Jember – Tonaji, warga Mayang yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan money politic yang dilakukan oleh caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, mengaku hanya terima dana Rp. 100 ribu untuk membagikan KTA PKPB.
Warga Mayang ini menceritakan kronologi kasus yang dialaminya. Dirinya mengaku bersedia disuruh caleg PKPB Sanusi ini, untuk membagikan karena mendapat imbalan uang Rp 100 ribu.
“Saya tugasnya mengedarkan KTA PKPB yang berisi kontrak politik yang bernada menjanjikan dana kematian Rp 1 juta, dana hajatan bagi warga Rp 500 ribu, hingga sebagai pengusul dana jaring aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Katanya, penetapan dirinya sebagai tersangka berawal dari pertanyaan penyidik terkait masalah kronologi kejadian. “Ya, saya ceritakan, saat itu dia dipanggil oleh caleg Sanusi untuk datang ke rumahnya. Setibanya di sana, saya dimintai tolong mengedarkan KTA PKPB berisi janji politik menjanjikan akan memberi hadiah hadiah kepada masyarakat jika dia dipilih jadi DPRD,” ujarnya.
Masyarakat yang semula tidak tertarik untuk memilih Sanusi setelah paham dijelaskan tentang kartu tersebut menjadi tertarik. Dan kemudian diberi 2 box kartu KTA seukuran kartu nama. Setiap box jika habis diberi uang Rp 50 ribu. Jadi totalnya adalah Rp 100 ribu. Isinya, dua ratus KTA.
Sementara itu, salah satu pelapor kasus tersebut ke Panwaskab Jember, Abdul Kadar, menyesalkan langkah Panwaskab dan Polres Jember. Apalagi Tonaji dijerat pasal 274 undang-undang Pemilu, karena sebagai pelaksana kampanye yang melakukan money politic.
“Padahal pelaksana kampanye itu harus terdaftar di KPU, bisa dirinya sendiri atau orang lain yang ditunjuk, padahal setahu saya Tonaji itu bukan pelaksana kampanye, gimana bias dijerat,” sesalnya.
Kadar menduga Panwaskab Jember takut dengan Sanusi, dan tidak punya nyali menjeratnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Jadi Tersangka, TS Sanusi Hanya Terima 100 ribu
Caleg PKPB Lolos, TS-nya Tersangka
Jember – Proses hukum dugaan money politic yang dilakukan caleg PKPB, Sanusi Muhtar Fadillah, naga-naganya mulai tidak jelas arahnya. Pasalnya, Sanusi diduga kuat bakal lolos dari proses hokum tersebut. Sementara salah satu warga desa Mayang, Tonaji (50) justru menjadi tersangka.
Tonaji yang informasinya juga sebagai tim sukses (TS) Sanusi, bakal dikorbankan, karena dirinya mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran KTA PKPB.
Hal ini membuat dirinya tidak menerimakan status barunya tersebut. “Jika saya ditetapkan jadi tersangka kenapa teman lainnya tidak, seperti Ustad Karim, Syaiful, Sofyan, dan Mahfud yang sama sama mengedarkan kartu KTA PKPB atas suruhan Sanusi, dan mereka itu tidak ikut diperiksa,” protesnya.
Tonaji, juga menyesalkan tindakan Polres Jember tersebut. Justru Sanusi Mochtar Fadillah, caleg dapil III DPRD Jember ini tidak mau bertanggungjawab dan tidak dijerat. Bahkan Sanusi, saat dimintai pertanggungjawaban karena telah jadi korban suruhan malah mengelak.
“Kata dia, saat saya telepon bilang begini : “loh itu mungkin teman sampeyan yang nyuruh. Saya kan tidak,”. Kata kata ini kan menyakitkan. Lah wong dia yang nyuruh saya. Kenapa kalau calegnya tidak diproses hukum,” sesalnya.
Panwaskab sendiri ketika dikonfirmasi melalui Ketuanya, Agung Purwanto, menegaskan bahwa proses pelanggaran Pemilu yang diduga melibatkan anggota dewan tersebut, sudah ada ditangan kepolisian, sehingga dirinya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke kepolisian. (RI-1)
Sekolah Diminta Steril dari Kampanye
Jember – Warning kepada sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk steril dari kampanye parpol pada Pemilu 2009 ini dikeluarkan Kabid SMP/SMA, I Wayan Wesa Atmadja.
Menurut Wayan, saat ini banyak parpol yang mengincar posisi pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di kelas III SMA/SMK. Namun jangan sampai hal ini menjadi politik praktis di dalam lingkungan sekolah.
“Sekolah harus steril dari semua kegiatan partai politik pada tahapan Pemilu 2009 ini, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kampanye,” tegasnya.
Wayan enggan berkomentar, apakah yang disampaikannya tersebut berkaitan dengan adanya Wall Climbing di SMAN I Arjasa yang bergambar salah satu caleg DPRD Jatim. “Yang penting sekolah tidak boleh jadi ajang kampanye, dimanapun juga,” tegasnya.
Wayan menyesalkan jika ada pihak sekolah yang masih tidak mengindahkan pesannya tersebut. Karena dunia pendidikan nantinya bakal ikut direpotkan dengan kegiatan politik yang hanya menguntungkan pihak caleg atau paprol saja.
Sementara itu, Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, mengaku mendukung pernyataan Wayan. Kustiono juga menyesalkan lambatnya kinerja Panwaskab Jember dalam menangani berbagai laporan masyarakat akan pelanggaran pemilu.
“Seharusnya PAnwas bias bersikap tegas, sehingga pelanmggaran tahapan Pemilu ini semakin bias diminimalisir, tidak makin bertambah banyak,” tuturnya. (RI-1)
Anggota Panwascam Janji Kawal Pemilu
Jember – Usai dilantik oleh Panwaskab Jember, sekitar 93 anggota Panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan di Jember, berjanji bakal menciptakan pemilu yang berkualitas, panwascam juga janji bakal mengawal Pemilu 2009 hingga berjalan lancar.
Sementara itu Sekkab Jember, Drs. ec. Djoewito, yang turut hadir dalam pelantikan menyampaikan bahwa dengan dilantiknya para anggota panwas kecamatan (panwascam) ini, bisa mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih dan independen. “Dengan harapan agar pelaksanaan pemilu 2009 bisa berlangsung dengan aman, tertib dengan menjaga norma-norma kepribadian bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dengan pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan ini, bupati Jember melalui sekkab jember meminta agar seluruh pihak mampu saling menjaga keadaan agar tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
“Ibarat pertandingan sepak bola, Panwas adalah wasit. Oleh karena itu, diharapkan agar wasit mampu tegas, jujur, arif dan bijaksana dalam menegakkan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.
Di sisi lain, Perwakilan Panwas Prop. Jawa Timur, Abdullah Kusaeri, juga menyampaikan tugas-tugas panwas sangatlah berat dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih, dan berkualitas.
Abdullah juga mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas, panwas harus mampu mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. (RI-1)
Silang dan Garis Termasuk Tanda Yang Sah
Jember - Ada 5 tanda yang menurut KPU Jember bias digunakan untuk menandai surat suara dan dianggap sah. Diantaranya yakni tanda silang, centang/contreng, garis lurus, garis miring baik miring kekanan atau kekiri dan tanda coblos.
Hal ini ditegaskan oleh anggota KPU Jember, Moch. Eksan, pada acara simulasi dan sosialisasi yang di hadiri seluruh Kades, Camat, Kepala SKPD (Badan, DInas, Bagian, Kantor), Danramil, Kapolsek, pengurus parpol se- Jember di aula PB Sudirman, Kamis (26/2).
Menurutnya KPU masih mengakomodir dan mentolerir sejumlah tanda. “Yang penting, kelima tanda tadi masih berada dalam kotak lambang partai atau nama caleg,” ujarnya sambil menunjukkan sejumlah tanda gambar yang diberi tanda dan tergolong sah.
Selain itu menurut Eksan, KPU menganjurkan untuk memilih atau memberi tanda sekali saja pada surat suara. “Sebelum Perpu terbaru keluar dan disahkan oleh pemerintah, maka yang sah adalah memberi tanda hanya sekali, baru nanti kalau memang Perpu disahkan maka memberi tanda lebih dari sekali sah,” jelasnya.
Sementara untuk tanda yang dianggap tidak sah adalah tanda lingkaran. Jika ada surat suara diberi tanda dengan lingkaran maka surat suara tidak sah. “ Surat suara juga dianggap tidak sah jika menandai dengan tanda apapun pada partai yang tidak memiliki caleg,” imbuhnya.
Karena di Jember ada 4 parpol yang tidak memiliki caleg sama sekali. “Dan ini resiko politik dari diberlakukannya peraturan, parpol tersebut tidak bakal menerima suara karena surat suara yang ditandai pada gambar parpol yang tidak ada calegnya dianggap tidak sah,” jelas Eksan. (RI-1)
Amankan Pemilu, Polres Siapkan 1400 personil
Jember – Guna mengamankan semua tahapan Pemilu 2009 kali ini, Polres Jember mengaku bakal menerjunkan semua kekuatannya sebanyak 1163. selain itu Polres juga diback up oleh 240 personil dari Brimob dan Dalmas Polwil Besuki. Sehingga total personil yang diterjunkan berjumlah 1.403 personil.
Hal ini diungkapkan Kapolres Jember, AKBP Ibnu Isticha, sewaktu memberi paparan persiapan Polres Jember mengahadapi Pemilu di aula PB Sudirman Jember, Kamis (26/2). Menurutnya kekuatan penuh bakal diterjunkan di saat sebelum dan semasa kampanye terbuka.
Sementara ketika Pemilu berlangsung pada 9 April mendatang personil yang diterjunkan hanya sekitar setengah dari kekuatan tersebut saja.
“Yang paling rawan adalah disaat massa kampanye berlangsung, dan sesudah penghitungan suara, semua itu kita terjunkan kekuatan penuh,” jelasnya.
Sedangkan pada waktu pemungutan suara atau pada hari H, personil yang diterjunkan cenderung sedikit karena banyak aparat yang terjun ikut memantau dan mengamankannya.
Sejauh ini menurut Ibnu pihaknya mengaku mampu menjalankan pengamanan Pemilu. “Dan jika ada sesuatu hal dan kami mengalami kekurangan pasukan maka TNI siap back up kita,” imbuhnya. (RI-1)
Japer dan Sanusi Saling Gertak
Jember - Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Jember dan Ketua PKPB, SAnusi Muhtar Fadillah, saling gertak, pasca Panwaskab Jember tidak serius menanggapi laporan Japer. Seperti diberitakan sebelumnya, Japer, melaporkan Sanusi yang diduga kuat telah melakukan money politic dengan cara menjanjikan semua pemilih PKPB dengan sejumlah dana.
Sanusi menjanjikan kalau pemilihnya meninggal dunia maka akan diberi santunan Rp. 1 juta, dan jika punya hajatan maka diberi santunan Rp. 500 ribu, serta berhak mendapat dana jaring asmara.
Karena mendapat angin segar dari Panwaskab, Sanusi akhirnya mengertak Japer untuk digugat ke pengadilan karena bukan sebagai pemantau pemilu yang sudah terakreditasi oleh KPU. Selain mengancam bakal menggugat Japer, Sanusi juga mengancam bakal melaporkan Japer ke kepolisian karena dianggap berbuat tidak menyenangkan pada diri Sanusi dan PKPB.
Sanusi minta pada DPP PKPB untuk memberikan bantuan hukum.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Japer Jember, Kustiono Musri, menegaskan bahwa Japer tidak pernah gentar dengan gertakan Sanusi. "Itu kan hanya gertak sambal saja, nggak perlu dirisaukan," ujarnya.
Bahkan Kustiono bersama rekan-rekannya bakal terus mendesak Panwaskab. "Panwas harus serius menindaklanjuti laporan Japer, kalau tidak berarti ada apa-apa ini," duga Kustiono.
Kustiono juga mewarning Sanusi untuk tidak meremehkan Japer, dengan alasan Japer belum terkareditasi oleh KPU. Karena KPU menyatakan bahwa semua pihak, baik perorangan, kelompok, peserta pemilu atau bukan berhak emlaporkan semua pelanggaran Pemilu yang terjadi di masyarakat. (RI-1)
Anggota KPU Jember Urunan Bikin Template
Jember – Ada pernyataan menarik dari salah satu anggota KPU Jember, Moh. Eksan, menurutnya setiap anggota KPU bakal dipotong honornya untuk membuat template atau bingkai braille untuk surat suara khusus yang digunakan oleh penyandang tuna netra.
Karena menurut Eksan, KPU pusat atau pemerintah sampai hari ini belum memberi kejelasan akan anggaran atau rencana membuat template. “Karena tidak ada anggaran untuk itu maka kami siap dipotong honornya untuk membuat template,” jelasnya.
Namun karena bukan dari anggaran dan dipotong dari honor, maka KPU Jember bakal membuat hanya satu desa satu template saja. Karean kalau setiap TPS dibuatkan maka KPU Jember tidak bakal mampu.
“Sementara ya kita buat setiap desa satu saja, nenti kita sesuaikan dengan kebutuhan tuna netra di Jember,” imbuhnya.
Sayangnya Eksan enggan menceritakan berapa anggaran yang diperlukan untuk membuat template teesebut.
Menanggapi rencana tersebut aktivis penyandang cacat (Penca) Jember, Eko Puji Purwanto, SE, mengaku tersinggung dengan langkah KPU. “Ini sama saja mengecewakana kita, berarti selama ini kita dianggap tidak ada, sehingga harus membuat anggota KPU uruunan membuat template,” sesalnya.
Anto panggilan akrab aktivis Penca ini menegaskan bahwa tuna netra itu sudah ada sejak dulu kala. “Bukan hanya sekarang saja tuna netra itu ada, dan Pemilu ini sudah ada juga sejak dulu, kenapa pemerintah ini tidak pernah berpikir memperhatikan sahabat-sahabat kita,” tuturnya.
Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada penca, karena menurut Antok, Penca dianggap kaum marginal yang tidak perlu diperhatikan. (RI-1)
PMB Kecewa Sikap Panwas
Jember – Pasca pelaporan tindak pidana pembakaran atribut Partai Matahari Bangsa (PMB) ke Panwaskab, PD PMB Jember mengaku kecewa dengan sikap Panwas. Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo, berjanji bakal melaporkan Panwaskab ke Bawaslu.
Pasalnya, Panwaskab pada tempo hanya 2 hari sesudah pelaporan langsung berkirim surat jawaban kepada PD PMB Jember, dengan isi surat tidak bias menindaklanjuti laporan PMB.
“panwaskab menegaskan dalam suratnya bahwa pada aksi pembakaran bendera dan atribut PMB tidak ada tindak pidana pemilu, inikan memalukan sekali, jelas Panwas ada sesuatu dibalik ini,” ujarnya.
Menurut Suryanto, seharusnya Panwaskab bersikap arif dengan menindaklanjuti terlebih dahulu laporan PMB. “Masak belum apa-apa, belum mengambil langkah apapun sudah mengatakan tidak ada unsure pidana, ini namanya membodohi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu PD PMB Jember dalam waktu dekat bakal melaporkan sikap Panwaskab tersebut ke Bawaslu, karena diduga kuat Panwaskab sudah tidak professional dalam bekerja.
PD PMB Jember sangat keberatan dengan jawaban Panwas yang terkesan tidak mau bekerja mengusut kasus perusakan tersebut. Panwaskab sama sekali tidak berupaya memanggil saksi, berkoordinasi dengan pelapor (PD PMB), atau mengumpulkan barang bukti. (RI-1)
Ratusan Bendera PMB Dibakar dan Dirusak
Jember - Ratusan bendera dan atribut PArtai Matahari Bangsa (PMB) Jember dirusak orang tak dikenal. Sadisnya bukan hanya diguntingi atau dihilangkan dari tempatnya saja, puluhan lainnya dibakar. "Total yang hilang, dibakar, diguntingi sekitar 200 lembar," tegas Ketua PD PMB Jember, Suryanto Wibowo usai melaporkan kejadian tersebut ke Panwaskab Jember, siang tadi, Selasa (17/2).
Menurut Suryanto, pelaku merusak atribut PMB pada dini hari. "Sejumlah saksi menuturkan bahwa pelaku menggunakan roda dua dan empat pada dini hari sekitar pukul 03.00 wib," imbuhnya.
Dan semua kronologis peristiwa sudah dilaporkannya ke Panwaskab secara tertulis disertai bukti-bukti foto. Ratusan bendera dan gambar yang dirusak tersebut semula dipasang di jalan Srikoyo, dr. Soebandi Patrang Jember. Selain itu juga ada di Mayang dan Pakusari serta Arjasa.
"Kami tidak mau berspekulasi siapa yang merusak, namun sejumlah saksi sudah mengarah kemana pelakunya," ujarnya.
Suryanto hanya berharap kepada semua pihak dan pelaku, agar tidak memperkeruh suasana dengan melakukan tindakan yang memancing emosi kader PMB. Karena tindakan tersebut bisa menodai proses demokrasi yang sudah berjalan damai ini.
PD PMB Jember juga mendesak PAnwaskab untuk mengusut tuntas kasus tersebut. (RI-1)
Japer Juga Laporkan Caleg PKPB ke PAnwaskab
Jember – Setelah Ketua PPDI Jember, Abdul KADar, melaporkan Ketua PKPB Jember yang juga caleg PKPB, kini giliran JAringan Pemilih Rasional (Japer) Jember melaporkan hal yang sama.
Ketua Japer Jember, Drs. Farid Wajdi, menegaskan bahwa Panwaskab Jember sudah menerima laporannya atas dugaan money politic yang dilakukan oleh Ketua PKPB Jember, Moh. Sanusi Muhtar Fadilah.
Farid melampirkan sejumlah KTA PKPB yang diketemukannya di sejumlah warga di daerah pemilihan (dapil) 3 Jember. Dalam KTA yang terdapat gambar caleg Sanusi bertuliskan sejumlah janji ketika dirinya terpilih kembali sebagai anggota dewan.
“Diantaranya Sanusi berjanji bakal memberi santunan sebesar Rp. 1 juta kepada pemegang KTA tersebut dan bakal memberi Rp. 500 ribu kepada pemegang KTA yang mempunyai hajatan pernikahan,” ujarnya.
Janji lain yakni pemegang KTA juga berhak menerima dana jarring aspirasi masyarakat atau jarring asmara dari Sanusi ketika Sanusi terpilih lagi.
Menurut Farid, upaya Sanusi tersebut sudah tergolong money politic, sehingga pemilih tertarik karena iming-iming yang tercantum dalam KTA bukan karena program atau visi misi PKPB atauun caleg Sanusi.
Namun, Farid menyayangkan sikap Panwaskab yang hingga saat ini belum serius menangani kasus tersebut. “Sudah seharusnya Panwaskab serius tangani kasus ini, dan bias menjerat calegnya ke proses hukum,” ujarnya. (RI-1)
Angin, Ratusan Baliho Caleg Roboh
Jember – Angin kencang yang melanda Jember sejak kemarin, Kamis (12/2) hingga siang ini, Jumat (13/2), mengakibatkan ratusan baliho milik calon anggota legislative (caleg) roboh. Untungnya robohnya baliho caleg tersebut tidak sempat menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang parah pada fasilitas umum.
Pantauan beritajatim.com baliho yang banyak roboh di sepanjang jalan Slamet Riadi, perempatan jalan Mastrip, pertigaan Bhayangkara, perempatan Slawu, pertigaan MAyang, Mumbulsari dan sejumlah ruas jalan lainnya.
Masyarakat sekitar lokasi berdirinya baliho-baliho berukuran besar yang roboh diterjang angina mengaku was-was. Seperti dituturkan Sucipto, warga Mayang, menurutnya ketika angina kencang tiba, baliho ukuran 3 sampai 4 meter persegi mudah roboh dan menimpa sekitarnya.
“Untungnya nggak roboh kerumah, atau pengguna jalan, kalau roboh ke rumah kan tibul korban,”ujarnya.
Apalagi selama ini baliho caleg tidak pernah dipasang dengan kuat. Karena hanya ditopang dua batang bambu dan beberapa bambu penyangga di belakang. Bambu ukuran kecil tersebut terbukti tidak mampu menahan terjangan angina.
“Jangankan angina besar, angina kecil saja kadang sudah roboh,” imbuhnya.
Masyarakat juga menyayangkan sikap PAnwas Kabupaten Jember yang terkesan enggan menertibkan atribut caleg di jalan-jalan. Berbeda dengan daerah lain yang sudah sigap menertibkannya. Karena selain membahayakan juga mengganggu keindahan kota . (RI-1)
Sultan Minta Politik PErtanian Dirubah
Jember - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan perlu adanya perubahan politik pembangunan pertanian di Indonesia. Menurutnya dengan adanya perubahan politik pembangunan pertanian, ekonomi petani dapat diberdayakan dan ditingkatkan.
Sultan juga menjelaskan, ada tiga masalah besar yang kini dihadapi petani di Indonesia . Diantaranya adalah lemahnya modal sosial, dan masih tingginya angka kemiskinan rakyat. Yang terakhir adalah kerusakan sumberdaya pertanian yang semakin membesar.
“Modal sosial yang dibutuhkan bukan hanya terkait langsung dengan pertanian. Seperti misalnya penegakan hukum, dan desentralisasi pemerintahan hingga tingkat desa,” ujarnya. Visi pembangunan pertanian 2025 juga harus diubah orientasinya, menjadi industrialisasi pedesaan berbasis pertanian.
Dalam kuliah umumnya, Sultan juga menawarkan konsep revitalisasi pertanian di Thailand dan sistem 'Teikei' di Jepang yang dinilainya patut dijadikan panutan Indonesia dalam pembangunan pertanian.
“Selama tidak ada upaya perbaikan atau restorasi yang serius, omong kosong kita bicara atau mencanangkan swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat," tegasnya. (RI-1)
Sultan Tegaskan Tolak Pinangan Mega
Jember – Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa dirinya menolak pinangan Capres dari PDIP, Megawati Sukarno Putri, sebagai cawapres. Hal ini ditegaskan Sultan usai memberikan kuliah umum yang berjudul Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal untuk Menghadapi PAsar Global demi Kemakmuran Rakyat, di aula lantai III Unej Jember, siang ini, Kamis (12/2).
Menurut Gubernur Yogyakarta ini, dirinya tetap bakal melaju menjadi Capres pada Pilpres mendatang. Sultan juga masih percaya diri bakal melaju jadi Capres dari Partai Golkar. Dengan syarat system rekrutmen capres tidak melalui system konvensi, namun melalui survey.
“Bisa dilihat dukungan dari DPD maupun DPC kepada Capres,” ujarnya. Sultan juga mengaku percaya diri bakal didukung banyak pengurus Golkar.
“Karena saya ini kader Golkar, kenapa saya tidak yakin, yang pasti saya yakin banyak yang dukung,” imbuhnya.
Dan jika PArtai Golkar tidak mengusung dirinya, maka Sultan bakal mencari dukungan dari partai lain. Dengan catatan tetap maju sebagai Capres pada tahun 2009 ini. (RI-1)
Sosialisasi, Caleg Demokrat Diusir Warga
Jember – Situasi politik di Jember mulai memanas, usai pelaporan yang dilakukan oleh Ketua PPDI terhadap Ketua PKPB Jember, kini ada pengusiran caleg oleh warga. Kejadian tragis tersebut menimpa caleg nomor urut 1 daerah pemilihan 1 Jember dari PArtai Demokrat, Ayub Khan, tadi malam, Kamis (5/2) di perumahan Cahaya Emas Sempusari, Kaliwates.
Ironisnya lagi, kedatangan Ayub didampingi istri dan Cabup Independent 2010, yang juga mantan Wakil Bupati Jember, H. Bagong Sutrisnadi, bersama istri. Kedua pasangan suami istri tersebut bermaksud melakukan sosialisasi Pemilu di hadapan sekitar 60 peserta pengajian.
Namun baru saja datang dan memberi sambutan, sudah diusir warga yang juga peserta pengajian. Aksi pengusiran yang memalukan caleg tersebut ketika Bagong sedang memegang mikrofon hendak berbicara.
“Baru berdiri dan berucap salam, tiba-tiba salah satu warga bernama Abdul Syukur, berteriak bahwa acara tersebut merupakan acara pengajian bukan kampanye, dan karena tidak berijin maka maka harus dibubarkan,” ujar Sekretaris RW VI, Sempusari, Husni Thamrin, didampingi Ketua RW VI setempat, Sya’im Widigdo, menirukan ucapan Abdul Syukur.
Puluhan warga yang lainpun akhirnya turut bereaksi dan menghendaki acara dibubarkan, dan minta keempat tamu tersebut pulang. “Ya akhirnya pak Bagong dan pak Ayub serta istrinya pulang semua, karena warga tidak menghendaki pertemua tersebut dicampuri dengan acara kampanye,” imbuhnya.
Naga-naganya warga sudah kesal karena caleg Demokrat satu ini sudah kedua kalinya melakukan sosialisasi kepada warga dengan cara tidak baik atau tidak berijin terlebih dahulu. “Pertama dulu juga bagi-bagi sarung di mushola, warga juga nggak ada yang dating, karena itukhan tempat ibadah, malah waktu itu, ada caleg DPR RInya, NAzarudin,” jelasnya.
Karena situasi memanas, akhirnya acara pengajian banyak ditinggalkan warga. “Ini sama juga memecah belah warga, seharusnya tuan rumah, pak Adi Purnomo, menyampaikan ke warga,” imbuhnya lagi.
Warga benar-benar menyesalkan aksi pemanfaatan kegiatan pengajian dan tempat ibadah menjadi ajang kampanye caleg. (RI-1)
Ketua PPDI Laporkan Ketua PKPB ke Panwas
Jember – Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Jember, Abdul Kadar, hari ini, Selasa (3/2), melaporkan Ketua Partai KArya Peduli Bangsa (PKPB), H Sanusi Muhtar Fadilah ke Panwas KAbupaten.
Menurut Kadar, timnya sudah menangkap basah adanya upaya money politic yang dilakukan oleh Ketua PKPB, Sanusi. “Tim kami di daerah pemilihan III, ada dugaan money politic, yang dilakukan saudara Sanusi,” ujarnya.
Bukti yang dipegang oleh Kadar yakni berupa Kartu Anggota PKPB. Didalam kartu anggota tersebut, tertera jelas bahwa pemegang kartu anggota PKPB berhak atas santunan Rp. 1 juta jika meninggal dunia. Kedua pemegang KTA PKPB berhak atas bantuan Rp. 500 ribu setiap mempunyai hajatan dan pemegang KTA PKPB berhak atas dana jarring asmara .
“Sesuai undang-undang Pemilu ini tergolong menjanjikan pemilih untuk mencoblos dirinya dengan iming-iming uang, ini bias dikatakan money politic, dan ini sudah kita kumpulkan di sejumlah daerah,” imbuhnya.
Sayangnya, menurut Kadar, PAnwas tidak terlihat serius menanggapi laporannya. Karena PAnwas berdalih masih sibuk mengurusi internal kantornya yang baru saja terbentuk.
Untuk itu KAdar menganggap perlu mengeluarkan pernyataan kepada wartawan. Dan menghimbau kepada pemilih untuk lebih rasional dan jernih dalam menentukan caleg pilihannya. (RI-1)
Coblos Caleg Diprediksi Hanya 10%
Jember – Pada Pemilu 2009 ini selain fenomena angka golput yang semakin tinggi, juga ada fenomena lain yakni minimnya pemilih yang bakal mencoblos atau mencontreng nama calon legislative (Caleg). Hal ini diungkapkan Ketua Jaringan Pemilih Rasional (Japer) kabupaten Jember, Drs. Farid Wajdi, disela-sela persiapannya menekan angka golput di Jember.
Farid mencontohkan pada Pemilu 2004 lalu, dari sekitar 1,6 juta daftar pemilih tetap (DPT) di Jember hanya 10% saja yang mencoblos nama caleg. Yang tertinggi hanya mencoblos gambar partai saja, sekitar 69%.
“Dan untuk Pemilu 2009 kali ini, prediksi kita juga tidak lebih dari 10%, pemilih yang mencontreng atau coblos nama caleg,” ujarnya.
Fenomena ini menunjukkan ketidakpedulian pemilih atas caleg yang terpilih dan duduk dikursi DPRD. “Mencoblos gambar partai itu mempunyai makna ganda, pertama siapapun calegnya, rakyat tidak peduli, kedua, rendahnya pendidikan politik di masyarakat, sehingga menghasilkan output wakil rakyat yang tidak berkualitas,” imbuhnya.
Apalagi saat ini menurut farid tidak ada upaya keras dari KPU Jember, sebagai pelaksana Pemilu, untuk terus melakukan sosialisasi di masyarakat. Sehingga ketidaktahuan masyarakat akan tata cara memilih dalam Pemilu tinggi.
“hal ini meningkatkan angka golput dan suara tidak sah, karena jelas perbedaan tata cara memilih sangat banyak dibandingkan dengan tahun 2004 lalu, termasuk mencontreng dan hanya mencotrengn satu saja, digambar atau di nama caleg, jika ada 2 contrengan tidak sah,” ungkapnya.
Jika prediksi angka golput tinggi terbukti, maka Japer menilai Pemkab Jember dan KPUD sudah gagal sebagai pelaksana Pemilu. (RI-1)
JAPER Curigai Semua Caleg tidak Visioner
Jember – Jaringan Pemilih Rasional (Japer) Kabupaten Jember mencurigai semua calon legislative (caleg) pada Pemilu 2009 kali ini tidak visioner. Caleg hanya berpikiran bakal memperoleh kekuasaan setelah duduk sebagai wakil rakyat, bias menguasai sumber pendapatan ekonomi dan meningkatkan status social di masyarakat.
“Hal tersebut diperkuat fakta anggota DPRD Jember periode 2004-2009, dan bukan rahasia umum lagi dalam kurun waktu singkat status ekonomi mereka naik drastis,” jelas Ketua Japer, Drs. Farid Wajdi.
Sehingga Japer berharap kepada masyarakat untuk lebih rasional dalam memilih. Agar tidak lagi jadi obyek penderita bagi para caleg yang tidak memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan rakyat. “Japer terus memberikan motivasi kepada masyarakat Jember untuk tidak golput dalam Pemilu mendatang,” ujar Farid.
Karena jika angka golput semakin tinggi, caleg semakin diuntungkan. Bagaimana tidak, harga kursi DPRD semakin murah sehingga peluang caleg yang tidak visioner untuk jadi semakin terbuka lebar. “Aumsi ini membuktikan bahwa pemikiran caleg dan parpol tidak dalam grand design untuk memakmurkan rakyat, tapi cenderung untuk kepentingan sesaat saja dan sekedar terpilih saja,” imbuhnya.
Apalagi fenomena pasang gambar, logo, nama caleg di jalan-jalan adalah bukti aplikasi yang salah dalam pendidikan politik dan cenderung lips service semata. Karena menurut Farid, para caleg seratus persen masih mementingkan golongan dengan konsep pendidikan politik cenderung manipulative.
Hal ini bertambah parah ketika proses rekrutmen caleg juga memprihatinkan, karena dilakukan tanpa verifikasi yang jelas. Lebih ironis lagi ketika caleg hanya berorientasi kepada peningkatan status belaka. (RI-1)
Warga Diijinkan Menurunkan Atribut Caleg
Jember – Maraknya pemasangan alat peraga Pemilu milik calon legislatif (caleg) dan parpol, dinilai sedikit mengganggu pemandangan dan kondisi lingkungan. Sehingga KPU Jember memperbolehkan warga atau masyarakat sekitar pemasangan atribut atau alat peraga tersebut menurunkannya, jika memang dinilai cukup mengganggu.
Pasalnya KPU dan Panwas Jember mengaku banyak menerima laporan atau keluhan dari warga masyarakat akan pemasangan atribut yang sembarangan dan membahayakan warga maupun pengguna jalan.
“Jika warga keberatan dengan pemasangan alat peraga kampanye, baik itu baliho, spanduk, maupun pamflet, bisa langsung menurunkannya jika dinilai mengganggu pemandangan atau membahayakan,” tegas anggota KPU Jember, Ketty Tri setyorini.
Pantauan beritajatim.com di sejumlah ruas jalan banyak terpasang atribut kampanye, mulai dari baliho, pamflet, spanduk hingga stiker. Atribut tersebut biasa dipasang di sejumlah fasilitas umum, pagar, pohon maupun tiang listrik dan telepon bahkan yang tidak menyenangkan adalah dipasang di tembok-tembok pagar milik warga di pinggir jalan.
Sehingga cukup berasalan jika ada warga menurunkan atribut tersebut. Di sisi lain Ketty juga berharap, calon anggota legislatif yang tengah getol berkampanye tidak memasang alat peraga kampanye di sembarang tempat.
Caleg atau parpol harus memperhatikan sejumlah faktor, seperti faktor keamanan bagi warga atau pengguna jalan lain, faktor kenyamanan dan kondisi lingkungan. Atau bisa lebih baik berijin dari unti kerja terkait sehingga tepat lokasi pemasangannya.
Meski Ketty sendiri mengakui beberapa hal diatas sulit dilakukan, karena situasi persaiangan antar caleg dan parpol yang sudah mulai memanas. “Namun tetap diupayakan jangan mengganggu orang lain,” imbuhnya.(RI-1)
KIPP Minta KPU Aktif Sosialisasi
Jember – Sejumlah lembaga pemantau pemilu dan ormas peduli pelaksanaan pemilu mulai khawatir akan semakin tingginya angka golput dan suara tidak sah pada Pemilu Legislatif (Pileg) 09 April 2009 mendatang. Kekhawatiran muncul salah satunya dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Daerah Jember.
Untuk itu manager monitoring KIPP Jember, Ach. Faidy Suja’ie, menghimbau kepada Kpu Jember unutk aktif melakukan sosialisasi. “KPU Jember harus lebih serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana Pemilu dan KPU Jember lebih kreatif dengan memasifkan sosialisasi Pemilu 2009 dengan biaya terbatas,” tegasnya.
Selain itu Pemkab Jember juga harus membantu suksesnya kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
“Terbatasnya, sosialisasi terhadap calon pemilih terkait pelaksanaan Pemilu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin minimnya sosialisasi pelaksanaan Pemilu akan meningkatkan angka Golput pada Pemilu 2009 nanti,” imbuhnya.
Dari data komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Jember menunjukkan trend jumlah Golput di Kabupaten Jember yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2004, dari 1.625.148 pemilih, angka golput 300.606 pemilih atau 18,4 %.
Dari daftar pemilih tetap 1.629.605 pada Pilpres tahap pertama, angka Golput sebesar 405.692 atau 24,8%. Angka ini kembali meningkat pada Pilpres tahap kedua yakni sebesar 28,9% (474.972) dari 1.641.677 pemilih. Pada Pilkada Bupati Jember 2005, peningkatan terus berlanjut sebesar 35,9% atau 538.119 dari jumlah pemilih 1.621.566.
Bahkan, pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahap pertama angka golput kembali naik sebesar menjadi 51,4% atau 876.469 dari jumlah pemilih tetap 1.704.215 dan naik tipis pada Pilkada Gubernur Jatim putaran kedua yakni 52,2% atau 870.558 pemilih yang tidak hadir ke TPS dan suaranya tidak sah.
Semakin meningkatnya apatisme pemilih yang ditunjukkan dengan peningkatan terus menerus angka Golput di kabupaten Jember menunjukkan bahwa semakin melemahnya ekspektasi mereka terhadap hasil – hasil pemilu terhadap perubahan yang diinginkannya, atau bisa jadi karena aspirasi yang disalurkannya menjadi tidak sah saat di bilik suara.
Apalagi saat ini ada perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih pemula. Kesulitan tersebut bersifat teknis terutama cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara mencoblos, tapi dengan memberi tanda silang pada surat suara untuk menjamin sahnya suara yang diberikan.
Sementara fakta dilapangan yang terjadi di Kabupaten Jember, KPU Jember dalam sangatlah tidak maksimal dalam melaksanakan sosialisasi terkait denga pelaksanaan Pemilu 2009. alasannya KPU tidak ada dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal, kalau KPU Jember mau sedikit bekerja keras, walaupun minim anggaran, dengan menggandeng pihak-pihak terkait (Pemkab, Panwas, Ormas, Orsospol, OKP, LSM, Pondok Pesantren, Lembaga-lembaga pendidikan formal, LSM), maka kegiatan sosialisasi akan berjalan maksimal. (RI-1)
