Jember – Pendataan masyarakat miskin (Masykin) yang dilaksanakan oleh Pemkab Jember untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) naga-naganya sudah final. Pasalnya PT. Akses Jember sudah menerima data masykin tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kepala PT Askes Jember, Indah Erlina Susilowati. “Data sudah kita terima, dan Askes tinggal menunggu pelaksanaannya saja,” ujarnya, Rabu (28/5/2008).
Penerima Jamkesmas, nantinya akan mendapat pelayanan gratis berobat di RSUD di Jember dan RS Paru-paru. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten I Pemkab Jember, Hasi Madani, menurutnya data yang sudah diserahkan kepada Askes yakni sebesar 589.048 jiwa. Angka tersebut menurut Hasi ada penurunan jika dibandingkan dengan angka sebelumnya.
“Sebelumnya ada 629.972 jiwa, namun setelah kita lakukan cek dilapangan ternyata ada sedikit human eror, dan akhirnya ada penurunan sekitar 40.928 jiwa atau 6,49 %,” ujarnya. Hasi berharap data yang baru tersebut sudah final dan benar-benar sesuai dengan yang ada dilapangan. Karena selama dilakukan pendataan Pemkab jember sudah menerapkan 14 kriteria miskin yang layak mendapat fasilitas berobat gratis di rumah sakit daerah.
Di sisi lain Hasi menyampaikan, meskipun sudah final dan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jember, namun Pemkab masih memberikan kesempatan pada masykin untuk mengusulkan diri sebagai masykin. “Kalau memang betul-betul ada yang belum terdaftar, maka kami masih beri kesempatan, tapi kita batasi hingga 30 Juni 2008 mendatang, teteapi kemungkinan data ini sudah valid,” imbuhnya.
Karena selama pendataan, Pemkab jember betul-betul telah melakukan pengecekan khususnya terhadap 14 kriteria, seperti luas rumah dan tanah masykin, frekuensi makan dalam sehari, frekuensi membeli baju baru dalam setahun, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kekayaan yang dimiliki selain rumah dan tanah yang ditempati. Kalau semua sudah memenuhi syarat dan terbukti miskin maka baru dimasukkan data. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
500 ribu Masykin Jember, Bakal Terima Jamkesmas
Tingkatkan Pelayanan, Sekda Kumpulkan Lurah
Jember – Berharap perangkat tingkat bawah lebih meningkatkan kinerja, khususnya dalam melayani masyarakat. Mulai kemarin hingga hari ini, Rabu (28/5/2008), Sekda Jember, Drs. Djoewito, mengumpulkan 22 lurah, 22 Sekretaris Kelurahan dan 22 Kasie Pemerintahan se-eks kotatif Jember. Semua perangkat tingkat kelurahan tersebut dikumpulkan dan dibina oleh Djoewito di hotel Rembangan Jember.
Dalam acara yang berlangsung dua hari tersebut tidak hanya Djoewito saja yang memberi pembekalan akan pentingnya pelayanan masyarakat. Namun juga dari Kepala Banwas Jember, Abdul Muis Balya, Kadispenda, Drs. Suprapto, dan Kabakesbang dan Linmas, Sudjak Hidayat. Djoewito menegaskan bahwa sebagai aparatur pemerintahan yang paling bawah, harus memiliki pengetahuan yang mumpuni guna memberikan kepuasan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Aparatur jangan merasa takut dan pesimis dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, asalkan setiap pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka harus optimal dan berani mengambil resiko,” katanya.
Dengan meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur baik di lingkungan pemerintah Kabupaten, kecamatan maupun kelurahan, maka aparat pemerintahan sebagai pengayom, pelayan dan abdi masyarakat, bisa terlaksana dengan baik. “Beban tugas pelayanan publik tersebut bukan tugas yang ringan, namun banyak yang harus dilakukan terutama melakukan sesuatu yang tidak merugikan bagi masyarakat, dan memberikan kepuasan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Jember, Drs. Soediyanto mengatakan bahwa sejalan makin meningkatnya pendidikan, tehnologi dan pengetahuan masyarakat yang dipacu informasi dan komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan tuntutan bagi aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat untuk memperbaiki citra dan meningkatkan pengetahuan serta melaksanakan tugas secara proporsional, transparan dan akuntable. (RI-1)
Mau Mandi Sofyan, Temukan Orok
JEmber – Salah satu tukang bangunan, Sofyan (33) yang sedang bekerja di jalan Hayam Wuruk gang IV Jember, siang ini sekitar pukul 14.00 wib (Selasa, 26/5/2008) tidak sengaja menemukan mayat bayi yang masih lengkap dengan ari-arinya.
“Pertama saya ini mau mandi di sungai itu, tiba-tiba saya lihat ada bayi yang ternyata sudah mati, lalu saya kasih tau warga sekitar dan lapor ke Polsek Kaliwates,” ujarnya. Sofyan siang ini akhirnya batal mandi karena tidak tega melihat mayat bayi laki-laki yang menurut dugaan sudah meninggal 2 hari lalu tersebut.
Usai penemuan mayat bayi tersebut, jalan Hayam Wuruk gang IV, lingkungan Gardu Karanganyar, kelurahan Sempusari atau tepatnya di belakang AUTO 2000., langsung dipenuhi warga yang ingin mengetahui penemuan mayat tersebut.
Sementara itu Kapolsek KAliwates, AKP Mulyono SH, menegaskan bahwa pihaknya masih membawa mayat bayi laki-laki tersebut ke RSUD dr. Soebandi untuk dilakukan visum.
“Langsung kita bawa ke rumah sakit untuk divisum, sementara ini kami lakukan penyidikan lebih dahulu, sambil kita mintai keterangan dari saksi-saksi warga disekitar,” jelasnya saat dikonfirmasi di tempat kejadian perkara (TKP). (RI-1)
Tidak Bisa Bayar, 31 Stempel Panwascam Ditahan Gramedia
Jember - Sebanyak 31 stempel Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur tingkat kecamatan (Panwascam) kabupaten Jember tertahan di Gramedia. Ini dikarenakan Panitia Pengawas Kabupaten belum punya duit untuk menebus ongkos pembuatannya sebesar Rp 1,75 juta.
Ketua Panwaskab Jember Abdul Qodim Manembodjo mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam urusan pencairan anggaran, karena hingga saat ini Panwaskab belum memiliki sekretaris dan bendahara.
Nama sekretaris dan bendahara Panwaskab dari jajaran birokrasi sebenarnya sudah diajukan. Namun hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Jember masih belum menyetujui.
Sebenarnya, Panwaskab mendapat anggaran Rp 2,1 miliar untuk pemilihan gubernur Jatim. Qodim sebenarnya diizinkan mencairkan uang dalam jumlah minimalis untuk keperluan Panwaskab.
Namun, Qodim tidak mau mencairkan dan memilih menunggu sekretaris dan bendahara definitif yang ditetapkan dari pegawai Pemerintah Kabupaten Jember. "Lebih amannya saja," katanya.
Sementara di lain pihak, Panwaskab sudah tak mampu lagi mengeluarkan duit pribadi untuk nalangi dana operasional. "Kami sudah tidak bisa nalangi lagi. Uang yang sudah kami keluarkan selama untuk nalangi adalah Rp 10 juta," kata Qodim, Selasa (27/5/2008).
Qodim berharap Pemkab segera menyetujui nama birokrat yang diusulkan Panwaskab untuk menjadi bendahara dan sekretaris. "Kami memilih yang profesional dan punya kapasitas bagus. Kami tidak mau diberi orang yang belum berpengalaman, karena tugas Panwaskab hanya lima bulan. Tidak bisa dibuat pembelajaran," katanya. (**)
Pemkab Urung Umumkan Kenaikan Tarif Angkot
Jember – Pemkab Jember hari ini, Selasa (26/5/2008) urung umumkan kenaikan tariff angkutan kota (angkot). Padahal pagi harinya sejumlah pejabat terkait sudah melakukan pertemuan dan rapat di aula Pemkab Jember jalan Sudarman 1. Sejumlah pejabat tersebut diantaranya Asisten II Pemkab Jember, Drs. Edy Budi Susilo, Kadishub, Sunarsono SH, Kasat Pol PP, Suhanan SPd dan sejumlah pejabat lain termasuk pihak organda Jember.
Usai rapat yang membahas khusus kenaikan tariff angkot tersebut, Asisten II, Edy Budi Susilo menjelaskan bahwa pihaknya belum bias menjelaskan hasil rapat. Namun sudah ada kesepakatan dan hasil berapa tariff angkot yang baru. “Namun kami harus lapor dulu kepada Bupati Jember, setelah mendapat persetujuan dan tandatangan dai beliau nanti kita sampaikan,” ujarnya.
Bahkan Edy berjanji akan menggelar jumpa pers pada pukul 14.00 wib khusus untuk mengumumkan kenaikan tariff tersebut. Ternyata hingga pukul 15.00 wib belum ada tanda-tanda akan digelarnya jumpa pers.
Menurut Edy yang dihubungi via handphonenya menyatakan pihaknya belum bias mengumumkan hasil rapat dan petunjuk Bupati Jember, karena masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. “Dalam waktu dekat ini kami akan adakan koordinasi, jadi tidak bias hari ini,” tuturnya.
Edy sendiri juga tidak berani berkomentar lebih banyak soal penundaan tersebut. Sementara Kadishub Jember, Sunarsono, juga menyatakan hal senada. Pihaknya masih menunggu pertemuan lanjutan dengan sejumlah pihak. Karena ternyata pertemuan hari ini belum final. (RI-1)
Pemkab Langgar Perbup, Pilkades Curahnongko Digelar Kamis
Jember – Pemkab Jember mulai tidak konsisten dan melakukan sejumlah intervensi pada sejumlah pelaksanaan Pilkades yang segera digelar. Bahkan dalam upaya intervemsi tersebut, Pemkab berani melanggar sejumlah peraturan dan termasuk Perbup yang dibuat Bupati Jember MZA Djalal sendiri.
Hal ini dinyatakan pendukung salah satu calon Kades (cakades) Curahnongko, kecamatan Tempurejo, Moh. Thamrin. Thamrin mencontohkan tanpa alas an yang jelas Pemkab beberpa waktu lalu menolak pelaksanaan Pilkades di Curahnongko.
“Namun setelah ada upaya pembicaraan, dan panitia Pilkades bersedia memasukkan kembali salah satu calon yang dinyatakan gagal jadi cakades, Yateni, akhirnya Pemkab mengijinkan Pilkades digelar,” jelasnya usai pertemuan dengan Muspida di Pemkab Jember, Selasa (27/5/2008).
Padahal Pilkades di Curahnongko seharusnya digelar tanpa calon yang bernama YAteni, karena YAteni sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur jadi cakades karena tidak bias memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun karena intervensi Pemkab Jember, maka akhirnya hari ini Yateni dimasukkan kembali menjadi calon, dan justru salah satu calon yang sah bernama sarjono di keluarkan dari cakades dengan diberi kompensasi sejumlah uang.
“Ini khan sudah tidak benar, masak ada peraturan dilanggar hanya dengan kesepakatan bersama, dimana letak demokrasi itu,” sesalnya. Sementara itu Kabag Pemdes Pemkab Jember, Drs. Soebandi, belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada di kantornya.
Di sisi lain Camat Tempurejo, Widayaka, membenarkan pelaksanaan Pilkades di Curahnongko bakal digelar pada tanggal 29 Mei atau KAmis mendatang. Widayakan juga membenarkan bahwa salah satu calon yang gugur bernama Yateni kembali masuk menjadi calon. Namun pihaknya tiadk bersedia memberikan komentar lebih banyak soal alas an Pemkab meloloskan Yateni dan menggugurkan Sarjono. (RI-1)
Anggota Samapta Ringkus Bede Sabu-sabu
Jember – Dua anggota Sat Samapta Polres Jember patut diacungi jempol. Bripda Bagus S dan Bripda Hendrik berhasil meringkus salah satu Bede (bandar gede, Red) SS, yang diduga memiliki jaringan luas hingga ke Jakarta. Bede bernama Muhammad Erfan (33) yang tinggal di Perumahan Kebonagung Indah Gebang Jember, Minggu (25/5) siang kemarin berhasil diringkus oleh kedua anggota polisi tersebut karena laporan masyarakat.
Ironisnya penangkapan tersebut tidak dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Jember, sehingga ekspose keberhasilan tersebut tergolong lambat dan ditutup-tutupi oleh Sat Narkoba Polres Jember. Menurut kedua anggota Sat samapta tersebut, infoemasi berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwa ada transaksi narkoba di daerah Kebonagung dengan jumlah 5 orang.
Begitu tiba di TKP (Tempat Kejadian perkara), kedua anggota tersebut betul menemukan transaksi tersebut. Namun sayangnya dari 5 orang pelaku hanya bias tertangkap satu. Sedangkan ke-empat lainnya berhasil kabur dari TKP. “Mereka kaget dan kabur melalui pintu belakang, kami hanya berdua jadi kelabakan, untungnya kami berhasil amankan barang bukti berupa 7 pocket sabu-sabu seberat 3 gram, seperangkat alat bong penghisap (botol, sedotan, pipet, dan foil),” jelasnya.
Tersangka langsung dikeler ke Polres Jember berserta batrang bukti yang ada. Sementara itu Kasat Narkoba Polres Jember AKP Edi Sudarto, saat dikonfirmasi tampak ogah menjawab. Dia hanya mengatakan masih dalam pengembangan. “Tidak ada masih pengembangan. Kan kita masih punya 1 x 24 jam lagi sebelum dijadikan tersangka,” ujarnya sambil berlalu.
Namun hasil pantauan Radar Investigasi, tersangka saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dan test urine. Sedangka salah satu anggota Organisasi Anti Narkoba Jember, Setyo Handoko, mengatakan sangat menyesalkan kejadian penangkapan Bede Narkoba oleh anggota Samapta.
Hal itu menurutnya sebagai pukulan telak terhadap kinerja aparat Sat Narkoba yang diduga kurang bisa menjalankan tugasnya secara serius. “Seharusnya kan Sat Narkoba yang menangkap. Kok malah anggota Samapta. Harusnya malu kepada Samapta yang melakukan penangkapan. Kedua anggota ini patut diacungi jempol,” ujar Setyo Handoko. (RI-1)
Perhutani Teken MoU Dengan Kejari Jember
(Infokom) Jember
Kawasan Hutan Negara yang telah menjadi asset Negara yang diberikan pemerintah kepada Perhutani sesuai dengan PP 30 tahun 2001, kedepan oleh Perhutani KPH Jember memandang perlu untuk menjaganya dengan memberikan pelayanan hukum kepada internal dan masyarakat.
Untuk itu kemarin (26/5) bertempat di Aula Kantor Perhutani, Perhutani KPH Jember melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Negeri Jember di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
Untuk menjaganya kawasan hutan di Jember yang seluas 72 ribu hektar semata-mata untuk menjaga ekologi dan ekosistem demi manfaat hutan untuk penompang kehidupan (life supporting Sistem). “Sesuai dengan yang diamanatkan Negara kepada Perhutani sebagai BUMN,”pungkas ADM Perhutani Jember, Ir Taufik Setiyadi, MBA. MP.
Dengan modal seratus persen hutan yang menjadi milik Negara yang diamanatkan kepada Perhutani. Tanpa dukungan seua pihak termasuk Kajari, tidak ada artinya. “Kita tidak akan mampu memberikan perlindungan hutan secara maksimal,”jelasn
“Berharap semua pihak bisa membantu Perhutani menjaga dan melindungi asset yang menjadi milik Negara termasuk hutan, karena yang ditanampun dengan menggunakan duit negara,”tandas Taufik.
Didepan jajaran Kajari Jember Taufik mengungkapkan bahwa penanganan hutan di Jember seluas 27 hetar lebih dengan melibatkan masyarakat Jember ternyata tidak hanya saja diperlukan langkah penghijauan, tapi juga diperlukan penyadaran kepada masyarakat Jember.
“Karena masyarakat Jember dalam merambah hutan di Jember berbeda tipologinya dengan daerah lainnya, tidak saja hanya menebang pohon yang menjadi milik Perhutani tetapi masyarakat juga menguasai dan mengambil lahannya,”terangnya.
Ada sekitar 800 hektar kawasan hutan di Jember yang dijadikan pemukiman oleh perambah hutan. “Rumah dikawasan hutan ada yang mulai tahun 1942 dan ada juga tahun 1962. Bahkan yang barupun juga ada,”pungkas Taufik.
Sehingga kawasan hutan yang rusak menurut Taufik ada sekitar 3 sampai 5 ribu hektar. “Kawasan itu yang tidak lagi menjadi penopang kehidupan bagi kehidupan flora dan fauna, utamanya masyarakat Jember sehingga hutan di Jember perlu pengawasan secara terpadu oleh semua pihak,”tambahnya. (info)
Stok BBM di Jember tetap aman
(Infokom) Jember,
Untuk wilayah Kabupaten Jember pasokan BBM berasal dari Depot Tanjungwangi dan seandainya terjadi kendala pasokan selanjutnya akan diambil dari Surabaya. Namun diakui beberapa hari lalu memang terjadi kekosongan BBM dibeberapa SPBU, tetapi hanya beberapa jam yang diakibatkan faktor transportasi yang cukup jauh dari Banyuwangi ke Jember yang memerlukan waktu berkisar 4 jam.
“Pasokan BBM memang tidak pernah kurang, tetapi pihaknya terus mengendalikan pasokan dari stasiun pengisian BBM dari Tegalwangi agar tidak sampai terlambat, “Ujar FX. Sutrisno distributor BBM untuk wilayah Besuki dan Lumajang saat Rakor Evaluasi Pasca Kenaikan Harga BBM yang dipimpin langsung oleh Assisten II Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, Msi, Senin (26/5) kemarin di ruang rapat Pemkab Jember.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah mengurangi pasokan BBM dibeberapa SPBU, namun sifatnya hanya pengendalian dalam rangka mengantisipasi timbulnya para spekulan yang mungkin mencoba memanfaatkan dengan suasana seperti ini.
“Terus terang saja, kita ada kebebasan untuk memberikan toleransi dari rata-rata pembelian harian yang selama ini berdasarkan realisasi 4 bulan terakhir kita tambah 5 s/d 10 persen dengan catatan menjamin SPBU tidak kosong, “jelasnya.
Sedangkan evaluasi realisasi penggunaan BBM di Kabupaten Jember dari 29 SPBU yang satu diantaranya milik Pemkab yang tidak beroperasi dan dalam pembenahan. Dan dari 28 SPBU yang melayani persediaan BBM kepada masyarakat yang sebagian besar tersebar di wilayah kecamatan dan ada 4 SPBU yang melayani Pertamax dan sisanya melayani premium dan solar.
Data realisasi mulai Januari s/d April 2008, untuk premium kebutuhan rata-rata harian sekitar 314 kl, sedangkan berdasarkan realisasi tanggal 1 s/d 23 Mei 2008 ada 361 kl dan ada kenaikan sebesar 15,23 % jadi toleransi 5 s/d 10 % akhirnya bobol juga.
Kemudian kebutuhan solar yang biasanya rata-rata 4 bulan terakhir sebesar 119,67 kl dan berdasarkan data realisasi mulai tanggal 1 sd/ 23 Mei 2008 realisasinya mencapai 150,87 kl atau naik sebesar 26,7 %.
Dan khusus untuk kebutuhan Minyak Tanah (Mitan) yang kontrak dengan agen seharian rata-rata sebesar 330 kl. “Jelas untuk harga BBM berdasarkan harga dipompa, namun demikian Minyak Tanah (Mitan) ini berdasarkan harga instalasi di depot Pertamina, “ujarnya.
Namun demikian hingga saat ini mulai dari awal sebelum pelaksanaan hingga naiknya BBM, mungkin dari sisi BBM tidak ada masalah dan di lokasi SPBU juga aman tidak terganggu, sehingga pelayanan terhadap masyarakat cukup lancar dan kepada masyarakat dan semua pihak, FX. Sutrisno mengucapkan terima kasih yang membantu lancarnya dalam rangka kenaikan BBM.
Terkait dengan rencana konversi minyak tanah ke gas LPG sampai saat ini belum terjadi di Kabupaten Jember, namun demikian karena ini merupakan program pemerintah yang akan berakhir tahun 2009 sudah selesai semuanya. “Hingga saat ini wilayah Jember, untuk pengambilan LPG masih dari lokasi SPBE di Pasuruan, namun saat ini depot LPG masih dibangun di daerah gebang, “jelasnya.
Sampai saat ini berdasarkan Surat Keputusan bersama dengan Menteri Perikanan, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang berada di Puger masih tetap beroperasi dan bulan Mei ini sudah terealisasi BBM sebanyak 64 kl yang dikelola oleh Koperasi dari Perikanan. “Yang jelas di wilayah Puger sudah ada pelayanan sebanyak 64 kl/liter dan harganya sama dengan harga di SPBU, “ungkapnya. (H-2)
Ongkos Angkot dan Bus di Jember Naik 50 %
Jember – Meskipun Pemkab Jember belum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum di Jember, pasca kenaikan harga BBM. Namun sopir-sopir angkutan umum mulai dri Lin klenting kuning hingga Bus antar kota sudah menaikkan tarifnya. Bahkan untuk lin atau angkot (angkutan kota) kenaikan tarifnya mencapai 50 %.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Paguyuban Angkot Jember, Sudarmo, menurutnya karena pemerintah terlalu lambat untuk menentukan tarif baru, maka para sopir menaikkan tariff sendiri-sendiri. “Besarnya juga bervariasi, tetapi rata-rata dari Rp. 2.000,- menjadi Rp. 3.000,-, kalau kita tunggu pemerintah kita akan merugi terus karena setiap hari kita beli bensin,” tegasnya, Senin (26/5/2008).
Kelambatan kebijakan pemerintah tersebut juga sangat disesalkan oleh sejumlah sopir bus di terminal Tawang Alun Jember. Untuk itu tanpa koordinasi dengan Dinas Perhubungan atau Pemkab Jember, para sopir sepengetahuan pemilik bus telah menaikkan tariff.
Bus jurusan Jember – Surabaya kelas ekonomi yang biasanya Rp. 20.000,- saat ini mencapai Rp. 28.000,- sampai Rp. 30.000,-. Demikian juga untuk jurusan Jember-Denpasar, yang biasanya hanya Rp. 45.000,- sekarang mencapai Rp. 55.000,-. Sedangkan Patas Jember-Surabaya yang biasa Rp. 40.000,- menjadi Rp. 50.000,-.
Sementara itu Kabid Perhubungan, Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Heru Santoso, menegaskan bahwwa Pemkab Jember masih menunggu hasil pertemuan antar sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dengan Organda. Padahal sampai hari ini pertemuan tersebut belum juga dilakukan. (RI-1)
