Jember – Untuk tahun 2009 ini, Dinas Pendapatan (Dipenda) Jember mentargetkan akan ada kenaikan pendapatan pajak di sektor wisata. “Khususnya dari restoran dan perhotelan,” ujar Kadispenda Jember, Drs. Suprapto.
Meski enggan menyebutkan angka kenaikan pendapatan dari sektor wisata tersebut, dirinya yakin bahwa ada kenaikan yang signifikan. Pasalnya, Dispenda Jember terus berusaha agar pemasukan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) terus meningkat, salah satunya akan menghidupkan kembali beberapa jenis retribusi yang sempat dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
“Kami dengan semua jajaran akan selalu mengawal Perda yang pada pokoknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember,” jelasnya.
Apalagi potensi pajak restoran dan hotel yang ada di Kabupaten Jember semakin banyak. “Banyak bertumbuhan restoran dan hotel baru di Jember, ini bisa menjadi indikator meningkatnya PAD dari sektor tersebut,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, pajak hotel dan restoran masih memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Diperkirakan dalam tahun ini, hunian hotel di kota Jember ini akan naik, begitu juga jumlah restoran akan bertambah.
Di sisi lain Prapto juga menuturkan bukan hanya sektor restoran dan hotel saja yang naik dan mampu menyumbangkan PAD untuk Jember. Sektor pajak lain seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) juga terus diperhatikan..
Seperti biasa, untuk tahun ini dirinya juga menghimbau semua pejabat di Jember agar menjadi panutan membayar pajak. Pasalnya masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yang diduga karena faktor kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya pajak.
Lemahnya pemahaman tentang pajak tidak hanya didominasi para wajib pajak, juga dipicu masih adanya beberapa aparat yang kurang memahami pajak. “Semua maklum, aparat adalah panutan dalam membayar pajak, sehingga dari aparat harus memberi contoh yang baik dulu,” tuturnya. (RI-1)
RADAR INVESTIGASI
Dipenda Targetkan Kenaikan Pajak Wisata
Polres Kebut Pemeriksaan Saksi di RSUD
Jember – Penyidik Polres Jember berjanji bakal segera menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui terjadinya adopsi ilegal di RSUD dr. Soebandi. Bahkan menurut KAsat Reskrim POlres Jember, AKP Kholilurahman, pihaknya bakal menyelesaikan pemeriksaan semua saksi pada pekan ini.
Tercatat hingga hari Rabu (21/1) ini POlres Jember sudah memeriksa belasan orang saksi. Mulai dari anggota DPRD, LSM hingga karyawan dan Wadir Keuangan RSUD dr. Soebandi.
Dan sesuai rencana Direktur RSUD dr Soebandi Jember, dr Yuni Ermita bakal segera diperiksa juga. “Pokoknya minggu ini pemeriksaan saksi-saksi tuntas,” ujarnya.
Menanggapi bakal adanya pemeriksaan atas dirinya, Yuni Ernita, enggan berkomentar. Yuni yang sebelumnya masih bersedia bicara panjang lebar soal kasus adopsi yang diduga dilakukan oknum bawahannya tersebut, semenjak menghadiri hearing di gedung DPRD Jember dua hari lalu berubah jadi pendiam.
Yuni hanya menyampaikan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus tersebut ke POlres Jember.
Sementara itu Ketua Komisi D yang hadir dalam hearing dua hari lalu, MIftahul Ullum, dengan tegas menyatakan secara prosedur memang RSUD menyalahi aturan. Namun untuk kewenangan penindakan atau pemberian sangsi ada pada Bupati Jember.
Demikian juga dengan proses pemeriksaan yang ditangai POlres Jember. Ulum menyatakan pihaknya tidak bakal melakukan intervensi apapun ke POlres dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke Polress Jember. (RI-1)
KIPP Minta KPU Aktif Sosialisasi
Jember – Sejumlah lembaga pemantau pemilu dan ormas peduli pelaksanaan pemilu mulai khawatir akan semakin tingginya angka golput dan suara tidak sah pada Pemilu Legislatif (Pileg) 09 April 2009 mendatang. Kekhawatiran muncul salah satunya dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Daerah Jember.
Untuk itu manager monitoring KIPP Jember, Ach. Faidy Suja’ie, menghimbau kepada Kpu Jember unutk aktif melakukan sosialisasi. “KPU Jember harus lebih serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana Pemilu dan KPU Jember lebih kreatif dengan memasifkan sosialisasi Pemilu 2009 dengan biaya terbatas,” tegasnya.
Selain itu Pemkab Jember juga harus membantu suksesnya kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
“Terbatasnya, sosialisasi terhadap calon pemilih terkait pelaksanaan Pemilu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga bukan tidak mungkin minimnya sosialisasi pelaksanaan Pemilu akan meningkatkan angka Golput pada Pemilu 2009 nanti,” imbuhnya.
Dari data komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Jember menunjukkan trend jumlah Golput di Kabupaten Jember yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2004, dari 1.625.148 pemilih, angka golput 300.606 pemilih atau 18,4 %.
Dari daftar pemilih tetap 1.629.605 pada Pilpres tahap pertama, angka Golput sebesar 405.692 atau 24,8%. Angka ini kembali meningkat pada Pilpres tahap kedua yakni sebesar 28,9% (474.972) dari 1.641.677 pemilih. Pada Pilkada Bupati Jember 2005, peningkatan terus berlanjut sebesar 35,9% atau 538.119 dari jumlah pemilih 1.621.566.
Bahkan, pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahap pertama angka golput kembali naik sebesar menjadi 51,4% atau 876.469 dari jumlah pemilih tetap 1.704.215 dan naik tipis pada Pilkada Gubernur Jatim putaran kedua yakni 52,2% atau 870.558 pemilih yang tidak hadir ke TPS dan suaranya tidak sah.
Semakin meningkatnya apatisme pemilih yang ditunjukkan dengan peningkatan terus menerus angka Golput di kabupaten Jember menunjukkan bahwa semakin melemahnya ekspektasi mereka terhadap hasil – hasil pemilu terhadap perubahan yang diinginkannya, atau bisa jadi karena aspirasi yang disalurkannya menjadi tidak sah saat di bilik suara.
Apalagi saat ini ada perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih pemula. Kesulitan tersebut bersifat teknis terutama cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara mencoblos, tapi dengan memberi tanda silang pada surat suara untuk menjamin sahnya suara yang diberikan.
Sementara fakta dilapangan yang terjadi di Kabupaten Jember, KPU Jember dalam sangatlah tidak maksimal dalam melaksanakan sosialisasi terkait denga pelaksanaan Pemilu 2009. alasannya KPU tidak ada dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Padahal, kalau KPU Jember mau sedikit bekerja keras, walaupun minim anggaran, dengan menggandeng pihak-pihak terkait (Pemkab, Panwas, Ormas, Orsospol, OKP, LSM, Pondok Pesantren, Lembaga-lembaga pendidikan formal, LSM), maka kegiatan sosialisasi akan berjalan maksimal. (RI-1)
Wilayah Kampus-pun Bakal Dibersihkan dari PKL
Jember - Komitmen untuk melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jember terus berkembang. Usai melakukan penertiban di beberapa kota kecamatan dan rencananya di seputaran segitiga emas. Kini Pemkab berencana menertibakn PKL di kawasan kampus tegalgede.
Saat ini tatanan PKL di jalan Kalimantan, Jawa, Bengawan Solo, Sumatera, Karimata dan Mastrip tampak semrawut serta mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Lantaran para PKL menggunakan badan jalan dan trotoar yang seharusnya menjadi lintasan para pejalan kaki.
Koordinator penertiban PKL Pemkab Jember, yang juga Asisten Ekonomi Pembangunan, H. Edy Budi Susilo, menegaskan bahwa dalam waktu dekat Pemkab akan melakukan koordinasi dengan Rektor Unej guna membicarakan soal penataan PKL di areal sekitar kampus tersebut.
“Dalam waktu dekat ini kita akan berkomunikasi dengan rektor Unej untuk membicakan penataan PKL di seputaran kampus, setelah itu baru Pemkab melangkah lebih jauh lagi,” tegasnya.
“Mudah-mudahan ke depan ada tempat untuk relokasi. Masalah tempat sedang kita koordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Pol PP,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dispenda Jember, H. Suprapto mengatakan, bahwa sementara waktu penataan PKL difokuskan di jalan Letjen Soeprapto dan Letjen Panjaitan. Pasalnya, di sepanjang jalan itu PKL cenderung mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan jumlahnya kian hari bertambah.
Karenanya, untuk beberapa waktu ini, setelah penataan PKL yang berada di segitiga emas dan kedua jalan tersebut, Pemkab baru merencanakan untuk kawasan lainnya. Relokasi PKL bakal diprioritaskan di Pasar Sabtuan yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jatim di jalan Basuki Rahmat. (RI-1)
Pemkab Kembali Janji Bakal Tindak PKL
Jember - Setelah tahap sosialisasi, peringatan dan kompensasi dilalui, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di segitiga emas dan sekitarnya memasuki tahap eksekusi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal memberlakukan tindakan pidana ringan (tipiring) bagi PKL yang enggan ditertibkan dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo mengatakan eksekusi dengan model tipiring akan diberlakukan pada PKL yang tidak tertib dan cenderung melanggar ketentuan Perda. Khususnya, bagi PKL yang telah mendapatkan sosialisasi, peringatan dan kompensasi berupa bantuan gerobak dorong serta uang pembinaan Rp 1 juta.
“Penataan PKL di segitiga emas dan sekitarnya sudah dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi sampai dengan pemberian gerobak dorong, dan saat ini memasuki tahap pemindahan. Sat Pol PP sudah mulai melakukan tindakan yang sifatnya eksekusi,” ungkapnya.
Lebih jauh ia menyatakan bagi PKL yang tidak mau menempati lokasi yang telah disiapkan akan dikenakan tindakan pidana ringan (tipiring). Hal tersebut sebagai konsekuensi dari program penertiban yang dilakukan oleh Pemkab terhadap para PKL diwilayah itu.
“Walaupun belum seratus persen dilakukan penataan. Tapi saat ini wajah jalan Sultan Agung, A. Yani dan Trunojoyo sudah lebih tertib, memang perlu waktu dan tidak serta merta. Pada prinsipnya Pemkab memiliki tekad melakukan penataan PKL dimulai dari zona I hingga zona-zona berikutnya,” jelasnya.
Pernyataan penertiban oleh Pemkab Jember, sebenarnya sudah berulangkali disampaikan oleh pejabat terkait. Dan sesuai kenyataan yang ada, Pemkab sudah berusaha menertibkan kawasan segitiga emas dari PKL sebanyak 4 kali.
Terakhir kali menjelang Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) 2008 lalu. Dan realisasinya hingga saat ini tidak berhasil. Bahkan PKL yang mangkal di jalan Untung Suropati, Samanhudi, Dyah Pitaloka dan sekitarnya justru melepas roda gerobak bantuan Pemkab Jember. Sehingga PKL berjualan mulai pagi hingga malam hari non stop setiap hari. (RI-1)
Polisi Kembali Periksa Wadir RSUD Soebandi
Jember – HAri ini penyidik Polres Jember memeriksa lima saksi dalam kasus penjualan bayi warga miskin di RSUD Dr. Subandi Jember. Sejumlah saksi yang diperiksa hari ini, termasuk salah satu Wakil Direktur (Wadir) bagian Keuangan RSUD, Drs. Damanhuri.
Damanhuri yang berusaha dikonfirmasi usai pemeriksaan, enggan berkomentar. Dirinya mempersilahkan wartawan konfirmasi langsung ke penyidik Polres JEmber.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, menegaskan bahwa pihaknya belum menetapkan tersangka karena semua masih dalam proses penyelidikan.
Sementara Abdul Haris Afianto, kuasa hukum pengadopsi bayi, Kholik dan Tuti Asih, menyatakan kliennya merasa ditipu oleh RSUD Subandi Jember. Keduanya sudah membayar uang dan dinyatakan sebagai pasangan yang berhak mengadopsi bayi yang baru lahir, ternyata harus kecewa karena bayi itu harus dikembalikan pada orangtuanya.
Selanjutnya Alfianto berencana melaporkan RSUD Dr. Subandi Jember karena melakukan penipuan. “Laporan sedng kami susun dan pihak yang kami laporkan adalah RSUD Subandi Jember karena diduga melakukan parktik penipuan,” tegansya.
Abdul Haris Afianto mensinyalir paktik adopsi ilegal kerap menimpa warga miskin di Kabupaten Jember. (RI-1)
BOS Sudah Mencukupi Operasional Sekolah
Jember - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2009 ini menurut MAnajer BOS kabupaten Jember, Wiwik Hamiseno, sudah mencukupi operasional sekolah. Sehingga sekolah tidak lagi diperkenankan memungut dana dari masyarakat dengan dalih untuk memenuhi operasional sekolah.
“Mulai Januari tahun ini dana BOS SD naik menjadi Rp. 33.083 per siswa, sedangkan dana BOS SMP naik menjadi Rp. 47.500 per siswa, sehingga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menurut Wiwik layak untuk disampaikan karena terkait banyaknya keluhan wali murid di sekolah-sekolah yang merasa masih ditarik dengan nama dana partisipasi pembangunan setiap bulannya.
Wiwik juga menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah melayangkan surat kepada Dinas Pendidikan JEmber yang ditembuskan semua sekolah.
“ Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang melarang sekolah memungut uang karena dana BOS sudah dinaikan, sudah kami terima jadi tidak ada alas an untuk memungut lagi,” imbuhnya. (RI-1)
Marak Jadi Tim Sukses, Perangkat Desa Disorot Panwas
Jember – Semakin banyaknya perangkat desa termasuk Kepala Desa (Kades) menjadi tim sukses parpol dan calon legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2009 yang akan dating, membuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember bekerja ekstra keras.
Panwaslu mulai banyak menerima aduan dari masyarakat akan keterlibatan perangkat desa tersebut. Karena banyaknya aduan akan keterlibatan aparat pemerintahan tersebut, maka Ketua Panwaslu Jember, Agung Purwanto, menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan.
“Hal ini, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu,” tegasnya. Untuk itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus semacam ini. “Kami sudah kantongi informasi awal, tapi masih perlu pendalaman,” ujarnya.
Sebagai Ketua Panwaslu, Agung mengingatkan para Kades dan perangkatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses caleg. Tindakan ini sangat jelas menyalahi peraturan perundang-undangan.
Sejumlah oknum Kades dan perangkat desa, bahkan sudah terlalu jauh terlibat. Misalnya, ada laporan yang masuk bahwa ada perangkat desa yang terang-terangan ikut memasang stiker caleg. Atau mengarahkan warganya untuk memilih caleg yang didukungnya.
Selain itu Panwaslu juga mencatat sejumlah pelanggaran lain yang dilakukan kontestan Pemilu. Yang cukup marak adalah saat terjadi bencana banjir bandang di beberapa kecamatan di Jember. Saat itu banyak kontestan pemilu yang memberikan bantuan, namun dapat digolongkan sebagai kampanye terselubung. (RI-1)
Pemkab Incar Wisata Bahari
Jember – Naga-naganya, Pemkab Jember tidak patah arang, meski sempat diprotes oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait keinginannya menciptakan wisata bahari di pulau Nusa Barong, karena dikhawatirkan bakal merusak cagar alam. Terbukti pada akhir minggu kemarin, Sabtu (17/1) Bupati Jember MZA Djalal me-launching program Wisata Bahari 2009 di pendapa Kecamatan Puger.
Dengan wahana tersebut, segenap kekayaan alam dan keindahan laut yang banyak disebut Kota Tembakau eksotis itu tidak hanya bisa dinikmati oleh wisatawan domestik saja, tapi juga wisman (turis).
Menurut Djalal, sudah saatnya Jember bangkit bersama wisata baharinya. Karena potensi lautan yang dimiliki kabupaten tersebut cukup luas dan layak dijual pada wisatawan tingkat local, nasional bahkan internasional. Asalkan dikelola secara prefesional dan maksimal. “Gunung itu kalau dikelola oleh orang bodoh akan tetap menjadi gunung, tapi kalau dikelola oleh orang pintar akan menjadi emas,” katanya.
Demikian pula dengan wisata bahari Jember, bila dikemas dan digarap dengan cantik dan professional tentunya bakal memberikan kesejahteraan pada masyarakat Jember. “Sudah saatnya masyarakat Puger bangkit menjual potensinya agar memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Puger sendiri. Karena semua potensi alamnya masih bisa dikembangkan lebih luas dan besar lagi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Djalal mengaku sering melaut seraya menikmati keindahan lautan beserta segenap potensi alamnya. Hal tersebut dilakukannya guna menjajaki sejauh mana daya tarik yang bisa dijual pada wisatawan. “Beberapa waktu lalu saya sering ke Puger menikmati alam Puger, karena ini sebuah embrio untuk mengajari orang-orang Jember agar datang ke Puger, naik kapal dan tidak takut melaut untuk menikmati keindahan alam dan lautnya,” ujarnya.
Bupati Jember ini berobsesi langkah awal yang akan ditempuhnya adalah menggelar pekan wisata pada hari Sabtu dan Minggu. “Saya menunggu pada suatu saat nanti pada hari Sabtu-Minggu masyarakat akan datang ke puger dalam acara pekan wisata. Mereka akan memancing ikan, melihat pemandangan dan rekreasi ke Puger,” tuturnya.
Bukan hanya itu, guna mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut Paket Travel bakal diadakannya. Sehingga, wisatawan yang berkunjung bisa membeli paket itu untuk mengunjungi beberap tempat serta mendapatkan paket mamiri dan mamirat. “Ini adalah langkah awal,” imbuhnya.
Tentu saja hal itu, perlu didukung penuh oleh masyarakat Puger. Misalnya, masyarakat Jember perlu rajin menjaga kebersihan kotanya, bersikap ramah pada wisatawan dan selalu menebar senyum. “Mengapa Bali itu menjadi obyek wisata dunia, karena Bali itu aman sehingga orang Eropa, Amerika dan luar negeri lainnya datang ke sana. Kalau masyarakat Puger mampu menjaga keamanan, keramahan dan kebersihan bukan tidak mungkin Puger bisa seperti Bali,” katanya. (RI-1)
Produksi Padi Jember Meningkat 40 ribu ton
Jember – Selama dua tahun terakhir ini, produksi padi Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga menurut Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jember, Ir. Harry Widjayadi, peningkatan produksi tersebut sebagai wujud adanya kegairahan petani untuk mengembangkan tanaman pangan padi. Dengan begitu, target produksi yang dipatok sebesar 900 ribu ton pada tahun 2010 diprediksi bisa terealisasi sebelum jatuh tempo.
Harry mengatakan, peningkatan produksi padi tahun 2007-2008 cukup signifikan. Peningkatannya mencapai 40.696 ton, dengan angka perkiraan akumulasi sebesar 814.482 ton pada tahun 2008. “Dengan peningkatan yang cukup mengembirakan itu berarti target 900 ribu ton pada tahun 2010 nanti bisa terealisasi,” katanya.
Peningkatan jumlah produksi itu, tentunya diikuti oleh penambahan luas panen dan tambah tanam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, katanya, luas panen yang mampu diambil petani sebesar 140.184 hektar, lalu berturut-turut bertambah pada tahun 2007 dan 2008 sejumlah 141.066 dan 143.597 hektar. “Tentunya peningkatan jumlah produksi diikuti juga dengan meningkatnya luas areal tanam,” tandasnya.
Keberhasilan semacam ini merupakan potret dari usaha petani Jember dalam menggeluti usaha taninya. Selain itu, sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa para petani memang memiliki gairah dalam menanam padi lantaran didukung oleh beberapa hal. Misalnya, membaiknya harga gabah, sehingga terjadi keseimbangan antara produksi dan pemasarannya.
Harga gabah yang meningkat hanyalah satu sisi pendukung minat petani. Pada sisi lain, bertambah baiknya saluran irigasi ke sawah-sawah, ujarnya, menjadi bagian penting dalam proses produksi. “Untuk persediaan air selama 2 tahun terakhir tahun tidak ada masalah. Karena sudah mulai membaiknya irigasi pengairan ke sawah-sawah petani,” ujarnya.
Meski begitu, dalam menghadapi tahun 2009, lanjutnya, petani harus bersiap diri lebih baik lagi. Pasalnya, ada beberapa hal yang dimungkinkan menjadi kendala produksi tanaman pangan tersebut. Sebut saja masalah pupuk, hama penyakit, dan curah hujan yang terlalu maju sebagai akibat perubahan iklim (global warming).
“Yang menjadi permasalahan tahunan biasanya memang masalah pupuk,” terangnya. Lantaran, pada tahun ini jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jatim tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, petani petani perlu lebih cerdas dalam memanfaatkan pupuk organic sebagai pendamping pupuk kimiawi.
Sementara soal musim yang mengalami kecenderungan untuk maju. Harry mengatakan, perlu disikapi oleh petani dengan bijaksana karena hal tersebut sebagai imbas dari fenomena alam yang sedang terjadi. “Untuk menyikapi global warming ini petani harus mampu mengambil keputusan dengan baik. Soalnya musim bisa jadi berganti irama, contohnya bertambahnya durasi musim hujan, atau semakin majunya musim hujan. Sehingga hal itu akan merubah kebiasaan tanam petani,” paparnya. (RI-1)
