Pungli di Sungram Beratkan Rekanan

Jember – Upaya penegak hukum untuk memberantas KKN di tubuh birokrat ternyata belum membuat jera para birokrat itu sendiri. Seperti misalnya di Jember, pungutan liar alias pungli tetap menjamur ditubuh Bagian Penyusunan Program (Sungram) Sekretariat Pemkab Jember.

Aroma tak sedap akan adanya pungli ini menyeruak ke permukaan karena sejumlah asosiasi jasa konstruksi di Jember mengaku keberatan atas pungli tersebut. Sejumlah pengurus Asosiasi mengaku mendapat keluhan dari anggotanya.

Salah satu rekanan senior Jember, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa dirinya menolak untuk membayar pungli yang ditentukan oleh Sungram. “Kalau saya nggak mau bayar, tetapi kalau rekanan lain mungkin bayar semua karena takut tidak distempel atau ditandatangani,” ujarnya.

Besaran pungli bervariasi melihat nominal nilai proyek yang dikerjakan. Rata-rata berkisar antara 0,5 % hingga 1 % dari nilai proyek. “PAdahal sebelumnya hanya bersifat sukarela tidak memaksa, kadang ada yang kasih seratus ribu ada yang dua ratus, macem-macem, teman-teman sudah tahu diri,” imbuhnya.

Tetapi untuk tahun ini dipaksa dan ditetapkan nilainya bukan sukarela lagi. Bahkan salah satu oknum pegawai Sungram yang bertugas memungut pungli, Rahman alias Maman, berani membuka amplop rekanan didepan orang banyak dan mengatakan kalau jumlahnya tidak layak dan perlu ditambah.

“Ini kan sudah keterlaluan, masak tinggal membubuhkan stempel dan tandatangan bahwa proyek sudah selesai saja kok, masih memungut dan ini bukan lagi memungut tetapi merampas hak rekanan,” tegas Ketua LSM Abdi MAsyarakat Husni Thamrin, SH.

Untuk itu pihaknya melaporkan penyimpangan tersebut ke Kejari Jember dengan bukti laporan tertulis. “Perilaku meresahkan ini, harus dihentikan dan dipidana pelakunya,” imbuhnya.

Karena akan berakibat dengan menurunnya kualitas proyek yang dikerjakan rekanan. “Rekanan ini harus melalui sejumlah meja di Sunram, di unit kerja pemberi proyek, sehingga kualitasnya tidak akan baik,” ungkapnya. (RI-1)