat nasional.
”Dengan mengikuti Jambore, teman-teman anggota Tagana diharapkan semmakin bertambah wawasannya dan mumpuni dalam menangani bencana alam di Jember,” ujar Budiono, koordinator Tagana Kab. Jember.
Menurutnya pasukan Tagana harus selalu siap siaga mengevakuasi dan merehabilitasi korban jiwa dan harta benda masyarakat saat, sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Sehingga kalau bekal pengalaman dan penmgetahuan akan penanganan bencana tersebut belum cukup maka bias berakibat fatal.
“Jadi sebelum atau saat terjadi bencana, kami berupaya untuk mengurusi dan mengevakuasi masyarakat disekitar lokasi bencana,” katanya. Setelah itu, lanjutnya, para pasukan Tagana juga merehabilitasi para korban, agar mereka mendapat perawatan yang layak pasca terjadinya bencana.
Dalam upaya penyelamatan para korban bencana, biasanya pasukan Tagana bekerjasama dengan PMI, TNI, Kepolisian, Tim SAR, Dinas Sosial dan Bakesbang Linmas. “Dengan adanya koordinasi, sinergitas tugas dan kerjasama yang baik, maka upaya penyelamatan korban dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Untuk Jambore kali ini Tagana Jember mengirim ke 10 orang, yang kemudian diharapkan bias menuularkan ilmunya kepada 100 orang anggota Tagana lainnya. (RI-1)
