Malang - Pemadaman aliran listrik di wilayah Malang Raya diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Bulan Juni mendatang menyusul keterlambatan pasokan bahan bakar di tiga PLTGU.
Ketiga PLTGU tersebut adalah PLTGU Muaratawar (Jakarta), Tambak Lorok (Semarang) dan Grati (Pasuruan).
Selain karena keterlambatan pasokan bahan bakar, adanya pemadaman bergilir di wilayah Malang Raya juga dikarenakan sejak tanggal 24 Mei lalu dilakukan pemeliharaan pembangkit di Paiton dan Suralaya.
Santjoko, Asmen pemasaran Area Pelayanan Jaringan (APJ) Malang mengatakan pemadaman bergilir dilakukan karena dengan adanya pemeliharaan dan keterlambatan pasokan bahan bakar pembangkit ada pengurangan beban sebesar 800 megawatt.
"Padahal di Malang jaringan yang tersambung sebesar 780 megawatt, kalau dibebankan seluruhnya maka akan mati total semua wilayah Malang Raya," jelas Santjoko, saat ditemui di kantornya, Jum'at (30/05/2008).
Dengan demikian, lanjut Santjoko, dilakukan pemadaman bergilir di wilayah Malang Raya dengan setiap hari satu penyulang atau satu sambungan, "Kami mengupayakan tempat pelayanan publik seperti rumah sakit tidak dilakukan pemadaman," katanya.
Pemadaman dilakukan pada siang hari sejak jam 08.00 hingga 17.00 WIB. "Mengenai titik mana saja yang dilakukan pemadaman bergilir yang menentukan APDS Surabaya," ujarnya.
Menurutnya, semua beban dari pembangkit listrik terlebih dulu ditampung di Unit Penampung Beban (UPB) Waru untuk kemudian didistribusikan ke jawa-Bali. "Wilayah Malang setiap hari mendapat bagian lima megawatt per harinya, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman berglir," kata Santjoko.
Santjoko mengatakan, "Kalau semua pihak berpartisipasi untuk melakukan penghematan, saya kira tidak sampai terjadi pemadaman seperti ini" katanya.
Ia juga meminta maaf kepada para pelanggan PLN karena tidak bisa memberikan pelayanan yang semestinya dalam beberapa hari ini.
Selain itu, Santjoko juga menyinggung tentang pemeliharaan pembangkit yang dimajukan jadwalnya pada tahun 2008 karena persiapan pemilihan presiden 2009, "Kayaknya jadwal pemeliharaan pembangkit listrik dimajukan pada tahun ini supaya pada hajat pemilihan presiden 2009 nanti tidak terjadi gangguan," ujarnya. [*/Bejat]
RADAR INVESTIGASI
Pasokan Terlambat, Pemadaman Bergilir se-Jawa Bali
Arfin, Pemerkosa Bunga, Akhirnya Ditangkap Polres
Jember - Dugaan pemerkosaan kepada Bunga (14) warga jalan Raden Patah, talangsari, Jember, akhirnya ditangani serius oleh Polres Jember. Hari ini, Jumat (30/5/2008) pelaku yang diduga anak buah pengusaha tanah Kaliwates, Arifin, akhirnya diamankan oleh Polres Jember.
Penangkapan pelaku tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman. Menurutnya atas laporan dari anggotanya pelaku sudah diamankan di mapolres Jember. "Coba di cek lagi di Mapolres, tadi laporannya sudah masuk, ya diamankan dari amuk massa, karena rupanya keluarga korban tidak terima," ujarnya via handphone.
Menurut Kholilur, pelaku akan dijerat dengan undang-undang perlindungan anak dan perempuan, karena korban tergolong dibawah umur, usianya saja masih 14 tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya Bunga merupakan anak dari pemilik warung kopi yang biasa buka di sekitar Pasar tanjung Jember. Korban pada hari Minggu lalu diajak oleh pelaku jalan-jalan dengan dalih akan dibelikan jaket. Namun ternyata korban justru dibawa pelaku di rumah bosnya di Jalan Hayam Wuruk Jember yang kemudian ternyata diperkosa beberapa kali.
Saat keluarga korban melapor ke Mapolres Jember, penyidik sempat ragu akan keterangan korban karena sering berubah-rubah. Namun akhirnya penyidik menangkap pelaku karena bukti dan saksi sudah kuat. Dan keterangan yang berubah-ubah dari korban karena korban masih shock dan trauma. (RI-1)
Ironis, Setujui PJU Tapi PLN Himbau Hemat Listrik
Jember – Akhir-akhir ini PLN Jember mulai disorot oleh banyak kalangan, pasalnya PLN yang sebelumnya menolak proyek PJU 9.000 titik. Kini mendukungnya, namun kenyataan dilapangan pasca mendukung program tersebut diwilayah Jember sering terjadi pemadaman sepihak dan bergilir di hamper semua kecamatan di Jember.
Dan tidak hanya itu saja, pasca menyatakan bahwa Jember boleh tumbuh 5% sehingga bias melayani PJU 9.000 titik dengan kebutuhan energy 4 Megawatt Ampere. Ternyata diam-diam PLN melakukan kampanye hemat listrik, melalui SMS dan menahan pelayanan sambungan baru untuk perumahan biasa.
SMS yang menyebar di handphone ratusan warga Jember tersebut berjumlah sekitar 300 karakter yang berisi himbauan kepada setiap rumah tangga untuk mematikan minimal 50 watt listrik setiap harinya.
Dalam SMS tersebut juga disebutkan untuk mengirim SMS tersebut secara berantai ke handphone warga lain untuk mensukseskan program hemat dari PLN. Menurut SMS tersebut dengan menghemat 50 watt maka PLN bias menghemat 325 megawatt atau setara dengan satu pembangkit listrik. Karena pelanggan PLN se-Jawa Timur saat ini ada 6,5 juta pelanggan.
Kepala PLN Jember, Bambang Setyadi, membenarkan bahwa ada SMS program tersebut. Menurutnya memang hal itu menindaklanjuti program penghematan yang dianjurkan oleh PLN pusat. Namun ketika Bambang ditanya, terkait dukungannya terhadap PJU Jember, Bambang enggan berkomentar.
“Yang penting dari pusat ada program penghematan yang sosialisasinya salah satunya dengan SMS tersebut, soal dukungan kepada PJU, itu soal lain selama ini saya sudah bilang berkali-kali, kalau kita boleh tumbuh 5%,” ujarnya, Jumat (30/5/2008).
Menurut Bambang yang terpenting, masyarakat mendukung program penghematan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. (RI-1)
Warga Resah, Listrik Jember Mati Bergiliran
Jember – Sebagian besar masyarakat di Jember mulai mengeluhkan pemadaman listrik mendadak dari PLN. Pasalnya pemadaman yang dilakukan PLN tersebut tanpa didahului dengan pemberitauan dan sering terjadi, di hamper seluruh kecamatan di Jember.
Setiap harinya dapat dipastikan ada dua lebih desa atau kecamatan yang mengalami pemadaman atau mati lampu. Pantauan beritajatim.com beberapa minggu terakhir ini sejumlah kecamatan sering mengalami mati lampu.
Sejumlah daerah yang sering mengalami musibah tersebut diantaranya, kecamatan Patrang, Ajung, Jenggawah, Arjasa, Sumbersari, Mumbulsari, Silo, Tanggul dan lainnya.
Salah satu tokoh masyarakat asal desa Mangaran Ajung, Tohandi, menyatakan pemadaman listrik didaerahnya sudah tidak bias dihitung lagi berapa kali dalam sebulan terakhir ini.
“Seminggu saja bias beberapa kali, dan kalau mati sering 5 sampai 10 jam, itupun tidak ada pemberitahuan sebelumnya, khan kasian kepada yang punya industri rumah tangga atau lainnya, mesinnya bias cepat rusak dan omzetnya menurun karena tidak bias produksi,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Githa taruna, warga Patrang, menurutnya dalam seminggu ini saja sudah 3 kali pemadaman yang lamanya hingga satu hari. “Seperti hari ini, mulai jam 10 pagi tadi sampaisore ini jam 3, belum nyala juga, padahal kami khan punya usaha perbaikan kulkas dan AC, otomatis sehari nggak kerja, kenapa tidak ada pemberitahuan,” keluhnya, hari ini, Jumat (30/5/2008) di tempat kerjanya.
Menanggapi hal ini, Manajer Umum PLN Jember, Gunawan, mengaku bahwa ada pemadaman listrik bergiliran karena energy yang mulai berkurang. Dan itu dilakukan oleh pengendali energy dari Jawa Timur. Pihaknya juga menyangkal kalau ada kaitannya dengan mulai dioperasionalkannya PJU di Jember.
Seperti telah diberitakan sebelumnya PLN pernah menolak program PJU karena stock energy menipis. Namun akhir-akhir ini PLN justru mendukung program tersebut dengan dalih Jember boleh tumbuh 5% oleh PLN Pusat. Sehingga bias melayani PJU. (RI-1)
Dirlantas : Tertib Lantas, Kurangi Kemiskinan
Jember - Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Drs Condro Kirono, mengatakan bahwa dengan tertib berlalu lintas berarti ikut membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini disampaikan Condro usai membagikan masker ke semua nggota Sat Lantas Jember, Kamis (29/5/2008). Menurutnya korelasi antara kemiskinan dengan tertib lalu lintas sangat banyak sekali.
Sebab, dari sekian kejadian kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat terutama keluarga yang ditinggal mati orangtuanya, akibat cacat seumur hidup, hingga kehilangan anggota keluarga penopang ekonomi keluarga.
Condro Kirono, menegaskan bahwa kemiskinan yang demikian adalah kemiskinan sistematis. Itu artinya dengan tertib berlalu lintas akan mengurangi angka kecelakaan yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Kemiskinan akibat kecelakaan itu adalah sangat sistematis.
Angka kecelakaan di Negara Indonesia masih sangat tinggi. Angka kecelakaan di Jawa Timur untuk tahun 2007 lalu yang meningal dunia mencapai 3.266 jiwa. Ditarik ke Daerah untuk kawasan Polwil Besuki tercatat 421 jiwa meninggal dunia. Sedang di Kabupaten Jember sendiri warga yang meninggal akibat kecelakan di jalan raya adalah 197 jiwa.
Hal ini membuat keprihatinan tersendiri bagi Polri terutama di bidang Lalu Lintas. Berbagai cara dan terobosan untuk mengenalkan cara tertib berlalu lintas dengan tujuan utama menyelamatkan pengguna jalan raya itu telah dilakukan.
Untuk itu Dirlantas Polda Jatim mengajak masyarakat tertib berlalu lintas dan mentaati peraturan UU Lalu Lintas yang sudah berjalan itu. Mulai dari siswa TK, SD, hingga mahasiswa di Perguruan Tinggi telah digandeng untuk menjadi pelopor dalam menggerakkan kampanye selamatkan pengguna jalan raya.
“Kita sangat bangga dan terharu melihat hal ini semua. Bahkan kegiatan ini akan kita rekam untuk kita sampaikan ke Mabes Polri sebagai salah satu bentuk kinerja Polri dalam menggerakkan masyarakat tertib berlalu lintas,” ujar Condro Kirono.
Perwira melati tiga ini, mencontohkan langkah Universitas Negeri Jember (Unej) terutama Fakultas Teknik perlu dikembangkan sehingga ada Laboratorium Rekayasa Lalu Lintas di Jember secara mandiri, dan dapat membantu kinerja Polri serta Pemerintah Kabupaten Jember sendiri dalam menciptakan sarana infrastruktur jalan yang aman, dan tertib.
“Kalau perlu semua kegiatan pembangunan menyangkut pembangunan Mall, dan pertokoan yang mengakibatkan kemacetan dan kerawanan kecelakaan bisa dikaji dalam Laboratorium Unej dulu, bersama Polantas Polres Jember,” ujar Condro.
Dalam sehari ini, Condro melakukan sejumlah kegiatan di Jember. Sebelum membagikan masker ke anggota Satlantas, Condro juga menghadiri acara pelantikan kader Marka Lintas (Mahasiswa Respon Keselamatan Lalu Lintas) 2008 di Aula Gedung Soetardjo Unej. (RI-1)
Masyarakat Jangan Apatis Terhadap Penghijauan Hutan
(Infokom) Jember - Waktu tidaklah bisa menjadi patokan seorang bisa berubah, bahkan dengan kurun waktu tertentu tidaklah cukup untuk bisa menyadarkan seorang. Seperti apa yang dilakukan oleh PC. Nadhatul Ulama (NU).
Setahun yang lalu semenjak sharing dengan pihak Perhutani KPH Jember. Sasaran utama adalah warga NU. “Di sekitar hutan banyak warga NU dan sebagian besar 90 persen warga NU disana agar mereka sadar,”ungkap Sekretaris PC. NU Jember, Alfan Jamil.
Sebagai bentuk sosialisasinya, NU bersama Perhutani melakukan pelatihan kepada warga NU dan LMDH di Baban Silosanen. “Tetapi bersama warga NU dan LMDH juga telah melakukan penghijauan di hutan,”tandas.
Dalam misinya PC. NU melakukan sosialisasi dan penghijauan bersama warga NU tidak lain untuk pelestarian hutan kembali. “Jangan melihat Perhutaninya tapi kelangsungan kehidupan kedepan bagi anak cucu kita, itu yang lebih penting,”tutur Alfan.
Sesuai dengan arahan dari Perhutani Jember pihaknya untuk dilahan hutan yang telah gundul melakukan penghijauan terus menerus. “Upaya penghijauan terus dilakukan agar hutan tetap lestari,”tambah Alfan.
Bahkan dalam era tahun terakhir ini banyak kandungan air yang sekarang sudah mengering. “Sebagai salah satu akibat dari hutan yang tidak lagi berfungsi sebagai penangkap hujan sehingga banyak sumur di penduduk kita yang mata airnya diperoleh sangat dalam,”kilahnya.
Sekretaris PC. NU dalam kesempatan itu juga mengharapkan kepada warga NU di sekitar hutan agar tidak bertindak apatis kepada hutan yang telah gundul. “Masyarakat diharapkan untuk bertindak sebaliknya proaktif dalam menghijaukan hutan yang bermanfaat sebagai kehidupan,”jelas Alfan.
Apalagi sekarang menurut Alfan Jamil Muspida Jember telah bersatu untuk melakukan penghijauan terhadap hutan lindung yang telah beralih fungsi. “Saya anggap sekarang Muspida sebagai imannya bersatu dalam menghijaukan hutan kembali,”tambahnya.
Menurut dosen Fisip Unej, hal itu menjadi penting untuk dilakukan langkah penyadaran masyarakat perambah hutan dan penghijauan di hutan lindung. “Karena kebanyakan orang yang diatas menjadi petani perambah hutan kebanyakan tidak mengerti apa yang mereka lakukan,”pungkas Alfan.
Lebih lanjut menurut Alfan petani perambah hutan karena ekonomi juga mereka melakukan perambahan hutan dan bercocok tanam di hutan lindung. “Apalagi pengetahuan mereka terbatas dan belum memahami bahaya dan dampaknya jika dilakukan penanaman polowijo di hutan lindung selain tanaman tegak-an,”pungkasnya.
Keseharian yang dilakukan oleh petani perambah hutan dilokasi hutan lindung dengan menanam jagung dan jenis polowijo lainnya akan dapat membahayakan kawasan hutan. “Mereka tidak tahu akan bahaya bagi warga yang ada di bawah jika terjadi bencana,”paparnya lagi. (*/jok)
Tarif Angkot Jember Naik 38%
(Infokom) Jember - Dengan telah ditetapkannya tarif angkutan umum di Kabupaten Jember sejak 28 Mei 2008 sebesar 38 % diminta kepada penyedia angkutan umum agar ketentuan tersebut segera dapat dilaksanakan sesuai dengan tarif baru. “Dan Dinas Perhubungan Jember segera memasang stiker berkaitan dengan tarif baru disetiap armada angkutan yang beroperasi di Jember, “harap Asisten II Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, MSi saat jumpa pers tentang ketentuan tarif baru angkutan umum, Rabu (28/5) kemarin lusa di Kantor Infokom.
Penyesuaian tarif ini didasarkan atas pertimbangan bahwa disatu sisi tarif tersebut tidak terlalu rendah yang menyebabkan pihak penyedia jasa angkutan mengalami keberatan, karena dengan tarif yang rendah secara otomatis biaya operasional kendaraan tentu akan memberatkan pengusaha. Namun demikian apabila kenaikan ini terlalu tinggi juga akan sangat memberatkan bagi penumpang dan masyarakat, sehingga dengan tingginya tarif akan dikhawatirkan masyarakat bergeser menggunakan sarana yang lain seperti kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor termasuk akan merugikan para pengusaha. “Kami secara bijak bersama tim BPTD telah mengkaji dari berbagai masukan termasuk perhitungan yang realistis atas dasar jarak, biaya langsung maupun tidak langsung, dan margin keuntungan kepada pengusaha angkutan, “jelasnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 28 Mei 2008, tentang ketentuan tarif angkutan umum di Kabupaten Jember telah ditetapkan tarif baru untuk lin kuning bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 1.800 menjadi Rp. 2.500, bagi pelajar/berseragam dari Rp. 900 menjadi Rp. 1.250. Sedangkan untuk bus kota/damri bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 1.700 menjadi Rp. 2.350, penumpang pelajar/berseragam dari Rp. 800 menjadi 1.100. Sedang tarif baru untuk angkutan pedesaan bagi penumpang umum/dewasa dari Rp. 2.500 menjadi Rp. 3.500, penumpang pelajar/berseragam dari Rp. 1.100 menjadi Rp. 1.500. “Sejak berlakunya tarif baru ini, kepada tim BPTD segera mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengambil langkah-langkah suksesnya pemberlakuan tarif angkutan yang baru tersebut, “pinta Edi B. Susilo.
Dengan telah berlakunya ketentuan tarif baru ini berdasarkan Peraturan Bupati, semua pihak agar menyadari, memahami dan melaksanakan ketentuan ini dengan baik. “Setelah pemberlakuan tarif baru ini, semoga kesenjangan yang terjadi selama 4 hari lalu, terkait tarif yang ditentukan sepihak oleh pengusaha jasa angkutan dapat melaksanakan tarif yang baru, “harapnya.
Asisten II, Drs. Edi B. Susilo yang pernah bertugas di Kantor Infokom Jember menilai bahwa keputusan ini yang sangat bijak, karena memperhatikan perhitungan riil dimasyarakat sekaligus juga menjadi win-win solution pemberlakuan tarif baru angkutan umum baik dari pengusaha jasa angkutan dan masyarakat.
Sementara itu Agus Wijaya dari DLLAJ Propinsi Jawa Timur dan kebetulan di Jember di Balai Pelayanan LLAJ mengatakan untuk kenaikan tarif bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 sejak tanggal 9 Mei 2008 yang lalu dan sudah dapat diberlakukan di seluruh Jawa Timur, sehingga dari DLLAJ Jawa Timur mengadakan pemantauan dilapangan apakah tarif itu sudah diberlakukan oleh masing-masing awak dan kru bus didalam terminal. “Dan penumpang harus memaklumi kalau sudah ada kenaikan dalam bus dan ternyata dari pantauan tarif tersebut sudah diberlakukan dalam batas kewajaran berkisar antara Rp. 110 per penumpang, “jelasnya.
Terkait dengan penetapan tarif baru di Kabupaten Jember, Ketua Organda Jember, Hari Saidi mengatakan karena ini merupakan sebuah keputusan yang harus dilaksanakan bersama maka pihaknya mulai hari ini (kemarin) harus mensosialisasikan kepada masyarakat, dan apabila dilapangan ada pelanggaran, tentunya akan dilakukan tindakan dan langkah persuasif untuk menyadarkan bahwa harus patuh pada Peraturan Bupati yang baru ini. (Medtot).
Pilkades Curahnongko Diwarnai Pembelian Kartu Panggilan
Jember – Pilkades Curahnongko keacmatan Tempurejo yang digelar hari ini, Kamis (29/5/2008), diwarnai dengan pembelian kartu panggilan. Pembelian kartu panggilan tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum yang mengaku dari PDI-P. Pengakuan tersebut disampaikan pelaku saat ditangkap penjaga keamanan Kebun Kota Blater I, tadi malam (Rabu, 28/5/2008).
Usai ditangkap oleh penjaga keamanan, Suwari dan Majidin, dua orang pelaku (Agus, 40, Sudjiman, 45) langsung diserahkan ke Polsek setempat dengan barang bukti berupa puluhan kartu panggilan. Menurut Suwari, pelaku bukan warga Curahnongko, namun warga dusun Kraton desa Wonoasri, kecamatan tempurejo.
“Pengakuan mereka, setiap kartu panggilan dibeli dengan harga Rp. 50 ribu, dan nantinya pemilik kartu suara tersebut tidak mencoblos, yang mencoblos yakni orang lain yang diduga pendukung salah satu calon,” ujarnya.
Salah satu calon tersebut dikaitkan dengan Yateni, calon Kades yang sempat gugur, namun dimasukkan kembali namanya oleh Pemkab Jember. Karena Yateni, menurut warga sudah nyata didukung oelh PDI-P. “Sehingga pelaku yang mengaku dari PDI-P, dikaitkan dengan calon tersebut, apalagi selama ini Pilkades di Curahnongko nyaris gagal karena Yateni gugur menjadi calon, namun setelah ada campur tangan Pemkab dan Yateni dimasukkan kembali sebagai calon maka Pilkades resmi digelar,” imbuhnya.
Sementara itu Kapolsek Tempurejo, AKP Gunawan Triono, membenarkan ditangkapnya pelaku pebelian kartu panggilan. Pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyidikan lebih lanjut, untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi-saksi. (RI-1)
Anak Pemilik Warung Kopi, Diperkosa di Rumah Pengusaha
Jember – Nasib naas menimpa Bunga (14), anak pemilik warung kopi di pasar tanjung Jember, Buhari (45). Bunga yang masih belia itu pada Minggu (25/5/2008) siang yang lalu diajak oleh teman dekatnya, Ripin, untuk dibelikan jaket. Ternyata ajakan Ripin itu hanya bohong belaka, Bunga malah dibawa lari hingga 3 hari dan selama dilarikan tersebut Bunga mengaku telah diperkosa oleh Ripin beberapa kali.
Hal ini disampaikan oleh Buhari, ayahnya yang tinggal di jalan Raden Patah Jember, menurutnya anak kesayangannya itu sempat menghilang sampai 3 hari. “Dan pulang-pulang terus menangis, katanya telah diperkosa oleh Ripin, dan ironisnya pemerkosaan itu dilakukan di rumah seorang Haji pengusaha di Kaliwates,” ujarnya, Kamis (29/5/2008) usai diambil keterangannya di Mapolres Jember.
Pelaku merupakan anak buah dari tuan tanah, H. Suparto, warga jalan Hayam Wuruk Kaliwates Jember. Menurut Bunga, pelaku melampiaskan nafsu bejatnya di rumah majikannya tersebut. Namun sayangnya hingga hari ini keterangan Bunga selalu berubah-ubah. “Anak saya masih trauma dan ketakutan, jadi saya minta didampingi oleh LSM, supaya anak saya bisa menjawab pertanyaan penyidik dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, belum berhasil dikonfirmasi karena sedang berada di luar kota. Namun berdasar informasi dari sejumlah penyidik yang menangani kasus bunga, menyatakan bahwa sebenarnya Bunga dengan pelaku adalah mantan kekasih yang dipisahkan oleh orang tuanya. “Sehingga diduga mereka suka sama suka, karena Bunga pernah bilang suka sama pelaku, tetapi kami terus melakukan penyidikan lebih lanjut,” tuturnya.
Di sisi lain Ketua LSM Gempar, Ansori, yang mendampingi korban mendesak Polres untuk tegas dan menahan pelaku. Karena korban merupakan anak-anak dibawah umur yang sesuai undang- undang perlindungan anak dan perempuan, harus dilindungi. Dan jika menjadi korban pencabulan pelaku harus dihukum berat sesuai undang-undang tersebut bukan KUHP. (RI-1)
Mendiknas Resmikan 13 USB SD, SMP dan TK
(Infokom) Jember,
Diakui atau tidak bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Jember banyak sekali mengalami kemajuan dan semua itu merupakan komitmen Bupati Jember MZA Djalal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jember ini dan ternyata terbukti, salah satu contohnya karena Bupati telah benar-benar memberikan bantuan bagi guru untuk memperoleh gelar sarjana S1. “Ini penting sekali, karena pada tahun 2005, pemerintah telah mengesahkan UU guru dan dosen, dimana guru ditetapkan sebagai profesi dan sederajat dengan dokter, apoteker, akuntan dan pengacara serta profesi lainnya.
Demikian disampaikan Mendiknas Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA, ketika memberikan sambutan pada acara peresmian 7 USB SMP Negeri, 5 USB SD-SMP satu atap dan 1 USB TK. Pembina oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA, Rabu (28/5) siang kemarin di Desa Manggaran Kecamatan Ajung Jember.
Selain para guru minimal harus sarjana S1, guru juga dituntut untuk menambah pendidikannya, kalau untuk SD 1 semester, dan SMP, SMA, SMK 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidiknya. “Dan guru yang sudah memenuhi UU guru ini, maka kualifikasi, mutu dan kompetensinya sudah sama dengan guru dinegara maju, “tandasnya.
Bak gayung bersambut, terkait dengan peningkatan kesejahteraan para guru, pemerintah pusat sudah memberikannya, tetapi ternyata di Kabupaten Jember ini, Bupati juga telah menambahnya, sehingga akan melengkapi untuk meningkatkan kesejahteraan para di wilayah ini. “Namun tunjangan ini tidak diberikan kepada orang yang sama, dan saya yakin Pemprov. Jawa Timur juga melakukan hal yang sama, “harap Mendiknas Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA.
Namun demikian selain guru dituntut lebih profesional, sekarang ini dengan semakin banyaknya sekolah bertaraf nasional maupun internasional, akan tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah dan ada konsekuensinya bagi para guru artinya untuk mengajar di sekolah bertaraf internasional itu memang persyaratan dan kompetensi yang diminta juga lain. Karena guru harus bisa mengajar dalam bahasa inggris, dan nantinya semua guru itu mempunyai laptop dan tiap siswa juga harus mempunyai laptop. “Dan idealnya kalau sekolah itu mau benar-benar bertaraf internasional, baik guru maupun siswanya harus memiliki laptop masing-masing, “harapnya.
Sementara itu menurut Bupati Jember, MZA Djalal bahwa sejak tahun 2006 lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus melaksanakan program dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa berupa tugas belajar S1 dan D2 kepada para guru sebanyak 146 orang pada tahun 2006 dan 570 orang pada tahun 2007 kemarin dan program ini masih berlanjut hingga tahun 2008 ini. “Peningkatan mutu guru dan kinerja kepala sekolah ini juga dilaksanakan dalam bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru, “kata Bupati Jember MZA Djalal.
Tahun 2007 kemarin, Pemerintah juga menganggarkan dalam APBD Kabupaten Jember sebagai upaya untuk menambah penghasilan dalam bentuk peningkatkan kesejahteraan para guru berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas sebesar Rp 8,24 M yang akan berlanjut pada tahun 2008 ini.
Lebih lanjut menyadari akan pentingnya perpustakaan, maka upaya pembelian bis perpustakaan dan pengadaan buku-buku perpustakaan. “Kegiatan ini dalam rangka akses layanan perpustakaan kepada masyarakat kota dan khususnya masyarakat yang ada diwilayah pedesaan, “jelasnya.
Meski diakui masih banyaknya tenaga guru yang menjadi sukarelawan ini terbukti bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi. “Sebagian permasalahan tersebut dapat teratasi oleh partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dibidang pendidikan, “ujarnya.
Semua daya dan upaya yang telah dilakukan bersama elemen masyarakat Jember akan senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anak-anak bangsa untuk membangun negara yang kita cintai ini.
Sedangkan 13 Unit Sekolah Baru (USB) yang akan diresmikan Mendiknas tersebut diantaranya 1 sekolah Taman Kanak-Kanak Pembina di Kecamatan Kencong, SMP Negeri 2 Ajung, SMP Negeri 2 Rambipuji, SMP Negeri 2 Ledokombo, SMP Negeri 2 Mayang, SMP Negeri 3 Arjasa, SMP Negeri 13 dan 14 Jember, dan SMP Negeri satu atap masing-masing di desa Sumbersalak, desa Ledokombo, desa Rowosari, desa Sumberwringin, desa Mulyo Rejo, desa Darsono, dan desa Sukoharjo Kecamatan Tanggul yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Mendiknas Prof. DR. Bambang Sudibyo, MBA. (Medtot).
Kedatangan Mendiknas Disambut Demo
JEMBER – Kunjungan kerja Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof Dr Bambang Sudibyo di hadapan 2000 orang guru, di halaman Unit Sekolah Baru (USB) yang baru diresmikan SMPN 2 Ajung Kecamatan Ajung Jember tidak mau menanggapi terlalu serius aksi mahasiswa PMII yang menghadangnya di pintu keluar Bandara Notohadinegoro, Rabu (28/5) siang kemarin.
Dia hanya mengatakan demo mahasiswa itu kalah dengan demo guru. "Tadi saya dihadang demo. Saya katakan kok cuma 20 orang. Harusnya 20.000 orang. Insya Allah itu malah jadi berita. Kok kalah dengan guru. Kalau guru demo Menteri akan lari lari,” ujar Bambang Sudibyo.
Mendiknas ini disambut Muspida lengkap, beberapa tokoh agama, dan pendidikan, murid – murid SD di sekitar Bandara Notohadinegoro, dan juga siswa Keaksaraan Fungsional (KF) yang berhasil di Desa Ajung, setempat.
Usai turun dari Helikopter bersama Drs Rasiyo – Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jatim – dan sejumlah staf disertai ajudan, Mendiknas, langsung dijemput mobil Muspida. Baru kemudian rombongan memasuki apron dan Terminal Bandara Notohadinegoro yang megah, tapi tampak tidak terurus itu.
Di sana sudah banyak menyambut, para siswa berprestasi dari SMPN 3 Jember, SMAN 1, SMKN 1 Sukorambi, Jember, TK Alfurqon, KF Melati Ajung, dan beberapa siswa berprestasi tingkat nasional juga hadir baik di bidang olimpiade matematika, fisika, dan lomba Bridge.
Saat di pintu masuk Drs HA Achmad Sudiono, Msi, Psi, memandu Mendiknas dan disambut dengan pantun oleh siswa KF Melati, bernama B Sumiyati. Buah Kelapa Buah Lontar, Anai- anai berhias duri. Belajar KF dapat pintar bisa bertemu bapak Menteri dan Bupati,” disambut tawa Mendiknas.
Lalu disusul, B Tumina, dengan pantun baru Mencuci beras di Bali, lalu lalang jalan cikini. Kalau bapak Bupati ada rejeki ingat kami siswa KF ada di sini”.
Belum lagi gelak tawa menyeruak, muncul pantun baru lagi “Jual degan dicampur es. Banyak pembeli sedang antri. Kalau bukan karena KF mana mungkin ketemu Bapak Menteri,” kata B Ina, didampingi Nurul Aini, tutor KF Melati Ajung ini.
Sebelum, diteruskan meresmikan Unit Sekolah Baru (USB) bantuan Pusat di SMPN 2 Ajung Bambang sempat dialog dengan pelajar berprestasi dari SMAN 1, SMKN 1, dan SMPN 3, dan SD/SLTP Luar Biasa, yang siap dengan sajian khas keterampilannya. Termasuk disambut tari asli Jember LABAKO.
Bambang lantas meninggalkan Bandara, menuju Ajung dengan Bus bersama Muspida. Di luar Bandara ada 20 –an aktifis PMII Jember, berdemo. Mereka menyuarakan penolakan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM)Rp 200 milliar) yang dicairkan untuk pemberantasan infra struktur pendidikan. Menurutnya, kebijakan SBY JK itu tidak jelas manfaatnya, dan PMII menolak tegas kebijakan itu.
PMII melalui Naim Ubaidillah, meminta Pemerintah mementingkan anggaran pendidikan 20 % dari APBN selama ini sesuai Undang – Undang, dan sebagai solidaritas aksi mereka meminta mahasiswa UNAS dibebaskan karena aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Jakarta kemarin.
Setiba di Ajung, Mendiknas dalam sambutannya sempat pula menyindir Bupati Jember, MZA Jalal yang memberikan sambutan sebelum dirinya. Bupati Jalal sempat mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia Jember hingga tahun 2005 itu berada di peringkat 33 dari 38 Kabupaten di Jatim. "Mudah-mudahan, beberapa tahun mendatang meski tidak nomor satu, paling tidak nomor 15," kata Jalal.
Tapi, pernyataan Jalal ini dikritik Mendiknas. Seharusnya target indeks pembangunan manusia adalah nomor 1 kalau tidak mau dituduh kurang beriman."Jadi harus ambisius. Kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung," ujar Bambang.
Masyarakat di sekitar Bandara Notohadinegoro hingga sore dan sejak kedatangan masih berbondong-bondong ingin melihat kedatangan Mendiknas yang turun dengan Heli Type TBM-700 berkapasitas 6 orang itu.(RI-1)
Kabag Hukum Diperiksa Polwil Besuki
JEMBER – Diduga karena melakukan dugaan pembuatan dokumen seolah asli, dalam urusan Bantuan Hukum (Bankum) Kabag Hukum Pemkab Jember Mudjoko, SH, MH, diperiksa intensif Reskrim Polwil Besuki Selasa (27/5) kemarin.
Pemeriksaan berjalan cukup lama. Sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB Mudjoko, masih terlihat diperiksa intensif di ruang Tindak Pidana Korupsi Polwil Besuki, Jl Veteran Bondowoso. Mudjoko, saat itu didampingi oleh dua orang pengacaranya yakni Nurul Herlina, SH, dan H Achmad Holili, SH.
Sekadar diketahui bahwa, Kabag Hukum ini dilaporkan oleh sejumlah LSM di Kabupaten Jember karena diduga membuat surat pernyataan perjanjian otentik dengan pengacara untuk mencairkan dana Bantuan Hukum (Bankum) terhadap anggota DPRD yang terkena kasus pidana.
Saat itu, yang terkena kasus pidana adalah Gus Mamak, H Mahmud Sarjujono, Kusen Andalas, Pejabat Bupati Syahrasad Masdar, dan Drs Djoewito, MM (Sekkab Jember). Dalam kasus babak pertama yang disidangkan dengan terdakwa Drs Ec Djoewito, MM, majelis hakim Mujahri, SH, membebaskan Sekkab Jember ini dari segala dakwaan Jaksa.
Tapi, kasus babak II belum dilanjutkan oleh Polda Jatim. Diduga kasus babak kedua akan diteruskan usai Pilkada Gubernur. Sebab, tersangka lain yang belum dilimpahkan adalah tersangka Drs Syahrasad Masdar, mantan Pj Bupati Jember 2005. Sedang perkara Gus Mamak saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jember.
Penyidik di sela penyidikan tak bisa dikonfirmasi. Hanya saja terlihat Mudjoko, diperiksa didampingi oleh dua orang pengacara. Dua pengacara ini, Nurul Herlina, SH, dan Achmad Holili, SH keluar sholat.
Hingga sore kemarin penyidikan masih berlangsung. Sebelumnya perkara itu dilaporkan karena ada indikasi pembuatan surat palsu karena Mudjoko, saat mengurus dana Bankum itu belum menjabat Kabag Hukum. Tapi, ternyata dalam surat perjanjian itu dibuat seolah sudah menjabat Kabag Hukum.
Polisi sebelumnya setelah memeriksa pelapor, dari LSM, dan gabungan LSM se Jember telah memeriksa saksi pelapor, dan saksi pendukung. Yang berkepentingan saat itu adalah Mukhaer Jauhari. Camat Sumberjambe ini, saat proses pencairan dana itu tidak dilibatkan. Tapi, yang justru muncul adalah Mudjoko, dan mengaku sebagai Kabag Hukum. Padahal, dia baru dilantik 1 Agustus 2005 kemarin.
Kasubag Reskrim Polwil Besuki, Kompol Sudibyo, membenarkan penyidikan itu. Dengan bahasa isyarat Kasubag menyilahkan menunggu pemeriksaan kasus itu. (*)
Ketua Panwas Terancam Dipidana
JEMBER- Ketua Panwaskab Jember, Drs Achmad Qodim Manembojo, Msi, terancam dijerat kasus pidana dengan polisi. Sebab, dia secara resmi dilaporkan Gus Saif (KH. Syaiful Ridjal), pimpinan Ponpes Ashri Talangsari Jember (pelapor) karena telah menuding pelapor mendukung operasi penipuan, dan penipuan HAM.
Gus Saif, sendiri mendatangi Mapolwil Besuki Selasa (27/5) sebagai tindaklanjut laporannya. Baru kemarin pelapor dimintai keterangan resmi oleh penyidik setelah dilakukan gelar kasusnya. Dalam kesempatan itu, Gus Saif, didampingi dua orang pengacaranya yakni H Syaiful Bahri, SH dan Eko Yuchdi Yuhendi , SH.
Menurut Eko Yuchdi, mantan pengacara Mahmud Sardjujono, (Wakil Ketua DPRD) dalam kasus penipuan yang dilaporkan Happy Indra Kelana, saat Pilkada Jember 2005 lalu kasus yang kali ini ditanganinya itu berbau pencemaran nama baik.
Pelapor tidak terima dengan tulisan, surat dan pernyataan terlapor itu karena disebarkan ke khalayak umum, ditembuskan ke media, dan ke beberapa orang saat ada unjuk rasa penolakan warga Desa Babansilosanen, terhadap konsep penghijauan oleh Perhutani.
Selama ini, kliennya tidak pernah berhubungan dengan Gus Saif. Dia juga selama ini tidak pernah menyinggung terlapor dalam urusan surat menyurat saat mendampingi warga Desa Babansilosanen, mendemo Perhutani.
Tapi, kenapa belakangan mengeluarkan surat teguran, dengan 2 kali berturut – turut dan berisi menjelek – jelekkan nama baik kliennya. Selain itu juga merugikan secara immaterial akibat tulisannya yang ditembuskan ke semua instansi dan media massa itu tanpa klarifikasi terlebih dahulu.
“Padahal, selama ini tidak ada hubungan surat atau apapun dengan terlapor. Klien kami, hanya mendampingi warga saat aspirasinya tersumbat di Perhutani,” ujar Eko, dan H Syaiful.
Penyidik menurut rencana akan memanggil beberapa saksi diantaranya wartawan, mantan wartawan, dan juga seorang anggota LSM. Selain itu juga memanggil saksi – saksi dari warga dan sejumlah instansi yang mendapat surat dari terlapor tersebut.
Sebelumnya, A Qodim Manembojo, saat dikonfirmasi mengaku sangat siap. Bahkan, dia memiliki hak untuk menulis surat seperti itu. Karena dia memiliki data akurat tentang itu. Dia juga mengaku berhak untuk menulis semua yang dia kerjakan sebagai Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup PCNU Jember.
“Saya siap melayani. Beliau kalau meneruskan ya kita layani. Tapi, kalau tidak benar saya bisa tuntut balik,” ujar Qodim. (*)
LKPJ Sudah Disampaikan, BPK Baru Datang
Jember – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember ternyata memang betul tidak didasari oleh audit BPK RI terlebih dahulu. Terbukti mulai Senin lalu (26/5/2008), tim audit BPK RI dari Surabaya baru datang ke Jember dan melakukan sejumlah peemriksaan.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Banwas Jember, Abdul Muis Balya, menurutnya BPK memang baru datang pada Kamis minggu lalu dan mulai bekerja melakukan pemeriksaan pada Senin lalu. “Rencanannya melakukan audit di Jember hingga 30 hari kedepan, hingga hari ini masih melakukan audit di bagian keuangan,” jelasnya.
Terkait dengan belum dilengkapinya LKPJ dengan audit BPK, Muis enggan berkomentar. Karena menurut Muis itu sudah kewenangan tim anggaran dan Bupati Jember serta DPRD Jember. “Nyatanya hingga saat ini tidak ada masalah, dewan juga menerima LKPJ tersebut, dan sekarang masih dilakukan pembahasan,” imbuhnya.
Muis malah menghimbau semua pihak untuk tidak selalu mencari kesalahan Pemkab Jember melalui audit BPK. Karena audit BPK merupakan bahan introspeksi siri bagi Pemkab Jember. Dan jika hasil audit tersebuit ditindaklanjuti oleh Pemkab sesuai dengan rekomendasi BPK maka bisa dikatakan kesalahan Pemkab sudah tidak ada.
“Jadi jangan selalu audit BPK tersebut dijadikan dasar pelaporan ke penegak hukum, ke dewan, dan dianggap sebagai kesalahan pemkab, karena borok-borok ataub kekurangan yang ada,” jelasnya. Karena hasil audit tersebut, selalu ditindaklanjuti oleh Pemkab dengan memperbaiki kinerja dan mengembalikan dana yang diduga sebagai pemborosan uang negara. (RI-1)
500 ribu Masykin Jember, Bakal Terima Jamkesmas
Jember – Pendataan masyarakat miskin (Masykin) yang dilaksanakan oleh Pemkab Jember untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) naga-naganya sudah final. Pasalnya PT. Akses Jember sudah menerima data masykin tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kepala PT Askes Jember, Indah Erlina Susilowati. “Data sudah kita terima, dan Askes tinggal menunggu pelaksanaannya saja,” ujarnya, Rabu (28/5/2008).
Penerima Jamkesmas, nantinya akan mendapat pelayanan gratis berobat di RSUD di Jember dan RS Paru-paru. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten I Pemkab Jember, Hasi Madani, menurutnya data yang sudah diserahkan kepada Askes yakni sebesar 589.048 jiwa. Angka tersebut menurut Hasi ada penurunan jika dibandingkan dengan angka sebelumnya.
“Sebelumnya ada 629.972 jiwa, namun setelah kita lakukan cek dilapangan ternyata ada sedikit human eror, dan akhirnya ada penurunan sekitar 40.928 jiwa atau 6,49 %,” ujarnya. Hasi berharap data yang baru tersebut sudah final dan benar-benar sesuai dengan yang ada dilapangan. Karena selama dilakukan pendataan Pemkab jember sudah menerapkan 14 kriteria miskin yang layak mendapat fasilitas berobat gratis di rumah sakit daerah.
Di sisi lain Hasi menyampaikan, meskipun sudah final dan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jember, namun Pemkab masih memberikan kesempatan pada masykin untuk mengusulkan diri sebagai masykin. “Kalau memang betul-betul ada yang belum terdaftar, maka kami masih beri kesempatan, tapi kita batasi hingga 30 Juni 2008 mendatang, teteapi kemungkinan data ini sudah valid,” imbuhnya.
Karena selama pendataan, Pemkab jember betul-betul telah melakukan pengecekan khususnya terhadap 14 kriteria, seperti luas rumah dan tanah masykin, frekuensi makan dalam sehari, frekuensi membeli baju baru dalam setahun, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kekayaan yang dimiliki selain rumah dan tanah yang ditempati. Kalau semua sudah memenuhi syarat dan terbukti miskin maka baru dimasukkan data. (RI-1)
Tingkatkan Pelayanan, Sekda Kumpulkan Lurah
Jember – Berharap perangkat tingkat bawah lebih meningkatkan kinerja, khususnya dalam melayani masyarakat. Mulai kemarin hingga hari ini, Rabu (28/5/2008), Sekda Jember, Drs. Djoewito, mengumpulkan 22 lurah, 22 Sekretaris Kelurahan dan 22 Kasie Pemerintahan se-eks kotatif Jember. Semua perangkat tingkat kelurahan tersebut dikumpulkan dan dibina oleh Djoewito di hotel Rembangan Jember.
Dalam acara yang berlangsung dua hari tersebut tidak hanya Djoewito saja yang memberi pembekalan akan pentingnya pelayanan masyarakat. Namun juga dari Kepala Banwas Jember, Abdul Muis Balya, Kadispenda, Drs. Suprapto, dan Kabakesbang dan Linmas, Sudjak Hidayat. Djoewito menegaskan bahwa sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah, harus memiliki pengetahuan yang mumpuni guna memberikan kepuasan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Aparatur jangan merasa takut dan pesimis dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, asalkan setiap pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka harus optimal dan berani mengambil resiko,” katanya.
Dengan meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur baik di lingkungan pemerintah Kabupaten, kecamatan maupun kelurahan, maka aparat pemerintahan sebagai pengayom, pelayan dan abdi masyarakat, bisa terlaksana dengan baik. “Beban tugas pelayanan publik tersebut bukan tugas yang ringan, namun banyak yang harus dilakukan terutama melakukan sesuatu yang tidak merugikan bagi masyarakat, dan memberikan kepuasan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Jember, Drs. Soediyanto mengatakan bahwa sejalan makin meningkatnya pendidikan, tehnologi dan pengetahuan masyarakat yang dipacu informasi dan komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan tuntutan bagi aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat untuk memperbaiki citra dan meningkatkan pengetahuan serta melaksanakan tugas secara proporsional, transparan dan akuntable. (RI-1)
Mau Mandi Sofyan, Temukan Orok
JEmber – Salah satu tukang bangunan, Sofyan (33) yang sedang bekerja di jalan Hayam Wuruk gang IV Jember, siang ini sekitar pukul 14.00 wib (Selasa, 26/5/2008) tidak sengaja menemukan mayat bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya.
“Pertama saya ini mau mandi di sungai itu, tiba-tiba saya lihat ada bayi yang ternyata sudah mati, lalu saya kasih tau warga sekitar dan lapor ke Polsek Kaliwates,” ujarnya. Sofyan siang ini akhirnya batal mandi karena tidak tega melihat mayat bayi laki-laki yang menurut dugaan sudah meninggal 2 hari lalu tersebut.
Usai penemuan mayat bayi tersebut, jalan Hayam Wuruk gang IV, lingkungan Gardu Karanganyar, kelurahan Sempusari atau tepatnya di belakang AUTO 2000., langsung dipenuhi warga yang ingin mengetahui penemuan mayat tersebut.
Sementara itu Kapolsek KAliwates, AKP Mulyono SH, menegaskan bahwa pihaknya masih membawa mayat bayi laki-laki tersebut ke RSUD dr. Soebandi untuk dilakukan visum.
“Langsung kita bawa ke rumah sakit untuk divisum, sementara ini kami lakukan penyidikan lebih dahulu, sambil kita mintai keterangan dari saksi-saksi warga disekitar,” jelasnya saat dikonfirmasi di tempat kejadian perkara (TKP). (RI-1)
Tidak Bisa Bayar, 31 Stempel Panwascam Ditahan Gramedia
Jember - Sebanyak 31 stempel Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur tingkat kecamatan (Panwascam) kabupaten Jember tertahan di Gramedia. Ini dikarenakan Panitia Pengawas Kabupaten belum punya duit untuk menebus ongkos pembuatannya sebesar Rp 1,75 juta.
Ketua Panwaskab Jember Abdul Qodim Manembodjo mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam urusan pencairan anggaran, karena hingga saat ini Panwaskab belum memiliki sekretaris dan bendahara.
Nama sekretaris dan bendahara Panwaskab dari jajaran birokrasi sebenarnya sudah diajukan. Namun hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Jember masih belum menyetujui.
Sebenarnya, Panwaskab mendapat anggaran Rp 2,1 miliar untuk pemilihan gubernur Jatim. Qodim sebenarnya diizinkan mencairkan uang dalam jumlah minimalis untuk keperluan Panwaskab.
Namun, Qodim tidak mau mencairkan dan memilih menunggu sekretaris dan bendahara definitif yang ditetapkan dari pegawai Pemerintah Kabupaten Jember. "Lebih amannya saja," katanya.
Sementara di lain pihak, Panwaskab sudah tak mampu lagi mengeluarkan duit pribadi untuk nalangi dana operasional. "Kami sudah tidak bisa nalangi lagi. Uang yang sudah kami keluarkan selama untuk nalangi adalah Rp 10 juta," kata Qodim, Selasa (27/5/2008).
Qodim berharap Pemkab segera menyetujui nama birokrat yang diusulkan Panwaskab untuk menjadi bendahara dan sekretaris. "Kami memilih yang profesional dan punya kapasitas bagus. Kami tidak mau diberi orang yang belum berpengalaman, karena tugas Panwaskab hanya lima bulan. Tidak bisa dibuat pembelajaran," katanya. (**)
Pemkab Urung Umumkan Kenaikan Tarif Angkot
Jember – Pemkab Jember hari ini, Selasa (26/5/2008) urung umumkan kenaikan tariff angkutan kota (angkot). Padahal pagi harinya sejumlah pejabat terkait sudah melakukan pertemuan dan rapat di aula Pemkab Jember jalan Sudarman 1. Sejumlah pejabat tersebut diantaranya Asisten II Pemkab Jember, Drs. Edy Budi Susilo, Kadishub, Sunarsono SH, Kasat Pol PP, Suhanan SPd dan sejumlah pejabat lain termasuk pihak organda Jember.
Usai rapat yang membahas khusus kenaikan tariff angkot tersebut, Asisten II, Edy Budi Susilo menjelaskan bahwa pihaknya belum bias menjelaskan hasil rapat. Namun sudah ada kesepakatan dan hasil berapa tariff angkot yang baru. “Namun kami harus lapor dulu kepada Bupati Jember, setelah mendapat persetujuan dan tandatangan dai beliau nanti kita sampaikan,” ujarnya.
Bahkan Edy berjanji akan menggelar jumpa pers pada pukul 14.00 wib khusus untuk mengumumkan kenaikan tariff tersebut. Ternyata hingga pukul 15.00 wib belum ada tanda-tanda akan digelarnya jumpa pers.
Menurut Edy yang dihubungi via handphonenya menyatakan pihaknya belum bias mengumumkan hasil rapat dan petunjuk Bupati Jember, karena masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. “Dalam waktu dekat ini kami akan adakan koordinasi, jadi tidak bias hari ini,” tuturnya.
Edy sendiri juga tidak berani berkomentar lebih banyak soal penundaan tersebut. Sementara Kadishub Jember, Sunarsono, juga menyatakan hal senada. Pihaknya masih menunggu pertemuan lanjutan dengan sejumlah pihak. Karena ternyata pertemuan hari ini belum final. (RI-1)
Pemkab Langgar Perbup, Pilkades Curahnongko Digelar Kamis
Jember – Pemkab Jember mulai tidak konsisten dan melakukan sejumlah intervensi pada sejumlah pelaksanaan Pilkades yang segera digelar. Bahkan dalam upaya intervemsi tersebut, Pemkab berani melanggar sejumlah peraturan dan termasuk Perbup yang dibuat Bupati Jember MZA Djalal sendiri.
Hal ini dinyatakan pendukung salah satu calon Kades (cakades) Curahnongko, kecamatan Tempurejo, Moh. Thamrin. Thamrin mencontohkan tanpa alas an yang jelas Pemkab beberpa waktu lalu menolak pelaksanaan Pilkades di Curahnongko.
“Namun setelah ada upaya pembicaraan, dan panitia Pilkades bersedia memasukkan kembali salah satu calon yang dinyatakan gagal jadi cakades, Yateni, akhirnya Pemkab mengijinkan Pilkades digelar,” jelasnya usai pertemuan dengan Muspida di Pemkab Jember, Selasa (27/5/2008).
Padahal Pilkades di Curahnongko seharusnya digelar tanpa calon yang bernama YAteni, karena YAteni sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur jadi cakades karena tidak bias memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun karena intervensi Pemkab Jember, maka akhirnya hari ini Yateni dimasukkan kembali menjadi calon, dan justru salah satu calon yang sah bernama sarjono di keluarkan dari cakades dengan diberi kompensasi sejumlah uang.
“Ini khan sudah tidak benar, masak ada peraturan dilanggar hanya dengan kesepakatan bersama, dimana letak demokrasi itu,” sesalnya. Sementara itu Kabag Pemdes Pemkab Jember, Drs. Soebandi, belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada di kantornya.
Di sisi lain Camat Tempurejo, Widayaka, membenarkan pelaksanaan Pilkades di Curahnongko bakal digelar pada tanggal 29 Mei atau KAmis mendatang. Widayakan juga membenarkan bahwa salah satu calon yang gugur bernama Yateni kembali masuk menjadi calon. Namun pihaknya tiadk bersedia memberikan komentar lebih banyak soal alas an Pemkab meloloskan Yateni dan menggugurkan Sarjono. (RI-1)
Anggota Samapta Ringkus Bede Sabu-sabu
Jember – Dua anggota Sat Samapta Polres Jember patut diacungi jempol. Bripda Bagus S dan Bripda Hendrik berhasil meringkus salah satu Bede (bandar gede, Red) SS, yang diduga memiliki jaringan luas hingga ke Jakarta. Bede bernama Muhammad Erfan (33) yang tinggal di Perumahan Kebonagung Indah Gebang Jember, Minggu (25/5) siang kemarin berhasil diringkus oleh kedua anggota polisi tersebut karena laporan masyarakat.
Ironisnya penangkapan tersebut tidak dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Jember, sehingga ekspose keberhasilan tersebut tergolong lambat dan ditutup-tutupi oleh Sat Narkoba Polres Jember. Menurut kedua anggota Sat samapta tersebut, infoemasi berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi narkoba di daerah Kebonagung dengan jumlah 5 orang.
Begitu tiba di TKP (Tempat Kejadian perkara), kedua anggota tersebut betul menemukan transaksi tersebut. Namun sayangnya dari 5 orang pelaku hanya bias tertangkap satu. Sedangkan ke-empat lainnya berhasil kabur dari TKP. “Mereka kaget dan kabur melalui pintu belakang, kami hanya berdua jadi kelabakan, untungnya kami berhasil amankan barang bukti berupa 7 pocket sabu-sabu seberat 3 gram, seperangkat alat bong penghisap (botol, sedotan, pipet, dan foil),” jelasnya.
Tersangka langsung dikeler ke Polres Jember berserta batrang bukti yang ada. Sementara itu Kasat Narkoba Polres Jember AKP Edi Sudarto, saat dikonfirmasi tampak ogah menjawab. Dia hanya mengatakan masih dalam pengembangan. “Tidak ada masih pengembangan. Kan kita masih punya 1 x 24 jam lagi sebelum dijadikan tersangka,” ujarnya sambil berlalu.
Namun hasil pantauan Radar Investigasi, tersangka saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan test urine. Sedangka salah satu anggota Organisasi Anti Narkoba Jember, Setyo Handoko, mengatakan sangat menyesalkan kejadian penangkapan Bede Narkoba oleh anggota Samapta.
Hal itu menurutnya sebagai pukulan telak terhadap kinerja aparat Sat Narkoba yang diduga kurang bisa menjalankan tugasnya secara serius. “Seharusnya kan Sat Narkoba yang menangkap. Kok malah anggota Samapta. Harusnya malu kepada Samapta yang melakukan penangkapan. Kedua anggota ini patut diacungi jempol,” ujar Setyo Handoko. (RI-1)
Perhutani Teken MoU Dengan Kejari Jember
(Infokom) Jember
Kawasan Hutan Negara yang telah menjadi asset Negara yang diberikan pemerintah kepada Perhutani sesuai dengan PP 30 tahun 2001, kedepan oleh Perhutani KPH Jember memandang perlu untuk menjaganya dengan memberikan pelayanan hukum kepada internal dan masyarakat.
Untuk itu kemarin (26/5) bertempat di Aula Kantor Perhutani, Perhutani KPH Jember melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Jember di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Untuk menjaganya kawasan hutan di Jember yang seluas 72 ribu hektar semata-mata untuk menjaga ekologi dan ekosistem demi manfaat hutan untuk penompang kehidupan (life supporting Sistem). “Sesuai dengan yang diamanatkan Negara kepada Perhutani sebagai BUMN,”pungkas ADM Perhutani Jember, Ir Taufik Setiyadi, MBA. MP.
Dengan modal seratus persen hutan yang menjadi milik Negara yang diamanatkan kepada Perhutani. Tanpa dukungan seua pihak termasuk Kajari, tidak ada artinya. “Kita tidak akan mampu memberikan perlindungan hutan secara maksimal,”jelasn
“Berharap semua pihak bisa membantu Perhutani menjaga dan melindungi asset yang menjadi milik Negara termasuk hutan, karena yang ditanampun dengan menggunakan duit negara,”tandas Taufik.
Didepan jajaran Kajari Jember Taufik mengungkapkan bahwa penanganan hutan di Jember seluas 27 hetar lebih dengan melibatkan masyarakat Jember ternyata tidak hanya saja diperlukan langkah penghijauan, tapi juga diperlukan penyadaran kepada masyarakat Jember.
“Karena masyarakat Jember dalam merambah hutan di Jember berbeda tipologinya dengan daerah lainnya, tidak saja hanya menebang pohon yang menjadi milik Perhutani tetapi masyarakat juga menguasai dan mengambil lahannya,”terangnya.
Ada sekitar 800 hektar kawasan hutan di Jember yang dijadikan pemukiman oleh perambah hutan. “Rumah dikawasan hutan ada yang mulai tahun 1942 dan ada juga tahun 1962. Bahkan yang barupun juga ada,”pungkas Taufik.
Sehingga kawasan hutan yang rusak menurut Taufik ada sekitar 3 sampai 5 ribu hektar. “Kawasan itu yang tidak lagi menjadi penopang kehidupan bagi kehidupan flora dan fauna, utamanya masyarakat Jember sehingga hutan di Jember perlu pengawasan secara terpadu oleh semua pihak,”tambahnya. (info)
Stok BBM di Jember tetap aman
(Infokom) Jember,
Untuk wilayah Kabupaten Jember pasokan BBM berasal dari Depot Tanjungwangi dan seandainya terjadi kendala pasokan selanjutnya akan diambil dari Surabaya. Namun diakui beberapa hari lalu memang terjadi kekosongan BBM dibeberapa SPBU, tetapi hanya beberapa jam yang diakibatkan faktor transportasi yang cukup jauh dari Banyuwangi ke Jember yang memerlukan waktu berkisar 4 jam.
“Pasokan BBM memang tidak pernah kurang, tetapi pihaknya terus mengendalikan pasokan dari stasiun pengisian BBM dari Tegalwangi agar tidak sampai terlambat, “Ujar FX. Sutrisno distributor BBM untuk wilayah Besuki dan Lumajang saat Rakor Evaluasi Pasca Kenaikan Harga BBM yang dipimpin langsung oleh Assisten II Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, Msi, Senin (26/5) kemarin di ruang rapat Pemkab Jember.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mengurangi pasokan BBM dibeberapa SPBU, namun sifatnya hanya pengendalian dalam rangka mengantisipasi timbulnya para spekulan yang mungkin mencoba memanfaatkan dengan suasana seperti ini.
“Terus terang saja, kita ada kebebasan untuk memberikan toleransi dari rata-rata pembelian harian yang selama ini berdasarkan realisasi 4 bulan terakhir kita tambah 5 s/d 10 persen dengan catatan menjamin SPBU tidak kosong, “jelasnya.
Sedangkan evaluasi realisasi penggunaan BBM di Kabupaten Jember dari 29 SPBU yang satu diantaranya milik Pemkab yang tidak beroperasi dan dalam pembenahan. Dan dari 28 SPBU yang melayani persediaan BBM kepada masyarakat yang sebagian besar tersebar di wilayah kecamatan dan ada 4 SPBU yang melayani Pertamax dan sisanya melayani premium dan solar.
Data realisasi mulai Januari s/d April 2008, untuk premium kebutuhan rata-rata harian sekitar 314 kl, sedangkan berdasarkan realisasi tanggal 1 s/d 23 Mei 2008 ada 361 kl dan ada kenaikan sebesar 15,23 % jadi toleransi 5 s/d 10 % akhirnya bobol juga.
Kemudian kebutuhan solar yang biasanya rata-rata 4 bulan terakhir sebesar 119,67 kl dan berdasarkan data realisasi mulai tanggal 1 sd/ 23 Mei 2008 realisasinya mencapai 150,87 kl atau naik sebesar 26,7 %.
Dan khusus untuk kebutuhan Minyak Tanah (Mitan) yang kontrak dengan agen seharian rata-rata sebesar 330 kl. “Jelas untuk harga BBM berdasarkan harga dipompa, namun demikian Minyak Tanah (Mitan) ini berdasarkan harga instalasi di depot Pertamina, “ujarnya.
Namun demikian hingga saat ini mulai dari awal sebelum pelaksanaan hingga naiknya BBM, mungkin dari sisi BBM tidak ada masalah dan di lokasi SPBU juga aman tidak terganggu, sehingga pelayanan terhadap masyarakat cukup lancar dan kepada masyarakat dan semua pihak, FX. Sutrisno mengucapkan terima kasih yang membantu lancarnya dalam rangka kenaikan BBM.
Terkait dengan rencana konversi minyak tanah ke gas LPG sampai saat ini belum terjadi di Kabupaten Jember, namun demikian karena ini merupakan program pemerintah yang akan berakhir tahun 2009 sudah selesai semuanya. “Hingga saat ini wilayah Jember, untuk pengambilan LPG masih dari lokasi SPBE di Pasuruan, namun saat ini depot LPG masih dibangun di daerah gebang, “jelasnya.
Sampai saat ini berdasarkan Surat Keputusan bersama dengan Menteri Perikanan, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berada di Puger masih tetap beroperasi dan bulan Mei ini sudah terealisasi BBM sebanyak 64 kl yang dikelola oleh Koperasi dari Perikanan. “Yang jelas di wilayah Puger sudah ada pelayanan sebanyak 64 kl/liter dan harganya sama dengan harga di SPBU, “ungkapnya. (H-2)
Ongkos Angkot dan Bus di Jember Naik 50 %
Jember – Meskipun Pemkab Jember belum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum di Jember, pasca kenaikan harga BBM. Namun sopir-sopir angkutan umum mulai dri Lin klenting kuning hingga Bus antar kota sudah menaikkan tarifnya. Bahkan untuk lin atau angkot (angkutan kota) kenaikan tarifnya mencapai 50 %.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Angkot Jember, Sudarmo, menurutnya karena pemerintah terlalu lambat untuk menentukan tarif baru, maka para sopir menaikkan tariff sendiri-sendiri. “Besarnya juga bervariasi, tetapi rata-rata dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 3.000,-, kalau kita tunggu pemerintah kita akan merugi terus karena setiap hari kita beli bensin,” tegasnya, Senin (26/5/2008).
Kelambatan kebijakan pemerintah tersebut juga sangat disesalkan oleh sejumlah sopir bus di terminal Tawang Alun Jember. Untuk itu tanpa koordinasi dengan Dinas Perhubungan atau Pemkab Jember, para sopir sepengetahuan pemilik bus telah menaikkan tariff.
Bus jurusan Jember – Surabaya kelas ekonomi yang biasanya Rp. 20.000,- saat ini mencapai Rp. 28.000,- sampai Rp. 30.000,-. Demikian juga untuk jurusan Jember-Denpasar, yang biasanya hanya Rp. 45.000,- sekarang mencapai Rp. 55.000,-. Sedangkan Patas Jember-Surabaya yang biasa Rp. 40.000,- menjadi Rp. 50.000,-.
Sementara itu Kabid Perhubungan, Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Heru Santoso, menegaskan bahwwa Pemkab Jember masih menunggu hasil pertemuan antar sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dengan Organda. Padahal sampai hari ini pertemuan tersebut belum juga dilakukan. (RI-1)
