Ket. Foto : Korban tenggelam di kubangan pasir lingkungan Pelindu Kelurahan Karangrejo, kecamatan Sumbersari.
Jember – Rabu (12/11) sore, rumah ukuran 3X6 milik Yunus, di Lingkungan Pelindu Barat, kelurahan Karangrejo kecamatan Sumbersari dijubeli warga. Warga ingin melihat langsung jasat dua bocah yang baru dievakuasi dari dalam kubangan galian pasir.
Dua bocah itu merupakan saudara sekandung kakak dan adik buah hati pasangan suami istri (Pasutri) M Yunus dan Markamah.
Dua bocah itu bernama Faisol Akbar (9) dan Alimatus Sadiah (8). Mereka tercatat sebagai murid SDN Karanggrejo 04. Bocah yang senang guyon itu, telah tiada untuk selamanya. Peristiwa tragis yang merenggut dua nyawa kakak dan adik sekandung itu diketahui warga berawal dari pakaian.
Saat itu, Bu Tik warga lingkungan setempat, sedang melintas dilokasi kubangan galian pasir yang penuh dengan air hujan tersebut. Warga ini melihat tumpukan baju seragam sekolah dibibir kubangan tersebut. Mendapati kondisi seperti itu, warga ini mulai menaruh curiga terhadap lokasi tersebut.
Akhirnya, Bu Tik menghubungi warga yang lain. Spontanitas itu juga, ada warga yang lain tanggap bahwa bocah yang mandi ditempat itu adalah anak M Yunus yang bernama Faisol dan Alimatus.
Dan kecurigaan itu diperkuat dengan kehadiran M Yunus, bapak kandung Faisol dan Alimatus setelah memastikan baju sergam dan tas yang ada dibibir kubangan. Saat itu juga, bapak kandung korban menyelam kedalam air kubangan tersebut.
Tak lama kemudian, usaha penyelaman M Yunus berhasil menemukan tubuh Faisol Akbar dengan kondisi tak bernyawa. Jasat Faisol langsung diangkat dari dasar kubangan itu dan dibawa pulang kerumahnya. ”Tangan saya yang pertama menyentuh benda aneh itu. Lalu, saya rasakan dengan rabaan ternyata tubuh,”ujar M Yunus dengan tegar.
Selang beberapa menit kemudian, M Yunus melanjutkan penyelamannya. Usaha penyelamannnya juga membuah hasil. Kali ini tubuh Alimatus berhasil ditemukan juga dan langsung diangkat dari dalam air. ”Kalau dalamnya sekitar dua meteran lebih. Wong saya berdiri didalam saja, tangan ini tidak kelihatan,” terangnya.
“Ini sudah takdir saya iklas terhadap kehendak Alloh. Saya juga tidak menyangka dan mendapat firasat apa apa sebelum berangkat kerja diarongan. Malah anak anak itu yang berangkat lebih dulu meninggalkan rumah menuju kesekolah,” tuturnya.
Kapolsek Sumbersari AKP Mahrobi Hasan saat dilokasi rumah korban menyatakan, bahwa peristiwa yang menimpa dua bocah yang merupakan saudara sekandung kakak dan adik adalah murni kecelakaan. ”Bisa jadi, dugaan kami yang kecil tidak bisa berenang. Kakaknya berusaha menolong adiknya yang tak bisa berenang itu,” tandasnya.
Mahrobi menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai anak seusia mereka supaya perhatian penuh. Apalagi, sekarang ini kata dia, memasuki musim penghujan tiba. Biasanya, anak anak seusia mereka itu suka bermain air. “Agar tidak ada korban lagi karena tenggelam,” pesannya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Adik-Kakak Tewas Tenggelam, Mandi Dikubangan
37 Desa Serentak Laksanakan Pilkades
Ket. Foto : Asisten I Pemkab Jember, Hasi MAdani, saat sosialisasi Pilkades.
Jember – Pada tanggal 15 Nopember mendatang, Pemkab Jember bakal punya gawe besar, yakni mensukseskan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serempak di 37 desa se-kabupaten Jember.
Sehingga Pemkab Jember membentuk tim pemantau untuk melakukan pengawasan agar jalannya Pilkades tersebut lancar. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pemantau KAbupaten, Drs. Hasi Madani, pihaknya bakal melakukan dua metode pendekatan.
Pertama, daerah menerapkan model Pilkades serentak. Dengan model itu, pelaksanaan Pilkades dapat benar-benar berfungsi sebagai media pembelajaran demokrasi di tingkat desa. Karena metode pertama tersebut diharapkan dapat meminimalkan ekses negatif yang menodai pelaksanaan Pilkades.
“Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa praktik negatif tidak sepenuhnya dapat dihapuskan,” jelasnya.
Metode lainnya yakni daerah menekankan pada kualitas penyelenggaraan Pilkades. Pemberian tanggung jawab penuh kepada Panitia pelaksana mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 tahun 2005, Perda No. 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Perbub No. 44 tahun 2006 yang mengatur secara tekhnis tentang pelaksanaan Pilkades.
Dengan perpaduan semua peraturan tersebut, ternyata mampu menghasilkan Pilkades yang transparan, demokratis dan akuntabel untuk menghasilkan Good Governance. “Sebab baik buruknya pelaksanaan Pilkades sangat tergantung pada komitmen semua stakeholder dalam penyelenggaraan Pilkades, terutama Panitia, BPD, para calon dan sekaligus para saksinya,” terangnya.
Panitia Pilkades yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) diminta memilih panitia yang netral jujur, profesional, adil serta mandiri, namun demikian BPD juga harus memiliki komitmen yang sama yakni netral, jujur, profesional, transparansi dan adil dalam menetapkan calon Kades terpilih. "Para calon Kades juga harus memiliki komitmen yang sama, yakni siap kalah dan siap menang dalam Pilkades, yang menang tidak boleh membusungkan dada dan yang kalah juga harus lapang dada,” pintanya. (RI-1)
Ketua Komisi D: Pendidikan Gratis Tidak Mungkin
Jember – Cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis ternyata akan pupus. Pasalnya Ketua Komisi D DPRD Jember yang membidangi pendidikan, HM. Miftahul Ullum, telah menegaskan bahwa tidak mungkin ada pendidikan gratis di Jember.
Karena menurut Ullum kebutuhan pendidikan itu sangat banyak sehingga masyarakat tidak bisa berharap mendapatkan pendidikan gratis. “Kalaupun bisa gratis itu adalah pendidikan yang standar dan pas-pasan, dengan kualitas apa adanya,” katanya.
Menurutnya jika masyarakat ingin kualitas pendidikan lebih baik dengan disertai sarana prasarana yang bagus maka pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. Sementara pemerintah selama ini belum bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut.
“Sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan pendidikan itu sendiri,” ujarnya. Jika memang masyarakat tidak bisa memberikan partisipasinya, maka pendidikan yang diterima oleh putra-putrinya nantyinya bisa dipreediksi akan standar.
Pernyataan Ketua Komisi D tersebut disesalkan oleh sejumlah wali murid dan komite sekolah. Salah satu tokoh paguyuban komite sekolah, Hakman Tumanggor, menegaskan bahwa sudah waktunya wakil rakyat di DPRD memperjuangkan pendidikan gratis.
Karena itu wakil rakyat wajib memperjuangkan anggaran pendidikan lebih dari 20 %. “ Bukan 20% termasuk gaji atau belanja pegawaijuga, tetapi 20% murni untuk sarana prasarana pendidikan khususnya untuk kebutuhan siswa,” ujarnya.
Karena menurut Haman, selama ini angka 20 5 tersebut masih termasuk belanja pegawai, sehingga anggaran untuk pembangunan tetap kecil. Karena mayoritas masih terserap di belanja pegawai yang diantaranya untuk gaji dan honorarium pegawai di jajaran Dinas Pendidikan. (RI-1)
Pemkab Coret Cakades Anwar
Jember – Pemkab Jember kembali bersikap tegas atas pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa. Hari ini, Pemkab Jember telah resmi mencoret slah satu calon Kepala Desa (Cakades) Ampel kecamatan Wuluhan.
Cakades yang dicoret oleh Pemkab Jember adalah, Anwar, cakades nomor satu. Anwar dicoret dari pencalonannya karena diduga menggunakan ijasah aspal (asli tapi palsu). Pencoretan ini disampaikan Kabag Pemdes Pemkab Jember, Drs Soebandi.
Menurut Soebandi, Anwar diduga kuat telah menggunakan ijasah aaspal. “Dan jika diteruskan maka dikhawatirkan yang bersangkutan bisa memenangkan Pilkades, sehingga hasilnya nantinya akan timbul masalah,” jelasnya.
Sehingga sebelum pilkades usai, maka antisipasi dilakukan dengan pencoretan. Daripada masalah timbul dibelakang hari menurutnya lebih baik diantisipasi terlebih dahulu. Panitia sendiri tidak tinggal diam, pasca pencoretan cakades lain atas koordinasi panitia sanggup mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan Anwar selama ini.
“Khususnya biaya administrasi saat pendaftaran pencalonan di panitia, dan biaya pilkades ditanggung 3 calon lainnya,” imbuhnya.
Pencoretan Anwar dari cakades menurutnya tidak bakal mempengaruhi jalannya Pilkades di Ampel. Pilkades tetap digelar pada hari Sabtu besok tanggal 15 Nopember 2008. Dan Pemkab siap menerima protes atau komplain dari masyarakat atas pencoretan tersebut. (RI-1)
1 Korban Tewas di Plawangan Puger Belum Diketemukan
Jember – Pasca terbaliknya perahu yang membawa korban 5 awak meninggal dunia karena diterjang ombak pada Minggu dini hari lalu, hingga kini hanya berhasil diketemukan 4 mayat.
Sedangkan satu yang lainnya belum berhasil diketemukan. Mayat yang sudah diketemukan warga dan anggota Polairud Puger, yakni Beni, 17, Lojejer Wuluhan, P Man, 52, Mlokjore-Puger, Pak Wi, 45, Grenden-Puger, dan Asin, 55 Desa Wringin Telu Puger.
Sementara Parno, 50, hingga Senin sore (10/11) belum berhasil diketemukan. Perahu nahas yang terbalik dihantam ombak kemarin milik H Ipin, 40, warga Krajan Desa Puger Wetan Puger. Sebelum terbalik, perahu yang membawa awak 21 orang sempat terombang-ambing di sekitar Plawangan yang memang terkenal ganas itu.
Para awak kapal tersebut menceburkan diri ke laut semua setelah mengetahui perahu yang ditumpanginya diterjang ombak setinggi 3 meter. Namun karena kondisi cuaca masih gelap, sehingga awak kapal rata-rata tidak tahu arah.
Untungnya masih ada 16 nelayan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut Bripda Arifin, petugas Pol Air di Puger, malam itu ombak memang besar. Dan pihaknya bersama tim SAR lainnya sedang melakukan penyisiran di pantai dan laut untuk mencari mayat nelayan Parno.
Informasi yang ada, hari ini, bakal ada kiriman bantuan tim SAR dari Surabaya guna menacari korban yang belum diketemukan tersebut. (RI-1)
Pasca Otoda, 100 PLKB Masuk Struktural
Jember – Pasca otonomi daerah (otoda), Bapenduk Capil Jember kehilangan sekitar 100 personil Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB). PPLKB rata-rata iktu masuk dalam beberapa mutasi yang dilakukan Pemkab Jember dan kebanyakan pegawai fungsional tersebut masuk menjadi pegawai atau pejabat struktural.
Sehingga dampak yang didapat oleh kabupaten yakni tidak suksesnya program KB. Sehingga dimana-mana ada lonjakan jumlah penduduk.
Padahal dari PPLKB ini ada transfer informasi terkait seluk-beluk KB, alat kontrasepsi apa yang sesuai demi menekan laju pertumbuhan penduduk.
Apalagi saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke – 4 populasi penduduk terbesar di dunia sesudah China, India dan Amerika Serikat. Data terakhir jumlah penduduk Indonesia mencapai 219 juta jiwa atau naik sekitar 6,7 % dari jumlah penduduk tahun sebelumnya.
Ironisnya negeri nusantara ini, tidak seperti China dan India yang berhasil menjadikan jumlah penduduknya sebagai salah satu kekuatan. “Indonesia masih belum mampu untuk memanfaatkan jumlah penduduk besar sebagai kekuatan ekonomi,” ujar Kepala Bapenduk Capil Jember, HM Hendroyono MM, Msi.
Sehingga pemerintah masih perlu menekan populasi jumlah penduduk melalui program KB. Pada saat seperti ini menurut Hendroyono, PLKB sangat potensial didayagunakan untuk program tersebut.
“Dengan memberi sejumlah pelatihan dan kembali memberdayakannya serta kembali melakukan kaderisasi kepada PPLKB baru maka program bakal berjalan lancar, namun jika tidak maka sebaliknya,” imbuhnya. (RI-1)
Gagal Dilantik, Soekar Polisikan Ketua KPU
Jember – Calon anggota PPK kecamatan Sumbersari, HM Soekar Rosyid, nekat melaporkan Ketua KPU Jember, Sudarisman dan Sekretaris KPU, Kawima ke Polres Jember dengan tuduhan mencemarkan nama baik.
Laporan tersebut menurut Soekar terpaksa dilayangkan karena Ketua KPU dianggap telah mencemarkan naman baiknya dengan batal melantik dirinya sebagai PPK.
“Kalau saya belum dipanggil atau belum gladi bersih mungkin nggak apa-apa, saya ini pensiunan PNS malu saya diberlakukan seperti ini,” ujar Soekar usai diperiksa di Polres Jember, Senin (10/11).
Selanjutnya Soekar menuturkan kejadian memalukan yang menimpa dirinya pada Jumat tanggal 17 Oktober 2008 lallu. “Pada waktu itu saya ditelpon sama anggota PPK Sumbersari, Bosco alias Buang, dia bilang kalau saya besok (18/10) disuruh ke KPU dengan pakaian atas putih lengan panjang dan celana hitam, untuk dilantik jadi PPK,” tuturnya.
Karena tidak mempunyai baju putih maka Soekarpun meminjam baju kepada adiknya. Setelah dapat pada kesokan harinya tanggal 18 Oktober, Soekar dating ke KPU sambil membawa undangan pelantikan.
Di ruangan pelantikan, Soekar menandatangani buku absent sesuai dengan namanya yang tercantum pada nomor urut 4. sesudah tandatangan Soekarpun masuk bersama calon anggota PPK dan PPS lainnya.
“Sayapun ikut gladi bersih dan setelah gladi bersih Ketua KPU, dan anggota KPU, Ketty datang dan acara dilanjutkan dengan pelantikan,” imbuhnya.
Begitu menginjak acara pembacaan sumpah, dan kalimat sumpah belum selesai dibacakan, tiba-tiba ada salah satu petugas KPU yang menghampirinya dan meminta Soekar untuk duduk sementara dan dilarang melanjutkan membaca sumpah.
“KArena saya malu sama 35 orang lainnya yang dilantik, saya keluar ruangan, masak saya sudah baca kalimat sumpah,..Demi Allah Saya Bersumpah …, tahu-tahu disuruh duduk dan nggak boleh ikut pelantikan,” sesalnya.
Begitu keluar ruangan Soekar bertemu dengan Ketty Tri Setyorini salah satu anggota KPU yang ikut dalam pelantikan. Soekar berusaha untuk melakukan klarifikasi, namun tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
Hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Oktober lalu Soekar resmi melaporkan Ketua KPU dan sekretarisnya ke Polres Jember. (RI-1)
Eliminir Konflik Pilkades, Pemkab Serahkan Penuh ke Desa
Jember - Pemberian otoritas desa secara penuh dalam Pelaksanaan Pilkades dinilai mampu mengeliminir konflik. Model demokrasi ini sering dinilai sebagai demokrasi transparan dan akuntabel.
Sehingga Pemkab Jember menggunakan metode tersebut pada setiap pelaksanaan Pilkades. Selama pelaksanaan pilkades dengan otoritas Panitia dan BPD, konflik akibat ekses politik di tingkat desa mampu diredam.
"Model ini juga akan diterapkan dalam Pilkades di 39 Desa di 21 Kecamatan 15 Nopember 2008 besok,” tutur Asisten Tata Praja Sekkab Jember, HM. Hasi Madani saat melihat tahapan Pilkades model ini di Kecamatan Sukorambi, Panti dan Rambipuji.
Model otoritas penuh di tingkat desa ini, mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 tahun 2005, Perda No. 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dan Perbub No. 44 tahun 2006 yang mengatur secara tekhnis tentang pelaksanaan Pilkades.
Dengan perpaduan semua peraturan ini akan mampu menghasilkan Pilkades yang transparan, demokratis dan akuntabel.
"Alhamdulillah, Pilkades hingga sekarang ini berjalan tertib, lancar dan kondusif, walaupun diakui masih ada di beberapa tempat masih ada kekurangannya," ujar nya.
Baik buruknya Pilkades amat tergantung pada komitmen semua stakeholder dalam penyelenggaraan Pilkades, terutama panitia, BPD, para calon dan sekaligus para saksinya.
Dalam Pilkades di era otoda, Panitia hanya di tingkat desa, dan mempunyai otoritas dan wewenang penuh hingga pelaksanaan. Sedangkan panitia dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).
Namun hasi, tetap menghimbau kepada semua aparat desa baik dari BPD maupun perangkat desa untuk tetap netral dan tidak saling dukung. (RI-1)
Biang MAcet, Alun-ALun KAlisat BAkal Dirombak
Jember – Jalan raya di sekitar pasar Kalisat sangat padat dan bias dikatakan ruwet lalu lintasnya. Sehingga menjadi pemandangan sehari-hari kemacetan tersebut, dengan diwarnai parkirnya sejumlah mobil angkutan umuj, truk, becak dan dokar serta ojek dan lainnya.
Termasuk alun-alun yang menjadi biang kemacetan, karena posisinya yang tidak sesuai dengan tata ruang kota . Karena itu, perlu dilakukan pembenahan.
Pemandangan tidak sedap di jalan tersebut bertambah runyam ketika tanaman dan taman sudah tidak indah dan banyak yang rusak. Camat Kalisat Drs Sutarman, mengatakan akan segera merubah alun – alun Kalisat agar menjadi indah, dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.
“Perlu ada pembenahan jalan lingkar di sekitar pasar Kalisat dan Alun-alun, utamanya untuk tanaman hias karena sudah rusak,” ujar Camat.
Alun – alun Kalisat sendiri menjadi tempat rekreasi masyarakat setempat di saat liburan dan sore hari. Terutama di pagi hari banyak yang jogging dan berlari pagi. Termasuk sebagai sarana bermain anak – anak. Tapi, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Karena itu Pemerintah Kabupaten melalui instansi vertikalnya di bawah Kecamatan akan merehabnya untuk dikerjakan tahun 2009 mendatang.
“Pembenahan ini membutuhkan dana tidak sedikit, jadi perlu ada koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait,” ujarnya. (RI-1)
Raskin JAdi Ajang Kampanye, Kasun Diprotes Warga
Jember – Kepala Dusun (Kasun) Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Budiono, diprotes warga. Pasalnya, Budiono yang sudah habis masa jabatannya diduga tetap membagikan raskin kepada warga miskin untuk kepentingan kampanye sebagai cakades (calon Kepala Desa).
Dia diidentifikasi warga sedang mencalonkan diri sebagai cakades dalam Pilkades yang sebentar lagi digelar dalam bulan Nopember ini. Melihat kenyataan itu, sejumlah warga, dan tokoh pemuda masyarakat setempat memprotesnya.
“Seharusnya, wewenang itu sudah harus diberikan kepada Wakasun setempat. Tapi, ternyata Kasun Budiono, masih tetap “merebut” kewenangan Wakasun untuk membagi – bagikan beras kepada warga, sehingga diprotes banyak orang,” ujar Pj Kades H Muhammad Amir.
Ungkapan Kades tersebut juga dibenarkan tokoh pemuda setempa, H. Budi, pihaknya menyesalkan tindakan itu, dan mendesak kepada Kades untuk bersikap tegas. Selain itu, warga juga akan melaporkan kasus itu ke panitia Pilkades agar menjadi catatan tersendiri dan menyebarkan kepada warga agar tidak memilih Budiono.
Warga juga menemukan adanya unsur manipulasi pembagian raskin dengan cara memperbanyak warga penerima di luar data yang ada. Sehingga jatah warga penerima yagn sudah terdata itu dikurangi jatahnya, menjadi 5- Kg-an. Biasanya mereka mendapat 15- hingga 20 Kilo-an. (RI-1)
Warga Mulyorejo Laporkan Kadesnya
Jember – Puluhan warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, sepakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Kadesnya, kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang baru Irdham, SH.
Menurut tokoh masyarakat setempat, H Soleh, warga Mulyorejo hanya menginginkan agar kasus itu menjadi perhatian aparat penegak hukum, khususnya Kejari Jember. Apalagi selama ini Kejari Jember hanya menangani limpahan kasus dari Kejati Jatim, dan Mapolda Jatim.
Dalam berkas laporan warga terungkap bahwa ada indikasi dugaan korupsi terhadap APBDes tahun 2007 di Desa Mulyorejo, Silo yang diduga dilakukan oleh Kades setempat Jaelani.
Dugaan penyimpangan ADD yang tidak direalisasikan itu diantaranya bantuan kepada Karang Taruna, Bantuan Sosial keagamaan senilai Rp 3 juta dan Rp 1,2 juta. Sehingga belanja langsung sebesar Rp 187 juta dinilai tidak jelas pertanggungjawabannya.
Selain itu, terkait tidak direalisasikannya upah pesuruh kantor desa selama 12 bulan Rp 1,8 juta. Belum lagi beberapa belanja barang dan jasa yang diduga fiktif mencapai total nilai Rp 40 juta. Belanja fiktif itu diantaranya perawatan dan biaya operasional computer, rekening listrik kantor Desa, perawatan balai dan lingkungan desa.
Selain itu, juga tidak ada realisasi pemasangan telepon, perbaikan papan dan pintu gerbang, termasuk pengajaan meja kursi kerja, pengadaan meja tulis, dan kursi BPD, kursi rapat, dan pengadaan televisi yang tidak direalisasikan.
Ditambah belanja pakaian dinas dan atribut perangkat Desa yang diduga fiktif. Sehingga menurut warga ada nilai anggaran yang tidak jelas alokasinya, dan tidak direalisasikan.
“ Ada juga temuan tidak ada pemasangan keramik kantor Desa, serta rehab kantor Desa sebesar Rp 40 juta. Pokok yang tidak direalisasikan dan fiktif itu mencapai Rp 187 juta dari Rp 334 juta lebih ADD,” ujar H Soleh. (RI-1)
Selektif, Pos Terus Periksa Kiriman Barang Luar Negeri
Jember - Pengiriman barang pos dari luar negeri ke Indonesia, khususnya ke Jember secara selektif selalu dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pos Jember. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Apalagi barang tersebut diduga kuat untuk dipakai sebagai sarana teror. Sehingga pihak Kantor Pos dan Bea Cukai Jember selalu melakukan antisipasi dengan pemeriksaan sebelum barang kiriman tersebut dikirim kepada penerima.
Menurut Kepala Hanggar Bea dan Cukai Jember, Supartini, dalam pemeriksaan / pencacahan barang kiriman dari luar negeri, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang disaksikan oleh petugas pos. ”Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, kiriman pabean yang bersangkutan disegel oleh pejabat Bea dan Cukai kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik bungkus rangkap dan diplombir oleh Petugas Pos,” ujarnya.
Pemeriksaan kiriman pabean itu meliputi pemeriksaan dokumen atau pencocokan isi barang dengan nota pengiriman, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik barang untuk penetapan bea yang harus dibayar oleh penerima kiriman pabean.
Tarif bea masuk tersebut bermacam-macam tergolong barang kiriman dan jumlahnya. Sedangkan untuk barang kiriman yang merupakan hadiah untuk kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan dan amal umum dibebaskan dari Bea Masuk, Cukai dan PPh.
Kebijakan yang selektif untuk memeriksa barang kiriman tersebut menurut Suparti berhasil meniadakan penyalahgunaan pengiriman barang. (RI-1)
Ratusan Konsumen Protes, Promo Flexi Menyesatkan
Jember – Promo salah satu produk provider milik Telkom, Flexi, dianggap menyesatkan dan membohongi konsumennya. Sehingga ratusan orang memprotesnya. Protes tidak direncana tersebut terjadi sewaktu gelar promo penjualan handset flexi murah di halaman kantor radio Prosalina Jember, Jumat (7/11).
Meski tidak berjalan ricuh dan bersifat sporadis protes-protes dari calon dan konsumen Flexi terus terjadi. Pasalnya konsumen dan calon konsumen Flexi mengaku kecewa dengan iklan Flexi yang ada di radio tersebut dan spanduk-spanduk promonya.
Salah satu calon pembeli, Husni, yang tidak jadi membeli handset Flexi, menyatakan kekecewaanya. Karena pembeli dibebani dana yang tidak sesuai dengan harga handset yang dijual Telkom.
“Di iklan dan spanduknya, katanya harganya Rp. 149 ribu dengan bonus kartu perdana Flexi dan bonus pulsa Rp. 55 ribu, tetapi nyatanya kita harus keluarkan dana Rp. 199 ribu,” ujarnya.
Karena banyaknya pembeli yang melayangkan protes ke SPG-SPG Flexi, akhirnya pembeli diberi bonus lagi berupa kartu perdana. Sehingga masing-masing pembeli mendapatkan dua kartu perdana dengan tetap membayar Rp. 199 ribu.
“Seharusnya Telkom tidak usah berbohong, lebih baik dicantumkan saja harganya Rp. 199 ribu, gini kan kasian kepada pembeli dari luar kota yang bawa uang pas-pasan,” imbuh Suryani pembeli lainnya yang ikut antri di halaman kantor radio di jalan Karimata tersebut.
Sehari sebelumnya sejumlah pejabat Telkom melakukan promosi di radio Prosalina dengan disertai iklan dan pemsangan spanduk di jalan-jalan. Namun ternyata pada hari H pelaksanaan, Flexi justru menjual handset Flexi merk Nexian dan ZTE dengan paket promo lain berupa 2 voucher senilai total Rp. 50 ribu.
“Pembeli yang tidak beli voucher senilai Rp. 50 ribu, tidak dilayani untuk membeli handset Flexi senilai Rp. 149 ribu, sehingga pembeli tetap dipaksa merogoh koceknya total Rp. 199 ribu,” ungkap pembeli lainnya.
Padahal harga handset flexi sebesar Rp. 149 ribu tersebut cukup menarik minat warga, sehingga diprediksi dalam waktu dua hari, 1000 handset dapat dipastikan terjual. Namun karena pembeli harus merogoh koceknya Rp. 199 ribu bukan Rp. 149 ribu, maka banyak calon pembeli yang kembali dan mengurungkan niatnya membeli handset flexi. (RI-1)
Irdam Janji Tuntaskan Kasus Korupsi Di Jember
Jember – Kajari Jember, Irdam SH, yang baru 2 hari lalu menduduki posisinya berjanji bakal menuntaskan semua kasus korupsi yang ada untuk supremasi hukum. Hal ini disampaikan Irdam pasca melepas mantan Kajari Jember, elvis Jhoni SH, Jumat (7/11).
Irdam berjanji kepada masyarakat Jember bakal menuntaskan semua pekerjaan rumah (PR) Kejari Jember yang selama ini belum dituntaskan, khususnya masalah tindak pidana korupsi.
“Nanti kita pelajari dulu, dan kalau memang sudah waktunya dituntaskan ya dituntaskan, tidak ditunda-tunda,” tegasnya.
Irdam, mengaku masih bakal mempelajari dahulu semua kasus yang belum sempat tertangani. Karena tidak serta merta untuk langsung ditindaklanjuti tanpa mempelajari masalahnya. “Sebagai orang baru kan perlu belajar dulu,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, masih banyak berkas atau kasus tindak pidana korupsi selama masa Kajari Jember yang lama, Elvis Jhoni, tidak terungkap. Bahkan kasus limpahan Kejati Jatim untuk tersangka korupsi dana KUT juga belum dilimpahkan ke pengadilan Negeri Jember atau ditahan tersangkanya.
Demikian juga dengan sejumlah kasus korupsi lain, Selama Kajari Elvis, tidak ada satupun kasus yang berhasil diungkapnya. Semua kasus yang ditangani Kejari Jember, merupakan limpahan dari Polres, Polwil, Polda dan Kejati Jatim.
Tidak ada satupun berkas yang asalnya dari hasil pengungkapan oleh tim penyidik Kejari Jember. Sehingga dapat diprediksi tugas berat bakal menanti di meja Kajari baru, Irdam. (RI-1)
Bantalan Rapuh, Kereta Barang Anjlok
Jember – Diduga kuat karena bantalan rel lapuk, rangkaian gerbong kereta api pengangkut bahan bakar lokomotif high solar diesel atau HSG, Jumat (7/11) pagi, anjlok di Stasiun Jember.
Rangkaian kereta tersebut sebenarnya baru saja tiba dari stasiun pengisian bahan bakar Benteng Surabaya. Menurut Humas PT KAI Daops IX Jember, Hariyanto, rencananya kereta tersebut akan bongkar muat di Depo Lokomotif PT Kereta Api Daerah Operasi IX Jember.
Namun baru memasuki rel yang menuju depo tiba-tiba anjlok dan keluar rel. sehingga bongkar muat urung dilakukan untuk gerbong yang sudah terlanjur anjlok.
“Untungnya, tidak pada jalur rel kereta penumpang, sehingga evakuasi tidak menggangu jalannya atau jadwal kereta api lain,” jelasnya.
Pihaknya hingga Jumat siang belum bisa memberikan keterangan pasti akan penyebab anjloknya kereta barang tersebut. Namun dugaan sementara ada dua hal penyebab anjloknya rangkaian kereta yang baru saja tiba tersebut.
Diantaranya karena bantalan rel yang sudah lapuk atau akibat human eror atau kesalahan dari awak kereta sendiri.
Petugas PT KA Daops IX Jember sendiri sampai saat ini masih menyelidiki kasus tersebut. Dan hingga Jumat sore ini proses evakuasi masih terus berlangsung. (RI-1)
