Contreng Surat Suara, Rawan Hangus

Jember – Sistem penyaluran suara pemilih pada tanda gambar dan nama caleg dalam Pemilu 2009 ke depan ternyata masih rawan kesalahan dan suara hangus. Kekhawatiran itu disampaikan anggota KPUD Jember, Drs M Eksan, usai melihat hasil simulasi sosialisasi sistem contreng di Ponpes Nurul Islam II.

Bagi warga yang hendak menyalurkan hak pilihnya dengan sistem contreng dinilai masih tidak mudah. Jika pemerintah tidak sosialisasi secara efektif, maka potensi hak suara hangus akan tinggi.

Hasil sistem contreng yang disimulasikan di Ponpes Nurul Islam II didapatkan data 23 % hak pilih masih melakukan kesalahan saat menggunakan hak pilih.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II M Ekhsan mengatakan, simulasi diikuti 69 santri dari 110 orang santri.

Mereka dicoba untuk memilih dengan mencontreng, melingkari, atau menyilang tanda gambar atau nama caleg partai yang dipilih. Dari data itu ada 16 orang melakukan kesalahan.

"Kesalahan itu antara lain menusuk kertas suara dengan bolpoin, menuliskan tanda melebihi kotak sehingga kena area gambar partai lain, memberi tanda lebih dari satu yakni pada calon dan partai," kata M Ekhsan.

Dengan data ini, kata dia bisa mengindikasikan jika santri Ponpes saja yang hampir sarjana masih melakukan kesalahan, bagaimana dengasn masyarakat awam yang pendidikannya rendah.

Anggota KPUD Jember ini menegaskan bahwa problem pemilih di Pemilu 2009 nanti adalah kian banyaknya partai dan kertas suara yang lebar.

Hal itu akan mengakibatkan semakin banyak kesalahan terjadi. Dan kemampuan mengidentifikasi nomor partai dan nama caleg sangat lama.

"Apalagi daya kenal pemilih terhadap partai masih minim, termasuk terhadap caleg. KPU harus bekerja keras mensosialisasikan hal itu secara berjenjang dengan mengikutsertakan massa yang besar," ujarnya.

Perbandingannya, sosialisasi kepada calon pemilih saat Pemilu 2004 lalu lebih banyak dilakukan untuk pemilih pemula agar pemilik hak pilih bisa menyampaikan aspirasinya.

"Sosialisasi harus melibatkan banyak warga dan lebih masif. Selain itu juga menggandeng organisasi kemasyarakatan dan memanfaatkan lembaga publik seperti masjid dan pondok pesantren," katanya. (RI-1)