“Makan” Korban
Jember – Dalam beberapa hari terakhir saluran air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember mati. Kemarau panjang ini membawa sial beberapa warga Perkotaan. Bahkan, kejadian memilukan menimpa pasien RSUD dr Soebandi. Pasien naas itu terpaksa kehilangan anak dalam kandungannya saat dirawat rumkit pemerintah ini.
Diduga kuat keguguran yang menimpa Siti Rohimatus (20) warga Kreongan Barat, belakangan PT Gudang Garam (anak dari Bambang Senito) ini, setelah terpaksa bolak balik ke ponten umum di luar ruang bangsal RSUD untuk buang air besar (BB).
Awal cerita, pada tanggal 3 Oktober 2008 kemarin tepatnya hari Jumat Siti, dirawat di RSUD dr Soebandi ini tepatnya di ruang Interna Wanita. Pasien ini masuk rumah sakit karena menderita penyakit Diare alias Disentri.
Yang menyedihkan adalah saat dia ingin BB terpaksa bolak balik ke ponten umum. Tepatnya di seputaran belakang kamar mayat RSUD dr Soebandi (lingkungan RSUD). Jaraknya lumayan jauh dari tempatnya dirawat.
Tentu saja dia tersiksa dengan kondisi ini. Sebab, air kran di toilet / WC kamar mandi RSUD dr Soebandi macet semua. Dengan terpaksa pasien ini diantar keluarga mencari ponten. Yang ada kebetulan hanya di belakang kamar mayat itu.
Tapi sialnya lagi, kondisinya lagi hamil. Pasien diare/disentri ini sedang mengandung anaknya berusia 5 bulan. Diduga karena kontraksi, dan mengalami goncangan kandungan Siti, mengalami keguguran. Tepat di kali ketiganya dia masuk ponten itu.
Ketang, penjaga ponten ini, saat dikonfirmasi membenarkan ada pasien RSUD dr Soebandi yang mengalami keguguran di tempatnya. Dia menghitung sudah kali ketiganya pasien itu masuk ponten, dan baru dia melihat kejadian itu. Lantas dia menolong dan mengevakuasi pasien itu ke dalam RSUD.
Karena mendapati pasien itu keguguran maka dia berusaha menolong. Bahkan keluarga berusaha membopong pasien ini masuk ke dalam Rumkit. Tapi nasi sudah jadi bubur, anak di dalam kandungannya telah meninggal dunia. Sayangnya, keluarga ini tidak menuntut para pihak karena bingung siapa yang harus bertanggungjawab soal ini.
Menanggapi hal ini, Andyx S, dari Lembaga Pendamping Pasien Askeskin yang menerima pengaduan ini mengatakan bahwa RSUD dr Soebandi harus bertanggungjawab dalam kasus ini. Dari segi pelayanan terhadap public, RSUD telah lalai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama pasiennya.
“Kenapa air toilet sampai macet, dan tidak ada airnya. Kalau pasien diare ada puluhan orang bagaimana,” ujar Andy.
Di sisi lain humas RSUD dr. Soebandi, drg Arif Setyo Argo, menegaskan bahwa terkait laporan pasien keguguran karena air PDAM RSUD macet kemarin. Adalah bukan kesalahan pihak RSUD dan dirinya meminta yang bersangkutan membikin surat laporan dan pengaduan secara tertulis. Baru dia bisa menganalisa dan memprosesnya.
Sebab, orang yang diare itu mempercepat proses keguguran itu karena dari segi medis dia dehidrasi. Jika disebut pelayanan RSUD dr Soebandi kurang maksimal itu akan dipelajari lagi mendalam sebab, ada yang bertanggungjawab soal itu di luar dirinya yakni prasarana dan sarana RSUD. “Silahkan tertulis saja, biar bisa diteliti dan diproses pengaduan itu,” ujarnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Air RSUD Macet, Ibu Muda Keguguran
Aktifis TPRM Terancam Dipidana
Sengketa Tanah PTPN XII
Jember – Kasus sengketa tanah antara negara dalam hal ini PTPN XII Kebun Renteng, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung dengan masyarakat naga-naganya bakal berbuntut panjang. Sebab, penyidik mulai memeriksa para pengurus aktifis Tim Perjuangan Rakyat Mangaran (TPRM) yang dimotori oleh Mistar tersebut.
Perjuangan rakyat merebut tanah yang diklaim sebagai tanah nenek moyangnya itu sepertinya bakal berakhir di kepolisian. Sebab, Polres Jember terutama penyidik Reskrim mulai memeriksa para saksi dari pengurus TPRM tersebut.
Sejumlah pengurus yang juga bakal diperiksa adalah Mistar (coordinator), Sugeng (ketua I), Suhdi (ketua 2), M Alit (ketua 3), Tohed (ketua 4), Sunoto (sekretaris), P Narto (Bendahara 1, dan Haris (bendahara 2) adalah merupakan orang yang paling tahu dalam kasus sengketa berkepanjangan antara warga dan negara itu.
Permasalahan sengketa tanah tersebut semakin panjang karena saat sengketa terjadi TPRM diduga kuat telah melakukan penyerobotan dan pengalihan tanah itu tanpa hak kepada pihak lain. Sehingga hal ini menambah daftar panjang pihak yang bersengketa. Ditambah ada informasi laporan ke polisi terkait pencurian kayu, dan perusakan tanaman.
Lahan HGU PTPN XII Kebun Renteng seluas 47 hektar itu semestinya dalam status quo menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Para pihak diminta menahan diri. Tapi, jika sudah ada perusakan, pendudukan lahan, dan penjualan tanpa hak kepada pihak lain merupakan tindakan pidana.
Penyesalan muncul dari Manajer Kebun Renteng, Ir. Yulianto melalui Kabag TU-nya, Ir. Dalino. Menurutnya masyarakat seharusnya bersabar menunggu proses hokum selesai. “Apalagi selama ini sengketa ini sudah ada kuasa hokum masing-masing pihak, baik dipihak kami PTPN XII maupun masyarakat,” ungkapnya.
Dalino sendiri mengaku semenjak kasus ini sedang diproses oleh aparat berwajib Kebun Renteng tidak lagi turun tangan menangani secara non formal. “Karena sudah masuk jalur hokum, ya kita serahkan ke polisi untuk pidananya dan pengadilan negeri untuk perdatanya,” imbuhnya.
Penyesalan serupa juga muncul dari Ketua LSM Gempar, Ansori. Karena menurut Ansori perjuangan rakyat itu tidak boleh dikotori dengan kepentingan tokohnya. “Perjuangan rakyat tidak semestinya dibenturkan dengan cara begitu. Saya khawatir ini permainan dari oknum tokoh rakyat itu sendiri. Dengan dalih perjuangan ternyata mengorbankan rakyat,” ujarnya.
Ansori, mendesak kasus itu diusut tuntas, dan meminta Polres Jember tegas memprosesnya sehingga perkara atensi Kapolri ini bisa dituntaskan dan jelas status hukumnya.
Mistar, coordinator TPRM belum berhasil dikonfirmasi karena sedang tidak berada ditempat.
Sementara Kasatreskrim Polres Jember AKP Kholilur Rahman, SH, MH, mengatakan bahwa hingga kini belum ada saksi yang diperiksa dalam kasus ini yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. “Baru kita sidik. Belum ada… nanti kita kabari,” ujarnya. (RI-1)
Banwas Mandul, PNS Bolos Belum Disangsi
Ket. Foto: Sekda Djoewito saat sidak PNS yang bolos.
Jember – Banwasda Jember ternyata tidak sungguh-sungguh menerapkan sangsi kepada PNS yang bolos pada hari pertama masuk kerja Senin kemarin. Terbukti 33 PNS yang bolos pada hari pertama kemarin hingga saat ini tidak ada satupun dijatuhi sangsi tegas.
Dan ironisnya Sekda Jember, Drs. Djoewito-pun hanya menyatakan bahwa dirinya tidak puas atas kinerja bawahannya yang tidak masuk tersebut. Secara tegas baik Badan Kepegawaain Daerah (BKD), Banwas dan Sekda tidak menyatakan sangsi yang bakal dijatuhkan.
Seperti disampaikan Kepala Banwasda, Abdul Muis, menurutnya Banwas masih belum melakukan apapun atas membolosnya karyawan tersebut. Rencana pemanggilan yang disampaikannya sebelum libur usai beberapa waktu lalu ternyata juga tidak kunjung dilakukan.
Karena hingga Selasa (7/10) ini Muis belum bisa menjelaskan siapa saja yang sudah dipanggil dan kapan bakal dipanggil. ”Dalam waktu dekat ini bakal dipanggil mereka diminta menunjukkan bukti kenapa tidak masuk, kalau sakit ya harus ada surat dokternya,” kilah Muis.
Sayangnya Muis juga tidak menjelaskan sangsi apa saja yang bakal dijatuhkan jika memang ada yang terbukti tidak masuk tanpa alasan. ”Yang penting sesuai aturan nanti kami putuskan dan laporkan ke Bupati, dan beliau yang menentukan, kami hanya melapor saja,” kilahnya.
Sementara itu Kepala BKD Jember, Sugiarto SH, menegaskan bahwa pernyataan Sekda tidak puas atas membolosnya ke-33 karyawan tersebut sudah merupakan peringatan keras. Jika digolongan sangsi ringan, maka peringatan Sekda tersebut sudah tergolong yang paling keras. (RI-1)
Pasokan Tetap, Namun MItan Tetap Menghilang
Jember - Meski pasokan minyak tanah (Mitan) ke Jember setiap harinya masih tetap sebanyak 330 ribu liter, ternyata mitan juga tetap konsisten menghilang dari pasaran. Selain dikeluhkan warga perkotaan Jember seperti kecamatan Patrang, Sumbersari dan Kaliwates, warga kecamatan lain seperti Rambipuji, Ajung, Arjasa, Jenggawah, Mayang, Silo, Bangsalsari, Tanggul dan lainnya juga mengalami hal serupa.
”Padahal pasokan kita setiap hari tetap ke distributor sebanyak 330 ribu liter, kami juga heran dan kami minta masyarakat aktif melaporkannya ke kami,” ujar Wakil Ketua Hiswana Migas se-eks karesidenan Besuki, Benny Satria.
Bahkan saat ini bukan hanya konsumen rumah tangga saja yang kesulitan mendapatkan mitan. Namun sejumlah pedagang eceran dan toko-toko juga mengaku tidak mendapat kiriman mitan dari pangkalan.
Seperti disampaikan H. Totok, Patrang, menurutnya untuk menunggu kiriman itu harus berhari-hari. Sementara kebutuhan konsumen setiap hari terus meningkat karena tidak ada penjualan sebelumnya. ”Kami tidak bisa menjual minyak tanah karena tidak mendapat kiriman, nyari di pangkalanpun tidak ada, jadi konsumen semakin hari semakin banyak membutuhkan,” ujarnya.
Sehingga setiap mitan datang dapat dipastikan langsung habis dibeli warga. Itupun jauh dari jumlah sebelumnya. ”Kalau sebelum ini pasokan lancar dan stock berlimpah, tetapi setelah ada konversi mitan ke gas ini malah langka, udah langka harganyapun melonjak naik,” imbuhnya.
Naiknya harga mitan itu juga berimbas pada penjual eceran, karena pembelian di pangkalan sudah naik, seperti di Mayang, untuk beli ke pangkalan saja penjual eceran harus beli dengan harga Rp. 3.500. sehingga dijual kepada konsumen sebesar Rp. 4.000 hingga Rp. 4.500, tergantung stock yang ada.
H. Abdul asal Mayang mengaku sudah kesulitan mendapatkan mitan dalam beberapa minggu ini. Sehingga banyak konsumen yang menunggu atau indent dirumahnya
Hal senada juga disampaikan Sarito warga Ambulu, yang mengungkapkan bahwa di Ambulu untuk antri mitan bisa berjam-jam dan tidak jarang kehabisan mitan sehingga harus menunggu berhari-hari lagi untuk mendapatkannya.
Meski begitu harganyapun bisa mencapai Rp. 5.000 perliternya. Sehingga meresahkan warga khususnya yang tidak mampu karena hingga saat ini masih menggunakan mitan, sehingga mitan menjadi kebutuhan pokok bagi mereka. (RI-1)
Kiriman TKI Capai 64 miliar
Ket. Foto : Kadisnaker Trans, HM Thamrin MM.
Jember – Sumbangan devisa dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kiriman dana ke keluarganya melalaui bank-bank yang ada di Jember menjelang hari raya Idul Fitri lalu melonjak tajam. Sehingga selama tahun 2008 ini hingga hari H Idul Fitri terhitung ada sekitar Rp. 64,33 miliar.
Dana sekitar Rp. 64,33 miliar tersebut masuk diberbagai Bank di Kabupaten Jember seperti BNI sebesar Rp. 58,1 miliar, BCA Rp. 2,5 miliar, BI Rp. 2,1 miliar, BRI Rp. 0,96 miliar dan Bank Niaga Rp. 0,67 miliar.
“Menjelang Lebaran, transfer dari TKI diperkirakan meningkat tajam, data yang kami terima terbanyak di BNI 46,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember, H.M. Thamrin dikantornya.
Peningkatan kirirman uang ini menurut Thamrin merupakan hal yang lumrah karena menjelang hari raya, rata-rata TKI berusaha menyenangkan keluarga yang ditinggalkannya. Sekaligus sebagai ganti TKI yang bersangkutan tidak mudik ke desa asalnya.
Hal inilah yang menurut Thamrin sebagai faktor utama penggerak ekonomi di pedesaan. “Selain mengurangi pengangguran, juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa, karena dana yang dikirimkan itu mampu menggairahkan atau meningkatkan daya beli masyarakat desa,” imbuhnya.
Di lingkungan pedesaan kebanyakan dana kiriman tersebut digunakan untuk membayar utang keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperbaiki rumah, dan membeli perabot. Kalau ada sisa uang, biasanya untuk membeli perhiasan emas, sepeda motor, dan membiayai sekolah anaknya.
“Ini yang menurut hemat kami, bakal lebih diberdayakan dengan memanfaatkan dana tersebut untuk modal usaha, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja,” tuturnya. (RI-1)
Pemkab Belum Lunasi Gaji Pemain Persid
Jember – Nasib Persid yang kian tidak jelas dan banyak pemain yang meninggalkannya ternyata bukan satu-satunya permasalahan pokok yang membuat Persid terpuruk. Karena ternyata hingga saat ini sekitar 23 pemain yang sebelumnya telah memperkuat tim Macan Sangar itu belum juga dilunasi honornya.
Belum terbayarnya honor pemain tersebut sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu dan hingga saat ini terkatung-katung tidak jelas penyelesaiannya. Menurut sumber RI di manajemen Persid, uang honor pemain tersebut dibawa oleh salah satu Manajernya yang juga Kadishub Pemkab Jember, Sunarsono SH.
”Awal jumlahnya cukup banyak mencapai lebih dari Rp. 500 juta, sehingga waktu itu sempat pemain tidak dibayar lebih dari 3 bulan,” ungkapnya.
Gejolak atas tidak dibayarnya honor pemain tersebut sempat mengakibatkan gerakan demonstrasi sejumlah pemain di Pendapa Wahyawibawa Graha. Pemain waktu itu menuntut Bupati Jember MZA Djalal membayar honor mereka.
Alhasil akhirnya Bupati Djalal marah besar kepada Sunarsono dan meminta uang dikembalikan dan dibayarkan kepada pemain. ”Kemudian honor itu dicicil, tetapi sampai saat ini belum lunas, terhitung masih ada satu bulan gaji yang belum dibayar manajemen,” imbuhnya.
Untuk itu menurut sumber tersebut pada bulan September lalu menjelang hari raya Idul Fitri, sekitar 23 pemain dari beberapa kota tersebut mendatangi rumah Sunarsono. ”Dan sempat terjadi kericuhan, namun waktu itu teman-teman sepakat tidak mengundang wartawan, karena pak Narsono janji mau bayar, tetapi sampai saat ini belum dibayar juga, ini khan keterlaluan,” jelasnya.
Total masih ada sekitar Rp. 170 jutaan yang belum terbayar. ”Waktu itu pak Narsono berdalih mau konsultasi dulu ke Bupati, dan janji bakal membayar tetapi nggak dibayar juga,” tuturnya.
Padahal salah satu Manajer sudah sms ke pemain bahwa uangnya sudah ada dan dipegang Sunarsono. Namun hal itu tetap tidak diakui oleh Sunarsono dan mengatakan masih ditangan Bupati.
”Teman-teman pemain yang ada di luar kota tidak terbayar sama sekali, tetapi yang ada di jember sempat diberi kas bon menjelang hari raya, ada yang Rp. 400 ribu ada yang Rp. 500 ribu, bukan dibayar honornya,” ungkapnya lagi.
Menanggapi hal ini, Plt Manajer Persid, H. Siradjudin, menolak berkomentar karena kasus tersebut merupakan kasus lama dan bukan kewenangannya untuk memberi penjelasan. Namun Siradjudin menegaskan kalau memang itu belum diselesaikan harus diselesaikan, karena merupakan hak pemain.
Sementara itu, Kadishub Sunarsono, belum berhasil dikonfirmasi, ketika didatangi kantornya sejumlah stafnya menyatakan sedang sibuk rapat. Dan ketika dikonfirmasi via handphonenya tidak diangkat, meski ada nada sambung. (RI-1)
JPU Siapkan 20 Saksi Untuk Terdakwa Sunardi
Jember – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani terdakwa mantan kabag keuangan Pemkab Jember tahun 2004, Sunardi, naga-naganya telah siap mengikuti jalannya siding pada Kamis (9/10) ini.
Karena menurut Kasie Pidsus Kejari Jember, Basyar Rifai, salah satu anggota tim JPU, pihaknya untuk siding perdana tersebut sudah siap membacakan dakwaan untuk Sunardi yang saat ini sedang menjalani tahanan di Lapas Jember.
Bahkan selama jalannya persidangan Basyar mengaku sudah mempersiapkan 20 orang saksi untuk memperkuat dakwaannya. “Dua puluh saksi sudah kami siapkan untuk memperkuat dakwaan kami, itu belum termasuk saksi dari kuasa hokum terdakwa atau saksi ahli lainnya,” ujarnya.
Basyar yakin jaksa bias membuktikan dakwaannya dan bakal menuntut tidak ringan terdakwa pada akhir siding yang akan dating. Pasalnya dalam BAP yang sudah diproses, terdakwa diduga mempunyai keterlibatan kuat dalam dugaan korupsi dengan mantan Bupati Jember, Samsul Hadi Siswoyo.
“Namun kalau kita sampaikan semua sekarang itu tidak etis namanya, karena siding belum berjalan, jadi kita saksikan saja sidangnya,” tegas Basyar.
Dirinya juga mengaku tidak bakal menangguhkan penahanan Sunardi, karena hingga saat ini tidak ada keluhan dari mantan kabag keuangan tersebut. Meski sebelumnya Sunardi pernah menjalani rawat inap sebelum ditahan di Lapas Jember, karena sakit yang dideritanya.
Tercatat Sunardi menderita diabetes mellitus, asam urat dan kelebihan kolesterol sehingga sempat membuat dirinya tidak kuasa menhan sakit ketika akan ditahan. Sehingga perlu menjalani rawat inap di RS. Bina Sehat selama kurang lebih dua minggu. (RI-1)
KPLP Jember Dipromosikan Jadi Ka. Rutan Bangil
Jember – Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Jember, KAdiono Bcip, dalam waktu dekat ini bakal menempati posisi barunya menjadi Kepala Rutan Bangil. Menurut sejumlah sumber, Kadiono dianggap berhasil dan berprestasi selama menjabat KPLP di Jember.
Sehingga pada mutasi kali ini dirinya dimutasi untuk menempati posisi lebih tinggi lagi menjadi Kepala Rutan atau setingkat lebih bawah kelasnya dibandingkan dengan Kepala Lapas.
Semenjak Kadiono menjabat di Jember, Lapas Jember langsung panen tahanan korupsi mulai dari mantan Bupati hingga sejumlah pejabat jajaran Pemkab Jember dan Dolog.
Tercatat beberapa saat setelah Kadiono bertugas di Jember, mantan Bupati jember, Samsul Hadi SIswoyo masuk dan ditahan di Lapas Jember. Bersamaan dengan Samsul, mantan Kabag keuangan Pemkab, Mulyadi.
Dan setelah itu, Sekda Jember, Djoewito, disusul mantan Kasub Dolog Jember, Mucharor, bersama 3 pejabat dibawahnya. Tidak berhenti disitu saja, dua mantan kabag keuangan Pemkab, Sunardi dan Herwan Agus juga menyusul masuk dan terakhir dua pimpinan DPRD Jember, MAdini Faruq dan mahmud Sardjujono.
Belum lagi sejumlah pejabat lain dilingkungan PEmkab yang diduga terlibat beberapa kasus korupsi juga masuk. Namun situasi dan kondisi di Lapas Jember tidak ada perubahan tetap kondusif.
“Inilah yang membuta pak Kadiono dipromosikan,” ujar salah satu staf di Lapas Jember. Padahal menurut sumber tersebut sejumlah pejabat yang ditahan tersebut sebelumnya mempunyai konflik politik dan kepentingan yang berbeda.
“Rupa-rupanya pak KAdiono bias mengakomodir semua itu,” imbuhnya.
Hal ini tidak disangkal oleh Kadiono sendiri, menurutnya tidak menutup kemungkinan yang menyebabkan dirinya dipindah adalah alas an-alasan tersebut. “TEtapi itu bukan karena saya, pimpinan yang menilai, kalau saya yang penting menjalankan tugas dengan baik saja,” ujarnya singkat di sela-sela kegiatannya di Lapas.
Menurutnya SK sudah turun, tetapi kapan waktu dirinya akan pindah dan serah terima jabatan, KAdiono enggan bercerita. “Ya pokoknya habis ini, tidak lam lagi,” imbuhnya. (RI-1)
Ditinggal Adyaksa Dault, Pemkab Punya Hutang 30 juta
Jember – Tragedi “ngambek”nya Menpora Adyaksa Dault pada bulan Agustus lalu dengan meninggalkan kota Jember pasca tidak dijemput Bupati jember MZA Djalal, ternyata masih menyisakan masalah.
Pasalnya sejumlah persiapan penyambutan sudah dilakukan Pemkab Jember untuk beberapa acara selama Menpora berada di Jember.
“Karena diprediksi berada di Jember selama 2 hari hingga usai gerak jalan Tajemtra, maka Pemkab membocking semua pelayanan kamar dan makanan di tempat kami, ujar salah satu bagian keuangan Hotel Panorama, yang tidak bersedia disebut identitasnya.
Ternyata menurut sumber tersebut Menpora urung menginap dan tinggal di Jember selama dua hari. Bahkan baru sampai di Jember karena kecewa tidak disambut Bupati, Menpora maka langsung kembali ke Jakarta .
“Sayangnya pembatalan mendadak itu telah merugikan kami, dan terhitung sampai saat ini Pemkab masih berhutang kepada kami sekitar Rp. 35 juta,” imbuhnya.
Kabar tak sedap tersebut semakin merebak karena informasi yang diterima beritajatim.com dari hotel Panorama, hutang Pemkab atas nama Drs. Djoewito (Sekda) tersebut belum juga dilunasi oleh Pemkab Jember.
“Bahkan kami berulangkali ke Pemkab tidak ada tanggapan serius, mereka selalu menghilang, katanya Pak Djoewito ke bagian Umum, ke pak Widi, saya kesana juga nggak dibayar masih janji-janji terus,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini Kepala Kantor Infokom Pemkab Jember, Agus Slameto belum bersedia berkomentar. Menurut Agus dirinya masih akan melakukan konfirmasi ulang ke bagian Umum terlebih dahulu.
“Karena sampai saat ini belum ada informasi soal itu, coba kita konfirmasi dulu,” ujarnya. Namun jika memang Pemkab punya tanggungan ke Panorama, pihaknya yakin bahwa Pemkab bakal menyelesaikannya.
“Hanya saja mungkin saat ini masih belum bias karena anggaran belum ada, kalau ada yakin pasti diselesaikan, tinggal waktunya saja, dan ini nggak perlu dibesarkan,” imbuhnya. (RI-1)
Pasar Sore Jilid III Kembali Gagal
Jember – Meski sudah berjalan sekitar 2 bulan ini pasar sore jilid ke III di jalan Samanhudi ternyata bisa dibilang kembali gagal, setelah upaya Pemkab kembali menghidupkannya tidak berhasil.
Pasalnya pantauan RI, kondisi pasar sore tersebut masih sepi-sepi saja. Dan bahkan portal yang semula menutupi jalan masuk ke Samanhudi dan dijaga oleh petugas Dishub Jember setiap pukul 14.00 wib hingga malam hari juga tidak nampak lagi.
Sehingga baik pengguna jalan maupun pedagang kaki lima (PKL) dengan leluasa keluar masuk jalan tersebut seperti jalan pada umumnya, bukan sebagai stand pasar sore.
Sejumlah tokoh masyarakat mnyesalkan kembali gagalnya penataan PKL di jalan Samanhudi ini. Pasalnya penataan yang dimulai bulan Agustus 2008 lalu tersebut merupakan penataan jilid ke III.
Setelah sebelumnya penataan serupa gagal pada Agustus 2007 dan Januari 2008. Ketua LSM Gempar, Ansori, menegaskan bahwa Pemkab Jember hanya buang-buang anggaran saja.
Sehingga sangat layak ketika BPK RI melakukan audit dana penataan PKL, BPK meminta Pemkab membuktikan semua pengeluaran dana yang berjumlah lebih dari setengah miliar tersebut dengan bukti hitam diatas putih.
”Kami dukung BPK yang meminta Pemkab khususnya bagian Ekonomi untuk melampirkan semua bukti pengeluaran dengan bukti kuitansi atau SPJ yang jelas,” tegas Ansori.
Karena kenyataannya hingga saat ini bukti keberhasilan Pemkab menata PKL masih dibilang nol besar. Padahal ratusan juta rupiah dana sudah dikeluarkan, dan menurut bagan ekonomi PKL juga sudah mnerima dana santunan masing-masing Rp. 1 juta.
Hingga hari ini, Minggu (5/10), upaya untuk memasukkan semua PKL yang ada di jalan protocol Jember (segitiga emas) juga tidak menampakkan hasil yang maksimal. Padahal untuk menarik pengunjung dan PKL agar bersedia menempati pasar sore sudah dilakukan Pemkab Jember dengan berbagi hal. Seperti misalnya dengan merubah salah satu sudut pasar Tanjung (dipojok jalan Untung SUropati) menjadi panggung hiburan yang setiap malam menampilkan artis-artis dangdut local Jember.
Sementara itu, Kadispenda Pemkab Jember, Drs. Suprapto, yang bertugas sebagai tim penataan PKL hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi. (RI-1)
