Rekanan Jember Keluhkan Potongan Dana Pengamanan

Jember – Sejumlah rekanan di Jember mengeluhkan banyaknya potongan dana pengamanan yang dilakukan rekan-rekannya bersama dengan oknum pegawai di DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Jember. “Ada tim 15 yang terdiri dari rekanan senior dan oknum DPU selalu melakukan pemotongan atau pungutan dana pengamanan yang nilainya bervariasi tergantung jumlah paket proyek yang didapat,” ujar salah satu rekanan yang tidak mau disebut identitasnya.

Menurut sumber beritajatim.com tersebut, pungutan dana pengamanan dilakukan karena untuk menjaga agar pelaksanaan proyek dari lelang hingga pengerjaannya tidak diawasi atau dikoreksi oleh aparat penegak hukum, wartawan dan LSM. Tak tanggung-tanggung dari hasil pungutan tersebut mencapai sekitar Rp. 600 juta pada tahun 2008 ini, hal ini tidak jauh beda dengan tahun 2007 lalu yang sebanyak Rp. 550 juta.

“Setiap rekanan dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah dana yang sudah ditentukan, besarnya dana dibagi dalam beberapa kategori. Kategori untuk paket proyek yang besarnya minimal satu miliar, dikenakan kewajiban menyetorkan uang sebesar 5 % dari nilai proyek,” ungkapnya.

Masih menurut sumber tersebut, pengalokasiannya, 2,5 % diberikan sebagai fee kepada rekanan pendamping dan sisanya untuk dana pengamanan. Padahal untuk paket proyek DPU yang besarnya minimal Rp. 1 miliar, jumlahnya sekitar delapan paket.

Sedangkan paket proyek kategori kecil dengan nilai proyek puluhan atau ratusan juta, besarnya setoran yang wajib diberikan mencapai 0,5 %. Sedangkan total paket proyek untuk kategori tersebut di lingkungan DPU total keseluruhan sekitar Rp. 40 miliar. Kalau diasumsikan, proyek kategori miliar dengan rata-rata Rp. 1 miliar, maka, pemasukan dana pengamanan mencapai sebesar Rp.400 juta.

Sedangkan dana pengamanan dari paket proyek kecil dari total keseluruhan paket diperkirakan mencapai sebesar Rp. 200 juta. Sehingga, total dana yang diterima Tim Pengamanan mencapai Rp. 600 juta. Selanjutnya dana pengamanan tersebut dibagikan kepada aparat penegak hukum mulai Kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kodim. Tak luput dari bagi-bagi dana pengamanan tersebut Banwasda, oknum wartawan dan LSM serta sejumlah tokoh preman Jember.

Menanggapi hal ini, Kadi PU Jember Ir. Djuwarto enggan berkomentar. Dengan nada sedikit emosi dan singkat saat dikonfirmasi via handphonenya, menyatakan bahwa sumber tersebut ngawur dan tidak benar. “Siapa bilang ada begitu, itu ngawur,” ujarnya singkat sambil menutup pembicaraan. Saat dihubungi lagi telepon tidak diangkat meski ada nada sambung. (RI-1)