Jember - Dinas Pengairan Kabupaten Jember bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Malang akan segera mencetak sawah – sawah baru. Sebab, selama ini lahan sawah di Jember dinilai banyak yang beralih fungsi sebagai pemukiman, pabrik dan tempat usaha.
Meski sulit didata secara valid, namun setiap tahun diperkirakan ada kurang lebih 500 hektar sawah yang beralih fungsi.
Kepala Dinas Pengairan, Ir. Rasyid Zakaria mengatakan, tahun ini juga pihaknya akan menyudet sekitar 350 hektar rawa di wilayah Paseban. Dengan program irigasi rawa, ia berharap sawah akan bernilai produktif untuk menyokong produksi pangan Kabupaten Jember ke depan.
“Saya akan buat irigasi rawa 350 hektar di Paseban, studi kelayakan sudah kita laksanakan dengan mengundang beberapa pakar dari Universitas Brawijaya untuk melaksanakan visible study,” tegasnya.
Lebih lanjut Rasyid mengungkapkan, kalau 350 hektar sawah itu bisa dicetak menjadi 2 kali, maka setidaknya ada ganti dari beberapa sawah telah dijadikan pemukiman. “Lahan rawa akan kita sudet dan dibuang ke sungai, sehingga rawa itu akan menjadi sawah,” terangnya lagi.
Sementara itu menurut Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kab. Jember, Ir. Hari Widjajadi mengakui, setiap tahun sawah di Jember memang menyusut. Dia sepakat dengan program Dinas Pengairan untuk mencetak sawah – sawah baru. Jika ada tambahan lahan 350 hektar, Hari yakin nilai seluas itu memiliki nilai strategis untuk menambah produksi padi.
Hari menandaskan, saat ini dari target padi 900 ribu ton per tahun, sudah dicapai sekitar 850 ribu ton. “Alhamdulillah ada tambahan areal, yaitu rawa dijadikan sawah, dengan demikian saluran – saluran akhirnya diperbaiki, yaitu saluran masuk dan saluran keluar pengairan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, jika ada 350 hektar sawah baru, berarti nanti ada sekitar 1.000 hektar lebih tanaman baru, sehingga bisa meningkatkan produksi daerah. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Dinas Pengairan Janji Bikin 350 ha Sawah Baru
TNMB Juga Amankan Perambah Hutan
Jember – Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Jember, juga mengamankan seorang perambah hutan bernama Ponari (45). Ponari, ditangkap pertugas dan diserahkan ke Mapolsek Tempurejo karena terbukti merambah hutan milik TNMB, kemarin Kamis (29/1), di blok Aren dusun MAndilis, desa Sanenrejo kecamatan Tempurejo.
Sayangnya, 5 perambah lain berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan petugas keamanan TNMB. Menurut Kepala TNMB Jember, Ir. Herry Subagiadi, pelaku diamankan karena berusaha merambah di areal hutan lindung milik TNMB.
“Biasanya mereka merambah dan setelah dirambah, ditanami padi, untuk itu kami amankan sementara untuk diproses hokum lebih lanjut oleh Polsek,” ujarnya.
Kasus perambahan hutan di Jember marak terjadi, karena kebanyakan para pencuri kayu beralih profesi. Kalau mencuri kayu sering tertangkap, sementara merambah jarang ditangkap, apalagi usai merambah mereka menanami lahan hasil rambahan tersebut dengan tanaman palawija atau yang lain.
Dan hasil dari tanaman tersebut biasanya dibagi dengan oknum petugas jaga di sekitar lahan tersebut.
LSM Pemerhati Kehutanan Jember, Abdi MASyarakat, menyesalkan banyaknya kasus perambahan yang biasanya akan berujung pada pencurian kayu juga. “Jika merambah dan menanami areal tersebut tidak ditangkap maka, ujungnya bakal mencuri kayu, apalagi saat ini Dinas Kehutanan diduga acuh terhadap kasus pencurian kayu,” ujar Ketua Abdi MAsyarakat, HUsni Thamrin SH.
Terbukti pada saat penangkapan pencurian kayu di Andongrejo yang diduga kuat merupakan kayu TNMB, Dinas Kehutanan justru mengeluarkan SKSHH sebagai bukti kepemilikan kayu. “Dan Dinas Kehutanan tidak mau tandatangan ketika kayu tersebut sudah dibuktikan oleh uji lab, bahwa bukan kayu desa namun kayu hutan TNMB,” imbuhnya.
Sehingga pihaknya mendukung penuh langkah TNMB yang menangkap perambah hutan di areal TNMB. Dan para perambah tersebut harus dihukum berat sesuai dengan UU nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan. "dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda sebesar Rp. 5 miliar," tegasnya. (RI-1)
Hujan Terus, Pegunungan LYT Longsor 3 Titik
Jember – Hujan yang terus turun di wilayah Jember dan setiap hari khususnya di pegunungan Argopura Jember, membuat sejumlah punggung bukit di pegunungan tersebut, termasuk di wilayah BKPH Lereng Yang Timur (LYT), mengalami longsor.
Longsoran punggung bukit di pegunungan Argopura tersebut mencapai 3 titik, diantaranya di petak 59 c dan 58. longsoran terjadi cukup parah dan mengakibatkan sekitar 2 hektar lahan hutan lindung tersebut hilang tanamannya.
Untungnya 3 titik longsoran tersebut jauh dari perumahan Magersaren milik warga sekitar. Jarak longsoran sekitar 2 km dari kawasan perumahan Magersaren, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Hanya saja, ribuan tanaman kopi, tanaman keras yang baru saja ditanam pada program Gerhan 2008 hilang. “Bisa sampean lihat sendiri, ini di kemiringan sekitar tidak sampai 45 derajat, dan dihutan lindung lagi, jadi sudah tidak boleh dirambah atau ditanami lain-lain, akibatnya longsor begini,” ujar Kepala BKPH LYT, Budi Mulyono, sambil menujukkan lokasi longsoran yang terdapat di petak 59c, dengan posisi sekitar 3000 meter diatas permukaan laut.
Budi juga menjelaskan, bahwa sudah seharusnya masyarakat ikut menjaga areal tanaman keras milik Perhutani, bukan malah mematikan atau menebangnya. “Meski kayunya tidak dibawa ke bawah, tetapi akhirnya mati karena diobat, kalau sudah mati arealnya ditanami kopi, ini sama saja dengan mencuri,” imbuhnya.
Budi berharap melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Kembang, yang juga mempunyai sekitar 400 anggota pesanggem, di wilayah tersebut masyarakat bias lebih terbina dan terarah ketika hendak menanami areal hutan. (RI-1)
Merambah Hutan, 3 Pesanggem Ditangkap
Jember – Aksi 3 pesanggem atau petani desa hutan di RPH Arjasa, BKPH Lereng Yang Timur (LYT), KPH Jember ini memang sudah keterlaluan. Bagaimana tidak, sudah memiliki lebih dari puluhan hektar lahan tanaman kopi dibawah tegakan milik Perhutani, masih kurang juga. Alhasil 3 pesanggem, Ripin (35), Nur Nipon (58), H. Sus (55) diamankan Polsek Sukorambi.
Karena merasa kurang dan tidak puas, 3 pesanggem tersebut kembali merambah hutan lindung di petak 59 c. “Kami sudah memperingatkan berulangkali untuk tidak mengulagi kegiatan illegal mereka, namun tetap bandel saja, demikian juga dari LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) sebagai naungan organisasi sudah memperingatkan,” ujar salah satu petugas Polhut RPH Arjasa, Marijek, usai meninjau lokasi bersama radarinvestigasi.blogspot.com.
LMDH bersama Perhutani sudah memberi kesempatan para petani desa hutan atau biasa disebut pesanggem untuk mengelola sejumlah areal hutan. Dengan cara menanami areal dengans ejumlah tanaman seperti kopi di bawah tegakan (kayu keras).
“Untuk pak Haji Sus, sudah dapat areal sekitar 7,5 hektar, dan ditanami kopi semua, dan pendapatan rutin dia sekitar 250 jutaan setiap tahunnya, tetapi ternyata kurang puas,” imbuh Asper (Kepala BKPH) LYT, Ir. Budi Mulyono, yang juga turut meninjau lokasi rambahan yang mencapai sekitar 4 hektar.
Belum lagi areal yang dikelola oleh dua tersangka lainnya, Nur nipon dan Ripin, totalnya bias mencapai lebih dari 15 hektar. “Penangkapan ini diharapkan mampu memberi pelajaran kepada ketiga tersangka tersebut, karena kondisi hutan yang sudah tidak memungkinkan untuk ditanami selain kayu keras,” tuturnya.
Sementara itu Kapolsek Sukorambi, AKP Herry Wahyono, belum bias berkomentar banyak karena anggotanya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun untuk tahap awal pihaknya sudah melakukan penahanan dengan tuduhan merambah hutan, sesuai dengan undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. (RI-1)
Perlengkapan Penanggulangan Bencana Jember Ditambah
Jember – Mensos, H Bahtiar Chamsah, menegaskan bahwa setiap terjadi bencana alam di daerah perlu dilakukan percepatan penanggulangan bencana, terutama bagi daerah-daerah rawan bencana dan daerah yang berjauhan dengan ibu kota propinsi. “Tidak saja disiapkan peralatan lengkap di propinsi, tapi juga di daerah-daerah yang berjauhan dari ibu kota propinsi dan kabupaten yang sering terjadi bencana,” ujarnya.
Tanpa upaya tersebut menurut Bahtiar, korban bencana bakal terlantar. Bahtiar mencontohkan seperti yang terjadi di Jember, yang menurutnya sudah termasuk lengkap. “Walaupun Jember jauh dari Surabaya , tapi kelengkapan penanggulangan bencana sama dengan propinsi,” imbuhnya.
Dengan begitu, harapannya ketika terjadi bencana sewaktu-waktu pemerintah bias segera mengambil tindakan dengan fasilitas perlengkapan yang telah tersedia. Dan untuk semakin melengkapi perlengkapan tersebut, Bahtiar menyerahkan tambahan perlengkapan diantaranya, satu unit mobil dapur lapangan, truk pengangkut logistik, mobil tangki air.
Termasuk, satu unit mobil dan perahu SAR yang digunakan untuk percepatan mobilitas penanggulangan bencana, yang diserahkan secara langsung oleh Mensos pada Bupati Jember di Gedung Serba Guna Pemkab Jember, hari ini, Kamis (29/1).
Selain itu, Pemkab Jember juga mendapat bantuan berupa pemenuhan logistik guna memenuhi kebutuhan pangan korban bencana alam. Karena logistic merupakan kebutuhan mendasar yang perlu diberikan sewaktu-waktu pada korban bencana alam.
“Saya sudah membicarakan hal ini dengan Dirjen dan tadi saya menginstruksikan supaya realiasinya pada tahun 2009 ini jangan lama-lama. Kalau bisa antara bulan Maret-April harus bias terealisasi,” katanya.
Pada saat yang sama, Bachtiar mengungkapkan, kepala daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan dari gudang Dolog antara 50-100 ton guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tertimpa bencana alam. Sedangkan kewenangan gubernur untuk mengeluarkan beras, katanya, antara 100-200 ton.
Dari pos APBN Departemen Sosial tahun anggaran 2009, lanjutnya, Kabupaten Jember akan dibantu suplai beras sebesar kuota propinsi di gudang-gudang dolog Jember. Asalkan, Pemkab Jember mampu membuat depot-depot logistik baru. “Jika Bupati Jember mampu membuat gudang-gudang logistic, Depsos akan mengisinya sama dengan propinsi antara 100-200 ton,” tuturnya. (RI-1)
Seribu Rumah Tidak Layak Huni Juga Dibantu
Jember – Kedatangan Menteri Sosial (Mensos), Bahtiar Chamsah ke Jember, betul-betul dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai macam bantuan. Mulai dari bantuan pondok pesantren, usaha kecil menengah dan terakhir untuk rumah tidak layak huni.
Bahtiar menegaskan untuk rumah tidak layak huni dikucuri bantuan senilai Rp. 2,5 miliar. “Dengan bantuan 2,5 miliar tersebut saya yakin Pemkab Jember mampu memanfaatkannya untuk perbaikan 1000 rumah menjadi rumah layak huni (RLH),” tegasnya.
Bantuan tersebut sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat kepada Pemkab Jember yang telah sukses melaksanakan program bedah rumah. “Dan sampai saat ini informasi yang kami terima sudah mencapai 46 ribu rumah, dan per rumahnya hanya perlu Rp. 2,5 juta,” imbuhnya.
Padahal untuk kabupaten atau kota lain di luar Jember, setiap rumahnya bias mencapai Rp. 10 juta. Sehingga hanya mampu dinikmati beberapa unit rumah saja. Sementara di Jember untuk satu rumahnya hanya Rp. 2,5 juta sehingga jumlhanya bias mencapai 1000 unit rumah milik warga kurang mampu.
Dengan bantuan tersebut, diharapkan rumah yang sebelumnya tidak memiliki kelayakan untuk dihuni, menjadi lebih baik dan layak huni. (RI-1)
Mensos Siapkan 24 T Untuk KUR
Jember – Selama berkunjung ke Jember, Mensos Bahtiar Chamsah, menyalurkan sejumlah sumbangan ke tokoh agama dan sosial. Untuk bidang sosial, Bahtiar, mengaku siap menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Dengan program sosial yang dilaksanakan itu, katanya, angka kemiskinan di tingkat nasional bisa menurun 2 tahun terakhir dari 37 juta penduduk yang hidup di garis kemiskinan pada tahun 2007 berhasil ditekan menjadi 35 juta hingga akhir 2008.
“Kemiskinan itu tidak bisa ditekan dengan iklan dan pidato-pidato saja, tapi harus dengan kerja keras dengan pelaksanaan program yang jelas dan terarah,” ujarnya. Bahtiar menyatakan program unggulan yang kini sedang berjalan, diantaranya program yang sifatnya bantuan tunai, pemberdayaan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program bantuan tunai, antara lain Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras miskin (raskin). Sedangkan program yang diorientasikan guna pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan alokasi dana Rp 1-3 Milyar per kabupaten/kota.
Sedangkan KUR diprioritaskan pada masyarakat miskin yang memiliki usaha di sektor riil. Nilai dananya dalam skala nasional tahun 2008 sekitar Rp 12 Triliyun, lalu pada tahun 2009 meningkat menjadi sekitar Rp 24 Triliyun.
“KUR ini diberikan pada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman lunak agar orang-orang miskin bisa mengembangkan usahanya dan mau berusaha,” tengaranya
Di kesempatan tersebut Mensos H. Bachtiar Chamzah minta baik pemerintah pusat maupun daerah punya kewajiban mengentaskan kemiskinan. Ia juga meminta agar pemerintah daerah mengajarkan masyarakat untuk tidak berpangku tangan dan bangga dengan menjadi peminta-peminta bantuan.
“Rakyat harus diajarkan untuk bekerja keras. Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Rakyat jangan sampai bergantung kepada pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan mendorong serta menstimulasi rakyat untuk mandiri dan tidak berpangku tangan,” ujarnya. (RI-1)
36 Ponpes Dapat 10 jutaan
Jember - Guna meningkatkan kualitas sarana prasarana pondok pesantren (ponpes), Menteri Sosial (Mensos) RI memberikan bantuan kepada 36 ponpes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Jember. Bantuan tersebut sekaligus sebagai bentuk simpati Mensos atas kesungguhan ponpes dalam memberikan pembinaan masyarakat Jember secara umum.
Bantuan uang tunai senilai Rp 50 juta diberikan pada Ponpes Mahfilud Duror As Shalihin, sedangkan ke-35 ponpes lainnya mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp 10 juta.
Bantuan ini menurut Mensos, Bachtiar Chamsah bukan dana dari pemerintah, melainkan dana yang dikelola oleh Kementrian Sosial yang dihimpun dari masyarakat.
“Semua dana ini bukan dari APBD maupun APBN, melainkan dari dana masyarakat yang dikelola Kementerian Sosial. Dari total dana itu, hari ini sebesar 10 juta saya berikan cash (tunai), ”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Mensos RI, Dr Bachtiar Chamzah, mengucapkan rasa simpati dan terima kasihnya kepada para pengasuh ponpes lantaran telah melakukan pembinaan akhlak dan keagamaan pada masyarakat Jember sebagai bentuk perjuangan dan kiprah pembangunan.
“Bapak-Bapak adalah pejuang Islam yang mendidik umat dari tidak tahu agama menjadi mengenal dan memahami agama. Serta selama ini telah telah membina akhlak dan agama masyarakat menjadi lebih baik,” katanya dalam acara yang dihadiri oleh para kyai dan guru ngaji itu. (RI-1)
Satu Dusun, Warga Kekurangan Air Bersih
Jember - Kualitas air sumur warga masyarakat di Dusun Bulu Rejo Desa Paseban Kecamatan Kencong terus memburuk beberapa tahun terakhir. Akibatnya, lebih dari 500 kk di kawasan tersebut kekurangan air bersih untuk dikonsumsi.
Untuk itu warga meminta pemerintah agar sesegera mungkin membangun fasilitas air bersih di kawasan tersebut. Shultan Arifin, salah satu warga desa tersebut yang mengalami kesulitan air bersih karena air sumurnya terasa asin mengeluh setiap harinya harus memikul air bersih dari rumah warga tetangga yang airnya tidak terasa asin. “Banyak masyarakat yang sehari-harinya menggunakan harus berjalan mencari air bersih untuk dikonsumsi,” tuturnya.
Menurutnya, penurunan kualitas air bersih sudah menahun. Pemerintah daerah sendiri telah membangun instalasi klep air bersih di sana. Sayangnya, bangunan tersebut tidak berfungsi sama sekali. “Nanti kita bicarakan dengan dinasnya, kalau fasilitas yang sudah ada bisa diperbaiki dan difungsikan ya tidak usah membuat baru. Tapi kalau tidak bisa lagi terpaksa dibuat lagi, dan kita minta jangan sampai gagal,” katanya.
Untuk itu ia meminta dinas terkait agar memperbaiki klep air bersih yang paling tepat, yang mampu dioperasikan masyarakat secara efektif dan efisien. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, menurut dia, pemerintah sebaiknya menggunakan teknologi murah. Misalnya saringan air atau mesin pengolahan air mineral listrik.
Ketika menenggok nasib warga Dusun Bulu Rejo Desa Paseban Kecamatan Kencong tak kunjung berubah. Karena setiap hari, setidaknya ada 500 warga di dusun tersebut harus menggotong jurigen air dari rumahnya menuju ke sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangganya, lantaran air sumurnya terasa asin. Karena itu, mohon kepada masyarakat untuk memberikan bantuan berupa saluran drainase yang bisa mempermudah penduduk setempat mendapatkan air bersih.
Ketua Kelompok Petani Pengguna Air Desa Paseban Kecamatan Kencong, Shultan Arifin, mengatakan kesulitan air ini sebenarnya telah berlangsung sejak 10 tahun lalu, semenjak rusaknya klep Afur Rowo Bedes yaitu penghubung air buangan sungai dari lahan persawahan penduduk ke laut. “Sejak rusaknya klep itu air laut sering masuk ke lahan pertanian, karena berlangsung lama akhirnya merembes ke perumahan warga, terutama yang berdekatan dengan areal persawahan dan laut itu. Air sumurnya sekarang menjadi air payau (terasa asin),” katanya.
Ia mengatakan, jarak antara rumah perkampungan penduduk dengan pinggiran laut tak kurang dari 300 meter. Pada saat laut pasang atau musim penghujan, air laut dalam jumlah yang cukup besar menggenangi daratan melalui sungai. “Karena klepnya rusak, maka air laut bercampur dengan air tawar dengan mudah di areal persawahan,” tengaranya.
Saat ini upaya penduduk memenuhi kebutuhan akan air bersih sehari-hari terutama untuk memasak dan minum, katanya ditempuh dengan mengusung atau mengambil air dari daerah sekitar di Dusun Bulu Rejo yang tak dirembesi air laut. “Setiap hari penduduk Bulu Rejo mengusung air, karena air sumurnya tidak bisa diminum,” tandasnya. (RI-1)
BPN Jember Segera Luncurkan Mobil Larasita
Jember - Selama tahun 2008 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember telah berhasil merampungkan 17.600 sertifikat melalui proyek/rutin dan semua kegiatan berjalan lancar. Untuk tingkat Propinsi Jawa Timur, BPN Jember masuk dalam kategori 10 besar dan mendapatkan penghargaan dibidang Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten di Jawa Timur.
Dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPN Jember juga bakal segera mengoperasionalkan mobil bantuan dari BPN Pusat. Mobil Keliling yang lebih dikenal dengan Larasita (Layanan Rakyat Sertifikat Tanah ), tersebut diharapkan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan sertifikasi.
Adapun mobil keliling ini akan melayani masyarakat secara berkeliling ke desa-desa yang bisa ditempuh dengan mobil ini dan bila jangkauan desa yang satu dengan desa lainnya tidak terjangkau dengan layanan mobil ini, maka bisa ditempuh dengan roda dua. “Kalau di Puskesmas ada layanan jemput bola memakai mobil puskesmas keliling, maka di BPN akan menggunakan mobil keliling untuk melayani pengurusan serfikat,” tegasnya.
Ke depan BPN akan mentargetkan lebih dari 20 ribu sertifikat atas tanah masyarakat dan seluruh pendaftaran akan ditertibkan. “Kalau tahun lalu baru bisa menyelesaikan 17 ribu lebih sertifikat tanah, maka kami akan tingkatkan 20 ribu sertifikat tanah,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya minta dukungam dan respon dari Kepala Desa, karena sistim hukum tanah ini masih hukum adat dan kata kuncinya ada di Kepala Desa. “Dan kami menginginkan ada pertemuan antara Kades dengan pihak BPN agar peningkatan target 20 ribu lebih sertifikat tanah masyarakat dapat diselesaikan,” pintanya.
Sebagai contoh BPN Jember telah menyelesaikan sertifikat tanah melalui Prona sebanyak 1.700 sertifikat, redis 900, obyek renderform sertifikat yang bentuknya redistribusi 900 jadi jumlah total keseluruhannya mencapai 17.600 sertifikat yang sudah di selesaikan semuanya.
“Semoga tidak ada tunggakan yang harus diselesaikan, dan ini sudah kita kemas tinggal pelaksanaan pembagian sertifikat saja kepada masyarakat,” paparnya.
Masyarakat diminta tidak perlu takut dan ragu, karena pendaftaran bisa langsung ke loket BPN, sehingga akan lebih trasparan dan tidak akan dipersulit, semuanya transparan melalui loket. “Karena BPN milik masyarakat Jember, kami akan menjaga dan melayani serta selalu menerima kritik agar kedepan pelayanan di BPN Jember lebih meningkat lagi,” pungkasnya. (RI-1)
