Jember – Bulan Berkunjung Jember (BBJ) yang dilaksanakan Pemkab Jember tiap bulan Agustus diakui masih banyak yang perlu dibenahi. Jika BBJ itu sebagai perwujudan Creative Tourism, maka harus menjadi branded kota . Namun menurut sejumlah pengamat pariwisata ini belum terjadi.
Padahal selama ini event BBJ, sudah menghabiskan puluhan miliar rupiah dengan harapan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember, menarik wisatawan dalam dan luar negeri, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Jember. Jangankan mewujudkan hal-hal diatas, menjadi pencitraan (brand) saja belum.
Menurut salah satu tokoh pariwisata Jember, Adi Hidayat, padahal esensi dari pengembangan wisata adalah kreatif tourisme berbasis kreatifitas masyarakat, termasuk Pemerintah Daerah setempat, wisatawan, pendidikan, investor, dan pengusaha.
Pariwisata tidak bisa berkembang di daerah apabila tidak ada kontribusi positif dari kesemua elemen ini.
“Jika bicara pariwisata Jember, maka harus berangkat dari upaya kongkrit untuk menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atribut pariwisata Jember. Konsep Branding, diakui sangat penting. Terutama BBJ,” ujarnya.
Adi, menilai hal itu sebagai nilai kreatifitas itu tadi. Penciptaan branding itu sangat kuat agar dikenali masyarakat dan wisatawan. Tentu saja BBJ harus berkesinambungan, dan merancang program lebih berkembang ke depan.
Adi mengusulkan, ada beberapa hal yang perlu ditambah dalam BBJ kali ini, diantaranya kelompok biro perjalanan (BPW) harus dijadikan prioritas utama pembenahan. Kaerna ujung tombak kegiatan pariwisata adalah di BPW, yang memiliki paket dan fungsi wisata.
Lantas, kualitas SDM pendukung pariwisata Jember yang harus disiapkan. Termasuk membangun jejaring kemitraan dengan institusi pendidikan pariwisata seperti Akademi Pariwisata Muhammadiyah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan professional.
Menyiapkan daya dukung obyek wisata dalam mendukung BBJ. Perencanaan hingga pengembangan kawasan wisata menjadi yang penting. Karena tahapan itu ada marketing research, sitational analysis, dan marketing target, hingga tourism promotion.
Tidak ketinggalan mengusung produk wisata unggulan. Semisal, Jember Kota Wisata Pesantren. Perkebunan, hingga Agrowisata. Selain itu menyiapkan dukungan transportasi wisata. Sehingga BBJ yang dicanangkan Pemkab didukung sarana yang baik. “Perlu ada transportasi khusus bagi wisatawan yang berkunjung ke Jember, seperti shuttele bus di Bali. Keberadaan Bandara juga menjadi kunci, keberhasilan pariwisata Jember, “ ujar Adi.
Hal ini, juga dibenarkan oleh Ir Sujatmiko, Ketua Kosgoro yang juga anggota DPRD Jember 2004-2009. Sebelum BBJ digelar, maka piranti dan kesiapan masyarakat, serta komponen pariwisata dibenahi. “Sehingga kalau mau ke Jember itu, mau lihat apa. Program pariwisata ke mana, dan ada apa di Jember. Tidak melihat pertandingan dan event olah raga di Jember saja,” ujar Jatmiko. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
BBJ Belum Mampu Jadi Branded City
Satlak PB Siapkan Dana 300 juta
Jember – Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Jember pada akhir tahun ini mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 300 juta untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Jember.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Satlak Jember, Drs Edy Budi Susilo Msi, usai rapat koordinasi pebnanggulangan bencana. Menurutnya dana sebesar itu untuk mencukupi kegiatan satlak dalam menangani terjadinya bencana pada akhir tahun.
”Selain dana kami juga telah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti perahu karet, mobil operasional, dan lain sebagainya,” ujarnya senin (15/12).
Berulangkali kali menurut Edy tim satlak diminta untuk melakukan recek atas kesiapan berbagai peralatan yang ada. Selain itu juga diadakan simulasi di beberapa wilayah rawan bencana.
Diantara daerah rawan bencana yang sudah dilakukan simulasi sehingga masyarakatnya siap menghadapi bencana yakni Panti, Puger, Ambulu dan Silo.
”Simulasi telah beberapakali kita lakukan sehingga diharapkan mampu malakukan antisipasi dan mengatasi bencana secara dini sambil menunggu bantuan dari Satlak,” imbuhnya. (RI-1)
TA Hampir Habis, Dana Proyek Banyak Yang Belum Cair
Jember – Sejumlah rekanan menjerit karena prosedur, dan sulitnya pengurusan administrasi pencairan termin ketiga senilai 5 %. Sementara itu, waktu deadline semakin dekat dengan tutup Tahun Anggaran (TA). Jika melebihi tahap akhir tutup anggaran dana tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Da, karena alasan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak terserap.
Modus ini, dikhawatirkan akan terjadi mengingat banyak anggaran yang belum terserap, dan naga – naganya akan dialihkan untuk kepentingan lain melalui persetujuan terselubung dengan DPRD.
Rekanan yang ogah dinamakan ini mengatakan bahwa birokrat dan pejabat Dinas PU sempat mengeluarkan ancaman dana itu akan hangus jika tidak bisa diselesaikan administrasinya tanggal 15 Desember 2008.
Selain karena ada indikasi dipersulit, juga ada indikasi disengaja oleh para birokrat untuk tidak mencairkan keuangan 5 % itu. Hingga Jumat (12/12) sore lalu puluhan rekanan, baik direktur dan kuasa direktur berkumpul di halaman kantor PU Pemkab Jember untuk mengurusi hal itu.
Mereka rata – rata mengeluhkan prosedur tahun 2008 yang tidak lazim seperti tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya surat menyurat tidak rumit, kali ini alasan birokrat macam – macam. Ada yang karena takut ada pemeriksaan BPK, ada pula yang takut karena ada aturan baru dari Keuangan.
Sulitnya lagi, pencairan anggaran itu tidak lagi di instansi setempat tapi jadi satu di kantor Kasda. Ditambah lagi, disiplin pegawai Dinas PU juga dinilai sangat tidak bagus.
Baik itu kepala UPTD, hingga pengawas. Rekanan harus bolak balik, ke UPTD jika berkasnya dinilai perlu direvisi. Sementara kepala UPTD tidak mesti stand by di kantor Kecamatan. Jika jarak kantor UPTD dengan Kota saja 40 km, atau 20 km tentu sangat memberatkan. Sementara belum tentu Kepala UPTD tempat proyek dilaksanakan stand by di kantor.
“Kita tunggu di Kantor PU ternyata tidak ada petugasnya. Pengawas juga tidak ada, ini bagaimana kalau begini. Di sisi lain, kita diancam anggaran termin bisa hangus jika administrasi melebihi tanggal 15 Desember,” ujar rekanan yang tidak mau disebutkan namanya. (RI-1)
Baru Selesai Dibangun, Jembatan 300 juta Ambrol
Jember – Proyek pembangunan peningkatan jembatan Desa Darungan – Darsono, Kecamatan Arjasa, oleh CV Cipta Selaras, ambrol. Bahkan kondisinya nyaris tidak bisa digunakan. Sebab, tulangan, dan tanggul plengsengan jembatan jebol. Diduga bahan campuran semen, dan batu tidak sesuai besaran teknis (bestek, Red) yang ditentukan konsultan.
Data yang digali, warga Desa Darungan, dan Darsono, kini ketar - ketir saat melintasi jembatan ambrol tersebut. Warga khawatir jika sewaktu – waktu jembatan itu ambrol seluruhnya. Saat ini, kurang lebih 40 persen bangunan jembatan konstruksinya runtuh ke dasar sungai.
Sementara, di pinggir sisi kanan terlihat menganga. Proyek peningkatan jembatan Jembatan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2008 ini, mulai dikerjakan CV Cipta Selaras, sejak tanggal 24 Juli 2008, dan berakhir ke penyerahan tanggal 20 Nopember 2008.
Jembatan diketahui ambrol sekitar hari Kamis (11/12) pukul 04.00 WIB dinihari setelah hujan mengguyur rintik – rintik di wilayah Kabupaten Jember selama sehari semalam. Kali pertama yang jebol adalah tebing sisi sebelah kanan, dan kemudian plengsengan jembatan juga ambrol.
Proyek senilai Rp 342.300.000 ini, kini mengancam keselamatan warga setempat yang melitnasi Jembatan. Tak jarang warga memilih jalan memutar untuk sampai di tempat tujuan, baik dari Desa Kemuning, hingga ke Desa Darsono, Kecamatan Arjasa.
Salah satu warga setempat mengatakan dia mengetahui kejadian ambrolnya jembatan itu terutama di tebing sisi kanan sebelum jembatan. Suaranya bergemuruh saat tanah berkubik – kubik itu ambrol ke jalan. Setelah itu saat ditelusuri ternyata bangunan jembatan juga jebol.
Kades setempat, Badrus, membenarkan kejadian tersebut. Dia bersama warga dan aparat Koramil, serta Kodim berusaha membersihkan jalur penghubung transportasi warga antar dua desa tersebut. Tanpa bantuan alat berat, mereka bekerja bergotong royong menyisihkan tanah longsoran itu ke tepi, dibantu warga setempat.
“Kita yang mengerjakan bersama warga, dibantu aparat Koramil setempat," ujar.
Kades Badrus, meminta kepada CV Cipta Selaras untuk segera memperbaikinya. Sebab, pekerjaan itu masih dalam tahap pemeliharaan dan tanggungjawab CV yang mengerjakan. Jika tidak masyarakat akan meminta kepada Dinas PU untuk memblack list rekanan yang bersangkutan. (RI-1)
Sat Pol PP Minta PArpol Turunkan Atribut Kampanye
Jember - Entah merasa iri dengan kabupaten tetangga atau memang mempunyai inisiatif sendiri, Satpol PP Jember mulai mengimbau parpol dan calon legislator (caleg) di Jember agar tidak memasang atribut politik di sepanjang jalur segi tiga emas (Jl A. Yani, Jl Trunojoyo, Jl Cokroaminoto, Jl Gajah Mada, dan Jl Sultan Agung).
"Dan sebaiknya yang sudah terpasang untuk diturunkan saja, daripada diturunkan oleh Sat Pol PP, karena berbagai atribut parpol itu mengurangi keindahan kota," ujar Kasat Pol PP, Sunyoto.
Pernyataan KAsat Pol PP ini muncul sehari sesudah Sat pol PP Lumajang menurunkan bendera dan atribut parpol dan caleg yang tetap terpasang di jalan-jalan atau zona larangan.
Memang selama ini kawasan segi tiga emas JEmber sebenarnya harus bersih dari segala bentuk spanduk, banner, maupun bendera. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda dan tidak sesuai dengan Perda, karena atribut parpol merata dan memenuhi zona segitiga emas tersebut dan zona larangan lain.
Selain itu Sunyoto juga menghimbau kepada pengurus parpol untuk memasang atribut parpolnya dengan mengindahkan kenyamanan serta keamanan umum. Kasat Pol PP mencontohkan di luar kawasan segi tiga emas, para caleg dan parpol banyak memasang bendera raksasa yang dipasang melebihi ketinggian pohon rawan roboh jika ada angin kencang.
"Keselamatan umum, harus dipertimbangkan, kalau misalnya bendera parpol itu roboh dan mencelakai orang lain, lantas yang bertanggung jawab siapa?" tanyanya. Untuk itu, semua pihak diminta mentaati perda yang ada. (RI-1)
Satlak Minta Kepala Wilayah Waspada Bencana
Jember - Tim Satlak Penanggulangan Bencana Jember melalui koordinatornya, Drs H. edy Budi Susilo Msi, menghimbau pada semua pimpinan wilayah di kecamatan dan kelurahan ataupun desa untuk selalu waspada dan tanggap akan terjadinya bencana.
"Jika sudah terjadi bencana, maka secepatnya memberikan laporan ke Pemkab dalam hal ini Satlak, dan lebih baik lagi ikut mengantisipasi terjadinya bencana," ujarnya.
Persiapan menangani korban bencana-pun juga harus dimiliki oleh pimpinan wilayah masing-masing. "Sehingga Satlak dengan cepat dan mudah berkoordinasi dengan unit kerja terkait agar segera turut menangani korban bencana termasuk rehabilitasinya," tutur Edy usai meninjau sejumlah daerah rawan bencana.
Sejumlah daerah yang perlu diwaspadai terjadi bencana diantaranya selain desa Wonoasri kecamatan tempurejo adalah lerenga Argopuro khususnya Panti. Desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa, lereng bukit gumitir kecamatan Silo dan sekitar perkebunan dan wilayah Perhutani di Silo.
Daerah lain yang tergolong langganan banjir diantaranya di sejumlah desa di kecamatan Wuluhan, Balung, Bangsalsari, Rambipuji dan Kencong.
Di sisi lain Kepala Dinas Pengairan Jember, Ir H. Rasyid Zakaria mengatakan pihaknya bakal secara terus menerus turut memantau terjadinya penyumbatan saluran sehingga air meluber ke jalan dan kembali memperbaiki tanggul-tanggul atau plengsengan yang jebol tergrus air bah.
Seperti misalnya yang terjadi di desa Wonoasri dan Curahnongko beberapa hari lalu. Jebolnya tangkis di dua titik di bagian hulu Sungai Curahnongko sepanjang 15 meter itu langsung dilakukan perbaikan bersama pihak desa, PTP dan dibantu warga setempat.
Padahal sebelumnya menurut Rasyid, untuk mengantisipasi terjadinya banjir ini, pihaknya sudah melakukan normalisasi dengan melakukan pengerukan sepanjang 900 meter dengan lebar 6 meter. (RI-1)
Prosedur dan Ijin Pendirian TK Disosialisasikan
Jember - Menjamurnya Taman Kanak-Kanak (TK) di Jember rupanya mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan juga Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kab. Jember. Apalagi berkaitan dengan prosedur ijin pendirian dan operasional TK, nampaknya hal ini memang perlu adanya kejelasan prosedur.
Untuk itu, GOPTKI Kab. Jember bersama Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang prosedur ijin pendirian dan operasional TK yang dihadiri oleh anggota Dharma Wanita Kabupaten dan pihak terkait lainnya. Acara sosialisasi yang dibuka oleh Ketua GOPTKI Kab. Jember, Ny. Toeti Djoewito itu berlangsung di Aula PB. Sudirman, Pemkab Jember, Jum’at (12/12).
Dalam sambutannya, Ny. Toeti Djoewito menyampaikan, tujuan acara sosialisasi ini adalah untuk lebih memantapkan prosedur pendirian TK, khususnya di Jember. “Dengan ini mereka mempunyai ilmu tentang bagaimana TK itu didirikan, yaitu ada prosedur dan izinnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Kurikulum pada Diknas Kab. Jember, Ach. Yasin yang juga sebagai narasumber pada acara tersebut mengatakan, persyaratan pendirian TK mengacu pada beberapa faktor, yaitu adanya yayasan yang jelas, mempunyai sumber pembiayaan yang layak, mempunyai tenaga pendidik yang memadai dan memiliki sarana-prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar, misalnya alat peraga, arena bermain dan lain sebagainya.
Sedang untuk dalam proses pengajuan ijin pendirian TK, Ach. Yasin menuturkan, harus ada surat ijin pendirian kepada Kepala Diknas, harus ada rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan kecamatan setempat dan yayasan penyelenggara TK harus berbadan hokum yang dibuktikan dengan Akta Notaris. (RI-1)
Warga Arjasa Diminta Waspadai Longsor
Jember – Warga di daerah Kecamatan Arjasa dihimbau untuk selalu waspada akan terjadinya bencana, khususnya longsor. Pasalnya, sebagai salah satu daerah rawan bencana di Kab. Jember selayaknya warga berhati-hati.
Menyusul sudah terjadinya bencana banjir akibat luapan sungai Curahnongko di desa Wonoasri kecamatan tempurejo. “Selain longsor yang perlu diwaspadai masyatrakat yakni angin puting beliung,” tutur Camat Arjasa, Drs. Parmin, M.Si.
Parmin selanjutnya juga berinisiatif mendirikan posko penanggulangan bencana di wilayahnya. Karena menurut Camat satu ini derasnya curah hujan yang mengguyur hampir merata di seluruh wilayah Kab. Jember memang tidak bisa dipandang sepele. Dengan curah hujan yang tinggi bukan tidak mungkin beberapa daerah di kabupaten ini tertimpa musibah bencana banjir, semisal Arjasa.
“Untuk tingkat kecamatan, saya akan membentuk tim piket siaga yang terdiri dari 5 orang, terutama dari satuan Polisi Pamong Praja, untuk standby di posko yang ada,” imbuhnya.
Seperti diketahui, titik rawan bencana yang perlu di waspadai di Kecamatan Arjasa adalah Dusun Rayap di Desa Kemuning Lor. Sebab, daerah berbukit-bukit ini sering terjadi tanah longsor.
Penyebab utama dari longsornya tanah di daerah tersebut adalah karena adanya pengundulan hutan dan penebangan yang tanpa izin, sehingga mengakibatkan tidak adanya resapan air dan tanah mudah longsor. (RI-1)
IBW Ancam Polisikan PJU
Jember- Indonesian Buereucracy Watch (IBW) Kabupaten Jember, pimpinan Sudarsono, mengancam akan segera mempolisikan kasus dugaan korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp 85 milliar system tahun jamak yang gagal menyala itu.
Melalui surat terbukanya, IBW meminta kepada aparat kejaksaan, kepolisian untuk berancang – ancang mengumpulkan bukti dan fakta penyelidikan kasus dugaan korupsi PJU Rp 85 milliar tersebut. Sebab, dari temuan BPK ada mark – up HPS dan barang yang direalisasikan oleh PT Sarana Dwi Makmur asal Sidoarjo ini.
Menurut Sudarsono, berdasar UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat 1, jelas disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Terkait pengelolaan keuangan daerah di Jember kebijakan pembangunan PJU Rp 85 milliar itu adalah pemborosan. PJU dengan 9000 titik di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember ini menurut hematnya sangat merugikan rakyat Jember.
Ada rasa keadilan yang dilanggar, dan tidak etisnya pemerintah saat ada krisis energi dan ekonomi malah menghamburkan uang Rp 85 milliar untuk proyek yang jelas saat itu diketahui akan gagal. Sebab, tidak cukupnya daya di PLN.
Penyebab utama adalah perencanaan, penganggaran tidak procedural dan cenderung kolutif. Itu terbukti muncul isu 15 wattan di kalangan penggedok APBD saat itu. Isu 15 wattan itu akhirnya mencuat terkait indikasi suap ke DPRD senilai Rp 15 juta-an per orang.
Sejumlah anggota DPRD yang ditemui, tidak membenarkan dan juga tidak menyangkal saat ditanya soal isu suap proyek PJU itu. Bisa jadi ini akan menjadi bola panas bagi masyarakat agar tidak percaya lagi kepada DPRD dan wakil rakyat ke depan.
“Kita minta semua aparat jeli dan peka dalam melihat kasus ini,” ujar Sudarsono.
Surat terbuka IBW itu dilayangkan ke Bupati Jember, DPRD Jember, dan sejumlah pihak yang terlibat diantaranya PT Sarana Dwi Makmur, pelaksana proyek, dan aparat kepolisian hingga kejaksaan. IBW meminta agar kasus PJU Rp 85 milliar itu diungkap sejelas mungkin. Sebab, ada tabir hitam menyelimuti di balik lolosnya proyek 85 milliar itu hingga direalisasikan. Saat ini, proyek PJU ini tak bermanfaat.
PT Sarana Dwi Makmur sendiri, harus dikenakan denda sepermil karena melewati batas masa pengerjaan kontrak tanggal 13 Nopember 2008 kemarin. (RI-1)
PJTKI Tidak Faham Perlindungan TKI
Jember – Mayoritas perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Jember, dan beberapa wilayah lain di Indonesia ternyata tidak memahami hak dan kewajiban nya terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirimkan ke luar negeri, termasuk melindungi TKI masing-masing yang bekerja di luar negeri.
Bahkan, seringkali TKI jadi obyek bagi PJTKI untuk meraih keuntungan. Belum lagi praktek percaloan, hingga praktek trafficking (jual beli perempuan, Red). Mayoritas korban illegal practice ini adalah kaum perempuan karena dinilai lemah.
Kepala Disnakertrans, Drs Moch. Thamrin, MM mengaku bakal menjalin sinergitas dengan BNP2TKI untuk memaksimalkan perlindungan terhadap TKI.
TKI yang dikenal sebagai pahlawan devisa selain migas bagi Negara. Tapi, selama ini banyak kasus menimpa TKI di luar negeri baik perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, ancaman hukuman rajam, dan beragam masalah.
Dan Kepedulian muncul masih sepihak dari pemerintah, dari PJTKI belum terlihat ada upaya seperti itu. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan serta kemudahan kepada TKI bila akan berangkat ke luar negeri atau jika dideportasi karena illegal, pemerintah daerah masih mau memfasilitasi pemulangannya.
“Para TKI yang terdeportasi ini kita biaya pemulangannya,” ujarnya.
Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang mengatur setiap warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus dilindungi. Serta mendapat kepastian perlindungan hukum.
“Dalam UU No. 39 Th. 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu akhirnya pemerintah melakukan pengawasan khusus akan TKI. Dan prosedur pemberangkatan TKI diperketat, hingga persyaratan. Sebab, banyak TKI yang terjebak trafficking. Kalau dengan prosedur baik dapat dikurangi.
Menurutnya, paradigma perlindungan TKI adalah suatu upaya aktif untuk mencegah, menindaklanjuti dan memberdayakan segala bentuk hal-hal yang dapat merugikan TKI. (RI-1)
