(Infokom) Jember - Sebanyak 7 (tujuh) atlit catur junior putra dan putri Jember akan mengikuti Kejuaraan Propinsi Catur Yunior Se-Jatim yang berlangsung mulai 21 s/d 26 Juni 2008 di Kabupaten Blitar. Ketujuh atlit tersebut telah mengikuti seleksi yang dilaksanakan 17 s/d 18 Juni lalu di SDN V dan VI Jember.
Menurut Ketua Umum Percasi Jember, Drs. Agoes Slameto ditemui dikantornya mengatakan bahwa olahraga catur sangat diminati oleh masyarakat, untuk itu harus dicari solusinya dengan memasyarakatan olahraga catur dengan kemasan-kemasan baru, “Ujarnya.
Sedangkan atlit yang akan diberangkatkan Sabtu sore ini adalah yang menjadi juara I sampai III untuk putra dan juara I sampai IV untuk atlit putri yang akan mengikuti Kejurprov. tingkat Jawa Timur. “Semua atlit sudah siap untuk membawa nama baik Kabupaten Jember di Tingkat Propinsi dengan persiapan yang matang, “lanjutnya.
Dikatakan Agoes, dalam kejuaraan catur junior ini banyak muncul bibit pecatur junior yang potensial di Kabupaten Jember, maka dengan event junior ini para pecatur Jember tidak akan kesulitan untuk pengakaderannya. “Untuk itu perlu dipantau perkembangannya," katanya.
Lebih lanjut masih kata Agoes, program Pengcab Percasi Jember akan lebih menggiatkan lagi kejuaraan-kejuaraan, baik junior mapun senior dan akan menghidupkan kembali klub-klub catur yang selama ini tidur dan tidak aktif lagi.
Sedangkan tantangan yang dihadapi para pecatur diantaranya berupa gejala terus menurunnya popularitas olahraga catur dikalangan muda, karena banyak permainan dan aktivitas baru yang berbasis teknologi baru yang lebih menarik seperti komputer.
"Apalagi generasi muda sekarang lebih banyak memiliki mobilitas dan aktivitas yang tinggi dan berlimpahnya tawaran berbagai aktivitas yang menarik. Sehingga pada gilirannya kurang menguntungkan bagi pengembangan olahraga catur," kata Agoes.
Dia menambahkan, Pengcab Percasi Jember dalam meningkatkan prestasi atlet yaitu melakukan pembinaan pada atlet secara lebih intensif, melengkapi sarana pendukung, menyediakan buku-buku dan sistem intensif yang pas, memperbanyak event tanding serta memberdayakan penggunaan komputer untuk monitoring prestasi atlet dan pembinaan atlet.
Disamping itu, masih kata Agoes, menjaring dan mencetak pemain-pemain baru meliputi dengan memperbanyak tournament catur terbuka dan mengandeng sponsor baik dari perusahaan, pemerintah ataupun institusi. Selain itu juga mendukung sekolah catur yang ada, dan merintis pendirian sekolah catur, meningkatkan aktivitas dan kegiatan kepengurusan catur di tingkat kecamatan dan menggalakan event-event untuk junior dan wanita.
Juara junior putra C juara I A Basofi MP Jember, juara II Yusuf Arief K kota Kediri, juara III Agus S Lamongan, juara junior putra D juara I M Irfan Probolinggo, juara II Denisio Edwin Pamekasan, juara III Indra Setyawan Pacitan.
Hasil seleksi kemarin sebagai juara I junior putra Ranu Dirjo Dwiadi, juara II Eko Ari dan juara III Metri Arianto, sedangkan sebagai juara I junior putri Diajengworo Kinasih, juara II Widya Tri Febrianti, juara III Reza Dwi Hendaryanti dan juara IVResti Aprilia Tri H.
Kejuaraan Propinsi ini dilakukan setiap tahun, sehingga bibit-bibit muda kita dapat semakin sering mengasah kemampuannya dalam lomba-lomba bertaraf nasional. “Kejuaraan ini tidak serta merta ada begitu saja, “tandas Agoes.
Masih menurut Agoes tujuan utama kejurda ini, selain untuk meningkatkan pembinaan diusia dini juga lebih mensosialisasikan olahraga catur kepada masyarakat. Karena menurutnya olahraga catur mendatang akan menjadi olahraga extra kurikuler disetiap sekolah. “Jember mempunyai banyak bibit yang potensial pada olahraga catur ini, jika pembinaan dari usia dini kita galakkan saya yakin pecatur Jember akan mampu berbuat banyak ditingkat nasional bahkan internasional, “terang Agoes.
Agoes yang juga Kepala Kantor Infokom Jember itu mengajak seluruh atlet senior maupun junior dapat bertanding dengan sportivitas tinggi, “Sehingga pelaksanaan Kejurda dapat berjalan dengan baik, aman serta sukses sesuai, “pungkasnya. (*/tot)
RADAR INVESTIGASI
PECATUR JUNIOR JEMBER UNJUK GIGI DI KEJURDA BLITAR
P3A Desak Polisi Seret Pelaku Perkosaan Ke Pidana Umum
Jember - Langkah Polres Jember yang menerapkan penyidikan indisipliner kepada pelaku pemerkosaan gadis dibawah umur, Brigpol Faruq Avero, disesalkan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). Koordinator P3A Jember, Dewi Masitoh, menegaskan bahwa sudah seharusnya polisi menyeret pelaku ke jalur pidana umum, bukan hanya indisipliner.
"Karena masyarakat awam saja sudah tahu bagaimana akhirnya ketika kasus tersebut nanti hanya ditangani oleh P3D, yakni sangsi karena indisipliner," ujarnya Sabtu (21/6/2008).
Padahal pelaku wajib diseret ke pidana umum, dan harus menerima proses hukum dengan jeratan KUHP serta UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukum yang tinggi dan denda ratusan juta rupiah.
Karena menurut Dewi, pelaku tidak ada bedanya dengan warga masyarakat yang melakukan perbuatan bejat tersebut. Kalau warga masyarakat biasa dijerat menggunakan pasal berlapis dari KUHP dan UU perlindungan perempuan dan anak. "Kenapa untuk anggota polisi tidak, mereka sama-sama warga negara, jadi penerapan hukumnya sama," imbuhnya.
Untuk itu pihaknya mendesak intitusi Polres Jember untuk serius menangani ghal tersebut. Dan P3A berjanji bakal terus mengawal penanganan penyidik kepada oknum anggota polisi pelaku pemerkosaan tersebut.
Untuk menanggapi statement P3A tersebut, hingga saat ini Kasat reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman belum berhasil dikonfirmasi karena tidak berada ditempat. dan handphonenya yang bernada sambung ketika dihubungi juga tidak diangkat. (RI-1)
Oknum Polisi Perkosa Gadis Bawah umur
Jember - Salah satu oknum anggota Polres Jember, Brigpol Faruq Avero, diduga telah melakukan pemerkosaan kepada gadis dibawah umur, Bunga (nama samaran), siswi kelas II SMAN Sukorambi. Kejadian memalukan tersebut terjadi pada Jumat malam (20/6/2008) di rumah paman korban di desaSukorambi kecamatan Sukorambi.
Keluarga korban hingga Sabtu sore (21/6/2008) tidak bersedia memberikan keterangan kepada pers. Menurut sejumlah keluarga korban, anggota keluarga masih shock melihat kejadian tersebut.
Sementara itu salah satu tetangga korban B. Sutris, mengungkapkan bahwa warga baru tahu ketika dirumah paman korban mulai ramai didatangi massa. "Pertama kalinya saya kira ada maling, ternyata ada kejadian itu, waktu itu masih ada polisinya, terus ramai-ramai saya nggak perhatian kemana," ungkapnya.
Kejadian berawal dari korban yang juga teman pelaku sedang sendirian di rumah pamannya. Kemudian datanglah pelaku yang kemudian melakukan ulah bejatnya tersebut. Begitu paman korban datang dan mengetahuiulah bejat pelaku maka langsung memanggil warga sekitar rumahnya.
Korban yang masih duduk di bangku kelas II SMA tersebut mengaku tidak berdaya karena bujuk rayu oknum Polisi tersebut. Terkait kasus yang mencoreng korps kepolisian resort Jember tersebut, Kanit P3D Polres Jember, Iptu Sri Sabdono, mengaku masih melakukan sejumlah penyidikan dan pengumpulan informasi. "baru dalam tahap pengumpulan informasi, dan akan kami selidiki, untuk konfirmasi lebih baik kepada Waka Polres saja," tuturnya.
Sayangnya Waka polres Jember, kompol Lafri Prasetyo hingga berita ini dituruhkan belum berhasil dikonfirmasi. (RI-1)
Sesuai Rencana, BBGR Dipastikan Digelar 3 Juli 2008
(Infokom) Jember - BBGR (Bulan Bakti Gotong Royong) ke V Tingkat Jatim yang direncanakan ditempatkan di Jember dipastikan bakal digelar 3 Juli 2008 mendatang. Hadir secara langsung membuka dan mencangkan BBGR di Alon-alon Jember, Gubenur Jatim, H. Imam Utomo.
Kepastian jadwal setelah Panitia lokal dari Jember setelah mendapat kepastian dari Ketua Panitia BBGR Jatim beberapa hari yang lalu di Surabaya. Menurut penjelasan Wakil Ketua panita lokal, kegiatan itu bersamaan dengan peringatan hari lainnya.”Kegiatannya akan dibarengkan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 15,”ungkap Soehardiyanto ditemui diruang kerjannya kemarin.
Pecanangan BBGR dan Harganas se Jatim di Jember lanjut dia, tidak saja dihadiri oleh pejabat dari pejabat Pemkab Jember. “Namun acara itu juga akan dihadiri 38 kota dan kabupaten se Jawa Timur,”tambahnya.
Digelarkan BBGR di Jatim menurut Hardiyanto memiliki tujuan agar masyarakat Jatim dan masyarakat Jember secara khusus mendorong peran aktif masyarakat. “Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Dalam pelaksaan itu, diungkap oleh Hardiyanto masyarakat Jember sangat diuntungkan sekali, karena tidak saja selam sebulan mencanangkan BBGR di Jember tapi selam tahun anggaran 2008 kegiatan pemberdayaan yang berasal dari anggaran pusat dan profensi akan dikucurkan ke Jember,”pungkasnya.
Sebanyak 45 milyar lebih nantinya akan dikucurkan dari profensi untuk masyarakat Jember. “Semua anggaran pemberdayaan yang melekat di unit kerja profensi akan dikucurkan untuk masyarakat Jember, untuk itu berbagalah kita dan harus menjaga amanah itu,”terangnya.
Angggaran nantinya akan di lewatkan unit kerja seperti Bapemas Profensi, BLK, Infokom Propensi, dan dinas lainnya dari profensi. “Kepercayaan itu harus diimbangi dengan oleh kita dengan menunjukkan peran aktif masyarakat,”tambahnya.
Selanjutnya dijelaskan oleh Hardiyanto tetap berharap banyak kepada masyarakat agar pemberdayaan berupa gotong royong sebagai nafas masyarakat Jember tidak berhenti sampai disitu. “Karena yang diberikan oleh propensi lewat unit kerja kepada kita berupa anggaran pemberdayaan itu hanya sebagai wujud stimulan saja,”kilahnya.
Sesuai dengan sasaran dari kegiatan itu menurut Hardiyanto harus ada peran aktif dari masyarakat tidak terkecuali mulai tokoh masyarakat, ulama, kepala desa, serta camat. “Karena kegiatan kita terus dipantau oleh profensi dengan wujud laporan kita harus melaporkan kegiatanBBGR setiap minggu,”cetusnya.
Ada beberapa bidang yang menjadi tanggung jawab Pemkab Jember dalam laporannya ke propensi. “Diataranya menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat, ekonimi, sosial budaya, agama dan kesehatan/lingkungan,”jelanya lagi.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Hardiyanto saat selesai pencanangan BBGR dalam skedulnya Gubenur Jatim nantinya akan meninjau UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Gerdu Taskin di Jumerto-Patrang. “Melihat dari dekat kegiatan UPK Jumerto dalam mengembangkan dananya untuk kelompok usaha disitu,”paparnya.
Tidakl berhenti sampai disitu nantinya Gubenur di Jumerto, Imam Utomo juga akan meninjau Rumah Layak Huni (RLH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. “Pemberdayaan bagi masyarakat miskin berupa RLH itu bagaimana,”tutur dia. (*/jok)
Kebijakan RDKK untuk Pupuk Menuai Kritik
Jember - Kebijakan Pemerintah kepada setiap kios pupuk agar mempersiapkan terlebih dahulu Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani sebelum menyalurkan pupuk bersubsidi, ternyata tidak mudah diterapkan. Apalagi dalam setiap RDKK tersebut harus disertai dengan nama-nama petani masing-masing yang akan membeli pupuk.
Banyak pertimbangan yang harus dikaji, terutama validitas data RDKK yang diajukan Kelompok Tani (Poktan) di masing- masing daerah. Jalur distribusi pupuk selama ini selalu diwarnai ketidakberesan dan penyimpangan. Kendati sudah ada peraturan pembagian per daerah, terhadap distributor resmi masih saja terjadi droping atau penyaluran pupuk di luar ketentuan.
Salah seorang distributor pupuk Jember CV Hidup Baru, Sukorejo, Bangsalsari Miftahul Rahman, mengatakan bahwa dari aturan main penerapan RDKK itu bisa mengendalikan kebutuhan pupuk subsidi kepada petani. Masalahnya, RDKK itu penetapan jatah quota per hektar petani tidak sama dengan pemahaman dari Pemerintah. “Kadang petani memupuk lahan per hektar 4 ton. Tapi, oleh Pemerintah ditetapkan hanya 2 ton (Urea, SP 36, dan ZA). Ini kan akan menjadi masalah,” ujar Miftahul Rahman.
Sementara itu, Sugiono Masheri Sales Representative PT Pupuk Kaltim mengatakan bahwa wajar terjadi pro dan kontra terhadap rencana RDKK tersebut di tingkat kios. Selama ini hanya distributor saja yang menggunakan RDKK sebagai acuan jatah per wilayah yang harus dilayani dengan pembagian wilayah Kecamatan. Di Jember ada 8 Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kaltim. Dan semuanya dinilai sudah baik. “Wajar dong kalau ada pro dan kontra. Tapi, saya kira bisa diterapkan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan semisal penimbunan,” ujarnya singkat.
Hal senada juga disampaikan Kasi Perdagangan Dra Mira S, untuk itu pihaknya melakukan sejumlah sosialisasi akan penerapan RDKK hingga ke kios. Hal ini dilakukan untuk menekan adanya pro dan kontra terhadap langkah penerapan itu. Pihak yang pro menilai hal ini bisa menekan adanya persaingan dari kios dan distributor lain. Sedang di sisi lain, kebutuhan petani bisa dikendalikan. Pupuk bersubsidi ini akhirnya tidak disalahgunakan untuk ditimbun karena sudah ada acuan RDKK. (RI-1)
Lomba Kelurahan Se Jatim Jember Masuk Nominator
(Infokom) Jember - Ternyata banyak upaya untuk meningkatkan gerkan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dari 38 kabupaten dan kota se Jawa timur. Beberapa hari yang lalu dilaksanakan penilaian lomba desa dan kelurahan di Surabaya.
Kabupaten Jember yang menyertakan dua wakilnya Desa Semboro dan Kelurahan Patrang ternyata yang masuk sebagai nominator hanya Kelurahan Patrang. “Kesempatan itu Lurah, Ketua TP PKK dan LPMK mewakili warga mempresentasikan satu persatu kegiatannya selama tahun 2006 sampai 2007,”ungkap Kepala Bapemas Jember, Hardiyanto.
Tepatnya pada tanggal 5 Juni 2008 Lurah beserta Ketua TP PKK dan LPMK di depan tim juri yang dari kalangan akademisi yakni dari Unair dan gabungan unit kerja terkait. “Sekitar 2 jam rombongan dari Kelurahan Patrang dicerca berbagai pertanyaan oleh tim dari profensi,”kilahnya.
Pertanyaan dari tim juri profensi seputar 4 bidang ekonomi, pembangunan, kesadaran masyarakat dan kesehatan lingkungan tidak terkecuali ditanyakan perangkat lunak, administrasi, PAUD, PKK, kondisi balai kelurahan, peran aktif masyarakat dan sebagainya. “Dari gencarnya pertanyaan itu kedepan perlu dipersiapkan lagi lebih jauh terkait dengan peningkatan SDM-nya,”pungkasnya.
Kedepan nantinya perlu persiapan yang lebih matang jika sangat perlu pemenang lomba desa akan kita karantina. “Agar betul-betul siap menghadapi tin juri dari berbagai kalangan praktisi dan bidangnya kita buat presentasi dulu disini, pokoknya kita drill dulu disini,”terangnya.
Dijelaskan juga oleh Kepala Bapemas Jember bahwa dalam pelaksanaan lomba itu berhasil masuk nominasi maka Tin Penilai Profensi akan turun ke Jember. “Masuk nominasi nanti tim propefensi akan turun menilai Kelurahan Patrang,”tambahnya.
Terpilihnya dua wakil baik dari kelurahan dan desa menurut Hardiyanto merupakan merupakan seleksi yang telah dilakukan di tingkat kabupaten beberapa waktu yang lalu. “Tim kabupaten menilai dan memilih tim usulan kecamatan yang paling baik dan siap untuk mengikuti lomba tingkat Jatim,”jelasnnya.
Dengan katagori penilaian yang telah ditentukan dari pusat memilih dari 216 wakil desa dan 32 kelurahan. “Namun pada pelaksanaan menilai dan memilih dari 31 desan dan kelurahan masing-masing kecamatan yang mencalonkan unggulan yang akan dinilai oleh Tim Kabupaten,”tandasnya.
Terpilihnya desa dan kelurahan selain merupakan penghargaan tidak hanya lurah dan kadesnya tapi merupakan penghargaan seluruh masyarakat karena lomba itu melewati seleksi ketat.
“Sehingga kedepan tidak perlu lagi ada keraguan bagi desa maupun kelurahan yang terpilih kawatir akan mengeluarkan biaya lagi ke Surabaya. Karena saat mengikuti lomba nantinya akan dibiyai oleh Bapemas ngka usah kawatir kobol-kobol,”tandasnya. (*/jok)
Potensi Melimpah Terancam Punah Karena Pertambangan
Jember – Potensi yang melimpah di wilayah Banyuwangi Selatan terancam punah atau hilang karena keberadaan pertambangan di dua desa, Desa Sumberagung dan Pesanggaran. Menurut data yang dimiliki Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST), potensi yang ada saat ini diwilayah tersebut berlimpah.
Dalam penjelasan dan pemetaan KARST ini Banyuwangi Selatan merupakan daerah pertanian penghasil pangan yang menjadi bagian dari lumbung padi nasional. Tahun 2006 Banyuwangi telah berhasil memproduksi padi 656.997,43 ton (BS : 2007) jika asunmsi per Kg-nya sebesar Rp 2.000 maka produksi padi itu senilai Rp 1,4 trilliun.
KPH dan Taman Nasional Meru Betiri di Banyuwangi, secara riil telah memberi kontribusi nyata kepada PAD Banyuwangi. Dari hasil kekayaan hutan non kayu Banyuwangi tahun 2006 saja menunjukkan bahwa komoditi kopo di kawasan hutan produksi itu menyumbang 10.643 ton (BPS : 2007) atau secara dengan Rp 247.230.000, getah damar juga turun mendongkrak PAD 49 ton, atau setara Rp 68.600.000 serta getah pinus sebanyak 2.672,72 ton atau Rp 2,6 milliar.
Potensi perikanan di Banyuwangi berpeluang besar untuk dioptimalkan, sebagai contoh Tahun 2004 laut Banyuwangi kontribusinya 27.489.772 Kg atau sama dengan Rp 59,3 milliar. Tahun 2006 melambung jadi 62.294.261 Kg atau setara dengan Rp 93,2 milliar.
Menurut Andik Sungkono, Koordinator KARST Banyuwangi, perikanan air tawar juga tak kalah. Tahun 2005 produksi ikan tawar Banyuwangi 200.720 ton atau setara Rp 1,53 milliar. Tahun 2006 produksi ikan tawar meningkat 26,13 persen. Ikan tawar produksi Banyuwangi tahun 2006 257.873 ton atau sama dengan Rp 1,85 milliar dimana 72,8 persen berasal dari jenis komoditi ikan lele.
Artinya, PT Indo Multi Niaga, yang berencana melakukan pembuangan limbah ke laut menggunakan Natrium Sianida (NaCn) jelas – jelas akan merusak biota laut. Belajar dari kasus PT Newmont Sulawesi Utara, hasil penelitian kementerian LH bahwa sumur - sumur warga tercemar logam berat Arsen (Ar).
Maka dari itu, KARST mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemprop Jatim, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pembangunan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, ramah lingkungan terutama sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan.
“Kita minta ijin eksplorasi Pertambangan PT IMN itu dicabut di Banyuwangi dan menetapkan kawasan ini bebas pertambangan,” ujar Andik, direktur KARST di Jember. (RI-1)
LSM Minta Ijin Penambangan Emas INM Dicabut
Jember – Masyarakat sekitar Lingkungan rencana penambangan emas di Desa Sumberagung, dan Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi berencana melakukan gugatan ke Pengadilan jika rencana penambangan emas oleh PT Indo Multi Niaga (PT IMN) dioperasikan di lahan seluas 11.621.45 hektar (Ha) di sekitar mereka.
Sebab, areal itu terletak di petak 75, 76, 77, dan 78 blok Tumpang Pitu kawasan Hutang Lindung KPH Banyuwangi Selatan. Secara administratif lokasi pertambangan itu adalah di dua Desa tersebut di atas. Sehingga masyarakat di dua desa tersebut mendesak Pemkab Banyuwangi untuk mencabut kembali ijin yang telah dikeluarkan kepada PT IMN.
Masyarakat yang bergabung dengan Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST) secara tegas menolak rencana pertambangan emas di Banyuwangi tersebut. Kendati dari hasil Analisa Dampak Lingkungan yang dirumuskan Tim Universitas Gajah Mada itu PT IMN akan membuang limbahnya ke laut lepas.
Menurut koordinator KARST Banyuwangi, Andik Sungkono, yang berkantor di Jl Mastrip Blo F 7 Jember ini, bahwa penolakan pertambangan emas yang menurut rencana berada di kawasan Tumpang Pitu hutan Lindung KPH Banyuwangi Selatan berbatasan langsung dengan laut selatan yang secara faktual pernah terjadi bencana Tsunami (1994).
Pertambangan emas itu berada di antara kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Alas Purwo yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang wajib dijaga kelesatariannya.
“Tumpang pitu merupakan sumber mata air bagi kehidupan dan pertanian masyarakat 5 Desa sekitarnya,” ujar Andik. Sehingga sangat tidak layak untuk dijadikan pertambangan. (RI-1)
Totalitas Bangun Jalan Dan Jembatan Terisolir
(Infokom) Jember - Benar adanya jika waktu bagi pengusaha sangatlah penting dalam menjalankan roda usahanya. Aeperti yang banyak dilakukan usaha dari masyarakat pelosok yang ingin menyambung hidupnya dengan menjual hasil bumi ke pasar yang cenderung aktifitas pasar desa atau pasar di kota di pagi hari.
Ketepatan waktu samgatlah menentukan, apalagi didukung oleh jalan dan jembatan yang sangat bermanfaat medorong memperlancar ekonomi masyarakat bagi daerah terisolir agar bisa menjangkau tempat usaha (Pasar-red)
Di Jember tahun 2005 tidak sedikit jalan dan jembatan di daerah pelosok yang tidak bisa terakses oleh masyrakat desa untuk memnjalankan roda usahanya. Mulai tahun 2005 sampai sekarang banyak jalan dan jembatan di daerah terisolir dibangun oleh pemerintah.
Banyak jalan dan jembatan desa yang menghubungkan daerah terpencil seperti jalan dan jembatan Tiris-Sumberbaru, Jembatan Paseban-Jombang, jalan Baban-Silosanen, Jembatan Cempoko-Panti, Jembatan Bangeran-Sukorambi, Jembatan Sucopangepok-Jelbuk, Jembatan Sumberkejayan-Ledokombo, Jembatan Suren-Mayang dan sebagainya.
“Daerah menghubungkan dua daerah yang terpencil anatar dusun dengan pusat kota kecamatan maupun yang menghubungkan kabupaten lainnya banyak yang telah dibangun,”ungkap Mas’ud Plt. Kabid Bina Marga Dinas PU Jember.
Pada tahun 2007 saja menurut Mas’ud ada 18 jembatan terdiri dari 14 Jembatan dan 4 jembatan lanjutan tahun sebelumnya. “Semua itu usulan dari masyarakat lewat serap informasi dari petugas dan ada pula yang berasal dari pertemuan Bedah Potensi Desa di berbagai tempat,”terangnya.
Pada tahun 2008 sekarang menurut Mas’ud sebagai pejabat difinitif pada Kasi Jalan dan jembatan mengungkapkan pada tahun 2007-2008 ada sekitar 10 Milyar agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan mudah.
“Anggaran pembangunan semua itu diperuntukkan kepentingan rakyat berwujud jalan dan jembatan di daerah pelosok kerana masyarakat sangat membutuhkan agar bisa lebih cepat ke kota,”jelasnya.
Dicontohkan seperti pembangunan jembatan di Desa Sucopangepok yang menghubungkan desa Sucopangepok-Jelbuk dengan daerah di Kabupaten Bondowoso. “Kita bangun sarana jembatan yang memang masyarakat sekitar itu sangat membutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ekonominnya karena jika mau ke Jelbuk akan lebih dekat dengan lewat jembatan,”pungkasnya.
Karena fasilitas jalan untuk melintasi jembatan di Sucopangepok telah selesai maka untuk tahun 2008 ini tinggal opritnya. “Secara fisik telah selesai di kerjakan namun tahun ini akan kita teruskan pada pembangunan opritnya,”tandas Mash’od lagi.
Didaerah pelosok baik itu jalan dan jembatan yang memperlancar aktifitas warga untuk bekerja diakui oleh Mas’ud tidak sedikit kendala yang dialami saat pembangunan itu. “Kebanyakan pembangunan jembatan yang sulit terjangkau oleh alat berat seperti truk untuk menurunkan meterialnya sehingga ke lokasi material harus dipikul,”paparnya.
Meski ada keterbatasan anggaran dalam setiap tahunnya namun pemerintah berupaya untuk tetap memberikan atensi bagi masyarakat terpencil. “Hal itu bisa nantinya lewat anggaran PAK atau menganggarkan kembali jika pembangunan tidak kelar pada tahun ini seperti yang dialami pada pembangunan jembatan di Sucopangepok,”terangnya. (*/jok)
“FKUB Wujudkan Kerukunan Umat Beragama”
(Infokom) Jember - Sebanyak 5 (lima) orang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur berkunjung di Kabupaten Jember ingin menggali potensi daerah dan menghimpun permasalahan dalam rangka kegiatan pemetaan daerah untuk menunjang kerukunan umat beragama secara keseluruhan.
Dengan tujuan agar FKUB yang ada di Jawa Timur dapat menjaga kerukunan, kebersamaan dan keutuhan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 . “Bahwa FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah dalam rangka untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan serta menjalin kerukunan menuju kesejahteraan masyarakat, “kata Drs. H. Kusno Sudaryanto Ketua rombongan FKUB Jawa Timur dihadapan anggota FKUB Jember, Rabu (18/6) kemarin di ruang rapat Pemkab Jember.
Lebih jauh Kusno mengatakan pada hakekatnya peraturan bersama itu merupakan tugas seorang Kepala Daerah dalam rangka menciptakan dan memberdayakan kerukunan umat beragama yang ada dimasyarakat. “Tugas tersebut harus dipahami, sehingga dalam memberikan pembinaannya dapat secara berkelanjutan, “harapnya.
Dikatakan bahwa FKUB yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah ini dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. “Forum ini juga ingin menghimpun aspirasi, menyalurkan dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan dalam menciptakan kerukunan umat beragama yang ada dengan menghimpun potensi yang dinamis dan fluralistik agar berfungsi dengan baik, “tandasnya.
Dengan potensi konflik akhir-akhir ini yang cukup dominan, maka keberadaan FKUB harus benar-benar menjadi organisasi yang independen dari masyarakat, dan untuk masyarakat dan kepentingan daerah. “Sehingga dengan potensi yang ada dapat menyatukan kita, agar masalah sedini mungkin dapat dicegahnya, “pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bakesbang dan Linmas Kabupaten Jember, Drs. Sudjak Hidayat, MSi mengatakan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah untuk menghimpun para pemuka agama, baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. “Di Kabupaten Jember sendiri FKUB telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Jember No. 15/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 57 tahun 2006 tentang Dewan Penasehat FKUB Jember, “ujar Kakan Kesbang dan Linmas Kabupaten Jember kemarin.
Tujuannya, untuk terwujudnya kerukunan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling mengerti, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Intinya, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah tanggung jawab kita semua, untuk lebih meningkatkan tatanan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diamalkan baik secara kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan, dirasa perlu terus diadakan pembinaan secara kontinue dan berkelanjutan.
Menurut Ketua FKUB Kabupaten Jember, Drs. KH. Sahilun A. Nasir MPDi mengatakan selama ini telah melakukan sosialisasi kepada pengurus ditingkat kecamatan dan pembinaan tentang kerukunan umat kepada masyarakat di 2 kecamatan. “Karena dinilai 2 kecamatan ini terdapat pemeluk agama yang sangat heterogen, disamping banyak pemeluk Islam ada juga yang satu desa beragama kristen, “katanya.
Berkat kerjasama antara FKUB, pemerintah dan aparat keamanan yang cukup baik, sehingga setiap permasalahan menyangkut tentang kerukunan umat beragama selalu dapat diatasi dengan baik juga dan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakat. “Sehingga kondisi kerukunan umat beragama di Jember masih kondusif, meski dibeberapa daerah diluar Jember terus terjadi konflik, “ujarnya. (*/tot)
Satpol PP Selesaikan Masalah Tampa Masalah
(Infokom) Jember - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkesan indektik dengan penertiban PKL dan mengoperasi WTS. Namun tidak demikian dengan Satpol PP di Jember bisa bersinergis menangkap keluhan masyarakat.
Secara khusus terkait dengan persoalan polusi udara yang berakibatkan sesak nafas oleh beberapa warga dan mengganggu ketrentaman warga sekitar (Suasana bising) yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Jalan Sunan Ampel.
Hal itu yang terjadi beberapa tahun agar diminta untuk dipindah. Atas undangan warga kemarin bersama RW, RT 1 sampai 4, dan tokoh masyarakat meminta Usaha Bengkel Tunas Remaja dipindah karena keberadaannya menganggu warga. “Hadir Kasatpol PP, camat dan anggota Muspika Kaliwates, tidak saja warga sekitar bengkel bahkan daerah Raden Patah (Penangan) merasakan bau buangan asap dari open pengecatan itu,”ungkap Hidayatulah.
Dalam musyawarahnya yang ditempatkan di rumah Hidayatulah Jalan Raden Patah kemarin (12/6) disepakai akan pindah. “Sepakat dari pertemuan itu bengkel TR harus pindah semenjak pertemuan itu dan diberi jangka waktu 3 bulan kedepan. Pasnya tanggal 12/9 harus pindah,”jelas Hidayatulah sembari menunjukkan berita acara itu.
Sementara itu Kepala Satpol PP Jember membernarkan atas kejadian itu menerima pengaduan masyarakat terkait dengan keberadaan Bengkel Tunas Remaja (TR) yang berada ditengah-tengah hunian masyarakat sekitar Jalan Sunan Ampel.
“Laporan masuk di meja kami yang datangnya dari masyarakat yang menganggap sekitar bengkel telah mencemari udara dan keberadaannya mengganggu warga sekitar,”pungkas Suhanan.
Pol PP yang memiliki Tupoksinya. Sesuai Perda No.11/91 tetang HO dan Perda No. 12/06 tetang IMB mencoba menfasilitasi persoalan itu. “Saya mencoba menangani persoalan itu dengan arif dan bijaksana menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan turun dilapangan secara langsung,”terang Suhanan.
Mulai melakukan pendekatan lewat pertemuan sekitar 8 kali baik pertemuan formal maupun non formal kepada pihak yang sangat terkait utamanya kepada pengusaha bengkel TR dengan melihat ijin yang dikantonginya. “Mulai dari HO, IMB, SIUP yang dimiliki oleh tempat usaha itu,”jelas Kasatpol PP yang ditemui di ruang kerjannya.
Meski telah memiliki beberapa surat ijin yang telah disetujui oleh bengkel TR pihaknya merasa perlu melakukan berkoordinasi dengan pihak terkait yang telah menerbitkan ijinnya. “Kami berkoodinasi dengan DKLH, PU, Disperindag dan Camat berikut Muspika Kecamatan Kaliwates mengkaji kondisi dan keberadaan TR saat ini,”paparnya.
Sesuai dengan perkembangan kondisi bengkel saat ini. Dalam kajian kemarin lewat hasil koordinasinya maka didapatkan masukan dari beberapa pihak dinas terkait. “Lewat rekom unit kerja terkait diputuskan ijin yang telah didapatkan beberapa tahun lalu agar dilakukan pengurusan ijin kembali yang melibatkan persetujuan dari masyarakat,”pungkas Hanan.
Namun dengan tidak maunya masyarakat sekitar digunakan untuk usaha itu kembali sebagai syarat dalam pengusuran HO, IMB yang baru, lewat upaya terus menerus Satpol PP melakukan penyadaran kepada pengusaha.
“Alhasil yang didapati kesepakatan dalam tempo 3 bulan usaha itu masih diberi waktu tetap bisa melakukan aktifitasnya. Mulai tanggal 12 Juni 2008 sampai waktu 3 bulan kedepan untuk berbenah,”tandas dia.
Dengan tanggang waktu yang telah disepakati melalui berita acara yang dibuat oleh pihak pengusaha dan diketahui tokoh masyarakat setempat. “Setelah pertemuan itu pihak pengusaha diminta untuk pindah dan menata serta berusaha di tempat yang baru,”tegas Hanan.
Sebagai ending dalam pertemuan itu baik dari pengusaha maupun perwakilan masyarakat melakukan makan bersama sebagai wujud keberhasilan musyawarah. “Inilah bentuk musyawarah yang ditunjukkan oleh masyarakat yang didasarkan dengan niat yang tulus dari masyarakat untuk berdialog,”cetusnya. (*/jok)
KPU Mulai Lakukan Verifikasi factual
Jember – Mulai hari ini, Rabu ( 18/6/2008 ), KPUD Jember mulai lakukan sejumlah kegiatan verifikasi factual kepada partai politik baru. Karena sesuai data yang ada di Jember ada 15 partai politik baru yang hendak diverifikasi.
“Mulai hari ini kita akan keliling ke secretariat-sekretariat partai baru tersebut, untuk cek keberadaan kantor dan pengurus tingkat kabupaten,” jelas Ketua KPUD Jember, Sudarisman SSos, sebelum berangkat menuju kantor PKNU Jember.
Selanjutnya menurut Sudarisman, KPU bakal melakukan verifikasi keanggotaan dengan sample 10 % dari total keanggotaan yang sudah disetorkan partai ke KPU Pusat. “Kalau di Jember minimal yang disetor khan 1000, jadi seratus diantaranya akan kita verifikasi termasuk kejelasan identitas dan rumahnya,” imbuh Sudarisman.
Sesuai jadwal dari 15 partai yang ada untuk verifikasi keanggotaan akan dibagi selama 5 hari. Yang perharinya akan dibagi 3 partai-3 partai. “Mulai besok hingga senin pekan depan kami setiap hari lakukan verifikasi keanggotaan partai sesuai dengan nomor urut yang ada dari KPU pusat,” tuturnya.
Karena setiap hari ada 3 partai yang akan diverifikasi maka KPU juga meluncurkan 3 tim verifikasi. Dimana masing-masing tim bakal mendatangi satu partai untuk cek keanggotaan. (RI-1)
Penanganan Korupsi Lambat, FP Unej Kecewa
Jember – Forum Penyelamat Unej (FPU) selaku pelapor adanya dugaan korupsi di Unej Jember sejak tahun 2000 hingga sekarang atas pemberlakuan penarikan dana POMA, mengaku kecewa dan kesal atas langkah Polda Jatim yang lambat. Polda menurut FPU dinilai tida serius menangani kasus korupsi yang diduga kuat merugikan Negara puluhan miliar rupiah tersebut.
Ketua FPU, DR. Hidayat Teguh, menyatakan penyesalannya usai menerima SP2HP ke V dari Polda Jatim. Dalam surat bernomor B/33/VI/2008/Ditreskrim yang ditandatangani Direskrim Polda jatim tersebut tercantum sejumlah tindakan yang sudah diambil oleh penyidik.
Namun selain mencantumkan langkah yang sudah diambil, Polda Jatim juga menyebutkan adanya kendala yang diantaranya yakni belum didapatnya kerugian Negara atas dibangunnya sejumlah bangunan fisik di Unej yang dilaksanakan tanpa prosedur.
“Ini pelajaran penting bagi mahasiswa dan masyarakat Jember, bahwa ternyata penegakan hokum di Jember khususnya di Unej yang dilakukan oleh Polda Jatim hanya slogan belaka,” ujarnya. Bagaimana tidak, penyidik justru mengalihkan proses penyidikan ke penelitian akan kualitas bangunan yang dilakukan tim ahli dari ITS.
Padahal Polda hanya bertugas meneliti pelanggaran kewenangan yang mengakibatkan kerugian Negara, dan jika akan membuktikan kerugian Negara seharusnya Polda bias bekerjasama dengan BPKP atau BPK RI . “Kok malah meneliti kualitas bangunan dengan ITS ini khan pembodohan masyarakat, kenapa tidak berpatokan kepada audit BPK atau BPKP saja,” sesalnya.
Selama ini FPU melaporkan Unej karena dianggap telah menyalahgunakan wewenang dengan mengumpulkan dana orang tua mahasiswa di luar lembaga resmi dan tidak masuk kas Negara. Semua dana yang dihimpun dari oran tua mahasiswa, oleh Unej dimasukkan ke dalam lembaga diluar Unej (POMA) yang selanjutnya digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik tanpa melalui prosedur.
Bahkan karena uang tersebut tidak pernah masuk ke Kas Negara, maka tidak bias diaudit. Karena tidak diketahui jumlah pasti dan siapa saja yang telah menggunakannya. Sehingga sesuai dengan sejumlah peraturan yang ada mulai tahun 2000 hingga sekarang Negara diprediksi merugi hingga lebih dari Rp. 50 miliar. (RI-1)
Buruh PDP Tuntut Perbaikan Upah
Jember – Ratusan buruh yang bekerja di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember hari ini, Rabu ( 18/6/2008 ) menandatangani surat tuntutan perbaikan upah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengirimkannya ke Disnaker Jember dan PDP.
Menurut Ketua Serikat Buruh Merdeka, Perkebunan Sumberwadung, P. Sabar, para buruh yang bertandatangan diatas surat tuntutan tersebut sebenarnya hanya ingin tuntutannya dipenuhi oleh pihak perusahaan.
“Tuntutan kami ada 4, buruh yang bekerja dan mengabdi di PDP agar diangkat menjadi buruh tetap, upah disesuaikan dengan UMK Jember sebesar Rp. 645.000,-, diberikannya fasilitas sebagai hak buruh dan perusahaan tidak sewenang-wenang,” ujarnya.
Karena selama ini menurut Sabar, buruh belum menerima hak sesuai dengan yang tertera dalam epraturan perburuhan. Fasilitas buruh seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jasa produksi dan THR tidak diberikan secara layak. Selain itu upah buruh minim sekali, karena tidak pernah diangkat menjadi buruh tetap.
Seperti buruh sadapan lepas dan buruh sadapan tetap belum pernah mendapatkan SK dari perusahaan, meskipun sudah mengabdi selama bertahun-tahun. “Bahkan ada yang sudah mengabdi hingga 20 tahun hanya menerima gaji perbulan Rp. 250.000,- pada musim getah, atau ada juga yang hanya Rp. 150 ribu,” ungkapnya.
Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja seharusnya perusahaan mengangkat buruh yang bekerja di Sumbeerwadung menjadi buruh tetap. Karena rata-rata sudah bekerja 4 sampai 20 tahun.
Sementara itu Kadisnaker Jember, H. Moh. Thamrin, berjanji akan berkoordinasi dengan pihak PDP terlebih dahulu. Karena hingga kini Thamrin mengaku belum membaca surat tersebut. (RI-1)
Pemkab Terus Kembangkan MCK
Jember – Upaya Pemkab Jember untuk merubah perilaku agar masyarakat bisa layak hidup sehat menggunakan air bersih ketika mandi, mencuci dan buang hajad sebenarnya merupakan langkah yang tergolong gampang-gampang susah. Untuk itu pada tahun 2008 kali ini Pemkab kembali meluncurkan pembangunan MCK di 35 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Jember.
“Dengan begitu kami tidak hanya sebatas slogan atau himbauan untuk hiduop bersih saja, namun sudah mewujudkan langkah real pembangunan MCk umum, yang kali ini merupakan kali keempat setelah beberapa tahun lalu,” ujar Kabid Cipta Karya DPU Jember, Ir. Soedarminto, Selasa (17/6/2008).
Sarana tersebut sengaja diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember agar masyarakat memiliki perilaku sehat, tidak lagi membuang air besar, mencuci dan mandi di sungai lagi. Karena selama ini fenomena yang terjadi di masyarakat desa yang masih menggunakan sungai sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
Sasaran MCK menurutnya tidak saja pada daerah kecamatan desa saja tapi pada kecamatan kota seperti di Dusun Gludug-Kelurahan Bintoro, Patrang tidak luput menjadi sasaran pembangunan itu.
Diakui oleh Soedarminto meski pelaksanaan yang dimulai digarap sejak 2005 berawal dibangun hanya 13 unit namun sekarang dari 4 tahun terakhir baru selesai terbangun MCK sekitar 100 lebih titik.. (RI-1)
Pemkab Diminta Hentikan Penambangan Liar
Jember - Penambangan batu di kawasan hutan Perhutani dan Perkebunan meliputi kawasan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kali Mrawan Kecamatan Silo, terus berlanjut. Sejumlah aktifis LSM Lingkungan hari ini Rabu (18/6) direncanakan menggelar aksi protes.
Ratusan aktifis lingkungan hidup ini mendesak DPRD lebih tegas. Mereka juga menagih janji DPRD yang akan menutup paksa penambangan “liar” tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini eksplorasi oleh CV Assidiq Agung Putra di kebun Kali Mrawan kian memprihatinkan.
Ribuan kilo tanah, dan batu – batuan berkadar Mn (Mangaan) terus dikeruk dan dijual ke luar kota tujuan Surabaya. Anehnya, truk – truk pengangkut batu itu kendati terkena razia Polwil Besuki, ternyata hanya diperiksa terkait surat jalan angkut saja. “Kenapa tidak disidik kasus pelanggaran UU Lingkungan Hidup,” ujar Rendra Wirawan, SE, MM, anggota Komisi B DPRD.
Rendra meminta aparat hukum sudah mulai turun tangan dan tegas dalam persoalan ini. Menurutnya, DPRD telah merekomendasi agar penambangan itu ditutup.
Secara teori DPRD akan memberi rekomendasi kepada Pemkab agar segera merumuskan Perda Galian B, agar pengawasannya lebih otonom. Jika tidak, masih dikendalikan Pemprop. Sedang ijin penambangan seringkali lewat jalur tol di Dirjen Pertambangan Pusat. Ini kalau tidak ada koordinasi jelas merugikan Pemkab.
Daerah tidak dapat apa – apa. Lebih dari itu, penambangan itu tidak masuk akal dilakukan di Jember sebagai kawasan penyangga. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Direktur Utama PD Perkebunan Jember, Syafril Jaya.
Pihaknya juga meminta agar penambangan itu ditinjau ulang. Pemkab sebagai pengendali otonomi daerah diminta lebih tegas. Jika Pemkab membiarkan, kerusakan akan terus melebar. "Harusnya, kalau untuk penelitian, kan cukup beberapa Kg saja," tegasnya baru – baru ini.
Yang jelas, kini warga Silo sudah terbiasa hidup ngeblok – ngeblok memetakan lahan pertambangan. Mereka bekerja menghidupi anak istri tapi dengan cara merusak lingkungan. Ini kalau dibiarkan sangat berbahaya. Komisi B jauh hari sudah meminta agar penambangan dihentikan.
Bahkan, DPRD secara resmki telah menyuarakan secara langsung kepada Pemkab, terutama Disperindag agar mencabut ijin usaha CV Assidiq Agung Putra tersebut jika membandel. Rendra mengatakan dampak ke depan pasca penambangan itu sangat mengkhawatirkan.
Agus Fais, Direktur CV Assidiq Agung Putra, tetap tak bergeming. Dia terus mengupayakan agar eksplorasi material bebatuan Silo yang mengandung kadar Mangaan itu bisa terjual sehingga Break Event Point (BEP) perusahaannya memenuhi, dan memenuhi kontrak permintaan pasar. (RI-1)
Kapolres Di Pra Peradilankan Petani
Jember - Ini baru kali pertama, seorang Kapolres di Pra Peradilankan oleh petani. Baru terjadi di Jember. Paiman (55) petani asal Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, mempraperadilankan Kapolres Jember dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Gumukmas Jember, terkait penangkapan terhadap dirinya tanpa prosedur.
Sidang gugatan pra-peradilan terhadap Kapolres Jember, AKBP Drs Ibnu Isticha dan Kapolsek Gumukmas AKP I Nyoman Ngurah Darmawan ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Senin (16/6/2008).
Informasi yang dihimpun, di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Paiman (penggugat) dalam kasus ini diwakili anaknya, Matsari (30) membacakan surat gugatan di depan majelis hakim.
Dalam gugatannya itu berisi bahwa bapaknya terpaksa mem pra-peradilan-kan Kapolres itu karena dinilai ulah Kapolsek Gumumkas dalam melakukan penangkapan dan penahanan tersebut menyalahi prosedur yang ada.
“Bapak saya benama Paiman, tanggal 15 Mei 2008 ditangkap oleh Tim Resmob dari Polsek Gumukmas. Menurut Polsek Gumuk Mas ,ayah saya ditahan terkait kasus penganiayaan,” ujar Matsari, membacakan tuntutannya.
Bapaknya dituduh telah memukul salah seorang tetangga rumah nya bernama M. Ulum.
Lucunya saat penahanan, anggota dari jajaran Polsek Gumuk Mas tidak bisa menunjukan surat perintah penahanan.
Dalam kasus ini Kapolres Jember terpaksa digugat karena sebagai atasan Kapolsek Gumukmas telah lalai tidak mengontrol pekerjaan anak buahnya di wilayah Kecamatan dalam hal ini Kapolsek Gumukmas dan anak buahnya.
"Secara syarat materiil tidak terpenuhi penahanan ayah saya itu. Penahanan itu harus batal demi hukum. Karena setelah diinterogasi dan ditahan tidak ada surat perintah penahanan. Karena itu pemohon meminta kepada termohon I (Kapolres) dan termohon II (Kapolsek) untuk menghentikan penyidikan. Selain itu Majelis hakim kami minta memulihkan nama baik bapak saya untuk direhabilitasi,” ujar Matsari.
Usai sidang, kuasa hukum Kapolres Jember dan Kapolsek Gumukmas, Rully Susanto Titaheluew, SH, menegaskan bahwa Kapolsek Gumuk Mas dalam kasus ini sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP.
“Klien kami telah melayangkan surat perintah penahanan. Artinya, prosedur sudah dilakukan oleh Kapolres Jember dan Kapolsek Gumukmas,” ujarnya. Rully, meminta mengikuti terus persidangan tersebut. Bahwa apa yang dilakukan kliennya sebagai aparat penegak hukum telah memenuhi administrasi terkait prosedur penahanan dan penangkapan tersebut. (RI-1)
6 Bulan KPP Jatim Terima Penngaduan 3000 kasus
Jember - Semenjak dilantik Nopember 2006 dengan dasar Perda No 11 Tahun 2005, Komisi
Pelayanan Publik (KPP) Jatim, terus berupaya menunjukkan taringnya. Alhasil masyarakat semakin mempercayai lembaga pelayan publik yang berkantor di Surabaya tersebut. Menurut Hadi Pranoto SH, MH, Ketua KPP Propinsi Jatim melalui pers releasenya yang diterima LSM Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Jember, pada 2008 ini saja sudah ada pengaduan sekitar 3000.
“Padahal periode 2008 ini baru sekitar 6 bulan mulai Januari hingga Juni, ternyata pengaduan sudah sebanyak itu, hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2007 lalu yang hanya sekitar 342 pengaduan saja setahunnya,” ujar Ketua MP3 Jember, Subekti Wibowo membacakan release dari KPP Jatim, Senin (16/6/2008).
Pengaduan yang diterima KPP Jatim cukup bervariasi. Mulai dari keluhan terkait dengan berbagai prosedur pelayanan publik dari instansi pemerintah hingga waktu pengurusan dan tarif penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) termasuk akta kependudukan lain. Sedang peringkat kedua adalah tentang tugas dan kewajiban anggota DPRD Kota Surabaya dalam menampung aspirasi masyarakat yang tidak banyak diterima.
“Di pengaduan DPRD Kota saja ada sekitar 400 lebih pengaduan,” ujarnya. Peringkat ketiga adalah terkait prosedur dan pelayanan Pertanahan. Baik pengurusan sertifikat, klasiran, dan sengketa tanah. Urutan selanjutnya masalah perijinan (meliputi : ijin IMB, HO, investasi, dsb), lalu pengaduan pelayanan Kepolisian, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Menariknya, terkait pengaduan pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) diprediksi akan meningkat. Pasalnya dari area layanan PLN Malang saja sudah mencapai 1500 pengaduan. “Bisa diprediksi meningkat jadi 5000 nanti, apalagi saat ini banyak keluhan masyarakat konsumen PLN yang tidak terima sering terjadinya pemadaman,“ ujarnya.
Peningkatan jumlah pengaduan ke KPP lebih banyak dikarenakan kesadaran masyarakat tinggi, atau kualitas pelayanan publik jelek. (RI-1)
Tak Kuat Bayar, Calon Mahasiswa PMDK Harus Minggir
Jember – Universitas Jember (Unej) kembali mengeluarkan peraturan yang cukup ketat kepada calon mahasiswa yang masuk lewat jalur PMDK (Pengembangan Minat dan Kemampuan). Rektor Unej, Ir Tarcicius Sutikto, menegaskan bahwa bagi calon mahasiswa yang tidak mampu membayar dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), maka bisa dipastikan akan dicoret dari daftar calon mahasiswa.
Hal ini ditegaskan oleh Tikto menanggapi banyaknya pertanyaan terkaitnya besaran dana SPI yang dipungut oleh semua fakultas di Unej cukup memberatkan orang tua mahasiswa yang tidak mampu. “Kalau calon mahasiswa tidak punya uang jangan lewat PMDK tetapi masuk lewat SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri -Red) saja,” katanya, Senin (16/6/2008) via handphonenya.
Menurutnya bagisemua calon mahasiswa yang ikut program PMDK, diwajibkan membayar sumbangan bernama SPI dan Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) yang besarnya berbeda-beda setiap fakultas. Biaya itu belum termasuk biaya SPP, kuliah kerja nyata (KKN) dan pengenalan kampus.
“Dan bagi siapa saja yang masuk lewat jalur PMDK ya harus mentaati peraturan tersebut, kalau tidak mampu ya jangan masuk PMDK, Unej ini sudah murah meriah dibandingkan Universitas lainnya kita paling murah,” ujarnya.
Untuk SPI di Fakultas Kedokteran berkisar pada angka Rp 100 jutaan bahkan tidak sedikit yang ditarik lebih dari Rp. 250 juta karena diduga kuat calon mahasiswa tersebut nilainya kurang baik. Sementara di Fakultas Kesehatan Masyarakat masih di kisaran puluhan juta sekitar Rp. 10 jutaan demikian juga dengan Fakultas Hukum dan sejumlah fakultas non favorit lainnya. Sedangkan SPA fakultas bidang sosial sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta dan bidang eksakta Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
Kebijakan Rektor tersebut disesalkan oleh Forum Penyelamat Unej, DR> Hidayat Teguh, menurutnya di era rektor lama Prof Kabul saja, nggak berani menekan calon mahasiswa yang masuk lewat jalur PMDK. “Karena wwaktu itu jalur PMDK memang betul-betul diisi oleh calon mahasiswa yang berkualitas, sehingga uang bukan jaminan utama, tetapi semenjak rektor satu ini semua diukur dengan uang,” sesalnya.
Dengan begitu maka kualitas [pendidikan di Jember khususnya alumni Unej bakal semakin hjatuh merosot dan kalah dengan kualitas swasta. Karena yang menjadi patokan bukan kualitas pendidikan dari SDM namun dari uang. (RI-1)
Jember Gelar Lomba Paralayang
(Infokom) Jember - Bulan Berkunjung ke Jember dipastikan bakal digelar pada awal Agustus 2008 mendatang. Banyak event yang akan digelar oleh panitia setempat tentunya bakal lebih meriah dibanding dengan tahun lalu.
Betapa tidak direncanakan pada tahun ini akan digelar event yang tidak ada pada BBJ sebelumnya. Seperti Lomba Paralayang Tingkat Nasional dengan memperebutkan Piala Bupati Jember. “Dengan menghadirkan beberapa peserta dari Manca Negara seperti Malaysia, Brunei, Korea, Thailand dan Australia akan hadir,”ungkap Ketua Panitia Bambang Santoso.
Bagi penggemar paralayang nasional nama Ketua Panitia yang juga putra daerah (Kaliwates-red) tidak asing lagi. Apalagi uniknya lagi Bambang dalam kepanitiannya akan dibantu oleh artis yang memiliki hobi paralayang. “Ia adalah Bucek Depp yang akan membantu kita selaku wakil ketua dalam kepanitian menyelenggarakan event itu yang pertama kali di Indonesia,”pungkasnya.
Tidak hanya itu sebenarnya event yang baru digelar di Jember. Tidak hanya baru digelar di Kota Suwar-suwir ini akan tetapi pada jenis lombanya lain dari pada yang lain. “Karena di Jember tidak memiliki kawasan bukit maka yang bisa digunakan untuk pijakan saat take off sehingga event paralayang itu akan kita gunakan towing (Penarik),”jelas dia.
Sedangkan untuk tempat berlaganya menurut Bambang akan ditempatkan di Bandara Notohadinegoro direncanakan mulai tanggal 16 sampai 18 Agustus 2008 mendatang. “Tempat itu nantinya akan sebagai tempat bertarungnya peserta nasional maupun dari Manca Negara,”tambahnya.
Diharapkan dengan event itu nantinya menurut panitia selain ingin meramaikan event BBJ di Jember dan menarik wisata diwilayah Jember. “Juga dapat bermanfaat untuk mencari minat dan bakat serta mencari bibit baru yang secara khusus di Jember bsia jadi olah raga itu baru dikenal disini,”pungkas atlet nasional yang pernah melalang buana di Swis, Itali, Jerman, Belanda, Malaysia dan sebagainya.
Ditargetkan dalam event itu panitia telah mengundang 70 peserta agar bisa ikut pada lomba itu dan diharapkan bisa lebih peserta yang daftar seperti pengalamannya lomba yang sama di Bali beberapa waktu lalu. “Kita undang klub paralayang dibawah naungan FASI sehingga target 70 akan dapat terpenuhi jumlah yang kita inginkan dan bahkan peserta yang datang bakal lebih dari itu,”tambahnya.
Bagi atelet PON Jatim dan Atlet Nasional yang pernah mengenyam pendidikan di STM Jember tahun 1974, diakui pemikiran menyelenggaran event ini sebenarnya datang saat BBJ tahun yang lalu. “Hanya saja saat itu terlambat sehingga pada BBJ tahun ini kita coba gelar,”paparnya.
Selain itu menurut penuturan Bambang tidak saja didukung oleh artis sinetron sebagai panitia namun event itu telah mendapat restu dari FASI (Federasi Aero Modeling Indonesia) pusat. “Bahkan sedikit anggaran stimulant juga akan dikucurkan untuk lomba di Jember,”imbuhnya.
Diakui oleh Bambang, menyelenggarakan event di Jember merupakan pengalaman yang kedua kalinya dimana saat bersama dengan sederetan nama atlet lain menyelenggarakan pemecahan rekor di Bali pada tahun lalu. “Dapat menghadirkan 110 atlet paralayang demi menginginkan pemecahan rekor dengan menggunakan towing,”jelasnya lagi. (*/jok),
Depsos Kembali Cairkan Dana PKH
Jember – Depsos kembali mencairkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 15.757 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) di Jember. Pencairan kali ini merupakan jatah RTSM untuk tahun 2008, karena pencairan bulan Pebruari hingga April 2008 yang lalu merupakan realisasi pencairan PKH tahun 2007.
Pencairan dana miliaran rupiah tersebut dimulai hari ini Minggu (15/6/2008) di kecamatan Kalisat. Menurut Bambang Saputra, Kasie Sosial Dinas Sosial Pemkab Jember, Kalisat didahulukan bersama beberapa kecamatan besar lainnya. “Karena penerimanya banyak maka didahulukan, supaya hari senin besok tiadk terjadi penumpukan massa yang antri mengambil uang,” ujarnya.
Sedangkan untuk kecamatan lain yang jumlah penerima atau RTSM penerima dana PKH tidak terlalu banyak maka akan dimulai Senin (17/6/2008). Bambang menyatakan bahwa untuk pencairan dana PKH tahun 2008 kali ini bakal mengalami perubahan jumlah dana.
Pasalnya setelah bulan Juli mendatang, ada sejumlah keluarga miskin penerima PKH tersebut sudah tidak mempunyai anak yang bersekolah di tingkat SMP kebawah, karena saat ini sudah lulus. “Namun ada juga yang baru mau menyekolahkan anaknya ke sekolah pada bulan Juli besok, jadi diperkirakan bakal ada perubahan jumlah dana,” imbuhnya.
Berapa jumlah dana yang bakal bertambah atau berkurang belum bias ditentukan. Karena tim pendamping PKH dan Dinsos masih terus melakukan pendataan ulang anggota keluarga RTSM penerima PKH. (RI-1)
Pemkab Mulai Songsong BBGR
Jember - Tanggal 3 Juli 2008 akan menjadi hari kenangan tersendiri dan bersejarah karena Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) sebagai wujud gotong royong masyarakat Jawa Timur akan dicanangkan Gubenur Jatim Imam Utomo di Alun – Alun Jember.
Tapi terkait kepastian tanggal pencanangannya menurut Kepala Badan Pemberdayaan (Bapermas) Jember Ir Suhardiyanto, MM masih menunggu panitia dari BBGR Propinsi Jatim.
“Kita masih menunggu panitia BBGR Propinsi Jatim ke Gubenur,” tuturnya, Minggu (15/6/2008). Wakil Ketua Panitia BBGR Jember ini persiapan untuk itu sudah mencapai 60 – 70 % tinggal kepastian jadwalnya. Panitia BBGR Jember akan berkoordinasi dengan Propinsi melalui Ketua nya Sekkab Jember terkait kesiapan Jember sebagai tuan rumah.
Menurut Wakil Ketua BBGR Jember Bapemas akan dibantu SKPD lain semisal Disperindag menyiapkan pameran, dan Infokom membantu dokumentasi dan publikasi.
Bapemas dan unit kerja lain akan menampilkan produk unggulan dari UKM Jember binaan masing – masing unit kerja. Dalam pecanangan itu Gubernur Jatim akan menabuh kentongan sebagai awal bulan Masyarakat bergotong royong.
“Untuk itu diminta kepada seluruh Kades dan Kelurahan se Jember melaksanakan itu dengan semangat bakti gotong royong,” ujarnya.
Jember diakui Hardiyanto dipilih sebagai tuan rumah pencanangan BBGR tingkat Jatim karena masyarakat Jember telah menunjukkan semangat itu ke Propinsi Jatim terkait kepedulian mengentaskan kemiskinan.
“Tidak tanggung-tanggung dalam program pemberdayaan masyarakat Pemkab mengucurkan Rp 35 milliar untuk tiap SKPD,” ujarnya. (RI-1)
Songsong BBJ, Pemkab Gelar Lomba Layang
Jember – Guna turut meramaikan pelaksanaan Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) 2008, hari ini Kantor Pariwisata mulai membuka lomba layang-layang di Pantai Watu Ulo Jember. Meski dibawah terik matahari yang menyengat antusias peserta dan penonton tetap tinggi untuk mengikuti lomba tersebut.
"Lomba layang-layang BBJ adalah satu kegiatan unggulan, diyakini memiliki momen yang tepat dalam mempromosikan BBJ pada dunia luar,” kata Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Jember, Drs. Wandiyantoro, SH, ketika membuka dimulainya festival layang-layang, Minggu (15/6/2008) di Pantai Watu Ulo Jember.
Lomba layang ini sekaligus menjadi satu momen potensial dengan keuntungan besar dalam memperkenalkan alam Jember dan sekitarnya. Dalam kegiatan lomba tersebut, Kabupaten Jember menampilkan permainan layang-layang dengan model tradisional ukuran besar dan kecil. "Banyak didominasi bentuk layangan yang berkreasi seperti perahu dan naga serta berbagai jenis ikan,” imbuhnya.
Sedikitnya 36 peserta dari berbagai Kabupaten seperti dari Bali, Bondowoso, Lumajang dll, tampak bersemangat mengikuti perlombaan yang memperebutkan hadiah Rp 1 juta untuk juara I, Rp. 750.000,- juara II dan Rp. 500.000,- sebagai juara III, sedangkan juara harapan I mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000 dan kedua Rp. 200.000,-. (RI-1)
Lembaga Kursus Jember Mulai Unjuk Gigi
(Infokom) Jember - Membawa nama Jember baik di tingkat regional maupun nasional ternyata bisa dilakukan oleh siapa saja. Termasuk beberapa waktu yang lalu diraih oleh Direktur Lembaga Kursus Oxford Jember yang berhasil menjadi finalis se Indonesia.
Dalam rangka Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional yang bertajuk Anugerah Widya Karya Bhakti Kursus Tahun 2008 Tingkat Nasional menilai tokoh kursus yang berprestasi dan pengabdian sosial.
“Dari 13 lembaga kursus se Indonesia dan peserta sebanyak 144 lembaga kursus kami bisa masuk menjadi finalis 20 besar,”ungkap Ir Sri Budiati yang ditemui di kediamannya kemarin.
Pada tanggal 5 sampai 7 Juni 2008 kemarin bagi Budiati saat berada di Jakarta menjadi kenangan tersendiri. “Harus berpresentasi didepan Tim Penilai dsari manta Derektur Kursus, Kepala BPNSPI, Ibu Kusuma Dewi, Evita Rahman dan sebagainya, itu yang membuat kami harus siap memepertahankan karya tulis yang kami buat,”tandasnya.
Berbekal dari pengalaman seringnya studi banding ke konsulat, UGM dan sebagianya dan kunjungan oleh Tim Visitasi dari Sub Direktorat Kemitraan Depdiknas ke Jember beberapa waktu yang lalu. “Meski pertama kali membuat kami bisa diri saat berhadapan dengan Tim Penilai Lomba yang dipimpin oleh DR Sihombing dan kawan-kawan karya tulis dapat kami paparkan,”jelas Budiati.
Penyerahan sertifikat dan plakat penghargaan yang diterima oleh Budiati yang menjadi salah satu wakil Jawa Timur selain Malang dan Kediri. “Selain mendapat penghargaan itu dan uang pembinaan yang membuat bangga lagi karena yang menyerahkan langsung penghargaan itu dari Dirjen Pendidikan Non Formal dan Formal Depdiknas pusat,”cetusnya.
Bagi sosok Budiati yang setelah menekuni lembaga kursus di Jalan Belitung 6 Jember bernama Oxford ada sejak tahun 1987 pihaknya tidak merasa pernah puas. “Meski hal yang sama pernah diraih penghargaan juara pertama dari Gubenur Jatim pada tahun 1998 kami akui belum puas,”tambahnya.
Bahkan pada minggu depan pihaknya akan mengikuti lomba telah menerima penghargaan khusus menilai lembaga yang dipimpinnya. “Kami tidak puas sampai disitu dan kami akan mencoba lagi lomba di bidang lainnya di event Jambore PTP-KNS,”terangnya.
Sebagai pembina langsung Kasi Pendidi Luar Sekolah (PLS) pihaknya merasa bangga atas keberhasilan lembaga kursus Jember dapat bisa berbicara di Tingkat Nasional. “Hal itu yang di tunjukkan oleh Lembaga Kursus Oxford bebera hari yang lalu dan ini sebuah prestasi membagakan bagi bidang pendidikan, secara khusus bagi pendidikan luar sekolah,”ujar Sudiyono.
Penghargaan itu pantas diberikan kepada lembaga kursus itu menurut Sudiyono karena secara administrasi maupun pengabdian sosial yang cukup tinggi. “Lembaga itu tidak saja berpedoman pada profit oriented namun masih memikirkan anak didik untuk diajak praktek kemana-mana,”tambahnya.
Selain itu pihaknya terkait membina selama 2 tahun kepada lembaga itu. Alhasil ada praktek lapangan yang perlu diandalkan seperti yang kami ketahui pada tahun 1999 pernah siswanya pernah diajak kunjungan ke Konsulat di Bali, praktek juga di UGM, berkunjung di yayasan sosial dan banyaklagi,”papar Sudiyono.
Apalagi sejak berdirinya lebaga kursus itu memiliki komitmen kuat dengan diwujudkan dalam prekatek kesehariannya. “Pengabdian sosial lewat kunjungan ke beberapa tempat yayasan dan paraktek lapangan itu yang menjadi variatif dalam pendidikan disitu,”cetusnya. (*/jok)
