Jember – Anggota komisi B DPRD Jember, M. Djufriyadi, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal di PAW oleh DPC PKB Jember. Karena Djupriadi terbukti loncat pagar ke PKNU dan menempati posisi barunya menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKNU Jember.
Rencana PAW ini disampaikan Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Djunaidi, Sabtu (11/10). “Dalam waktu dekat ini kami akan menemui pimpinan dewan untuk menyampaikan usulan PAW bagi Saudara Djufriyadi,” ungkapnya.
Menurut Ayub, usulan PAW untuk Djufriyadi merupakan hal yang mutlak. Apalagi, yang bersangkutan terang-terangan pindah parpol dan ditetapkan sebagai caleg. Ironisnya, bukan hanya sekedar caleg atau anggota PKNU biasa saja, namun sudah menjadi ketua bapilu. Sehingga jelas tidak mungkin memenangkan PKB, namun parpol lain.
Rencana PAW Djupriadi ini bakal menambah panjang catatan PAW di kubu Gus Dur ini. Pasalnya tercatat sejak tahun lalu, DPC PKB telah mengajukan usulan PAW untuk sejumlah legislator PKB. Diantaranya Ketua DPRD Jember HM. Madini Farouq (Gus Mamak), Abdul Shomad Djalil (alm), Hawari Hamim, Mustautin, Masykur Madjid (alm), Nur Soleh, Samsul Hadi, Wahid Zaini, dan Mustafid Sofwan.
Namun hingga saat ini belum satupun dari anggota yang bakal di PAW tersebut, betul-betul di PAW. Karena secara administrasi proses PAW masih berhenti di pucuk pimpinan DPRD yang kebetulan saat ini sedang menjalani proses hukuman di lapas Jember.
Menurut Ayub, surat usulan PAW akan dilayangkan pekan depan. Pihaknya juga minta semua anggota dewan PKB yang jelas-jelas pindah partai agar segera di-PAW. Dan pimpinan dewan sudah tidak bias menolak usulan tersebut. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Jadi Bapilu PKNU, Djupriadi Di PAW
Proyek Jalan Bintoro Ditolak Warga
Jember – Proyek pembangunan jalan telford (aspal kicir, Red) di Dusun Perbal, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang Jember terlihat mengenaskan. Selain diduga tidak sesuai bestek, pengerjaannya diduga hanya sekitar 40 % nya saja. Akibatnya, saat kena hujan sekali aspal longsor, dan habis.
Kini, warga berancang – ancang untuk menolak penyerahan paket proyek hasil pekerjaan CV. Gusteknika. Kepala Kelurahan Bintoro sendiri, Didik, juga berencana menolak menandatangani serah terima proyek ini.
Hal senada juga disampaikan anggota LPM setempat Mustofa. Pihaknya membenarkan rencana warga itu. Bahkan tidak hanya itu mereka akan berunjuk rasa ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Jember jika tidak ada iktikad baik dari rekanan yang bersangkutan untuk memperbaikinya.
“Kita akan kerahkan warga untuk mendatangi Dinas PU Jember menanyakan masalah ini,” ujar Mustofa.
Didampingi tokoh pemuda setempat Rahman, juga akan melayangkan protes ke CV Gusteknika itu secara tertulis. Dia menyesalkan hasil borongan pekerja CV Gusteknika ini karena serampangan.
Temuan kesalahan itu diantaranya : tidak menggunakan batu tepi. Padahal, di RAB nya menggunakan batu tepi. Hal itu alasannya batu tepi jalan macadam lama masih baik dan digunakan kembali.
Kedua adalah sisa anggaran untuk menganggarkan batu tepi itu seharusnya dibuatkan berita acara untuk penambahan volume jalan dari 350 meter, ke 500 meter.
“Nah, di sini ini tidak ada sama sekali pembicaraan dengan warga. Katanya rencana itu direalisasikan, tapi ditunggu lama tidak ada,” ujar Rahman.
Selain itu, dia menyesalkan adanya proyek jalan aspal dengan aspal kicir ini berlubang. Anehnya lagi, lubang ini ditambal dengan semen sebanyak satu zak.
“Ini kan aneh, masak jalan rusak ditambal pakai semen,” protesnya.
Di sisi lain, pelaksana proyek itu CV Gusteknika belum berhasil dikonfirmasi. Direkturnya Beni S, saat dikonfirmasi dikantornya sedang tidak berada di tempat.
Ketika dihubungi handphonenya juga tidak diangkat. Namun menurut sejumlah petugasnya, mengaku bahwa Beni tidak tahu jika ada persoalan itu. Dia akan mengecek nya kepada anak buah di lapangan sebelum dia melaksanakan permintaan warga. (RI-1)
Hujan Turun, PDAM Lega
Jember – Hujan yang turun empat hari belakangan ini ternyata cukup melegakan pihak PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Jember. Pasalnya turunnya hujan tersebut mampu mengurangi beban kebutuhan air selama ini.
Paling tidak, ada sedikit air resapan yang menambah jumlah debit air di mata air dan sumber-sumber PDAM. Pasalnya sudah lebih dari satu bulan ini PDAM menjadi hujatan konsumennya. Khususnya konsumen yang bertempat didataran tinggi.
“Hampir setiap hari ada ancaman mau didemo dan lainnya, karena memang sumber air kering dan pasokan air ke konsumen kami berkurang, bahkan ada beberapa yang berhenti,” ungkap Direktur Produksi, Ir. Hanni.
Daerah yang menjadi langganan kekurangan air ketika kemarau panjang adalah Patrang, Kaliwates khususnya ditengah perkotaan di jalan Gajahmada dan Sultan Agung, Sumbersari seperti di seputar kampus.
Karena debit air yang ada selama ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan PDAM.
“Kalau sudah hujan deras terus menerus seperti ini maka lumayan membantu kami, karena paling tidak sungai-sungai juga tidak kering dan ada sedikit air resapan yang masuk ke sumber kami,” imbuhnya.
Macetnya air PDAM terkadang masih bias terobati dengan sungai yang masih mengalir, sehingga warga pedesaan masih bias melakukan MCK di sungai. Namun keluhan semakin banyak dan menjadi luapan emosi ketika PDAM macet dan kondisi sungai juga kering. (RI-1)
Mitan Tetap Langka dan Mahal Pertamina Cuek
Jember – Hingga hari ini minyak tanah (mitan) masih tetap langka, kalaupun ada harganyapun sudah selangit melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Di Patrang saja yang lokasinya dekat dengan depo Pertamina harga sudah mencapai Rp. 4.500 per liternya.
Sayangnya hingga hari ini tidak ada langkah apapun dari pihak Pemkab Jember maupun Pertamina untuk mengatasi masalah tersebut. Bahkan perwakilan Pertamina bidang mitan, Cristanto, juga selalu tidak berhasil dikonfirmasi karena sedang tugas luar kota .
Sementara sejumlah pejabat lain di Pertamina Jember dan Malang juga tidak bersedia berkomentar atas kelangkaan mitan yang ada di Jember. Hanya ada satu pejabat yang berkomentar itupun hanya terkait dengan konversi mitan ke gas, yakni USman Leki.
Dan menurut Usman, dirinya tidak berhak berkomentar soal mitan. “Soal itu kewenangan pak Cris, kalau saya hanya klarifikasi bahwa lengkanya mitan bukan karena konversi mitan ke gas, itu saja,” ujarnya.
Upaya operasi pasar-pun juga tidak terlihat bakal dilakukan Pemkab dan Pertamina. Kedua instansi ini lebih memilih diam seribu bahasa, disaat masyarakat Jember kebingungan mencari mitan.
Seperti yang terjadi di Perumnas Patrang Jumat (10/10) pagi tadi, antrian panjangn terjadi disaat terdengar ada salah satu took yang mendapat kiriman mitan dari pangkalan.
Sekitar pukul 07.00 wib hingga pukul 09.00 wib banyak warga berdatangan untuk antri mitan. Dan begitu mitan dating warga langsung melakukan aksi borong meski akhirnya tidak diperbolehkan karena stock yang dating terbatas.
“Lumayan mas, bias dapat minyak, meski harganya Rp. 4.500 seliternya, ini dibatasi 4 liter saja, padahal sudah hamper seminggu ini kami tidak dapat jatah minyak,” ujar Bu Kirman, warga jalan Anggur.
Warga mengaku heran atas kelangkaan mitan ini karena di media massa selalu diberitakan pasokan mitan ke Jember selalu stabil dan tetap. “Nggak tahu dimana letak penyimpangannya, kok langka, katanya di Koran pasokan tetap, tetapi nyatanya nggak ada minyak, mahal lagi,” imbuhnya. (RI-1)
Pertamina Siapkan 60 ribu Tabung Gas 3 kg
Jember – Hingga saat ini pihak Pertamina mengaku siap menyalurkan semua tabung gas 3 kg sebagai wujud dari program konversi mitan ke gas. Hal ini disampaikan Sales Representatif Pertamina LPG Region III, Usman Leki.
Usman kembali melakukan klarifikasi atas berita yang dimuat RI tanggal 9 Oktober 2008, yang dianggap ada kekeliruan penulisan. Via handphonenya Usman menegaskan bahwa Pertamina sejak tanggal 26 September lalu hingga saat ini sudah siap membagikan tabung dan kompor gas tersebut.
“Kami sudah siapkan 60.600 tabung dan 84 ribu kompor gas, tergantung permintaan, sewaktu-waktu kami diminta membagikan langsung kami bagikan, jangankan besok malam ini juga kami bagikan kalau memang diminta,” ujarnya di sela-sela tugasnya di Malang.
Usman menolak berkomentar bahwa tertundanya pembagian tabung dan kompor tersebut karena ada kendala dari Pemkab dan DPRD Jember. “Saya tidak bias berkomentar soal itu, takut nanti ada yang tersinggung, yang penting kalau kami siap kapan-pun mau dibagikan dan di Pertamina tidak ada kendala,” imbuhnya.
Karena hingga saat ini di gudang PErtamina di Gebang Jember, sudah dipenuhi dengan tabung ukuran 3 kg sebanyak 60.600 buah. Bahkan karena kapasitas gudang yang tidak mencukupi untuk kompor gasnya disimpan di sebuah gudang di Sumbersari Jember.
Usman juga membantah kalau persediaan kompornya belum mencukupi untuk dibagikan. “Siapa bilang itu kurang, memang kalau di depo gebang tidak ada, karena tidak cukup kalau ditaruh sana , untuk kompor kami simpan di Sumbersari,” jelasnya lagi.
Sehingga Pertamina tidak mau dipersalahkan atas tertundanya pembagian tabung dan kompor gas ini.
Sementara itu Asisten II Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa Pemkab tidak ingin tergesa-gesa melaksanakan program ini. Pasalnya hingga saat ini masih ada penolakan dari masyarakat. Sehingga Pemkab berencana melakukan sidak atau tinjauan ke lapangan atas persiapan pelaksanaan program konversi tersebut.
“Kalau ada apa-apa dilapangan itu bukan Pertamina yang didatangi dan diprotes, yang pasti jajaran Pemkab, dimana masyarakat bakal protes ke RT/RW, Desa, kecamatan dan Pemkab sendiri,” imbuhnya.
Sehingga Pemkab minta Pertamina untuk memperhatikan hal tersebut. Edy juga minta kepada DPRD Jember untuk kembali mengadendakan hearing dan tinjauan ke lapangan dengan mendatangkan pihak Pertamina. (RI-1)
20 Rumah Tidak Layak Huni Dibangun Saat TMMD
Ket. Foto : Dandim 0824 Jember, Letkol Inf. Agus Dedy, memberi pengarahan kepada anggota pelaksana TMMD.
Jember – Selama TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) berlangsung di kecamatan Arjasa, TNi membangun 2 poskamling, 2 sarana MCK, 3 saluran irigasi, 2 sarana air bersih, 2 mushola, 20 rumah tidak layak huni dan pembangunan jalan sepanjang 1,3 km.
Seperti disampaikan Dandim 0824 Jember, Letkol. Inf. Dedy Agus Permana bahwa TMMD ini akan di gelar selama 21 hari, yaitu mulai 10 sampai dengan 30 Oktober 2008.
“Dan selain 21 hari tersebut TNI sudah memulai pelaksanaan program sebelum pembukaan TMMD hari ini, jadi kami beri nama pra TMMD,” ujarnya. Karena watku selama 21 hari itu masih terlalu sempit untuk melaksanakan program sebanyak itu.
Sehingga pihak TNI sendiri, menurut Dedy, telah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun poskamling, sarana MC (Mandi-Cuci), saluran irigasi, sarana air bersih, musholla yang direhab, perbaikan sebanyak 20 rumah layak huni, penghijauan dan pembangunan jalan sepanjang 1,3 Km dengan lebar 3 M antara Desa Kemuning Lor dan Darsono.
Pembangunan itu sendiri sudah dimulai sejak satu bulan lalu. “Kami dari TNI menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di desa tersebut yang telah memberi ijin pelebaran jalan, yang semula jalan setapak kini telah menjadi jalan makadam dengan lebar 3 m,” imbuh Dedy.
Sejauh ini, kegiatan pembangunan sarana fisik tersebut menurut Dedy telah berjalan sekitar 30-40 %. “Untuk sarana jalan sudah selesai penggarapannya sekitar 60 %”, cetusnya.
Ditanya mengenai esensi apa yang ingin dicapai pada pelaksanaan TMMD kali ini Dedy menjawab tujuan utamanya adalah merubah pola pikir masyarakat, yang tadinya kurang paham akan partisipasi mereka dalam pembangunan, diharapkannya nanti masyarakat dapat lebih mengerti dan menerapkan segala apa yang telah diperoleh selama TMMD.
“Kami berharap agar ada peningkatan kualitas SDM, dengan demikian taraf hidup mereka dapat meningkat pula”, pungkasnya. (RI-1)
Sat Pol PP Unjuk Gigi, Mulai Tertibkan PKL
Ket. Foto : PKL Yang Akan Ditertibkan Diberi tahu terlebih dahulu.
Jember – Usai melakukan sosialisasi penertiban selama beberapa hari usai hari raya Idul Fitri 1429 H ini, Sat Pol PP Pemkab Jember akhirnya melakukan penertiban di sepanjang jalan Trunojoyo, A. Yani, Sultan Agung dan Gajahmada.
Menurut Kasat Pol PP, Sunyoto, penertiban ini merupakan wujud komitmen Sat Pol PP menata kota . “Kami tidak ingin kota ini kumuh karena banyaknya PKL yang sembarangan berjualan memanfaatkan badan jalan atau trotoar, jadi mulai tadi pagi kita tertibkan,” ujarnya, usai Sholat Jumat (10/10).
Dalam penrtiban kalil ini sejumlah gerobak dan barang untuk berjualan para PKL diamankan. “Sementara kita amankan ke kantor, kalau mereka berjanji tidak mengulangi kesalahannya, maka kami akan serahkan lagi barang-barang yang telah disita,” imbuhnya.
Pantauan RI, untuk PKL yang bergerak dengan menggunakan gerobak jalan, cukup menyingkir dari lokasi operasi penertiban. Namun bagi yang menggunakan gerobak atau rombong menetap terpaksa diangkut dengan truk Sat Pol PP dan dibawa ke Pemkab.
Penertiban ini sempat mendapat perlawanan dari salah satu PKL yang merasa tidak mendapat santunan pembinaan Rp. 1 juta dan tidak merasa menggunakan badan atau trotoar jalan.
Pemilik warung tersebut yakni Susilo, warga jalan Trunojoyo. Karena mendapat perlawanan keras akhirnya warung Susilo tidak jadi digusur. Urungnya penggusuran ini juga dibenarkan Kasat Pol PP.
“Memang ada pengecualian bagi PKL yang sudah menertibkan diri dan tidak menggunakan badan jalan, itu tadi ada kesalahan informasi,” jelasnya. (RI-1)
Besok, Arjasa Jadi Sasaran TMMD
Ket. Foto : Sosialisasi TMMD dengan pemutaran film layar lebar.
Jember - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2008 ini bakal difokuskan di kecamatan Arjasa. TMMD kali ini sekaligus juga sebagai wujud program ke-81 TNI kepada warga pedesaan.
Pelaksanaannya sendiri bakal berlangsung selama 20 hari, mulai besok Jumat tanggal 10 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2008. Program TMMD kali ini akan digalakkan pada beberapa desa di kecamatan itu, misalnya desa Darsono, Kemuninglor, di dusun Gading dan dusun Teratai.
Tujuan dari TMMD sendiri adalah ingin mempercepat pelaksanaan laju pembangunan, terutama pembangunan desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, program yang diterapkan adalah program berbasis perekonomian masyarakat pedesaan, misalnya membuat jalan tembus, membangun jembatan, pos kampling, musholla dan lain-lain,” jelas Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Drs H. Agus Slameto melalui Sukardiman, Kasi Pemberdayaan Potensi Informasi.
Selain itu, lanjutnya, tujuan TMMD yang lain adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa. “Maksudnya dari desa tertinggal menjadi desa mandiri yang diterapkan melalui program fisik dan non-fisik serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa melalui pelatihan dan ketrampilan,” Imbuhnya.
Sebagai misal ketrampilan manajemen usaha, industri, membuat tempe , manajemen Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro-Menengah (LKMM) dan penguatan program pemberdayaan lainnya.
Sesuai jadwal pada pembukaan besok dihadiri Pangarmatim dari Surabaya dan sekitar 500 personil TNI yang ada di Jember. (RI-1)
Trauma, TNMB Tolak Serahkan Hasil Tangkapannya ke Polres
Jember – Setelah beberapa kali hasil tangkapannya dan pengungkapan pencurian kayu di areal Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di lepas Polres Jember. Yang akan datang, jika kembali ada keberhasilan penangkapan atau pengungkapan pencurian kayu menurut sejumlah sumber di TNMB, tidak bakal diserahkan ke Polres Jember lagi.
Pasalnya hal itu sebagai langkah mubadzir, karena diduga kuat adanya unsure kesengajaan atas dilepasnya sejumlah tersangka pada beberapa kali kejadian. Bahkan ada tersangka yang tertangkap dua kali dan juga dua kali dilepaskan dan dikeluarkan dari tahanan Polres Jember dengan dalih kurang cukup bukti.
Seperti yang baru terjadi beberapa minggu lalu. Sehingga TNMB hanya diberi limpahan barang bukti saja. Itupun terancam didemo warga karena warga menuntut barang bukti dikembalikan ke warga setelah tersangkanya dilepas oleh unit reskrim Polres Jember.
Menurut sumber tersebut, setiap ada penangkapan dan pengungkapan pencurian kayu nantinya bakal diserahkan ke Polwil Besuki atau Polda Jatim. Dan tidak bakal diserahkan ke Polres Jember supaya ada shock terapi pada pencuri kayu.
Sementara itu Kepala Balai TNMB, Herry Subagiadi, dengan hati-hati enggan berkomentar atas pernyataan sumber di TNMB terkait dengan rencana tersebut.
“Saya tidak berkomentar seperti itu lho, tetapi kalau ada rencana seperti itu mungkin saja, karena selama ini teman-teman sudah bekerja keras untuk memberantas illegal logging,” ujarnya singkat.
Herry juga menghimbau pada semua aparat terkait khususnya penegak hokum untuk jeli melihat permasalahan perkayuan. Seperti halnya yang telah diungkap beberapa waktu lalu.
“Karena meski sudah ada SKSKB-nya namun kayunya berbeda dengan yang ada dalam surat tersebut, maka tetap harus ditindak,” imbuhnya. (RI-1)
Pertamina BAntah Mitan Langka Karena Konversi
Jember – Sales Representatif Pertamina LPG Region III, USman Leki, membantah keras pernyataan sejumlah masyarakat yang diberitakan RI pada tanggal 7 Oktober lalu, bahwa langkanya mitan (minyak tanah) dikarenakan adanya program konversi mitan ke gas.
Menurut Usman, masyarakat tidak bisa begitu saja menuduh konversi mitan yang dibidanginya menjadi penyebab langkanya mitan di Jember. Karena menurutnya langkanya mitan sudah biasa terjadi dan tidak hanya pada saat ini saja.
“Mitan langka itu khan biasa, tidak kali ini saja, sebelumnya juga terjadi dan saat ini juga terjadi di Madiun, Kediri , padahal disana tidak ada program konversi, jadi tidak benar kalau itu penyebab langkanya mitan,” ujar Usman via handphoneya, Kamis sore (9/10).
Selain itu Usman juga menegaskan bahwa samapi saat ini program konversi belum jalan dan hal ini bias dicek dilapangan. Usman juga membantah dirinya telah menargetkan program konversi dengan tahap pembagian kompor gas dan tabungnya sudah berjalan mulai sebelum hari raya.
Padahal sebelumnya melalui rekaman suara Usman saat diwawancarai wartawan, dirinya bakal membagi tabung dan kompor tersebut sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Bahkan Usman menyesalkan pernyataan keras Pemkab Jember yang menolak pembagian tabung dan kompor gas tersebut.
“Kalau program kita saja belum jalan bagaimana menjadi penyebab langkanya mitan, itu pernyataan ngawur semua, masyarakat itu nggak tahu,” jelasnya dengan nada tinggi.
Ketika didesak tentang penyebab langkanya mitan selaku wakil dari PT. Pertamina, Usman menolak menjelaskan dan justru melimpahkan kewenangan tersebut bukan pada dirinya tetapi pada Cristanto, pejabat lain di Pertamina.
“Saya bilang mewakili Pertamina itu bukan dalam koteks mitan, kalau mitan itu urusannya Cristanto bukan saya, silahkan tanya Cristanto saja,” tegasnya lagi.
Usman juga membantah kalau masyarakat Jember trauma atas langkanya mitan diberbagai kota dan kabupaten selalu terjadi disaat program konversi mitan ke gas dilaksanakan.
Seperti diberitakan berbagai media cetak maupun elektronik, di berbagai kota dan kabupaten sering terjadi kelangkaan mitan disaat program konversi dilakukan. “Pokoknya nggak ada hubungan itu dengan kelangkaan mitan, malah sekarang ini banyak masyarakat yang minta kompor dan tabung dibagikan,” imbuhnya. (RI-1)
Apotik RSUD Soebandi Jual Obat diatas HET
Jember – Apotik milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan RSUD dr Soebandi diindikasikan menjual obat – obatan di luar harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Akibatnya, praktek itu dapat merugikan pasien dan indikasi mark – up pendapatan.
Lembaga Konsumen Jember, meminta praktek itu dihentikan. Sebab, jika diteruskan masyarakat akan banyak dirugikan.
Dari laporan yang masuk ke YLKI Jember pimpinan M Abdil SH ini ada indikasi selama ini apotik Sejahtera milik RSUD dr Soebandi menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET).
Salah satu kasus yang ditemukan oleh Andy S, Lembaga Pendamping PAsien Askeskin Jember adalah penjualan jenis obat CEFAT - cefaroxil monothydinate yang dibeli dari kuitansi seri A 0531306K tanggal 2 Oktober 2008 lalu.
Pasien RSUD dr Soebandi ini membeli sirup keluaran PT Sanbe ini di atas harga eceran tertinggi Rp 43.691. Apotik Sejahtera di Jl dr Soebandi ini menjualnya Rp 74 ribu. Jadi selisihnya ada sekitar Rp 26.000 –an.
Andy, meminta praktek semacam ini juga dihentikan. Dia secara khusus sudah melaporkan ke lembaga konsumen Jember untuk dilayangkan surat protes kepada pelayanan umum RSUD dr Soebandi.
“Kita sudah laporkan ke lembaga konsumen. Kita masih terus kumpulkan bukti – bukti lain. Jika penjualan obat di atas HET itu diperbolehkan, kenapa harus ada ketetapan HET nya,” ujar Andi.
Direktur Pelayanan Medis, Drg Arif Setyo Argo, saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa Apotik Sejahtera itu tidak ada kaitannya dengan RSUD dr Soebandi. Apotik itu adalah milik Koperasi RSUD dr Soebandi, dan itu bukan tanggungjawabnya.
“Saya tidak ada kaitan kalau dengan Apotik Sejahtera itu. Itu miliknya Koperasi Karyawan,” ujar nya. (RI-1)
Air RSUD Macet, Ibu Muda Keguguran
“Makan” Korban
Jember – Dalam beberapa hari terakhir saluran air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember mati. Kemarau panjang ini membawa sial beberapa warga Perkotaan. Bahkan, kejadian memilukan menimpa pasien RSUD dr Soebandi. Pasien naas itu terpaksa kehilangan anak dalam kandungannya saat dirawat rumkit pemerintah ini.
Diduga kuat keguguran yang menimpa Siti Rohimatus (20) warga Kreongan Barat, belakangan PT Gudang Garam (anak dari Bambang Senito) ini, setelah terpaksa bolak balik ke ponten umum di luar ruang bangsal RSUD untuk buang air besar (BB).
Awal cerita, pada tanggal 3 Oktober 2008 kemarin tepatnya hari Jumat Siti, dirawat di RSUD dr Soebandi ini tepatnya di ruang Interna Wanita. Pasien ini masuk rumah sakit karena menderita penyakit Diare alias Disentri.
Yang menyedihkan adalah saat dia ingin BB terpaksa bolak balik ke ponten umum. Tepatnya di seputaran belakang kamar mayat RSUD dr Soebandi (lingkungan RSUD). Jaraknya lumayan jauh dari tempatnya dirawat.
Tentu saja dia tersiksa dengan kondisi ini. Sebab, air kran di toilet / WC kamar mandi RSUD dr Soebandi macet semua. Dengan terpaksa pasien ini diantar keluarga mencari ponten. Yang ada kebetulan hanya di belakang kamar mayat itu.
Tapi sialnya lagi, kondisinya lagi hamil. Pasien diare/disentri ini sedang mengandung anaknya berusia 5 bulan. Diduga karena kontraksi, dan mengalami goncangan kandungan Siti, mengalami keguguran. Tepat di kali ketiganya dia masuk ponten itu.
Ketang, penjaga ponten ini, saat dikonfirmasi membenarkan ada pasien RSUD dr Soebandi yang mengalami keguguran di tempatnya. Dia menghitung sudah kali ketiganya pasien itu masuk ponten, dan baru dia melihat kejadian itu. Lantas dia menolong dan mengevakuasi pasien itu ke dalam RSUD.
Karena mendapati pasien itu keguguran maka dia berusaha menolong. Bahkan keluarga berusaha membopong pasien ini masuk ke dalam Rumkit. Tapi nasi sudah jadi bubur, anak di dalam kandungannya telah meninggal dunia. Sayangnya, keluarga ini tidak menuntut para pihak karena bingung siapa yang harus bertanggungjawab soal ini.
Menanggapi hal ini, Andyx S, dari Lembaga Pendamping Pasien Askeskin yang menerima pengaduan ini mengatakan bahwa RSUD dr Soebandi harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Dari segi pelayanan terhadap public, RSUD telah lalai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pasiennya.
“Kenapa air toilet sampai macet, dan tidak ada airnya. Kalau pasien diare ada puluhan orang bagaimana,” ujar Andy.
Di sisi lain humas RSUD dr. Soebandi, drg Arif Setyo Argo, menegaskan bahwa terkait laporan pasien keguguran karena air PDAM RSUD macet kemarin. Adalah bukan kesalahan pihak RSUD dan dirinya meminta yang bersangkutan membikin surat laporan dan pengaduan secara tertulis. Baru dia bisa menganalisa dan memprosesnya.
Sebab, orang yang diare itu mempercepat proses keguguran itu karena dari segi medis dia dehidrasi. Jika disebut pelayanan RSUD dr Soebandi kurang maksimal itu akan dipelajari lagi mendalam sebab, ada yang bertanggungjawab soal itu di luar dirinya yakni prasarana dan sarana RSUD. “Silahkan tertulis saja, biar bisa diteliti dan diproses pengaduan itu,” ujarnya. (RI-1)
Aktifis TPRM Terancam Dipidana
Sengketa Tanah PTPN XII
Jember – Kasus sengketa tanah antara negara dalam hal ini PTPN XII Kebun Renteng, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung dengan masyarakat naga-naganya bakal berbuntut panjang. Sebab, penyidik mulai memeriksa para pengurus aktifis Tim Perjuangan Rakyat Mangaran (TPRM) yang dimotori oleh Mistar tersebut.
Perjuangan rakyat merebut tanah yang diklaim sebagai tanah nenek moyangnya itu sepertinya bakal berakhir di kepolisian. Sebab, Polres Jember terutama penyidik Reskrim mulai memeriksa para saksi dari pengurus TPRM tersebut.
Sejumlah pengurus yang juga bakal diperiksa adalah Mistar (coordinator), Sugeng (ketua I), Suhdi (ketua 2), M Alit (ketua 3), Tohed (ketua 4), Sunoto (sekretaris), P Narto (Bendahara 1, dan Haris (bendahara 2) adalah merupakan orang yang paling tahu dalam kasus sengketa berkepanjangan antara warga dan negara itu.
Permasalahan sengketa tanah tersebut semakin panjang karena saat sengketa terjadi TPRM diduga kuat telah melakukan penyerobotan dan pengalihan tanah itu tanpa hak kepada pihak lain. Sehingga hal ini menambah daftar panjang pihak yang bersengketa. Ditambah ada informasi laporan ke polisi terkait pencurian kayu, dan perusakan tanaman.
Lahan HGU PTPN XII Kebun Renteng seluas 47 hektar itu semestinya dalam status quo menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Para pihak diminta menahan diri. Tapi, jika sudah ada perusakan, pendudukan lahan, dan penjualan tanpa hak kepada pihak lain merupakan tindakan pidana.
Penyesalan muncul dari Manajer Kebun Renteng, Ir. Yulianto melalui Kabag TU-nya, Ir. Dalino. Menurutnya masyarakat seharusnya bersabar menunggu proses hokum selesai. “Apalagi selama ini sengketa ini sudah ada kuasa hokum masing-masing pihak, baik dipihak kami PTPN XII maupun masyarakat,” ungkapnya.
Dalino sendiri mengaku semenjak kasus ini sedang diproses oleh aparat berwajib Kebun Renteng tidak lagi turun tangan menangani secara non formal. “Karena sudah masuk jalur hokum, ya kita serahkan ke polisi untuk pidananya dan pengadilan negeri untuk perdatanya,” imbuhnya.
Penyesalan serupa juga muncul dari Ketua LSM Gempar, Ansori. Karena menurut Ansori perjuangan rakyat itu tidak boleh dikotori dengan kepentingan tokohnya. “Perjuangan rakyat tidak semestinya dibenturkan dengan cara begitu. Saya khawatir ini permainan dari oknum tokoh rakyat itu sendiri. Dengan dalih perjuangan ternyata mengorbankan rakyat,” ujarnya.
Ansori, mendesak kasus itu diusut tuntas, dan meminta Polres Jember tegas memprosesnya sehingga perkara atensi Kapolri ini bisa dituntaskan dan jelas status hukumnya.
Mistar, coordinator TPRM belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada ditempat.
Sementara Kasatreskrim Polres Jember AKP Kholilur Rahman, SH, MH, mengatakan bahwa hingga kini belum ada saksi yang diperiksa dalam kasus ini yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. “Baru kita sidik. Belum ada… nanti kita kabari,” ujarnya. (RI-1)
Banwas Mandul, PNS Bolos Belum Disangsi
Ket. Foto: Sekda Djoewito saat sidak PNS yang bolos.
Jember – Banwasda Jember ternyata tidak sungguh-sungguh menerapkan sangsi kepada PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja Senin kemarin. Terbukti 33 PNS yang bolos pada hari pertama kemarin hingga saat ini tidak ada satupun dijatuhi sangsi tegas.
Dan ironisnya Sekda Jember, Drs. Djoewito-pun hanya menyatakan bahwa dirinya tidak puas atas kinerja bawahannya yang tidak masuk tersebut. Secara tegas baik Badan Kepegawaain Daerah (BKD), Banwas dan Sekda tidak menyatakan sangsi yang bakal dijatuhkan.
Seperti disampaikan Kepala Banwasda, Abdul Muis, menurutnya Banwas masih belum melakukan apapun atas membolosnya karyawan tersebut. Rencana pemanggilan yang disampaikannya sebelum libur usai beberapa waktu lalu ternyata juga tidak kunjung dilakukan.
Karena hingga Selasa (7/10) ini Muis belum bisa menjelaskan siapa saja yang sudah dipanggil dan kapan bakal dipanggil. ”Dalam waktu dekat ini bakal dipanggil mereka diminta menunjukkan bukti kenapa tidak masuk, kalau sakit ya harus ada surat dokternya,” kilah Muis.
Sayangnya Muis juga tidak menjelaskan sangsi apa saja yang bakal dijatuhkan jika memang ada yang terbukti tidak masuk tanpa alasan. ”Yang penting sesuai aturan nanti kami putuskan dan laporkan ke Bupati, dan beliau yang menentukan, kami hanya melapor saja,” kilahnya.
Sementara itu Kepala BKD Jember, Sugiarto SH, menegaskan bahwa pernyataan Sekda tidak puas atas membolosnya ke-33 karyawan tersebut sudah merupakan peringatan keras. Jika digolongan sangsi ringan, maka peringatan Sekda tersebut sudah tergolong yang paling keras. (RI-1)
Pasokan Tetap, Namun MItan Tetap Menghilang
Jember - Meski pasokan minyak tanah (Mitan) ke Jember setiap harinya masih tetap sebanyak 330 ribu liter, ternyata mitan juga tetap konsisten menghilang dari pasaran. Selain dikeluhkan warga perkotaan Jember seperti kecamatan Patrang, Sumbersari dan Kaliwates, warga kecamatan lain seperti Rambipuji, Ajung, Arjasa, Jenggawah, Mayang, Silo, Bangsalsari, Tanggul dan lainnya juga mengalami hal serupa.
”Padahal pasokan kita setiap hari tetap ke distributor sebanyak 330 ribu liter, kami juga heran dan kami minta masyarakat aktif melaporkannya ke kami,” ujar Wakil Ketua Hiswana Migas se-eks karesidenan Besuki, Benny Satria.
Bahkan saat ini bukan hanya konsumen rumah tangga saja yang kesulitan mendapatkan mitan. Namun sejumlah pedagang eceran dan toko-toko juga mengaku tidak mendapat kiriman mitan dari pangkalan.
Seperti disampaikan H. Totok, Patrang, menurutnya untuk menunggu kiriman itu harus berhari-hari. Sementara kebutuhan konsumen setiap hari terus meningkat karena tidak ada penjualan sebelumnya. ”Kami tidak bisa menjual minyak tanah karena tidak mendapat kiriman, nyari di pangkalanpun tidak ada, jadi konsumen semakin hari semakin banyak membutuhkan,” ujarnya.
Sehingga setiap mitan datang dapat dipastikan langsung habis dibeli warga. Itupun jauh dari jumlah sebelumnya. ”Kalau sebelum ini pasokan lancar dan stock berlimpah, tetapi setelah ada konversi mitan ke gas ini malah langka, udah langka harganyapun melonjak naik,” imbuhnya.
Naiknya harga mitan itu juga berimbas pada penjual eceran, karena pembelian di pangkalan sudah naik, seperti di Mayang, untuk beli ke pangkalan saja penjual eceran harus beli dengan harga Rp. 3.500. sehingga dijual kepada konsumen sebesar Rp. 4.000 hingga Rp. 4.500, tergantung stock yang ada.
H. Abdul asal Mayang mengaku sudah kesulitan mendapatkan mitan dalam beberapa minggu ini. Sehingga banyak konsumen yang menunggu atau indent dirumahnya
Hal senada juga disampaikan Sarito warga Ambulu, yang mengungkapkan bahwa di Ambulu untuk antri mitan bisa berjam-jam dan tidak jarang kehabisan mitan sehingga harus menunggu berhari-hari lagi untuk mendapatkannya.
Meski begitu harganyapun bisa mencapai Rp. 5.000 perliternya. Sehingga meresahkan warga khususnya yang tidak mampu karena hingga saat ini masih menggunakan mitan, sehingga mitan menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. (RI-1)
Kiriman TKI Capai 64 miliar
Ket. Foto : Kadisnaker Trans, HM Thamrin MM.
Jember – Sumbangan devisa dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kiriman dana ke keluarganya melalaui bank-bank yang ada di Jember menjelang hari raya Idul Fitri lalu melonjak tajam. Sehingga selama tahun 2008 ini hingga hari H Idul Fitri terhitung ada sekitar Rp. 64,33 miliar.
Dana sekitar Rp. 64,33 miliar tersebut masuk diberbagai Bank di Kabupaten Jember seperti BNI sebesar Rp. 58,1 miliar, BCA Rp. 2,5 miliar, BI Rp. 2,1 miliar, BRI Rp. 0,96 miliar dan Bank Niaga Rp. 0,67 miliar.
“Menjelang Lebaran, transfer dari TKI diperkirakan meningkat tajam, data yang kami terima terbanyak di BNI 46,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember, H.M. Thamrin dikantornya.
Peningkatan kirirman uang ini menurut Thamrin merupakan hal yang lumrah karena menjelang hari raya, rata-rata TKI berusaha menyenangkan keluarga yang ditinggalkannya. Sekaligus sebagai ganti TKI yang bersangkutan tidak mudik ke desa asalnya.
Hal inilah yang menurut Thamrin sebagai faktor utama penggerak ekonomi di pedesaan. “Selain mengurangi pengangguran, juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa, karena dana yang dikirimkan itu mampu menggairahkan atau meningkatkan daya beli masyarakat desa,” imbuhnya.
Di lingkungan pedesaan kebanyakan dana kiriman tersebut digunakan untuk membayar utang keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah, dan membeli perabot. Kalau ada sisa uang, biasanya untuk membeli perhiasan emas, sepeda motor, dan membiayai sekolah anaknya.
“Ini yang menurut hemat kami, bakal lebih diberdayakan dengan memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja,” tuturnya. (RI-1)
Pemkab Belum Lunasi Gaji Pemain Persid
Jember – Nasib Persid yang kian tidak jelas dan banyak pemain yang meninggalkannya ternyata bukan satu-satunya permasalahan pokok yang membuat Persid terpuruk. Karena ternyata hingga saat ini sekitar 23 pemain yang sebelumnya telah memperkuat tim Macan Sangar itu belum juga dilunasi honornya.
Belum terbayarnya honor pemain tersebut sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu dan hingga saat ini terkatung-katung tidak jelas penyelesaiannya. Menurut sumber RI di manajemen Persid, uang honor pemain tersebut dibawa oleh salah satu Manajernya yang juga Kadishub Pemkab Jember, Sunarsono SH.
”Awal jumlahnya cukup banyak mencapai lebih dari Rp. 500 juta, sehingga waktu itu sempat pemain tidak dibayar lebih dari 3 bulan,” ungkapnya.
Gejolak atas tidak dibayarnya honor pemain tersebut sempat mengakibatkan gerakan demonstrasi sejumlah pemain di Pendapa Wahyawibawa Graha. Pemain waktu itu menuntut Bupati Jember MZA Djalal membayar honor mereka.
Alhasil akhirnya Bupati Djalal marah besar kepada Sunarsono dan meminta uang dikembalikan dan dibayarkan kepada pemain. ”Kemudian honor itu dicicil, tetapi sampai saat ini belum lunas, terhitung masih ada satu bulan gaji yang belum dibayar manajemen,” imbuhnya.
Untuk itu menurut sumber tersebut pada bulan September lalu menjelang hari raya Idul Fitri, sekitar 23 pemain dari beberapa kota tersebut mendatangi rumah Sunarsono. ”Dan sempat terjadi kericuhan, namun waktu itu teman-teman sepakat tidak mengundang wartawan, karena pak Narsono janji mau bayar, tetapi sampai saat ini belum dibayar juga, ini khan keterlaluan,” jelasnya.
Total masih ada sekitar Rp. 170 jutaan yang belum terbayar. ”Waktu itu pak Narsono berdalih mau konsultasi dulu ke Bupati, dan janji bakal membayar tetapi nggak dibayar juga,” tuturnya.
Padahal salah satu Manajer sudah sms ke pemain bahwa uangnya sudah ada dan dipegang Sunarsono. Namun hal itu tetap tidak diakui oleh Sunarsono dan mengatakan masih ditangan Bupati.
”Teman-teman pemain yang ada di luar kota tidak terbayar sama sekali, tetapi yang ada di jember sempat diberi kas bon menjelang hari raya, ada yang Rp. 400 ribu ada yang Rp. 500 ribu, bukan dibayar honornya,” ungkapnya lagi.
Menanggapi hal ini, Plt Manajer Persid, H. Siradjudin, menolak berkomentar karena kasus tersebut merupakan kasus lama dan bukan kewenangannya untuk memberi penjelasan. Namun Siradjudin menegaskan kalau memang itu belum diselesaikan harus diselesaikan, karena merupakan hak pemain.
Sementara itu, Kadishub Sunarsono, belum berhasil dikonfirmasi, ketika didatangi kantornya sejumlah stafnya menyatakan sedang sibuk rapat. Dan ketika dikonfirmasi via handphonenya tidak diangkat, meski ada nada sambung. (RI-1)
JPU Siapkan 20 Saksi Untuk Terdakwa Sunardi
Jember – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani terdakwa mantan kabag keuangan Pemkab Jember tahun 2004, Sunardi, naga-naganya telah siap mengikuti jalannya siding pada Kamis (9/10) ini.
Karena menurut Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai, salah satu anggota tim JPU, pihaknya untuk siding perdana tersebut sudah siap membacakan dakwaan untuk Sunardi yang saat ini sedang menjalani tahanan di Lapas Jember.
Bahkan selama jalannya persidangan Basyar mengaku sudah mempersiapkan 20 orang saksi untuk memperkuat dakwaannya. “Dua puluh saksi sudah kami siapkan untuk memperkuat dakwaan kami, itu belum termasuk saksi dari kuasa hokum terdakwa atau saksi ahli lainnya,” ujarnya.
Basyar yakin jaksa bias membuktikan dakwaannya dan bakal menuntut tidak ringan terdakwa pada akhir siding yang akan dating. Pasalnya dalam BAP yang sudah diproses, terdakwa diduga mempunyai keterlibatan kuat dalam dugaan korupsi dengan mantan Bupati Jember, Samsul Hadi Siswoyo.
“Namun kalau kita sampaikan semua sekarang itu tidak etis namanya, karena siding belum berjalan, jadi kita saksikan saja sidangnya,” tegas Basyar.
Dirinya juga mengaku tidak bakal menangguhkan penahanan Sunardi, karena hingga saat ini tidak ada keluhan dari mantan kabag keuangan tersebut. Meski sebelumnya Sunardi pernah menjalani rawat inap sebelum ditahan di Lapas Jember, karena sakit yang dideritanya.
Tercatat Sunardi menderita diabetes mellitus, asam urat dan kelebihan kolesterol sehingga sempat membuat dirinya tidak kuasa menhan sakit ketika akan ditahan. Sehingga perlu menjalani rawat inap di RS. Bina Sehat selama kurang lebih dua minggu. (RI-1)
KPLP Jember Dipromosikan Jadi Ka. Rutan Bangil
Jember – Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Jember, KAdiono Bcip, dalam waktu dekat ini bakal menempati posisi barunya menjadi Kepala Rutan Bangil. Menurut sejumlah sumber, Kadiono dianggap berhasil dan berprestasi selama menjabat KPLP di Jember.
Sehingga pada mutasi kali ini dirinya dimutasi untuk menempati posisi lebih tinggi lagi menjadi Kepala Rutan atau setingkat lebih bawah kelasnya dibandingkan dengan Kepala Lapas.
Semenjak Kadiono menjabat di Jember, Lapas Jember langsung panen tahanan korupsi mulai dari mantan Bupati hingga sejumlah pejabat jajaran Pemkab Jember dan Dolog.
Tercatat beberapa saat setelah Kadiono bertugas di Jember, mantan Bupati jember, Samsul Hadi SIswoyo masuk dan ditahan di Lapas Jember. Bersamaan dengan Samsul, mantan Kabag keuangan Pemkab, Mulyadi.
Dan setelah itu, Sekda Jember, Djoewito, disusul mantan Kasub Dolog Jember, Mucharor, bersama 3 pejabat dibawahnya. Tidak berhenti disitu saja, dua mantan kabag keuangan Pemkab, Sunardi dan Herwan Agus juga menyusul masuk dan terakhir dua pimpinan DPRD Jember, MAdini Faruq dan mahmud Sardjujono.
Belum lagi sejumlah pejabat lain dilingkungan PEmkab yang diduga terlibat beberapa kasus korupsi juga masuk. Namun situasi dan kondisi di Lapas Jember tidak ada perubahan tetap kondusif.
“Inilah yang membuta pak Kadiono dipromosikan,” ujar salah satu staf di Lapas Jember. Padahal menurut sumber tersebut sejumlah pejabat yang ditahan tersebut sebelumnya mempunyai konflik politik dan kepentingan yang berbeda.
“Rupa-rupanya pak KAdiono bias mengakomodir semua itu,” imbuhnya.
Hal ini tidak disangkal oleh Kadiono sendiri, menurutnya tidak menutup kemungkinan yang menyebabkan dirinya dipindah adalah alas an-alasan tersebut. “TEtapi itu bukan karena saya, pimpinan yang menilai, kalau saya yang penting menjalankan tugas dengan baik saja,” ujarnya singkat di sela-sela kegiatannya di Lapas.
Menurutnya SK sudah turun, tetapi kapan waktu dirinya akan pindah dan serah terima jabatan, KAdiono enggan bercerita. “Ya pokoknya habis ini, tidak lam lagi,” imbuhnya. (RI-1)
Ditinggal Adyaksa Dault, Pemkab Punya Hutang 30 juta
Jember – Tragedi “ngambek”nya Menpora Adyaksa Dault pada bulan Agustus lalu dengan meninggalkan kota Jember pasca tidak dijemput Bupati jember MZA Djalal, ternyata masih menyisakan masalah.
Pasalnya sejumlah persiapan penyambutan sudah dilakukan Pemkab Jember untuk beberapa acara selama Menpora berada di Jember.
“Karena diprediksi berada di Jember selama 2 hari hingga usai gerak jalan Tajemtra, maka Pemkab membocking semua pelayanan kamar dan makanan di tempat kami, ujar salah satu bagian keuangan Hotel Panorama, yang tidak bersedia disebut identitasnya.
Ternyata menurut sumber tersebut Menpora urung menginap dan tinggal di Jember selama dua hari. Bahkan baru sampai di Jember karena kecewa tidak disambut Bupati, Menpora maka langsung kembali ke Jakarta .
“Sayangnya pembatalan mendadak itu telah merugikan kami, dan terhitung sampai saat ini Pemkab masih berhutang kepada kami sekitar Rp. 35 juta,” imbuhnya.
Kabar tak sedap tersebut semakin merebak karena informasi yang diterima beritajatim.com dari hotel Panorama, hutang Pemkab atas nama Drs. Djoewito (Sekda) tersebut belum juga dilunasi oleh Pemkab Jember.
“Bahkan kami berulangkali ke Pemkab tidak ada tanggapan serius, mereka selalu menghilang, katanya Pak Djoewito ke bagian Umum, ke pak Widi, saya kesana juga nggak dibayar masih janji-janji terus,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Agus Slameto belum bersedia berkomentar. Menurut Agus dirinya masih akan melakukan konfirmasi ulang ke bagian Umum terlebih dahulu.
“Karena sampai saat ini belum ada informasi soal itu, coba kita konfirmasi dulu,” ujarnya. Namun jika memang Pemkab punya tanggungan ke Panorama, pihaknya yakin bahwa Pemkab bakal menyelesaikannya.
“Hanya saja mungkin saat ini masih belum bias karena anggaran belum ada, kalau ada yakin pasti diselesaikan, tinggal waktunya saja, dan ini nggak perlu dibesarkan,” imbuhnya. (RI-1)
Pasar Sore Jilid III Kembali Gagal
Jember – Meski sudah berjalan sekitar 2 bulan ini pasar sore jilid ke III di jalan Samanhudi ternyata bisa dibilang kembali gagal, setelah upaya Pemkab kembali menghidupkannya tidak berhasil.
Pasalnya pantauan RI, kondisi pasar sore tersebut masih sepi-sepi saja. Dan bahkan portal yang semula menutupi jalan masuk ke Samanhudi dan dijaga oleh petugas Dishub Jember setiap pukul 14.00 wib hingga malam hari juga tidak nampak lagi.
Sehingga baik pengguna jalan maupun pedagang kaki lima (PKL) dengan leluasa keluar masuk jalan tersebut seperti jalan pada umumnya, bukan sebagai stand pasar sore.
Sejumlah tokoh masyarakat mnyesalkan kembali gagalnya penataan PKL di jalan Samanhudi ini. Pasalnya penataan yang dimulai bulan Agustus 2008 lalu tersebut merupakan penataan jilid ke III.
Setelah sebelumnya penataan serupa gagal pada Agustus 2007 dan Januari 2008. Ketua LSM Gempar, Ansori, menegaskan bahwa Pemkab Jember hanya buang-buang anggaran saja.
Sehingga sangat layak ketika BPK RI melakukan audit dana penataan PKL, BPK meminta Pemkab membuktikan semua pengeluaran dana yang berjumlah lebih dari setengah miliar tersebut dengan bukti hitam diatas putih.
”Kami dukung BPK yang meminta Pemkab khususnya bagian Ekonomi untuk melampirkan semua bukti pengeluaran dengan bukti kuitansi atau SPJ yang jelas,” tegas Ansori.
Karena kenyataannya hingga saat ini bukti keberhasilan Pemkab menata PKL masih dibilang nol besar. Padahal ratusan juta rupiah dana sudah dikeluarkan, dan menurut bagan ekonomi PKL juga sudah mnerima dana santunan masing-masing Rp. 1 juta.
Hingga hari ini, Minggu (5/10), upaya untuk memasukkan semua PKL yang ada di jalan protocol Jember (segitiga emas) juga tidak menampakkan hasil yang maksimal. Padahal untuk menarik pengunjung dan PKL agar bersedia menempati pasar sore sudah dilakukan Pemkab Jember dengan berbagi hal. Seperti misalnya dengan merubah salah satu sudut pasar Tanjung (dipojok jalan Untung SUropati) menjadi panggung hiburan yang setiap malam menampilkan artis-artis dangdut local Jember.
Sementara itu, Kadispenda Pemkab Jember, Drs. Suprapto, yang bertugas sebagai tim penataan PKL hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. (RI-1)
BPS Mulai Perbarui Database RTS
Jember - Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mulai melakukan pendataan baru untuk memperbaiki database Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejumlah program nasional. Seperti halnya menjelang pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial.
Program ini mensyaratkan tersedianya database RTS yang berisi informasi tentang rumah tangga berserta informasi pokok tentang anggota rumah tangga. Sehingga, tahun 2008 ini BPS lakukan lagi pemutakhiran (updating) data basis RTS melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
Menurut Kepala BPS Kabupaten Jember, Dra. Lela Octaviana, latar belakang PPLS ini adalah adanya kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok sebagai imbas dari naiknya harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga miskin semakin menurun. ”Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendata ulang RTS yang ada, yaitu mulai bulan September 2008 kemarin,” katanya via telephone.
Pendataan itu dilakukan kembali, dengan tujuan untuk memperbarui database RTS tahun 2005 lalu. Nantinya informasi yang disajikan berkaitan dengan beberapa hal seperti misalnya tentang kehidupan sosial ekonomi RTS khususnya tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga serta untuk menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga serta informasi tambahan tentang kondisi perumahannya.
Pelaksanaan PPLS 2008 ini sendiri menurut Lela, sudah didasarkan pada Inpres No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk RTS.
Sementara itu, Supardi SP, Kasi Statistik Sosial BPS, menyatakan untuk pelaksanaan PPLS ini dilakukan oleh PCL (Pencacah Lapang) dan PML (Pengawas dan Memeriksa Dokumen Lapang). Untuk Kab. Jember, PPLS tahun 2008 ini dilakukan oleh 538 PCL dan 651 PML. ”1 desa memiliki 1 tim PCL yang terdiri dari 2 orang dan 1 orang PML, tergantung pada RTS yang ada,” katanya menjelaskan.
Ia mengungkapkan bahwa PCL biasanya berasal dari perangkat desa setempat, sebab mereka dianggap tahu seluk-beluk kondisi masyarakat di daerahnya. Sedang PML berasal dari mitra, perangkat desa atau dari KSK (Koordinator Statistik Kecamatan). ”Namun ada juga yang merupakan PML organik, yaitu berasal dari pegawai BPS sendiri,” ungkapnya.
Biasanya, sebelum PCL dan PML itu diterjunkan ke desa, mereka akan diberi pembekalan dan pelatihan tentang konsep definisi dan metodologi pelaksanaan agar pendataannya tidak keluar dari koridor yang ada.
”Jangan sampai petugas PCL atau PML mendata pihak-pihak keluarga atau orang terdekatnya, hanya karena motivasi untuk mendapat bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.
Metodologi pendataannya menggunakan daftar wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden sesuai dengan pedoman wawancara dari BPS Pusat. (RI-1)
