Jember - Pernyataan tegas muncul dari Ketua Korpri Jember, Drs Agoes Slameto Msi, yakni mejaga netralitas Korpri Jember. Hal ini menurut Agoes perlu disampaikan karena perjalanan sejarah kehidupan Korpri yang telah mengalami pasang surut dalam dinamika politik, reformasi dan persaingan global.
Hal inilah yang membuat Korpri lebih dewasa, dan menjaga netralitasnya di setiap pelaksanaan pemilihan umum dan Pilkada. “Demikian juga dengan pelaksanaan Pemilu 2009, kami tegaskan bahwa anggota Korpir tetap netral," ungkapnya.
Selain netralitas, Agoes juga menyatakan bahwa Korpri bukanlah serikat pekerja, namun merupakan wadah perhimpunan Pegawai Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh anggotanya di seluruh pelosok Jember harus tetap bersatu padu menjalankan pengabdian sesuai tugas masing-masing. “Sebagai abdi masyarakat anggota KORPRI turut menyukseskan tekad membangun masyarakat menuju masyarakat Jember yang semakin sejahtera," harapnya.
PNS harus berfokus dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mengesampingkan politik praktis yang sedang terjadi.
Dalam komitmennya, Korpri akan terus berjuang untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, termasuk kesejahteraan bagi keluarganya. “Meski sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi paling tidak sumbangsih Korpri dalam memberikan kesejahteraan bagi anggotanya menjadi program utama Korpri saat ini," janjinya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
2009, Korpri Jamin Anggotanya Netral
Musim Panen Maju, Seperti 10 tahun Silam
Jember - Musim panen padi di Jember naga-naganya bakal maju dari jadwal. majunya musim panen kali ini karena jadwal turun hujan yang juga maju. "Ini seperti sepuluh tahun lalu, berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu mundur sekarang ini justru maju, jadi petani harus mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Kadisperta Jember, Ir. Harry Widjayadi.
Petani menurut Harry betul-betul harus mempersiapkan diri, khususnya untuk yang baru saja tanam atau melakukan pembibitan. Karena musim hujan sudah turun sehingga dikhawatirkan tanaman yang masiih muda terancam ambruk. Atau bahkan pembibitan rusak.
"Intinya petani harus bersabar dan meyongsong datangnya musim hujan ini sebagai tanda baik," imbuhnya.
Selain itu Harry menghimbau kepada petani untuk mempersiapkan massa panen disaat musim hujan tiba. KArena dengan panen serempak di musim hujan bisa merusak harga dan kualitas padi yang dipanen.
"Petani harus mempunyai lumbung padi sendiri, supaya harga pasca panen tetap bagus, kalau langsung dijual harga dipastikan anjlok," tuturnya lagi.
Hal senada juga disampaikan salah satu pengusaha beras asal Kaliat, Kamil Gunawan, menurutnya petani tidak boleh mengandalkan menjual gabahnya usai panen. Karena kalau semua petani menjual hasil panennya maka harga dapatdipastikan anjlok.
LAin dengan metode disimpan terlebih dahulu dan baru dijual ketika harga bagus. (RI-1)
Warga Gumukmas Berhasil Atasi Kelangkaan Pupuk
Jember - Meski sebagian petani di Kab. Jember dan sekitarnya merasa kurang tercukupi akan kebutuhan pupuknya, namun hal ini tidak membuat sebagian petani tidak dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Nyatanya, beberapa warga di Kec. Gumukmas saat ini telah dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk sawah / ladang mereka dengan menggunakan pupuk organik buatan sendiri.
Pupuk organik ini dibuat dengan mencampurkannya dengan pupuk an-organik. Dengan biaya ringan dan mudah di dapat, formula ini ternyata dapat melimpahkan hasil panen.
Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Ampel, Gumukmas, KH. Idris Sholeh yang telah mengelola pupuk organik dengan kotoran sapi mengatakan, dengan adanya kelangkaan pupuk dikalangan petani, maka tercetuslah gagasan dari warga di desanya untuk membuat pupuk sendiri. “Kami sebagai petani ingin mengatasi kelangkaan pupuk dengan melakukan dan mencoba sekaligus mempraktekkan pembuatan pupuk organik ini,” katanya menjelaskan.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah menggunakan pupuk buatan sendiri pada sawah / ladang mereka sebanyak 2 kali masa tanam. Meski menggunakan peralatan yang digunakan sangat sederhana, namun ia optimis kualitas hasil panen dengan menggunakan pupuk bikinan sendiri tentu tidak akan kalah dengan hasil panen yang menggunakan pupuk kimia murni. “Buktinya saat panen jagung, alhamdulillah hasilnya meningkat sekitar 8 kuintal dari yang sebelumnya pakai pupuk kimia saja,” jelasnya lagi.
Untuk membuat pupuk kompos ini, ia mengatakan masih membutuhkan pupuk kimia sebagai bahan campuran. Biasanya, untuk satu petak sawah memerlukan pupuk kimia sampai satu kuintal, maka dengan ditambah dengan pupuk organik ini, istilahnya pupuk bokashi, bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia.
Ditanya mengenai kesulitan pembuatan pupuk organik ini, ia menegaskan bahwa selama ini tidak ada kesulitan yang berarti. “Di Gumukmas, tersedia banyak sekali bahan baku untuk dibuat pupuk organik dan untuk tanaman padi yang saya tanam sekarang ini telah menggunakan pupuk organik ini,” ujarnya.
Ia kemudian menceritakan proses pembuatan pupuk organik ini. Pertama kotoran sapi yang ada ditumpuk setinggi kurang lebih setengah meter, lalu ditutup dengan kain terpal dan diberi bahan penetralisir kotoran sapi, yaitu biolin. Setelah itu baru dicampur katul padi. Campuran itu kemudian ditutup selama 1 minggu lamanya. “Dengan durasi waktu tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih satu minggu, maka proses pembuatan pupuk ini telah selesai seluruhnya dan siap ditebar pada tanaman,” terangnya. (RI-1)
LSM Desak Pansel KPU Diganti
Jember - Sejumlah LSM yang terbagi pada 2 kelompok, Formad dan Picket Nol mendatangi pimpinan DPRD, dan Sekretariat KPUD Jember, Senin (1/12) siang.
Mereka memprotes kinerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dinilai sangat tidak independent dalam proses rekrutmen calon anggota KPU yang berlangsung kemarin.
Ketua LSM Formad, Kustiono Musri, dan beberapa anggotanya mengaku hanya memberikan tembusan dari suratnya ke Sekretariat KPUD Jember terkait permintaan klarifikasi dan kebenaran yang menyatakan salah satu anggota Pansel belakangan diketahui sebagai Tim Sukses (TS) dari Calon Gubernur Soekarwo-Gus Ipul alias KarSa Jember.
“Kami meminta bagaimana pertanggungjawaban DPRD dalam keputusannya memilih Pak Jayus, sebagai Pansel. Sebab, ternyata dia itu diindikasikan sebagai TS Tim KarSa Jember,” ujar Kustiono Musri.
Menurutnya, selama ini DPRD dinilai tidak jeli. Bahkan dia mencurigai ini sebagai bentuk pesanan. Karena bukan tidak mungkin anggota DPRD tidak tahu akan sepak terjang anggota Pansel tunjukan dari DPRD itu.
Sekadar diketahui, DPRD menunjuk 2 wakil nya duduk di Pansel antara lain : EA Zaenal Marzuki, SH, (Ketua IKADIN) dan Jayus (staf ahli DPRD dosen Unej). Sebelumnya kondisi ini dinilai LSM tidak netral. Tapi, ditanggapi dingin oleh Pansel dan terus melakukan kegiatannya. Belakangan LSM Formad mendapat informasi dan dilakukan penyelidikan bahwa salah satu anggota Pansel itu malah partisan sebagai anggota Tim Sukses Kar Sa.
“Kita minta bukti itu, di secretariat KPUD Jember. Kalau mereka ini benar – benar netral maka data itu harus kami dapatkan. Perkara tidak ada bukti materiil, tapi ini sebagai etika politik yang harus dijunjung. Ini telah jadi rahasia umum, siapa yang tidak tahu dia,” ujar Kustiono.
Ketika ditanya kenapa terlambat melakukan klarifikasi?. Kustiono mengaku tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Sebab, penyelidikan itu tentu saja butuh waktu. Sedangkan kerja Pansel terus berjalan hingga memunculkan 20 besar nama calon anggota KPUD, menjadi 10 nama.
Diterima Wakil Ketua DPRD Jember Drs H Mahmud Sarjujono, LSM Picket Nol juga mengajukan keberatan terkait terpilihnya mantan anggota DPRD Drs Bambang Sunggono, SH, MH, periode 1999-2004 yang masuk di 10 besar calon anggota KPUD.
Kendati berkas 10 nama sudah dikirim ke KPU Propinsi, tapi keberatan terkait 10 orang calon anggota KPUD Jember itu terus menggelinding.
Melalui ketuanya Miftahul Rahman alias Memet, Picket Nol meminta bukti tertulis kepada DPRD Jember yang menjelaskan bahwa Bambang Sunggono, itu adalah mantan anggota DPRD dari PAN yang masa baktinya mulai 1999 – 2004. Sehingga jelas dalam UU No 22 itu, seharusnya tidak diikutkan dalam 10 besar.
“Ini juga bukti, bahwa Pansel ini tidak independent. Kita akan ajukan gugatan jika proses ini diteruskan,” ujar Memet.
Di tempat yang sama, H Mahmud Sardjujono, mengatakan bahwa DPRD sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap Pansel. Kendati 2 nama anggota Pansel ditunjuk DPRD tapi setelah itu pengawasannya sudah langsung ke KPU Propinsi. Dan Pansel bertanggungjawab ke KPU Propinsi. (RI-1)
Indeks Persepsi KOrupsi Indonesia Capai 2,6
Jember – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut tidak mampu mempengaruhi posisi peringkat Negara terkorup di dunia. Karena sesuai data yang ada prestasinyapun tetap menduduki pucuk kejuaran. Sebagai Negara nomor wahid terkorup. Untuk itu diperlukan semangat, niat dan tekad serta kebersamaan semua komponen bangsa untuk memberantas korupsi di negara tercinta ini.
Catatan KPK RI bahwa IPK Indonesia masih mencapai 2,3 dari angka 10 ideal suatu negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Tahun 2008 ini sejak KPK giat melakukan pemberantasan korupsi IPK meningkat menjadi 2,6.
“Ya tentu saja ini masih sangat jauh dari angka 10,” ujar Dian Rachmawati, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara dalam seminar yang digelar mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jember, Senin (1/12) di Aula KAUJE Jember.
Tapi, KPK tetap yakin dengan segala keterbatasan itu perlahan tapi pasti gerakan anti korupsi bisa menjadi gerakan masyarakat. Di semua level tingkatan masyarakat akan menjadi pioneer dan motor melawan praktek korupsi.
Dian menggarisbawahi bahwa perjalanan KPK menuju pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan Undang – undang ini sangat berat. Tapi, dia meyakini dengan 5 tugas KPK selain memberantas juga mencegah korupsi bisa menekan angka korupsi di Indonesia sebaik mungkin.
Lima tugas KPK diantaranya adalah Koordinasi, Supervisi, Monitoring, Pencegahan, dan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Kelima fungsi ini dijalankan KPK secara sinergi dan bertahap.
Dalam hal penyidikan dan penuntutan beberapa kasus korupsi besar yang muncul tiba – tiba dan terkesan KPK selalu berhasil menurut Dian bukan sekonyong – konyong. Tapi, memerlukan waktu. Salah satu contoh adalah alih fungsi hutan kasus Al Amin Nur Nasution. Kasus ini awal tahun 2008 ini ditangani. Tapi, penyelidikannya setahun lalu. Dan saat digelar dan ditindak penyeleseian sangat cepat.
“Jadi bukan mendadak, KPK bisa cepat penanganannya karena bukti yang dikedepankan. Kalau kinerja sebenarnya sama dengan polisi dan jaksa. Tapi KPK tidak pake ijin Presiden,” ujar Dian. (RI-1)
Colek Pantat Cewek, Pemuda teller Ditangkap
JEmber – Gara-gara mencolek pantat seorang cewek ABG di pasar Sabtuan, Kebonsari Jember, Wiwid, diamankan petugas di Polres JEmber. Menurut sejumlah saksi Wiwid, pemuda asal perumahan Muktisari tersebut, berulangkali mencolek-colek pantat perempuan yang lewat didepannya.
Sementara itu salah satu petugas dari Polres Jember, Bripka Zaenuri, yang dating ke TKP menuturkan bahwa diamankannya Wiwid bukan hanya karena mencolek pantat orang saja.
“Tetapi pelaku sedang teller berat, hasil keterangan saksi bahkan pelaku sudah menelan 50 pil koplo untuk anjing gila,” ujarnya.
Bahkan saking telernya, Wiwid, tidak terpengaruh situasi apapun dari lingkungannya. Demikian juga ketika digelandang di MApolres Jember. Pelaku tetap santai dan mabuk dengan berperilaku bak orang gila.
Sehingga membuat polisi sampai terpingkal – pingkal melihat ulah pemuda ini. Bahkan, suatu kali dia jadi sangat aneh karena tidak tahu malu. Ekspresi wajahnya tidak nampak susah, sering mendongak dengan tangan melambai-lambai. Dan selalu tertawa nyengir dengan mata berkedip-kedip.
Sesekali mengusap mulut, seperti sedang mengusap air liur. Padahal tak ada air liur yang tumpah keluar. Dan saat ditanya nama, dia hanya bisa menyebut Wiwid. Suaranya tak jelas dan parau, saat bicara. Mulutnya hanya keluar suara .....”Wieweee” dengan lidah dijulur-julurkan.
Meski demikian petugas tetap bakal menyidiknya, meski menunggu sadarnya pelaku dari pengaruh obat-obatan tersebut. (RI-1)
Pengamanan JAsa Transportasi MAsih Ada
Jember - Meski pemerintah khususnya pihak kepolisian sudah memberantas premanisme. ternyata organisasi pengamanan transportasi masih eksis dan beroperasi dengan tenang. Salah satunya termasuk CV Gajah Oling yang kabarnya dikomandani oknum perwira di Kodam V Brawijaya.
Hal ini terungkap saat terjadi kecelakaan truk di pinggiir jalan dusun Ajung Kulon kecamatan Ajung pagi tadi, Monggu (30/11). Truk berwarna kuning tersebut ringsek bodi depannya, sesaat setelah menabrak pohon Ketapang. KArena luka berat dan kakinya patah maka sopirnya dilarikan ke RSUD dr Soebandi.
Menariknya usai evakuasi sopir yang sebelumnya terjepit di belakang kemudi truk bernopol AG 8404 UD tersebut, didalam kantong sang sopir yang bernama Edi (40), asal Pare Kediri itu, diketahui merupakan anggota Gajah Oling.
Ada sebuah kartu CV Gajah Oling yang masih aktif hingga 1 Agustus 2009. Terdapat pula kartu nama seorang anggota TNI bernama Kacuk Sukiran, Mayor CBA.
Penemuan kartu ini membuat heran warga. Sebab, jasa pengamanan transportasi ini sebelumnya diketahui sudah bubar setelah aparat gencar melakukan operasi preman.
Kecelakaan yang terjadi di depan mes perumahan Mandor PTPN X Ajong itu langsung ditangani aparat Polsek Jenggawah. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. “Tidak ada bekas rem, dan tidak ada lawan. Ini murni kecelakaan sendiri,” ujar petugas. (RI-1)
Tekan Angka Pengangguran, SMK Akan Ditambah
Jember - Semakin tingginya tingkat kompetensi di dunia kerja secara langsung atau tidak langsung tentu akan mendorong pula tuntutan pasar kerja terhadap kualitas para pencari kerja.
Untuk menjawab tantangan diatas, Bappekab Jember secara khusus mengadakan Workshop Penyusunan Master Plan Pendidikan SMK/SMA, di Hotel Safari. Acara ini diikuti oleh unsur-unsur terkait, seperti Diknas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Disnakertrans, Depag serta beberapa Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Kepala Bappekab, Drs. Mud’har Syarifuddin, M.Si ketika membuka acara ini menyampaikan, workshop yang digelar kali ini bertujuan untuk mengembangkan SMK/SMA agar dapat menghasilkan lulusan (output) yang berkualitas dan mempunyai life skill (kecakapan hidup) yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
Menurutnya, life skill sangat diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yang makin kompetitif. “Hal ini karena adanya kecepatan perubahan dan kemajuan iptek yang diaplikasikan di industri menuntut ketersediaan SDM yang adaptif dan tuntutan terhadap pendidikan Menengah Kejuruan makin besar,” katanya, minggu (30/11).
Ia menyebutkan pula, secara bertahap rencananya jumlah SMK akan ditingkatkan untuk meningkatkan keunggulan lokal. Dengan adanya penambahan jumlah SMK, kata Mud’har, para lulusan Sekolah Menengah dapat bekerja secara mandiri ataupun siap pakai dalam mengisi lowongan yang ada di lapangan pekerjaan. “Sebab, di SMK siswanya dibekali pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja,” cetusnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kab. Jember, Drs. Moh. Thamrin, MM yang juga sebagai narasumber pada acara itu mengatakan, workshop ini sangat baik sekali untuk mencari solusi pengembangan kualitas lulusan para siswa Sekolah Menengah. Diharapkan, para siswa lulusan Sekolah Menengah punya daya saing yang tinggi untuk memasuki pasar kerja, sebab selama ini terbaik. “Para siswa kurang mempunyai daya saing dan tidak mandiri, karena pendidikan yang mereka terima di sekolah sebagian besar adalah pendidikan umum,” ujarnya.
Dituturkan Thamrin, melalui workshop ini nantinya prosentase pendidikan itu akan dibalik, sehingga pendidikan profesi/kejuruan akan dibuat lebih besar daripada pendidikan umum. “Alhamdulillah, saya mendapat informasi dari Bappekab bahwa tahun 2009 mendatang akan ada 70 lembaga pendidikan kejuruan yang akan didirikan di Jember,” ungkapnya.
Lebih jauh Thamrin menuturkan, mengacu pada model pendidikan yang ada di negara-negara maju, maka Pemerintah Indonesia juga akan memperbanyak sekolah kejuruan daripada sekolah umum. Sebagai contoh Korea dan Malaysia. “Di Korea, sekolah umumnya hanya 20 % saja dan sekolah kejuruan/profesinya mencapai 80 %, sedang di Malaysia, sekolah umumnya 40 % dan sekolah kejuruannya 60 %,” terangnya. Sementara untuk saat ini di Indonesia sendiri sekolah kejuruannya hanya 35 % dan sekolah umumnya 65 %. (RI-1)
Perilaku Hidup Bersih Terus Disosialisasikan
Jember - Terwujudnya masyarakat yang sehat tidak terlepas dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga.
Sebab, rumah tangga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, hal ini merupakan modal utama dan aset yang sangat berharga untuk melaksanakan pembangunan.
Kepala Dinas Kesehatan Dr. Olong Fajri M, MARS saat acara pembekalan TP PKK Kabupaten mengatakan rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga.
Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena gangguan berbagai penyakit. Karena itu adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi dan non-infeksi dapat dicegah dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
PHBS katanya adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu mempraktikkan PHBS dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Selain mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat PHBS, juga mewujudkan tatanan rumah tangga sehat.
Adapun perilaku sehat itu, meliputi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pemberian ASI kepada balita, mempunyai air bersih (sarana yang memenuhi syarat), mempunyai jamban, lantai rumah kedap air, ada anggota keluarga yang ikut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Askes), tidak merokok dan pemenuhan gizi seimbang (makan sayur dan buah setiap hari).
Sedangkan lingkungan hidup sehat meliputi, adanya sarana air bersih (sumur gali, sumur pompa tangan, perpipaan, PDAM), adanya jamban keluarga, adanya sarana air limbah/air pembuangan, memiliki tempat pembuangan sampah dan rumah bebas jentik nyamuk. (RI-1)
BPK Minta Honor Muspida Dikembalikan
Jember – Para petinggi Muspida di Jember saat ini sedang kebakaran jenggot. Pasalnya hamper setiap ada pemeriksaan BPK wilayah V Surabaya, selalu diketemukan honor illegal yang diterimanya.
Pemeriksaan kali ini juga menghasilkan hal yang sama, pejabat MUspida dan Muspida Plus ternyata menerima honor tak resmi dari Pemkab Jember. Padahal selama ini pemberian honor kepada Muspida itu dilarang BPK.
Namun berulangkali tetap dilakukan Bupati Jember. “BPK menyatakan bahwa pemberian itu menyalahi aturan dan Undang - Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,” ujar Ketua LSm Abdi Masyarakat, Husni Thamrin SH.
Sehingga BPK merekomendasikan Muspida untuk mengembalikan honorarium itu ke Kas Daerah. Dan nilainya mencapai Rp257.500.000,00.
Dalam temuannya, terungkap bahwa bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menganggarkan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kode rekening 5.2.1.01.01, rincian obyek Honorarium PNS sebesar Rp277.300.000,00.
Dana itu dicairkan melalui SP2D sebanyak tiga kali, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. Pencairan bulan Maret dipergunakan untuk pembayaran bulan Januari, Februari, dan Maret.
“Muspida seharusnya memberi contoh yang baik, karena sudah terlanjur menerima maka setelah ada rekomendasi BPK, Muspida siapapun dia harus mengembalikan dana haram tersebut,” tegasnya. (RI-1)
