Jadi Tersangka, TS Sanusi Hanya Terima 100 ribu

Jember – Tonaji, warga Mayang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, mengaku hanya terima dana Rp. 100 ribu untuk membagikan KTA PKPB.

Warga Mayang ini menceritakan kronologi kasus yang dialaminya. Dirinya mengaku bersedia disuruh caleg PKPB Sanusi ini, untuk membagikan karena mendapat imbalan uang Rp 100 ribu.

“Saya tugasnya mengedarkan KTA PKPB yang berisi kontrak politik yang bernada menjanjikan dana kematian Rp 1 juta, dana hajatan bagi warga Rp 500 ribu, hingga sebagai pengusul dana jaring aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Katanya, penetapan dirinya sebagai tersangka berawal dari pertanyaan penyidik terkait masalah kronologi kejadian. “Ya, saya ceritakan, saat itu dia dipanggil oleh caleg Sanusi untuk datang ke rumahnya. Setibanya di sana, saya dimintai tolong mengedarkan KTA PKPB berisi janji politik menjanjikan akan memberi hadiah hadiah kepada masyarakat jika dia dipilih jadi DPRD,” ujarnya.

Masyarakat yang semula tidak tertarik untuk memilih Sanusi setelah paham dijelaskan tentang kartu tersebut menjadi tertarik. Dan kemudian diberi 2 box kartu KTA seukuran kartu nama. Setiap box jika habis diberi uang Rp 50 ribu. Jadi totalnya adalah Rp 100 ribu. Isinya, dua ratus KTA.

Sementara itu, salah satu pelapor kasus tersebut ke Panwaskab Jember, Abdul Kadar, menyesalkan langkah Panwaskab dan Polres Jember. Apalagi Tonaji dijerat pasal 274 undang-undang Pemilu, karena sebagai pelaksana kampanye yang melakukan money politic.

“Padahal pelaksana kampanye itu harus terdaftar di KPU, bisa dirinya sendiri atau orang lain yang ditunjuk, padahal setahu saya Tonaji itu bukan pelaksana kampanye, gimana bias dijerat,” sesalnya.
Kadar menduga Panwaskab Jember takut dengan Sanusi, dan tidak punya nyali menjeratnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Caleg PKPB Lolos, TS-nya Tersangka

Jember – Proses hukum dugaan money politic yang dilakukan caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, naga-naganya mulai tidak jelas arahnya. Pasalnya, Sanusi diduga kuat bakal lolos dari proses hokum tersebut. Sementara salah satu warga desa Mayang, Tonaji (50) justru menjadi tersangka.

Tonaji yang informasinya juga sebagai tim sukses (TS) Sanusi, bakal dikorbankan, karena dirinya mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran KTA PKPB.

Hal ini membuat dirinya tidak menerimakan status barunya tersebut. “Jika saya ditetapkan jadi tersangka kenapa teman lainnya tidak, seperti Ustad Karim, Syaiful, Sofyan, dan Mahfud yang sama sama mengedarkan kartu KTA PKPB atas suruhan Sanusi, dan mereka itu tidak ikut diperiksa,” protesnya.

Tonaji, juga menyesalkan tindakan Polres Jember tersebut. Justru Sanusi Mochtar Fadillah, caleg dapil III DPRD Jember ini tidak mau bertanggungjawab dan tidak dijerat. Bahkan Sanusi, saat dimintai pertanggungjawaban karena telah jadi korban suruhan malah mengelak.

“Kata dia, saat saya telepon bilang begini : “loh itu mungkin teman sampeyan yang nyuruh. Saya kan tidak,”. Kata kata ini kan menyakitkan. Lah wong dia yang nyuruh saya. Kenapa kalau calegnya tidak diproses hukum,” sesalnya.

Panwaskab sendiri ketika dikonfirmasi melalui Ketuanya, Agung Purwanto, menegaskan bahwa proses pelanggaran Pemilu yang diduga melibatkan anggota dewan tersebut, sudah ada ditangan kepolisian, sehingga dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke kepolisian. (RI-1)

Selengkapnya...

60 % Megatron Alun-alun Untuk Iklan

Jember – Megatron yang baru saja kelar dibangun di persimpangan jalan alun-alun Jember langsung difungsikan 24 jam non stop. Menurut Kadispenda Jember, H. Suprapto, megatron tersebut bakal menayangkan iklan dan kebijakan Pemkab Jember.

“Untuk iklan, porsinya 60 % dan untuk memuat kebijakan Pemkab sebanyak 40 %,” tuturnya.

Saat ini pihaknya bersama Bagian Humas Pemkab Jember sedang menggagas materi kebijakan Pemkab apa saja yang bakal dimuat dalam tayangan megatron tersebut. Sementara ini hanya berisi iklan dari PT. Djarum saja.

“Kebijakan Pemkab yang bakal disosialisasikan melalui megatron bermacam-macam, tergantung yang lagi urgent saat ini,” imbuhnya. Bias memuat sosialisasi pelaksanaan Pemilu, program pendidikan, kesehatan atau yang lain, tergantung yang mendesak dibutuhkan Pemkab untuk ditayangkan.

Suprapto juga minta masyarakat tidak terburu-buru menolak atau tidak mendukung pembangunan megatron tersebut. “Dimana-mana khan sudah ada megatron, jadi banyak manfaatnya, di mobil saja sekarang ada tvnya kok, jadi jangan keburu diramaikan atau ditolak,” pintanya.

Menurutnya pihak terkait sudah mengantisipasi akan ketertiban jalan. Dan masyarakat tidak perlu khawatir akan banyak terjadi kecelakaan dipersimpangan jalan tersebut. Apalagi di samping megatron juga ada pos Shabara dari Polres Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Janji Kebut Proyek Double Way

Jember - Setelah pembebasan lahan di sepanjang jalan Hayam Wuruk rampung. Giliran pengerjaan double way ditarget tuntas tahun 2009. Pasalnya, sarana jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk ketertiban kota seiring makin dinamisnya sektor transportasi kota .

“Setidaknya, pembebasan lahan di jalan Hayam Wuruk, mulai patung Kaliwates hingga perempatan Mangli telah usai dilaksanakan. Maka, giliran pemerintah memulai penggarapan proyek double way yang telah menjadi agenda Pemkab Jember bertahun-tahun lalu,” jelas Bupati Jember, MZA Djalal.

Dengan melebarnya jalur itu maka arus transportasi menjadi lebih lega. Lalu dengan sendirinya menambah kelancaran perjalanan kendaraan di sepanjang kawasan kota . Sedangkan perempatan Mangli, yang menjadi pembatas kawasan double way tersebut diproyeksikan sebagai pemecah arus lalu lintas menuju outer ring road (jalan lingkar luar).

Di perempatan Mangli itu, outer ring road terpecah menjadi 2, yakni jalan lingkar luar menuju ke arah selatan melewati Kecamatan Ajung dan jalan lingkar luar utara menuju ke Kecamatan Sukorambi. Itu berarti, kendaraan angkutan berkapasitas besar akan melewati jalur itu dan tidak bisa memasuki kasawan kota .

“Secara umum Pemkab Jember telah menyediakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan bagi suksesnya pelaksanaan double way,” katanya. Ia mengatakan, dengan diselesaikannya proyek double way yang sejauh ini masih terhenti, nantinya akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kelancaran akses dan mobilitas kendaraan ke jalur kota .

Pihaknya menengarai, double way menjadi salah satu langkah strategis untuk memecahkan persoalan lalu lintas yang dari hari ke hari kian padat. Selain itu, jalan tersebut sebagai realisasi dari tuntutan masyarakat Jember, yang menginginkan perubahan lebih kondusif lagi di masa mendatang.

“Kita akan memperhatikan persoalan pelaksanaan proyek double way yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Oleh karenanya, tim pembebasan lahan sudah melakukan percontohan sekaligus desain trotoar di sejumlah titik lokasi yang nantinya akan sambung-menyambung,” tandasnya.

Selain itu, Djalal mengatakan, untuk mengantisipasi berdirinya bangunan liar di sepanjang proyek double way itu, tim telah memasang tanda pembebasan, yang tidak boleh ditempati masyarakat secara serampangan. Karena selama ini, di sepanjang jalan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan ramai cenderung dijadikan oleh para Pedagang Kali Lima (PKL) untuk tempat berjualan. Lebih-lebih jalanan itu dipasangi bedak-bedak yang akan mengurangi keindahan, ketertiban kota serta mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Pada lokasi yang sudah dibebaskan itu telah dipasang tanda pembebasan lahan yang sekiranya tidak ditempati oleh aktivitas masyarakat khususnya para PKL,” terangnya. Di samping itu, tanda pembebasan lahan itu juga menjadi ukuran tingkat perolehan lahan yang sudah dibebaskan oleh tim.

Ia berharap langkah pemerintah guna membangun double way di jalan sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sikap tersebut sudah barang tentu menjadi cermin bagi masyarakat Jember yang ingin maju. (RI_1)

Selengkapnya...

Pentingnya Menghargai Jasa Guru


Ket. Foto :
1. Ibu Lasmini sedang menerima sejumlah cinderamata dari warga sekolah SDN Patrang 02 yang diwakili bekas anak didiknya di kelas IIa,
2. Ibu Lasmini menerima ucapan selamat dari Kepala Sekolah, guru dan siswa.

Jember – Guru termasuk pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga sering diabaikan jasa-jasanya. Untuk itu, perlu adanya perjuangan merubah budaya tersebut, dengan cara mulai menanamkan pentingnya meghargai jasa guru sejak dini. Hal ini ditegaskan oleh Kepala SDN Patrang 02 Jember, Dra. Herlina, disela-sela lepas pisah guru di halaman sekolah jalan Srikoyo itu, pada awal pekan ini.

Herlina menganggap hal tersebut penting dilakukan karena sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda penerus bangsa yang baik. Herlina mencontohkan kegiatan lepas pisah yang dilaksanakannya seusai upacara bendera hari senin (2/3) tersebut.

“Selama ini tidak ada acara lepas pisah untuk guru biasa, yang ada biasanya lepas pisah untuk pejabat saja, sehingga kami sebagai warga SDN Patrang 02, merubah budaya tersebut dengan melaksanakan lepas pisah bagi guru yang sudah memasuki usia pensiun,” ujarnya.

Hal ini dilakukan selain menanamkan pendidikan kepada siswa SD untuk tidak mudah melupakan sejarah juga sebagai langkah saling menghargai jasa guru, baik dari siswa maupun sesame guru sendiri. “Karena guru itu mampu mencetak generasi penerus bangsa, bahkan jika siswanya sukses jadi pejabat misalnya, guru tadi tetap sebagai guru, sehingga jasanya yang mampu merubah seseorang menjadi tahu dan lebih berguna itu jangan dilupakan begitu saja,” tuturnya.

Demikian juga dengan salah satu guru di SDN Patrang 02, Lasmini. Lasmini pada pagi hari itu mengaku kaget dan terharu atas pelaksanaan lepas pisah yang cukup sederhana tetapi menjadi kenangan yang tak bakal terlupakan.

“Bagaimana tidak, pada pagi itu, saya yang memang sudah pension per 1 Maret 2009, sempat mengikuti upacara bendera terakhir, dan ternyata disitu juga digelar acara lepas pisah,” tuturnya dengan haru.

Menurut Lasmini, acara lepas pisah itu padat dan penuh kenangan. “Acaranya mulai dari pembacaan puisi oleh mantan anak didik saya, kemudian disusul dengan penyerahan sejumlah cinderamata, bunga, yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan dari seluruh guru dan 585 siswa, serta komite sekolah,” imbuhnya.

Lasmini mengaku bangga dengan acara tersebut, dirinya tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh warga SDN Patrang 02. “Saya sudah 39 tahun menjadi guru, dan saya bangga dengan memasuki massa pensiun seperti ini, saya betul-betul mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga SDN Patrang 2, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah,” tuturnya.

Di sisi lain, Herlina menambahkan bahwa acara semacam itu bakal dilaksanakan secara terus menerus jika memang ada guru yang pensiun. “Saya bakal melaksanakan kegiatan ini terus menerus selama ada yang pensiun, sebagai penghormatan kita kepada guru,” katanya.

Apalagi kegiatan tersebut didukung penuh oleh siswa, guru dan komite. Apalagi selama acara berlangsung sekitar 585 siswa dan puluhan guru nampak meneteskan air mata. Bahkan tidak sedikit yang menangis sesenggukan karena tak kuasa menahan haru. Haru mengenang jasa guru, dan haru atas kebersamaan di lingkungan keluarga besar SDN Patrang 02. (*)

Selengkapnya...

KS SDN Wonoasri 91 , Dilaporkan ke Kejari Jember

Jember – Kepala Sekolah SDN Wonoasri, Mat Sawi, dilaporkan oleh Yayasan abdi masyarakat Jember. Ketua Abdi MAsyarakat, Moh. HUsni Thamrin SH, menegaskan pelaporannya tersebut berawal dari dugaan menggunakan kayu gelap pada saat melaksanakan rehab gedung sekolahnya.

Rehab gedung yang berasal dari DAK tersebut dimanfaatkan untuk membiayai dua hal. Sebanyak Rp. 169 juta untuk pembangunan fisik, dan Rp. 90 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

“PAda item pertamalah, pembelian kayu tersebut dilakukan, dan kayu tersebut diduga kuat berasal dari Taman NAsional Meru Betiri,” jelasnya.

Bahkan pemasoknya saat ini sedang menjalani proses hokum di Mapolres Jember. “Karena dugaan penggunaan kayu illegal tersebut mengakibatkan kerugian Negara, maka kami mendesak kejaksaan mengusut tuntas,” imbuhnya.

Selain itu, Husni juga melaporkan hal tersebut ke pimilik kayu yakni, TNMB. “Penggunaan kayu illegal untuk pembangunan sekolah tersebut melanggar UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya,” tegasnya.
Husni juga minta penyidik menyita semua kayu yang diduga dari TNMB tersebut. Karena kayu tersebut merupakan barang bukti yang diperlukan penyidik. (RI-1)

Selengkapnya...

Hasil Pemeriksaan Masih Rahasia

Jember – Pemeriksaan puluhan pejabat di jajaran Pemkab Jember oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, sudah berjalan lebih dari dua pekan ini. Pemeriksaan pertama pekan lalu sempat mengalami masa sela yang kemudian dilanjutkan pada Senin kemarin.

Namun demikian hingga kini, pihak Kejaksaan Agung masih belum bersedia membuka hasil pemeriksaan. “Jangan Tanya terus soal hasil pemeriksaan, karena sifatanya masih rahasia,” ujar Ketua Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Eksaminasi dan Eksekusi Kejaksaan Agung, Mohammad Anwar.

Anwar mengatakan, hingga saat ini tim penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. “Alat bukti administrasi yang berhasil kita kumpulkan berjumlah ribuan lembar, jadi beri kesempatan kami menyelesaiakan itu dulu, nanti ada waktunya untuk memberi pernyataan,” imbuhnya.

Pantauan di Kejari Jember, hingga Rabu (4/3), puluhan pejabat masih diperiksa oleh tim penyidik dari Kejagung. Sejumlah pejabat yang Nampak hadir mayoritas dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan.

Pemeriksaan Dinas Pendidikan sendiri sudah terlaksana selama dua hari ini. Sesuai rencana pemeriksaan pejabat tersebut bakal berlangsung hingga Jumat yang akan dating, (RI-1)

Selengkapnya...

Roolstaat Diberi ID Card Pegawai

Jember - Terhitung 4 Februari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menurunkan kebijakan pembaharuan ID card Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Jember. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi roolstaat. Dengan adanya ID card baru itu keberadaan PNS mudah dikenali, karena tanda pengenal itu dilengkapi dengan email dan atribut yang menunjukkan tempat dinasnya masing-masing.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember, Miati Alvin, tanda pengenal pegawai (ID card) akan menjadi petunjuk identitas PNS di lingkungan Kabupaten Jember. Lebih-lebih, untuk mengenali para abdi negara itu di saat melakukan tugas kantor.

“Awal Februari lalu Bupati telah mengeluarkan aturan tentang pembaharuan ID card PNS, dengan demikian ID card lama sudah tidak berlaku lagi,” katanya.

ID card baru itu, katanya, berbeda dengan yang lama. Pasalnya, sudah dilengkapi dengan email yang berisi kode-kode rahasia sehingga tidak mudah dipalsu oleh orang lain. Selain itu, pada atribut kartu tersebut dicantumkan nama tempat dinas pegawai.

“Sekarang kita sudah mampu membuat ID card sendiri, yang dilengkapi dengan email dan tempat dinas pegawai. Kartu yang baru ini akan sulit dijiplak oleh orang lain,” tuturnya.

Ia mengatakan, dengan pencantuman SKPD secara umum tempat PNS dinas bias mempermudah untuk mengenali PNS yang tidak dinas pada saat jam-jam dinas. Lantaran selama ini, katanya, masih banyak ditemui PNS yang keluyuran pada jam-jam kerja.

“Pencantuman nama SKPD akan mempermudah mengenali PNS yang keluyuran pada jam-jam dinas. Kita akan mudah mengenali PNS yang tidak tertib pada jam-jam kantor. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga ketertiban para pegawai,” tengaranya.

Pencantuman SKPD, ungkapnya, disebutkan secara umum di atas letak pegawai. Artibut SKPD itu ditulis secara umum menjadi 8 macam. Antara lain, dinas, kantor, badan, secretariat, DPRD, rumah sakit, dan kecamatan.

“Warna dasar foto akan menunjukkan eselon, dan ini berlaku mulai ekselon 2 sampai dengan roolstaat,” ungkapnya.

Warna dasar coklat muda digunakan untuk pejabat eselon 2. Sedangkan warna dasar biru dan hijau dikenakan pada pejabat ekselon 3 dan 4. “Semua staf Pemkab Jember memakai warna dasar merah. Untuk roolstaat tahun ini mereka semuanya diberi ID card dengan warna dasar kuning,” ujarnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Pemkab Cari Teknologi Penanggulangan Bencana

Jember - Seringnya terjadi bencana alam di Jember, membuat Pemkab Jember berupaya mencari teknologi yang mampu menanggulangi berbagai bencana itu. Salah satu teknologi canggih yang diperkenalkan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember adalah JWL System. Teknologi tersebut memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan teknologi konvesional lainnya.

Penemu teknologi JWL System, Dipl. Ing. John Wirawan, mengatakan, efektivitas dan efisiensi teknologi ini jauh lebih besar dari teknologi konvensional yang selama ini diterapkan dalam bidang arsitektur. Seperti dalam pembuatan bendungan, break water, pelabuhan, penahan erosi dan berbagai hal lainnya.

Teknologi tersebut dirancang dengan menggunakan bahan panel baja yang dirakit. Mampu memberikan kekuatan maksimum pada media pemasangannya. Pasalnya, bahan material yang dimasukkan ke dalam JWL System berandil besar menambah kekokohan sistemnya.

Direktur Utama Ecolmantech Consultans itu, menyatakan, selain ramah lingkungan, lebih kuat dan kokoh ketimbang teknologi konvensional lainnya. Teknologi yang dikembangkannya itu juga memiliki harga yang lebih menarik. “Teknologi ini cukup efisien dan efektif dalam menahan air dalam bendungan, tanah longor pada sistem terasiring, break water serta memiliki harga yang menarik,” paparnya.

Warga keturunan Jepang itu, menjelaskan, selama ini JWL System telah dipakai diberbagai negara. Diantaranya, digunakan di Jerman untuk membuat jembatan yang dirancang untuk kendaraan berkecepatan 350 km/jam, penahan abrasi pelabuhan di Teluk Persia, dan saluran pembuangan limbah tailing pada PT Freeport di Tembaga Pura Propinsi Timika.

Bahkan, katanya, beberapa kabupaten di Jawa telah memanfaatkannya. Dimisalkannya, Pemprop Jawa Tengah menggunakannya untuk menangani sedimentasi di danau Dieng. Sedangkan Kabupaten Pacitan, imbuhnya, menerapkannya untuk merehabilitasi cekdam sungai Bengawan Solo yang ambrol karena banjir bulan November 2007.

“Cekdam yang kami buat dengan JWL System ini tidak hanya mampu menanggulangi potensi banjir, tanah longsor dan erosi, tapi juga berfungsi sebagai jembatan,” tuturnya, di hadapan dinas teknis yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan, kehadiran Ecolmantech masih sebatas memperkenalkan teknologinya untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana. Mengingat, Jember menjadi salah satu daerah yang nyaris setiap tahunnya dilanda bencana. “Hari ini Ecolmantech mempresentasikan kepada kita tentang teknologi JWL System,” katanya.

Ia mengatakan, teknologi tersebut sebagai teknologi penahan tanah yang memiliki keunggulan lebih tinggi dan maju dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan di Jember selama ini. “Teknologi itu diperkenalkan kepada kami sebagai teknologi penahan tanah yang bisa berfungsi untuk memberikan kekuatan lebih dibandingkan teknologi lainnya,” tengaranya. (RI-1)

Selengkapnya...

Sekolah Diminta Steril dari Kampanye

Jember – Warning kepada sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk steril dari kampanye parpol pada Pemilu 2009 ini dikeluarkan Kabid SMP/SMA, I Wayan Wesa Atmadja.

Menurut Wayan, saat ini banyak parpol yang mengincar posisi pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di kelas III SMA/SMK. Namun jangan sampai hal ini menjadi politik praktis di dalam lingkungan sekolah.

“Sekolah harus steril dari semua kegiatan partai politik pada tahapan Pemilu 2009 ini, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kampanye,” tegasnya.

Wayan enggan berkomentar, apakah yang disampaikannya tersebut berkaitan dengan adanya Wall Climbing di SMAN I Arjasa yang bergambar salah satu caleg DPRD Jatim. “Yang penting sekolah tidak boleh jadi ajang kampanye, dimanapun juga,” tegasnya.

Wayan menyesalkan jika ada pihak sekolah yang masih tidak mengindahkan pesannya tersebut. Karena dunia pendidikan nantinya bakal ikut direpotkan dengan kegiatan politik yang hanya menguntungkan pihak caleg atau paprol saja.

Sementara itu, Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, mengaku mendukung pernyataan Wayan. Kustiono juga menyesalkan lambatnya kinerja Panwaskab Jember dalam menangani berbagai laporan masyarakat akan pelanggaran pemilu.

“Seharusnya PAnwas bias bersikap tegas, sehingga pelanmggaran tahapan Pemilu ini semakin bias diminimalisir, tidak makin bertambah banyak,” tuturnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Sat Pol PP Ancam Tipiringkan PKL Untung Suropati

Jember - Membandelnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Samanhudi dan Untung Suropati Jember membuat gusar Sat Pol PP Pemkab Jember. Pasalnya, PKL tersebut sudah tidak mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Jember.

Untuk itu tindak pidana ringan (tipiring) tak lama lagi akan dihadiahkan pada ratusan PKL tersebut, sebagai konsekuensi yang harus diterimanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Jember, Soenyoto, mengatakan, tidak lama lagi tindakan tipiring bakal dikenakan pada ratusan PKL yang mangkal di jalan Samanhudi dan Untung Suropati.

“Peringatan sudah sejak lama disampaikan pada para PKL itu, tetapi tetap bandel saja, maka satu-satunya jalan ya kita tertibkan dan tipiringkan,” ancamnya.

Apalagi selama ini Pemkab Jember sudah banyak berbuat baik kepada PKL tersebut. Pemkab telah memberikan uang pembinaan Rp 1 juta dan gerobak dorong sebagai fasilitas bagi PKL. Dengan bantuan tersebut, para pedagang yang saat ini berjualan siang hingga malam di bilangan sekitar Pasar Tanjung itu bias mendorong dagangannya dari lokasi jualannya ke rumahnya masing-masing.

Namun, niat baik pemerintah ditanggapi kurang serius oleh PKL.

“Komitmen antara PKL dan pemerintah sudah jelas, setelah bantuan itu diberikan beberapa bulan lalu Pemkab tinggal tunggu kesediaan PKL untuk mendorong gerobaknya dari pasar ke tempat yang telah disediakan. Tapi nyatanya, para PKL sampai sekarang tetap saja bandel,” jelasnya.

Tempat penyimpangan barang dagangan PKL sudah disediakan di lapangan Talangsari. “Namun kenyataannya, roda gerobak malah dicopoti sehingga tidak bias dipindah,” katanya.

Oleh karenanya, katanya, sikap Sat Pol PP kian lebih tegas. Sebab, ketika upaya sosialisasi dan peringatan-peringatan secara kontinyu sudah dilaksanakan selama ini, tapi tidak diimbangi dengan sikap kerjasama PKL. (Ri-1)

Selengkapnya...

Produktivitas Turun 30 %, Harga Durian Naik

Jember - Hasil panen durian Sumberjambe pada tahun 2009 ini merosot hingga 30 % jika dibandingkan tahun lalu. Merosotnya produktivitas tersebut menurut Camat Suberjambe, Abdul Kadir, rata-rata disebabkan karena kondisi alam sendiri.

Selain itu memang durian mempunyai kecenderunganmenurun produktivitasnya ketika tahun sebelumnya sudah maksimal berbuah. Akibatnya harga durian jauh lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau dari sisi petani, petani mengaku sangat diuntungkan dengan situasi seperti ini.

“Harga durian tahun ini lebih bagus daripada tahun lalu, kita diuntungkan kondisi ini,” ujar salah satu petani, Amiruddin.

Bila tahun sebelumnya harga durian berukuran sedang senilai Rp 7-8 ribu per buah. Saat ini meningkat cukup tinggi sekitar 60-70 persen atau menjadi Rp 13-14 ribu per buahnya. “Itu dikarenakan pohon durian di Sumberjambe tidak semuanya berbuah sehingga panennya juga sedikit,” terangnya.

Tahun lalu, imbuhnya, satu pohon durian yang berumur sekitar 50 tahun mampu menghasilkan buah antara 1.000-1.500 buah. Sementara tahun ini, dengan umur pohon yang sama hasil panennya hanya 400-600 buah. Itupun sudah bisa dikatakan untung.

“Sekarang pohon yang menghasilkan buah antara 400-600 buah sudah bisa dikatakan untung. Karena banyak pohon yang tidak berbuah tahun ini,” jelasnya.

Pihaknya, menengarai, pelaksanaan pasar durian yang didasar secara langsung oleh para budidayawan dan petani durian menjadi kelebihan tersendiri. Lantaran, sistem ijon dan gadai oleh tengkulak atau penebas terhadap para petani bisa dihindarkan.

Karena sistem ijon, petani hanya mendapatkan keuntungan yang minim. Tiap satu durian muda (pentil, Jawa, red) ketika dibeli dengan ijon, lanjutnya, hanya dihargai Rp 750. Makanya, bila satu pohon durian mampu menghasilkan 1.000 buah, sudah barang tentu petani mendapatkan uang Rp 750 ribu. “Harga ijon tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Tahun lalu tiap pentil harganya hanya Rp 250-500,” tukasnya.

“Makanya, praktik ijon itu sangat merugikan petani. Kalau buah durian itu dijual dalam kondisi siap konsumsi keuntungannya bisa lebih besar. Bahkan, untuk satu pohon bila dijual secara wajar bisa menghasilkan pendapatan antara Rp 5-7 juta,” paparnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Ruang Kelas SDN Kertonegoro 3 Gunakan Tenda

Jember – Menyusul dihentikannya pembangunan rehab sejumlah ruang kelas di SDN Kertonegoro 3 Jenggawah akibat ambruk terkena banjir akhir tahun kemarin, hingga saat ini ruang kelas sementara didirikan. Ruang kelas sementara tersebut beratapkan tenda atau terpal.

“Kalau memang tembok kelas masih kuat maka atapnya pakai terpal dulu nggak apa-apa, yang penting tidak membahayakan siswa,” ujar Kepala UPTD Jenggawah, Rahmatullah.

Karena pembangunan dihentikan sementara hingga ada kejelasan akan dugaan penyimpangan pada pembangunan tersebut. Pasalnya jika pembangunan diteruskan dengan kondisi yang diduga sarat penyimpangan maka dikhawatirkan kualitas bangunan akan sangat jelek.

Sehingga pihak sekolah dan UPTD mengambil inisiatif untuk menggunakan tenda sementara saja. Sehingga kegiatan belajar mengajar masih bisa terus berlangsung. Karena siswa kelas 6 segera melaksanakan ujian akhir nasional.

“Kalau kegiatan belajar mengajar terganggu maka dikhawatirkan tidak hanya kualitas bangunan yang jelek, tetapi juga kualitas siswa akan jelek juga, sehingga sementara kita pakai tenda,” imbunya.

Sekolah tidak mau mengorbankan siswa karena sejumlah permasalahan yang sedang timbul.
Sayangnya, hingga informasi ini diberitakan, Kepala Bidang TK, SD Dinas Pendidikan Jember, H. Jumari, belum berhasil dikonfirmasi. (RI-1)

Selengkapnya...

Pembangunan SDN Kertonegoro 3 Dihentikan

Jember – SDN Kertonegoro 3 Jenggawah yang pernah diberitakan ambruk karena tergenang air banjir. Saat ini kondisinya tetap tidak beratap pada 4 lokal kelasnya. Pasalnya, pembangunan rehab ruang kelas yang dilakukan oleh CV Widya Dharma dihentikan oleh Kepala UPTD Jenggawah, Rahmatullah.

Menurut Rahmatullah pembangunan ruang kelas senilai Rp. 500 juta tersebut tidak sesuai bestek. Langkah tegas Rahmatullah tersebut berawal dari keluhan Kepala Sekolah SDN Kertonegoro 3 dan Komite setempat.

Pihak sekolah mengaku khawatir akan pembangunan sekolah yang baru saja dimulai tersebut. Pasalnya banyak kejanggalan pembangunan, seperti besi yang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan bestek.

“Belum lagi kayu yang digunakan juga kebanyakan kayu bekas yang sudah lapuk, sehingga ini mengkhawatirkan kami selaku warga sekolah,” ujarnya menirukan pengakuan guru dan kepala sekolah SDN Kertonegoro 3.

Padahal sekolah sebelumnya ambruk karena kayu yang sudah tidak kuat lagi menyangga atap sekolah. Seharusnya kayu diganti dengan yang baru.

Bahkan untuk membuktikan bahwa besi cor tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai bestek, warga sekolah juga membongkar salah satu tiang cor yang sudah selesai didirikan. Alhasil ada besi 8, besi 10. “Padahal sesuai bestek besi yang harusnya dipakai adalah 12, berarti kualitas diragukan,” imbuhnya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Jember, Abdul Muis, menegaskan jika ada laporan masuk maka dirinya bakal terjun langsung untuk memeriksa kondisi rehab bangunan baru tersebut.

Dan jika terbukti ada penyimpangan anggaran disana, maka pihaknya bakal bertindak tegas dengan menjatuhkan sangsi setelah semuanya dilaporkan ke Bupati Jember. (RI-1)

Selengkapnya...

Baru Dibuka, Pekan Raya Durian Diserbu Pengunjung

Jember – Baru menginjak hari pertama pekan raya durian di Jubung, Mangli Jember, sudah dipadati pengunjung. Pengunjung yang datang ke pekan durian tersebut berasal dari sejumlha kota di sekitar Jember. Diantaranya dari Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang serta dari sejumlah kecamatan di Jember sendiri.

Mayoritas pengunjung, rata-rata ingin melihat berbagai jenis durian lokal Jember yang tidak kalah dengan durian montong dari luar negeri. Seperti diberitakan kemarin, sejumlah jenis durian lokal didatangkan dari Sumberjambe.

“Beberapa varietas lokal yang unggul tersebut diantaranya adalah durian si pelor, Pelai, Ronjengan, si Kasur, si Belanda dan si Fatima,” ujar Kadiskop Jember, Ir Mirfano. Beberapa jenis durian tersebut pada tahun lalu sempat memenangi kontes durian di Sumberjambe.

Yang selanjutnya durian lokal temuan petani setempat tersebut terus dikembangkan dan dibina oleh Dinas Pertanian Jember.

Sementara itu, penyelenggara pekan raya durian belum bisa memastikan jumlah durian yang laku hingga Sabtu siang (28/2). Karena pengunjung masih terus berdatangan dan memadati areal penjualan durian di bekas TPK Perhutani Jubung, Mangli.
Meski demikian Mirfano mengaku tidak khawatir akan kehabisan stock durian. Pasalnya ribuan durian sudah dipesan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli pada pekan raya durian tersebut. (RI-1)

Selengkapnya...

Anggota Panwascam Janji Kawal Pemilu

Jember – Usai dilantik oleh Panwaskab Jember, sekitar 93 anggota Panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan di Jember, berjanji bakal menciptakan pemilu yang berkualitas, panwascam juga janji bakal mengawal Pemilu 2009 hingga berjalan lancar.

Sementara itu Sekkab Jember, Drs. ec. Djoewito, yang turut hadir dalam pelantikan menyampaikan bahwa dengan dilantiknya para anggota panwas kecamatan (panwascam) ini, bisa mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih dan independen. “Dengan harapan agar pelaksanaan pemilu 2009 bisa berlangsung dengan aman, tertib dengan menjaga norma-norma kepribadian bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dengan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan ini, bupati Jember melalui sekkab jember meminta agar seluruh pihak mampu saling menjaga keadaan agar tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.

“Ibarat pertandingan sepak bola, Panwas adalah wasit. Oleh karena itu, diharapkan agar wasit mampu tegas, jujur, arif dan bijaksana dalam menegakkan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.

Di sisi lain, Perwakilan Panwas Prop. Jawa Timur, Abdullah Kusaeri, juga menyampaikan tugas-tugas panwas sangatlah berat dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih, dan berkualitas.

Abdullah juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas, panwas harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. (RI-1)

Selengkapnya...

Cipta Karya Mulai Percepat Proses IMB

Jember - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Jember yang baru terbentuk sebulan lalu, naga-naganya mulai menunjukkan kinerja. Kepala DPU Cipta karya, Ir Merwin Lusiani mensosialisasilkan programnya dan terus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Menurutnya di DPU Cipta Karya terbagi dalam 4 bidang yaitu, Tata Bangunan dan Perijinan, Tata Kota dan Pedesaan, Kebersihan dan PJU dan yang terakhir bidang Pemukiman dan Perumahan.

Khusus untuk tata bangunan mulai dilaksanakan penertiban dan mempercepat proses perijinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Menurut Merwin, prosedur pengurusan IMB melalui tahapan dari desa/kelurahan, kecamatan dan setelah dilengkapi persyaratannya akan segera di survey.

Apabila tidak menemui kendala di lapangan, maka IMB bisa segera diterbitkan, tentang biaya yang ditetapkan maka di bayar sesuai Perda. “Kami akan segera mensosialisasikan cara memperoleh IMB dengan mudah kepada masyarakat, terutama di tingkat desa di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Hal ini erlu ditegaskan karena menurut Merwin, masih banyak bangunan di Jember yang belum ber-IMB. Pasalnya masih banyak masyarakat beranggapan kalau mengurusi IMB sangat sulit.

Dijelaskannya, perencanaan dengan titik berat penataan ruang dilakukan melalui penertiban ijin-ijin bangunan dengan kesesuaian fungsi kawasan, wilayah maupun kegiatan-kegiatan bangunan dalam kawasan yang bermuara untuk keserasian dan keseimbangan terhadap lingkungan akibat pembangunan yang terkendali. (RI-1)

Selengkapnya...

Petani Siap Datangkan 1500 Durian

Jember – Persiapan pecan raya durian di outlet Jember, Jubung Mangli, sudah memasuki massa paripurna. Persiapan yang dilakukan sudah betul-betul matang. Bahkan salah satu koperasi Samarot yang menaungi sejumlah petani durian, siap memasok durian sebanyak 1500 buah.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Koperasi Jember, Ir. Mirfano, selaku pencetus kegiatan pecan raya tersebut. Adapun jenis durian yang akan dijajakan sekaligus dipamerkan antara lain durian si Pelor, Polai, Ronjengan, Kasur, si Belanda dan Fatima.

“Jenis durian lokal ini merupakan buah durian unggulan petani kecamatan sumberjambe, rasayanya luar biasa,” ujarnya.

Digelarnya pameran di Jember Outlet ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para petani buah durian, selain itu juga membantu mempermudah pemasarannya.

“Dengan pasar raya durian ini kita berusaha menarik perhatian para maniak buah durian supaya datang ke Sumberjambe,” tegasnya.

Durian Sumberjambe memiliki varietas yang khas dan banyak diminati oleh masyarakat Jember, bahkan sangat diminati oleh penggemar durian tingkat regional.

“Kita mengajak masyarakat Jember dan di luar jember, supaya berkunjung ke Sumberjambe, karena di sini banyak buah durian yang memiliki rasa yang khas terutama durian-durian varietas unggul yang pohonnya berumur antara 100 sampai 200 tahun,” ungkapnya (RI-1)

Selengkapnya...

Jepang Hibahkan Proyek Air Bersih ke Arjasa

Jember - Bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek pembangunan pengadaan sarana prasarana air bersih, Kamis (26/2) siang tadi diresmikan dan diserahkan kepada warga oleh Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Kemuning Lor. Dalam peresmian proyek tersebut Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko didampingi Wakil Bupati Jember Kusen Andalas.

Proyek pembangunan pengadaan sarana air bersih di Desa Kemuning Lor dan Desa Suco Pangepok, masing-masing di Kecamatan Arjasa dan Jelbuk, pembangunannya dikerjakan dengan pola pembangunan pemberdayaan masyarakat yang diorganisir oleh Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PS-PSDM) dengan menggunakan Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang untuk keamanan manusia di tingkat grassroots atau yang lebih dikenal dengan Grass-roots Grant Assistance Scheme.

Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, berpesan kepada masyarakat di dua desa tersebut, untuk menjaga sarana prasarana fisik tersebut dengan baik, agar dapat dimanfaatkan tidak saja pada masa sekarang ini, tetapi kepada anak cucu kita juga dapat merasakannya kelak dikemudian hari.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Konjen Jepang Mr. Yasuji Odoko di Kemuning Lor menjelaskan terlaksananya pembanguan pengadaan air bersih tersebut atas adanya hubungan kerjasama yang baik antara perintah Jepang dan Indonesia serta terlaksananya koordinasi yang baik antara pengelola proyek PS-PSDM di Jember.

“Kami mengharapkan adanya kerjasama antara masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah kita bangun ini agar dapat bermanfaat dengan baik,” pesannya.

Lebih jauh dikatakan bahwa proyek ini memakan biaya sebesar US$ 84,039 dan telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dari tanggal ditandatanganinya proyek bantuan hibah ini pada 27 Pebruari 2008.

Dari data yang terhimpun, maka proyek pembangunan sarana prasarana air bersih ini sudah rampung seluruhnya yaitu di Desa Kemuning Lor meliputi pembuatan Bak Sumber (1 bh), Bak Saring (1 bh), Bak Tandon (10 bh), Kran Umum (43 bh) dan Kantor Hipam sebanyak 1 unit. Sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk meliputi pembuatan Bak Sumber (2 bh), Bak Saring (2 bh), Bak Tandon (8 bh), Kran Umum (54 bh) dan MCK sebanyak 2 unit.

Sedangkan sasaran pelayanan untuk Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa akan melayani jumlah penduduk sebanyak 1015 jiwa (276 KK) meliputi dusun Darungan, Kopang Kebun dan Dusun Krajan, sementara di Desa Suco Pangepok Kecamatan Jelbuk akan melayani penduduk sebanyak 600 jiwa (180 KK) dengan cakupan wilayah dusun Tenap. (RI-1)

Selengkapnya...

Hanya Di-Tipiring, Ratusan PKL Tetap Bandel

Jember – Selama 6 bulan terakhir ini Sat Pol PP PEmkab Jember berulangkali melakukan sweeping atau membersihkan) bedak-bedak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan Gajah Mada. Pasalnya, ratusan PKL yang tersebar di sepanjang jalan protokol tersebut tetap bandel berjualan di sepanjang badan jalan.

Bandelnya para PKL tersebut menurut Kasat Pol PP, Soenyoto, karena sangsi yang diterima hanya ringan. "Mungkin mereka merasa sangsi ringan sehingga tetap bandel berjualan di jalan-jalan," ujarnya.

Bentuk sangsi tersebut yakni masuk di tindak pidana ringan (Tipiring), yang tentu saja hanya dijatuhi hukuman denda beberapa rupiah saja.

Padahal menurut Soenyoto, posisi bedak-bedak tersebut selain mengganggu ketertiban dan keindahan kota, juga mengganggu para pejalan kaki, karena dipasang di trotoar bahkan di badan jalan. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan penertiban secara rutin di seluruh kawasan Segitiga Emas dimana kawasan ini merupakan kawasan vital karena berada di sekitar jantung kota.

“Para PKL jangan coba-coba memasang bedaknya di sepanjang jalan Segitiga Emas, baal kita bersihkan secara terus menerus,” tegasnya.

Ia mengatakan, kesalahan besar yang dilakukan oleh PKL selama ini karena telah berdagangan di trotoar dan badan jalan. Karena perilaku tersebut melanggar Peraturan Daerah dan mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki. (RI-1)

Selengkapnya...

Silang dan Garis Termasuk Tanda Yang Sah

Jember - Ada 5 tanda yang menurut KPU Jember bias digunakan untuk menandai surat suara dan dianggap sah. Diantaranya yakni tanda silang, centang/contreng, garis lurus, garis miring baik miring kekanan atau kekiri dan tanda coblos.

Hal ini ditegaskan oleh anggota KPU Jember, Moch. Eksan, pada acara simulasi dan sosialisasi yang di hadiri seluruh Kades, Camat, Kepala SKPD (Badan, DInas, Bagian, Kantor), Danramil, Kapolsek, pengurus parpol se- Jember di aula PB Sudirman, Kamis (26/2).

Menurutnya KPU masih mengakomodir dan mentolerir sejumlah tanda. “Yang penting, kelima tanda tadi masih berada dalam kotak lambang partai atau nama caleg,” ujarnya sambil menunjukkan sejumlah tanda gambar yang diberi tanda dan tergolong sah.

Selain itu menurut Eksan, KPU menganjurkan untuk memilih atau memberi tanda sekali saja pada surat suara. “Sebelum Perpu terbaru keluar dan disahkan oleh pemerintah, maka yang sah adalah memberi tanda hanya sekali, baru nanti kalau memang Perpu disahkan maka memberi tanda lebih dari sekali sah,” jelasnya.

Sementara untuk tanda yang dianggap tidak sah adalah tanda lingkaran. Jika ada surat suara diberi tanda dengan lingkaran maka surat suara tidak sah. “ Surat suara juga dianggap tidak sah jika menandai dengan tanda apapun pada partai yang tidak memiliki caleg,” imbuhnya.

Karena di Jember ada 4 parpol yang tidak memiliki caleg sama sekali. “Dan ini resiko politik dari diberlakukannya peraturan, parpol tersebut tidak bakal menerima suara karena surat suara yang ditandai pada gambar parpol yang tidak ada calegnya dianggap tidak sah,” jelas Eksan. (RI-1)

Selengkapnya...

Amankan Pemilu, Polres Siapkan 1400 personil

Jember – Guna mengamankan semua tahapan Pemilu 2009 kali ini, Polres Jember mengaku bakal menerjunkan semua kekuatannya sebanyak 1163. selain itu Polres juga diback up oleh 240 personil dari Brimob dan Dalmas Polwil Besuki. Sehingga total personil yang diterjunkan berjumlah 1.403 personil.

Hal ini diungkapkan Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, sewaktu memberi paparan persiapan Polres Jember mengahadapi Pemilu di aula PB Sudirman Jember, Kamis (26/2). Menurutnya kekuatan penuh bakal diterjunkan di saat sebelum dan semasa kampanye terbuka.

Sementara ketika Pemilu berlangsung pada 9 April mendatang personil yang diterjunkan hanya sekitar setengah dari kekuatan tersebut saja.

“Yang paling rawan adalah disaat massa kampanye berlangsung, dan sesudah penghitungan suara, semua itu kita terjunkan kekuatan penuh,” jelasnya.

Sedangkan pada waktu pemungutan suara atau pada hari H, personil yang diterjunkan cenderung sedikit karena banyak aparat yang terjun ikut memantau dan mengamankannya.

Sejauh ini menurut Ibnu pihaknya mengaku mampu menjalankan pengamanan Pemilu. “Dan jika ada sesuatu hal dan kami mengalami kekurangan pasukan maka TNI siap back up kita,” imbuhnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Kapolwil Serius, Kapolres Anggap Biasa

Hilangnya Atribut Parpol


Jember – Menanggapi semakin maraknya atribut parpol dan caleg yang hilang atau dirusak orang tak dikenal, Kapolwil Besuki, Kombes Pol Imam Jauhari, mengaku bakal serius tanganinya. Sayangnya, statement berbeda muncul dari Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, menurutnya hal itu biasa.

“Jangankan atribut partai atau caleg, sepeda motor, mobil saja hilang kok di taruh di jalan, biasa itu, siapa suruh taruh di jalan?” ujarnya dalam memaparkan persiapan Polres Jember mengahadapi Pemilu di aula PB Sudirman Jember, Kamis (26/2) siang.

Ibnu mengaku tidak bakal ambil pusing dengan hal tersebut, karena hamper setiap hari dirinya menerima pengaduan dari banyak tokoh parpol. “Setiap hari handphone saya penuh dengan aduan kehilangan atribut, ya saya jawab kenapa ditaruh di jalan kota , coba taruh di Tanggul sana , pasti nggak hilang,” ujarnya lagi sambil tertawa.

Kapolres yang sebentar lagi bakal meninggalkan Jember tersebut juga berkata bahwa di Jember ini tergolong nyaman dan aman bagi parpol dan caleg. Pasalnya, satpol PP sama sekali tidak bergerak membersihkan atribut parpol dan caleg yang ada di ruas-ruas jalan kota Jember.

“Untung di Jember, coba didaerah lain, seperti malang itu, selalu dibersihkan semua, apalagi di Singosari, semua jalan bersih dari atribut partai,” imbuhnya.

Sehingga pihaknya menghimbau kepada parpol untuk introspeksi diri dan menempatkan atributnya pada tempatnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Japer dan Sanusi Saling Gertak

Jember - Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember dan Ketua PKPB, SAnusi Muhtar Fadillah, saling gertak, pasca Panwaskab Jember tidak serius menanggapi laporan Japer. Seperti diberitakan sebelumnya, Japer, melaporkan Sanusi yang diduga kuat telah melakukan money politic dengan cara menjanjikan semua pemilih PKPB dengan sejumlah dana.

Sanusi menjanjikan kalau pemilihnya meninggal dunia maka akan diberi santunan Rp. 1 juta, dan jika punya hajatan maka diberi santunan Rp. 500 ribu, serta berhak mendapat dana jaring asmara.

Karena mendapat angin segar dari Panwaskab, Sanusi akhirnya mengertak Japer untuk digugat ke pengadilan karena bukan sebagai pemantau pemilu yang sudah terakreditasi oleh KPU. Selain mengancam bakal menggugat Japer, Sanusi juga mengancam bakal melaporkan Japer ke kepolisian karena dianggap berbuat tidak menyenangkan pada diri Sanusi dan PKPB.

Sanusi minta pada DPP PKPB untuk memberikan bantuan hukum.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, menegaskan bahwa Japer tidak pernah gentar dengan gertakan Sanusi. "Itu kan hanya gertak sambal saja, nggak perlu dirisaukan," ujarnya.

Bahkan Kustiono bersama rekan-rekannya bakal terus mendesak Panwaskab. "Panwas harus serius menindaklanjuti laporan Japer, kalau tidak berarti ada apa-apa ini," duga Kustiono.

Kustiono juga mewarning Sanusi untuk tidak meremehkan Japer, dengan alasan Japer belum terkareditasi oleh KPU. Karena KPU menyatakan bahwa semua pihak, baik perorangan, kelompok, peserta pemilu atau bukan berhak emlaporkan semua pelanggaran Pemilu yang terjadi di masyarakat. (RI-1)

Selengkapnya...

Kadindik : “Tindak Tegas Pelakunya”

Plagiasi BKS



Jember – Dugaan plagiasi yang dilakukan sejumlah oknum di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jember dan beberapa orang penulis, atas BUku Kerja Siswa (BKS) Jitu yang sudah berredar luas di hamper seluruh SD di Jember membuat Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jember naik pitam.

Informasi yang berhasil dihimpun melalui sejumlah pejabat teras di Dindik Jember. Tadi malam, Selasa (24/2), Kadindik, H. Ach. Sudiyono MSI, memanggil sejumlah pejabat di rumahnya.

Achmad yang baru saja pulang dari Thailand, mengaku gusar dengan berita yang muncul atas dugaan plagiasi tersebut. Karena hal tersebut betul-betul mencoreng lembaga pendidikan.

Kabid TK SD, H. Jumari, yang informasinya juga turut dipanggil ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya dimintai klarifikasi karena pencantuman namanya di BKS JItu sebagai pengarah.

“Ya saya bilang kalau nama saya dicatut, saya sudah menolak dulu, tetapi katanya itu sudah seijin beliau (Kadindik), tahu-tahu dicantumkan, ternyata tadi malam beliau juga kaget,” ungkapnya.

Untuk itu tadi malam Kadindik, menurut Jumari menegaskan bakal menindak tegas semua oknum yang diduga terlibat dalam plagiasi tersebut. Menurutnya, Kadindik selama ini telah percaya kepada seluruh pejabat di jajarannya, namun ternyata kepercayaan tersebut disalahgunakan.

“Intinya beliau menegaskan bakal menindak tegas yang terlibat dalam dugaan plagiasi BKS tersebut, dan beliau langsung memanggil satu per satu pejabat yang diduga tahu soal itu,” jelasnya.

Sayangnya hingga sore ini, Koordinator pembuat BKS JITU, Gunayat Suryono masih belum bisa dikonfirmasi, karena berulangkali dihubungi selalu tidak dijawab. (RI-1)

Selengkapnya...

Pejabat Dindik Terancam Pidana 5 tahun

Plagiasi BKS


Jember – Dugaan plagiasi yang memalukan dunia pendidikan Jember membuat sejumlah pihak memberikan pernyataan keras. Dari sejumlah LSM misalnya, mereka bakal mengajukan dugaan plagiasi tersebut ke proses hokum.

Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH, menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat dihukum berat.

“Disana disebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait tanpa seizin, akan dikenai sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 500 juta,” tegasnya.

Di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) sudah berulangkali terjadi sejumlah penyimpangan dan pelanggaran hokum. Untuk itu pihaknya tidak akan main-main melihat hal tersebut.

“Kami bakal teruskan hal ini ke proses hokum, biar segera terungkap siapa yang meraup keuntungan dari beredarnya BKS tersebut, sehingga segera ditangkap,” imbuhnya.

Ini namanya pembodohan publik dan mengajarkan murid-murid untuk melakukan plagiasi.

Menanggapi hal ini, Kabid TK/SD Dindik Jember, H. Jumari, mengatakan tidak tahu-menahu adanya dugaan BKS plagiasi ini. Jumari mengaku pernah diundang rapat saat akan menyusun BKS Jitu oleh Koordinator UPTD se-Jember Suryanto.

“Namun, saat itu saya tidak bisa datang karena takziyah,” ujarnya via handphone. Dirinya bahkan pernah berpesan kalau mengarang BKS hati-hati dan sesuaikan dengan kisi-kisi dan kurikulum yang terbaru.

Ternyata malah tidak nurut hingga rame seperti sekarang ini. “Saya menyesalkan tindakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini, dan saya sudah konsultasi dengan Kepala Dinas, beliau minta semua ditindak tegas saja,” ujarnya.

Semua tim penyusun BKS Jitu, menurut Jumari telah dipanggilnya. Dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan serta klarifikasi. (RI-1)

Selengkapnya...

BKS SD Diduga Hasil Plagiat

Jember – Dua hari terakhir ini, masyarakat Jember ramai membicarakan adanya dugaan plagiasi yang dilakukan oleh oknum di jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jember. Jika sebelumnya ada dugaan plagiasi yang melibatkan sejumlah guru untuk persyaratan sertifikasi.

Kini plagiasi diduga di lakukan untuk menerbitkan Buku Kerja Siswa (BKS) yang wajib dibeli oleh semua sekolah untuk semua siswa setingkat SD. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Penerbit, Pedagang, dan Pengusaha Kecil (AP3K) Jember, E. Rahardjo kepada wartawan.

Menurutnya BKS yang bernama Jitu (Jember Intelektual dan Bermutu) yang saat ini sudah beredar luas di hamper seluruh SD di Jember diduga hasil plagiasi dari penerbit lain dan tak mencantumkan identitas penerbit.

Namun, di susunan pengarah, ada sejumlah petinggi Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, yakni Jumari (Kabid TK/SD), M. Yasin (Kasi Kurikulum Bidang TK/SD), dan Gunayat Suriyono. Dalam BKS itu juga tidak disebutkan tahun penerbitan.

Raharjo juga menunjukkan beberapa contoh BKS Jitu yang isinya persis dengan BKS dari penerbit lain yang sudah lebih dulu beredar. Misalnya, isi BKS Jitu untuk Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5 sama persis dengan BKS Mutiara (Murid Aktif dan Rajin) yang diterbitkan Cipta Media Nusantara.

Perbedaan hanya ada pada sampul kedua BKS itu. Tetapi, setelah dibuka isinya, langsung kelihatan sama persis. Bahkan titik, koma, dan tanda baca lainnya sama. “yang lebih disayangkan yakni nama penulis dan pengarah di BKS Jitu adalah para guru dan pejabat Dispendik Jember,” sesalnya.

Ironisnya lagi salah satu dosen FKIP Unej, Dr Hobri tercantum sebagai konsultan BKS bermasalah itu.

Raharjo kepada wartawan mempertanyakan, kalau penulisnya beda dengan Mutiara, mengapa isinya sama dengan Mutiara? Seharusnya, kalau memang menggunakan penulis berbeda, isinya minimal ada yang berbeda.

Untuk itu pihaknya minta pada pihak Dindik memberi klarifikasi atas dugaan plagiasi tersebut. (RI-1)

Selengkapnya...

Banyak Pemeriksaan, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Jember - Meskipun banyak sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan adanya dugaan korupsi, hal itu dinilai oleh DPRD Jember tidak akan mengganggu kinerja dan pelayanan kepada warga masyarakat. Oleh karenanya sikap menjunjung tinggi praduga tak bersalah hendaknya lebih dikedepankan dan tidak terjebak oleh opini miring yang sengaja dihembuskan maupun dilaporkan kepada penegak hukum.

Apapun laporan dan aspirasi masyarakat hendaknya direspon secara baik sehingga tidak ada kesan Jember seakan-akan mau kiamat bahkan merupakan suatu jawaban yang bisa diberikan kepada publik atas citra dan kebersihan kinerja birokrat melalui pemeriksaan. Demikian dikatakan Ketua DPRD Jember HM Madini Farouq menyikapi persoalan 32 pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil oleh Kejagung

HM Madini Faraouk menegaskan apapun pelaksanaan pemeriksaan haruslah tetap dijunjung tinggi sebagai langkah hukum. “OLeh karenanya tidak ada manusia maupun sekelompok masyarakat yang kebal hokum,” katanya.

Hanya saja, lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat tidak terjebak kepada opini karena pejabat yang diperiksa masih sebatas dimintai bahan dan keterangan atau Baket atas aliran dana yang dikeluarkan

Sementara itu, pihak DPRD Jember sendiri menurut Madini Faraouq tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, melainkan lebih mempercayakan sepenuhnya kepada langkah hukum sebagai suatu bentuk penghormatan agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku di negeri ini

Hal senada juga disampaikan Kabag Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, selama proses adanya pemeriksaan kepada sejumlah pejabat penting dilingkungan Pemkab Jember seluruh mekanisme pelayanan telah berjalan lancar dan terkendali. “Sehingga tidak benar manakala ada anggapan pelayanan Publik Pemkab Jember menjadi mandeg, justru hal ini sebagai suatu bukti bahwa dalam kondisi apapun pelayanan tetap berjalan,” tukasnya.

Selain itu, lanjutnya, sebagai staff haruslah dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dan juga dapat memberikan layanan hukum sebagai suatu bentuk upaya mengindahkan atas kinerja KPK, Kejagung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara proporsional untuk mendapatkan jawaban secara pasti dan benar. (RI-1)

Selengkapnya...

Inspektorat Jember Buka Pos Pengaduan KPK

Jember - Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Peyelenggara Negara, misalnya penerimaan hadiah oleh Pejabat Penyelenggara Negara / Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar.

Hal semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Untuk itu Kepala Inspektorat Kabupaten Jember, Drs. Abdul Muis Balya, mendukung penuh himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat untuk melaporkan tentang penemuan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membuka pos pengaduan kepada KPK.

Dan pos tersebut disediakan di depan ruang kantor Inspektorat Jember, dengan harapan semua bisa leluasa mengadukan dugaan tindak pidana korupsi. “Kami dari Inspektorat sangat mendukung upaya KPK sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, khususnya masalah gratifikasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2001, pasal 12b ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang meliputi, pemberian uang, barang, rabat, (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya.

Sejauh ini, katanya, KPK telah memberikan selebaran (pamflet) mengenai pemberantasan korupsi. “Bila masyarakat ingin melaporkan tindak pindana korupsi yang ditemukan, bisa mengisi form khusus dari KPK yang saat ini sudah ada di Kantor Bagian Humas – Pemkab Jember,” pesannya.

Abdul Muis menandaskan, tanpa adanya dukungan dan peran – serta dari masyarakat, mustahil perkara korupsi dapat ditangani. Selain itu, saat ini Indonesia juga telah memasuki era transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat. “Oleh karena itu, masyarakat beserta aparat pemerintah diharapkan dapat bersama – sama untuk mendukung upaya tersebut,” imbuhnya.

Ditanya mengenai peran – serta Inspektorat dalam fungsi pengawasan, pimpinan yang sekarang disebut Inspektur itu menegaskan, Inspektorat sebagai pihak pengawas (inter control) di lingkup Pemkab Jember berfungsi untuk melakukan upaya pembinaan dan penertiban keadministrasian. (RI-1)

Selengkapnya...

Anggota KPU Jember Urunan Bikin Template

Jember – Ada pernyataan menarik dari salah satu anggota KPU Jember, Moh. Eksan, menurutnya setiap anggota KPU bakal dipotong honornya untuk membuat template atau bingkai braille untuk surat suara khusus yang digunakan oleh penyandang tuna netra.

Karena menurut Eksan, KPU pusat atau pemerintah sampai hari ini belum memberi kejelasan akan anggaran atau rencana membuat template. “Karena tidak ada anggaran untuk itu maka kami siap dipotong honornya untuk membuat template,” jelasnya.

Namun karena bukan dari anggaran dan dipotong dari honor, maka KPU Jember bakal membuat hanya satu desa satu template saja. Karean kalau setiap TPS dibuatkan maka KPU Jember tidak bakal mampu.

“Sementara ya kita buat setiap desa satu saja, nenti kita sesuaikan dengan kebutuhan tuna netra di Jember,” imbuhnya.

Sayangnya Eksan enggan menceritakan berapa anggaran yang diperlukan untuk membuat template teesebut.

Menanggapi rencana tersebut aktivis penyandang cacat (Penca) Jember, Eko Puji Purwanto, SE, mengaku tersinggung dengan langkah KPU. “Ini sama saja mengecewakana kita, berarti selama ini kita dianggap tidak ada, sehingga harus membuat anggota KPU uruunan membuat template,” sesalnya.

Anto panggilan akrab aktivis Penca ini menegaskan bahwa tuna netra itu sudah ada sejak dulu kala. “Bukan hanya sekarang saja tuna netra itu ada, dan Pemilu ini sudah ada juga sejak dulu, kenapa pemerintah ini tidak pernah berpikir memperhatikan sahabat-sahabat kita,” tuturnya.

Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada penca, karena menurut Antok, Penca dianggap kaum marginal yang tidak perlu diperhatikan. (RI-1)

Selengkapnya...

Jelang Pemilu, Kapolres Jember diganti

Jember – Menjelang perhelatan pesta demokrasi pada tanggal 9 April mendatang, Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticho, bakal diganti oleh pejabat baru. “Penggantinya dari Surabaya, yang saat ini sedang menjabat Kapolres juga di Surabaya, AKBP Masri,” ujar Wakapolres Jember, Kompol Rizal Irawan.

Sementara itu Ibnu bakal menempati pos barunya di Polda Metro Jaya. Serah terima jabatan yang bertepatan dengan dekatnya waktu pelaksanaan Pemilu 2009, menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat .

Pasalnya, kondisi politik di daerah tapal kuda selama ini dikenal panas, demikian juga di Jember. Namun menurut Wakapolres Jember, Rizal, masyarakat tidak perlu terlalu khawatir akan hal tersebut. Karena pihaknya bersama Kapolres lama maupun baru sudah berkoordinasi dengan sejumlah jajaran agar menjaga kondisi dan situasi di Jember tetap kondusif.

“Jajaran Polres Jember sudah siap menghadapi Pemilu 2009, semua jajaran sudah kita tugaskan untuk melakukan deteksi dini di lapangan, fungsi intelegen kita optimalkan, sehingga kita tahu gerakan massa,” imbuhnya.

Namun demikian pihaknya juga menghimbau kepada peserta Pemilu dan tim kampanye untuk tidak memperkeruh suasana jika memang ada dugaan penyimpangan tahapan pemilu atau pelanggaran lain.

“Sebaiknya semua diserahkan ke Panwas atau aparat penegak hukum,”tuturnya. (RI-1)

Selengkapnya...

Kotak Surat

Nama
E-mail
Pesan