Jember – Menghadapi arus mudik dan balik selama perayaan hari raya Idul Fitri mendatang PT. KAI Daops IX Jember, mulai mempersiapkan gerbong tambahan. Sejumlah gerbong tambahan tersebut disiapkan dan bisa digunakan mulai besok, Minggu (21/9) hingga tanggal 12 Oktober 2008 mendatang.
Namun meski PT KAI sudah memperisapkan gerbong tambahan, sejumlah tiket kelas eksekutif sudah habis terjual. Seperti misalnya tiket kereta api Mutiara Timur hingga keberangkatan tanggal 7 Oktober mendatang sudah habis terjual.
“Selain kereta itu, calon penumpang bisa memesan tiket di loket-loket yang ada di stasiun, karena kita sudah menambah gerbong-gerbong tambahan pada setiap kelasnya,” jelas Humas PT. KAI Daops IX Jember, Hariyanto.
Hariyanto mencontohkan pada jadwal tersebut mulai tanggal 21 September hingga 12 Oktober, kereta api Mutiara Timur siang dan malam (Surabaya - Banyuwangi) akan menarik tiga gerbong eksekutif, satu kereta makan, dan enam gerbong bisnis. Sedangkan untuk kereta api Cantik Ekspres (Jember - Surabaya) menarik satu gerbong eksekutif, satu kereta makan, dan empat gerbong bisnis.
Kereta lain yang juga mengalami penambahan gerbong ada kereta api Logawa (Jember - Purwokerto) bakal menarik 10 gerbong ekonomi dan satu kereta makan, kereta api Sritanjung (Banyuwangi - Jogjakarta) menarik tujuh gerbong ekonomi, satu kereta makan, dan satu kereta barang.
Sementara itu untuk kereta api lokal yang mepunyai rute tidak jauh seperti kereta api Tawangalun, Probowangi, Pandanwangi akan menarik empat gerbong ekonomi.
Di sisi lain Hariyanti juga menjelaskan khusus untuk tarif kereta api tidak bakal mengalami kenaikan tarif. "Karena sesuai instruksi presiden, tarif KA ekonomi tidak naik. Sedangkan KA bisnis dan eksekutif akan menggunakan tarif batas atas dan batas bawah," tuturnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
PT KAI Siapkan Gerbong Tambahan
BLT Jilid II, Hari Ini Giliran Sumbersari, Pakusari, Kaliwates
Jember – Hari ini, pencairan BLT jilid II masih terus berlangsung usai beberapa daerah kemarin. Sabtu (20/9) ini giliran tiga kecamatan yang mendapatkan kucuran BLT, diantaranya Sumbersari, Pakusari dan Kaliwates.
Pencairan kali ini tidak hanya sebatas BLT jilid II sebesar Rp. 400 ribu per orang saja. Karena masih ada ribuan orang yang belum mencairkan BLT jilid I beberapa bulan lalu sehingga saat ini menerima rapelan sejumlah Rp. 700 ribu per orangnya.
Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember, Suhanan SPd, seuai data di Dinas Sosial masih ada sekitar 1.310 rumah tangga miskin yang belum mencairkan BLT jilid I. Sehingga pada pencairan BLT jilid II ini masing-masing menerima rapelan Rp. 700 ribu dan Rp. 400 ribu.
Suhanan menghimbau kepada warga penerima BLT untuk tidak membelanjakan semua dan yang diterimanya hanya untuk persiapan hari raya saja. ”Sebaiknya disimpan untuk kebutuhan usai hari raya juga, karena sebenarnya BLT ini untuk meringankan beban warga kurang mampu bukan karena hari raya saja,” tuturnya.
Sehingga dana bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan usai hari raya masih bisa memenuhi kebutuhan dengan dana dari BLT tersebut. ”Meski tidak bisa membantu seratus persen, pemerintah sudah beruopaya meringankan beban warga dengan adanya dana BLT ini,” imbuhnya.
Total pada pencairan BLT jilid II ini ada 237.413 rumah tangga miskin. Dan 22.734 diantaranya masih belum bisa mencairkan karena kartu panggilan dari Kantor Pos masih belum kunjung turun. Sehingga masih meunggu kartu susulan dari Kantor Pos Pusat. (RI-1)
SK Belum Diperpanjang, KPU Kerja Tidak Maksimal
Jember – Aktivitas/kegiatan terkait dengan kinerja KPU Kabupaten Jember untuk melaksanakan agenda Pemilu 2009 dan pemilihan gubernur (pilgub) putaran keduadiduga tidak optimal dan cenderung lesu. Pasalnya, masa kerja anggota KPU tinggal tiga hari atau habis pada 23 September nanti.
“Apalagi, hingga kini belum ada SK perpanjangan masa kerja dari KPU provinsi,” ungkap Ketty Tri Setyorini, slah satu anggota KPU Jember.
Anggota KPU Jember Ketty Tri Setyorini mengungkapkan, masa kerja lima anggota KPU Jember selesai pada Selasa (23/9) pekan depan. “Sehingga kalau SK perpanjangan masa kerja tidak kami terima, kami tidak memiliki kewajiban lagi untuk mengambil kebijakan di KPU Jember,” ujarnya.
Dalam pasal 125 UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan, jika KPU kabupaten/kota tengah menjalankan agenda pemilihan kepala daerah, maka masih bisa diperpanjang paling lama empat bulan sejak kepala daerah dilantik. Masa kerja semua KPU kabupaten/kota di Jatim juga segera berakhir 23 September 2008.
Jika masa kerja KPU tak diperpanjang, menurut Ketty, anggota KPU tidak bisa mengambil kebijakan terkait sejumlah tahapan pelaksanaan pemilu dan pilgub putaran kedua. "Kami tidak mungkin bekerja all out tanpa payung hukum," tegasnya.
Meski begitu hingga saat ini pihaknya dengan bersama anggota KPU lainnya masih menuntaskan kegiatan untuk perispan pencalegan dan Pilgub putaran kedua. Dengan dasar tersebut, lanjut Ketty, sejatinya KPU masih bisa menjalankan aktivitasnya karena harus mempersiapkan agenda pilgub putaran kedua.
Tetapi karena SK perpanjangan itu dirasa sangat perlu, karena merupakan persoalan administratif dan dasar hukum bagi orang per orang yang memangku jabatan anggota KPU. Maka SK perpanjangan masih perlu. Supaya hak dan kewajiban anggota terlindungi. (RI-1)
9880 Guru Ngaji Terima Bantuan
Ket. Foto : sejumlah guru ngaji sedang menerima bantuan dari Pemkab Jember.
Jember - Sebanyak 9880 orang guru ngaji yang tersebar di 31 kecamatan menerima bantuan dari Pemkab Jember. Mereka berasal dari 247 desa yang ada dan masing-masing desa ada sekitar 40 guru ngaji. Masing – masing guru ngaji menerima bantuan sebesar Rp 400.000,- sehingga total bantuan yang diserahkan oleh Pemkab Jember pada Jumat (19/9) sekitar Rp 3,952 Milyar.
“Penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian bantuan Bupati Djalal kepada guru ngaji, ustadz, ustadzah dan kiai yang telah didata sebelumnya oleh tim,” kata H. Moch. Rasyad, Kasi Agama Bagian Kesra usai memberikan sambutannya saat penyerahan bantuan di Aula PB. Sudirman.
Lebih lanjut Rasyad mengatakan bahwa yang merupakan tim pendata adalah perangkat desa setempat, LPPTKA dan Al Ma’arif yang jumlahnya pada tiap desa berbeda-beda tergantung pada unsur kelembagaan yang ada di desa tersebut. Dan bagian Kesra hanya sebagai penyalur saja.
Data penerima bantuan inipun menurut Rasyad juga berubah-ubah setiap tahunnya. “Bila tahun lalu telah mendapat bantuan, maka untuk tahun ini tidak mendapat bantuan lagi, sebab untuk memberikan giliran kepada yang lain,” imbuhnya.
Di sisi lain Rasyad menymapaikan permohonan maaf Bupati Jember MZA Djalal, yang menurutnya belum bias memenuhi tuntutan guru ngaji.
”Bupati minta jangan melihat nomimal bantuan, akan tetapi hendaknya dilihat dari perhatian Pemkab atau Bupati terhadap guru ngaji yang ada di desa-desa di Kab. Jember,” ujarnya. (RI-1)
Penyaluran BLT Tahap II di Banjarsengon, Berjalan Lancar
Jember – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Ramadhan atau menjelang Lebaran yang ditunggu-tunggu masyarakat kurang mampu saat ini akhirnya kesampaian juga. Karena BLT diharapkan mampu meringankan beban masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri pada awal Okrober mendatang.
Masing-masing penerima BLT di Kelurahan Banjarsengon kecamatan Patrang pagi hingga siang tadi, Jumat (19/9/2008) telah menerima dana sebesar Rp 400 ribuan. Jumlah penerima dana di kelurahan yang cukup minus ini mencapai 405 orang.
Penyerahan BLT tahap II yang dilaksanakan di kantor kelurahan tersebut berjalan cukup lancar. Meski masyarakat menunggu dengan antrian panjang namun tetap sabar sesuai dengan urutan antriannya.
Lurah Banjarsengon, Imam Thohari mengatakan terkait pencairan BLT tahap II ini secara keseluruhan berjalan seperti yang direncanakan. Semua berjalan lancar, aman dan terkendali. “Tidak ada gejolak sama sekali, masyarakat juga senang karena mendapatkan bantuan, apalagi disaat menjelang lebaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Banjarsengon, Suharto S.Sos, menambahkan, bahwa BLT tahap II ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga tidak mampu dalam menghadapi lebaran. Pemerintah kata Suharto, menyadari, dalam menghadapi lebaran, kebutuhan masyarakat akan meningkat.
Karena itu untuk membantu kesulitan mereka, pemerintah segera mencairkan BLT tahap II menjelang hari raya.
Sesuai dengan data yang ada penerima BLT di Banjarsengon dipetakan sesuai dengan lingkungan. Lingkungan Gender diterimakan kepada 91 orang, Kebon Lor 60 orang, Kebon Kidul 89 orang, Krajan 156 orang. (RI-1)
Lintasan Rel Ilegal MArak, 97 Tak Berpenjaga
JEmber – PT KAI Daops IX Jember menghimbau kepada pemudik untuk berhati-hati melintasi kawasan perlintasan kereta api. Karena banyak perlintasan illegal yang tidak berijin, sehingga tidak berpenjaga.
Terbukti sesuai data yang ada di Daops IX Jember, dari 129 lintasan KA, ternyata masih ada 97 jalur yang dijadikan black spot atau area jalur tengkorak.
“Karena pada 97 lintasan tersebut masih belum ada ijin dan penjaganya, sehingga bagi warga luar kota yang kurang faham arus lalu lintas diharap berhati-hati melintas,” ujar Hariyanto HUmas KAI Daops IX Jember.
Sedangkan yang berpenjaga hanya ada 32 persimpangan saja. Sejumlah titik persimpangan yang rawan laka tersebut menurut Hariyanti ada yang paling rawan. Diantaranya persimpangan di desa Pecoro, Rambipuji, dan persimpangan Desa/Kecamatan Ledokombo.
"Paling rawan karena lalu lintas di daerah itu sangat tinggi terjadinya keelakaan," katanya.
Sebelum melintas pihaknya menghimbau kepada semua pengguna jalan untuk mewaspadai kondisi perlintasan. Dengan cara melihat kanan dan kiri jalan disepanjang perlintasan untuk mengetahui ada kereta lewat atau tidak.
Demikian halnya dengan perlintasan yang ada penjaganya, pengguna jalan juga harus bersabar menunggu kereta lewat terlebih dahulu. “Dan mengantri di jalur yang benar jika ada kereta lewat, jangan saling mendahului dan berjajar didepan pintu perlintasan semua, itu bias menyebabkan kecelakaan dan kemacetan,” imbuhnya. (RI-1)
DPU Bakal Kerjakan Jalan BAndara
Jember – Jalan sepanjang 1,9 kilometer menuju BAndara Notohadinegoro, naga-naganya tidak bakal berdebu lagi. Pasalnya DPU Jember sudah menganggarkan sejumlah dana dari APBD kabupaten Jember tahun 2008.
Sayangnya KAdis PU, Ir. Djuwarto enggan berkomentar terkait dengan jumlah anggaran yang bakal dikucurkan untuk jalan tersebut. Demikian juga dengan Kabid Bina MArga DPU, Ir. Mashoed, menurutnya tidak hafal anggaran yang disediakan untuk pembuatan jalan.
“Saya nggak hafal berapa nominalnya, karena sekarang sedang ada tahap penyesuaian dengan harga aspal yang baru, nanti ditunggu saja berapa kita pasti lansir beritanya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya jalan sepanjang 1,9 kilometer yang berada didepan bandara tersebut cukup mengganggu lalu lintas perjalan penumpang pesawat. Karena hingga hari ini, jalan itu masih berupa tanah kering.
“Berdebu kalau kemarau dan berlumpur kalau musim hujan, sehingga banyak penumpang pesawat yang komplain atas kekurangan fasilitas tersebut,” imbuhnya.
Pembangunan jalan itu sendiri menurut Mashoed, baru dimulai beberapa minggu pada bulan depan. Dan jarak yang bakal diselesaikan sekitar 1,9 kilometer tersebut mulai dari depan KAntor Desa Wirowongso hingga depan bandara.
Lama pekerjaan menurutnya tergantung system yang bakal dicapai oleh kontraktor. “Kalau system mekanis maka bakal cepat selesai, kalau manual ya agak lama, sehingga saat ini masihdalam perhitungan mereka,” imbuhnya. (RI-1)
Dinkes dan Disnakkan Terus Waspadai Flu Burung
Ket. Foto : Sosialisasi antisipasi merebaknya flu burung di Jember.
Jember – Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Peternakan Perikanan (Disnakkan) Jember sampai saat ini masih terus mewaspadai mewabahnya flu burung. Apalagi menurut Diah Kusworini, Kasie Pencegahan Penyakit Menular Dinkes Jember, perilaku hidup sehat di negeri ini masih belum membudaya.
“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar hingga saat ini belum disertai kesadaran akan perilaku hidup sehat,” ujarnya. Hal ini menyebabkan wabah virus H5N1 yang menimbulkan penyakit Flu Burung menyebar luas di masyarakat secara cepat. Berdasarkan hasil penelitian WHO baru-baru ini, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah penderita Flu Burung.
Berpedoman pada fenomena tersebut, maka Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten berupaya untuk terus melakukan sosialisasi pencegahan penyakit dengan nama asing Avian Influenza tersebut.
“Oleh karena itu, koordinasi tentang Avian Influenza dengan instansi terkait terus kami upayakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan virus mematikan ini,” kata Diah usai membuka Pertemuan Koordinasi dan Review Avian Influenza, Kamis (18/09) di Aula Bakti Husada Dinas Kesehatan.
Selama ini, katanya, Dinas Kesehatan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan telah melakukan monitoring unggas yang mati secara mendadak sejak tahun 2006 pada 16 kecamatan (16 desa/kelurahan) terhadap 253 ekor unggas. Tahun 2007 dilakukan monitoring terhadap 8 ekor unggas yang mati pada 17 kecamatan (17 desa/kelurahan) dan tahun 2008 monitoring dilakukan pada 205 ekor unggas yang mati mendadak pada 5 kecamatan (5 desa/kelurahan).
Perlu diketahui bahwa pada tahun 2008 ini ditemukan sebanyak 16 orang yang diduga terjangkit Flu Burung, namun setelah diadakan pemeriksaan ternyata bukan virus H5N1.
Saat ini Dinas Kesehatan juga telah melatih perwakilan dari PMI sebanyak 25 orang, dari PP Muhammadiyah sebanyak 136 orang untuk dijadikan sebagai relawan dan sudah tersebar di 17 kecamatan guna mengamati kematian unggas. “Setelah itu mereka harus melaporkan pada Dinas Kesehatan atau Dinas Peternakan dan Perikanan untuk diteliti lebih lanjut,” imbuhnya.
Di sisi lain dokter spesialis paru Jember, dr. Edy Nurtjahja Sp.P menyampaikan bahwa Avian Influenza merupakan jenis penyakit baru yang masih dalam proses penyelidikan.
Oleh karena itu, masyarakat harus tanggap untuk mengenali gejala-gejala infeksi virus itu. Misalnya, seseorang tiba-tiba mengalami demam tinggi hingga 38 derajat C atau lebih, sakit tenggorokan yang disertai batuk-pilek, sengaja atau tidak sengaja bersinggunga/tinggal di sekitar atau terkena kotoran/bangkai unggas, mengalami sesak nafas dan turunnya leukosit atau sel darah putih.
Bila di masyarakat ditemukan ada seseorang yang diduga terjangkit gejala-gejala tersebut, hendaknya di lakukan pemeriksaan pada rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan. “Sebab ini adalah kebijakan nasional yang menunjuk rumah sakit tertentu sebagai rumah sakit rujukan penyakit Flu Burung, dan di Jember sendiri yang ditunjuk adalah RS. Dr. Soebandi,” jelasnya.
Ciri-ciri lain yang perlu diwaspadai adalah bahwa virus H5N1 ini dapat bertahan di air hingga 4 hari pada suhu 22 derajat C dan lebih dari 30 hari pada suhu 0 derajat C. Waktu masuknya virus ke tubuh hingga timbul gejala pada seseorang, rata-rata adalah 7 hari.
“Saat ini memang sudah ditemukan obat untuk penyakit itu namun masyarakat tetap harus mewaspadai geljala-gejala yang timbul,” imbuhnya. Melalui penelitian WHO disarankan orang dengan gejala-gejala tersebut dapat mengkonsumsi obat Oseltamivir yang setiap 75 mg kapsul bernilai Rp 18.000,-. Dan pengobatannya memerlukan waktu 5 hari, 2 kapsul per hari.
Langkah lain yang perlu dilakukan yakni jangan menyentuh unggas yang sakit atau mati, namun jika terlanjur, hendaknya cepat mencuci tangan menggunakan sabun. Selain itu, dianjurkan untuk mencuci tangan dan peralatan makan sebelum makan, memasak unggas dan telur hingga matang. Memisahkan unggas dari manusia dan memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat bila mengalami gejalanya.
“Jika terpaksa kontak dengan unggas, lindungi kulit, mulut, hidung, dan mata dari kontak dengan udara ataupun kotoran dengan menggunakan sepatu bot, sarung tangan, masker dan kacamata khusus,” tegasnya. (RI-1)
TKP2M Temukan Mamin Kadaluwarsa
Ket. Foto : Sejumlah petugas gabungan dari Dinkes Jember dan Satpol PP sedang memeriksa makanan dan minuman kadaluwarsa.
“Roti Jamuran masih banyak beredar”
(Infokom) Jember,
Menjelang Lebaran tahun ini, masyarakat Kabupaten Jember harus berhati-hati memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jika tidak, akan fatal akibatnya. Sebab, saat ini masih saja ditemukan makanan dan minuman yang tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan, makanan tersebut dijual bebas terutama di toko-toko kecil dipinggiran kota Jember.
Hal itu terkuak setelah TKP2M yang merupakan tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten Jember menggelar operasi mendadak (sidak) makanan minuman (mamin) di sejumlah toserba dan supermarket di kota ini, Kamis (18/9) siang kemarin.
Hasilnya, tim yang terdiri dari Satpol PP, Polres Jember, Dinkes, Disperindag, Pemberdayaan, Pendapatan, Infokom, Pariwisata, Kesra, PBSB itu menemukan sejumlah mamin yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.
Sedangkan supermarket dan toserba seperti indomart dan toko sejenisnya sangat kecil sekali ditemukan mamin yang tidak layak dikonsumsi. “Karena di swalayan ini sudah diterapkan manajemen yang bagus dan selalu dikontrol setiap hari oleh petugas dari swalayan tersebut, “ujar Jumarlis
Selain ditemukan mamin ringan itu, ada sejumlah toko yang menjual roti yang berjumlah puluhan bungkus itu juga sudah kedaluwarsa alias habis tanggal peredarannya. “Bahkan pada saat melakukan operasi di toserba lainnya, petugas juga menemukan susu kaleng yang sudah karatan, “tandasnya.
Kendati demikian, tim yang terbagi menjadi 2 kelompok ini selain menyita barang-barang yang tidak layak dikonsumsi masyarakat juga melakukan pendataan beberapa temuan itu.
Oleh petugas, para pemilik toko tersebut diberikan pemberitahuan terkait temuan itu, sedangkan barang yang rusak di bawa oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Operasi ini kita gelar dalam rangka menyambut Lebaran. Jika banyak beredar makanan tak layak, kan kasihan masyarakat," ujar Jumarlis, Humas Dinas Kesehatan Jember via telpon.
Diantara kejanggalan yang ditemui oleh tim gabungan berupa makanan dan minuman yang sudah rusak kemasan (penyot), kadaluwarsa, dan jamuran yang dianggap berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya makanan dan minuman yang tidak dilengkapi dengan masa berlakunya dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut.
Makanan dan minuman yang disita itu di antaranya 12,5 kg kacang yang tidak berlabel, 13 kaleng susu dengan kemasan penyot, 36 makanan ringan kedaluwarsa, 21 bungkus makanan yang sudah jamuran dan beberapa makanan yang tidak dicantumkan batas akhir.
“Makanan dan minuman kadaluwarsa tersebut kami sita dan untuk diperiksa lebih lanjut, apakah makan tersebut berbahaya bagi kesehatan, “ujarnya.
Terkait sidak mamin, Jumarlis mengatakan, operasi dilakukan untuk menghindari kerugian konsumen akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang diperdagangkan secara bebas di pasaran. "Konsumsi masyarakat menjelang Lebaran lebih tinggi, sehingga kami melakukan sidak untuk menghindari kemungkinan konsumen dirugikan," katanya ketika dihubungi melalui telepon, Kamis (18/9) kemarin.
Sehingga kedepan diharapkan akan terwujud kualitas kesehatan makanan dan minuman serta kesadaran para pengusaha mamin akan arti pentingnya penyehatan mamin bagi usahanya. “Dan akhirnya konsumen akan terhindar dari keracunan mamin akibat rendahnya kualitas makanan yang dipasarkan, “pungkas Jumarlis. (*/tot)
Puluhan SKCK Caleg MAsih Di Meja KApolres
Jember – Sekitar 30 berkas SKCK untuk calon legislative (caleg) dari Jember baik yang menjadi caleg DPRD Jember, DPRD Propinsi maupun DPR RI, hingga hari ini masih menumpuk di meja Kapolres Jember.
Padahal masing-masing caleg sudah berusaha mengurusi berkas SKCK tersebut sebelum batas waktu pengembalian berkas ke KPU. Sayangnya hingga batas akhir pengembalian kekurangan berkas di KPU, ternyata masih ada kekurangan seperti SKCK.
Terkait dengan kekurangan berkas SKCK, KPU sendiri memberi kelonggaran waktu, asalkan betul-betul ada di meja Kapolres. Demikian juga pihak POlres Jember juga sudah berkoordinasi dengan KPU dan memberikan daftar nama caleg dan partai yang belum selesai ditandatangani KApolres.
“Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada KPU terkait dengan hal itu, dan daftar nama yang kita berikan hanya untuk caleg yang ngurus SKCK sebelum batas waktu pengembalian berkas,” ujar Kasat IPP, Suyono.
Namun bagi caleg yang sengaja dating dan mengurusi SKCK sesudah batas waktu pengembalian berkas di KPU, maka Polres tidak melayaninya.
Belum ditandatanganinya berkas SKCK milik caleg menurut Suyono bukan karena pelayanan POlres lambat. Namun juga disebabkan banyaknya surat yang perlu ditandatangani KApolres Jember.
Namun pihaknya minta partai tidak mempermasalahkan keterlambatan tersebut karena pihaknya sudah maksimal dan sudah berkoordinasi dengan KPU. Sehingga caleg tidak baal dicoret hanya karena SKCK belum jadi hingga hari ini, Kamis ( 18/9/2008 ). (RI-1)
Menjelang HAri Raya, Pemkab Diserbu “Wartawan dan LSM”
Jember – Memasuki pertengahan bulan ramadhan dan mendekati hari raya Idul Fitri, semua institusi atau unti kerja di jajaran Pemkab Jember mulai diserbu “wartawan dan LSM”. Pemandangan tersebut bias terlihat setiap hari di kantor-kantor unit kerja.
Bahkan jumlahnya meningkat tajam dari hari ke hari. Ironisnya dari oknum-oknum yang mengaku wartawan dan LSM tersebut kebanyakan bukan warga Jember. Pasalnya wajah-wajah oknum-oknum tersebut masih asing dimata wartawan dan LSM Jember.
Kebanyakan oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM tersebut dating berombongan, dengan jumlah kisaran 8 sampai 20 orang, bahkan bias lebih dari itu. Modusnya, para oknum tadi mendatangi pejabat-pejabat yang dianggap mempunyai posisi basah, seperti Kepala Dinas, Kepala BAdan, Kepala BAgian, Pimpinan Proyek (Pimpro), bendahara proyek dan lainnya.
Ujung-ujungnya mereka meminta jatah sejumlah rupiah untuk THR. Pantauan beritajatim.com pemandangan tersebut juga terlihat pada hari KAmis ( 18/9/2008 ) di sejumlah unit kerja, seperti PErhutani dan sejumlah unit kerja.
Hal ini sangat meresahkan pejabat yang didatangi. Pasalnya para pejabat rata-rata tidak mengenal satu persatu oknum yang dating tersebut. Seperti disampaikan Kadispenda Pemkab Jember, Drs. H. Suprapto.
“MAsak hamper setiap hari ada yang dating rombongan 10, 15 orang masuk ruang kerja saya, padahal saya nggak ada yang kenal mereka itu siapa, tetapi sok kenal dengan saya,” sesalnya.
Dirinya mengaku kebingungan menghadapi rombongan seperti itu, sehingga sulit mengambil tindakan. “Mau diusir itu gimana, mau saya terima ya tidak ada yang kenal, ya terpaksa saya temui sebentar dan ujungnya yang minta itu (uang),” tuturnya.
Demikian juga disampaikan sejumlah pejabat di Pemkab, para pejabat mengaku kewalahan menghadapi hal tersebut. “Ini belum seberapa, kalau sudah dekat hari raya semakin banyak jumlahnya, pengalaman tahun lalu bias mencapai ratusan dan dating dari berbagai kota ,” ujar HUmas Infokom, Drs. Giat Tarigan.
Tarigan selaku Humas Pemkab Jember menyesalkan hal tersebut, apalagi selama ini pihaknya sudah mendapat himbauan dari organisasi wartawan dan redaksi masing-masing media untuk tidak menyediakan THR.
“Kalau setiap hari liputan di Pemkab mungkin kita tahu dan tidak keberatan, tetapi ini nggak ada yang kenal, dan yang memalukan kalau adabuka puasa dengan BUpati, semakin banyak yang dating,” sesalnya.
Sebelumnya Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jember, Mahbub Djunaedi, sudah menegaskan dan berkirim surat kepada semua instansi di lingkungan Pemkab Jember untuk tidak menyediakan THR kepada wartawan. (RI-1)
Mudik, Suami Istri Meninggal Dilindas Truk
Jember – Baru menginjakkan kakinya di Jember usai mudik dari tempat kerjanya di Jakarta, pasangan suami istri warga jalan Manggis, PAtrang Jember, Irma Larasati dan Hartono, meninggal dunia karena dilindas truk.
Tragisnya pasangan suami istri tersebut meninggal bersama janin usia 6 bulan yang masih dikandungnya. Peristiwa naas yang terjadi disepanjang jalan raya Petung, BAngsalsari itu berawal pada Kamis pagi, korban hendak emndahului sebuah truk dari arah barat.
“Begitu mendahului dan belum sampai berhasil mendahului tiba-tiba roda truk lepas dan membuat truk oling, yang akhirnya menabrak dan melindas sepeda motor korban,” ujar salah satu saksi Sugeng, warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP).
Begitu truk oling dan menabrak korban, truk semakin tidak terkendali dan baru berhenti setelah menabrak sebuah warung dipinggir jalan.
Korban langsung dilarikan ke RSUD dr. Soebandi, sementara sopir truk, Arwino warga Cerme, Bondowoso langsung diamankan di Unit LAka LAntas Polres Jember. Menurut Kanit Laka, Iptu Eko Budyo, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada sopir truk.
Eko juga menghimbau semua pengguna jalan yang kebetulan melintas di sepanjang jalan tersebut untuk berhati-hati karena daerah itu sudah terkenal dengan rawan kecelakaan.
“Memang dititik-titik jalan sepanjang Petung itu rawan laka, dan banyak jatuh korban baik meninggal maupun luka, sehingga pengguna jalan wajib meningkatkan kewaspadaannya,” himbau Eko.
Pihaknya juga menegaskan untuk arus pada selama mudik dan balik ini, jajaran Satlantas Polres Jember juga sudah mempersiapkan diri dan menempatkan sejumlah petugas jaga. (RI-1)
Waspadai Makanan-Minuman Berbahaya di Sekolah
Ket. Foto : PKL Yang perlu diwaspadai barang dagangannya oleh anak-anak.
Jember - Beredarnya makanan dan minuman tidak sehat disekolah-sekolah hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Sebab, bila tidak diperhatikan sejak dini, akan berisiko pada kesehatan dalam jangka panjang.
Biasanya makanan dan minuman yang berbahaya itu sudah terkontaminasi bakteri, mengandung pemanis buatan, pewarna tekstil (rodhamin B), boraks, formalin dan bisa juga tidak bersih dalam penyajiannya. “Sehingga bila terkontaminasi pada tubuh dalam waktu panjang maka akan menyebabkan penyakit kanker serta tumor,” ungkap Dra. Widjajaningsih Apt. Kasi Pelayanan Makanan dan Minuman pada Bidang Farmasi Makanan dan Minuman (Farmakmin) Dinas Kesehatan Rabu (17/9).
Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan definisi dari Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa yang dimaksud dengan makanan dan minuman jajanan (street food) adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual di jalanan yang dimakan dan dikonsumsi tanpa persiapan dan pengolahan lebih lanjut. “Suatu penelitian di Jakarta belum lama ini menunjukkan bahwa anak sekolah menghabiskan sebagian besar uang jajan mereka untuk membeli makanan di sekolah,” jelas Widjajaningsih.
Sebenarnya jajanan di sekolah bisa menjawab tantangan masyarakat kita, karena mudah didapat, murah dan menarik penyajiannya. “Dan lagi jajanan disekolah bisa menyambung asupan energi sebesar 36 %, protein 29 % dan zat besi 25 % yang penting untuk pertumbungan dan perkembangan bagi anak usia sekolah, terutama bagi mereka yang tidak membawa bekal dari rumah,” sambungnya.
Namun sayangnya hal ini disalahgunakan oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kesehatan dinomorduakan, yang menjadi prioritas adalah dagangannya laku keras tanpa memperhatikan kualitasnya.
Menurut hasil sebuah penelitian di Bogor, telah ditemukan bakteri Sharmonella Paratipi A pada 25 % - 50 % sample makanan dan minuman yang dijual oleh PKL. Misalnya bakso, es sirup, tahu dan arum manis.
PKL yang kerap mangkal disekolah-sekolah, umumnya tidak mengetahui tentang Bahan Tambahan Pangan illegal pada makanan dan minuman.
Sebagai upaya solusi dari permasalahan ini adalah perlu diadakannya promosi usaha pangan kepada sekolah-sekolah, guru, murid dan pedagang. “Dan Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan sejak 2 tahun lalu telah melakukan sosialisasi ini dengan menggiatkan kembali UKS (Unit Kesehatan Sekolah),” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, perlu diupayakan juga pemberian makanan ringan sebagai makan siang di sekolah agar anak tidak jajan sembarangan, sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi dengan jajanan anaknya.
Menghindari makanan yang berubah warna dan berbau, dan jangan membeli makanan yang lokasinya kotor, berdebu serta banyak serangga, air pencuci peralatan kotor, penjualnya sakit, dan menghindari mengambil makanan bila sudah pernah dipegang orang lain, juga merupakan beberapa tips menghindari terjangkitnya penyakit lewat makanan. (RI-1)
Serapan Anggaran Rendah, Tiap Hari Sekda Panggil Kabag Keuangan
Jember – Rendahnya serapan anggaran APBD 2008 membuat Sekda Jember, Drs. Djoewito gerah. Menurut informasi yang berkembang setiap hari Djoewito atas perintah Bupati Djalal memanggil Kabag Keuangan, Hj. Sri Laksmi S.
Pasalnya Bupati Djalal mengaku tidak habis pikir atas rendahnya serapan anggaran yang hingga September 2008 ini masih belum mencapai 50%. Seperti diberitakan sebelumnya Asisten II Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo, melansir release bahwa serapan anggaran hingga awal September ini hanya sekitar 40% saja.
Padahal pada tanggal 23 Desember mendatang semua anggaran sudah harus terserap habis sesuai dengan peruntukannya. Dan ironisnya sampai bulan sembilan ini masih ada beberapa unit kerja yang belum mengerjakan proyeknya sama sekali.
Terkait pemanggilan Kabag keuangan tersebut dibenarkan oleh Kabag Keuangan, Hj. Sri Laksmi sendiri. Saat dikonfirmasi pihaknya menyatakan bahwa pemanggilan setiap hari tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi kasda.
“Selain pemanggilan tersebut Sekda juga sering memanggil unit kerja dan menegur secara keras siapa saja yang belum jalan kegiatannya, karena uang APBD saat ini menumpuk di Keuangan/Kasda,” ujarnya.
Pihaknya juga menyangkal kalau lambatnya pencairan anggaran tersebut disebabkan oleh lambatnya pelayanan di unit kerjanya. “Kami ini langsung cairkan kalau memang sudah lengkap persyaratanya, yang penting kami jalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Dirinya tidak mau melanggar hukum seperti 3 kabag keuangan terdahulu, sehingga jika ada persyaratan penting yang kurang uang tidak bakal bisa dicairkan. (RI-1)
ADD Bisa Cair Asal PBB Lunas
Jember – Anggaran Dana Desa (ADD) hingga bulan kesembilan ini naga-naganya masih belum bisa dicairkan juga. Karena persyaratan yang diajukan Pemkab Jember kepada desa naga-naganya cukup berat.
Salah satu syarat yang memberatkan perangkat desa dan Kades yakni lunasnya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini ditegaskan oleh Asisten I Pemkab Jember, H. Hasi Madani, usai rapat koordinasi dengan Sekda Jember.
“ADD baru bisa dicairkan asalkan PBB sudah lunas, paling tidak ya 50% dari pagu atau kewajiban didesanya,” tegas Hasi, Rabu (17/9).
Meski dalam undang-undang atau peraturan lain tidak diatur persyaratan tersebut, menurut Hasi Pemkab berhak mensyaratkan pelunasa PBB terlebih dahulu. Pasalnya tahun-tahun sebelumnya desa tidak serius melunasi PBB.
“Apalagi sumber dana ADD itu dari APBD, sementara APBD itu sumbernya dari DAU atau bagi hasil pajak dari Pusat dan propinsi, yang salah satunya itu juga dari PBB,” ungkapnya.
Sehingga kalau PBBtidak lunas dan setorannya kecil ke Pusat, maka kabupaten nantinya juga bakal menerima pendapatn sektor pajak dari bagi hasil PBB tersebut kecil juga.
“Hal inilah yang menjadi pertimbangan Pemkab, sehingga semua bisa berjalan lancar, apalagi untuk meningkatkan kinerja perangkat, beberapa hari lalu gaji perangkat juga sudah dicairkan,” imbuhnya.
Tidak cairnya ADD tersebut disesalkan Kades Curahnongko Hj. Eny Ayu, menurutnya pembangunan di desa bisa terhambat jika ADD tidak segera dicairkan.
“Dan jika pembangunan lambat atau tidak ada maka yang menjadi tempat aduan masyarakat itu Kades, dianggap Kades tidak becus sehingga tidak ada pembangunan, padahal ADD belum cair,” tuturnya. (RI-1)
Gapensi Dilaporkan Ke Polda Terkait Dana Pengamanan
Jember – Rumor adanya dana pengamanan pada setiap proyek di lingkungan Pemkab Jember yang beberapa waktu lalu dikeluhkan sejumlah rekanan, ternyata berbuntut. Beberapa hari lalu ada sebuah surat laporan yang diluncurkan ke Polda Jatim dengan tembusan ke seluruh institusi penegak hokum di Indonesia .
Sayangnya pelapor dalam surat tersebut tidak bisa dikonfirmasi, karena namanya tidak terdata sebagai anggota Gapensi Jember. Namun salah satu LSM yang getol menyoroti pungutan illegal tersebut, Picket Nol menegaskan bahwa laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh Polda Jatim.
“Saya sudah kontak dengans ejumlah periwra di Polda Jatim, dan beliau-belaiu membenarkan adanya pemeriksaan kepada oknum-oknum yang diduga terlibat dalam pungutan dana pengamanan tersebut,” jelas Ketua Bidang Hukum LSM Picket Nol, Sullam Ridwan.
Pemeriksaan tersebut sekaligus sebagai langkah klarifikasi atas dicatutnya nama Kapolres Jember yang diduga turut menerima dana pengamanan. “Karena laporan itu juga berisi Kapolres terima Rp. 75 juta setiap tahun, maka Polda langsung menindaklanjutinya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada setiap proyek yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab Jember diduga ada dana pengamanan yang dipungut oknum pengurus Gapensi Jember. Tidak tanggung-tanggung oknum tersebut adalah pucuk pimpinan Gapensi Jember, H. Satib dan sejumlah rekannya.
Pada surat laporan tersebut dijelaskan ada tim 15 yang terdiri dari rekanan senior dan oknum DPU selalu melakukan pemotongan atau pungutan dana pengamanan yang nilainya bervariasi tergantung jumlah paket proyek yang didapat.
Pungutan dana pengamanan dilakukan karena untuk menjaga agar pelaksanaan proyek dari lelang hingga pengerjaannya tidak diawasi atau dikoreksi oleh aparat penegak hukum, wartawan dan LSM. Tak tanggung-tanggung dari hasil pungutan tersebut mencapai sekitar Rp. 600 juta pada tahun 2008 ini, hal ini tidak jauh beda dengan tahun 2007 lalu yang sebanyak Rp. 550 juta.
Setiap rekanan dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah dana yang sudah ditentukan, besarnya dana dibagi dalam beberapa kategori. Kategori untuk paket proyek yang besarnya minimal satu miliar, dikenakan kewajiban menyetorkan uang sebesar 5 % dari nilai proyek.
Sedangkan paket proyek kategori kecil dengan nilai proyek puluhan atau ratusan juta, besarnya setoran yang wajib diberikan mencapai 0,5 %. Selanjutnya dana pengamanan yang terkumpul disetor kepada Kapolres Jember, Rp. 75 juta, Kajari Rp. 50 juta, Ketua PN Rp. 25 juta, Dandim Rp. 20 juta, Banwasda Rp. 15 juta, LSM dan Media Rp. 100 juta dan rekanan luar daerah Rp. 65 juta.
Dan pada keterangan sebelumnya Kapolres Jember AKBP Ibnu Isticha membantah keras setoran tersebut diterimanya. Sehingga untuk membuktikan tudingan itu tidak benar, pihaknya memeriksa sejumlah anggota yang diduga turut kecipratan. (RI-1)
Gairahkan Potensi Perikanan Lewat Rumpon
Jember - Potensi perikanan di Kabupaten Jember cukup prospek. Mengingat letak wilayah Jember berdampingan dengan laut.
Tapi yang jelas, untuk menggairahkan potensi perikanan di Jember perlu pengembangan produk dengan menggunakan teknologi rumpon. Dengan rumpon diharapkan dapat membantu nelayan menangkap ikan di tengah laut.
“Dengan rumpon, kegiatan penangkapan ikan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena tidak lagi berburu ikan,” ujar Ir Mahfud Afandi Kabid Produksi Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan.
Terkait penggunaan rumpon, hal itu telah diatur dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2004 tentang pemasangan dan penempatan rumpon.
Di Jember sendiri, Pemkab telah merintis penggunaan rumpon di kalangan nelayan sejak tahun 2002 lalu sebagai percontohan, tapi baru sekitar tahun 2005 nelayan di Jember berani menggunakan rumpon dengan dana swadaya dengan membentuk kelompok nelayan yang terdiri dari 10 orang per kelompok.
“Sebab satu rumpon saja bisa menghabiskan dana Rp 60 juta,” ujarnya.
Tapi dengan dana sebesar itu, nelayan akan dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan rumpon untuk menangkap ikan dengan meningkatkan produksi perikanan dan produktivitas usaha, pendapatan nelayan, serta meningkatkan penyediaan pangan berupa protein hewani ikan bermutu tinggi demi menunjang pendapatan daerah.
Di sisi lain dapat menghemat BBM. Dengan teknik rumpon ini dampak negatifnya adalah jika lokasi tidak teratur dapat merusak pola hidup ikan yang bermigrasi jauh dan mengganggu keseimbangan. Maka rumpon ini harus diikuti dengan penataan yang baik agar tidak ada over fishing.
“ Ada ketentuan pemasangan yang harus terbebas dari alur pelayaran, bukan daerah konservasi, ada ijin, areal penyebaran jenis-jenins ikan pelagis dan titik lokasi harus ada lintang dan bujur sesuai ijinnya,” ujar Mahfud.
Dengan penggunaan rumpon diyakini dapat mengatasi konflik atau ketegangan antar nelayan karena rebutan lahan sehingga dapat memperluas lahan perkembangbiakan ikan sekaligus perlindungan dari konservasi bagi kelestarian sumber daya perikanan. (RI_1)
PAK Capai 111 Miliar
Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 111 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jember untuk penyesuaian perkembangan situasi dan kondisi, aspirasi masyarakat, prioritas kebutuhan, kondisi mendesak serta sumber dana lain yang tersedia namun belum tercakup dalam APBD awal.
Sekda Jember, Drs. Djoewito, di ruang kerjanya Selasa (16/9) menyatakan bahwa dari sisi pendapatan selama tahun anggaran berjalan ada kenaikan sebesar Rp. 44,534 milyar atau 3,7 % dari nilai Rp. 1,203 trilyun menjadi Rp. 1,248 trilyun.
“Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 21,557 milyar, dana perimbangan sebesar Rp. 1,788 milyar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,189 milyar,” paparnya.
Sedang kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari pajak daerah yang meningkat sebesar Rp. 2,346 milyar, retribusi daerah meningkat sebesar Rp. 12,096 milyar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat sebesar Rp. 1,064 milyar, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar Rp. 6,051 milyar.
Untuk dana perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,788 milyar yang berasal dari cukai tembakau. Sedang lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp. 21,189 milyar, kenaikan ini berasal dari dana darurat sebesar Rp. 17,510 milyar dan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 3,679 milyar.
Dari sisi belanja juga terdapat perubahan sebesar Rp. 111,895 milyar yang terdiri dari belanja tidak langsung meningkat sebesar Rp. 44,903 milyar, belanja langsung meningkat sebesar Rp. 66,992 milyar.
Untuk belanja tidak langsung, kenaikan terbesar terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp. 47,153 milyar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 5,904 milyar.
“Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan tunjangan fungsional pegawai negeri dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), “ paparnya lagi.
Adapun belanja langsung, kenaikan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 28,273 milyar dan belanja modal sebesar Rp. 33,960 milyar dan sisi pembiayaan bahwa penerimaan pembiayaan meningkat sebesar Rp. 70,668 milyar.
“Kenaikan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan meningkat sebesar Rp. 3,307 milyar,“ pungkasnya. (RI-1)
Sunardi Masih di Blok C
Jember – Tersangka dugaan korupsi kasda Jember, Sunardi yang ditahan mulai kemarin sore, Senin (15/9) hingga hari kedua ini, Selasa (16/9) masih menempati kamar barunya di Blok C Lapas kelas II a Jember.
Nasib Sunardi tidak seberuntung teman-temannya yang sudah mendahului dirinya masuk Lapas. Karena saat ini semua terdakwa dan terpidana kasus kasda tersebut menempati ruangan khusus dan tidak jadi satu dengan tahanan biasa lainnya.
Seperti mantan Bupati Jember, Samsul Hadi siswoyo, mantan Kabag Keuangan Herwan Agus Darmanto dan Mulyadi. “Sunardi sampai saat ini masih menempati kamarnya di blok 4C bersama sekitar 25 tahanan lain,” jelas KPLP Kadiono BCip.
Kadiono tidak bias berkomentar apakah nantinya Sunardi bakal menyusul teman-temannya menempati kamar khusus. “Ya kita lihat saja nanti kalau kondisinya masih tidak ada masalah ya tetap disitu,” imbuhnya.
Sementara itu Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai, menegaskan bahwa tersangka Sunardi diberlakukan sama dengan yang lain. “Kami tahan paling tidak selama 20 hari sejak tanggal 15 September kemarin, selanjutnya melihat kebutuhan persidangan nantinya,” ujarnya.
Basyar juga berjanji segera melimpahkan berkas tuntutan ke PN Jember secepatnya. Di sisi lain kuasa hokum Sunardi, Jani Takrianto SH, mengaku menyayangkan penahanan kliennya tersebut. Sebab, selama ini kliennya kooperatif. "Pak Sunardi sudah pensiun, sakit-sakitan seperti itu, dan memiliki penyakit seperti diabetes, asam urat, dan stroke. Kecil kemungkinan untuk lari atau menghilangkan barang bukti," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dengan ditahannya Sunardi, maka semua mantan kabag keuangan di era Bupati Samsul Hadi Siswoyo telah ditahan. Termasuk Herwan Agus Darmanto dan Mulyadi. Mereka semua diduga terlibat korupsi kas daerah. Dan di era Sunardi, kerugian negara diduga mencapai Rp 6 miliar. (RI-1)
Dilantik Jadi Camat Sukowono, Mamaq Pilih Mundur
Ket. Foto : 226 Pejabat eselon II, III, IV saat dilantik Bupati Djalal.
Jember – Dilantik menjadi Camat ternyata tidak menjadi cita-cita yang diharapkan semua pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Terbukti Camat Sukowono, Mamaq Sudarma, yang baru saja dilantik beberapa minggu lalu sudah menyatakan diri mundur dari jabatannya.
Bahkan pengunduran diri tersebut dilakukan Mamaq tidak berselang lama setelah dirinya dilantik. Dan hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sugiarto SH. Menurut Sugiarto, usai dilantik pada hari Jumat (29/8) lalu, pada hari Seninnya (1/9) Mamaq langsung menghadap dirinya dan menyatakan mundur.
Pertama kali mendengar pernyataan tersebut dirinya langsung menyatakan bahwa Mamaq membangkang dan melanggar PP 30. “Karena kami Bapperjakat mengakat pejabatitu berdasarkan karir dan prestasi, dan saudara Mamaq itu layak menjadi camat,” ujarnya.
Namun setelah Mamaq mengaku mempunyai sakit permanen dan sakit psikis akut dan bisa dibuktikan oleh tim dokter independent dari RSUD Dr. Soebandi, maka akhirnya Sugiarto mengabulkan pengunduran diri Mamaq tersebut atas seijin Bupati Djalal.
“Setelah ada surat bukti pemeriksaan dokter yang kami tunjuk dan bukan tunjukan Mamaq, amka kami baru yakin memang dia tidak mampu dan mengabulkan pernyataan mundurnya,” imbuh Sugiarto.
Sebelumnya, isu yang beredar yakni Mamaq keberatan ditempatkan di Sukowono dan menyatakn tidak bersedia. Karena sebelumnya Mamaq menempati posisi yang lumayan bagus di DPRD Jember sebagai Kabag Umum dan Keuangan.
Namun hal ini ditolak oleh Sugiarto, karena mundurnya Mamaq disebabkan oleh sakit yang dideritanya. Pasca mundurnya Mamaq, BKD langsung menetapkan Plt Camat Sukowono. “Plt Camat sekarang diisi oleh Sekcam Sukowono, Sutiyoso, dan Mamaq sendiri menjadi staf di Dinas Peternakan dan Perikanan,” imbuhnya.
Mamaq sendiri yang berusaha dikonfirmasi via telepon, hingga sore ini belum berhasil. Dan kabarnya selain Mamaq, masih ada beberapa pejabat yang enggan menjalankan perintah Bupati untuk menempati posisi barunya. Namun hal ini dibantah Sugiarto. (RI-1)
Proyek 2008 Belum Jalan, PAPBD Sudah Dibahas
Jember – APBD 2008 hingga saat ini tingkat serapannya masih rendah di kisaran 40%, sehingga banyak proyek yang belum dikerjakan. Bahkan sejumlah dinas seperti Dinas Pendidikan dan DPU tidak satupun proyeknya yang dikerjakan.
Namun ironisnya, meski APBD 2008 belum banyak yang jalan, Perubahan APBD (PAPBD/PAK) sudah mulai dibahas di DPRD Jember. Hari ini Senin (15/9) Pemkab Jember sudah membacakan pengantar PAPBD 2008 di depan anggota dewan.
Terkait dengan hal ini Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, H. Agus Slameto, menegaskan bahwa sebenarnya PAPBD saat ini tidak terkait langsung dengan APBD 2008. Karena bagaimanapun juga APBD 2008 belum bisa dihitung sisanya.
“Jadi yang dihitung itu termasuk sisa anggaran 2007 lalu, kalau 2008 khan banyak yang belum jalan jadi belum bisa dihitung,” tuturnya.
Akhir tahun nanti baru bisa dihitung, sehingga jika ada sisa anggaran maka bakal dibahas pada APBD 2009 mendatang, bukan PAPBD 2008 sekarang ini.
“Hal ini tidak perlu dipermasalahkan, supaya segera berjalan dan pembvangunan di Jember berjalan lancar,” imbuhnya. (RI-1)
Pemkab Akhirnya Berikan THR Karyawan
Ket. Foto : Bupati Jember MZA Djalal menjelaskan bahwa dirinya bakal emmberikan THR.
Jember - Pemkab Jember akhirnya mencabut surat edaran yang menyatakan bahwa tidak akan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada karyawannya beberapa waktu lalu.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Sugiarto SH, kepada wartawan usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Jember, Senin (15/9). Menurutnya Bupati Jember MZA Djalal sudah mencabut pernyataannya terdahulu dan berencana memberikan THR kepada karyawannya.
“Bupati mengaku tidak bias tidur setelah surat edaran itu beredar, jadi akhirnya mengumpulkan tim dan hasilnya sekarang Pemkab mencabut surat itu dan menyampaikan surat baru yang menyatakan bakal memberikan THR kepada semua karyawan, PNS dan Rollstaat,” ujarnya.
Besaran THR sendiri menurut Sugiarto tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp. 100 ribu dipotong pajak. Sehingga anggaran yang disediakan BKD mencapai lebih dari Rp. 2 miliar untuk lebih dari 20 ribu pegawai.
“Yang kita beri hanya khusus PNS dan rollstaat, honorer atau sukwan tidak termasuk, itu kewajiban kepala unit kerja masing-masing,” imbuhnya.
Namun sayangnya sampai saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan kapan dana tesebut cair dan diterima karyawan. “Yang penting sebelum hari raya, kami masih usahakan itu,” tuturnya.
Selain dana THR dari Pemkab secara resmi, Bupati Djalal juga menghimbau kepada seluruh Kepala Unit kerja untuk mencarikan THR tambahan kepada karyawan masing-masing. “Sudah tidak usah setor ke Bupati, carikan saja karyawan masing-masing,” tutur Djalal di sela-sela sidang di DPRD Jember.
Karena menurut Djalal, dana sebesar Rp. 100 ribu yang bakal diterimakan kepada karyawan tersebut dirasa masih kurang dan tidak layak sehingga kepala unit kerja dimintai menyediakan anggaran lain untuk THR stafnya. (RI-1)
Pemkab Mulai Gelar Pasar Murah
Jember – Menjelang hari raya Idul Fitri Oktober mendtang dan selama bulan Ramadhan ini, Pemkab Jember merencanakan bakal menggelar sejumalh pasar murah di beberapa daerah.
Diantaranya dimulai pada Selasa mendatang tanggal 16 hingga 25 September. ”Rencananya, pasar murah itu akan digelar terhitung mulai besok Selasa, 16 hingga 25 September di 10 titik kecamatan, terutama di desa-desa yang merupakan kantong-kantong kemiskinan,” jelas Kepala Kantor nfokom Pemkab Jember, H. Agus Slameto.
Sesuai jadwal yang ada menurut Agus diantaranya adalah pada tanggal 16-17 September pasar murah dilaksanakan di Kec. Rambipuji, Panti, Sukowono. Tanggal 18-19 September di Kec. Arjasa, Jelbuk. Selanjutnya tanggal 22-23 September di Kec. Silo, Mumbulsari, Mayang dan tanggal 24-25 September di Kec. Tempurejo, Jenggawah.
Pasar murah tersebut menurut Agus merupakan kegiatan rutin Pemkab Jember setiap bulan Ramadhan.
Menurutnya, tujuan digelarnya pasar murah ini adalah memberikan kesempatan khususnya masyarakat kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan barang-barang pokok dengan harga beli dibawah harga umum atau pasaran. Misalnya saja untuk kebutuhan gula, telur, kopi, beras, kue dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.
”Oleh karena itu, kami mengumpulkan para produsen kebutuhan pokok agar menjual produknya di bawah harga standar,” ungkapnya.
Pelaksanaan pasar murah tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun ini pihaknya bersama Disperindag mencoba menggandeng juga PKL yang ada di pasar Tanjung. (RI-1)
Timbangan DLLAJ Jadi Tempat Istirahat
Jember – Tempat timbangan truk milik Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Jatim bakal dioperasikan sebagai tempat peristirahatan untuk pengguna jalan yang mudik dan balik selama 14 hari.
Hal ini disampaikan Kepala DLLAJ wilayah V Jatim, Wibisono kepada wartawan. Menurutnya semua tempat timbangan yang sehari-hari melayani timbangan truk angkutan barang. Pada H-7 hingga H+7 Idul Fitri atau lebaran bulan Oktober mendatang bakal dijadikan tempat peristirahatan.
Sehingga timbangan tersebut tidak lagi melayani atau menggunakan tempat tersebut sebagai timbangan. Karena pada 14 hari tersebut semua truk-truk pengangkut barang dilarang melintas.
“Begitu timbangan ditutup maka truk juga dilarang lewat selama 14 hari tersebut,” ujarnya. Untuk itu dimanfaatkan sebagai tempat istrirahat. Di Jember sendiri ada 1 timbangan yakni di dekat terminal Tawang alun. Sedangkan di wilayah Banyuwangi ada 2 lokasi di Kalibaru dan Watu Dodol.
Di Bondowoso dan Situbondo ada di sekitar wilayah Besuki. Dan semua tempat tersebut nantinya bakal dipersiapkan sejumlah layanan gratis seperti service ringan atau cek kondisi roda kendaraan.
Disamping itu juga disiapkan tempat MCK gratis dan tenda peristirahatan, bagi yang memanfaatkannya atau mengalami keletihan sepanjang perjalanan. “Hal ini penting untuk menekan angka kecelakaan karena sopir yang letih dan ngantuk,” imbuhnya. (RI-1)
Disnaker Himbau Pengusaha Bayar THR
Jember - Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Jember mengimbau pengusaha memberikan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu. Kadisnakertrans Pemkab Jember, H. Moh Thamrin, menegaskan bahwa pemberian THR maksimal H -7 dari perayaan Idul Fitri 1429 H.
“Kami himbau para pengusaha mencairkan THR tepat waktu,” katanya. Dan besaran THR yang dibayarkan kepada para perkerja sebanyak satu bulan upah. Yaitu gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Thamrin juga menjelaskan untuk masing-masing karyawan memang ada perbedaan pemberian THR. Karena dilihat dari massa kerja yang bersangkutan. Untuk karyawan yang masa kerjanya di bawah satu tahun diberikan THR secara proporisonal. Untuk keryawan satu tahun lebih mendapatkan THR satu bulan gaji ditambah tunjangan tetapnya.
Hal ini menurutnya sudah diatur dengan jelas pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Yang juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pekerja dan Perusahaan.
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR diberikan kesempatkan mengajukan penyataan ke Disnakertrans. Dan jika hingga mendekati hari H pemberian THR ternyata tidak mengajukan surat tidak sanggup maka dianggap semuanya sanggup dan mampu memberikan THR. (RI-1)
