Jember – Statement Mendiknas, Bambang Sudibyo yang menyatakan bahwa pungutan dalam Penerimaan SIswa BAru (PSB) merupakan salah bentuk kegiatan korupsi, beberapa waktu lalu, langsung direspon oleh Kajari Jember, Elvis Jhoni SH.
Elvis yang dihubungi beritajatim.com menegaskan bahwa pihaknya telah membthuk tim untuk melakukan pengawasan atas PSB tahun 2008. sehingga KPK RI tidak perlu turun tangan mengatasi hal itu seperti yang disampaikan Mendiknas.
“Kita siap membantu KPK dan bahkan sebelum KPK turun kita sudah siapkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan PSB,” tegasnya.
Apalagi jika ada dukungan dari masyarakat sebagai korban yang melaporkan ke Kejari, maka Elvis berjanji langsung menanganinya dengan secepatnya. “Tidak akan kami tunggu lama begitu ada laporan langsung kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Karena menurut Elvis, pernyataan Mendiknas jelas, bahwa semua pungli yang berjalan selama bertahun-tahun itu merupakan tindak pidana korupsi. Jadi tidak bias ditolelerir.
Untuk mendukung hal tersebut Presiden sendiri sudah menandatangani sejumlah PP yang terkait dengan penerimaan sah sekolah dan penuntasan wajar 9 tahun. (RI_1)
RADAR INVESTIGASI
Kejari Awasi Penerimaan SIswa BAru
Kaji Janji Optimalkan Potensi Daerah
Jember – Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Kaji (Khofifah I.P dan Mudjiono) Sabtu sore (12/7/2008) menggelar kampanye di stadion Notohadinegoro Jember. Dalam kampanyenya, Khofifah berjanji bakal melakukan optimalisasi atas potensi-potensi daerah yang ada.
Cagub yang didukung oleh segenap pengurus NU Jatim itu berjanji jika dirinya terpilih warga JAtim tidak bakal susah lagi. “Petani-petani yang selama ini kesulitan pupuk, nelayan yang kesulitan BBM, listrik yang byar pet, tidak bakal terjadi jika saya terpilih,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah dari ribuan pendukungnya.
Karena menurut Khofifah, masih banyak potensi daerah yang belum digali. Dirinya mencontohkan kasus krisis energy yang sedang dialami PLN sehingga pasokan listrik tidak stabil.
“Akibatnya byar pet terus menerus, padahal ada potensi lain yang bias diolah untuk menjadi energy, seperti tanaman tebu, bias diubah menjadi etanol,” ujarnya meyakinkan peserta kampanye.
Dan jika semua program optimalisasi potensi tersebut dilakukan semua maka dirinya yakin kalau warga Jatim tidak lagi hidup susah. Petani tidak lagi kesulitan pupuk, karena banyak pupuk organic yang bias dioptimalkan.
Dalam kampanye kali ini pasangan Kaji didukung sejumlah parpol selain parpol yang memberangkatkannya, seperti PKNU dan PArtai Patriot. (RI-1)
RSUD Dilarang Tolak Masykin
Jember – Komisi D DPRD Jember mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh RSUD di Jember untuk tidak menolak masyarakat miskin (Masykin) yang berkunjung ke RSUD. Karena menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, HM. Miftahul Ullum, masih banyak masykin yang belum terdata dalam program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).
Apalagi menurut Ullum, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan perpanjangan kartu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang lama. Sehingga, meski tidak terdata dalam Jamkesmas, masykin masih boleh memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.
“Dikabupaten lain sudah menganggarkan itu untuk memenuhi kekurangan anggaran kesehatan bagi masykin yang belum terdata dalam Jamkesmas, makanya Jember kami minta siapkan anggaran sekitar Rp. 20-25 miliar,” tegas Ullum.
Dengan begitu maka tidak ada lagi keluhan dari masykin yang tidak dilayani oleh RSUD. Sementara itu Wakil Direktur RSUD dr. Soebandi, Damanhuri, menyatakan keberatan jika ada kebijakan seperti itu. Karena RSUD bakal kesulitan menagih biaya untuk masykin yang tidak terdata dalam jamkesmas.
“Sampai saat ini yang kami layani hanya sekitar 40% dari jumlah masykin dan mereka sudah terdata dalam Jamkesmas, kalau ada kebijakan lain lagi bagaimana kita bakal nagih tanggungannya,” ujarnya. Apalagi Pemkab belum menganggarkan untuk biaya tersebut. “Bisa-bisa RSUD bakal mengalami kebangkrutan,” tegasnya. (RI-1)
12 Puskesmas Tak Lampaui Target Imunisasi
Jember - 12 Puskesmas di kabupaten Jember, ternyata hingga saat ini tidak melampaui target. Hal ini disampaikan oleh pelaksana kegiatan, Dyah Kusworini. Dyah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan imunisasi di Jember di aula Dinas Kesehatan Jember, Kamis (10/7/2008).
Menurutnya 12 puskesmas tersebut belum melampaui target, sehingga masih banyak balita yang belum bisa diimunisasi. “Kagagalan memenuhi target tersebut disebabkan banyak hal, salah satunya karena takut anaknya panas dan mengalami kelaianan usai menerima imunisasi,” jelasnya kepada wartawan.
Selain itu, juga masih banyak balita yang drop out dari program imunisasi. Biasanya balita-balita tersebut hanya menerima imunisasi satu atau dua kali saja. Setelah itu, tidak dilanjutkan kembali, akibatnya balita yang bersangkutan tidak sempurna menerima imunisasi. “Kalau begitu kejadiannya sama saja dengan tidak mendapat imunisasi, peluang menderita sakit masih besar,” imbuhnya.
Dyah yang mewakili Kadinkes Jember, menghimbau kepada 12 Puskesmas yang belum memenuhi targetnya pada 2007 lalu, agar pada tahun 2008 ini mampu memenuhi target. Sehingga program pemerintah ntuk mensukseskan program imunisasi bisa berhasil dengan baik. (RI-1)
JPU Siapkan 19 Saksi Untuk Herwan
Kasus Kasda
Jember – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember saat ini sudah menyiapkan sekitar 19 saksi untuk sidang yang dihadapi Camat Patrang, Ir. Herwan Agus Darmanto. Untuk tahap awal, JPU masih memperkirakan ada 19 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersangka dugaan korupsi kasda Pemkab Jember tersebut.
Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai SH, menegaskan bahwa dirinya bersama tim JPU sudah mempersiapkan saksi yang bakal dihadirkan. “Namun tetap kami menunggu jadwal sidang dari PN Jember, karena sampai saat ini majelis hakimnya juga belum ditetapkan,” ujarnya Kamis (10/7/2008).
Sementara itu, Ketua PN Jember, Charis Mardiyanto, yang dihubungi RAdar Investigasi hanya menerangkan bahwa pihaknya sudah menerima limpahan berkas dari Kejari Jember. Terkait dengan kapan jadwal sidang dan siapa majelis hakim yang bakal ditetapkan dirinya mengaku belum ada keputusan final.
“Masih dalam pembahasan di internal kami, nanti kalau sudah selesai dan ada hasilnya akan kami release ke teman-teman wartawan,” tuturnya. Charis berjanji ketetapan tersebut tidak bakal lama di sampaikan, karena sesuai dengan isntruksi presiden terkait penanganan kasus korupsi ada perlakuan khusus.
Pengadilan tidak boleh memperlambat atau melama-lama jadwal sidang. Sidang harus segera digelar dan diselesaikan untuk mendapakan kepastian hukum. (RI-1)
Urea Langka, Pemkab Diminta Lakukan Realokasi
Jember – Stock pupuk urea di Jember mulai kembali langka. Hingga kamis (10/7/2008) di sejumlah kecamatan yang ada di jember masih belum terlihat ada stock pupuk urea. Yang ada adalah antrian panjang dari petani yang menunggu datangnya urea bersubsidi tersebut.
Kondisi semacam ini dibenarkan oleh Ketua Forum Petani Jember, Jumantoro, menurutnya hasil dari pantauan dirinya bersama tim petani di beberapa kecamatan seperti Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Silo, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang dan Mumbulsari, masih mengalami kelangkaan urea.
Sehingga petani di sejumlah kecamatan tersebut tidak bisa mendapatkan urea dengan baik. “yang ada hanya urea dengan harga melambung tinggi dantidak terjangkau oleh petani,” ujarnya. Sehingga sudah saatnya Pemkab jember melakukan realokasi kebutuhan urea di Jember.
Menurutnya kebutuhan petani saat ini hingga bulan Juli untuk urea sekitar 11.000 ton. Sedangkan jatah pupuk dari pemerintah untuk Jember hanya sekitar 6.000 ton saja. Sehingga kelangkaan pupuk tetap saja terjadi, apalagi saat ini banyak petani yang menanam jagung karena harganya sedang baik.
Secara tidak langsung pupuk urea yang dibutuhkan semakin banyak saja. Menanggapai hal ini Asisten Perekonomian Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo yang juga koordinator tim TP3 yang menangani pupuk, mengaku masih hati-hati untuk melakukan realokasi.
“Kita tetap hati-hati, kenapa, ada kecendurangan petani Jember itu boros menggunakan urea, sehingga kebutuhan pupuk selalu meningkat, dan hal ini dimanfaatkan oknum-oknum nakal dilapangan dalam distribusi pupuk,” jelasnya.
Edy juga mencontohkan pemakaian pupuk petani untuk tanaman jagung perhektarnya, jika seharusnya hanya perlu 3 kwintal, maka di Jember kebanyakan menggunakan lebih dari 6 kwintal. “Padahal tanah kita sudah jenuh dengan pupuk, seharusnya petani menggunakan pupuk berimbang atau pupuk organic saja, supaya ada perubahan struktur tanah lebih baik dan konsumsi pupuk tidak terlalu banyak,” tegasnya.
Namun demikian jika petani memaksakan diri untuk realokasi maka harus disampaikan melalui tim dan melalui pembahasan yang intens. Tidak hanya asal usul saja yang ujung-ujungnya bakal dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. (RI-1)
133 Karyawan Pemkab Diminta Kembalikan Uang Muka Rumah
Jember – Sekitar 133 karyawan Pemkab Jember diminta untuk mengembalikan dana bantuan uang muka rumah ke Kas Negara. Hal ini terungkap pada saat pemeriksaan BPK usai dilakukan di Pemkab Jember dua minggu lalu.
Menurut sumber RAdar Investigasi 133 karyawan tersebut dinyatakan telah menerima dana bantuan yang menyalahi peraturan. Sehingga BPK dengan tegas meminta kepada unit kerja terkait yang menangani penyerahan bantuan tersebut, BKD (BAdan Kepegawaian Daerah) untuk mengkoordinir dana pengembalian hingga dua bulan kedepan.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAnwasda Jember, Abdul MUis Balya, menurutnya data detailnya masih adadi BPK. Namun pihaknya menyesalkan adanya kabar yang beredar tersebut. “Masak semua sudah dengar dari mana itu, kalaupun benar itu masih wewenang BPK bukan kami BAnwas, jadi tunggu hasil dari BPK saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Jember, Sugiarto SH, menyatakan agar wartawan menunggu terlebih dahulu hasil audit BPK yang berupa LHP final. Sehingga tidak sepotong-sepotong melihatnya. “Ya kita tunggu saja hasilnya bagaimana nantinya,” tuturnya.
Di sisi lain Sugiarto membenarkan kalau ada 133 karyawan menerima bantuan uang muka rumah yang besarannya masing-masing Rp. 7,5 juta.
Isntruksi pengembalian dana tersebut ditolak oleh salah satu coordinator PNS Pemkab Jember, M. Taufik, menurutnya kesalahan bukan pada karyawan. “Kalau ada kesalahan itu ada pada pimpinan, bagaimana kok memberikan bantuan kepada kami kok menyalahi aturan itu bukan tanggungjawab kami, kami tidak tahu asal-usulnya,” ujarnya.
Yang ada adalah PNS golongan rendah saat ini masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, seharusnya peemrintah memberi bantuan kepada karyawannya dengan cara benar bukan menyalahi aturan. “Jadi kalau mengembalikan itu kewajiban pimpinan, bukan karyawan,” tegasnya. (RI-1)
Takut Hukum, Puluhan Jabatan Eselon II dan III Kosong
Jember – Dengan dalih takut bakal diproses secara hokum, maka hingga saat ini masih ada puluhan posisi atau jabatan di tingkat eselon II dan III dibiarkan kosong. Kabar tidak sedap tersebut disampaikan Sekda Jember, Drs. Djoewito Msi, Rabu (9/7/2008) usai rapat koordinasi dengan Muspida di Pemkab Jember.
Djoewito mengakui bahwa hingga saat ini masih ada puluhan posisi yang lowong akibat tidak adanya pejabat yang bersedia menduduki posisi tersebut. “Kami itu repot, semua takut mau menempati posisi tersebut karena takut diproses hokum,” ujarnya.
Menurutnya birokrasi itu serba repot, melaksanakan tugas takut salah, tidak dilaksanakan tambah salah. Karena kalau pada era orde baru lalu, pengawasan kepada birokrasi hanya berasal dari fungsional saja, seperti Banwas dan BPKP.
“Kalau sekarang ini banyak, dari masyarakat secara langsung, LSM, wartawan, aparat penegak hokum, BPKP, BPK, jadi kami kerepotan melayaninya,” keluhnya. Namun pernyataan Djoewito tersebut disangkal oleh LSM Abdi MAsyarakat. Menurut Ketuanya, Moh. Husni Thamrin SH, pernyataan Sekda hanya dalih yang mengada-mengada.
“Kalau memang birokrat itu baik dan menjalankan tugas sesuai prosedur, kami yakin tidak bakal terkena proses hokum, tetapi kalau nakal ya harus diproses hokum,” tegasnya. Jadi dalih takut itu hanya mengada-ada, karena dimana-mana kalau tidak salah tidak bakal kena jerat hokum.
“Nggak mungkin aparat penegak hokum bakal menahan orag tidak bersalah, yang ada adalah birokrat tersebut shock karena ketatnya pengawasan, sehingga tidak bias memanfaatkan jabatannya,” ujarnya kembali. (RI-1)
Berkas Camat Patrang Dilimpahkan ke PN
Jember – Akhirnya hari ini berkas perkara dengan tersangka Camat Patrang yang juga mantan Kabag keuangan tahun 2004, Ir Herwan Agus Darmanto dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Hal ini ditegaskan KAjari jember, Elvis Jhoni SH, kepada wartawan Rabu (9/7/2008).
Menurutnya sesuai janji tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jember dan Kejati JAtim, dalam minggu ini bakal melimpahkan berkas dengan tersangka Herwan tersebut ke PN. “Kami sudah limpahkan, tim JPU-nya tetap pak Hadi SUmartono, KAsie Pidsus dan beberapa jaksa kita,” tuturnya.
Elvis menjelaskan usai dilimpahkan hari ini yang pasti Ketua PN dan timnya bakal menetapkan majelis hakim yang bakal menyidangkan Herwan. Termasuk menentukan jadwal sidang atas dugaan korupsi Kasda Jember tersebut.
Seperti diberitakan RAdar Investigasi pada beberapa waktu lalu, Herwan diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Bupati Jember periode 2000-2005, Samsul HAdi SIwoyo.
Sehingga untuk mempercepat proses peradilan tersebut pada 2 minggu lalu, Herwan di tahan di Lapas Kelas II A Jember. Penahanan Herwan tersebut dilakukan usai dilimpahkan oleh tim jaksa dari Kejati ke Kejari JEmber sebagai ebntuk pelimpahan tahap kedua. (RI-1)
Damri Diminta Jalan Lagi
Jember – Sudah sekitar tiga minggu ini Bus Damri Jember tidak operasional karena didesak sopir-sopir angkutan kota (Angkot). Untuk itu mulai minggu depan Kadishub Jember, Sunarsono SH, meminta Damri untuk kembali beroperasional lagi melayani masyarakat penumpang.
Menurut Sunarsono Damri hingga saat ini masih mempunyai ijin trayek jalan yang resmi dan belum mati. “Sehingga tidak ada alasan untuk tidak boleh beroperasional, kalau ada yang ngancam kami serahkan ke aparat penegak hokum,” tegasnya Rabu (9/7/2008).
Menanggapi himbauan untuk jalan lagi, pihak Damri mengaku gembira. Seperti disampaikan oleh Kepala Damri Jember, Gunawan. Menurutnya selama tiga minggu ini pihaknya sudah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. “Karena setiap hari kami melayani sekitar 900-950 penumpang setiap armadanya,” ujarnya.
Sehingga kalau ada himbauan untuk jalan lagi dan diback up oleh aparat penegak hokum, maka pihaknya mengaku senang. “Biar kru bis yang selama tiga minggu ini nganggur bias kerja lagi, kasian mereka tidak ada penghasilan,” imbuhnya.
Gunawan juga meminta semua [pihak untuk tidak mendesak Damri tidak operasional. Karena hingga saat ini Damri Jember masih memiliki karyawan sebanyak 132 orang. Dimana karyawan-karyawan tersebut bekerja tergantung operasional atau tidaknya bus-bus tersebut. (RI-1)
