Jember - Kejaksaan Negeri (kejari) Jember menegaskan bahwa proses hukum kenaikan pangkat spektakuler yang ramai dibicarakan masih sebatas penyelidikan (Lid). Hal ini disampaikan Kasie Pidum Kejari Jember, Ahmad Sujayanto SH.
Menurutnya pihak Kejari Jember sedang berupaya keras mengusut kasus pangkat spektakuler (kenaikan pangkat tak wajar) yang terjadi di lingkungan Pemkab Jember. Kejari sudah minta keterangan sejumlah pegawai yang dianggap tahu seluk-beluk pangkat spektakuler itu.
“Pemeriksaan ini hanya pemeriksaan sisa atau lanjutan dari pekan lalu. Karena saat itu kami belum tuntas menggali keterangan dari beberapa pegawai,” ungkapnya.
Menurut Ahmad, pihaknya masih mencermati secara serius kasus tersebut. Saat ini, kata dia, masih sebatas pengumpulan bahan keterangan. Dan untuk melengkapi data tersebut dalam waktu dekat pihaknya juga mengagendakan untuk memeriksa beberapa pegawai lain.
“Kasus pangkat istimewa yang kami tangani ini, masih sebatas pengumpulan data dan keterangan saja. Jika semuanya sudah beres, maka tahapan akan naik menjadi lid atau penyelidikan,” ujarnya.
Di sinilah, akan lebih diteliti untuk memperoleh kejelasan ada tindak pidana atau tidak. Kalau ada tindak pidana, maka pemeriksaan akan dinaikkan statusnya menjadi dik atau penyidikan. Dan jika sudah dik, maka sudah ada nama tersangkanya.
Secara umum, dia sudah memperoleh gambaran jika kasus tersebut ada indikasi kuat terjadinya sebuah penyimpangan. Tapi masuk kategori pidana atau bukan, masih ditelusuri. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Proses Hukum PAngkat Spektakuler MAsih Lid
Jejaring Konservasi Penyu Perlu Dibangun
Jember - Jejaring Konservasi Penyu atau turtle conservation network perlu dibentuk dalam pengelolaan penyu di Indonesia. Menurut Kepala Taman Nasional Meru Betiri, Ir. Herry Subagiadi Msc, langkah tersebut sebagai bagian dari rekomendasi workshop nasional konservasi dan pengelolaan penyu beberapa waktu lalu.
Sehingga saat ini sejumlah unit kerja termasuk TNMB sedang memfokuskan diri pada pembentukan jejaring tersebut. Pasalnya, dalam pengelolaan penyu tersebut terdapat sejumlah masalah komplek yang melibatkan banyak pihak.
“Kalau tidak ada jejaring pengelolaan maka tidak bisa berhasil maksimal langkah penyelamatan komunitas penyu di Indonesia, khususnya di wilayah TNMB,” ujarnya.
Selain pembentukan jejaring pengelolaan perlu juga kajian yang menyeluruh baik aspek legalitas, ilmiah dan aspek lainnya terkait status penyu di masing-masing daerah peneluran dan pakan untuk memperoleh dasar ilmiah.
Sehingga penentu kebijakan dapat menetapkan apakah penyu bisa digolongkan sebagai hewan dengan status perlindungan terbatas untuk pemanfaatan telurnya. Pemanfaatan tidak langsung didukung dan diutamakan sebagai pola pengelolaan pemanfaatan penyu berkelanjutan.
“Misalnya untuk kegiatan ekowisata berbasis konservasi penyu, penelitian, dan lainnya, perlu diadakan peraturan yang disederhanakan, namun tegas,” imbuhnya.
PEmbangunan program bersama di beberapa lokasi sebagai tempat implementasi praktek-praktek terbaik manajemen konservasi penyu melalui pembuatan pedoman-pedoman pengelolaan penyu berkelanjutan.
Setelah sejumlah langkah tersebut terlaksana maka perlu diusulkan sejumlah wilayah yang memiliki potensi ancaman yang besar. Seperti misalnya, Tambelan, Pangumbahan, Paloh, Pulau Kerabak Kecil-Pesisir Selatan. (RI-1)
Disperta Usulkan Bantuan Benih ke Pemprop Jatim
Jember - Proposal bantuan benih bakal diajukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kabupaten Jember kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, guna membantu para petani Desa Paseban dan Desa Kraton serta daerah sekitarnya. Lantaran, ratusan hektar lahan milik petani di desa tersebut mengalami fuso karena diterjang banjir beberapa waktu lalu.
Kepala Disperta (Kadisperta) Kabupaten Jember, Ir. Hary Widjajadi, mengatakan usulan bantuan benih akan dilayangkan kepada Disperta Pemprop Jatim, setelah pendataan ulang lahan fuso berikut petani pemiliknya rampung. “Hari ini tim kita sudah turun untuk mendata lebih valid berapa hektar lahan yang mengalami puso, kita juga mendata siapa saja yang memiliki lahan-lahan itu,” katanya.
Kendati beberapa waktu lalu, Disperta telah mendata kerusakan lahan yang dinyatakan rusak. Tapi data itu, katanya, perlu divalidasi lagi karena penghitungan yang lebih cermat dan efektif bisa dilakukan setelah genangan air surut.
Tidak hanya itu, untuk kecermatan penghitungan luas areal lahan yang rusak berat, sedang dan ringan, tim yang diturunkan ke lokasi dilengkapi dengan teknologi global position system (GPS). Alat ini mampu menelusuri kerusakan lahan secara akurat karena menggunakan bantuan satelit.
“Kita memerlukan data yang lebih akurat untuk menghitung seberapa luas kerusakan lahan dan tanaman akibat banjir di sana,” ujarnya.
Sedangkan pengajuan usulan bantuan benih baru dilakukan secara pasti jumlah lahan yang dipastikan puso. “Setelah kejelasan puso itu ditemukan baru kita mengajukan usulan berapa jumlah benih yang dibutuhkan oleh para petani,” ungkapnya.
Ia mengatakan, setelah penghitungan lahan berhasil diakurasi. Maka dilakukan pemetaan lahan sesuai dengan kepemilikannya. Tiap lahan petani yang rusak itu akan menjadi penguat data rata-rata benih yang diperlukan untuk menentukan jumlah benih yang dibutuhkan. Dengan begitu, terangnya akan diketahui jumlah calon petani calon lahan (CPCL) yang bakal dapat gelontoran bantuan benih.
Soal data resmi sawah yang puso diantaranya lahan padi seluas 582 hektar (ha), jagung 17 ha, kedelai 18 ha, jeruk 22 ha dan lombok 4 ha, menurutnya, sudah dilaporkan pada Pemprop Jatim. “Tentang jumlah lahan puso yang didata kemarin sudah kita berikan ke Pemprop Jatim sebagai data perkiraan dan pertimbangan. Sedangkan data yang lebih akurat akan menyusul,” tuturnya.
Ia mengatakan, bantuan benih itu dimaksudkan untuk mengurangi beban petani yang lahannya puso. “Tujuan kita membantu benih ini semata-mata untuk mengurangi beban petani yang mengalami kerugian akibat banjir,” tandasnya. (RI-1)
Disperindag Diduga Lakukan Mark Up ABT
Jember – Disperindag Jember diduga telah melakukan sejumlah mark up proyek dari anggaran tahun 2007. sejumlah anggaran yang diduga disimpangkan tersebut, diantaranya proyek Air Bawah Tanah (ABT).
Salah satu desa penerima proyek ABT, tepatnya di Desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari Jember, seharusnya menerima tiga titik paket pengadaan air bersih bernilai hampir Rp. 800 juta namun kenyataannya hanya menerima satu titik paket sumur bor yang nilainya tidak lebih dari Rp. 250 juta.
Pengadaan sumur bor yang di laksanakan oleh CV. Hadi Jaya Bore Land berdasarkan surat perjanjian kerjasama/kontrak nomor 027/KTR/20/436.314/2007 tanggal 2 Agustus 2007. Hasil realasasi belanja modal pengadaan sumur bor ABT, berupa 1 unit sumur bor, 3 unit tandon 1 genset beserta rumahnya di serahkan sebagai bantuan kepada masyarakat. Penyerahan bantuan tersebut di tuangkan dalam berita acara serah terima nomor 540/932C/436.314/2007 tanggal 21 November 2007 .
Menurut Ketua Yayasan Abdi MAsyarakat, Husni Thamrin SH, dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Disperindag tersebut bakal dilaporkan ke Mapolwil Besuki. “Laporan sudah kita buat dan koordinasi dengan aparat penegak hokum sudah jalan, tinggal melengkapi data-data saja,” ujarnya.
Menurut Thamrin data awal yang menunjukkan ada dugaan penyimpangan sudah masuk ke Mapolwil Besuki. Apalagi sejumlah saksi sudah siap memberi kesaksian di hadapan penyidik.
Dugaan penyimpangan tersebut diperkuat dengan pernyataan Mulyono, Kades Sumberpinang, pihaknya tidak pernah tahu menahu tentang berita acara serah terima proyek tersebut. Bahkan pihaknya siap di konfrontir dengan pihak Disperindag terkait hal tersebut.
“Saya tidak pernah tahu berapa nilai proyek sumur bor tersebut mas. Kapan serah terimanya kita juga tidak pernah di beritahu, bahkan saya tidak di ajak ngomong tentang proyek tersebut. Maka dari itu kalau ada apa apa terkait korupsi saya sangat mendukung untuk di ungkap, biar nanti saya siap jadi saksi”, tuturnya. (RI-1)
Penutupan Jalan Samahudi Mulai Disoal Warga
Jember – Penutupan jalan Samanhudi Jember (seputar PAsar tanjung) mulai disoal pengguna jalan dan warga sekitar. Pasalnya penutupan jalan tersebut dinilai tidak mempunyai fungsi atau manfaat positif.
Apalagi penutupan yang sudah hamper setahun berjalan tersebut, tidak mampu membuat PKL bersedia berjualan di jalan tersebut. “Rencanannya dulu jalan Smaanhudi ini ditutup untuk berjualan semua PKL di segitiga emas, ternyata mulai ditutup hingga sekarang ya nggak ada yang jualan itu,” ujar H. Husni, pedagang pracangan di Kaliwates.
Pasalnya, tim penataan PKL tidak bisa tegas menindak PKL yang ada di seputar Samanhudi, sehingga PKL tetap berjualan siang malam. Padahal jadwal berjualan harus malam hari dan lokasinya di Samanhudi.
Nyatanya hingga hari ini, Smanhudi dibiarkan melompong dan PKL masih berjualan dilokasi masing-masing. Penutupan jalan tersebut juga merugikan pengguna jalan khususnya yang hendak berbelanja di pasar Tanjung. Pasalnya pengguna jalan harus parker di lokasi yang jauh dan berjalan kaki.
Bukan hanya itu saja, angkuta kota juga tidak bias lewat jalan tersebut. “Kalau memang untuk berjualan PKL, mungkin kita nggak keberatan, tetapi ini nggak ada yang jualan itu, terus ditutup buat apa? Tanyanya.
Sementara tim penataan PKl hanya bias berjanji belaka, dan terhitung penataan PKL di seputaran jalan Samahudi sudah gagal ke empat kalinya, di masa pemerintahan Bupati Jember, MZA Djalal ini. (RI-1)
Hingga Sekarang, JLS Belum Kelar
Jember - Proyek jalan lintas selatan (JLS) ternyata sampai saat ini belum selesai juga. Proyek dengan anggaran dari pusat, Pemprop Jatim, dan Kabupaten tersebut, melintasi 8 Kabupaten di Jatim. Sesuai rencana JLS diharapkan mampu membuka isolasi wilayah JAtim selatan. Sayangnya hingga kini belum kelar.
“Jika jalur selatan ini benar-benar terwujud, tentu akan memudahkan akses kami ke pusat perkotaan, dan masyarakat kota pun akan lebih mudah mengunjungi pusat-pusat wisata setempat, seperti Pantai Paseban, Puger, Watu ulo," ujar Jamaludin, warga Sekitar Paseban.
Dia berharap pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS), di Jember bisa dijadikan satu tahapan untuk membangun kawasan Jember Selatan, sehingga bisa meningkatkan taraf pertumbuhan ekonomi di kawasan itu.
Potensi kawasan Jember selatan cukup besar, baik pariwisata dan perikanan. Pengembangan potensi itu hingga kini masih terkendala oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai.
“Jika potensi perikanan dan wisata air di kawasan Jember selatan dipadukan menjadi satu paket, pasti hasilnya akan luar biasa,” ujarnya.
Menurut Kadis PU Jember, Ir. Djuwarto, untuk wilayah Kabupaten Jember, pengaspalan jalan sudah dimulai di Desa Paseban perbatasan Kabupaten Jember dengan Kabupaten Lumajang.
“Konstruksi pengaspalan jalan yang dilaksanakan di Jalan Lintas Selatan (JLS) itu masih dalam proses pengerjaan,” ujarnya. (RI-1)
Kejari Usut Kenaikan Pangkat Spektakuler
Jember - Kejaksaan Negeri Jember diam – diam ternyata menyelidiki dugaan penyimpangan terkait kasus kenaikan pangkat spektakuler di lingkungan pejabat Pemkab Jember periode 2005 di masa era Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo.
Informasi yang berhasil dihimpun, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember saat ini sedang membentuk Tim Lid (Tim Penyelidik) untuk mengungkap kasus itu. Tahap pertama ini Kejaksaan telah memeriksa sebanyak empat orang saksi.
Mereka adalah para pegawai negeri sipil baik yang masih mendapat jabatan dan sudah non job. Diantaranya adalah Sunaryo dan Hadi Mulyono mantan Kabid Mutasi di BKD dan seorang staf Denny Irawan. Seorang saksi lagi yang dipanggil terlihat mangkir dan akan dipanggil lagi dalam pemeriksaan selanjutnya.
Kenaikan pangkat spektakuler itu, diduga dilakukan dalam setahun ada kenaikan pangkat seorang PNS berkali-kali. “Semasa bupati Samsul Hadi Siswoyo berkuasa, diduga ada 17 pejabat dan staf Pemkab mendapat kenaikan pangkat lebih dari dua kali dalam jangka waktu hanya 5 tahun,” tutur Kajari Jember, Irdham SH, MH.
Untuk itu pihaknya bersama sejumah tim melakukan penyelidikan secara khusus atas kasus yang juga pernah menggemparkan kota Batu beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Ketua Indonesian Bureaucracy Watch (IBW) Jember, Sudarsono, menyebutkan pangkat pejabat yang tak beres itu meliputi 2 Kepala Dinas, 3 Kepala Badan, 1 Kepala Bagian, 3 Camat, dan 8 Staf.
Kenaikan pangkat spektakuler itu adalah di luar dugaan dilakukan di jaman era Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Ada indikasi kenaikan pangkat itu di luar kelaziman dan di luar prosedur. Saat itu ada PNS yang naik pangkat berkali-kali dalam waktu tak lama dan menimbulkan kecemburuan antar pejabat. “Yang jelas Kejaksaan harus mengutus tuntas," kata Sudarsono.
Dan kasus tersebut menurutnya sudah lama dilaporkan ke kejaksaan maupun kepolisian, namun bertahun-tahun tenggelam tiada kabar. “Dan sekarang kita dengar lagi ada penanganan, kalau memang betul serius maka kami dukung penuh prosesnya,” tegas Sudarsono. (RI-1)
Pemprov dan PLN Gerojok Sembako
Jember - Bantuan korban bencana banjir Desa Paseban, Kraton dan sekitarnya terus mengalir. Kali ini Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Timur dan PLN APJ Jember, mengirim bantuan logistik yang diterimakan ke Satlak PBP Jember di Posko Desa Kraton.
Bantuan itu berupa sembako langsung ke korban bencana untuk menormalisasi kehidupan mereka setelah kembali ke perkampungannya. Bantuan tersebut berupa 2.000 paket sembako dari Biro Kesra Pemprop Jatim, tiap paketnya berisi 2 kg beras, 1 botol kecap ukuran 275 ml, minyak goring 600 ml, gula 1 kg dan 5 bungkus mie instant dan diterima secara resmi oleh Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Jember, tak lama setelah mobil bantuan tiba di Posko Satlak PBP di Dusun Kraton Desa Kraton.
Bersamaan bantuan logistik datang dari PLN APJ Jember dengan membawa 100 paket sembako. Isi per bungkusnya berisi 5 kg beras dan mie instant. “Bantuan ini adalah bentuk kepedulian PLN ke korban bencana banjir di Desa Paseban dan sekitarnya,” ujar Asisten Manajer Sumber Daya Manusia PLN APJ Jember, Sarjono.
Bantuan itu merupakan kali pertama yang diberikan ke korban bencana. Lantaran, selain membantu korban bencana di daerah itu PLN juga bakal memberikan bantuan ke daerah-daerah lain semisal Lumajang.
Sedangkan Asisten Ekbang Pemkab Jember, Drs Edy Budi Susilo, mengatakan berbagai bantuan itu bakal diberikan kepada masyarakat korban bencana dalam bentuk makanan siap konsumsi, sebelum mereka beraktivitas memasak di rumah masing-masing.
Pasalnya, di sejumlah titik bencana masyarakat masih kesulitan melakukan aktivitas seperti biasanya. Mengingat, kesibukan masyarakat masih terfokus pada bersih-bersih rumah lantaran beberapa waktu terendam air hingga 2-3 hari. Lebih jauh, pihaknya, mengatakan bantuan dalam bentuk sembako tetap diprioritaskan pada masyarakat miskin, yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana.
Karena, bagi masyarakat mampu umumnya sudah bisa mandiri dan melakukan aktivitas seperti keadaan normal. Seperti mulai membuka toko dan aktivitas lainnya. (RI-1)
PLN Mulai Nyalakan Listrik di Kencong
Jember - Banjir yang melanda Desa Kraton dan Paseban Kecamatan Kencong pekan lalu membuat jaringan listrik rusak parah. Sehingga dengan terpaksa PLN memadamkan aliran listrik untuk menghindari kebakaran dan konsleting meluas.
“Pihak PLN minta maaf kepada para pelanggan, karena terpaksa listrik dipadamkan untuk menghindari bahaya setrum,“ jelas Agus Kuswardoyo Manager PLN Persero Jember. Setelah hampir seminggu PLN APJ Jember melakukan pemadaman jaringan listrik Desa Paseban dan Kraton, PLN Jember menurunkan tim survei ke lapangan guna memeriksa kondisi jaringan yang rusak dan ketinggian air di lokasi bencana.
Jika kondisi air sudah surut, masyarakat bakal menikmati listrik kembali. Dari 4 gardu, ada 2 diantaranya dipadamkan selama 3 hari berturut-turut mulai dari hari H bencana hingga tanggal 2 Februari. Sedang 2 gardu lain dipadamkan total hingga Kamis (5/2).
“Pemadaman di tempat yang relatif aman kita lakukan selama 3 hari berturut-turut, sedang yang masih berbahaya, dilakukan hampir seminggu,” katanya. Ia menerangkan, terdapat 2 gardu utama jaringan PLN di Desa Paseban dan Kraton yang tidak mungkin dinyalakan dalam rentang 6 hari.
Sebab, jika dinyalakan akan menimbulkan resiko yang cukup membahayakan warga. “Kami memadamkan 4 gardu utama semata-mata menyelamatkan masyarakat dari bahaya sengatan listrik. Jika kita masih melihat potensi yang tidak mungkin dikover akan kita padamkan lagi,” ungkapnya.
Banjir kemarin untungnya tidak sampai merusak gardu dan jaringan listrik. Hanya saja, di beberapa tempat air sempat merendam tiang-tiang listrik dan 2 gardu utama. “Sehingga langkah kita setelah air surut dan mengering adalah membersihkan jaringan-jaringan yang kotor, ” terangnya.
Petugas PLN terus melakukan pemeriksaan jaringan listrik yang terhubung ke rumah-rumah warga, guna memeriksa keamanan jaringan listrik sebelum dinyalakan secara massal. Survei jaringan itu dilakukan mulai hari Kamis (5/2) pada beberapa tempat yang masih dicurigai belum benar-benar kering genangan airnya.
“Hari ini kita upayakan semua bisa nyala setelah survey jaringan selesai kita lakukan,” tandasnya. (RI-1)
Pemkab Terus Lakukan Normalisasi Daerah Bencana
Jember - Aktivitas normalisasi kehidupan masyarakat pasca bencana tetap dilakukan oleh Satual Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Jember di daerah bencana banjir Desa Paseban dan Kraton. Hingga kini, Satlak PBP mengkonsentrasikan pada pemulihan kehidupan masyarakat di bidang logistik, kesehatan, pendidikan dan pembangunan bronjong.
Terhitung 2 hari ini, setelah cuaca mulai normal dan curah hujan menurun, upaya normaliasi dilakukan secara kontinyu. Seiring dengan itu, para pengungsi yang kemarin dijumpai masih tinggal di posko-posko pengungsian, kini telah kembali ke rumah masing-masing. Kendati masyarakat masyarakat pada umumnya belum bisa melakukan aktivitas kehidupan secara normal.
Sedangkan taruna siaga benca (Tagana) masih siaga melakukan aktivitas pelayanan di dapur-dapur umum. Pasalnya, 1.206 masyarakat korban bencana di Dusun Sidongarti, 317 korban dari Dusun Panggul Melati, dan 5.195 korban bencana Dusun Cakru Desa Paseban masih memerlukan suplai bantuan logistik, baik yang siap makan maupun paket sembako.
Menurut Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, untuk beberapa waktu ini bantuan kebutuhan dasar warga korban bencana diberikan dalam bentuk nasi bungkus siap makan. Lantaran, para korban bencana banyak yang belum bisa melakukan aktivitas kehidupan seperti biasanya.
“Ketersediaan bahan makanan dalam bentuk dapur umum, semuanya mengkover penduduk yang terkena bencana genangan banjir. Jadi pagi, siang dan malam penduduk tetap didrop kebutuhan makanan dalam bentuk nasi bungkus siap makan,” jelasnya.
Ia mengatakan, konsentrasi bantuan juga diarahkan pada pemulihan kesehatan penduduk pasca bencana. Diantaranya, operasionalisasi 4 buah Puskesmas Keliling (Pusling) dalam bentuk mobil ke daerah-daerah bencana, hingga pemberian makan pendamping (MP) ASI pada bayi dan balita, pelayanan ibu hamil serta pengobatan pada para penderita akibat bencana.
“Setiap hari Pusling keliling untuk melakukan pengobatan pada penduduk yang sudah pulang dari Posko bencana. Sampai kemarin sudah ada warga sebanyak 222 orang yang melakukan pengobatan gratis dengan jenis 10 penyakit mulai dari yang ringan sampai yang berat,” katanya.
Aktivitas pengobatan dan vaksinasi, katanya, pada hewan ternak warga juga dilakukan. “Dokter-dokter hewan kita melakukan vaksinasi dan pengobatan pada hewan-hewan yang berhasil dievakuasi ke tempat aman, agar hewan-hewan itu tidak didera penyakit setelah terjadinya banjir terutama pada sapi dan kambing,” tambahnya.
Bahkan, proses belajar mengajar di 9 lembaga pendidikan tetap diadakan. Kendati beberapa waktu lalu banjir menggenangi rumah dan bangunan sekolah. “Jadi tidak ada istilah libur sekolah. Semuanya mulai dari kepala sekolah dan guru tetap melakukan aktivitas belajar mengajar sebagaimana biasanya, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung,” ungkapnya.
Edy mengatakan, kesiagaan Satlak ini bakal dilakukan sampai dengan proses pembangunan tangkis selesai. “Kesiagaan Satlak ini akan tetap dilakukan hingga pembangunan tangkis yang jebol kemarin selesai. Sehingga kekhawatiran kita jika ada hujan lebat susulan tidak sampai menggenangi perumahan penduduk,” tengaranya.
Karenanya, ia menarget pembangunan tangkis tersebut antara 7-10 hari akan rampung digarap. “Mulai kemarin sore sampai malam kita lembur mengerjakan tangkis yang jebol itu. Semoga dalam seminggu ini pembangunannya selesai,” tandasnya. Meski begitu, imbuhnya, proses pelayanan pada masyarakat dalam bentuk bantuan logistik dan dapur umum akan terus berlangsung hingga kondisi benar-benar normal. (RI-1)
