Jember - Meskipun banyak sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan adanya dugaan korupsi, hal itu dinilai oleh DPRD Jember tidak akan mengganggu kinerja dan pelayanan kepada warga masyarakat. Oleh karenanya sikap menjunjung tinggi praduga tak bersalah hendaknya lebih dikedepankan dan tidak terjebak oleh opini miring yang sengaja dihembuskan maupun dilaporkan kepada penegak hukum.
Apapun laporan dan aspirasi masyarakat hendaknya direspon secara baik sehingga tidak ada kesan Jember seakan-akan mau kiamat bahkan merupakan suatu jawaban yang bisa diberikan kepada publik atas citra dan kebersihan kinerja birokrat melalui pemeriksaan. Demikian dikatakan Ketua DPRD Jember HM Madini Farouq menyikapi persoalan 32 pejabat di lingkungan Pemkab Jember yang dipanggil oleh Kejagung
HM Madini Faraouk menegaskan apapun pelaksanaan pemeriksaan haruslah tetap dijunjung tinggi sebagai langkah hukum. “OLeh karenanya tidak ada manusia maupun sekelompok masyarakat yang kebal hokum,” katanya.
Hanya saja, lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat tidak terjebak kepada opini karena pejabat yang diperiksa masih sebatas dimintai bahan dan keterangan atau Baket atas aliran dana yang dikeluarkan
Sementara itu, pihak DPRD Jember sendiri menurut Madini Faraouq tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung, melainkan lebih mempercayakan sepenuhnya kepada langkah hukum sebagai suatu bentuk penghormatan agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku di negeri ini
Hal senada juga disampaikan Kabag Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, selama proses adanya pemeriksaan kepada sejumlah pejabat penting dilingkungan Pemkab Jember seluruh mekanisme pelayanan telah berjalan lancar dan terkendali. “Sehingga tidak benar manakala ada anggapan pelayanan Publik Pemkab Jember menjadi mandeg, justru hal ini sebagai suatu bukti bahwa dalam kondisi apapun pelayanan tetap berjalan,” tukasnya.
Selain itu, lanjutnya, sebagai staff haruslah dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dan juga dapat memberikan layanan hukum sebagai suatu bentuk upaya mengindahkan atas kinerja KPK, Kejagung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara proporsional untuk mendapatkan jawaban secara pasti dan benar. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Banyak Pemeriksaan, Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Tahun Baru, Diramaikan Fashion Show diatas Truk
Jember – Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1430 H dan tahun baru Masehi 1 Januari 2009, siang hari ini, Rabu (31/12) jalan raya protokol Jl Gajah Mada dan Sultan Agung diwarnai dengan sejumlah tontonan menarik. Diantaranya, digelarnya fashion show diatas truk trailer sepanjang 14,7 meter.
Cat walk yang diprediksi terpanjang diatas truk tersebut menjadi tontonan menarik ribuan warga masyarakat sejak pukul 12.00 wib. “Fashion show dengan cat walk truk tersebut merupakan rangkaian acara pembuka barisan, yang selanjutnya diikuti 50 grup drum band dari beberapa lembaga di eks-karesidenan Besuki,” ujar humas Seven Dream, selaku sponsor acara, Faisal Baraja.
Usai menikmati fashion show tersebut, ribuan warga Jember yang terdiri dari mayoritas ibu-ibu dan anak-anak tersebut kemudian dimanjakan dengan penampilan puluhan grup drum band.
Peserta drum band tersebut masing-masing menunjukkan kepiawian sendiri-sendiri. Selain itu juga semakin meriha dengan bermacam-macam busana yang dikenakan. “Ada yang mengenakan baju adapt, ada yang mengenakan busana model terkini dan lainnya, pokoknya meriah dan bermacam-macam penampilan,” tutur salah satu penonton asal KAliwates, Nabila.
Tidak berhenti disitu saja, belum hilang rasa capeknya, nanti malam warga JEmber juga bakal diberi suguhan sejumlah event musik yang diantaranya sebagai rangkaian dari kegiatan siang hari ini.
Dari sisi pengamanan pihak pelaksana kegiatan telah mempersiapkan sekitar 120 personel aparat TNI dan Polri dibantu Satpol PP dan Ormas se Jember. (RI-1)
Tahun Baru, Polisi Tidak Boleh Cuti
Jember – Mulai hari ini, Rabu (31/12) hingga hari minggu mendatang tidak satupun anggota kepolisian diperbolehkan untuk cuti atau tidak masuk kerja tanpa alasan. “Apalagi pada malam pergantian tahun, tepatnya nanti malam, tidak ada yang boleh cuti,” tegas Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha.
Naga-naganya Polres Jember tak mau kecolongan saat perayaan tahun baru. Tak kurang dari 1.121 personel polisi bakal diterjunkan. “Anggota polisi sebanyak itu berasal dari tingkatan Polsek hingga Polres,” imbuhnya.
Selain mempersiapkan anggotanya untuk pengamanan pergantian tahun, Ibnu juga sudah berkoordinasi dengan KOdim 0824 Jember. Dan untuk pengamanan rencananya bakal di-back up jajaran TNI dan dari berbagai kesatuan lainnya.
“Petugas akan diterjunkan pada titik-titik strategis yang kami nilai rawan terjadi tindak kriminalitas, saat terjun dilapangan, sebagian petugas akan memakai seragam resmi, lainnya berpakaian preman,” jelas Ibnu.
Di sisi lain pihaknya juga menghimbau dan mengingatkan dengan keras kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum muda agar tidak menggelar pesta miras atau membawa sajam saat perayaaan tahun baru.
“Kalau ketahuan, akan langsung kami tindak,” tegasnya. (RI-1)
Gelar Parade Drum Band, Jalur Dalam Kota Dialihkan
Jember – Mulai pukul 12.00 wib besok, Rabu (31/12), semua jalur yang menuju ke Jember di dalam kota bakal ditutup dan dialihkan ke beberapa jalur alternatif. Pasalnya, mulai pukul 12.00 tersebut bakal diselenggarakan parade drum band se-kabupaten Jember.
Pelaksanaan parade drum band tersebut sebagai bagian dari kegiatan perayaan tahun baru hijriah 1430 dan tahun baru 2009. Menurut Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Drs. Agus Slameto, rencananya kegiatan tersebut bakal diikuti sekitar 50 lebih grup drum band.
Dengan start dari GOR PKPSO menuju ke alun-alun Jember. “Jadi jalur-jalur disana nantinya bakal ditutup oleh aparat kepolisian,” ujarnya.
Senada dengan Agus, Kasatlantas Polres Jember, I Made Agus Prasetya, menegaskan bakal menutup sejumlah ruas jalan protokol di Jember pada besok siang hingga sore hari selesainya digelar parade drum band.
Beberapa jalur yang ditutup diantaranya mulai perempatan Mangli menuju ke arah Jember kota, jalan Teratai, Gebang, dan Pasar Gebang (Jl Patimura). Kendaraan akan dialihkan ke jalur pinggiran. Ini diberlakukan juga bagi kendaraan daria arah lain yang menuju dalam kota.
Penutupan jalan juga bakal dilakukan pada malam harinya menjelang tahun baru. Pihaknya sudah memerintahkan anggota Satlantas Jember untuk menutup jalur-jalur tertentu mulai dari pukul 20.00wib.
Ada lima jalur yang ditutup total masing-masing, Jl Sultan Agung, Jl Kenanga, Jl Ciliwung, jalur depan SMPN 2 Jember (JL PB Sudirman), dan Jalan Kartini. Sementara jalur yang lain bakal diberlakuakn sistem buka tutup, melihat situasi yang ada.
“Hal ini dilakukan dengan harapan tidak terjadi penumpukan kendaraan di dalam kota sehingga kemacetan total bakal terjadi seperti setiap malam pergantian tahun, pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. (RI-1)
Diprotes Warga, Proyek Videotron Jalan Terus
Jember – Pembangunan proyek videotron di depan Lapas Jember yang bersebelahan dengan alun-alun Jember, masih terus berjalan hingga hari ini. Padahal sejumlah waarga dan LSM telah memprotesnya.
Warga dan LSM Jember melayangkan protes keras kepada Pemkab karena dianggap proyek tersebut pada saat yang akan dating bakal membawa petaka. Diantaranya akan timbul banyak kecelakaan di jalan sekitar.
“Apalagi itu disudut persimpangan jalan, tidak ada itu saja, banyak yang kecelakaan karena menabrak pembatas jalan, apalagi ada,” ujar Ketua LSM Abdi Masyarakat, Husni Thamrin SH.
Menurutnya masyarakat Jember masih relative banyak yang kurang pengetahuan sehingga disaat mengendarai kendaraan di jalan akan terheran-heran melihat tontonan di video tersebut.
Alhasil diduga kuat akan terjadi banyak kecelakaan karena pengendara lengah tidak konsentrasi mengendarai kendaraannya. “Sebagai contoh yang dari arah Kantor Pos mau ke A. Yani dan yang lai dari alun-alun mau ke PB Sudirman, kalau kedua pengendara tidak saling konsentrasi maka dipersimpangan tersebut timbul kecelakaan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Infokom Jember, Drs Agus Slameto, menegaskan bahwa Pemkab belum melakukan kajian. Namun dirinya yakin kalau banyak hal yang dikhawatirkan warga dan LSM tersebut tidak terbukti.
“Itu kan terlalu berlebihan, kalau memang terjadi ya kta kaji lagi, tetapi kami yakin tidak terjadi,” ungkapnya.
Sehingga tidak ada jalan lain selain pembangunan jalan terus. Apalagi menurut Pemkab, Pemkab tidak dirugikan karena tidak mengeluarkan dana APBD. “Semua dibiayai sponsor, adlam hal ini pihak Jarum,” imbuhnya. (RI-1)
Dua Hari, Ribuan Santri Meriahkan Tahun Baru Islam
Jember – Sejak hari Minggu (28/12) hingga hari ini Senin (29/12) di senatero Jember dimeriahkan dengan berbagai acara menyambut tahun baru Islam, 1 Muharra 1430 H. sejumlah acara yang nampak diselenggarakan oleh berbagai elemen dan unit kerja diantaranya kirab obor, parade drum band, senam santri, yang melibatkan puuhan ribu santri se Jember.
Selain di Kabupaten yang diikuti Bupati Jember, MZA Djalal, di kecamatan-kecamatan juga terlihat kegiatan tersebut berlangsung meriah. Nampak terlihat di alun-alun Jember saja, ada sekitar lima ribu santri dari berbagai usia dari sejumlah TPA dan TPQ mengikuti kirab santri dan senam santri.
Belum lagi parade drum band yang juga digelar di kecamatan Ambulu, Kencong dan kecamatan lain.
“Peringatan tahun baru Islam haruslah dijadikan tonggak untuk membangun budaya dan peradaban yang Islami diwilayah ini, jadi kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana pesta saja namun menjadi motivasi untuk maju,” pesan Bupati Djalal di sela-sela kegiatan tersebut.
Djalal juga memberikan gambaran bahwa kegiatan ini mengingatkan kita kepada perjalanan Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk menegakkan hukum Allah. “Maka saat sekarang ini di awal tahun baru Islam hendaknya kita menjadikan momentum ini untuk bertekat menegakkan Hukum Islam di atas muka bumi ini,” imbuhnya. (RI-1)
Kades Kemiri Pecat 12 Perangkat Yang Tak Loyal
Jember – Kades Kemiri kecamatan Panti, Suryono, yang didemo warganya beberapa hari lalu, diduga kuat memang otoriter. Sejumlah mantan perangkat desa mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan.
Mantan Kepala Lingkungan Delima, desa Kemiri, Sairi, menyatakan bahwa siapa saja yang tidak loyal dan diduga tidak mendukung Kades maka dipecat dengan tidak hormat. “Dan samapi saat ini yang dipecat sudah 12 orang, lainnya mengundurkan diri dengan paksaan atau dipecat secara halus,” ungkapnya.
Sairi sendiri ketika menanyakan kesalahan, sehingga membuat dirinya dipecat, justru ditantang carok atau berkelahi oleh KAdes Suryono.
Semenjak Suryono memimpin desa Kemiri, setahun lalu perangkat desa lama hanya tinggal dua orang. Satu orang Sekdes yang sudah berstatus PNS dan satu orang Modin atau Kaur Kesra yang SKnya diangkat oleh Depag JEmber.
Selain dua orang tersebut semua perangkat lama sudah dipecat dan diganti dengan perangkat baru.
Kondisi ini juga dibenarkan oleh Suryono, menurtnya pemecatan dilakukan karena perangkatnya tidak becus bekerja. Bukan karena tidak loyal. “Itu kan hak saya dan atas dasar kinerja yang nggak benar maka saya pecat, kalau tidak terima ya gugat ke PTUN saja,” ketusnya.
Suryoo juga mengakui kalau dirinya menantang berkelahi salah satu mantan perangkat yang dipecatnya, Sairi. Karena menurut Suryono, yang bersangkutan mbalelo dan layak dipecat. (RI-1)
Infokom Terus Lakukan Sosialisasi Wasbang
Jember – Kantor Infokom Pemkab Jember secara terus menerus melakukan penyuluhan wawasan kebangsaan. Menurut Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Agus Slameto, pihaknya mengharapkan kegiatan itu dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkembangkan kebersamaan.
“Di sisi lain, merupakan kesempatan baik untuk berkoordinasi, bertukar pikiran, dan pengalaman," ujarnya.
Dalam menyikapi perkembangan pembangunan mendatang, Agus mengatakan tantangan dan kendala yang dihadapi cukup berat dan kompleks karena, tidak terlepas dari dinamika masyarakat yang maju dan cerdas. Namun, dalam menyikapi kondisi itu, tidak perlu berlebihan. Hendaknya setiap masyarakat dapat senantiasa menumbuhkembangkan semangat pengabdian yang berorientasi pada cinta Tanah Air, Nusa dan Bangsa serta cinta kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Sukardiman, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Potensi Infokom yang menjadi narasumber sosialisasi. Dikatakannya bahwa makna wawasan kebangsaan dengan menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
“Dengan pemahaman wasbang yang baik oleh masyarakat akan dapat mewujudkan wawasan nusantara yang lebih baik, “jelasnya.
Semua itu akan sangat bermanfaat dalam rangka menuju pada pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan cita-cita, satu falsafah Pancasila, satu kesatuan hukum. “Satu perikehidupan bangsa selaras, satu kebudayaan nasional dalam keragaman, “ungkapnya.
Pembicara lainnya, Drs. D. Giat Tarigan Kasi Humas Kantor Infokom Jember, mengatanakan perlunya menciptakan rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri, “Karena itu peranserta masyarakat dalam mewujukan kamtibmas tersebut juga sangat dibutuhkan,“ jelasnya. (RI-1)
Kades Datang, Warga Tambah Beringas
JEmber – Aksi demonstrasi di desa Kemiri kecamatan Panti yang menuntut Kades setempat Suryono untuk mundur semakin memanas ketika Kades dating dan menemui warga.
Karena merasa kewalahan, aparat kepolisian dan koramil setempat akhirnya mendatangkan Kades Suryono untuk menenangkan warga. Namun ironisnya upaya aparat penegak hokum tersebut justru berbalik.
Warga tidak tambah tenang namun tambah beringas ketika mengetahui Kadesnya berani menemui massa . Kata-kata tidak senonoh terus dilontarkan kepada Kades Suryono yang berusaha menemui warganya.
Ratusan warga tersebut tetap menghendaki Suryono mundur atau diberhentikan oleh warga. Suasana semakin memanas ketika Suryono juga terpancing untuk melawan warga dengan ucapan-ucapannya.
“Kalau memang dikatakan saya tidak harmonis dengan warga, itu warga yang mana, warga saya itu banyak, masak cumin ini yang dating,” tuturnya.
Tidak hanya itu saja, Suryono juga melontarkan kalimat yang membuat warga semakin meradang. “Kalau memang kemarin ijinnya lebih dari 3000, tetapi nyatanya kok cumin segini, silakan kalau memang mau menuntut saya mundur, tetapi ini kan sedikit, masih banyak warga yang menghendaki saya jadi Kades,” imbuhnya.
Hal inilah yang kemudian memicu sejumlah tokoh setempat untuk kembali mendatangkan massa lebih banyak lagi. “Tunggu kami dating lagi, pasti lebih banyak lagi, pokoknya Suryono harus mundur,” teriak sejumlah tokoh didepan Kades dan jajaran Muspika.
Untungnya Kapolsek dan Danramil setempat mampu menenangkan massa . Dan warga akhirnya bersedia untuk mendengarkan penjelasan Muspika. “Kalau memang ada penyimpangan hokum, maka kami sarankan warga untuk meng7umpulkan bukti dan melaporkannya,” ujar Kapolsek, AKP Udik.
Dan kalau memang belum puas maka Kapolsek mempersilahkan warga untuk kembali lagi meski dengan jumlah yang banyak. “Silahakan saja kalau mau dating lagi dengan jumlah banyak, asalkan ijin kami siap menerima anda semua,” imbuhnya. (RI)
Sewenang-wenang Kades Kemiri Didemo Warga
Jember – Sekitar 500 warga desa Kemiri kecamatan Panti, Rabu siang (24/12) mendesak Kepala Desa setempat untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, Kades Kemiri, Suryono dianggap angkuh dan sewenang-wenang.
Demo yang berlangsung di depan balai desa setempat berlangsung panas. Ratusan warga yang sudah kesal dengan tingkah polah Kades, mengaku tidak sabar lagi dipimpin oleh Kades yang otoriter.
Korlap aksi, Eko, menegaskan bahwa korban dari kediktatoran Kades Suryono sudah banyak. “Sebagai missal sejak dia dilantik setahun lalu sudah puluhan perangkat diberhentikannya,” ujarnya disertai teriakan ratusan warga lain.
Selain itu Suryono juga diduga telah mengalihkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 287 orang warga. Sehingga warga tidak mendapatkan jatah BLT-nya. Sementara pengalihan tidak jelas kepada siapa.
“Sehingga warha menduga dimakan sama Kades, kalau tidak kemana uangnya,” imbuhnya.
Ratusan warga yang dating dari sejumlah dusun di Kemiri, mulai pagi hari sudah berkumpul di sekitar balai desa, sambil membentangkan berbagai poster yang berisi hujatan kepada Suryono.
Sejumlah poster tersebut bertuliskan, “Kades Nggak Tahu Sopan Santun”, “Turunkan Rezim Suryono”. Dan puluhan poster lain juga bertuliskan senada, seperti “Kades Suryono Tidak Pantas Jadi Pemimpin”.
Selain menghujat melalui tulisan di poster, warga juga melontarkan kata-kata tidak senonoh yang intinya minta Kades mundur dan menyatakan Kades tidak bias berbuat adil dan mensejahterakan rakyat. (RI-1)
Bayar Rekening Listrik Bisa Dimana Saja
Jember – Ke depan bayar tagihan rekening listrik tidak akan lagi harus capek – capek ke kantor PLN di Jl Gajah Mada Jember, atau di kantor perwakilan PLN lain. Tapi, cukup menghubungi tetangga yang sudah ditunjuk sebagai tempat Payment Point Online Bank (PPOB) di dekat perkampungan.
Selain menghemat waktu, juga bisa menghemat biaya transportasi. Ditambah lagi, untuk membayar rekening listrik selama ini diperlukan antrian yang cukup panjang. Kadangkala masyarakat masih harus menunda pembayaran hingga terkena denda karena terlambat.
“Kadang warga masyarakat ini malas membayar karena antri panjang. Sehingga ditunda. Lama – kelamaan lupa, dan sampai terkena denda. Nah ke depan dengan PPOB ini tidak ada lagi,” ujar Direktur Pengawas Kebijakan Pemerintah Yayasan Picket Nol, Sullam Ridwan, usai menggelar sosialisasi PPOB di sejumlah tempat.
Berbagai pertanyaan terkait pendirian PPOB dan mekanismenya, muncul. Termasuk bagaimana muncul tambahan biaya yang besarnya Rp 1.600 itu. Menurut Sullam, bahwa PT PLN (Persero) sebagai BUMN ini ke depan tidak akan melayani penerimaan pembayaran rekening listrik.
Pembayaran rekening listrik ini nantinya tidak langsung ditangani PT PLN (Persero) seperti sekarang ini. Pengelolaannya itu telah diserahkan kepada pihak ketiga yakni swasta. Dalam kaitan ini, PLN bekerja sama dengan tiga Bank yakni Bank Bukopin, Bank BNI 46, dan PT Pos Indonesia.
Pada prinsipnya pembayaran rekening listrik akan lebih mudah. Sehingga masyarakat pelanggan PLN tidak lagi repot mendatangi kantor PLN. Dengan system PPOB itu pembayaran rekening bisa dilakukan di mana saja seperti konter pulsa HP.
“Di mana ada konter PPOB maka semua masyarakat bisa membayar lewat situ,” ujar Sullam Ridwan.
Ditegaskan bahwa ada biaya yang muncul dari system PPOB sebagai langkah maju untuk pelayanan PT PLN (persero) kepada pelanggannya ini. Yakni ada biaya Rp 1.600. Tapi, uang itu tidak bisa dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Tapi, biaya ini adalah merupakan kompensasi jasa pelayanan yang dilakukan tiga bank tersebut.
Uang tersebut akan dikelola oleh tiga bank tersebut. “Itu bukan pungli loh Pak. Tapi, dana itu adalah akibat pelayanan system teknologi canggih. Maka timbul biaya jasa pelayanan. Dan dana itu, tidak diberikan ke PLN tapi dikelola tiga bank ini,” ujarnya. (RI-1)
Ratusan Konsumen Protes, Promo Flexi Menyesatkan
Jember – Promo salah satu produk provider milik Telkom, Flexi, dianggap menyesatkan dan membohongi konsumennya. Sehingga ratusan orang memprotesnya. Protes tidak direncana tersebut terjadi sewaktu gelar promo penjualan handset flexi murah di halaman kantor radio Prosalina Jember, Jumat (7/11).
Meski tidak berjalan ricuh dan bersifat sporadis protes-protes dari calon dan konsumen Flexi terus terjadi. Pasalnya konsumen dan calon konsumen Flexi mengaku kecewa dengan iklan Flexi yang ada di radio tersebut dan spanduk-spanduk promonya.
Salah satu calon pembeli, Husni, yang tidak jadi membeli handset Flexi, menyatakan kekecewaanya. Karena pembeli dibebani dana yang tidak sesuai dengan harga handset yang dijual Telkom.
“Di iklan dan spanduknya, katanya harganya Rp. 149 ribu dengan bonus kartu perdana Flexi dan bonus pulsa Rp. 55 ribu, tetapi nyatanya kita harus keluarkan dana Rp. 199 ribu,” ujarnya.
Karena banyaknya pembeli yang melayangkan protes ke SPG-SPG Flexi, akhirnya pembeli diberi bonus lagi berupa kartu perdana. Sehingga masing-masing pembeli mendapatkan dua kartu perdana dengan tetap membayar Rp. 199 ribu.
“Seharusnya Telkom tidak usah berbohong, lebih baik dicantumkan saja harganya Rp. 199 ribu, gini kan kasian kepada pembeli dari luar kota yang bawa uang pas-pasan,” imbuh Suryani pembeli lainnya yang ikut antri di halaman kantor radio di jalan Karimata tersebut.
Sehari sebelumnya sejumlah pejabat Telkom melakukan promosi di radio Prosalina dengan disertai iklan dan pemsangan spanduk di jalan-jalan. Namun ternyata pada hari H pelaksanaan, Flexi justru menjual handset Flexi merk Nexian dan ZTE dengan paket promo lain berupa 2 voucher senilai total Rp. 50 ribu.
“Pembeli yang tidak beli voucher senilai Rp. 50 ribu, tidak dilayani untuk membeli handset Flexi senilai Rp. 149 ribu, sehingga pembeli tetap dipaksa merogoh koceknya total Rp. 199 ribu,” ungkap pembeli lainnya.
Padahal harga handset flexi sebesar Rp. 149 ribu tersebut cukup menarik minat warga, sehingga diprediksi dalam waktu dua hari, 1000 handset dapat dipastikan terjual. Namun karena pembeli harus merogoh koceknya Rp. 199 ribu bukan Rp. 149 ribu, maka banyak calon pembeli yang kembali dan mengurungkan niatnya membeli handset flexi. (RI-1)
Apotik RSUD Soebandi Jual Obat diatas HET
Jember – Apotik milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan RSUD dr Soebandi diindikasikan menjual obat – obatan di luar harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
Akibatnya, praktek itu dapat merugikan pasien dan indikasi mark – up pendapatan.
Lembaga Konsumen Jember, meminta praktek itu dihentikan. Sebab, jika diteruskan masyarakat akan banyak dirugikan.
Dari laporan yang masuk ke YLKI Jember pimpinan M Abdil SH ini ada indikasi selama ini apotik Sejahtera milik RSUD dr Soebandi menjual obat di atas harga eceran tertinggi (HET).
Salah satu kasus yang ditemukan oleh Andy S, Lembaga Pendamping PAsien Askeskin Jember adalah penjualan jenis obat CEFAT - cefaroxil monothydinate yang dibeli dari kuitansi seri A 0531306K tanggal 2 Oktober 2008 lalu.
Pasien RSUD dr Soebandi ini membeli sirup keluaran PT Sanbe ini di atas harga eceran tertinggi Rp 43.691. Apotik Sejahtera di Jl dr Soebandi ini menjualnya Rp 74 ribu. Jadi selisihnya ada sekitar Rp 26.000 –an.
Andy, meminta praktek semacam ini juga dihentikan. Dia secara khusus sudah melaporkan ke lembaga konsumen Jember untuk dilayangkan surat protes kepada pelayanan umum RSUD dr Soebandi.
“Kita sudah laporkan ke lembaga konsumen. Kita masih terus kumpulkan bukti – bukti lain. Jika penjualan obat di atas HET itu diperbolehkan, kenapa harus ada ketetapan HET nya,” ujar Andi.
Direktur Pelayanan Medis, Drg Arif Setyo Argo, saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan bahwa Apotik Sejahtera itu tidak ada kaitannya dengan RSUD dr Soebandi. Apotik itu adalah milik Koperasi RSUD dr Soebandi, dan itu bukan tanggungjawabnya.
“Saya tidak ada kaitan kalau dengan Apotik Sejahtera itu. Itu miliknya Koperasi Karyawan,” ujar nya. (RI-1)
Air RSUD Macet, Ibu Muda Keguguran
“Makan” Korban
Jember – Dalam beberapa hari terakhir saluran air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember mati. Kemarau panjang ini membawa sial beberapa warga Perkotaan. Bahkan, kejadian memilukan menimpa pasien RSUD dr Soebandi. Pasien naas itu terpaksa kehilangan anak dalam kandungannya saat dirawat rumkit pemerintah ini.
Diduga kuat keguguran yang menimpa Siti Rohimatus (20) warga Kreongan Barat, belakangan PT Gudang Garam (anak dari Bambang Senito) ini, setelah terpaksa bolak balik ke ponten umum di luar ruang bangsal RSUD untuk buang air besar (BB).
Awal cerita, pada tanggal 3 Oktober 2008 kemarin tepatnya hari Jumat Siti, dirawat di RSUD dr Soebandi ini tepatnya di ruang Interna Wanita. Pasien ini masuk rumah sakit karena menderita penyakit Diare alias Disentri.
Yang menyedihkan adalah saat dia ingin BB terpaksa bolak balik ke ponten umum. Tepatnya di seputaran belakang kamar mayat RSUD dr Soebandi (lingkungan RSUD). Jaraknya lumayan jauh dari tempatnya dirawat.
Tentu saja dia tersiksa dengan kondisi ini. Sebab, air kran di toilet / WC kamar mandi RSUD dr Soebandi macet semua. Dengan terpaksa pasien ini diantar keluarga mencari ponten. Yang ada kebetulan hanya di belakang kamar mayat itu.
Tapi sialnya lagi, kondisinya lagi hamil. Pasien diare/disentri ini sedang mengandung anaknya berusia 5 bulan. Diduga karena kontraksi, dan mengalami goncangan kandungan Siti, mengalami keguguran. Tepat di kali ketiganya dia masuk ponten itu.
Ketang, penjaga ponten ini, saat dikonfirmasi membenarkan ada pasien RSUD dr Soebandi yang mengalami keguguran di tempatnya. Dia menghitung sudah kali ketiganya pasien itu masuk ponten, dan baru dia melihat kejadian itu. Lantas dia menolong dan mengevakuasi pasien itu ke dalam RSUD.
Karena mendapati pasien itu keguguran maka dia berusaha menolong. Bahkan keluarga berusaha membopong pasien ini masuk ke dalam Rumkit. Tapi nasi sudah jadi bubur, anak di dalam kandungannya telah meninggal dunia. Sayangnya, keluarga ini tidak menuntut para pihak karena bingung siapa yang harus bertanggungjawab soal ini.
Menanggapi hal ini, Andyx S, dari Lembaga Pendamping Pasien Askeskin yang menerima pengaduan ini mengatakan bahwa RSUD dr Soebandi harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Dari segi pelayanan terhadap public, RSUD telah lalai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pasiennya.
“Kenapa air toilet sampai macet, dan tidak ada airnya. Kalau pasien diare ada puluhan orang bagaimana,” ujar Andy.
Di sisi lain humas RSUD dr. Soebandi, drg Arif Setyo Argo, menegaskan bahwa terkait laporan pasien keguguran karena air PDAM RSUD macet kemarin. Adalah bukan kesalahan pihak RSUD dan dirinya meminta yang bersangkutan membikin surat laporan dan pengaduan secara tertulis. Baru dia bisa menganalisa dan memprosesnya.
Sebab, orang yang diare itu mempercepat proses keguguran itu karena dari segi medis dia dehidrasi. Jika disebut pelayanan RSUD dr Soebandi kurang maksimal itu akan dipelajari lagi mendalam sebab, ada yang bertanggungjawab soal itu di luar dirinya yakni prasarana dan sarana RSUD. “Silahkan tertulis saja, biar bisa diteliti dan diproses pengaduan itu,” ujarnya. (RI-1)
BPS Mulai Perbarui Database RTS
Jember - Badan Pusat Statistik (BPS) Jember mulai melakukan pendataan baru untuk memperbaiki database Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejumlah program nasional. Seperti halnya menjelang pelaksanaan program bantuan dan perlindungan sosial.
Program ini mensyaratkan tersedianya database RTS yang berisi informasi tentang rumah tangga berserta informasi pokok tentang anggota rumah tangga. Sehingga, tahun 2008 ini BPS lakukan lagi pemutakhiran (updating) data basis RTS melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
Menurut Kepala BPS Kabupaten Jember, Dra. Lela Octaviana, latar belakang PPLS ini adalah adanya kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok sebagai imbas dari naiknya harga BBM yang menyebabkan daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga miskin semakin menurun. ”Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendata ulang RTS yang ada, yaitu mulai bulan September 2008 kemarin,” katanya via telephone.
Pendataan itu dilakukan kembali, dengan tujuan untuk memperbarui database RTS tahun 2005 lalu. Nantinya informasi yang disajikan berkaitan dengan beberapa hal seperti misalnya tentang kehidupan sosial ekonomi RTS khususnya tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga serta untuk menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga serta informasi tambahan tentang kondisi perumahannya.
Pelaksanaan PPLS 2008 ini sendiri menurut Lela, sudah didasarkan pada Inpres No. 3 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk RTS.
Sementara itu, Supardi SP, Kasi Statistik Sosial BPS, menyatakan untuk pelaksanaan PPLS ini dilakukan oleh PCL (Pencacah Lapang) dan PML (Pengawas dan Memeriksa Dokumen Lapang). Untuk Kab. Jember, PPLS tahun 2008 ini dilakukan oleh 538 PCL dan 651 PML. ”1 desa memiliki 1 tim PCL yang terdiri dari 2 orang dan 1 orang PML, tergantung pada RTS yang ada,” katanya menjelaskan.
Ia mengungkapkan bahwa PCL biasanya berasal dari perangkat desa setempat, sebab mereka dianggap tahu seluk-beluk kondisi masyarakat di daerahnya. Sedang PML berasal dari mitra, perangkat desa atau dari KSK (Koordinator Statistik Kecamatan). ”Namun ada juga yang merupakan PML organik, yaitu berasal dari pegawai BPS sendiri,” ungkapnya.
Biasanya, sebelum PCL dan PML itu diterjunkan ke desa, mereka akan diberi pembekalan dan pelatihan tentang konsep definisi dan metodologi pelaksanaan agar pendataannya tidak keluar dari koridor yang ada.
”Jangan sampai petugas PCL atau PML mendata pihak-pihak keluarga atau orang terdekatnya, hanya karena motivasi untuk mendapat bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.
Metodologi pendataannya menggunakan daftar wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden sesuai dengan pedoman wawancara dari BPS Pusat. (RI-1)
Pemkab Berbagi Dengan Yatim Piatu & Telkomsel
Jember – Pemerintah Kabupaten Jember selama ramadhan ini banyak kegiatan silaturrahmi, terutama bersafari keliling daerah untuk menemui anak yatim, dan berkumpul dengan para tokoh. Kegiatan terakhir dilakukan di pelataran masjid Jamik Baitul Al Amien Jember. Bersama Telkomsel, ratusan dhuafa dan anak yatim berbuka puasa bersama, dan berbagi dengan para pejabat Pemkab jember.
Dengan jiwa kebersamaan yang dibangun melalui puasa dan demi mewujudkan kepedulian sosial terhadap kaum dhuafa dan yatim piatu kegiatan serupa dilakukan. Yang muncul adalah suasana kepedulian sosial tinggi.
“Dengan berpuasa setidaknya kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan,” jelas Drs H Edy B Susilo, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jember, dalam acara itu bersama PT Telkomsel.
Selain berbuka bersama, mereka juga diberi santunan, sekitar 500 orang. “Dengan begini mungkin kepedulian kita semakin tinggi,” tukas Edi.
Edy secara implisit tergugah hatinya untuk selalu dengan mereka. Dan mereka diminta tak berkecil hati menjalani hidup.
“Saya yakin kalian semua optimis menyongsong masa depan. Tetap semangat dan belajarlah yang rajin agar kelak menjadi generasi yang berguna bagi nusa bangsa dan agama,” ujarnya.
Ke depan yang terpenting adalah mewujudkan cita-cita dengan tekad yang kuat dan didukung ilmu pengetahuand an teknologi, selain Iman dan Taqwa.
Pengertian ibadah, tidak hanya sebatas mengerjakan puasa, sholat wajib dan sunnah, tadarus Al-Qur’an dan zakat saja, tapi dalam aktivitas lain semisal penyelenggaraan buka puasa bersama dengan anak yatim piatu juga termasuk kegiatan ibadah.
“Mudah mudahan PT Telkkomsel juga bisa berkah dengan kebaikannya dan bisa diterima masyarakat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Edy, mengatakan dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan bangsa hendaknya setiap pertemuan semacam ini tidak sekadar untuk berbuka puasa bersama, tapi hakikat hikmah puasa ramadhan adalah meningkatkan Iman dan Taqwa. (RI-1)
BLT Jilid II, Hari Ini Giliran Sumbersari, Pakusari, Kaliwates
Jember – Hari ini, pencairan BLT jilid II masih terus berlangsung usai beberapa daerah kemarin. Sabtu (20/9) ini giliran tiga kecamatan yang mendapatkan kucuran BLT, diantaranya Sumbersari, Pakusari dan Kaliwates.
Pencairan kali ini tidak hanya sebatas BLT jilid II sebesar Rp. 400 ribu per orang saja. Karena masih ada ribuan orang yang belum mencairkan BLT jilid I beberapa bulan lalu sehingga saat ini menerima rapelan sejumlah Rp. 700 ribu per orangnya.
Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember, Suhanan SPd, seuai data di Dinas Sosial masih ada sekitar 1.310 rumah tangga miskin yang belum mencairkan BLT jilid I. Sehingga pada pencairan BLT jilid II ini masing-masing menerima rapelan Rp. 700 ribu dan Rp. 400 ribu.
Suhanan menghimbau kepada warga penerima BLT untuk tidak membelanjakan semua dan yang diterimanya hanya untuk persiapan hari raya saja. ”Sebaiknya disimpan untuk kebutuhan usai hari raya juga, karena sebenarnya BLT ini untuk meringankan beban warga kurang mampu bukan karena hari raya saja,” tuturnya.
Sehingga dana bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan usai hari raya masih bisa memenuhi kebutuhan dengan dana dari BLT tersebut. ”Meski tidak bisa membantu seratus persen, pemerintah sudah beruopaya meringankan beban warga dengan adanya dana BLT ini,” imbuhnya.
Total pada pencairan BLT jilid II ini ada 237.413 rumah tangga miskin. Dan 22.734 diantaranya masih belum bisa mencairkan karena kartu panggilan dari Kantor Pos masih belum kunjung turun. Sehingga masih meunggu kartu susulan dari Kantor Pos Pusat. (RI-1)
Penyaluran BLT Tahap II di Banjarsengon, Berjalan Lancar
Jember – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Ramadhan atau menjelang Lebaran yang ditunggu-tunggu masyarakat kurang mampu saat ini akhirnya kesampaian juga. Karena BLT diharapkan mampu meringankan beban masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri pada awal Okrober mendatang.
Masing-masing penerima BLT di Kelurahan Banjarsengon kecamatan Patrang pagi hingga siang tadi, Jumat (19/9/2008) telah menerima dana sebesar Rp 400 ribuan. Jumlah penerima dana di kelurahan yang cukup minus ini mencapai 405 orang.
Penyerahan BLT tahap II yang dilaksanakan di kantor kelurahan tersebut berjalan cukup lancar. Meski masyarakat menunggu dengan antrian panjang namun tetap sabar sesuai dengan urutan antriannya.
Lurah Banjarsengon, Imam Thohari mengatakan terkait pencairan BLT tahap II ini secara keseluruhan berjalan seperti yang direncanakan. Semua berjalan lancar, aman dan terkendali. “Tidak ada gejolak sama sekali, masyarakat juga senang karena mendapatkan bantuan, apalagi disaat menjelang lebaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Banjarsengon, Suharto S.Sos, menambahkan, bahwa BLT tahap II ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga tidak mampu dalam menghadapi lebaran. Pemerintah kata Suharto, menyadari, dalam menghadapi lebaran, kebutuhan masyarakat akan meningkat.
Karena itu untuk membantu kesulitan mereka, pemerintah segera mencairkan BLT tahap II menjelang hari raya.
Sesuai dengan data yang ada penerima BLT di Banjarsengon dipetakan sesuai dengan lingkungan. Lingkungan Gender diterimakan kepada 91 orang, Kebon Lor 60 orang, Kebon Kidul 89 orang, Krajan 156 orang. (RI-1)
Polres Mulai Sebar Petugas di Keramaian
Jember - Jajaran Polres Jember mulai menyebarkan petugas berseragam dan preman di sejumlah titik keramaian di Jember. Hal ini diungkapkan oleh Kabag Ops Polres Jember, Kompol Teduh TSW, Jumat (12/9/2008).
Menurut Teduh, bulan puasa saat ini sedikit berbeda dengan bulan puasa tahun lalu. "Karena tahun ini baru berjalan beberapa hari saja, pusat keramaian seperti supermarket, plasa, sudah ramai dikunjungi, jadi rawan kejahatan dan kecelakaan," ujarnya.
PAdahal tahun lalu biasanya, keramaian baru terlihat di akhir bulan ramadhan. Di setiap titik keramaian, nantinya bakal ditempatkan satu perwira siaga dengan sejumlah anggotanya. "Mereka bertugas, menjaga kelancaran lalu lintas dan antisipasi aksi kejahatan," ujarnya.
Selain pusat keramaian ditengah kota seperti supermarket dan plasa, polisi juga menyebar anggotanya di wilayah kampus. KArena saat ini wilayah kapus juga bisa dikatakan lebih ramai dibandingkan dengan pusat kota. KArena di daerah tersebut banyak bermunculan minimarket dan warnet-warnet, sehingga rawan terjadi curanmor.
"Secara resmi nantinya akan kita dirikan 18 pos untuk penjagaan jika mendekati hari raya, tetapi sekarang cukup kita sebarkan petugas dahulu," imbuhnya. (RI-1)
BLT Tahap Kedua Siap Dicairkan
Jember - Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II (kedua, Red) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) se Kabupaten Jember siap dicairkan oleh PT Pos Indonesia Jember September 2008 ini.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Drs. Suhanan, M.Pd dalam rakor pelaksaanaan pencairan dana BLT di Dinas Sosial, Kamis (11/9).
Menurutnya, pembayaran BLT dilakukan di tiap Kecamatan dan dijadwalkan Kantor Pos terhitung mulai 13 – 22 September 2008 di balai Desa / Kelurahan.
Suhanan menyatakan bahwa dalam pencairan dana BLT pada prinsipnya Kantor Pos siap mencairkan dana BLT sebanyak 237.413 RTS di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Dan RTS hasil verifikasi melalui rembug desa ada 22.734 RTS yang belum bisa dicairkan karena kartu susulan BLT belum turun dari PT Pos Indonesia Pusat.
“Kami upayakan kartu BLT turun lebih cepat sehingga bisa dicairkan sebelum hari raya, tapi bila belum selesai, terpaksa dicairkan setelah hari raya,” papar Suhanan.
Ia menandaskan, karena pencarian BLT kali ini bertepatan dengan bulan puasa, maka koordinasi yang baik antara Muspika, Kepala Desa/Kelurahan dan kantor Pos perlu ditingkatkan agar suasana tetap kondusif dan menekan gejolak di masyarakat.
“Dan bagi warga penerima usia lanjut dan cacat, diminta didahulukan,” paparnya.
Selain itu, akan ditambah loket dan petugas pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang.
Kadinsos mengatakan peserta PKH di 11 Kecamatan (Jombang, Kencong, Balung, Rambipuji, Sukorambi, Kaliwates, Patrang, Arjasa, Kalisat, Pakusari dan Mayang) dipastikan pula tetap mendapat BLT.
“Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, kalau perlu maka memberi kepada orang tak mampu,” ujarnya.
Pencairan BLT di tiap Desa / Kelurahan akan dipantau oleh UPP (Unit Pelaksana Program) BLT RTS dan setiap usai kegiatan harus segera melaporkan kepada Bupati Jember tembusan ke Kadinsos.
“ Ada hal penting lagi di bulan September ini. Yaitu BPS akan mendata Program Perlindungan Sosial (PPLS) untuk jadi acuan program penanggulangan kemiskinan dan ini harus ada pantauan dari perangkat desa setempat agar tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Kantor Pos Jember, Adi Sunanto mengatakan bahwa jadwal pelaksanaan pembayaran BLT Kabupaten Jember yakni tanggal 13 September meliputi Kecamatan Balung, Puger, Gumukmas ; 14 September (Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Kalisat), 15 September (Semboro, Kencong, Jombang, Umbulsari) ; tanggal 16 September (Bangsalsari, Rambipuji) ; 17 September (Patrang, Panti, Sukorambi) ; tanggal 18 September (Jelbuk, Arjasa) ; tanggal 19 September (Silo, Mayang) ; tanggal 19 September (Silo, Mayang) ; tanggal 20 September (Sumbersari, Pakusari, Kaliwates) ; tanggal 21 September (Ambulu, Wuluhan, Tempurejo, Mumbulsari, Jenggawah, Ajung) dan 22 September (Kecamatan Tanggul, Sumberbaru).
Ada sebanyak 1.310 RTS yang belum mencairkan BLT tahap lalu. Sehingga pencairan yang akan datang diminta membawa kartu BLT untuk mencairkan Rp 700 ribu sebagai rapelan sedang pencairan BLT tahap 2 ini tiap RTS akan mendapat Rp 400 ribu. (RI-1)
