Jember – Menginjak hari kelima atas diberlakukannya penurunan harga BBM jenis premium ternyata masih membuat sejumlah SPBU kehabisan stock premiumnya. Sehingga hal ini membuat konsumen rela mengantri di sejumlah SPBU.
Antrian yang rutin terjadi setiap hari sejak tanggal 1 Desember lalu, membuat SPBU-SPBU memberlakukan pembelian hanya khusus untuk kendaraan bermotor saja. “Untuk kendaraan saja kita layani, untuk pembelian premium dengan gallon atau jerigen tidak dilayani, arena antrian selalu panjang,” ujar salah satu pegawai SPBU di jalan Gajahmada, Fauzan.
Larangan pembelian premium dengan jerigen ini juga diberlakukan oleh SPBU di luar kecamatan kota . Seperti SPBU di Ambulu, Wuluhan dan Tempurejo juga menolak ada pembelian premium selain dengan kendaraan bermotor.
Hal ini membuat pedagang premium eceran menggunakan mobil dan sepeda motor untuk membeli premium di SPBU. Sesampainya dijalan BBM tersebut dikeluarkan lagi ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang.
Di sisi lain sejumlah pemilik SPBU mengeluhkan datangnya pasokan premium usai turunnya harga. Truk tangki pengakut premium sekarang ini lebih sering dating di tengah malam hari sekitar pukul 01.00 wib.
Padahal stock yang ada di tangki SPBU biasanya sudah habis di sore hari. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Antrian Premium MASih Terjadi
2009 Petani Bakal Dapat kupon Pupuk
Jember – Permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi di setiap musim tanam, naga-naganya menjadi perhatian serius Pemkab JEmber. Saat ini pihak Pemkab Jember sedang mematangkan formulasi distribusi tertutup pupuk bersubsidi pada 2009. Salah satu langkah diantaranya dengan membagikan kupon pupuk kepada petani yang lahannya telah masuk dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) kelompok tani.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag PM) Jember, Hariyanto. “Pupuk disalurkan berjenjang dari produsen sampai kios resmi langsung kepada kelompok tani. Selanjutnya, kelompok tani meneruskan ke anggotanya,” ujarnya.
Setelah kebutuhan pupuk selama setahun diketahui, sambung dia, pemkab mengajukan usulan ke pemerintah. Dengan begitu maka diharapkan jaminan pemenuhan kebutuhan petani bakal terealisir. Karena selama ini tidak ada jaminan semua usulan daerah akan dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Hariyanto mencontohkan petani yang RDKK-nya telah masuk ke kios A, misalnya, maka petani tersebut tidak bisa membeli pupuk di luar kios A. Sistem ini untuk memudahkan pengawasan distribusi.
"Kios bisa mendeteksi apakah petani itu anggota kelompok tani yang jadi tanggung jawabnya atau tidak. Begitu pula petani bisa mengontrol kios jika ada penyelewengan, pasti ketahuan karena jumlahnya kurang," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Asisten II Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, distribusi pupuk tertutup mengharuskan petani bergabung dalam RDKK. Tujuannya agar kebutuhan pupuk pada hamparannya sudah disetor ke pemerintah. "Bagi yang tidak masuk RDKK, petani tersebut tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi," tegasnya. (RI-1)
Gandeng Dinkes, Jamsostek Gelar Pengobatan Gratis
Jember - Dinas Kesehatan Kab. Jember bersama dengan PT Jamsostek Cabang Jember, beberapa hari ini menggelar pengobatan gratis untuk masyarakat. Pengobatan gratis yang dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger, selama 2 hari ini, cukup mendapat sambutan dari masyarakat setempat, utamanya kalangan keluarga kurang mampu.
Pengobatan cuma-cuma yang dilakukan PT Jamsostek Cabang Jember ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya yang pra sejahtera dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. “Kita tahu bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan lebih, justru banyak warga masyarakat prihatin tidak dapat memenuhi kesehatannya, karena itu PT Jamsosek cabang Jember berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang memperlukan layanan pengobatan cuma-Cuma,”ujar Kepala PT Jamsostek Cabang Jember, Drs Salman Alfaris.
Menurut Salman, ada banyak keuntungan yang diperoleh lewat kegiatan pengobatan gratis yang diberikannya untuk masyarakat ini. Selain bisa membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, masyarakat juga akan semakin mengenal PT Jamsostek tidak hanya sebatas tenaga kerja saja. “Seluruh lapisan masyarakat, umumnya di pelosok daerah, akan tahu, apalagi sasaran yang hendak dicapai tidak hanya tenaga kerja di sector formal, namun juga di sector informal, seperti buruh tani, nelayan, pekerja lepas di sector informal, pengayuh becak, tukang ojek maupun pedagang,” paparnya.
Selain memberi pengobatan cuma-cuma, Jamsostek juga mengajak semua pekerja mendaftarkan diri menjadi peserta Jamsostek. Sejumlah keuntungan ikut menjadi peserta JAmsostek diantaranya adalah perlindungan pada hari tua, kecelakaan kerja untuk pekerja, jaminan kesehatan dan lain sebagainya.
Sementara itu, Dr. Hari Pitono dari Dinkes Jember mengatakan, dengan kegiatan ini PT Jamsostek menunjukkan satu kepedulian yang tinggi dimana sebenarnya PT Jamsostek punya ikatan dengan tenaga kerja di setiap perusahaan yang ter-cover oleh Jamsostek. “Ini merupakan bentuk lain kerjasama yang baik untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. pemerintah menyediakan fasilitas Mobil Unit Pelayanan Dinkes dari UPTD Puskesmas dengan petugasnya yang terlibat,” katanya. (RI-1)
Jember Sumbang 4,8 juta Ton Jagung
Jember - Jagung jenis SHS 3 berhasil dipanen dengan melimpah di Desa Jambearum, Kecamatan Puger, yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Setia Budi IV. Bahkan Kabupaten Jember dari hasil panen petani ini bisa menyumbang sekitar 4,8 juta ton jagung untuk memenuhi kuota produksi jagung nasional sebesar 15,8 juta ton.
“Keberhasilan ini akan memberikan manfaat dan kelebihan bertani dengan cara berkelompok,“ ujar Asisten Ekonomi Pembangunan, Drs. Edi B. Susilo, Msi menanggapi keberhasilan panen yang dipetik petani Puger tersebut.
Jember selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Timur, karena masyarakat petaninya lebih mengutamakan tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur yang diwakili, Kusdarianto Kabid Perencanaan Diperta Jatim mengatakan dengan melihat tongkol jagung hibrida SHS 3 ini nyaris tidak ada bogangnya, maka produksinya akan meningkat sesuai upaya yang selalu diharapkan.
“Jember bisa mengalahkan Gorontalo dengan produksi jagung sebesar 700 ribu ton, sedang Jember mencapai 4,8 juta ton,“ bebernya.
Keberhasilan Jawa Timur ini merupakan prestasi dari para petani dan terus akan diupayakan produksi dan produktifitasnya termasuk penggunaan benih jagung hibrida yang hanya 40% dan terus diupayakan hingga 60%.
Untuk itu pemerintah harus secara berkesinambungan membimbing petani dengan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTP), di 25 unit Jember dari 700 unit se Jatim.
Di sisi lain, Direktur Pemasaran Sang Hyang Seri, M Yedi menegaskan jagung varietas SHS 3 merupakan golongan hibrida single cross dengan penampilan tanaman seragam, potensi produksi 15,4 ton/ha dengan rata-rata 11,21 ton pipilan kering.
“Kelebihan lain sangat cocok ditanam di musim hujan dan kemarau baik di lahan sawah atau tegalan. Dan termasuk varietas yang beradaptasi luas dan stabil dengan produksinya,“ paparnya.
SHS 3 ini juga tahan terhadap rebah, baik batang dan akar meski di musim hujan maupun musim kemarau. Hal itu karena didukung akar dan batang yang kokoh. Ditambah lagi jenis SHS 3 bijinya berwarna kuning, dengan tongkol silinder mengandung protein tinggi sekitar 13,46% lebih tinggi dari varietas lain sekitar 10%-11%.
Benih jagung hibrida SHS 3 merupakan jenis benih jagung terbaru Sang Hyang Seri sejak tahun 2008 dan telah disetujui dilepas melalui Kepmen Pertanian RI Nomor 829, tanggal 24 Juni 2008 yang hanya diproduksi oleh PT Sang Hyang Sri. (RI-1)
Panitia Proyek PJU Diduga Korup
Jember – Tidak menyalanya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten sebagai proyek mercusuar, yang menyerap anggaran uang rakyat Rp 85 milliar ada indikasi dikorupsi. Hal ini terungkap pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008, dimana ada temuan selisih HPS Rp 18 milliar.
Yang mana selisih tersebut menurut BPk merupakan kerugian Negara yang perlu dikembalikan dananya ke KAsda. Sementara itu kabar yang tersebar, hingga akhir bulan Nopember ini kelebihan fee itu telah dikembalikan sebesar Rp 8 milliar.
Didalam auditnya BPK menemukan sejumlah kejanggalan. Diantaranya mark – up harga barang tiang, kabel, dan lampu.
Selain itu, PT Sarana Dwi Makmur sebagai kontraktor juga terkena denda sepermil alias 1/1000 dikali Rp 85 milliar dikalikan 4 hari waktu itu mencapai Rp 350 juta –an. Lalu instansi leading secktornya kebingungan dan melakukan addendum, sehingga penyelamatan denda dilakukan.
Anehnya, addendum itu jangka waktunya melampaui waktu masa pengerjaan dan lebih tinggi. Alasan addendum sendiri juga tidak masuk akal karena tidak ada bencana, dengan penambahan sekitar kurang lebih 4000 lebih titik PJU.
Ketua Komisi D DPRD Jember Miftahul Ulum, S.Ag, menegaskan bahwa soal PU Rp 85 miliar itu jauh hari dirinya sudah mengingatkan. Dia bersama 7 orang anggota DPRD sebelumnya sudah tidak setuju. Tapi, ternyata diteruskan.
Kata dia, bukan tidak setuju ada proyek besar PJU itu. Tapi nilai dan waktunya saat itu tidak tepat. Di kala krisis ekonomi, dan krisis energi Pemkab Jember memaksakan kehendak.
Akibatnya, dia kalah voting di Rapat Paripurna DPRD Jember yang dipimpin langsung oleh HM Madini Farouq, S.Sos, Ketua DPRD Jember sebelum dijebloskan ke penjara. Baru saat ini setelah terjadi masalah Pemkab alih – alih ingin mencari alas an untuk memperpanjang kontrak pengerjaan dengan PT Sarana Dwi Makmur.
“Saya kira Pemkab Jember harus bertanggungjawab atas PJU itu. Dana sudah mengalir dan direalisasikan. Mau tidak mau sebagai bentuk pertanggungjawaban itu adalah PJU harus menyala,” ujar Ulum.
Ullum juga menyesalkan jika sampai akhirnya tidak menyala karena krisis energi telah jauh hari disampaikan saat protes menolak rencana proyek tahun jamak Rp 85 milliar itu. (RI-1)
Perlu Sinergitas Dunia Pendidikan dan Kerja
Jember – Di jaman Presiden BJ Habibie, dikenal dengan program Link and Match. Artinya, lulusan pendidikan baik kejuruan dan pendidikan tinggi harus siap pakai di dunia kerja. Tidak perlu menunggu lama, lulusan pendidikan itu telah diminta pasar kerja.
Naga-naganya hal ini juga akan dikembangkan di tahun 2009 mendatang di Kabupaten Jember. Para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), perlu ditingkatkan kualitasnya. Sehingga kompetensi ke perusahaan untuk diterima di lapangan kerja sangat tinggi.
Guna meningkatkan itu, maka pendidikan perlu disinergikan dengan pasar kerja. Kurikulum di sekolah juga harus sinergi dengan mata pelajaran di sekolah. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Jember, Dr. HM. Sulthon Masyhud, M. Pd.
Dia mengatakan, ada beberapa langkah mensinergiskan kurikulum sekolah, diantaranya dengan komite sekolah berkoordinasi terkait kebijakan pengembangan kompetensi lulusan dengan mengundang “user” (pengusaha kerja/perusahaan, Red).
Termasuk mendatangkan tenaga ahli untuk finalisasi rumusan kompetensi dalam mata pelajaran, tim sekolah melakukan pengamatan di dunia kerja untuk cross-check informasi dengan mengembangkan silabus mata pelajaran dan buku ajar.
Pelaksanaan pengembangan kompetensi lulusan juga perlu disinergiskan. Menurut Sulthon, pola pengembangan kompetensi lulusan saat ini secara teoritis sebenarnya sudah memadai, misalnya melalui system PSG di siswa SMK.
Tapi, berdasarkan pengamatannya, pengembangan kompetensi untuk lulusan SMK belum berjalan secara maksimal. Karena banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium dan fasilitas dan sarana penunjang.
Banyak dunia usaha yang belum siap mendukung pengembangan kompetensi siswa lulusan sekolah menengah dan banyak guru yang belum siap dalam upaya pengembangan kompetensi itu.
Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah sekolah harus menggodok teori yang berkaitan dengan kompetensi secara memadai sebelum berpraktek, sekolah perlu menyediakan laboratorium yang memadai untuk mencobakan teori dalam bentuk laboratorium micro profession (tempat siswa praktek sebelum terjun ke dunia usaha).
“Dalam micro profession itulah latihan praktek terbatas dilakukan, sehingga ketika PSG siswa sudah benar-benar siap,” tegasnya. (RI-1)
GTT TK dan PAUD Diduga Juga Dipungli
Jember – Guru Tidak Tetap (GTT) TAman Kanak (TK) naga-naganya juga mengalami hal serupa dengan GTT yang ada di SD, SMP dan SMA/SMK. Hal ini terungkap oleh salah satu GTT TK di kecamatan Kaliwates Jember.
Menurut GTT yang tidak mau disebut identtitasnya tersebut, tunjangan fungsional yang diterimanya tidak utuh lagi karena ada pungutan liar sebesar Rp. 400 ribu.
Menurut sumber tersebut, ada sejumlah GTT yang tidak dipungut Rp. 400 ribu namun hanya dipungut Rp. 300 ribu, karena tunjangannya belum cair semua. “Kalau yang sudah terima 10 bulan ya dipotong Rp. 400 ribu, tetapi kalau terima 8 bulan saja maka hanya Rp. 300 ribu,” ujarnya.
Pungli tersebut menurutnya dikoordinir oleh oknum GTT yang dekat dengan Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya diserahkan kepada oknum pejabat di Dinas Pendidikan Jember Bidang Ketenagaan berinisial SF.
GTT ini menyebutkan di kecamatan Kaliwates saja, jumlah GTT TK mencapai lebih dari 80 orang. Dan jika semua dipungli Rp. 400 ribuan, maka bakal terkumpul sekitar Rp. 32 jutaan.
Sayangnya Kepala BIdang Ketenagaan Dinas Pendidikan Jember, Dra Henny Hayani, enggan berkomentar soal tersebut.
Melalui ponselnya Henny menyatakan dirinya tidak berhak memberi pernyataan soal tersebut. Namun sekilas dirinya menolak mengakui adanya potongan tersebut. (RI-1)
Dana Pemulangan Pensiun Tidak Ada Dasar Hukumnya
Jember – Kepala BAdan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Sugiarto SH, mengakui kalau penyaluran dana pemulangan pensiunan PNS tidak memiliki dasar hokum. Meski tidak mempunyai dasar hokum, Sugiarto mengaku tetap menyalurkannya karena ada perintah Bupati Jember.
“Bagaimana lagi, itu kan perintah Bupati, kami tidak bias menolaknya, seperti dana uang muka perumahan itu, ini juga tidak ada dasarnya,” ungkapnya.
Sugiarto juga menyatakan bahwa pengajuan dana pemulanan pension sudah ada semenjak dirinya belum menjadi Kepala BKD. Sehingga dirinya tetap melanjutkan kebijakan lama tersebut.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, BKD Jember diduga kembali bermasalah. Pasca direkomendasi oleh tim pemeriksa BPK wilayah V Surabaya untuk mengembalikan dana tunjangan perumahan yang tidak tepat sasaran, kini diduga mengeluarkan anggaran pemulangan PNS tanpa SPJ yang jelas.
Bahkan menurut sejumlah PNS yang pensiun, mengaku tidak pernah menerima dana tersebut dari BKD. Padahal setiap tahun dana pemulangan PNS yang sudah pensiun ini dianggarakan sebesar Rp. 450 juta.
Dengan anggaran sebesar itu menurut bukti pengeluaran yang ada di BKD, ada sekitar 450 PNS yang pensiun dengan penerimaan dana masing-masing Rp. 500 ribu. “Tetapi kami selama ini tidak pernah dengar ada dana tersebut, apalagi menerima, dan saya yakin semua PNS yang pension juga nggak terima,” ujar mantan pejabat yang telah pension, sambil mewanti-wanti wartawan untuk tidak menyebut identitasnya. (RI-1)
PTPN XII Hijaukan Lahan Dengan 60 ribu Bibit
Jember - Unit Bisnis Strategis (UBS) Wilayah II PTPN XII Jember mulai kemarin melakukan penanaman lahan-lahan kritis dan kososng dengan lebih dari 20 ribu bibit tanaman keras. Hal ini disampaikan Manajer UBS Wilayah II PTPN XII Jember, Ir. Suwarno, dikantornya, Selasa (2/12).
Menurut Suwarno, penananaman tanaman keras seperti Sengon, Jabon dan Mahoni ini dilakukan dalam rangka turut mensukseskan program penghijauan yang dicaanngkan pemerintah dan mengantisipasi terjadinya bencana alam berupa tanah longsor, banjir di era mendatang.
Penanaman serempak dilakukan jajaran PTPN XII dengan dimulai dari wilayah kebun Kota Blater, Tempurejo. Yang kemudian dilanjutkan hari ini di Kebun Mumbul.
Penanaman ini dilakukan bukan diwilayah atau areal milik PTPN. "Semua kita tanam ditanah milik warga dan pemerintah, seperti tanah desa, dan lainnya, bukan kita taam dilahan sendiri, karena kalau ditanah sendiri sudah dilakukan setiap hari," jelasnya.
PTPN sendiri juga menyalurkan bibitnya kepada masyarakat yang membutuhkan bibit dan menanam untuk penghijauan. Seperti misalnya yang disalurkan ke SDN Patrang 02 Jember sebanyak 500 bibit.
"Kami sudah terima bantuan bibit sebanyak 500 bibit mahoni dari PTPN XII, yang kemudian kita tanam bersama siswa-siswi, sebaai program pembelajaran sekaligus penghijauan," tutur Kepala Sekolah SDn Patrang 02 Jember, Dra. Herlina. (RI-1)
2009, Korpri Jamin Anggotanya Netral
Jember - Pernyataan tegas muncul dari Ketua Korpri Jember, Drs Agoes Slameto Msi, yakni mejaga netralitas Korpri Jember. Hal ini menurut Agoes perlu disampaikan karena perjalanan sejarah kehidupan Korpri yang telah mengalami pasang surut dalam dinamika politik, reformasi dan persaingan global.
Hal inilah yang membuat Korpri lebih dewasa, dan menjaga netralitasnya di setiap pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada. “Demikian juga dengan pelaksanaan Pemilu 2009, kami tegaskan bahwa anggota Korpir tetap netral," ungkapnya.
Selain netralitas, Agoes juga menyatakan bahwa Korpri bukanlah serikat pekerja, namun merupakan wadah perhimpunan Pegawai Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh anggotanya di seluruh pelosok Jember harus tetap bersatu padu menjalankan pengabdian sesuai tugas masing-masing. “Sebagai abdi masyarakat anggota KORPRI turut menyukseskan tekad membangun masyarakat menuju masyarakat Jember yang semakin sejahtera," harapnya.
PNS harus berfokus dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mengesampingkan politik praktis yang sedang terjadi.
Dalam komitmennya, Korpri akan terus berjuang untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, termasuk kesejahteraan bagi keluarganya. “Meski sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi paling tidak sumbangsih Korpri dalam memberikan kesejahteraan bagi anggotanya menjadi program utama Korpri saat ini," janjinya. (RI-1)
Musim Panen Maju, Seperti 10 tahun Silam
Jember - Musim panen padi di Jember naga-naganya bakal maju dari jadwal. majunya musim panen kali ini karena jadwal turun hujan yang juga maju. "Ini seperti sepuluh tahun lalu, berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu mundur sekarang ini justru maju, jadi petani harus mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Kadisperta Jember, Ir. Harry Widjayadi.
Petani menurut Harry betul-betul harus mempersiapkan diri, khususnya untuk yang baru saja tanam atau melakukan pembibitan. Karena musim hujan sudah turun sehingga dikhawatirkan tanaman yang masiih muda terancam ambruk. Atau bahkan pembibitan rusak.
"Intinya petani harus bersabar dan meyongsong datangnya musim hujan ini sebagai tanda baik," imbuhnya.
Selain itu Harry menghimbau kepada petani untuk mempersiapkan massa panen disaat musim hujan tiba. KArena dengan panen serempak di musim hujan bisa merusak harga dan kualitas padi yang dipanen.
"Petani harus mempunyai lumbung padi sendiri, supaya harga pasca panen tetap bagus, kalau langsung dijual harga dipastikan anjlok," tuturnya lagi.
Hal senada juga disampaikan salah satu pengusaha beras asal Kaliat, Kamil Gunawan, menurutnya petani tidak boleh mengandalkan menjual gabahnya usai panen. Karena kalau semua petani menjual hasil panennya maka harga dapatdipastikan anjlok.
LAin dengan metode disimpan terlebih dahulu dan baru dijual ketika harga bagus. (RI-1)
Warga Gumukmas Berhasil Atasi Kelangkaan Pupuk
Jember - Meski sebagian petani di Kab. Jember dan sekitarnya merasa kurang tercukupi akan kebutuhan pupuknya, namun hal ini tidak membuat sebagian petani tidak dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Nyatanya, beberapa warga di Kec. Gumukmas saat ini telah dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk sawah / ladang mereka dengan menggunakan pupuk organik buatan sendiri.
Pupuk organik ini dibuat dengan mencampurkannya dengan pupuk an-organik. Dengan biaya ringan dan mudah di dapat, formula ini ternyata dapat melimpahkan hasil panen.
Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Ampel, Gumukmas, KH. Idris Sholeh yang telah mengelola pupuk organik dengan kotoran sapi mengatakan, dengan adanya kelangkaan pupuk dikalangan petani, maka tercetuslah gagasan dari warga di desanya untuk membuat pupuk sendiri. “Kami sebagai petani ingin mengatasi kelangkaan pupuk dengan melakukan dan mencoba sekaligus mempraktekkan pembuatan pupuk organik ini,” katanya menjelaskan.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menggunakan pupuk buatan sendiri pada sawah / ladang mereka sebanyak 2 kali masa tanam. Meski menggunakan peralatan yang digunakan sangat sederhana, namun ia optimis kualitas hasil panen dengan menggunakan pupuk bikinan sendiri tentu tidak akan kalah dengan hasil panen yang menggunakan pupuk kimia murni. “Buktinya saat panen jagung, alhamdulillah hasilnya meningkat sekitar 8 kuintal dari yang sebelumnya pakai pupuk kimia saja,” jelasnya lagi.
Untuk membuat pupuk kompos ini, ia mengatakan masih membutuhkan pupuk kimia sebagai bahan campuran. Biasanya, untuk satu petak sawah memerlukan pupuk kimia sampai satu kuintal, maka dengan ditambah dengan pupuk organik ini, istilahnya pupuk bokashi, bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia.
Ditanya mengenai kesulitan pembuatan pupuk organik ini, ia menegaskan bahwa selama ini tidak ada kesulitan yang berarti. “Di Gumukmas, tersedia banyak sekali bahan baku untuk dibuat pupuk organik dan untuk tanaman padi yang saya tanam sekarang ini telah menggunakan pupuk organik ini,” ujarnya.
Ia kemudian menceritakan proses pembuatan pupuk organik ini. Pertama kotoran sapi yang ada ditumpuk setinggi kurang lebih setengah meter, lalu ditutup dengan kain terpal dan diberi bahan penetralisir kotoran sapi, yaitu biolin. Setelah itu baru dicampur katul padi. Campuran itu kemudian ditutup selama 1 minggu lamanya. “Dengan durasi waktu tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih satu minggu, maka proses pembuatan pupuk ini telah selesai seluruhnya dan siap ditebar pada tanaman,” terangnya. (RI-1)
LSM Desak Pansel KPU Diganti
Jember - Sejumlah LSM yang terbagi pada 2 kelompok, Formad dan Picket Nol mendatangi pimpinan DPRD, dan Sekretariat KPUD Jember, Senin (1/12) siang.
Mereka memprotes kinerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dinilai sangat tidak independent dalam proses rekrutmen calon anggota KPU yang berlangsung kemarin.
Ketua LSM Formad, Kustiono Musri, dan beberapa anggotanya mengaku hanya memberikan tembusan dari suratnya ke Sekretariat KPUD Jember terkait permintaan klarifikasi dan kebenaran yang menyatakan salah satu anggota Pansel belakangan diketahui sebagai Tim Sukses (TS) dari Calon Gubernur Soekarwo-Gus Ipul alias KarSa Jember.
“Kami meminta bagaimana pertanggungjawaban DPRD dalam keputusannya memilih Pak Jayus, sebagai Pansel. Sebab, ternyata dia itu diindikasikan sebagai TS Tim KarSa Jember,” ujar Kustiono Musri.
Menurutnya, selama ini DPRD dinilai tidak jeli. Bahkan dia mencurigai ini sebagai bentuk pesanan. Karena bukan tidak mungkin anggota DPRD tidak tahu akan sepak terjang anggota Pansel tunjukan dari DPRD itu.
Sekadar diketahui, DPRD menunjuk 2 wakil nya duduk di Pansel antara lain : EA Zaenal Marzuki, SH, (Ketua IKADIN) dan Jayus (staf ahli DPRD dosen Unej). Sebelumnya kondisi ini dinilai LSM tidak netral. Tapi, ditanggapi dingin oleh Pansel dan terus melakukan kegiatannya. Belakangan LSM Formad mendapat informasi dan dilakukan penyelidikan bahwa salah satu anggota Pansel itu malah partisan sebagai anggota Tim Sukses Kar Sa.
“Kita minta bukti itu, di secretariat KPUD Jember. Kalau mereka ini benar – benar netral maka data itu harus kami dapatkan. Perkara tidak ada bukti materiil, tapi ini sebagai etika politik yang harus dijunjung. Ini telah jadi rahasia umum, siapa yang tidak tahu dia,” ujar Kustiono.
Ketika ditanya kenapa terlambat melakukan klarifikasi?. Kustiono mengaku tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Sebab, penyelidikan itu tentu saja butuh waktu. Sedangkan kerja Pansel terus berjalan hingga memunculkan 20 besar nama calon anggota KPUD, menjadi 10 nama.
Diterima Wakil Ketua DPRD Jember Drs H Mahmud Sarjujono, LSM Picket Nol juga mengajukan keberatan terkait terpilihnya mantan anggota DPRD Drs Bambang Sunggono, SH, MH, periode 1999-2004 yang masuk di 10 besar calon anggota KPUD.
Kendati berkas 10 nama sudah dikirim ke KPU Propinsi, tapi keberatan terkait 10 orang calon anggota KPUD Jember itu terus menggelinding.
Melalui ketuanya Miftahul Rahman alias Memet, Picket Nol meminta bukti tertulis kepada DPRD Jember yang menjelaskan bahwa Bambang Sunggono, itu adalah mantan anggota DPRD dari PAN yang masa baktinya mulai 1999 – 2004. Sehingga jelas dalam UU No 22 itu, seharusnya tidak diikutkan dalam 10 besar.
“Ini juga bukti, bahwa Pansel ini tidak independent. Kita akan ajukan gugatan jika proses ini diteruskan,” ujar Memet.
Di tempat yang sama, H Mahmud Sardjujono, mengatakan bahwa DPRD sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap Pansel. Kendati 2 nama anggota Pansel ditunjuk DPRD tapi setelah itu pengawasannya sudah langsung ke KPU Propinsi. Dan Pansel bertanggungjawab ke KPU Propinsi. (RI-1)
Indeks Persepsi KOrupsi Indonesia Capai 2,6
Jember – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut tidak mampu mempengaruhi posisi peringkat Negara terkorup di dunia. Karena sesuai data yang ada prestasinyapun tetap menduduki pucuk kejuaran. Sebagai Negara nomor wahid terkorup. Untuk itu diperlukan semangat, niat dan tekad serta kebersamaan semua komponen bangsa untuk memberantas korupsi di negara tercinta ini.
Catatan KPK RI bahwa IPK Indonesia masih mencapai 2,3 dari angka 10 ideal suatu negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Tahun 2008 ini sejak KPK giat melakukan pemberantasan korupsi IPK meningkat menjadi 2,6.
“Ya tentu saja ini masih sangat jauh dari angka 10,” ujar Dian Rachmawati, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara dalam seminar yang digelar mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jember, Senin (1/12) di Aula KAUJE Jember.
Tapi, KPK tetap yakin dengan segala keterbatasan itu perlahan tapi pasti gerakan anti korupsi bisa menjadi gerakan masyarakat. Di semua level tingkatan masyarakat akan menjadi pioneer dan motor melawan praktek korupsi.
Dian menggarisbawahi bahwa perjalanan KPK menuju pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan Undang – undang ini sangat berat. Tapi, dia meyakini dengan 5 tugas KPK selain memberantas juga mencegah korupsi bisa menekan angka korupsi di Indonesia sebaik mungkin.
Lima tugas KPK diantaranya adalah Koordinasi, Supervisi, Monitoring, Pencegahan, dan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Kelima fungsi ini dijalankan KPK secara sinergi dan bertahap.
Dalam hal penyidikan dan penuntutan beberapa kasus korupsi besar yang muncul tiba – tiba dan terkesan KPK selalu berhasil menurut Dian bukan sekonyong – konyong. Tapi, memerlukan waktu. Salah satu contoh adalah alih fungsi hutan kasus Al Amin Nur Nasution. Kasus ini awal tahun 2008 ini ditangani. Tapi, penyelidikannya setahun lalu. Dan saat digelar dan ditindak penyeleseian sangat cepat.
“Jadi bukan mendadak, KPK bisa cepat penanganannya karena bukti yang dikedepankan. Kalau kinerja sebenarnya sama dengan polisi dan jaksa. Tapi KPK tidak pake ijin Presiden,” ujar Dian. (RI-1)
Colek Pantat Cewek, Pemuda teller Ditangkap
JEmber – Gara-gara mencolek pantat seorang cewek ABG di pasar Sabtuan, Kebonsari Jember, Wiwid, diamankan petugas di Polres JEmber. Menurut sejumlah saksi Wiwid, pemuda asal perumahan Muktisari tersebut, berulangkali mencolek-colek pantat perempuan yang lewat didepannya.
Sementara itu salah satu petugas dari Polres Jember, Bripka Zaenuri, yang dating ke TKP menuturkan bahwa diamankannya Wiwid bukan hanya karena mencolek pantat orang saja.
“Tetapi pelaku sedang teller berat, hasil keterangan saksi bahkan pelaku sudah menelan 50 pil koplo untuk anjing gila,” ujarnya.
Bahkan saking telernya, Wiwid, tidak terpengaruh situasi apapun dari lingkungannya. Demikian juga ketika digelandang di MApolres Jember. Pelaku tetap santai dan mabuk dengan berperilaku bak orang gila.
Sehingga membuat polisi sampai terpingkal – pingkal melihat ulah pemuda ini. Bahkan, suatu kali dia jadi sangat aneh karena tidak tahu malu. Ekspresi wajahnya tidak nampak susah, sering mendongak dengan tangan melambai-lambai. Dan selalu tertawa nyengir dengan mata berkedip-kedip.
Sesekali mengusap mulut, seperti sedang mengusap air liur. Padahal tak ada air liur yang tumpah keluar. Dan saat ditanya nama, dia hanya bisa menyebut Wiwid. Suaranya tak jelas dan parau, saat bicara. Mulutnya hanya keluar suara .....”Wieweee” dengan lidah dijulur-julurkan.
Meski demikian petugas tetap bakal menyidiknya, meski menunggu sadarnya pelaku dari pengaruh obat-obatan tersebut. (RI-1)
Pengamanan JAsa Transportasi MAsih Ada
Jember - Meski pemerintah khususnya pihak kepolisian sudah memberantas premanisme. ternyata organisasi pengamanan transportasi masih eksis dan beroperasi dengan tenang. Salah satunya termasuk CV Gajah Oling yang kabarnya dikomandani oknum perwira di Kodam V Brawijaya.
Hal ini terungkap saat terjadi kecelakaan truk di pinggiir jalan dusun Ajung Kulon kecamatan Ajung pagi tadi, Monggu (30/11). Truk berwarna kuning tersebut ringsek bodi depannya, sesaat setelah menabrak pohon Ketapang. KArena luka berat dan kakinya patah maka sopirnya dilarikan ke RSUD dr Soebandi.
Menariknya usai evakuasi sopir yang sebelumnya terjepit di belakang kemudi truk bernopol AG 8404 UD tersebut, didalam kantong sang sopir yang bernama Edi (40), asal Pare Kediri itu, diketahui merupakan anggota Gajah Oling.
Ada sebuah kartu CV Gajah Oling yang masih aktif hingga 1 Agustus 2009. Terdapat pula kartu nama seorang anggota TNI bernama Kacuk Sukiran, Mayor CBA.
Penemuan kartu ini membuat heran warga. Sebab, jasa pengamanan transportasi ini sebelumnya diketahui sudah bubar setelah aparat gencar melakukan operasi preman.
Kecelakaan yang terjadi di depan mes perumahan Mandor PTPN X Ajong itu langsung ditangani aparat Polsek Jenggawah. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. “Tidak ada bekas rem, dan tidak ada lawan. Ini murni kecelakaan sendiri,” ujar petugas. (RI-1)
Tekan Angka Pengangguran, SMK Akan Ditambah
Jember - Semakin tingginya tingkat kompetensi di dunia kerja secara langsung atau tidak langsung tentu akan mendorong pula tuntutan pasar kerja terhadap kualitas para pencari kerja.
Untuk menjawab tantangan diatas, Bappekab Jember secara khusus mengadakan Workshop Penyusunan Master Plan Pendidikan SMK/SMA, di Hotel Safari. Acara ini diikuti oleh unsur-unsur terkait, seperti Diknas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Disnakertrans, Depag serta beberapa Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Kepala Bappekab, Drs. Mud’har Syarifuddin, M.Si ketika membuka acara ini menyampaikan, workshop yang digelar kali ini bertujuan untuk mengembangkan SMK/SMA agar dapat menghasilkan lulusan (output) yang berkualitas dan mempunyai life skill (kecakapan hidup) yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
Menurutnya, life skill sangat diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif. “Hal ini karena adanya kecepatan perubahan dan kemajuan iptek yang diaplikasikan di industri menuntut ketersediaan SDM yang adaptif dan tuntutan terhadap pendidikan Menengah Kejuruan makin besar,” katanya, minggu (30/11).
Ia menyebutkan pula, secara bertahap rencananya jumlah SMK akan ditingkatkan untuk meningkatkan keunggulan lokal. Dengan adanya penambahan jumlah SMK, kata Mud’har, para lulusan Sekolah Menengah dapat bekerja secara mandiri ataupun siap pakai dalam mengisi lowongan yang ada di lapangan pekerjaan. “Sebab, di SMK siswanya dibekali pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja,” cetusnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kab. Jember, Drs. Moh. Thamrin, MM yang juga sebagai narasumber pada acara itu mengatakan, workshop ini sangat baik sekali untuk mencari solusi pengembangan kualitas lulusan para siswa Sekolah Menengah. Diharapkan, para siswa lulusan Sekolah Menengah punya daya saing yang tinggi untuk memasuki pasar kerja, sebab selama ini terbaik. “Para siswa kurang mempunyai daya saing dan tidak mandiri, karena pendidikan yang mereka terima di sekolah sebagian besar adalah pendidikan umum,” ujarnya.
Dituturkan Thamrin, melalui workshop ini nantinya prosentase pendidikan itu akan dibalik, sehingga pendidikan profesi/kejuruan akan dibuat lebih besar daripada pendidikan umum. “Alhamdulillah, saya mendapat informasi dari Bappekab bahwa tahun 2009 mendatang akan ada 70 lembaga pendidikan kejuruan yang akan didirikan di Jember,” ungkapnya.
Lebih jauh Thamrin menuturkan, mengacu pada model pendidikan yang ada di negara-negara maju, maka Pemerintah Indonesia juga akan memperbanyak sekolah kejuruan daripada sekolah umum. Sebagai contoh Korea dan Malaysia. “Di Korea, sekolah umumnya hanya 20 % saja dan sekolah kejuruan/profesinya mencapai 80 %, sedang di Malaysia, sekolah umumnya 40 % dan sekolah kejuruannya 60 %,” terangnya. Sementara untuk saat ini di Indonesia sendiri sekolah kejuruannya hanya 35 % dan sekolah umumnya 65 %. (RI-1)
Perilaku Hidup Bersih Terus Disosialisasikan
Jember - Terwujudnya masyarakat yang sehat tidak terlepas dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga.
Sebab, rumah tangga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, hal ini merupakan modal utama dan aset yang sangat berharga untuk melaksanakan pembangunan.
Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olong Fajri M, MARS saat acara pembekalan TP PKK Kabupaten mengatakan rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga.
Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena gangguan berbagai penyakit. Karena itu adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi dan non-infeksi dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
PHBS katanya adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Selain mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat PHBS, juga mewujudkan tatanan rumah tangga sehat.
Adapun perilaku sehat itu, meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI kepada balita, mempunyai air bersih (sarana yang memenuhi syarat), mempunyai jamban, lantai rumah kedap air, ada anggota keluarga yang ikut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes), tidak merokok dan pemenuhan gizi seimbang (makan sayur dan buah setiap hari).
Sedangkan lingkungan hidup sehat meliputi, adanya sarana air bersih (sumur gali, sumur pompa tangan, perpipaan, PDAM), adanya jamban keluarga, adanya sarana air limbah/air pembuangan, memiliki tempat pembuangan sampah dan rumah bebas jentik nyamuk. (RI-1)
BPK Minta Honor Muspida Dikembalikan
Jember – Para petinggi Muspida di Jember saat ini sedang kebakaran jenggot. Pasalnya hamper setiap ada pemeriksaan BPK wilayah V Surabaya, selalu diketemukan honor illegal yang diterimanya.
Pemeriksaan kali ini juga menghasilkan hal yang sama, pejabat MUspida dan Muspida Plus ternyata menerima honor tak resmi dari Pemkab Jember. Padahal selama ini pemberian honor kepada Muspida itu dilarang BPK.
Namun berulangkali tetap dilakukan Bupati Jember. “BPK menyatakan bahwa pemberian itu menyalahi aturan dan Undang - Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,” ujar Ketua LSm Abdi Masyarakat, Husni Thamrin SH.
Sehingga BPK merekomendasikan Muspida untuk mengembalikan honorarium itu ke Kas Daerah. Dan nilainya mencapai Rp257.500.000,00.
Dalam temuannya, terungkap bahwa bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menganggarkan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kode rekening 5.2.1.01.01, rincian obyek Honorarium PNS sebesar Rp277.300.000,00.
Dana itu dicairkan melalui SP2D sebanyak tiga kali, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. Pencairan bulan Maret dipergunakan untuk pembayaran bulan Januari, Februari, dan Maret.
“Muspida seharusnya memberi contoh yang baik, karena sudah terlanjur menerima maka setelah ada rekomendasi BPK, Muspida siapapun dia harus mengembalikan dana haram tersebut,” tegasnya. (RI-1)
