Jember – Setelah Ketua PPDI Jember, Abdul KADar, melaporkan Ketua PKPB Jember yang juga caleg PKPB, kini giliran JAringan Pemilih Rasional (Japer) Jember melaporkan hal yang sama.
Ketua Japer Jember, Drs. Farid Wajdi, menegaskan bahwa Panwaskab Jember sudah menerima laporannya atas dugaan money politic yang dilakukan oleh Ketua PKPB Jember, Moh. Sanusi Muhtar Fadilah.
Farid melampirkan sejumlah KTA PKPB yang diketemukannya di sejumlah warga di daerah pemilihan (dapil) 3 Jember. Dalam KTA yang terdapat gambar caleg Sanusi bertuliskan sejumlah janji ketika dirinya terpilih kembali sebagai anggota dewan.
“Diantaranya Sanusi berjanji bakal memberi santunan sebesar Rp. 1 juta kepada pemegang KTA tersebut dan bakal memberi Rp. 500 ribu kepada pemegang KTA yang mempunyai hajatan pernikahan,” ujarnya.
Janji lain yakni pemegang KTA juga berhak menerima dana jarring aspirasi masyarakat atau jarring asmara dari Sanusi ketika Sanusi terpilih lagi.
Menurut Farid, upaya Sanusi tersebut sudah tergolong money politic, sehingga pemilih tertarik karena iming-iming yang tercantum dalam KTA bukan karena program atau visi misi PKPB atauun caleg Sanusi.
Namun, Farid menyayangkan sikap Panwaskab yang hingga saat ini belum serius menangani kasus tersebut. “Sudah seharusnya Panwaskab serius tangani kasus ini, dan bias menjerat calegnya ke proses hukum,” ujarnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Japer Juga Laporkan Caleg PKPB ke PAnwaskab
Klompangan Dijadikan Sentra Duku
Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal wujudkan desa Klompangan, kecamatan Ajung sebagai sentra tanaman duku. Selama ini desa klompangan sudah dikenal banyak mensuplai duku sebagai salah satu hasil buminya ke berbagai kota, mulai dari Denpasar hingga Yogyakarta. Selain itu juga didukung keadaan tanah dan iklim desa Klompangan yang cocok untuk pengembangan tanaman buah-buahan tersebut.
Menurut Ketua Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) desa Klompangan, Dandik Samsul Hadi, buah duku sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat desa ini. Bahkan, secara kualitas duku dari desa Klompangan memiliki varietas yang lebih unggul dibandingkan buah duku dari daerah Malang sekalipun.
Kelebihan buah duku Klompangan, diantaranya berkulit tebal, bentuknya mulus kuning langsat dan bulat, manis. Serta tidak mudah busuk dan tahan lama sampai berminggu-minggu setelah dipetik dari pohonnya. “Yogyakarta itu tahu kalau duku Jember itu bermutu tinggi, Denpasar pun demikian. Sehingga kami tergugah bagaimana caranya pasar itu bisa terpenuhi,” katanya.
Tidak hanya pangsa pasar yang menjadi sasarannya. Tapi pihaknya berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas duku tersebut lebih baik lagi. Dengan begitu, diharapkan selain kuantitas produksinya meningkat tentunya didukung pula dengan peningkatan kualitas buah dukunya.
Tiap tahunnya, rata-rata terjadi peningkatan permintaan yang cukup besar dari pasar duku klompangan. “Sayangnya di Jember sendiri buah duku asal Desa Klompangan kurang dikenal, namun justru di luar Jember, duku ini sangat digemari. Buktinya pangsa pasarnya selalu meningkat,” imbuhnya.
Di sisi lain guna meningkatkan pelayanan terhadap para petani, KKA bekerjasama dengan tim ahli. Tim ahli yang menjadi rujukan untuk tanaman pangan dan hortikultura berasal dari UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kabupaten Jember. (RI-1)
2 Saksi Lagi Dipanggil Kejari
Jember – Hari ini, KEjari Jember kembali memanggil 2 orang saksi dari Pemkab Jember. 1 diantaranya pejabat yang sudah pension, HM Fadallah, mantan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember.
Dan satu lagi Kabag TU Dinas Kesehatan Jember, Drs. Ismu Adi S. Kasie Pidum Kejari JEmber, Ahmad Sujayanto SH, menegaskan pemanggilan kedua saksi tersebut masih dalam tahap memperkuat bukti dan data yang dikumpulkannya.
Sementara itu, mantan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember yang sudah pensiun, HM Fadallah, menolak keras jika dikatakan dirinya turut menikmati fasilitas kenaikan pangkat spektakuler yang tidak sesuai prosedur.
“Nggak pernah saya dapat fasilitas itu, semua kenaikan pangkat saya wajar-wajar saja,” ujarnya usai diperiksa di KEjari Jember, siang ini, Jumat (13/2).
Fadallah menegaskan bahwa dirinya hanya sempat menikmati kenaikan yang agak cepat, namun itu sudah sesuai prosedur. “Yakni kenaikan pangkat pilihan karena prestasi saya,” imbuhnya.
Kenaikan pangkat pilihan tersebut menurutnya dialami sewaktu dirinya menjabat Kabag Tata Pemerintahan dan Camat Sumberjambe.
Sementara itu, Ismu Adi, enggan berkomentar soal pemanggilan dirinya di Kejari JEmber. Ismu lebih banyak tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan. (RI-1)
Angin, Ratusan Baliho Caleg Roboh
Jember – Angin kencang yang melanda Jember sejak kemarin, Kamis (12/2) hingga siang ini, Jumat (13/2), mengakibatkan ratusan baliho milik calon anggota legislative (caleg) roboh. Untungnya robohnya baliho caleg tersebut tidak sempat menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang parah pada fasilitas umum.
Pantauan beritajatim.com baliho yang banyak roboh di sepanjang jalan Slamet Riadi, perempatan jalan Mastrip, pertigaan Bhayangkara, perempatan Slawu, pertigaan MAyang, Mumbulsari dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Masyarakat sekitar lokasi berdirinya baliho-baliho berukuran besar yang roboh diterjang angina mengaku was-was. Seperti dituturkan Sucipto, warga Mayang, menurutnya ketika angina kencang tiba, baliho ukuran 3 sampai 4 meter persegi mudah roboh dan menimpa sekitarnya.
“Untungnya nggak roboh kerumah, atau pengguna jalan, kalau roboh ke rumah kan tibul korban,”ujarnya.
Apalagi selama ini baliho caleg tidak pernah dipasang dengan kuat. Karena hanya ditopang dua batang bambu dan beberapa bambu penyangga di belakang. Bambu ukuran kecil tersebut terbukti tidak mampu menahan terjangan angina.
“Jangankan angina besar, angina kecil saja kadang sudah roboh,” imbuhnya.
Masyarakat juga menyayangkan sikap PAnwas Kabupaten Jember yang terkesan enggan menertibkan atribut caleg di jalan-jalan. Berbeda dengan daerah lain yang sudah sigap menertibkannya. Karena selain membahayakan juga mengganggu keindahan kota . (RI-1)
Takut Kesurupan Lagi, SMK 4 Diliburkan
Jember - Karena takut terjadi kesurupan lagi, pada hari keempat minggu ini, semua siswa SMKN 4 Jember diliburkan. Siswa diminta belajar sendiri di rumah masing-masing. Dan di sekolah hanya ada kegiatan pengarahan tentang tata cara penanganan roh halus yang di lakukan oleh sejumlah ustad dan paranormal.
Kepala SMKN 4 Jember, Drs. Rinoto, menyatakan bahwa sekolah tidak mau siswa kembali mengalami kesurupan pada hari keempat. Karena selama 3 hari berturut-turut sudah terdapat puluhan siswa yang mayoritas perempuan tersebut kesurupan roh halus.
"Siswa kita liburkan sementara, dan diberi tugas untuk belajar dirumah masing-masing," ujarnya.
Sementara pantauan beritajatim.com di lokasi, sekolah dan sejumlah ustad masih terus berupaya membersihkan sekolah mulai dari halaman, hingga ruangan-ruangan dari gangguan roh halus.
Karena meski sehari sebelumnya sudah dilakukan istighosah, namun masih ada 30 siswa yang kesurupan. Sehingga kondisi seperti itu mengkhawatirkan pihak sekolah. "Kami tidak ingin hari ini terjadi lagi, jadi ya kita bersihkan dulu lah, kalau sudah nanti bisa masuk seperti biasa," imbuhnya. (RI-1)
Probolinggo Juga Tertarik Bank Gakin Jember
Jember – Suksesnya Dinas Koperasi Jember menelurkan gagasan pembentukan Bank Gakin atau Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM), ditambah sukses juga dalam pengelolaannya sehingga mampu mengangkat harkat pengusaha kecil, membuat Kota Probolinggo tertarik untuk tuurut mengembangkannya.
Terbukti rombongan Komisi II DPRD Kota Probolinggo berkunjung ke Jember dan bermaksud belajar atau melakukan studi banding ke Pemkab Jember. Pasalnya, penanganan LKMM di Kota Probolinggo cenderung menghasilkan kredit macet, sehingga diperlukan perubahan sistem yang setidaknya menyamai Bank Keluaga Miskin (Gakin) Jember.
Salah satu anggota komisi II Kota Probolinggo, Matsumarwo, mengatakan, pengelolaan LKMM atau Bank Gakin di Jember cukup bagus. Lantaran, selain tanpa agunan, kredit macetnya nol persen.
“Sebenarnya kami juga meluncurkan program yang hampir mirip dengan Bank Gakin di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, tapi sampai dengan saat ini terkendala adanya kredit macet sehingga Lembaga Keuangan kami tidak bisa berjalan lancar,” katanya.
Hal serupa diungkapkan pula oleh Merwi, staf Dinas Koperasi, Energi Negara, Industri dan Perdagangan Pemkot Probolinggo. Ia mengatakan, Pemkot Probolinggo memiliki dana kredit yang bersifat terus dengan total Rp 2,6 Milyar. Dialokasikan sebagai bantuan kredit usaha mikro masyarakat.
“Awalnya eksis, tapi setelah berjalan selama 2 tahun dan kami perbaiki manajemennya, tapi masih saja terjadi kredit macet,” tukasnya.
Oleh karenanya, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh soal seluk-beluk mekanisme sistem Bank Gakin Jember yang dikelola oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember. “Kami ingin penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme manajemennya dan cara pendekatan pada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam kelompoknya,” ungkapnya.
Menurut Asisten Perekonomian Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, yang menerima secara langsung rombongan tersebut menjelaskan, perkembangan Bank Gakin Jember saat ini cukup pesat.
Nasabahnya pun semakin melejit, dari 100 orang, kini telah mencapai 4.500 nasabah selama 3 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2005. Yang menjadi nasabah, katanya, dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. “Untuk sementara ini, kalau pola-polanya sudah banyak di daerah lain, tapi Bank Gakin ini mungkin baru satu-satunya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia ,” tuturnya.
Lebih lanjut Edy menandaskan, tidak menutup kemungkinan kalau hal ini juga bisa diterapkan di Pemkot Probolinggo yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik kota tersebut dengan sasaran dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. “Bank Gakin ini dilakukan dengan sistem bergulir dan tanggung renteng,” cetusnya.
Sementara itu, Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jember, Agus Edhi Susanto SE, yang juga hadir pada acara itu menjelaskan, prinsip tanggung renteng Bank Gakin menitikberatkan pada pembangunan solidaritas para nasabah. Maksudnya, bila salah satu anggota kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri 6 orang itu gagal membayar tanggungannya selama seminggu, maka 5 anggotanya bertanggung jawab memikul tunggakannya. (RI-1)
Sepanjang 9 km Tangkis Sungai Tanggul, Bakal Direhabilitasi
Jember - Bencana yang mendera warga Desa Paseban dan Kraton pada awal bulan ini diupayakan tidak terjadi lagi di tahun mendatang. Langkah antisipasi Dinas Pengairan untuk mengakhiri tragedi masyarakat yang berdomisili di sekitar kedua dusun tersebut adalah melakukan pelebaran sungai dan peninggian tangkis Sungai Tanggul sepanjang 9 km.
Dengan ditinggikannya tangkis Sungai Tanggul, diharapkan luapan air sungai tersebut saat hujan lebat tiba tidak sampai meluber ke daratan. Pasalnya, pengalaman bencana yang terjadi pada hari Sabtu (31/01), hujan deras hebat mengakibatkan debit air meningkat.
Tak pelak, tangkis Sungai Tanggul di dua tempat pun jebol lalu membanjiri beberapa desa di sekitarnya. Karenanya, perencanaan antisipasi bencana banjir yang lebih besar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai digagas tahun ini.
Menurut Kepala Pengairan Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria, guna mengantisipasi bencana banjir tahun mendatang tangkis Sungai Tanggul bakal diperlebar. “Untuk mengantisipasi banjir yang lebih besar, Sungai Tanggul harus diperlebar,” katanya.
Dengan dilebarkan, terang Rasyid, sungai mampu menampung volume air yang lebih besar ketika debit air bertambah di kala hujan deras. Selain rencana pelebaran sungai itu, ia juga akan meninggikan tangkis Sungai Tanggul. “Tangkis itu nanti akan kita normalisir, sungainya akan dilebarkan dan tangkisnya akan kita tinggikan,” tandasnya.
Ia juga mengatakan, daerah rawan banjir di desa tersebut berada di sepanjang Sungai Tanggul. “Itulah sebabnya, rehabilitasi bakal dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD 2010”, ungkapnya. (RI-1)
Sultan Minta Politik PErtanian Dirubah
Jember - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan perlu adanya perubahan politik pembangunan pertanian di Indonesia. Menurutnya dengan adanya perubahan politik pembangunan pertanian, ekonomi petani dapat diberdayakan dan ditingkatkan.
Sultan juga menjelaskan, ada tiga masalah besar yang kini dihadapi petani di Indonesia . Diantaranya adalah lemahnya modal sosial, dan masih tingginya angka kemiskinan rakyat. Yang terakhir adalah kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar.
“Modal sosial yang dibutuhkan bukan hanya terkait langsung dengan pertanian. Seperti misalnya penegakan hukum, dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa,” ujarnya. Visi pembangunan pertanian 2025 juga harus diubah orientasinya, menjadi industrialisasi pedesaan berbasis pertanian.
Dalam kuliah umumnya, Sultan juga menawarkan konsep revitalisasi pertanian di Thailand dan sistem 'Teikei' di Jepang yang dinilainya patut dijadikan panutan Indonesia dalam pembangunan pertanian.
“Selama tidak ada upaya perbaikan atau restorasi yang serius, omong kosong kita bicara atau mencanangkan swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat," tegasnya. (RI-1)
Sultan Tegaskan Tolak Pinangan Mega
Jember – Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa dirinya menolak pinangan Capres dari PDIP, Megawati Sukarno Putri, sebagai cawapres. Hal ini ditegaskan Sultan usai memberikan kuliah umum yang berjudul Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal untuk Menghadapi PAsar Global demi Kemakmuran Rakyat, di aula lantai III Unej Jember, siang ini, Kamis (12/2).
Menurut Gubernur Yogyakarta ini, dirinya tetap bakal melaju menjadi Capres pada Pilpres mendatang. Sultan juga masih percaya diri bakal melaju jadi Capres dari Partai Golkar. Dengan syarat system rekrutmen capres tidak melalui system konvensi, namun melalui survey.
“Bisa dilihat dukungan dari DPD maupun DPC kepada Capres,” ujarnya. Sultan juga mengaku percaya diri bakal didukung banyak pengurus Golkar.
“Karena saya ini kader Golkar, kenapa saya tidak yakin, yang pasti saya yakin banyak yang dukung,” imbuhnya.
Dan jika PArtai Golkar tidak mengusung dirinya, maka Sultan bakal mencari dukungan dari partai lain. Dengan catatan tetap maju sebagai Capres pada tahun 2009 ini. (RI-1)
KPK Minta Oknum "KPK" Dipolisikan
Jember - Sejumlah pejabat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengaku gerah dengan masih banyaknya oknum LSM, wartawan yang mengaku-ngaku sebagai karyawan KPK. Seperti halnya yang terjadi di Jember akhir-akhir ini.
Oknum wartawan mingguan Jember berinisial AR, mengaku sudah lolos test seleksi KPK dan sekarang ini menempati posisi di bidang penelusuran aset daerah. Bahkan pada saat peringatan hari Pers Nasional (HPN) yang bertempat di rumah salah satu panitia HPN, Salim Umar, salah satu pejabat yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan rasa syukurnya karena ada wartawan Jember yang direkrut KPK.
Mendengar informasi yang semakin berkembang tersebut, beritajatim.com menyampaikan pertanyaan kepada pejabat struktural di KPK. Alhasil, sejumlah pejabat memberikan klarifikasi melalui email. "Sampaikan ke Polres saja untuk minta ditangkap," tegas Giri Suprapdiono, salah satu pejabat bidang pencegahan KPK.
Giri juga mengirim email senada ke beberapa pejabat KPK lain seperti Insan Fahmi yang juga telah berkirim email ke beritajatim.com. semua pejabat tersebut menyatakan tidak ada rekrutmen seperti yang disampaikan oleh oknum wartawan berinisial AR tersebut.
"Kecuali mereka mengaasnamakan majalan atau koran KPK, karena mereka sengaja menyamai nama KPK untuk kepentingan pemerasan, maklum koruptor ada dimana-mana dan gampang diperas," imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Jember, Drs. Agus Slameto, sempat tertegun melihat email dari KPK. Sayangnya Agus enggan berkomentar sama sekali akan hal tersebut.
Namun sebelumnya Agus sempat bercerita bahwa oknum AR tersebut pernah berpamitan sebelum menjalani proses pendidikan. AR juga bercerita bahwa dirinya dibekali sejumlah perlengkapan elektronik seperti laptop, handphone dan sebagainya.
Dan informasinya sejumlah pejabat sudah dipamiti oleh oknum AR tersebut, entah dengan tujuan apa. Namun informasi yang beredar sudah ada sejumlah pejabat yang rela memberi uang saku kepada oknum tersebut, karena pejabat Jember bangga mempunyai wartawan yang direkrut oleh KPK. (RI-1)
Diprotes Wali Murid, TPA Tetap Digelar
Jember - Meski banyak diprotes wali murid Jember, Test Potensial Akademik (TPA)untuk siswa SD tetap bakal digelar Dinas Pendidikan secara serempak pada tanggal 23 sampai 25 Pebruari 2009 mendatang.
Sebelumnya rencana penyelenggaraan TPA ditentang berbagai pihak karena dianggap hanya memboroskan anggaran. Di sisi lain siswa akan banyak terbebani karena mereka juga akan mengikuti serangkaian try out dan ujian nasional.
Namun Kepala Dinas Pendidikan Jember, Drs H. Ahmad Sudiyono Msi, menjelaskan TPA sebenarnya untuk meringankan beban orangtua yang setiap tahun harus kerepotan mencari sekolah bagi anak-anak mereka.
TPA justru akan memacu semangat siswa. Hasil TPA akan dipadu dengan hasil UNAS kemudian dirangking untuk menentukan siswa tersebut layak melanjutkan ke sekolah mana.
"Dan perlu dicatat jika TPA ini dilaksanakan dengan gratis dan bertujuan juga untuk pemetaan mutu pendidikan," Ujarnya.
Dia juga berpendapat siswa tidak akan terbebani sebab mereka akan lebih banyak diasah dengan materi-materi soal sebagai persiapan ujian nasional.
Menurut sejumlah sumber di Dinas Pendidikan, biaya tes potensi akademik ada dua sumber. Biaya APBD Kabupaten untuk pengadaan naskah soal dan koreksi, sementara untuk operasional lainnya, seperti pendataan peserta, nominasi, pengawas, ATK penyelenggara, dibiayai swadaya sekolah dengan menggunakan dana BOS. (RI-1)
2008, 34 PNS Jember Urusi Cerai
Jember - Selama tahun 2008 lalu, ada sebanyak 34 PNS di lingkungan Pemkab Jember mengurusi perceraian. Ironisnya, 20 PNS pasangan yang bercerai tersebut merupakan PNS Guru. Hal ini ditegaskan Inspektur Kabupaten Jember, Abdul Muis Balya, dikantornya, hari ini, Rabu (11/2).
Dan data yang masuk ke Inspektorat Kabupaten tersebut diduga kuat hanya sedikit dari kasus indisipliner yang ada. "Saya melihat masih banyak kasus indisipliner guru yang ditutup-tutupi. Seharusnya Inspektorat Kabupaten Jember diberi laporan langsung," sesalnya.
Apalagi jika penanganan tim Bina Aparatur Pemerintah Internal Dinas Pendidikan tidak tuntas menanganinya. "Karena guru merupakan bagian dari PNS di Pemkab Jember, maka penanganan guru yang indisipliner bisa ditangani Inspektorat," imbuhnya.
Menurutnya, sanga ironis apaabila pihak Inspektorat tidak tahu menahu ada pelanggaran indisipliner di lingkungan Dinas Pendidikan. Apalagi kalau ada pertanyaan dari Bupati atau stke holder terkait, padahal itu termasuk tupoksi dari Inspektorat.
Di sisi lain Muis juga menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2008 Badan Pengawas Kabupaten, yang kini berubah menjadi Inspektorat, menangani 135 kasus pelanggaran disiplin PNS, 5 PNS diberhentikan dan 3 roolstaat di PHK.
Masing-masing pelanggar sekitar 42 PNS yang sudah selesai diproses, diberi sanksi. Pemberian sangsi mulai penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji dan penurunan pangkat. (RI-1)
Lagi, 4 Pejabat Pemkab Dipanggil Kejari
Jember - Setelah memanggil 4 pejabat Pemkab Jember dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pekan lalu, hari ini Kejari Jember kembali memanggil 4 pejabat yang dianggap paling tahu soal kenaikan pangkat spetakuler.
Seperti disampaikan Kasie Pidum Kejari Jember, Ahmad Sujayanto SH, di PN Jember siang ini, Rabu (11/2). Menurutnya keempat pejabat tersebut diduga kuat paling tahu seluk beluk terjadinya kenaikan pangkat spektakuler.
Sayangnya Ahmad enggan menyebutkan siapa saja pejabat yang sedang dipanggilnya. "Ada empat, masih sebatas mengumpulkan data dan keterangan untuk melengkapi berkas kita," tegasnya.
Ahmad kembali menegaskan bahwa langkah hukum yang dilaksanakan KEjari JEmber belum pada tahapan penyidikan, sehingga meski berulangkali memanggil pejabat Pemkab Jember, tetap belum bisa ditetapkan tersangkanya.
"Nanti kalau sudah ada dugaan kuat mengarah ke tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Batu Malang, maka bakal kita tingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan bakal ada tersangka," imbuhnya.
Kapan proses itu bakal terjadi, Ahmad juga enggan berkomentar jauh. Menurutnya, yang terpenting saat ini para saksi yang dipanggil memberi keterangan sebenarnya dan selengkapnya. Sehingga pihaknya bisa mengambil langkah tegas. (RI-1)
Proses Hukum PAngkat Spektakuler MAsih Lid
Jember - Kejaksaan Negeri (kejari) Jember menegaskan bahwa proses hukum kenaikan pangkat spektakuler yang ramai dibicarakan masih sebatas penyelidikan (Lid). Hal ini disampaikan Kasie Pidum Kejari Jember, Ahmad Sujayanto SH.
Menurutnya pihak Kejari Jember sedang berupaya keras mengusut kasus pangkat spektakuler (kenaikan pangkat tak wajar) yang terjadi di lingkungan Pemkab Jember. Kejari sudah minta keterangan sejumlah pegawai yang dianggap tahu seluk-beluk pangkat spektakuler itu.
“Pemeriksaan ini hanya pemeriksaan sisa atau lanjutan dari pekan lalu. Karena saat itu kami belum tuntas menggali keterangan dari beberapa pegawai,” ungkapnya.
Menurut Ahmad, pihaknya masih mencermati secara serius kasus tersebut. Saat ini, kata dia, masih sebatas pengumpulan bahan keterangan. Dan untuk melengkapi data tersebut dalam waktu dekat pihaknya juga mengagendakan untuk memeriksa beberapa pegawai lain.
“Kasus pangkat istimewa yang kami tangani ini, masih sebatas pengumpulan data dan keterangan saja. Jika semuanya sudah beres, maka tahapan akan naik menjadi lid atau penyelidikan,” ujarnya.
Di sinilah, akan lebih diteliti untuk memperoleh kejelasan ada tindak pidana atau tidak. Kalau ada tindak pidana, maka pemeriksaan akan dinaikkan statusnya menjadi dik atau penyidikan. Dan jika sudah dik, maka sudah ada nama tersangkanya.
Secara umum, dia sudah memperoleh gambaran jika kasus tersebut ada indikasi kuat terjadinya sebuah penyimpangan. Tapi masuk kategori pidana atau bukan, masih ditelusuri. (RI-1)
Jejaring Konservasi Penyu Perlu Dibangun
Jember - Jejaring Konservasi Penyu atau turtle conservation network perlu dibentuk dalam pengelolaan penyu di Indonesia. Menurut Kepala Taman Nasional Meru Betiri, Ir. Herry Subagiadi Msc, langkah tersebut sebagai bagian dari rekomendasi workshop nasional konservasi dan pengelolaan penyu beberapa waktu lalu.
Sehingga saat ini sejumlah unit kerja termasuk TNMB sedang memfokuskan diri pada pembentukan jejaring tersebut. Pasalnya, dalam pengelolaan penyu tersebut terdapat sejumlah masalah komplek yang melibatkan banyak pihak.
“Kalau tidak ada jejaring pengelolaan maka tidak bisa berhasil maksimal langkah penyelamatan komunitas penyu di Indonesia, khususnya di wilayah TNMB,” ujarnya.
Selain pembentukan jejaring pengelolaan perlu juga kajian yang menyeluruh baik aspek legalitas, ilmiah dan aspek lainnya terkait status penyu di masing-masing daerah peneluran dan pakan untuk memperoleh dasar ilmiah.
Sehingga penentu kebijakan dapat menetapkan apakah penyu bisa digolongkan sebagai hewan dengan status perlindungan terbatas untuk pemanfaatan telurnya. Pemanfaatan tidak langsung didukung dan diutamakan sebagai pola pengelolaan pemanfaatan penyu berkelanjutan.
“Misalnya untuk kegiatan ekowisata berbasis konservasi penyu, penelitian, dan lainnya, perlu diadakan peraturan yang disederhanakan, namun tegas,” imbuhnya.
PEmbangunan program bersama di beberapa lokasi sebagai tempat implementasi praktek-praktek terbaik manajemen konservasi penyu melalui pembuatan pedoman-pedoman pengelolaan penyu berkelanjutan.
Setelah sejumlah langkah tersebut terlaksana maka perlu diusulkan sejumlah wilayah yang memiliki potensi ancaman yang besar. Seperti misalnya, Tambelan, Pangumbahan, Paloh, Pulau Kerabak Kecil-Pesisir Selatan. (RI-1)
Disperta Usulkan Bantuan Benih ke Pemprop Jatim
Jember - Proposal bantuan benih bakal diajukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kabupaten Jember kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, guna membantu para petani Desa Paseban dan Desa Kraton serta daerah sekitarnya. Lantaran, ratusan hektar lahan milik petani di desa tersebut mengalami fuso karena diterjang banjir beberapa waktu lalu.
Kepala Disperta (Kadisperta) Kabupaten Jember, Ir. Hary Widjajadi, mengatakan usulan bantuan benih akan dilayangkan kepada Disperta Pemprop Jatim, setelah pendataan ulang lahan fuso berikut petani pemiliknya rampung. “Hari ini tim kita sudah turun untuk mendata lebih valid berapa hektar lahan yang mengalami puso, kita juga mendata siapa saja yang memiliki lahan-lahan itu,” katanya.
Kendati beberapa waktu lalu, Disperta telah mendata kerusakan lahan yang dinyatakan rusak. Tapi data itu, katanya, perlu divalidasi lagi karena penghitungan yang lebih cermat dan efektif bisa dilakukan setelah genangan air surut.
Tidak hanya itu, untuk kecermatan penghitungan luas areal lahan yang rusak berat, sedang dan ringan, tim yang diturunkan ke lokasi dilengkapi dengan teknologi global position system (GPS). Alat ini mampu menelusuri kerusakan lahan secara akurat karena menggunakan bantuan satelit.
“Kita memerlukan data yang lebih akurat untuk menghitung seberapa luas kerusakan lahan dan tanaman akibat banjir di sana,” ujarnya.
Sedangkan pengajuan usulan bantuan benih baru dilakukan secara pasti jumlah lahan yang dipastikan puso. “Setelah kejelasan puso itu ditemukan baru kita mengajukan usulan berapa jumlah benih yang dibutuhkan oleh para petani,” ungkapnya.
Ia mengatakan, setelah penghitungan lahan berhasil diakurasi. Maka dilakukan pemetaan lahan sesuai dengan kepemilikannya. Tiap lahan petani yang rusak itu akan menjadi penguat data rata-rata benih yang diperlukan untuk menentukan jumlah benih yang dibutuhkan. Dengan begitu, terangnya akan diketahui jumlah calon petani calon lahan (CPCL) yang bakal dapat gelontoran bantuan benih.
Soal data resmi sawah yang puso diantaranya lahan padi seluas 582 hektar (ha), jagung 17 ha, kedelai 18 ha, jeruk 22 ha dan lombok 4 ha, menurutnya, sudah dilaporkan pada Pemprop Jatim. “Tentang jumlah lahan puso yang didata kemarin sudah kita berikan ke Pemprop Jatim sebagai data perkiraan dan pertimbangan. Sedangkan data yang lebih akurat akan menyusul,” tuturnya.
Ia mengatakan, bantuan benih itu dimaksudkan untuk mengurangi beban petani yang lahannya puso. “Tujuan kita membantu benih ini semata-mata untuk mengurangi beban petani yang mengalami kerugian akibat banjir,” tandasnya. (RI-1)
Disperindag Diduga Lakukan Mark Up ABT
Jember – Disperindag Jember diduga telah melakukan sejumlah mark up proyek dari anggaran tahun 2007. sejumlah anggaran yang diduga disimpangkan tersebut, diantaranya proyek Air Bawah Tanah (ABT).
Salah satu desa penerima proyek ABT, tepatnya di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Jember, seharusnya menerima tiga titik paket pengadaan air bersih bernilai hampir Rp. 800 juta namun kenyataannya hanya menerima satu titik paket sumur bor yang nilainya tidak lebih dari Rp. 250 juta.
Pengadaan sumur bor yang di laksanakan oleh CV. Hadi Jaya Bore Land berdasarkan surat perjanjian kerjasama/kontrak nomor 027/KTR/20/436.314/2007 tanggal 2 Agustus 2007. Hasil realasasi belanja modal pengadaan sumur bor ABT, berupa 1 unit sumur bor, 3 unit tandon 1 genset beserta rumahnya di serahkan sebagai bantuan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan tersebut di tuangkan dalam berita acara serah terima nomor 540/932C/436.314/2007 tanggal 21 November 2007 .
Menurut Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH, dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Disperindag tersebut bakal dilaporkan ke Mapolwil Besuki. “Laporan sudah kita buat dan koordinasi dengan aparat penegak hokum sudah jalan, tinggal melengkapi data-data saja,” ujarnya.
Menurut Thamrin data awal yang menunjukkan ada dugaan penyimpangan sudah masuk ke Mapolwil Besuki. Apalagi sejumlah saksi sudah siap memberi kesaksian di hadapan penyidik.
Dugaan penyimpangan tersebut diperkuat dengan pernyataan Mulyono, Kades Sumberpinang, pihaknya tidak pernah tahu menahu tentang berita acara serah terima proyek tersebut. Bahkan pihaknya siap di konfrontir dengan pihak Disperindag terkait hal tersebut.
“Saya tidak pernah tahu berapa nilai proyek sumur bor tersebut mas. Kapan serah terimanya kita juga tidak pernah di beritahu, bahkan saya tidak di ajak ngomong tentang proyek tersebut. Maka dari itu kalau ada apa apa terkait korupsi saya sangat mendukung untuk di ungkap, biar nanti saya siap jadi saksi”, tuturnya. (RI-1)
Penutupan Jalan Samahudi Mulai Disoal Warga
Jember – Penutupan jalan Samanhudi Jember (seputar PAsar tanjung) mulai disoal pengguna jalan dan warga sekitar. Pasalnya penutupan jalan tersebut dinilai tidak mempunyai fungsi atau manfaat positif.
Apalagi penutupan yang sudah hamper setahun berjalan tersebut, tidak mampu membuat PKL bersedia berjualan di jalan tersebut. “Rencanannya dulu jalan Smaanhudi ini ditutup untuk berjualan semua PKL di segitiga emas, ternyata mulai ditutup hingga sekarang ya nggak ada yang jualan itu,” ujar H. Husni, pedagang pracangan di Kaliwates.
Pasalnya, tim penataan PKL tidak bisa tegas menindak PKL yang ada di seputar Samanhudi, sehingga PKL tetap berjualan siang malam. Padahal jadwal berjualan harus malam hari dan lokasinya di Samanhudi.
Nyatanya hingga hari ini, Smanhudi dibiarkan melompong dan PKL masih berjualan dilokasi masing-masing. Penutupan jalan tersebut juga merugikan pengguna jalan khususnya yang hendak berbelanja di pasar Tanjung. Pasalnya pengguna jalan harus parker di lokasi yang jauh dan berjalan kaki.
Bukan hanya itu saja, angkuta kota juga tidak bias lewat jalan tersebut. “Kalau memang untuk berjualan PKL, mungkin kita nggak keberatan, tetapi ini nggak ada yang jualan itu, terus ditutup buat apa? Tanyanya.
Sementara tim penataan PKl hanya bias berjanji belaka, dan terhitung penataan PKL di seputaran jalan Samahudi sudah gagal ke empat kalinya, di masa pemerintahan Bupati Jember, MZA Djalal ini. (RI-1)
Hingga Sekarang, JLS Belum Kelar
Jember - Proyek jalan lintas selatan (JLS) ternyata sampai saat ini belum selesai juga. Proyek dengan anggaran dari pusat, Pemprop Jatim, dan Kabupaten tersebut, melintasi 8 Kabupaten di Jatim. Sesuai rencana JLS diharapkan mampu membuka isolasi wilayah JAtim selatan. Sayangnya hingga kini belum kelar.
“Jika jalur selatan ini benar-benar terwujud, tentu akan memudahkan akses kami ke pusat perkotaan, dan masyarakat kota pun akan lebih mudah mengunjungi pusat-pusat wisata setempat, seperti Pantai Paseban, Puger, Watu ulo," ujar Jamaludin, warga Sekitar Paseban.
Dia berharap pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS), di Jember bisa dijadikan satu tahapan untuk membangun kawasan Jember Selatan, sehingga bisa meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi di kawasan itu.
Potensi kawasan Jember selatan cukup besar, baik pariwisata dan perikanan. Pengembangan potensi itu hingga kini masih terkendala oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai.
“Jika potensi perikanan dan wisata air di kawasan Jember selatan dipadukan menjadi satu paket, pasti hasilnya akan luar biasa,” ujarnya.
Menurut Kadis PU Jember, Ir. Djuwarto, untuk wilayah Kabupaten Jember, pengaspalan jalan sudah dimulai di Desa Paseban perbatasan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang.
“Konstruksi pengaspalan jalan yang dilaksanakan di Jalan Lintas Selatan (JLS) itu masih dalam proses pengerjaan,” ujarnya. (RI-1)
Kejari Usut Kenaikan Pangkat Spektakuler
Jember - Kejaksaan Negeri Jember diam – diam ternyata menyelidiki dugaan penyimpangan terkait kasus kenaikan pangkat spektakuler di lingkungan pejabat Pemkab Jember periode 2005 di masa era Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo.
Informasi yang berhasil dihimpun, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember saat ini sedang membentuk Tim Lid (Tim Penyelidik) untuk mengungkap kasus itu. Tahap pertama ini Kejaksaan telah memeriksa sebanyak empat orang saksi.
Mereka adalah para pegawai negeri sipil baik yang masih mendapat jabatan dan sudah non job. Diantaranya adalah Sunaryo dan Hadi Mulyono mantan Kabid Mutasi di BKD dan seorang staf Denny Irawan. Seorang saksi lagi yang dipanggil terlihat mangkir dan akan dipanggil lagi dalam pemeriksaan selanjutnya.
Kenaikan pangkat spektakuler itu, diduga dilakukan dalam setahun ada kenaikan pangkat seorang PNS berkali-kali. “Semasa bupati Samsul Hadi Siswoyo berkuasa, diduga ada 17 pejabat dan staf Pemkab mendapat kenaikan pangkat lebih dari dua kali dalam jangka waktu hanya 5 tahun,” tutur Kajari Jember, Irdham SH, MH.
Untuk itu pihaknya bersama sejumah tim melakukan penyelidikan secara khusus atas kasus yang juga pernah menggemparkan kota Batu beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Ketua Indonesian Bureaucracy Watch (IBW) Jember, Sudarsono, menyebutkan pangkat pejabat yang tak beres itu meliputi 2 Kepala Dinas, 3 Kepala Badan, 1 Kepala Bagian, 3 Camat, dan 8 Staf.
Kenaikan pangkat spektakuler itu adalah di luar dugaan dilakukan di jaman era Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Ada indikasi kenaikan pangkat itu di luar kelaziman dan di luar prosedur. Saat itu ada PNS yang naik pangkat berkali-kali dalam waktu tak lama dan menimbulkan kecemburuan antar pejabat. “Yang jelas Kejaksaan harus mengutus tuntas," kata Sudarsono.
Dan kasus tersebut menurutnya sudah lama dilaporkan ke kejaksaan maupun kepolisian, namun bertahun-tahun tenggelam tiada kabar. “Dan sekarang kita dengar lagi ada penanganan, kalau memang betul serius maka kami dukung penuh prosesnya,” tegas Sudarsono. (RI-1)
Pemprov dan PLN Gerojok Sembako
Jember - Bantuan korban bencana banjir Desa Paseban, Kraton dan sekitarnya terus mengalir. Kali ini Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Timur dan PLN APJ Jember, mengirim bantuan logistik yang diterimakan ke Satlak PBP Jember di Posko Desa Kraton.
Bantuan itu berupa sembako langsung ke korban bencana untuk menormalisasi kehidupan mereka setelah kembali ke perkampungannya. Bantuan tersebut berupa 2.000 paket sembako dari Biro Kesra Pemprop Jatim, tiap paketnya berisi 2 kg beras, 1 botol kecap ukuran 275 ml, minyak goring 600 ml, gula 1 kg dan 5 bungkus mie instant dan diterima secara resmi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Jember, tak lama setelah mobil bantuan tiba di Posko Satlak PBP di Dusun Kraton Desa Kraton.
Bersamaan bantuan logistik datang dari PLN APJ Jember dengan membawa 100 paket sembako. Isi per bungkusnya berisi 5 kg beras dan mie instant. “Bantuan ini adalah bentuk kepedulian PLN ke korban bencana banjir di Desa Paseban dan sekitarnya,” ujar Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PLN APJ Jember, Sarjono.
Bantuan itu merupakan kali pertama yang diberikan ke korban bencana. Lantaran, selain membantu korban bencana di daerah itu PLN juga bakal memberikan bantuan ke daerah-daerah lain semisal Lumajang.
Sedangkan Asisten Ekbang Pemkab Jember, Drs Edy Budi Susilo, mengatakan berbagai bantuan itu bakal diberikan kepada masyarakat korban bencana dalam bentuk makanan siap konsumsi, sebelum mereka beraktivitas memasak di rumah masing-masing.
Pasalnya, di sejumlah titik bencana masyarakat masih kesulitan melakukan aktivitas seperti biasanya. Mengingat, kesibukan masyarakat masih terfokus pada bersih-bersih rumah lantaran beberapa waktu terendam air hingga 2-3 hari. Lebih jauh, pihaknya, mengatakan bantuan dalam bentuk sembako tetap diprioritaskan pada masyarakat miskin, yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana.
Karena, bagi masyarakat mampu umumnya sudah bisa mandiri dan melakukan aktivitas seperti keadaan normal. Seperti mulai membuka toko dan aktivitas lainnya. (RI-1)
PLN Mulai Nyalakan Listrik di Kencong
Jember - Banjir yang melanda Desa Kraton dan Paseban Kecamatan Kencong pekan lalu membuat jaringan listrik rusak parah. Sehingga dengan terpaksa PLN memadamkan aliran listrik untuk menghindari kebakaran dan konsleting meluas.
“Pihak PLN minta maaf kepada para pelanggan, karena terpaksa listrik dipadamkan untuk menghindari bahaya setrum,“ jelas Agus Kuswardoyo Manager PLN Persero Jember. Setelah hampir seminggu PLN APJ Jember melakukan pemadaman jaringan listrik Desa Paseban dan Kraton, PLN Jember menurunkan tim survei ke lapangan guna memeriksa kondisi jaringan yang rusak dan ketinggian air di lokasi bencana.
Jika kondisi air sudah surut, masyarakat bakal menikmati listrik kembali. Dari 4 gardu, ada 2 diantaranya dipadamkan selama 3 hari berturut-turut mulai dari hari H bencana hingga tanggal 2 Februari. Sedang 2 gardu lain dipadamkan total hingga Kamis (5/2).
“Pemadaman di tempat yang relatif aman kita lakukan selama 3 hari berturut-turut, sedang yang masih berbahaya, dilakukan hampir seminggu,” katanya. Ia menerangkan, terdapat 2 gardu utama jaringan PLN di Desa Paseban dan Kraton yang tidak mungkin dinyalakan dalam rentang 6 hari.
Sebab, jika dinyalakan akan menimbulkan resiko yang cukup membahayakan warga. “Kami memadamkan 4 gardu utama semata-mata menyelamatkan masyarakat dari bahaya sengatan listrik. Jika kita masih melihat potensi yang tidak mungkin dikover akan kita padamkan lagi,” ungkapnya.
Banjir kemarin untungnya tidak sampai merusak gardu dan jaringan listrik. Hanya saja, di beberapa tempat air sempat merendam tiang-tiang listrik dan 2 gardu utama. “Sehingga langkah kita setelah air surut dan mengering adalah membersihkan jaringan-jaringan yang kotor, ” terangnya.
Petugas PLN terus melakukan pemeriksaan jaringan listrik yang terhubung ke rumah-rumah warga, guna memeriksa keamanan jaringan listrik sebelum dinyalakan secara massal. Survei jaringan itu dilakukan mulai hari Kamis (5/2) pada beberapa tempat yang masih dicurigai belum benar-benar kering genangan airnya.
“Hari ini kita upayakan semua bisa nyala setelah survey jaringan selesai kita lakukan,” tandasnya. (RI-1)
Pemkab Terus Lakukan Normalisasi Daerah Bencana
Jember - Aktivitas normalisasi kehidupan masyarakat pasca bencana tetap dilakukan oleh Satual Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Jember di daerah bencana banjir Desa Paseban dan Kraton. Hingga kini, Satlak PBP mengkonsentrasikan pada pemulihan kehidupan masyarakat di bidang logistik, kesehatan, pendidikan dan pembangunan bronjong.
Terhitung 2 hari ini, setelah cuaca mulai normal dan curah hujan menurun, upaya normaliasi dilakukan secara kontinyu. Seiring dengan itu, para pengungsi yang kemarin dijumpai masih tinggal di posko-posko pengungsian, kini telah kembali ke rumah masing-masing. Kendati masyarakat masyarakat pada umumnya belum bisa melakukan aktivitas kehidupan secara normal.
Sedangkan taruna siaga benca (Tagana) masih siaga melakukan aktivitas pelayanan di dapur-dapur umum. Pasalnya, 1.206 masyarakat korban bencana di Dusun Sidongarti, 317 korban dari Dusun Panggul Melati, dan 5.195 korban bencana Dusun Cakru Desa Paseban masih memerlukan suplai bantuan logistik, baik yang siap makan maupun paket sembako.
Menurut Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, untuk beberapa waktu ini bantuan kebutuhan dasar warga korban bencana diberikan dalam bentuk nasi bungkus siap makan. Lantaran, para korban bencana banyak yang belum bisa melakukan aktivitas kehidupan seperti biasanya.
“Ketersediaan bahan makanan dalam bentuk dapur umum, semuanya mengkover penduduk yang terkena bencana genangan banjir. Jadi pagi, siang dan malam penduduk tetap didrop kebutuhan makanan dalam bentuk nasi bungkus siap makan,” jelasnya.
Ia mengatakan, konsentrasi bantuan juga diarahkan pada pemulihan kesehatan penduduk pasca bencana. Diantaranya, operasionalisasi 4 buah Puskesmas Keliling (Pusling) dalam bentuk mobil ke daerah-daerah bencana, hingga pemberian makan pendamping (MP) ASI pada bayi dan balita, pelayanan ibu hamil serta pengobatan pada para penderita akibat bencana.
“Setiap hari Pusling keliling untuk melakukan pengobatan pada penduduk yang sudah pulang dari Posko bencana. Sampai kemarin sudah ada warga sebanyak 222 orang yang melakukan pengobatan gratis dengan jenis 10 penyakit mulai dari yang ringan sampai yang berat,” katanya.
Aktivitas pengobatan dan vaksinasi, katanya, pada hewan ternak warga juga dilakukan. “Dokter-dokter hewan kita melakukan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang berhasil dievakuasi ke tempat aman, agar hewan-hewan itu tidak didera penyakit setelah terjadinya banjir terutama pada sapi dan kambing,” tambahnya.
Bahkan, proses belajar mengajar di 9 lembaga pendidikan tetap diadakan. Kendati beberapa waktu lalu banjir menggenangi rumah dan bangunan sekolah. “Jadi tidak ada istilah libur sekolah. Semuanya mulai dari kepala sekolah dan guru tetap melakukan aktivitas belajar mengajar sebagaimana biasanya, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung,” ungkapnya.
Edy mengatakan, kesiagaan Satlak ini bakal dilakukan sampai dengan proses pembangunan tangkis selesai. “Kesiagaan Satlak ini akan tetap dilakukan hingga pembangunan tangkis yang jebol kemarin selesai. Sehingga kekhawatiran kita jika ada hujan lebat susulan tidak sampai menggenangi perumahan penduduk,” tengaranya.
Karenanya, ia menarget pembangunan tangkis tersebut antara 7-10 hari akan rampung digarap. “Mulai kemarin sore sampai malam kita lembur mengerjakan tangkis yang jebol itu. Semoga dalam seminggu ini pembangunannya selesai,” tandasnya. Meski begitu, imbuhnya, proses pelayanan pada masyarakat dalam bentuk bantuan logistik dan dapur umum akan terus berlangsung hingga kondisi benar-benar normal. (RI-1)
Jadi Korban Bencana, Ternak-ternak Diobati
Jember – Upaya penanganan korban bencana banjir bandang di beberapa kecamatan dan terbesar di kecamatan Kencong, naga-naganya bukan hanya difokuskan ke warga dan harta benda mati saja. Namun juga kepada hewan ternak yang turut menjadi korban.
Hal ini dibuktikan dengan langkah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan yang menajaga agar hewan ternak tidak iktu mati.
“Dengan upaya semacam ini diharapkan warga tidak semakin bertambah sedih, saat tertimpa musibah, sudah sedih kehilangan harta benda, bias semakin sedih ketika ternaknya mati juga, ini jangan sampai terjadi,” ujar Kepala DInas Perikanan Peternakan dan Kelautan, Ir. Dalhar.
Upaya penyelamatan ternak sendiri menurut Dalhar dilakukan dengan sejumlah cara. Ada ribuan hewan ternak milik warga Desa Paseban dan Desa Kraton yang berhasil diselamatkan saat banjir melanda desa mereka.
Untuk itulah, ribuan ternak diberikan suntikan vitamin agar tidak mati. Sedikitnya sepuluh petugas dikerahkan untuk memberi suntikan vitamin tersebut. Baik itu terhadap hewan ternak yang ada di lokasi pengungsian, di atas tangkis, atau yang masih dibiarkan di rumah warga.
Menurut Dalhar, hewan ternak yang selamat di Desa Kraton mencapai 600 sapi, sedangkan di Desa Paseban mencapai 1.500 sapi. Hewan ternak yang paling banyak mati didominasi itik hingga mencapai 1.000 ekor. Sementara, jumlah ayam warga yang mati terdata mencapai 140 ekor.
Sementara untuk lahan perikanan, hingga kini belum bias dihitung secara pasti berapa yang mati, karena berhektar-hektar lahan perikanan habis tertelan banjir. Lahan perikanan yang terendam banjir, menurutnya, luasnya mencapai 6,5 hektare. Termasuk 21 kolam ikan milik warga yang juga terkena banjir. (RI-1)
Sosialisasi, Caleg Demokrat Diusir Warga
Jember – Situasi politik di Jember mulai memanas, usai pelaporan yang dilakukan oleh Ketua PPDI terhadap Ketua PKPB Jember, kini ada pengusiran caleg oleh warga. Kejadian tragis tersebut menimpa caleg nomor urut 1 daerah pemilihan 1 Jember dari PArtai Demokrat, Ayub Khan, tadi malam, Kamis (5/2) di perumahan Cahaya Emas Sempusari, Kaliwates.
Ironisnya lagi, kedatangan Ayub didampingi istri dan Cabup Independent 2010, yang juga mantan Wakil Bupati Jember, H. Bagong Sutrisnadi, bersama istri. Kedua pasangan suami istri tersebut bermaksud melakukan sosialisasi Pemilu di hadapan sekitar 60 peserta pengajian.
Namun baru saja datang dan memberi sambutan, sudah diusir warga yang juga peserta pengajian. Aksi pengusiran yang memalukan caleg tersebut ketika Bagong sedang memegang mikrofon hendak berbicara.
“Baru berdiri dan berucap salam, tiba-tiba salah satu warga bernama Abdul Syukur, berteriak bahwa acara tersebut merupakan acara pengajian bukan kampanye, dan karena tidak berijin maka maka harus dibubarkan,” ujar Sekretaris RW VI, Sempusari, Husni Thamrin, didampingi Ketua RW VI setempat, Sya’im Widigdo, menirukan ucapan Abdul Syukur.
Puluhan warga yang lainpun akhirnya turut bereaksi dan menghendaki acara dibubarkan, dan minta keempat tamu tersebut pulang. “Ya akhirnya pak Bagong dan pak Ayub serta istrinya pulang semua, karena warga tidak menghendaki pertemua tersebut dicampuri dengan acara kampanye,” imbuhnya.
Naga-naganya warga sudah kesal karena caleg Demokrat satu ini sudah kedua kalinya melakukan sosialisasi kepada warga dengan cara tidak baik atau tidak berijin terlebih dahulu. “Pertama dulu juga bagi-bagi sarung di mushola, warga juga nggak ada yang dating, karena itukhan tempat ibadah, malah waktu itu, ada caleg DPR RInya, NAzarudin,” jelasnya.
Karena situasi memanas, akhirnya acara pengajian banyak ditinggalkan warga. “Ini sama juga memecah belah warga, seharusnya tuan rumah, pak Adi Purnomo, menyampaikan ke warga,” imbuhnya lagi.
Warga benar-benar menyesalkan aksi pemanfaatan kegiatan pengajian dan tempat ibadah menjadi ajang kampanye caleg. (RI-1)
BRI Kucurkan 34 Miliar Untuk KUR
Jember - Pengucuran kredit untuk rakyat(KUR) tanpa jaminan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember mencapai Rp 34,6 Milliar hingga akhir Desember 2008 kemarin.
Target pengucuran dana di tahun 2009 ini diprediksi akan bertambah. Di akhir tahun 2008 kemarin, dana sebesar itu diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 12.801 orang.
Adanya kemudahan kredit bagi pengusaha kecil ini akan semakin tinggi permintaannya karena syarat mendapatkan kredit itu sangat mudah. Usaha itu minimal harus berjalan selama 6 bulan.
“Baru setelah 6 bulan mereka mendirikan usahanya, kita berikan kredit KUR itu, dan itu syaratnya KUR bisa dicairkan,” ujar Bambang Iriyanto, Kepala BRI Cabang Gajah Mada Jember.
Dari jumlah Rp 34,6 miliar itu ada 7 wilayah Kecamatan yang tingkat NPL nya sudah di atas 3 %. Sehingga memungkinkan wilayah kecamatan lain meningkat, dan sasaran meningkat lagi.
Dikatakan Bambang Irianto, bahwa pengucuran kredit ini terlepas dari bantuan kredit sebelumnya yang sudah pernah dikucurkan pemerintah. Sistemnya menggunakan cek list pengusaha yang belum dan sudah mendapat bantuan Kredit tanpa jaminan ini. Termasuk di luar sasaran dari Bank Kredit Desa (BKD).
“Itu yang mengeluarkan adalah sistem informasi dari Bank Indonesia,” ujarnya.
Di tahun 2009 ini diperkirakan sasaran UMKM akan meningkat, dari 12.801 pengusaha diperkirakan target bulan Maret 2009 saja akan ada peningkatan 8.500 UMKM. (RI-1)
AKLI Bantah Monopoli Listrik
Jember - Mendapat sorotan dari banyak pihak, terkait dugaan monopoli dalam pengadaan kelistrikan di Jember, Ketua DPD AKLI Jember H Sutrisno, menolak tegas anggapan itu.
Menurutnya, selama ini AKLI bukanlah satu – satunya rekanan yang bekerja dibidang pemborongan listrik di Jember. Tapi, sebelumnya juga sudah ada AKLINDO, dan APLINDO. “Saya kira tidak ada monopoli dalam bidang kelistrikan saat ini. Karena AKLI yang selalu eksis sehingga bisa dipersepsi negatif seakan monopoli,” ujarnya.
Di sisi lain, H Arief Sugito, - salah satu kabid di AKLI – menegaskan bahwa semua kegiatan AKLI dan proyek kelistrikan dilindungi oleh Undang – undang. Pelanggan pun tidak dibatasi untuk memilih AKLI saja, tapi bisa memilih rekanan lain.
Hal itu sesuai aturan Kepmendagri No 29 tahun 2009, dan Keppres No 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa jelas telah dibuka lebar – lebar tidak hanya AKLI yang berperan.
“Mitra PLN itu banyak, tidak AKLI saja. Tapi, sudah ada AKLINDO, dan AKLINAS, bahkan ASMED. Dan pengawasannya ada LPJK, hingga KPPU,” ujar Arief Sugito.
Tapi, dia setuju jika ada rekanan di luar AKLI yang profesional mampu bersaing di iklim persaingan usaha saat ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Manager Area PT PLN (persero) Kabupaten Jember Agus Kuwardoyo, menegaskan bahwa bagi PLN pelayanan kepada masyarakat itu yang sangat dipentingkan.
Sehingga terkait tarif dasar listrik (TDL) yang menurut rencana ada kenaikan Rp 650 per kwh itu akan segera disosialisasikan. Maka dari itu, perlu ada kerja sama dengan semua pihak termasuk kepada yayasan konsumen Indonesia.
PLN juga sangat terbuka dengan pengaduan dan protes dari pelanggan. Karena ada jaminan Undang – undang No 15 tahun 1985, terkait pengelolaan kelistrikan, dan UU No 20 tahun 200. Sayangnya semangat persaingan di UU No 20 itu, dicabut, dan ditarik Mahkamah Konstitusi.
PLN tentu saja bukan perusahaan BUMN yang monopoli dalam pengadaan kelistrikan. Di PLTU Paiton saja, sebagian saja milik PLN dan dijual harganya lebih murah dibanding swasta itu. Tapi, di Cikarang Jawa Barat ada lingkup daerah yang semua kebutuhan listriknya disuplai oleh swasta bukan semata PLN.
“Saat ini kita bersaing keras dalam bidang pelayanan. Masyarakat ini ke depan bisa memilih dan bebas mendapatkan suplai listrik dari mana saja, sesuai undang – undang itu,” ujar Agus Kuswardoyo. (RI-1)
Kembali ke Perkampungan, Logistik Tetap Dikirm
Jember - Kendati masyarakat Desa Kraton dan Paseban yang tertimpa bencana banjir mulai menempati rumahnya masing-masing. Tapi Satuan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Jember tetap menyuplai kebutuhan dasar masyarakat. Rencananya, suplai logistik dan antisipasi bencana bakal dilakukan selama seminggu sambil menunggu situasi dan kondisi di daerah bencana benar-benar kembali pulih dan aman.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Jember, Drs Agoes Slameto MSi, mengatakan, kondisi perkampungan warga yang beberapa hari ini terendam air kini mulai surut. Sedangkan perkampungan warga yang berada di sekitar hilir sungai Bondoyudo dan berdekatan dengan laut masih digenangi air, berangsur-angsur surut.
Dengan begitu, masyarakat yang terdiri dari 400 kepala keluarga atau sejumlah 700 orang, ketika bencana banjir terjadi diungsikan di Balai Desa Paseban dan Kraton, dua hari terakhir secara bergelombang kembali ke perkampungannya. “Rendaman air hari ini berangsur-angsur surut dan mengering, masyarakat telah kembali ke rumahnya masing-masing,” katanya.
Aktivitas masyarakat yang bisa dipantau di titik bencana, sekarang ini mulai sibuk membersihkan rumahnya dari kotoran akibat rebakan banjir yang sempat merendam rumahnya. “Hari ini kondisi di daerah bencana sudah mulai normal. Masyarakat sibuk membersihkan rumahnya dari material lumpur dan air yang beberapa waktu ini membanjiri dalam rumahnya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, meski penduduk sudah pulang ke kampung halaman, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Lantaran, kondisi belum memungkinkan bagi masyarakat untuk bekerja. Ditambah sebagian besar logistik masyarakat di rumah-rumah rusak diterpa banjir.
Karenanya, Satlak PBP Kabupaten Jember bakal menyuplai makanan dari dapur-dapur umum yang dipusatkan di Balai Desa Kraton dan Paseban. “Tim Satlak Bencana akan tetap mengirim bahan makanan dari dapur-dapur umum sambil menunggu kondisi benar-benar dalam keadaan normal,” terangnya.
Pengumpulan logistik siap distribusi, katanya, dipusatkan di Posko Induk atau Posko Satlak PBP yang terletak di rumah warga Desa Kraton. Sedangkan bahan-bahan logistik tersebut dibagikan ke warga secara langsung melalui Posko 2 dan 3, yang berada di Balai Desa Kraton dan Paseban.
Persediaan logistik korban bencana, sambungnya, mencukupi guna menyuplai kebutuhan makanan sekitar 2.000 orang. Logistik yang disiapkan, kata Agoes, berupa beras dari gudang Dolog sebanyak 6 ton. Selain itu, bahan makanan dari jenis sayur-mayur, mie dan lauk pauk juga siap dibagikan pada para warga lewat dapur umum. “Bantuan-bantuan yang masuk semuanya telah tercatat dan siap untuk didistribusikan,” jelasnya.
Tim Satlak PBP, sambungnya, bakal tetap siaga sebagai langkah antisipasi bencana susulan sampai keadaan lingkungan dan aktivitas kehidupan masyarakat benar-benar pulih dan kondusif. “Selama satu minggu Satlak dapur umum akan dibuka, karena kebutuhan dasar masyarakat harus terus dipenuhi,” imbunya.(RI-1)
Pemasangan Bronjong Dikebut
Jember - Guna mengantisipasi banjir kiriman berikutnya akibat luapan air Sungai Bondoyudo. Pemerintah Kabupaten Jember mulai melakukan pekerjaan pemasangan bronjongan di 2 titik tangkis sungai tersebut, yang beberapa waktu lalu jebol diterjang air bah. Pemasangan bronjongan itu dikerjakan maraton oleh Dinas Pengairan mulai hari ini, Kamis (5/2).
Tangkis yang putus bakal dipasang bronjongan untuk menghalau luapan air sungai yang berada di 2 titik tangkis yang jebol. Diantaranya, tangkis sungai Desa Kraton, rusak sepanjang 38 meter akibat diterjang banjir bandang pada hari Sabtu (31/1) dini hari. Sedangkan tangkis sungai Desa Paseban sepanjang 32 meter juga mengalami rusak berat, selang tak beberapa lama dari jebolnya tangkis di Desa Kraton.
Menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto MSi, rehabilitasi kedua tangkis itu bakal dilaksanakan. Bahkan material yang digunakan untuk pembangunan sudah mulai dikirim ke sekitar tangkis-tangkis itu. “Material dan alat berat mulai dikirim di kedua titik tangkis yang jebol tersebut,” katanya.
Pembangunan tangkis dilaksanakan seiring dengan surutnya debit air sungai di lokasi bencana. Ditandai dengan mulai mengecilnya debit air sungai dan tidak adanya hujan lebat yang terus-menerus. “Yang jelas untuk pembangunan tangkis itu Dinas Pengairan sudah melakukan kalkulasi secara teknis,” ujarnya.
Selain pengiriman bebatuan sebagai bahan pembuatan bronjongan. Dinas Pengairan yang tergabung dalam Tim Satlak PBP Kabupaten Jember juga menyiapkan karung-karung pasir, yang digunakan untuk menahan luapan air ke daratan. Tentunya, dengan pemasangan karung-karung pasir di sepanjang pelipis sungai luapan air ke daratan bisa diminimalisir. Sehingga tidak masuk ke pemukiman penduduk. “Karung-karung pasir itu juga akan ditempatkan di titik-titik sumber air yang rawan,” terangnya.
Sementara itu Susmiadi, Pengamat Pengairan Wilayah Kencong mengatakan selain akan dipasang brojong-bronjong ditangkis yang jebol, memang sebaiknya tangkis tersebut juga harus dilebarkan. “Selain sebagai penahan air, tangkis tersebut juga dapat digunakan sebagai jalan baru, sehingga mempunyai 2 manfaat,” jelasnya.
Masih menurut Susmiadi kendala yang dihadapi dalam pemasangan bronjong selama ini, karena materialnya sulit masuk sampai ke lokasi pengerjaan, sehingga masih menunggu surutnya air yang masuk ke permukiman warga dan mulai selasa kemarin, debet air surut mencapai 130 meter dan ini artinya rabu kemarin pengerjaan bronjong sudah dapat dimulai. “Karena debet air terus menurun, maka pekerjaan bronjong sudah dapat dimulai,” katanya.
Menurut rencana, apabila tidak ada kendala dan debet air sungai terus menurun, maka pekerjaan pemasangan bronjong akan dapat diselesaikan pekan ini. “Pekerjaan akan dikebut dan menggunakan alat berat untuk mempercepat selesainya pekerjaan tersebut,” ujarnya. (RI-1)
