Jember - Banyaknya rekanan yang belum mengerjakan proyek Pemkab Jember, membuat serapan APBD tahun 2008 sangat rendah. Bahkan hingga pertengahan Agustus ini, serapan hanya berkisar pada angka 45 % saja.
Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Pemkab Jember, H. Eddy Budi Susilo. Untuk itu pihaknya bakal melakukan cek ulang ke unit-unit kerja penerima proyek besar-besar. Seperti halnya di DinasPendidikan, karena hingga kini belum ada satupun kegiatan yang berjalan.
Demikian halnya dengan DPU, seperti dibertakan sebelumnya, rekanan mengaku belum menerima SPK sehingga tidak bisa bekerja. Padahal menurut Edy, batas waktu pengerjaan proyek yakni bulan Oktober mendatang.
Dan penggunaan anggaran paling lama pada tanggal 23 Desember. Jika pada 23 Desember belum juga terserap maka anggaran bakal dikembalikan ke Kasda dan dimasukkan ke APBD tahun 2009 mendatang.
Pihaknya selaku koordinatro kegiatan proyek se-kabpaten Jember menegasakan bahwa tahun 2008 ini diharapakan semua unit kerja tertib dalam mengelola administrasi. Sehingga jadwal pengerjaan proyek bisa berjalan tepat waktu.
Sementara itu sejumlah rekanan yang ikonfirmasi menjelaskan bahwa DPU mempersulit pemberian SPK. Sehingga proyek tidak bisa jalan. Di sisi lain Kepala bidang Bina Marga, Ir. Mashoed, menegaskan bahwa kebayakan rekanan yang belum menerima SPk adalah rekanan yang mengaku kesulitan menyertakan jaminan kerja.
“Kebanyakan itu dialami oleh rekanan kecil-kecil yang modalnya pas-pasan, jadi mereka kesulitan memberikan jaminan kerja,” ujarnya. Menurut Mashoed DPU sendiri tidak pernah menghambat pembuatan SPK bagi rekanan. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Banyak Proyek Belum Jalan, Serapan APBD Baru 45%
PKB Belum Berniat Ajukan PAW
Jember – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember hingga hari ini belum memutuskan pengajuan PAW bagi almarhum KH. Abdus Shomad Jalil. Karena menurut Sekretaris PKB, Ayub Junaidi, PKB Jember masih dalam situasi berduka.
Selain itu PKB merasa gamang untuk melakukan proses PAW. Karena melihat pengalaman proses PAW sebelumnya yang berbulan-bulan tidak tuntas. “Seperti contohnya proses PAW yang menggantikan almarhum Masykur Majid, hingga saat ini saja tidak bisa selesai,” sesalnya.
Padahal massa jabatan anggota dewan sebentar lagi bakal selesai. Meski demikian nantinya PKB tetap bakal menjadwalkan pembahasan atas proses PAW tersebut.
Hingga hari ini PKB mengalami kekosongan pada dua jatah kursinya. Kedua kursi tersebut semuanya ada di Komisi D. dan dua anggota dewan yang meninggal tersebut sama-sama dari daerah pemilihan 6.
Menanggapi hal ini Ketua KPU Jember, Sudarisman SS, menyatakan bahwa KPU sejak awal tidak berniat untuk menghalang-halangi proses PAW PKB. Namun karena melibatkan sejumlah instansi baik itu DPRD Jember, Bupati Jember dan Gubernur Jatim, maka terlihat prosesnya lama.
“Namun jika semua berkas sudha masuk ke KPU, maka KPU tidak bakal melakukan penghambatan,” imbuhnya.
Karena sesuai tupoksi, KPU hanya akan melakukan verifikasi bakal calon penggantinya saja. Lain-lain itu merupakan kewenangan lembaga lain di luar KPU. “Jadi ngak aada kata kami hambat proses PAW,” tegasnya. (RI-1)
2 Parpol Kembalikan Formulir Caleg
Jember – Hingga hari sabtu (16/8/2008) ini ternyata baru dua partai politik (Parpol) yang sudah mengembalikan formulir calon anggota legislatif (caleg). Sesuai data di KPU hingga Sabtu siang dua parpol yang sudah mengembalikan formulir caleg yakni Gerindra dan PNBK.
Meski sudah mengembalikan formulir caleg, namun menurut Ketua KPU Jember, Sudarisman SS, kedua parpol tersebut belum melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. “Mereka baru menyerahkan nama-nama sesuai daerah pemilihan (DP) saja, sementara persyaratan lain belum dilengkapi,” ujarnya.
Meski terlihat belum lengkap KPU tetap akan melakukan proses verifikasi persyaratan caleg tersebut. “Karena kami hanya berhak menerima semua pengajuan caleg, karena sudah ada waktu tersendiri untuk proses verifikasi dan perbaikan,” tuturnya.
Sudarisman berharap kedua parpol tersebut bisa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi hingga jadwal yang telah ditentukan. Batas akhir pengembalian formulir sendiri menurut Ketua KPU, hingga Selasa pekan depan tanggal 19 Agustus 2008.
Sedangkan proses verifikasi dan perbaikan persyaratan diberikan jadwal setelah semua formulir dari parpol kembali semua.
Di sisi lain Sudarisman juga menyatakan hingga mendekati hari H pengembalian formulir caleg, ternyata masih ada 3 partai yang mempunyai kepengurusan ganda. Ketiga partai tersebut diantaranya yakni, PAN, Partai Pelopor dan PPDI.
Menurutnya Kpu masih menunggu keputusan KPU pusat dan surat keterngan dari DPP masing-masing partai yang menyebutkan kubu mana yang sah dan berhak mengajukan caleg ke KPU. (RI-1)
Sehari, 3 RSUD Gratiskan Biaya Rawat Jalan
Jember – Besok, Sabtu (16/8/2008) dalam jangka waktu sehari, 3 RSUD di Jember masing-masing RSUD dr. Soebandi, Balung dan Kalisat menggratiskan semua biaya rawat jalan dan biaya yang terkait dengan pemeriksaan pasien yang sedang memeriksakan diri di RSUD.
Hal ini ditegaskan Direktur RSUD dr. Soebandi, Yuni Ernita. Menurutnya program pelayanan gratis tersebut dilaksanakan untuk menyambut HUT RI ke-63.
“Semua biaya rawat jalan dan biaya terkait seperti pemeriksaan lain di poli-poli termasuk ketika pasien memerlukan tes laboratorium, besok satu hari gratis,” tuturnya.
Pelayanan gratis dalam sehari tersebut juga berlaku untuk pasien yang masuk ke IGD. “Namun ketika, pasien tersebut diharuskan untuk rawat inap, biaya rawat inapnya tetap bayar, namun proses yang di IGD tetap gratis,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kadinkes Jember, dr. Olong Fajri M, program tersebut merupakan salah satu wujud jajaran Dinas Kesehatan Jember turut membantu dan meringankan beban warga yang kurang mampu, khususnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Meski dalam pelayanan sehari tersebut tidak membatasi warga miskin atau tidak miskin, namun kami rasa program tersebut sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu,” imbuhnya. (RI-1)
Mekanisme Baru Bantuan PKL
Jember – Usai diberi kartu kuning oleh tim pemeriksa dari BPK RI, tim penataan PKL Pemkab Jember membuat mekanisme baru pencairan dana bantuan untuk PKL. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penataan PKL Pemkab Jember, Drs. Suprapto.
Menurutnya, meski pencairan bantuan untuk PKL, khususnya yang berjualan di kawasan segi tiga emas, belum terlaksana, sudah ada rencana penerapan mekanisme baru dalam pencairannya.
“Karena sesuai pemeriksaan BPK RI atas penggunaan dana pembinaan PKL tahun 2007 lalu disalahkan, untuk yang tahun 2008 ini kami perbaiki system pencairannya,” ujarnya.
Sehingga sampai saat ini sejumlah PKL yang belum menyerahkan kelengkapan syarat pembukaan rekening, belum menerima dana pembinaan. Sebab, dana Rp 1 juta setiap PKL akan dicairkan melalui rekening. "Senin lalu saya koordinasi, masih ada beberapa kelengkapan yang belum selesai," ungkapnya.
Setelah semua nomor rekening PKL yang berhak menerima bisa direkap bank, maka akan diajukan ke Bagian Ekonomi Pemkab Jember. Karena dana tersebut ada di bagian ekonomi. Selanjutnya, bagian ekonomi akan menyerahkan berbagai dokumen ke bagian keuangan untuk keperluan pencairan bantuan.
Selain pembukaan rekening, menurut Suprapto, PKL juga harus mempersiapkan nota-nota atau bukti pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemindahan PKL dari asalnya ke Pasar Sore Samanhudi. “Jika nota-nota itu tak diserahkan, maka pencairan tidak bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Kabag Ekonomi Pemkab Jember Erni Setyaningrum. BPK sampai saat ini meminta, setiap penyerahan bantuan harus disertai dengan pertanggungjawaban.
"Nota-nota itu harus diserahkan dulu kepada kami, baru dicairkan. Kami tak ingin kena pemeriksaan BPK lagi," tegasnya. (RI-1)
Angkat HArta Karun Dengan Minyak Wangi
Modus Penipuan Baru
Jember – Ada ada saja, ulah warga Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi Kota ini. P Eko, dan Kasiman, bekerja sama dan terlibat aksi penipuan dengan modus mengiming – imingi korban agar mau membeli minyak wangi seharga Rp 70 juta yang menurutnya bisa digunakan menganggkat benda – benda di perut bumi termasuk tambang emas, dan tambang minyak.
Keduanya, mengaku hanya disuruh oleh seseorang yang berasal dari Solo. Tapi, setelah mendapat hasil Rp 70 juta itu, keduanya terlena karena terus melakukan aksinya. Hingga suatu ketika mengajak M Nur Shodikin, salah seorang guru ngaji di Jl Basuki Rahmat, Tegalbesar Jember ini.
Dari situ, M Nur Shodikin, termakan rayuan keduanya. Dengan janji manis bisa mendapat uang segitu besarnya, Rp 70 juta, tersangka yang mengaku guru ngaji ini mengajak dan menarik beberapa santrinya.
Alhasil, beberapa orang berhasil dikelabui. Minyak wangi buatan orang Solo ini dipromosikan sebagai minyak asal negeri seribu satu malam Iraq, sehingga bertuah. Karena mahal, tak banyak yang berani membeli.
“Sebotol harganya mahal memang mas. Rp 7 juta,” ujar P Eko, dan Kasiman, usai diborgol polisi, Jumat (15/8/2008).
Kepada polisi, ketiga orang tersangka ini mengakui semua perbuatannya. Tapi, dia mengaku tidak tahu menahu dalam kasus ini. Dia hanya disuruh seseorang di Solo, dan menjualkan barangnya. Soal terbukti dan tidaknya, atau manjur tidaknya dia tak mengerti.
“Saya hanya disuruh, Pak. Saya hanya diberi ongkos Rp 300 ribu,” ujar Kasiman, yang menyesal seumur – umur dan mengaku kapok berbisnis itu lagi.
Ipda Wahyu Sulistyo, Kaur Binops Reskrim Polres Jember, mengatakan kedua orang asal Banyuwangi itu dijemput dari rumahnya. Sedang Nur Sodikin, dijemput di Jember saja. Ketiganya lantas dikroscekkan keterangannya, dan mengaku. Korban pelapor dalam kasus ini, adalah berinisial AT, salah seorang pengusaha asal Kaliwates Jember.
“Dia malu, dipublikasikan. Inisialnya, AT. Kerugiannya sekitar Rp 70 juta,” ujar Ipda Wahyu Sulistio. (RI-1)
Pasca Uji Coba, Permintaan Ticket Meningkat
Jember – Beberapa setelah uji coba dengan pesawat TRI MG jenis LET 410, yang mendarat mulus di Bandara Notohadinegoro Renes Wirowongso Jember, ratusan permintaan sudah datang dari beberapa instansi dan kalangan pebisnis untuk memesak ticket pesawat ke Surabaya – Jember PP.
Demikian disampaikan sejumlah petugas ticket Bandara Notohadinegoro. Kendati belum secara resmi dioperasionalkan, tapi sejumlah pebisnis, kalangan pendidikan, dan masyarakat di Jember banyak yang memesan serta menanyakan jadwal penerbangan dari Jember menuju Surabaya.
Dengan beroperasionalnya Bandara Notohadinegoro - yang dinanti – nantikan banyak orang sejak dibangun tahun 2003 – sejumlah kalangan pebisnis sudah tidak lagi pusing dengan kendala macet di Jalan Raya Porong. Bandara Jember menjadi semacam alternatif untuk menghemat waktu.
Menurut Sunarsono, SH, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember, masyarakat sudah menunggu lama dioperasionalkannya bandara satu-satunya milik Jember tersebut.
Meski tidak mau menyebut pemesan ticket dari mana saja, namun Sunarsono sempat mengungkap sejumlah rombongan yang hendak menggunakan jasa pesawat terbang dari Jember.
“Beberapa rombongan yang memesan ticket dan menanyakan jadwal penerbangan sudah sangat banyak. Diantaranya, dari serombongan mahasiswa Universitas Islam Jember (UIJ), beberapa ibu rumah tangga, dan sejumlah instansi semisal Dinas Pendidikan, dan pengusaha pertembakauan di Jember.
“Kalau kita sampaikan semua, ya banyak sekali. Yang jelas, memang untuk penerbangan perdana ini, kita target sampai 3 bulan. Yang penting Bandara ini bisa melayani dengan baik itu, saja,” ujar Sunarsono.
Terkait dengan sarana prasarana pihaknya menjamin tidak bakal mengecewakan penumpang. “Kami bersama PDP menjamin carteran pesawat di Maskapai Aero Express PT TRI MG dan segera merealisasikan penerbangan. Jadwal penerbangan telah disusun,” tuturnya.
Menurutnya sejumlah sarana dan prasarana bakal dipenuhi sambil jalan. “Karena banyak yang sudah siap. Begitu operasional seminggu ini, pasti sudah lengkap,” ujar Sunarsono.
Yang jelas, operasional Bandara ini akan dioptimalkan setelah ada lomba Paralayang, yang digelar 16 – 18 Agustus 2008 besok. Jadi sembari menunggu dipakainya acara itu, Bandara sedang dipersiapkan secara matang.
Terkait safety flight (keamanan penerbangan) Sunarsono, menjamin bahwa secara teknis, dan kemampuan operator Bandara tidak akan terjadi gangguan. Baik terkait menara pantau, alat komunikasi, kelaikan pesawat, dan keamanan lain telah dipersiapkan dengan matang.
Bahkan, pihak Aero Express sendiri telah menjamin keselamatan penumpang dengan mengasuransikan ticket penumpang tersebut sesuai aturan standart pelayanan Bandara.
“Aero Express telah menjamin itu. Semua ticket telah berasuransi. Kita semua berdoa semoga diberi kelancaran oleh Allah, SWT. Dishub siap melayani secara all out dalam penerbangan ini,” ujar Sunarsono. (RI-1)
Kadis PU Minta Rekanan Tertib Administrasi
Jember – Keluhan dan protes sejumlah rekanan terkait belum ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Jember oleh Ir Juwarto, Kadis PU ditanggapi dingin.
Ir Juwarto, Kadis PU Pemkab Jember yang dikonfirmasi, mengatakan bahwa keluhan rekanan itu tidak ada masalah. Sebab, diakuinya selama ini jika menggunakan cara lama, maka DPU yang kesulitan saat ada pemeriksaan. Sebab, berkas – berkas banyak yang belum lengkap.
Menurutnya, rekanan untuk tahun 2008 diajak sedikit demi sedikit tertib administrasi dalam melengkapi berkas proyek diantaranya jaminan pekerjaan, dan surat menyurat lain terkait surat – surat ijin dari pemerintah desa terhadap lokasi pekerjaan. Dia tidak menghalangi atau menghambat pekerjaan dari penyedia jasa.
“Kalau menurut saya silahkan kerja dulu lah… yang penting kita tahu. Dan kita memegang dokumen kontrak tersebut. Silahkan dikerjakan, dan sembari itu lengkapi administrasi tentang jaminan – jaminan tersebut. Setelah lengkap kita akan tandatangani SPK,” ujar Ir Juwarto.
Menurut Juwarto, jika tetap menggunakan cara lama yang dilakukan sebelum periodenya maka dirinya akan kewalahan dan repot sendiri jika menghadapi pemeriksaan dari Pusat. Dia tidak menyebut apakah terkait pemeriksaan BPK terhadap temuan Rp 4,6 milliar yang harus dikembalikan ke Kasda atau tidak.
Hanya saja, para prinsipnya Kadis PU tidak menghambat. Rekanan sendiri banyak diakui belum melengkapi berkas – berkas terkait jaminan pekerjaannya. Sehingga dia tidak berani gegabah menandatangani SPK tersebut.
“Ya harus tertib dong tahun ini. Kita harap jika tertib administrasi ke belakang enak,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah rekanan protes karena kesulitan meneruskan pekerjaan sebab SPK belum ada yang ditandatangani Kadis PU. Ir Juwarto, sendiri kedatangannya ke Kantor dikeluhkan sejumlah rekanan. Bahkan dituding jarang masuk kantor. Ada yang menghitung sudah 2 pekan tidak masuk kantor.
“Akibatnya, pekerjaan kita terganggu dan molor,” ujar rekanan anggota Gabpeknas, Jember.
Terkait jarangnya ngantor itu, sempat muncul isu tak sedap di internal Dinas PU. Menurut sumber di PU, dari temuan BPK kemarin muncul angka Rp 4,6 milliar yang harus dikembalikan ke Kasda. Dan yang diakui oleh Dinas PU hanya sekitar Rp 2 milliar. (RI-1)
Tahanan Korupsi Jember Tidak Dapat Remisi
Jember – Menjelang HUT RI ke- 63 pada 17 Agustus 2008 nanti, seperti biasa ada pemberian remisi atau keringanan massa tahanan kepada narapidana di seluruh Lapas termasuk Jember. Sayangnya untuk Jember saat ini tidak satupun tahanan kasus korupsi bakal mendapat remisi.
Pasalnya remisi saat ini hanya diperuntukkan kepada narapidana atau tahanan Lapas yang sudah divonis sebelum Oktober 2007. Menurut Kalapas Jember, Alvi Zahri BCIp, tahanan kasus korupsi yang berada di Lapas Jember ternyata belum ada yang menerima vonis tetap.
“Belum ada keputusan sidang yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi belum ada yang dapat remisi,” ungkapnya. Namun selain tahanan korupsi, tahanan lain sebanyak 268 tahanan bakal mendapatkan remisi.
Remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 1 hingga 6 bulan tahanan. “Dan dari 268 tahanan tersebut, 33 tahanan yang lain langsung bebas pada saat pembacaan remisi,” imbuhnya.
Tahanan lain yang tidak menerima remisi adalah terpidana hukuman seumur hidup, Sutiyono, pembunuh Kepala Dinas Perhubungan Yuswanto.
“Kalau tahana korupsi itu belum ada yang menerima vonis tetap, tetapui kalau Sutiyono itu memang tidak mendapatkan remisi, karena dihukum sumur hidup,” ujarnya.
Persyaratan menerima remisi menurut Alvi, tidak terlalu rumit. Karena penilaian hanya pada kedisiplinan dan ketaatan selama dalam tahanan. “Kalau sering membuat ulah dan tidak menyesali apa yang telah dijalaninya, maka remisi tidak bakal diberikan,” tutur Alvi. (RI-1)
Dinsos Latih Ketrampilan Penyandang Cacat
Jember - Selama satu Bulan sejak tanggal 13 Juli sampai 13 Agustus 2008, hari ini sekitar 30 Penyandang Cacat Jember telah dilatih Kewirausahaan oleh Dinas Sosial Jember. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) Kaliwates Jember bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Kabupaten Jember.
Pelatihan yang baru dilaksanakan pertama kalinya dilaksanakan di Jember tersebut. Menurut Drs. Putut Siswo, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Jember, terbagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok pertama yaitu 10 orang dilatih ketrampilan Bordir, 10 orang dilatih ketrampilan Sablon dan 10 orang dilatih ketrampilan Servis Handphone (HP) dengan instruktur yang sudah berpengalaman.
Hasil pelatihan menurut Putut cukup bermanfaat. “Ternyata bisa dan bahkan 3 siswa yang dilatih ketrampilan Bordir telah direkrut perusahaan Bordir di Jember, sebelum pelatihan selesai,” jelasnya.
Pelatihan tersebut menurutnya juga tidak hanya sebatas pelatihan saja, namun pihaknya juga memberikan bimbingan dan pemantauan perkembangannya, sehingga diharapkan peserta bisa lebih maju dari sebelumnya.
Sementara itu, Plt Ka. Dinas Sosial Kabupaten Jember, Ir. Mahfud Efendi, menegaskan bahwa pelatihan yang diberikan tersebut membuktikan bahwa penyandang cacat mempunyai kesempatan yang sama.
Senada dengan Mahfud, slah satu peserta pelatihan, Ragil juga menegaskan bahwa selama ini penyandang cacat dipandang sebelah mata. Padahal menurutnya penyandang cacat mempunyai kemampuan yang tidak kalah berkualitas dibandingkan dengan yang normal. “Beri Kami Kesempatan, Kami akan Buktikan,” tuturnya. (RI-1)
Pelayanan PDAM Lambat, Pelanggan Dirugikan
Jember – Sejumlah pelanggan PDAM mengeluhkan pelayanan perusahaan daerah yang mengurusi kebutuhan air bersih warga Jember tersebut. Pasalnya hingga saat ini tariff pasang baru PDAM bervariasi dan jangka waktu pemasangan juga lama, bahkan mencapai berbulan-bulan.
Salah satu pelanggan PDAM yang dirugikan, Budi M, warga jalan Kartini menegaskan, bahwa hingga saat ini rumahnya belum terpasang meter PDAM yang baru.
“Padahal saya sudah bayar untuk pasang baru pada awal bulan juli lalu, tetapi kenyataannya hingga saat ini belum dipasang,” ujarnya.
Budi mengaku sudah membayar Rp. 700 ribu untuk pasang baru saluran air miliknya. “Pada waktu itu saya tanya katanya satu minggu paling lama bakal dipasang, ternyata sudah satu bulan lebih tidak terpasang juga,” imbuhnya.
Pelanggan lain Suryani, warga Bumi Kaliwates Jember, juga menyatakan bahwa PDAM tidak mempunyai patokan jelas berapa lama proses pemasangan dan besarnya biaya pasang baru.
“Dalam lingkungan perumahan saya saja, besarnya biaya bervariasi, ada yang Rp. 600 ribu, 700 ribu dan saya sendiri dikenakan Rp. 1,2 juta,” ungkapnya. Selain itu petugas PDAM juga sering meninggalkan pekerjaan di jalan atau dirumah pelanggan sebelum selesai pengerjaannya.
Suryani mencontohkan, waktu petugas mengganti meter PDAM dirumahnya, hasil bongkaran meter tidak dikembalikan seperti semula. Sehingga halaman rumahnya rusak hingga saat ini.
Sayangnya hingga Selasa sore, Dirut PDAM Jember, Taufan, tidak berhasil dikonfirmasi. Menurut sejumlah stafnya, Taufan tidak berada dikantor karena ada tugas lapangan. (RI-1)
Warga Kembali Pasang PJU Liar
Jember – Sejumlah warga di daerah Kencong, Gumukmas dan Umbulsari serta Tanggul kembali melakukan pemasangan PJU liar. Pasalnya hingga saat ini PJU legal dari Pemkab belum juga nyala.
Salah satu tokoh masyarakat Gumukmas, MAhmudi, menjelaskan bahwa jalan-jalan yang dulu terang karena ada PJU liar kini gelap semua, pasca PJU liar ditertibkan.
Waktu penertiban PLN dan Pemkab Jember berjanji bakal menghidupkan PJU legal, supaya bias lebih terkontrol penggunaan energynya. “Tetapi ternyata sudah berbulan-bulan ini tidak ada PJU yang nyala dityempat kami, padahal jalan-jalan yang ada rawan kejahatan, dengan terpaksa kami pasang lagi PJU Liarnya,” ujarnya.
Selain tmenunggu PJU nyala di sejumlah daerah juga mengaku tidak mendapat jatah PJU.
“Bagaimana mau nyala, jatahnya saja tidak ada di daerah kami, padahal masyarakat butuh penerangan,” imbuhnya.
Gerakan masyarakat untuk memasang kembali PJU liar tersebut, membuat PLN dan pemilik program PJU Rp. 85 miliar, DKLH Jember garuk-garuk kepala. Seperti disampaikan Kepala DKLH Jember, CH. Havid Setyadi, pihaknya meminta pada masyarakat untuk tidak kembali memasang PJU liar.
“Kami minta masyarakat bersanar, dan menunggu hidupnya PJU dari Pemkab, karena kami sudah mengupayakan untuk menghidupkan PJU tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain Havid tidak bias menegaskan sampai kapan warga menunggu hidupnya PJU tersebut. Karena hingga saat ini PLN belum berani memastikan kemampuannya untuk mensuplai kebutuhan energy PJU.
Bahkan target Bupati Jember menghidupkan PJU pada awal Agustus menyongsong dilaksanaknnya BBJ ke-2, juga meleset. Ribuan titik PJU hingga saaat ini masih tetap belum bias nyala. (RI-1)
Jatah Pupuk Kurang, Petani Terancam Gagal Panen
Jember – Karena jatah pupuk untuk tanaman Jagung di Jember kurang, maka tahun 2008 ini diprediksi petani bakal mengalami gagal panen. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Kelompok Tani Aman MAju Cangkring Jenggawah, Ahmad Armo, Selasa (12/8/2008).
Ahmad yang ditemui di Dinas Pertanian (Disperta) Jember menyatakan bahwa pihaknya khawatir karena jatah pupuk yang kurang tersebut maka sekitar 71 hektar tanaman jagung milik petani Desa Cangkring Jenggawah, terancam gagal panen.
“Sampai saat ini petani masih kesulitan mendapatkan pupuk, padahal kalau tidak dipupuk dapat dipastikan kami mengalami gagal panen,” ujarnya.
Mulai dari masa tanam mulai hingga saat ini pupuk sulit ditemui. Sehingga beberapa kali tahapan pemupukan ditunda-tunda dan yang pasti tidak sesuai dengan jadwal yang ada.
Untuk itu pihaknya bersama sejumlah petani di kecamatan lainnya, mendesak Disperta untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut. “Karena selama ini hanya 10 % dari kebutuhan yang dipenuhi oleh Pemkab Jember,” imbuhnya.
Padahal kebutuhan pupuk petani Jenggawah khusus untuk tanaman jagung seharusnya 35 ribu ton. Namun ternyata hanya sekitar 10% saja yang dipenuhi oleh Pemkab.
Menanggapi hal ini, KAdisperta pemkab Jember, Ir. Harry Widjayadi, menegaskan bahwa permasalahan pupuk merupakan permasalahan klasik yang setiap tahun terjadi.
“Kita ini sudah mengakomodir dan menyampaikan kebutuhan petani, namun kebijakan jumlah yang dikucurkan bukan ada pada Disperta, tetapi di unti kerja lain,” ujarnya.
Sehingga langkah yang bias diambil Disperta yakni, menjadi mediator petani dengan Pemkab saja. (RI-1)
Jadwal Terbang Pesawat Belum Jelas
Jember – Meski kabar gembira akan segera dioperasionalkannya pesawat komersil di Jember sudah terdengar dari pernyataan Bupati Jember, MZA Djalal, ternyata jadwal terbang pesawat masih belum jelas.
Terbukti hingga hari ini, Senin (11/8/2008) pihak Dishub Jember belum bias menyatakan mulai kapan pesawat komersil tersebut bakal mengangkut penumpang dari dan ke Jember.
Kadishub Pemkab Jember, Sunarsono, menyatakan bahwa pihaknya masih belum mengetahui mulai kapan pesawat akan operasional. “Kita lihat dulu test landing-nya, kalau berjalan lancer ya bulan ini segera ada penerbangan perdana,” ungkapnya.
Namun rencanannya, menurut Narsono setiap harinya bakal ada penerbangan tiga kali dari Jember ke Surabaya. “Kami hanya pelaksana dilapangan saja, soal pengelolaan ada di PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan),” imbuhnya.
Termasuk manajemen keuangannya nantinya akan dikelola oleh PDP. Seperti halnya dengan SPBU Sukorejo. Sehingga pihaknya tidak bias menyebutkan jumlah tariff naik pesawat tersebut nantinya.
“Setahu saya jumlah kursinya pesawat yang pertama kali kerjasama dengan Pemkab ini hanya sekitar 18 kursi sepeti pesawat yang biasa mengangkut di lapangan terbang perintis di luar jawa.
Maskapai yang siap beroperasi di Jember itu adalah Aero Express. Dan Pemkab sudah melakukan teken kontrak dengan perusahaan maskapai tersebut dengan nilai miliaran rupiah.
“Nantinya siapa yang ingin naik, harus membeli voucher terlebih dahulu di PDP, bukan tiket,” imbuhnya. (RI-1)
Guru Bantu Tidak Lagi Terima Gaji Ke-13
Jember – Pada tahun 2008 kali ini nasib guru Bantu Jember semakin menyedihkan. Pasalnya pada tahun ini guru Bantu tidak bakal menerima gaji ke-13 seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jember, H. Ach. Sudiono MSi, menanggapi banyaknya keluhan guru Bantu karena tidak menerima Gaji 13. “Saya ini maunya ya mencairkan, tetapi sama BPK saya diberi kartu kuning, untuk tidak lagi mencairkan gaji 13 guru Bantu,” ungkapnya.
Sehingga pihaknya tidak bias memenuhi keinginan guru Bantu se-Jember. Sejumlah sumber menyatakan bahwa pada tahun 2007 lalu masing-masing guru Bantu menerima dana yang dikatakan sebagai gaji 13 sejumlah Rp. 460 ribu.
Semua guru Bantu yang berjumlah sekitar 800 orang pada waktu itu menerima bonus tambahan tersebut. Sayangnya langkah Dinas Pendidikan tersebut dianggap menyalahi aturan oleh BPK RI. Sehingga untuk tahun 2008 ini dilarang untuk dicairkan.
Karena menurut BPK yang boleh menerima gaji ke-13 hanya PNS saja. Selain PNS tidak boleh menerima gaji 13, apalagi ada dugaan pendataan yang kurang valid.
“Daripada saya kena masalah hanya karena uang segitu, ya terpaksa saya tidak cairkan,” tutur Achmad. (RI-1)
Puskesmas dan Polres Kewalahan LAyani Caleg
Jember – Mendekati hari H pengembalian formulir pendaftaran calon legislative (caleg) dari 31 partai yang ada di Jember. Petugas di sejumlah Puskesmas dan Polres Jember mulai kewalahan melayani permohonan surat keterangan sehat dan keterangan kelakuan baik atau SKCK.
Meski tidak terlalu panjang antrian nampak di loket pengambilan formulir SKCK di satuan IPP Polres Jember. Puluhan caleg setiap jamnya nampak antri dengan sabar mengambil formulir dan melakukan sidik jari serta test interview.
Kasat IPP Polres Jember, AKP. Suyono, membenarkan banyaknya pemohon SKCK untuk persyaratan menjadi caleg tersebut. “Karena pembuatan SKCK harus dating sendiri, pemohon harus diambil sidik jarinya dan mengisi formulir sebenar-benarnya melalui interview, sehingga terlihat banyak,” ujarnya.
Namun Suyono sudah menghimbau kepada sejumlah stafnya untuk mempercepat proses pembuatan SKCK. Namun sejumlah caleg yang nampak di halaman Mapolres Jember mengaku agak kesal karena SKCK tidak bias langsung jadi.
“Tadi semua formulir yang sudah diisi dan sidik jari kami hanya diterima saja dan kami suruh kembali lagi besok atau dua hari lagi, tergantung kapan jadinya SKCK tersebut,” ungkap Moh. Hasan salah satu caleg.
Namun bagi pemohon SKCK yang bukan caleg bias ditunggu dan langsung jadi. Bahkan ada sejumlah pemohon yang tidak melalui prosedur juga bias langsung membawa SKCK barunya.
Sedangkan untuk caleg rata-rata memerlukan waktu 2 sampai dengan 3 hari. Berbeda dengan sejumlah Puskesmas yang melayani permohonan keterangan sehat jasmani dan rohani dari caleg.
Puskesmas lebih sigap dan trengginas melayani pemohon sehingga tidak timbul antrean panjang. Seperti yang terlihat di Puskesmas Sumbersari, meski banyak yang dating, namun semua terlayani dengan cepat sesuai dengan jadwal kedatangan ke Puskesmas.
Yang dating lebih dahulu langsung dilayani, dan dilanjutkan dengan yang baru dating. Selain itu biaya yang dikenakan di Puskesmas juga tidak mahal, namun sesuai dengan Perda. Berbeda dengan yang ada di Polres Jember. (RI-1)
SPK Proyek PU Belum Diteken
Jember – Surat Perintah Pelaksanaan (SPK) Pekerjaan proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jember hingga bulan Agustus ini belum ada yang diteken atau ditandatangani oleh Kadis PU, Ir. Juwarto. Hal ini membuat kalangan rekanan menjadi bingung dan tidak bisa bekerja.
Ketua Aspeknas Jember, Ribut Edy, menegaskan bahwa rekanan sampai saat ini belum bisa bekerja dan mencairkan uang karena SPK belum ada yang ditandatangani. “Hal ini merugikan kami dan masyarakat, karena waktu sudah melewati pertengahan tahun,” ungkapnya.
Selain itu jika proyek tidak segera dikerjakan maka dikhawatirkan musim hujan segera tiba. Jika musim hujan tiba, dapat diprediksi kualitas proyek tahun 2008 kembali amburadul seperti tahun 2007 lalu.
Rekanan juga mengeluhkan sulitnya mencari Kadis PU Juwarto. Juwarto hampir setiap harinya tidak berada di kantornya, sehingga ratusan rekanan yang antri setiap hari menunggu penandatanganan SPK banyak yang mengeluh.
Menanggapi hal ini, Juwarto juga belum berhasil dikonfirmasi, ketika dihubungi di ponselnya tidak diangkat meski ada nada sambung. Sementara itu sejumlah Kepala Bidang di PU memilih bungkam.
Seperti yang disampaikan Kabid Tata Kota, Ir. Didit, menurutnya terkait dengan berita tersebut yang berwenang menjawab hanya Kadis PU. “Kami nggak berani komentar mas, ke bapaknya saja, itu kewenangan beliau,” tegasnya.
Sementara sumber lain di DPU menyatakan bahwa Kadis PU saat ini sedang kebingungan mengembalikan dana Rp. 4,6 miliar ke kas negara. “Khan audit BPK tahun ini, untuk tahun anggaran 2007 lalu, DPU diminta mengembalikan dana 4,6 miliar oleh BPK, jadi sekarang bingung mas,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu pernyataan sumber tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Banwas Jember, Abdul Muis Balya. Namun menurut Muis audit BPK tersebut belum kelar. Sehingga DPU masih diberi kesempatan untuk mengembalikan dana tersebut hingga bulan Agustus ini.
Dan masih menurut Muis beberapa waktu lalu, Juwarto hanya mengakui dirinya mengembalikan Rp. 2,6 miliar. Sementara yang Rp. 2 miliar merupakan tanggungjawab rekanan. (RI-1)
BPK Juga Audit Dana PKL
Jember – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ternyata juga menegur Kabag Ekonomi Pemkab Jember, Ir. Erni, karena diduga menggunakan dana pembinaan PKL tanpa melengkapi SPJ secara lengkap. Menurut sumber Radar Investigasi dilingkungan Pemkab Jember, saat ini bagian ekonomi sedang sibuk mempersiapkan SPJ penggunaan dana pembinaan tersebut.
Hal tersebut juga tidak dipungkiri oleh Erni, menurutnya BPK meminta dirinya melengkapi SPJ yang sudah ada. “Kami sebebnarnya sudah melengkapi SPJ dengan tanda terima dari PKL, namun BPK menganggap itu kurang,” ujarnya.
Karena selama ini Pemkab Jember dikenal memanjakan PKL dengan memberi dana pembinaan setiap PKL-nya Rp. 1 juta. Dan untuk dua kali pembinaan kabarnya Pemkab telah menghabiskan dana pembinaan sebanyak Rp. 1 miliar.
Karena menganggap ada dugaan penyimpangan pada anggaran tersebut maka BPK melakukan audit. Alhasil sejumlah pengucuran dana tak prosedural diketemukan. Sehingga BPK menegaskan agar bagian ekonomi melengkapi SPJ semestinya sesuai peraturan yang ada.
“BPK minta SPJ penggunaan dana 1 juta tersebut, untuk apa aja, dan PKL masing-masing harus membuat SPJ penggunaan dana tersebut,” imbuhnya.
Jika memang untuk membeli cat, mengganti gerobak atau yang lainnya menurut Erni, SPJ-nya harus jelas, tidak hanya global SPJ dana Rp. 1 juta sudah diterima PKL itu saja. “Karena memang itu rekomendasinya maka, kami upayakan untuk memenuhinya, sesuai deadline dari BPK,” ungkapnya tanpa menyebut kapan deadline dari BPK.
Sementara itu sejumlah PKL di jalan Samanhudi dan Untung Suropati serta Diponegoro yang mengaku sudah menerima dana pembinaan tersebut enggan membuat SPJ. Salah satu PKL yang tidak mau disebut identitasnya, menyatakan bahwa PKL hanya menerima dana pembinaan dari Pemkab.
“Kami ini terima dana pembinaan dengan catatan waktu itru mau berjualan sesuai jadwal dari Pemkab, bukan harus membuat SPJ uangnya kemana, itu kewajiban Pemkab,” ujarnya. Menurut sumber tersebut ada dugaan penerima dana pembinaan tidak hanya PKL, karena jumlahnya yang terlalu banyak.
“Mungkin saja bukan hanya PKL yang terima, jadi Pemkab bingung membuat SPJ, karena teman-teman PKL juga masih banyak yang belum menerima, pokoknya PKL tidak mau ikut-ikut soal itu,” tegasnya lagi. (RI-1)
