Jember – Statement Mendiknas, Bambang Sudibyo yang menyatakan bahwa pungutan dalam Penerimaan SIswa BAru (PSB) merupakan salah bentuk kegiatan korupsi, beberapa waktu lalu, langsung direspon oleh Kajari Jember, Elvis Jhoni SH.
Elvis yang dihubungi beritajatim.com menegaskan bahwa pihaknya telah membthuk tim untuk melakukan pengawasan atas PSB tahun 2008. sehingga KPK RI tidak perlu turun tangan mengatasi hal itu seperti yang disampaikan Mendiknas.
“Kita siap membantu KPK dan bahkan sebelum KPK turun kita sudah siapkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan PSB,” tegasnya.
Apalagi jika ada dukungan dari masyarakat sebagai korban yang melaporkan ke Kejari, maka Elvis berjanji langsung menanganinya dengan secepatnya. “Tidak akan kami tunggu lama begitu ada laporan langsung kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Karena menurut Elvis, pernyataan Mendiknas jelas, bahwa semua pungli yang berjalan selama bertahun-tahun itu merupakan tindak pidana korupsi. Jadi tidak bias ditolelerir.
Untuk mendukung hal tersebut Presiden sendiri sudah menandatangani sejumlah PP yang terkait dengan penerimaan sah sekolah dan penuntasan wajar 9 tahun. (RI_1)
RADAR INVESTIGASI
Kejari Awasi Penerimaan SIswa BAru
Kaji Janji Optimalkan Potensi Daerah
Jember – Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Kaji (Khofifah I.P dan Mudjiono) Sabtu sore (12/7/2008) menggelar kampanye di stadion Notohadinegoro Jember. Dalam kampanyenya, Khofifah berjanji bakal melakukan optimalisasi atas potensi-potensi daerah yang ada.
Cagub yang didukung oleh segenap pengurus NU Jatim itu berjanji jika dirinya terpilih warga JAtim tidak bakal susah lagi. “Petani-petani yang selama ini kesulitan pupuk, nelayan yang kesulitan BBM, listrik yang byar pet, tidak bakal terjadi jika saya terpilih,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah dari ribuan pendukungnya.
Karena menurut Khofifah, masih banyak potensi daerah yang belum digali. Dirinya mencontohkan kasus krisis energy yang sedang dialami PLN sehingga pasokan listrik tidak stabil.
“Akibatnya byar pet terus menerus, padahal ada potensi lain yang bias diolah untuk menjadi energy, seperti tanaman tebu, bias diubah menjadi etanol,” ujarnya meyakinkan peserta kampanye.
Dan jika semua program optimalisasi potensi tersebut dilakukan semua maka dirinya yakin kalau warga Jatim tidak lagi hidup susah. Petani tidak lagi kesulitan pupuk, karena banyak pupuk organic yang bias dioptimalkan.
Dalam kampanye kali ini pasangan Kaji didukung sejumlah parpol selain parpol yang memberangkatkannya, seperti PKNU dan PArtai Patriot. (RI-1)
RSUD Dilarang Tolak Masykin
Jember – Komisi D DPRD Jember mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh RSUD di Jember untuk tidak menolak masyarakat miskin (Masykin) yang berkunjung ke RSUD. Karena menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, HM. Miftahul Ullum, masih banyak masykin yang belum terdata dalam program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).
Apalagi menurut Ullum, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan perpanjangan kartu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang lama. Sehingga, meski tidak terdata dalam Jamkesmas, masykin masih boleh memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.
“Dikabupaten lain sudah menganggarkan itu untuk memenuhi kekurangan anggaran kesehatan bagi masykin yang belum terdata dalam Jamkesmas, makanya Jember kami minta siapkan anggaran sekitar Rp. 20-25 miliar,” tegas Ullum.
Dengan begitu maka tidak ada lagi keluhan dari masykin yang tidak dilayani oleh RSUD. Sementara itu Wakil Direktur RSUD dr. Soebandi, Damanhuri, menyatakan keberatan jika ada kebijakan seperti itu. Karena RSUD bakal kesulitan menagih biaya untuk masykin yang tidak terdata dalam jamkesmas.
“Sampai saat ini yang kami layani hanya sekitar 40% dari jumlah masykin dan mereka sudah terdata dalam Jamkesmas, kalau ada kebijakan lain lagi bagaimana kita bakal nagih tanggungannya,” ujarnya. Apalagi Pemkab belum menganggarkan untuk biaya tersebut. “Bisa-bisa RSUD bakal mengalami kebangkrutan,” tegasnya. (RI-1)
12 Puskesmas Tak Lampaui Target Imunisasi
Jember - 12 Puskesmas di kabupaten Jember, ternyata hingga saat ini tidak melampaui target. Hal ini disampaikan oleh pelaksana kegiatan, Dyah Kusworini. Dyah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan imunisasi di Jember di aula Dinas Kesehatan Jember, Kamis (10/7/2008).
Menurutnya 12 puskesmas tersebut belum melampaui target, sehingga masih banyak balita yang belum bisa diimunisasi. “Kagagalan memenuhi target tersebut disebabkan banyak hal, salah satunya karena takut anaknya panas dan mengalami kelaianan usai menerima imunisasi,” jelasnya kepada wartawan.
Selain itu, juga masih banyak balita yang drop out dari program imunisasi. Biasanya balita-balita tersebut hanya menerima imunisasi satu atau dua kali saja. Setelah itu, tidak dilanjutkan kembali, akibatnya balita yang bersangkutan tidak sempurna menerima imunisasi. “Kalau begitu kejadiannya sama saja dengan tidak mendapat imunisasi, peluang menderita sakit masih besar,” imbuhnya.
Dyah yang mewakili Kadinkes Jember, menghimbau kepada 12 Puskesmas yang belum memenuhi targetnya pada 2007 lalu, agar pada tahun 2008 ini mampu memenuhi target. Sehingga program pemerintah ntuk mensukseskan program imunisasi bisa berhasil dengan baik. (RI-1)
JPU Siapkan 19 Saksi Untuk Herwan
Kasus Kasda
Jember – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember saat ini sudah menyiapkan sekitar 19 saksi untuk sidang yang dihadapi Camat Patrang, Ir. Herwan Agus Darmanto. Untuk tahap awal, JPU masih memperkirakan ada 19 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersangka dugaan korupsi kasda Pemkab Jember tersebut.
Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai SH, menegaskan bahwa dirinya bersama tim JPU sudah mempersiapkan saksi yang bakal dihadirkan. “Namun tetap kami menunggu jadwal sidang dari PN Jember, karena sampai saat ini majelis hakimnya juga belum ditetapkan,” ujarnya Kamis (10/7/2008).
Sementara itu, Ketua PN Jember, Charis Mardiyanto, yang dihubungi RAdar Investigasi hanya menerangkan bahwa pihaknya sudah menerima limpahan berkas dari Kejari Jember. Terkait dengan kapan jadwal sidang dan siapa majelis hakim yang bakal ditetapkan dirinya mengaku belum ada keputusan final.
“Masih dalam pembahasan di internal kami, nanti kalau sudah selesai dan ada hasilnya akan kami release ke teman-teman wartawan,” tuturnya. Charis berjanji ketetapan tersebut tidak bakal lama di sampaikan, karena sesuai dengan isntruksi presiden terkait penanganan kasus korupsi ada perlakuan khusus.
Pengadilan tidak boleh memperlambat atau melama-lama jadwal sidang. Sidang harus segera digelar dan diselesaikan untuk mendapakan kepastian hukum. (RI-1)
Urea Langka, Pemkab Diminta Lakukan Realokasi
Jember – Stock pupuk urea di Jember mulai kembali langka. Hingga kamis (10/7/2008) di sejumlah kecamatan yang ada di jember masih belum terlihat ada stock pupuk urea. Yang ada adalah antrian panjang dari petani yang menunggu datangnya urea bersubsidi tersebut.
Kondisi semacam ini dibenarkan oleh Ketua Forum Petani Jember, Jumantoro, menurutnya hasil dari pantauan dirinya bersama tim petani di beberapa kecamatan seperti Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Silo, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang dan Mumbulsari, masih mengalami kelangkaan urea.
Sehingga petani di sejumlah kecamatan tersebut tidak bisa mendapatkan urea dengan baik. “yang ada hanya urea dengan harga melambung tinggi dantidak terjangkau oleh petani,” ujarnya. Sehingga sudah saatnya Pemkab jember melakukan realokasi kebutuhan urea di Jember.
Menurutnya kebutuhan petani saat ini hingga bulan Juli untuk urea sekitar 11.000 ton. Sedangkan jatah pupuk dari pemerintah untuk Jember hanya sekitar 6.000 ton saja. Sehingga kelangkaan pupuk tetap saja terjadi, apalagi saat ini banyak petani yang menanam jagung karena harganya sedang baik.
Secara tidak langsung pupuk urea yang dibutuhkan semakin banyak saja. Menanggapai hal ini Asisten Perekonomian Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo yang juga koordinator tim TP3 yang menangani pupuk, mengaku masih hati-hati untuk melakukan realokasi.
“Kita tetap hati-hati, kenapa, ada kecendurangan petani Jember itu boros menggunakan urea, sehingga kebutuhan pupuk selalu meningkat, dan hal ini dimanfaatkan oknum-oknum nakal dilapangan dalam distribusi pupuk,” jelasnya.
Edy juga mencontohkan pemakaian pupuk petani untuk tanaman jagung perhektarnya, jika seharusnya hanya perlu 3 kwintal, maka di Jember kebanyakan menggunakan lebih dari 6 kwintal. “Padahal tanah kita sudah jenuh dengan pupuk, seharusnya petani menggunakan pupuk berimbang atau pupuk organic saja, supaya ada perubahan struktur tanah lebih baik dan konsumsi pupuk tidak terlalu banyak,” tegasnya.
Namun demikian jika petani memaksakan diri untuk realokasi maka harus disampaikan melalui tim dan melalui pembahasan yang intens. Tidak hanya asal usul saja yang ujung-ujungnya bakal dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. (RI-1)
133 Karyawan Pemkab Diminta Kembalikan Uang Muka Rumah
Jember – Sekitar 133 karyawan Pemkab Jember diminta untuk mengembalikan dana bantuan uang muka rumah ke Kas Negara. Hal ini terungkap pada saat pemeriksaan BPK usai dilakukan di Pemkab Jember dua minggu lalu.
Menurut sumber RAdar Investigasi 133 karyawan tersebut dinyatakan telah menerima dana bantuan yang menyalahi peraturan. Sehingga BPK dengan tegas meminta kepada unit kerja terkait yang menangani penyerahan bantuan tersebut, BKD (BAdan Kepegawaian Daerah) untuk mengkoordinir dana pengembalian hingga dua bulan kedepan.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAnwasda Jember, Abdul MUis Balya, menurutnya data detailnya masih adadi BPK. Namun pihaknya menyesalkan adanya kabar yang beredar tersebut. “Masak semua sudah dengar dari mana itu, kalaupun benar itu masih wewenang BPK bukan kami BAnwas, jadi tunggu hasil dari BPK saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Jember, Sugiarto SH, menyatakan agar wartawan menunggu terlebih dahulu hasil audit BPK yang berupa LHP final. Sehingga tidak sepotong-sepotong melihatnya. “Ya kita tunggu saja hasilnya bagaimana nantinya,” tuturnya.
Di sisi lain Sugiarto membenarkan kalau ada 133 karyawan menerima bantuan uang muka rumah yang besarannya masing-masing Rp. 7,5 juta.
Isntruksi pengembalian dana tersebut ditolak oleh salah satu coordinator PNS Pemkab Jember, M. Taufik, menurutnya kesalahan bukan pada karyawan. “Kalau ada kesalahan itu ada pada pimpinan, bagaimana kok memberikan bantuan kepada kami kok menyalahi aturan itu bukan tanggungjawab kami, kami tidak tahu asal-usulnya,” ujarnya.
Yang ada adalah PNS golongan rendah saat ini masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, seharusnya peemrintah memberi bantuan kepada karyawannya dengan cara benar bukan menyalahi aturan. “Jadi kalau mengembalikan itu kewajiban pimpinan, bukan karyawan,” tegasnya. (RI-1)
Takut Hukum, Puluhan Jabatan Eselon II dan III Kosong
Jember – Dengan dalih takut bakal diproses secara hokum, maka hingga saat ini masih ada puluhan posisi atau jabatan di tingkat eselon II dan III dibiarkan kosong. Kabar tidak sedap tersebut disampaikan Sekda Jember, Drs. Djoewito Msi, Rabu (9/7/2008) usai rapat koordinasi dengan Muspida di Pemkab Jember.
Djoewito mengakui bahwa hingga saat ini masih ada puluhan posisi yang lowong akibat tidak adanya pejabat yang bersedia menduduki posisi tersebut. “Kami itu repot, semua takut mau menempati posisi tersebut karena takut diproses hokum,” ujarnya.
Menurutnya birokrasi itu serba repot, melaksanakan tugas takut salah, tidak dilaksanakan tambah salah. Karena kalau pada era orde baru lalu, pengawasan kepada birokrasi hanya berasal dari fungsional saja, seperti Banwas dan BPKP.
“Kalau sekarang ini banyak, dari masyarakat secara langsung, LSM, wartawan, aparat penegak hokum, BPKP, BPK, jadi kami kerepotan melayaninya,” keluhnya. Namun pernyataan Djoewito tersebut disangkal oleh LSM Abdi MAsyarakat. Menurut Ketuanya, Moh. Husni Thamrin SH, pernyataan Sekda hanya dalih yang mengada-mengada.
“Kalau memang birokrat itu baik dan menjalankan tugas sesuai prosedur, kami yakin tidak bakal terkena proses hokum, tetapi kalau nakal ya harus diproses hokum,” tegasnya. Jadi dalih takut itu hanya mengada-ada, karena dimana-mana kalau tidak salah tidak bakal kena jerat hokum.
“Nggak mungkin aparat penegak hokum bakal menahan orag tidak bersalah, yang ada adalah birokrat tersebut shock karena ketatnya pengawasan, sehingga tidak bias memanfaatkan jabatannya,” ujarnya kembali. (RI-1)
Berkas Camat Patrang Dilimpahkan ke PN
Jember – Akhirnya hari ini berkas perkara dengan tersangka Camat Patrang yang juga mantan Kabag keuangan tahun 2004, Ir Herwan Agus Darmanto dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Hal ini ditegaskan KAjari jember, Elvis Jhoni SH, kepada wartawan Rabu (9/7/2008).
Menurutnya sesuai janji tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember dan Kejati JAtim, dalam minggu ini bakal melimpahkan berkas dengan tersangka Herwan tersebut ke PN. “Kami sudah limpahkan, tim JPU-nya tetap pak Hadi SUmartono, KAsie Pidsus dan beberapa jaksa kita,” tuturnya.
Elvis menjelaskan usai dilimpahkan hari ini yang pasti Ketua PN dan timnya bakal menetapkan majelis hakim yang bakal menyidangkan Herwan. Termasuk menentukan jadwal sidang atas dugaan korupsi Kasda Jember tersebut.
Seperti diberitakan RAdar Investigasi pada beberapa waktu lalu, Herwan diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Bupati Jember periode 2000-2005, Samsul HAdi SIwoyo.
Sehingga untuk mempercepat proses peradilan tersebut pada 2 minggu lalu, Herwan di tahan di Lapas Kelas II A Jember. Penahanan Herwan tersebut dilakukan usai dilimpahkan oleh tim jaksa dari Kejati ke Kejari JEmber sebagai ebntuk pelimpahan tahap kedua. (RI-1)
Damri Diminta Jalan Lagi
Jember – Sudah sekitar tiga minggu ini Bus Damri Jember tidak operasional karena didesak sopir-sopir angkutan kota (Angkot). Untuk itu mulai minggu depan Kadishub Jember, Sunarsono SH, meminta Damri untuk kembali beroperasional lagi melayani masyarakat penumpang.
Menurut Sunarsono Damri hingga saat ini masih mempunyai ijin trayek jalan yang resmi dan belum mati. “Sehingga tidak ada alasan untuk tidak boleh beroperasional, kalau ada yang ngancam kami serahkan ke aparat penegak hokum,” tegasnya Rabu (9/7/2008).
Menanggapi himbauan untuk jalan lagi, pihak Damri mengaku gembira. Seperti disampaikan oleh Kepala Damri Jember, Gunawan. Menurutnya selama tiga minggu ini pihaknya sudah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. “Karena setiap hari kami melayani sekitar 900-950 penumpang setiap armadanya,” ujarnya.
Sehingga kalau ada himbauan untuk jalan lagi dan diback up oleh aparat penegak hokum, maka pihaknya mengaku senang. “Biar kru bis yang selama tiga minggu ini nganggur bias kerja lagi, kasian mereka tidak ada penghasilan,” imbuhnya.
Gunawan juga meminta semua [pihak untuk tidak mendesak Damri tidak operasional. Karena hingga saat ini Damri Jember masih memiliki karyawan sebanyak 132 orang. Dimana karyawan-karyawan tersebut bekerja tergantung operasional atau tidaknya bus-bus tersebut. (RI-1)
UKM, Indikator Pertumbuhan Ekonomi Jatim
Jember - Sejak krisis ekonomi Tahun 1998 petumbuhan ekonomi di Jawa Timur minus 16 persen. Tapi dalam jangka waktu 1,5 tahun tumbuh di 38 Kabupaten / Kota sehingga menjadi menjadi nol persen di Jatim.
Demikian diungkapkan Gubenur Jatim Drs H Imam Utomo, di hadapan undangan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) dan Harganas di Jember Selasa (8/7/2008).
Semua itu tidak lepas dari peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Saat membuka pencanagan BBGRM ke V dan Harganas ke 15 di Jember Gubernur mengucapkan terima kasihnya kepada pelaku UKM, Bupati dan Walikota serta Tomas, kyai dan seluruh masyarakat Jawa Timur karena mengupayakan secara gotong royong.
Imam Utomo, yang akan berakhir masa jabatannya tanggal 26 Agustus nanti mengatakan bahwa di Jatim dalam beberapa tahun terakhir telah dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk. “Kalau dulu tercatat 1,3 persen pertumbuhan penduduk di Jatim, tapi saat ini pertumbuhan 0,68 persen dan itu akan terus ditekan,” papar mantan Pangdam ini.
UKM di Kabupaten Jember katanya dirasakan sebagai UKM binaan Dinas Pendidikan Jember terasa ada pertumbuhan nya. Bahkan sebagai pengrajin keranjang kayu dari Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, UKM ini tumbuh besar.
“Lewat sentuhan dan pembinaan dari Diknas lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama) Swaka Anak Negeri, kelompok itu bisa mengembangkan hingga bisa mengirim produknya ke Bali, Yogyakarta dan di ekspor ke Korea Selatan, Jepang dan Philipina,” sergah Penilik PLS Pakusari, Kusairi menjelaskan.
Menurut Kusairi, saat didatangi Gubernur Imam Utomo, dengan jumlah produksi 50 buah per hari dari berbagai jenis semisal tempat buah, baki, asbak, tempat nasi dari bahan serba kayu semua itu dipasarkan ke luar Kota, dan negara luar.
Selama setahun memproduksi beberapa hasil karya KUB di Pakusari diakui telah banyak membantu ekonomi warga masyarakat sekitar.
“Betapa tidak. Dalam setahun kalau sehari memproduksi 50 buah dan perbuah seharga Rp 10 - 30 ribu maka setahun bisa meraup uang ratusan juta,” paparnya.
Sentuhan pembinaan tidak hanya secara teknis diberikan. Tapi lebih dari itu ada juga sentuhan dana serta bantuan pemikiran pemasaran kepada KUB.
Senada dengan nya, Rosidi - pengrajin KUB Swaka Anak Negeri – ini merasakan pembinaan pemerintah melalui KUB Diknas sangat terasa. (RI-1)
Gubernur Ajak Warga Giatkan Kembali Gotong Royong
Jember - Dalam sambutannya pada pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM V) yang diintegrasikan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas XV) di alun-alun Kabupaten Jember, Selasa (8/7/2008), Gubernur Jatim, Imam Utomo mengajak segenap warga Jatim untuk kembali menggiatkan gotong royong.
Menurut Imam, semenjak krisis multidimensi melanda bangsa ini pada tahun 1998 lalu, kondisi masyarakat jatim banyak yang memburuk. Namun masyarakat atau warga Jatim tidak boleh berpangku tangan. “Sehingga melalui berbagai program pemerintah yang didukung masyarakat, berbagai kegiatan berupa pemberdayaan yang dikembangkan, lambat laun kondisi kehidupan masyarakat semakin membaik,” tuturnya.
Hal itu juga ditandai dengan semakin meningkatnya Indek pembangunan khususnya di Jawa Timur. “Oleh karenanya melalui pelaksanaan bulan Bhakti Gotong Royongan Masyarakat yang kita canangkan hari ini, mari kita duduk bersama, singsingkan lengan baju bersama untuk berfikir dan berbuat bagi pembangunan daerahnya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Propinsi Jawa Timur, Dr Soenyono SH MSi, mengatakan pencanangan BBGR yang dihadiri sekitar 10.000 orang di Jember kali ini diharapkan tidak hanya sekedar sebagai bentuk kegiatan ceremonial belaka. Namun output dan input dari kegiatan dimaksud harus didapatkan oleh warga Jatim khususnya Jember dan sekitarnya.
Apalagi dalam kegiatan tersebut juga diadakan dialog Gubernur Imam Utomo dengan masyarakat dan undangan. Soenyono berharap, pencanangan tersebut dapat merangsang semangat gotong royong di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan dapat terjalin secara utuh. (RI-1)
Peserta Pemilu, PKNU Jember Optimis Raih 20 Kursi
Jember – Satu lagi ancaman bagi kekuatan partai politik yang mengedepankan massa dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) selain PKB dan PPP. Kekuatan baru itu adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Setelah resmi ditetapkan menjadi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2009 PKNU Jember menargetkan 20 kursi di DPRD dari jatah 50 kursi yang diperebutkan.
Keyakinan PKNU Jember ini diwujudkan dalam acara tasyakuran bersama dengan kader, dan badan – badan otonom di PKNU semisal dari Perempuan PKNU, Generasi Muda PKNU, dan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting PKNU se Kabupaten Jember.
Dalam pengajian dan tasyakuran akbar ini juga dihadiri 11 anggota Dewan Syuro terdiri dari kyai kharismatik Jember, dan 10 pengurus DPC Tanfidz PKNU diantaranya : KH Najmuddin (Dewan Syuro), Drs H Lutfi Baihaqi (Dewan Tanfidz), Wakil Ketua Ir H Abd Syukur - yang dikenal dari pecahan Forum Silaturrahmi Kader Ansor yang mengklaim membawahi 19 PAC Ansor.
Ketua Dewan Syuro PKNU KH Najmuddin, mengatakan bahwa kesiapan PKNU dan telah secara resmi menjadi Parpol peserta pemilu 2009 itu patut disyukuri oleh semua anggota dan pengurus. Sebab, hal itu tak lepas dari perjuangan dari semua anggota untuk memenuhi syarat yang ditetapkan KPU Pusat.
Karena mengaku bakal didukung sejumlah kyai besar di jember maka PKNU menargetkan keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember dalam Pemilu 2009 mendatang sebanyak 20 kursi.
“Kita berani menargetkan 20 kursi wakil kita di DPRD Jember nanti karena kendati baru, tapi kita adalah kekuatan lama yang merupakan kelanjutan dari partai lama PKB atau pecahan dari Partai Kebangkitan Bangsa,” ujar Agus Fais, Ketua Bappilu, bersama Abd Muis, Ketua Generasi Muda PKNU yang dikenal sebagai Anggota Panwas Pilgub 2008 ini. (RI-1)
Materi Test Tulis, Materi Kelas 5 dan 6
Jember – Materi test tulis yang diberikan kepada peserta calon siswa/siswi SMPN, sebenarnya tidak terlalu sulit karena diisi dengan materi kelas 5 dan 6 SD. Sehingga yang diperlukan dari peserta test tulis adalah keseriusan untuk mengerjakan. Apalagi dengan kondisi peserta yang melebihi target seperti tahun ini yang mencapai 16.492 anak.
"Apalagi dengan kondisi ini, makanya kami buat tes tulis agar peserta serius saat masuk ke sekolah negeri. Selain itu untuk melakukan seleksi yang ketat, sehingga siswa yang masuk benar-benar siap diberi pelajaran SMP," Ungkap KAbid SMP/SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, I Wayan Wesa Admadja, Selasa (8/7/2008).
Proses seleksi yang berupa tes tulis ini menurut Wayan berisi materi ujian yang diajarkan di kelas 5 dan 6. Selain materi dasar, soal tes tulis juga diisi materi pengembangan mata pelajaran yang diujikan. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPS Terpadu.
Terkait dengan dugaan kebocoran soal, Wayan menegaskan bahwa tidak bakal terjadi. Karena sejak kemarin soal-soal tersebut sudah didistribusikan ke polsek-polsek di Jember. Sehingga hari ini sekolah penyelenggara mengambil sesuai jumlah peserta yang ada di tempatnya, dari Polsek setempat.
Terkait dengan pelaksanaan PSB tingkat SMP hari ini, sejak kemarin SMP penyelenggara PSB banyak didatangi peserta dan orang tuanya. Mereka datang ke lokasi ujian untuk mengetahui nomor ruang berikut lokasi ruang ujian.
Seperti halnya di SMPN 2 Jember. Menurut Wakasek SMPN 2 Jember Teguh Budiyanto, para orang tua ini sudah mendatangi sekolahnya sejak Sabtu lalu. "Kalau di sini pendaftar mencapai 374 anak dengan pagu 200 anak," katanya. Dari semua peserta itu sebanyak 253 peserta memiliki nilai 26 koma ke atas. (RI-1)
16 Ribu Alumni SD, Berebut Masuk SMP
Jember - Hari ini, Selasa (8/7/2008) ribuan peserta bersaing ketat memperebutkan kursi SMP negeri di seluruh Jember. Siswa/siswi alumni Sekolah Dasar (SD) tersebut berjuang ekstra ketat mendapatkan SMP yang menjadi pilihan pertama. Menurut Kabid SMP/SMA, Wayan Wesa Admadja, persaingan dalam mendapatkan kursi tahun ini memang ketat.
Karena berdasar data Dispendik Jember, ada 16.492 lulusan sekolah dasar yang akan bersaing mendapatkan kursi di SMP negeri. Padahal daya tampung SMP negeri di Jember (minus SMPN 3 Jember selaku sekolah berstandard internasional/SBI), hanya mencapai 14.484 siswa. Bila ditambah dengan SD/SMP satu atap sebanyak 560 siswa, sehingga daya tampung SMP negeri secara keseluruhan sebanyak 15.044 siswa.
“Jumlah tersebut masih dikurangi lagi dengan jumlah penerimaan siswa baru (PSB) melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik yang diperkirakan meluluskan 20 anak tiap sekolah, sehingga persaingan semakin ketat karena lowongan semakin kecil,” jelasnya. Dengan jumlah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah PSB prestasi sebanyak 12 sekolah, maka setidaknya daya tampung akan berkurang sebanyak 240 siswa atau tinggal 14.804 siswa saja yang bisa ditampung.
Peserta test tulis tahun 2008 ini memang meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2007 lalu. Tahun lalu ada sekitar 12.600 anak, sedangkan tahun ini mencapai 16.492 anak. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan keikutsertaan dalam pendidikan menengah pertama. Jika dibandingkan dengan jumlah peserta UASBN yang mencapai 39.100 siswa SD/MI (absen 155 anak) sederajat, maka keikutsertaan dalam PSB sekolah negeri ini mencapai 42,2 persen lulusan sekolah dasar.
Menurut Wayan, bagi anak yang tidak diterima di SMP Negeri diharapakan tidak berkecil hati. Karena masih ada sekolah swasta lain yang tidak kalah berkualitas. (RI-1)
Tanah Pengairan Diperjualbelikan
Jember – Tanah berem (tanah sepadan sungai) di pinggir sungai Bedadung di sebelah kanan Balai Uji KIR Kabupaten Jember diduga diperjualbelikan oknum Dinas Pengairan. Bahkan modus jual beli tanah ini diduga melibatkan beberapa oknum di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Jember.
Indikasi ini ditemukan oleh Soni Harsono, dari Aliansi Peduli Rakyat Jember (APRJ). Menurut Soni, bahwa tanah sepadan sungai itu harus bersih dari bangunan. Bahkan dalam peraturan disebutkan hingga jarak 100 meter tanah pinggir sungai harus bersih dari apapun termasuk bangunan.
Tapi, anehnya tanah berem di pinggir jembatan Jl Gajah Mada ini diperjualbelikan. Modusnya dengan mengatasnamakan orang yang pernah berjasa di bidang untuk pemohonnya, yakni Mulyadi.
Tanah hanya selebar kurang lebih lebih 10 x 30 meter ini diduga kuat dijual seharga Rp 150 juta. Uangnya tidak jelas ke mana. Tapi, kali pertama tanah itu diklaim dihaki oleh seorang pemilik warung setempat, dan pemilik tambal ban.
Tapi, usut punya usut tanah itu lantas dimohonkan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Mulyadi, mantan pemain bulu tangkis dunia dari Jember. Tapi, di belakang itu orang yang mengurus adalah diduga seorang anak buah pengembang di Jember.
Modus ini, diduga kuat akan dilakukan karena tidak memakai jalur Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Yang berjalan mulus adalah Suzuki Finance – diduga dari hasil membeli. Dan yang mencolok adalah milik sarana billiard H2O depan tanah kosong seberang obyek yang disoal ini.
“Ini jelas pelanggaran. Dari mana mereka dapat ijin, kalau tidak dari Pemkab. Pengairan harus bertanggungjawab lah,” ujar Soni.
Di sisi lain, jika tidak melewati Kadis PU maka ijin IMB itu langsung melalui Sekkab Jember. Saat mengurusi ijin H2O billiard juga melalui mekanisme sama seperti di atas. Jika melalui prosedur yang benar, maka Dinas Pengairan, harus menjadi pemohon melepaskan tanah ini. (RI-1)
Sambut BBGR, 6 Puskesmas Keliling Diluncurkan
Jember – Dalam rangka menyambut BBGR (Bulan Bhkati Gotong Royong) Dinas Kesehatan Jember meluncurkan 6 unit mobil puskesmas keliling ke desa-desa guna melayani kesehatan masyarakat secara gratis.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tersebut kembali disajikan dengan bekerjasama antara Dinas Kesehatan dan Bapendukcapil-KB serta Bapemas.
Meski Pencanangan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) ke-XV dan Harganas ke-V se-Jatim terjadi penundaan, namun kegiatan bersama tersebut tetap dilakukan sejak tanggal 3 Juli 2008 lalu.
Seperti yang disampaikan oleh dr. Hari Pitono, Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Jember saat mengawasi pelaksanaan kegiatan itu, Senin (7/7/2008). “Seperti pada pelayanan kesehatan dilakukan di Alon-alon Jember waktu lalu, ada 2 unit bus yang kita manfaatkan untuk pelayanan kesehatan terkait pemasangan KB,” jelasnya.
Namun kali ini bus-bus tersebut diluncurkan di desa-desa, dengan bekal melyani pemasangan alat kontrasepsi dan pelayanan kesehatan lainnya. “Apalagi pemasangan sekarang sejumlah 110 peserta alat KB berjenis Inplan (Susuk),”imbuhnya.
Pelayanan semacam ini menurut Hari Pitono, merupakan salah satu jalan keluar dalam mengatasi kurang terjangkaunya pelayanan kesehatan dari Puskesmas setempat. “Pelayanan yang diberikan selain KB, seperti pelayanan mata, spesialis bedah, kandungan-kebidanan, gigi, radiology, laboratorium dan interna (Penyakit dalam) yang masing-masing tersedia di pelayanan di bus kesehatan keliling,” jelasnya. (RI-1)
Akhirnya BBGR Digelar Besok
Jember – Setelah sempat tertunda tanpa alasan yang jelas, kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) se-Jatim yang dipusatkan di Jember, akhirnya digelar besok, Selasa (8/7/2008) di alun-alun Jember.
Persiapan menyambut kedatangan Kepala Daerah se-Jatim dan Gubernur Imam Utomo sudah mulai dilakukan sejak Senin pagi tadi, seperti pada saat tanggal 3 Juli lalu. Alun-alun Jember, sudah dipenuhi dengan berbagai macam tenda dan panggung untuk acara tersebut.
Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Drs Agus Slameto, menjelaskan bahwa pelaksanaan BBGR kali ini tidak bakal ditunda karena persiapan dan keterangan dari Pemprov Jatim sudah jelas tidak ada penundaan. “Kali ini tidak akan ditunda, jalan terus persiapan sudah matang nggak mungkin ditunda,” ujarnya dengan yakin.
Saat dikonfirmasi tentang dana yang sebelumnya sudah dipakai untuk persiapan pada tanggal 3 lalu, Agus menolak berkomentar. Menurut Agus, pihaknya selaku Kepala Kantor Infokom tidak ikut cawe-cawe soal pendanaan.
“Karena ada tupoksinya sendiri-sendiri, saya tidak ikut-ikut soal dana, itu ada yang ngurusi sendiri,” imbuhnya. Namun yang terpenting kegiatan tersbut tidak batal selamanya. Tetapi hanya sekedar ditunda jadwalnya saja.
Acara yang digelar mulai pukul 08.00 wib besok pagi, bakal dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Desa dan BPD se-kabupaten Jember dan Kepala Bapemas se-Jatim serta Kepala Daerah atau yang mewakilinya. Sesuai rencana Imam Utomo baal membuka acara adn memberi sambutan terkait bulan bhkati gotong royong. (RI-1)
Kapolres Bantah Terima Dana Pengamanan
Jember – Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, membantah keras kalau dirinya selama ini terima dana pengamanan dari tim 15 yang terdiri rekanan dan oknum DPU (Dinas Pekerjaan Umum). Menurutnya selama menjabat Kapolres Jember beberapa bulan ini, dirinya sama sekali belum pernah berkomunikasi dengan yang namanya rekanan di DPU Jember.
“Siapa yang bilang, nggak mungkin saya terima itu, kalau ada beritahu saya siapa yang terima, akan saya tindak oknum itu, apalagi anggota saya,” bantahnya dengan keras. Kapolres berjanji bakal menindak tegas siapa saja yang mengatasnamakan dirinya untuk meraup keuntungan dari DPU.
Apalagi uang tersebut berasal dari pungutan dari rekanan-rekanan yang ada di jember. Karena akan berakibat pada jeleknya mutu bangunan proyek yang ada di DPU Jember. Seperti diberitakan sebelumnya Kapolres Jember dikabarkan menerima dana pengamanan pertahunnya sekitar Rp. 75 juta.
Dana pengamanan tersebut berasal dari rekanan dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah dana yang sudah ditentukan. Besarnya dana dibagi dalam beberapa kategori. Kategori untuk paket proyek yang besarnya minimal satu miliar, dikenakan kewajiban menyetorkan uang sebesar 5 % dari nilai proyek.
Sedangkan paket proyek kategori kecil dengan nilai proyek puluhan atau ratusan juta, besarnya setoran yang wajib diberikan mencapai 0,5 %. Sedangkan total paket proyek untuk kategori tersebut di lingkungan DPU total keseluruhan sekitar Rp. 40 miliar. Kalau diasumsikan, proyek kategori miliar dengan rata-rata Rp. 1 miliar, maka, pemasukan dana pengamanan mencapai sebesar Rp.400 juta.
Sedangkan dana pengamanan dari paket proyek kecil dari total keseluruhan paket diperkirakan mencapai sebesar Rp. 200 juta. Sehingga, total dana yang diterima Tim Pengamanan mencapai Rp. 600 juta. (RI-1)
Tiga Dimensi BBJ Untuk Masyarakat Jember
(Infokom) Jember - Perhelatan Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) Tahun 2008 sebentar lagi bakal digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jember, tinggal menunggu hitungan hari. Selama satu bulan penuh akan disajikan untuk masyarakat mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2008.
Misi BBJ 2008 kali ini tidak saja mengusung 3 dimensi sama seperti tahun terdahulu yakni dimensi Ekonomi Kerakyatan, Historis dan Kreatif/Prestasi namun pada tahun ini diharapkan ada peningkatan kualitas BBJ.
Peningkatan tidak saja penampilan yang diharapkan tersajikan dengan apik dan profesional namun pengunjung diharapkan dapat semakin tertarik untuk datang dan berkungjung ke Jember sekaligus bersilaturahmi dengan sanak keluarga di Jember.
“Bagi warga Jember yang merantau datanglah ke Jember, sekaligus ajang ini untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga di Jember,”ungkap Kepala Infokom Jember, Agus Slameto di ruang sekretariat BBJ di Jalan PB Sudirman 11 Jember kemarin.
Menurut Agus tidak saja silaturahmi namun diharapkan lewat BBJ nanti sekaligus tahu perkembangan kota Jember sekarang dengan berbagai potensinya dan kelebihannya. “Maka diharapkan keluarga dan teman investornya dapat diajak datang ke Jember untuk berinvestasi disini,”tandasnya.
Namun yang lebih penting dalam BBJ kali ini menurut Sekretais Panitia HUT RI dan BBJ pihaknya berharap banyak ada informasi sebagai tuan rumah terkait dengan event dan investasi. “Sebagain tuan rumah berharap banyak tanggapan dari luar tidak saja pagelaran event BBJ, akan tetapi para tamu dapat informasi terkait potensinya Jember, karena disini banyak potensi yang bisa diinvestasi disini,”cetus Agus.
Sehingga dari berbagai informasi yang mengalir kepada pemerintah dapat membentuk performent bagi Jember dan BBJ kedepannya. “Karena BBJ yang digelar tidak lagi menjadi milik pemerintah akan tetapi menjadi milikmu rakyat Jember dan warga Jember yang ada di luar,”tegasnya.
Hal itu diyakinkan lagi oleh Sekretaris Panitia BBJ apalagi sekarang banyak warga Jember yang telah berkiprah ditingkat nasional baik di bidang politik, seni, budaya, olah raga, bisnis atau lainnya yang telah berhasil di dunianya.
“Ada di bidang seni banyak sederetan nama, ada Dewi Pesik, Anang dan saebagainya, dari bidang politik anggota DPR-RI dari Jember juga ada, bahkan Jendral yang berasal dari Jember juga ada, sehingga warga Jember itu nantinya diharapkan bisa datang kesini dan membawa teman investor ke Jember,”paparnya.
Ternyata dari warga Jember banyak mutiara bahkan diamond yang bisa memberikan warna terhadap kehidupan nasional. “Tengoklah kota dan halamannya yang pernah membesarkannya, sehingga dari merekalah diharapkan bisa membangun kotanya. Ayo agustusan nang Jember rek,”pintanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, terbentuknya performent sangat terkait dengan image yang terbangun dari pendapat masyarakat Jember dan pengunjungnya terhadap apa yang mereka lihat. “Pendapat bisa datang dari pengunjung dari kota Jember, luar kabupaten atau luar pulau, mungkin juga dari luar negeri saat melihat BBJ di Jember,”terangnya.
Seiring dengan 3 dimensi pada BBJ yang merupakan ajang untuk membangun Jember agar lebih maju, tetapi harus ada tranparansi dalam memberikan informasi. “Sekretariat selalu wellcome atas masukan untuk pembangunan Jember tidak perlu singit-singitan,”ujarnya lagi. (*/jok)
Rekanan Jember Keluhkan Potongan Dana Pengamanan
Jember – Sejumlah rekanan di Jember mengeluhkan banyaknya potongan dana pengamanan yang dilakukan rekan-rekannya bersama dengan oknum pegawai di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Jember. “Ada tim 15 yang terdiri dari rekanan senior dan oknum DPU selalu melakukan pemotongan atau pungutan dana pengamanan yang nilainya bervariasi tergantung jumlah paket proyek yang didapat,” ujar salah satu rekanan yang tidak mau disebut identitasnya.
Menurut sumber beritajatim.com tersebut, pungutan dana pengamanan dilakukan karena untuk menjaga agar pelaksanaan proyek dari lelang hingga pengerjaannya tidak diawasi atau dikoreksi oleh aparat penegak hukum, wartawan dan LSM. Tak tanggung-tanggung dari hasil pungutan tersebut mencapai sekitar Rp. 600 juta pada tahun 2008 ini, hal ini tidak jauh beda dengan tahun 2007 lalu yang sebanyak Rp. 550 juta.
“Setiap rekanan dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah dana yang sudah ditentukan, besarnya dana dibagi dalam beberapa kategori. Kategori untuk paket proyek yang besarnya minimal satu miliar, dikenakan kewajiban menyetorkan uang sebesar 5 % dari nilai proyek,” ungkapnya.
Masih menurut sumber tersebut, pengalokasiannya, 2,5 % diberikan sebagai fee kepada rekanan pendamping dan sisanya untuk dana pengamanan. Padahal untuk paket proyek DPU yang besarnya minimal Rp. 1 miliar, jumlahnya sekitar delapan paket.
Sedangkan paket proyek kategori kecil dengan nilai proyek puluhan atau ratusan juta, besarnya setoran yang wajib diberikan mencapai 0,5 %. Sedangkan total paket proyek untuk kategori tersebut di lingkungan DPU total keseluruhan sekitar Rp. 40 miliar. Kalau diasumsikan, proyek kategori miliar dengan rata-rata Rp. 1 miliar, maka, pemasukan dana pengamanan mencapai sebesar Rp.400 juta.
Sedangkan dana pengamanan dari paket proyek kecil dari total keseluruhan paket diperkirakan mencapai sebesar Rp. 200 juta. Sehingga, total dana yang diterima Tim Pengamanan mencapai Rp. 600 juta. Selanjutnya dana pengamanan tersebut dibagikan kepada aparat penegak hukum mulai Kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kodim. Tak luput dari bagi-bagi dana pengamanan tersebut Banwasda, oknum wartawan dan LSM serta sejumlah tokoh preman Jember.
Menanggapi hal ini, Kadi PU Jember Ir. Djuwarto enggan berkomentar. Dengan nada sedikit emosi dan singkat saat dikonfirmasi via handphonenya, menyatakan bahwa sumber tersebut ngawur dan tidak benar. “Siapa bilang ada begitu, itu ngawur,” ujarnya singkat sambil menutup pembicaraan. Saat dihubungi lagi telepon tidak diangkat meski ada nada sambung. (RI-1)
PKB Bakal PAW Mustautin dan Hawari
Jember - DPC PKB Jember segera melayangkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada dua anggota FKB DPRD Kabupaten Jember, Hj Mustautin dan Hawari Hamim. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris PKB Jember, H. Ayub Junaidi.
Menurut Ayub langkah DPC PKB Jember tersebut sudah kongkrit karena alasan dan dasrnya jelas. Yakni dari surat KPUD Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa dua wakil rakyat dari PKB itu sudah resmi menjadi anggota PKNU dalam verifikasi parpol yang dilakukan KPU pusat.
Dengan dasar ini, maka PKB menilai dua anggota dewan itu tidak lagi menjadi anggota PKB karena telah beralih partai. Ayub menegaskan, surat PAW sudah jadi dan tinggal mengirimkannya ke DPRD Jember. "Surat dari KPUD sudah kami terima, sehingga kami langsung menggelar rapat dan memutuskan segera melayangkan surat PAW ke DPRD. Senin besok sudah kami kirim," tegasnya dengan menunjukkan surat dari KPUD.
Dalam surat bernomor 270/225/KPU-JBR/VI/2000 yang ditandatangani Ketua KPUD Jember Sudarisman dinyatakan, berdasarkan dokumen PKNU yang diterima dari KPU Pusat tentang Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2009, nama Hj Mustautin dan Hawari Hamim adalah anggota PKNU Kabupaten Jember. Dalam surat tertanggal 25 Juni 2008 itu merupakan jawaban KPUD Jember terhadap surat DPC PKB Jember terkait dengan dua nama yang disebut-sebut sudah "meloncat" ke partai lain.
Menurut Ayub, surat tersebut menjadi pijakan jelas bahwa dua anggota PKB tersebut sudah nyata-nyata menjadi anggota partai lain. Dengan demikian, ada bukti kuat, bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menjadi satu anggota menjadi dua anggota partai yang berbeda.
"Kalau memang sudah ke PKNU, kami harus tegas dan memberikan penegasan bahwa yang bersangkutan sudah menjadi anggota partai lain. Dengan demikian, karena posisinya sebagai anggota FKB, kami memutuskan untuk melayangkan PAW untuk segera diproses oleh DPRD Kabupaten Jember," tegasnya. (RI-1)
