Tekan Angka Pengangguran, SMK Akan Ditambah

Jember - Semakin tingginya tingkat kompetensi di dunia kerja secara langsung atau tidak langsung tentu akan mendorong pula tuntutan pasar kerja terhadap kualitas para pencari kerja.

Untuk menjawab tantangan diatas, Bappekab Jember secara khusus mengadakan Workshop Penyusunan Master Plan Pendidikan SMK/SMA, di Hotel Safari. Acara ini diikuti oleh unsur-unsur terkait, seperti Diknas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Disnakertrans, Depag serta beberapa Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

Kepala Bappekab, Drs. Mud’har Syarifuddin, M.Si ketika membuka acara ini menyampaikan, workshop yang digelar kali ini bertujuan untuk mengembangkan SMK/SMA agar dapat menghasilkan lulusan (output) yang berkualitas dan mempunyai life skill (kecakapan hidup) yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Menurutnya, life skill sangat diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif. “Hal ini karena adanya kecepatan perubahan dan kemajuan iptek yang diaplikasikan di industri menuntut ketersediaan SDM yang adaptif dan tuntutan terhadap pendidikan Menengah Kejuruan makin besar,” katanya, minggu (30/11).

Ia menyebutkan pula, secara bertahap rencananya jumlah SMK akan ditingkatkan untuk meningkatkan keunggulan lokal. Dengan adanya penambahan jumlah SMK, kata Mud’har, para lulusan Sekolah Menengah dapat bekerja secara mandiri ataupun siap pakai dalam mengisi lowongan yang ada di lapangan pekerjaan. “Sebab, di SMK siswanya dibekali pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kab. Jember, Drs. Moh. Thamrin, MM yang juga sebagai narasumber pada acara itu mengatakan, workshop ini sangat baik sekali untuk mencari solusi pengembangan kualitas lulusan para siswa Sekolah Menengah. Diharapkan, para siswa lulusan Sekolah Menengah punya daya saing yang tinggi untuk memasuki pasar kerja, sebab selama ini terbaik. “Para siswa kurang mempunyai daya saing dan tidak mandiri, karena pendidikan yang mereka terima di sekolah sebagian besar adalah pendidikan umum,” ujarnya.

Dituturkan Thamrin, melalui workshop ini nantinya prosentase pendidikan itu akan dibalik, sehingga pendidikan profesi/kejuruan akan dibuat lebih besar daripada pendidikan umum. “Alhamdulillah, saya mendapat informasi dari Bappekab bahwa tahun 2009 mendatang akan ada 70 lembaga pendidikan kejuruan yang akan didirikan di Jember,” ungkapnya.

Lebih jauh Thamrin menuturkan, mengacu pada model pendidikan yang ada di negara-negara maju, maka Pemerintah Indonesia juga akan memperbanyak sekolah kejuruan daripada sekolah umum. Sebagai contoh Korea dan Malaysia. “Di Korea, sekolah umumnya hanya 20 % saja dan sekolah kejuruan/profesinya mencapai 80 %, sedang di Malaysia, sekolah umumnya 40 % dan sekolah kejuruannya 60 %,” terangnya. Sementara untuk saat ini di Indonesia sendiri sekolah kejuruannya hanya 35 % dan sekolah umumnya 65 %. (RI-1)