(Infokom) Jember - Sinergisitas di Jember tidak saja ditemui pada unit kerja lingkup Pemkab Jember, tapi hal itu sudah menggurita di kalangan unit kerja sektoral seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember yang bisa bekerjasama dengan program pemerintah daerah.
Betapa tidak ketika program Pemerintah Kabupaten Jember mengentaskan kemiskinan lewat 4 Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan Pembangunan Infra Struktur Pedesaan serta dilengkapi dengan 4 desa binaan untuk mempercepat pembangunan.
Program pemerintah pusat yang dilewatkan BPN Jember menurut Kepala Kantor, pihaknya bisa mensinergiskan program itu diwilayah desa binaan. “Kami bisa memadukan program yang ada BPN dengan Program Kabupaten seperti Program Prona yang kami fokuskan juga di 4 desa binaan di Jember.”ungkap Siswo Prajitno.
Sesuai pepatah mengatakan, dimana bumi dipijak disitulah bumi kita dijinjing itu yang menjadi pedoman bagi Siswo sejak menjabat tanggal 24 Juni 2008 kemarin genap 2 tahun di BPN Jember. “Meski kami sebagai orang pusat prinsipnya unti kerja yang kami bangun berkeinginan membangun Jember di Indonesia bukan membangun Indonesia di Jember sehingga diera otonomi daerah ini ada nilai manfaat bagi masyarakat Jember dari kehadirannya,”tarangnya.
Berangkat dari sinergisitas dari Pemkab Jember dengan lembaga yang didipimpinnya, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 22 Mei 2008 di Surabaya yang bersamaan dengan acara Rakor Bupati se Jatim di Grahadi. “Penghargaan kepada Bupati Jember saat itu diwakili oleh bapak Sekda yang menerima penghargaan itu dari Kepala BPN Pusat yakni DR H. Joyo Winoto,”jelasnya.
Tidak hanya Jember yang mendapatkan penghargaan dari pimpinan BPN Pusat kepada sejumlah Bupati dan wali kota di Jawa Timur. “Selain Jember juga ada Kabupaten Bangkalan, Trengggalek, Probolinggo dan ada satu kota lagi,”aku Siswo yang lupa daerah satunya.
Dari perhatian khusus itulah kepada masyarakat miskin dengan program rumah layak huni, desa binaan dan sebagainya, orang pusat melihat Jember telah bisa merespon program pusat. “Itu yang menjadi salah satunya Jember mendapat penghargaan dari pimpinan kami dan kami ikut bangga juga,”cetusnya.
Sehingga kedepan dengan penghargaan itu membuat lembaga yang dipimpinnya sebagai pelecut dirinya bersama staf lainnya lewat program yang ada. “Kedepan program berupa konsulidasi tanah yang di sediakan oleh pusat untuk nelayan Puger dan sekitarnya sebanyak 500 bidang/sertifiakasi, itu juga yang kami sinergiskan dengan Pemkab Jember,”tambahnya.
Dari jumlah itu nantinya akan diberikan khusus kepada nelayan yang memiliki tanah yang berstatus GG tanah kosong yang dipakai. “Namun memiliki mafaat untuk kepentingan masyarakat nelayan lebih mendekatkan dengan perahu milik nelayan yang harus diamankan setiap harinya,”pungkas Siswo.
Tidak hanya itu sebenarnya program pusat yang di luncurkan kepada daerah seperti ada program P4T (Peoyek Pemilikan Penguasaan Pengaturan Pengguna Tanah). “Kita dapat jatah 2 ribu bidang (sertifikasi) itu juga yang akan kami sinergiskan di wilayah Jember,”paparnya.
Diakui oleh Kepala BPN Jember, banyak program pusat yang dikucurkan di daerah yang didanai oleh APBN untuk kesejahteraan dan ketremntaman masyarakat utamanmya masyrakat kurang mampu.
“Diharapkan dukungan dari semua pihak utamanya Kepala Desa agar program itu benar-benar membantu masyarakat miskin yang berkeinginan memiliki sertifikasi tanahnya karena sertikasi merupakan bukti sah yang dilindungi oleh hokum,”paparnya. (*/jok)
RADAR INVESTIGASI
Karena Sinergisitas, BPN Dapat Penghargaan
UPK Jember Menjadi Embrio Terbentuknya BUM Desa
(Infokom) Jember - Program pemberdayaan mayarakat miskin dari profensi lewat Gerdu Taskin yang mengelola keuangan bagi pelaku usaha mikro dikucurkan sejak tahun 2002 sampai sekarang di tahun ke tujuh ini banyak sektor yang merasakan kehadirannya.
Untuk kemarin selama 3 hari mulai tanggal 17-19 Juni 2008 di aula RM Sumber Nikmat dilaksanakan pelatihan pengelolaan UPK (Unit Pengelola Keuangan) “Hal itu dilakukan untuk penyegaran pelaku UPK yang telah berjalan cukup lama melayani usaha ekonomi mikro di masyatakat kita,”ungkap Kepala Bapemas Jember Hardiyano saat selesai membuka acara itu.
Lewat pelatihan yang diperuntukkan bagi ketua, sekretais dan bendahara UPK sejumlah 56 UPK se Kabupaten Jember yang dilaksanakan 3 tiga tahap. “Penyegaran itu sekaligus bermanfaat untuk penyegaran kembali terhadap administrasinya, keuangan, pengelolaanya, pengembangan dan utamanya kepada pengurus karena dana itu bukan hibah,”tandasnya.
Selain itu diharapkan dengan pelatihan itu selama 3 hari dengan bebagai materi ada peningkatan masing-masing lembaga UPK di desa. “Karena secara kelembagaan akan dilakukan penilaian apakah UPK masuk peringkat lebih baik atau tidak,”tambahnya.
Katagori UPK menurut Kepala Bapemas ada 4 tingkatan mulai terbaik yakni sehat, cukup sehat, kurang sehat sampai tidak sehat. “Diakui UPK di Jember masih belum ada yang masuk katagori sehat sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ada yang masuk ke katagori itu,”pungkanya.
Penentuan katagori itu lebih lanjut menurut Hardiyanto ditentukan oleh profensi. “Apakah 56 lembaga UPK di Jember masuk katagori sehat atau tidak sangat tergantung dari pelaku itu sendiri,”tambahnya.
Tidak saja perbaikan dari pengelolaam dan kelembagaan seluruh UPK yang di Jember namun diharapakan menjadi embrio dan perubahan kelembagaan itu sendiri menjadi BUM Desa.
“Tidak saja mengelola simpan pinjam yang akan ditekuni oleh UPK di Jember nantinya diharapkan menjadi BUM (Bandan Usaha Milik) Desa karena UPK akan dijadikan embrio terbentuknya BUM Desa,”terang Hardiyanto.
Perkembangan perubahan kelembangaan menurut Kepala Bapemas Jember yang sebentar lagi punya gawe BBGR 3 Juli 2008 di Alon-alon Jember. “Tentunya perubahan kegiatannya lebih meluas tidak lagi terkait simpan pinjam untuk usaha riil masyrakat desa, namun pengelolaan bisa melebar saeperti mengelola listrik desa, pasar desa, bank desa atau kegiatan usaha desa lainna bisa ditangani,”tambahnya.
Sejak pasca program yang digulirkan dari profensi, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya pembinaan yang telah dilakukan oleh Bapemas Jember sebagai leading sector-nya.
“Namun anggaran yang telah dikucurkan sebagai bentuk upaya pengembangan UPK membantu sektor riil di masyarakat Pemkab Jember mengkucurkan 5 milayar lebih untuk pengembangan usaha itu,”jelas Hardiyanto.
Meski anggaran awal dari propensi dan sekarang dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan peruntukkannya bagi masyarakat mikro yang berguna mengembangkan usahanya.
“Namun dengan adanya pengelolaan simpan pinjam lewat UPK diharapkan masyarakat disiplin dan tertib mengembalikan dana itu karena anggaran itu bergulir bagi pelaku usaha lain yang ada di desa itu,”ujarnya. (*/jok)
Polres Tunggu Visum Korban Pemerkosaan
Jember - Kasus yang sedikit banyak menodai korp kepolisian resort Jember ini, membuat orang nomor satu di Kapolisian Jember ini “meradang”. Dalam statemennya saat dikonfirmasi via handphonenya, pasca kejadian pelaporan kasus dugaan perkosaan oleh oknum anggotanya Brigpol Farouq Avero, terhadap gadis di bawah umur bernama Bunga (16) warga Dusun Bindung, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji itu Kapolres mengatakan tetap akan bertindak profesional dan bertindak tegas terhadap anggotanya.
Menurut Kapolres AKBP Ibnu Isticha, bahwa untuk bukti perkosaan yang dituduhkan kepada oknum anggota Polsek Rambipuji tersebut belum bisa dibuktikan. Sebab, masih menunggu adanya visum dari dokter.
Tapi, yang jelas menurut Kapolres bahwa oknum ini dapat dikenakan Undang - Undang Perlindungan Anak (UPA) No 23 Tahun 2003 karena korban adalah masih di bawah umur, ancamannya adalah 15 tahun.
Menurut Kapolres bahwa jeratan pasal undang – undang perlindungan anak di bawah umur tersebut malah lebih berat dari tuduhan perkosaan. “Saya akan profesional dan tetap ambil tindakan tegas,” ujar Kapolres.
Informasi terkini, bahwa oknum anggota ini diduga kuat jatuh cinta kepada korban yang tinggal bersama paman dan bibinya P Holik. Sejumlah sumber mengatakan bahwa tuduhan perkosaan tidak benar. Sebab, ada indikasi hal itu dilakukan suka sama suka.
Tapi, sialnya kondisi gadis masih di bawah umur. Dia masih pelajar kelas II di SMAN Sukorambi. Saat kejadian entah kali keberapa ketahuan bibinya. Bibinya teriak, dan diikuti kedatangan warga sekitar yang nyaris menghakimi oknum anggota Polsek Rambipuji, yang mantan tugas di Telematikan Opsnal Polres Jember ini.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Polres Jember berpangkat Brigadir Polisi (Brigpol) bernama Faruk Avero masih diperiksa Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Jember karena diduga telah memperkosa anak gadis di bawah umur. (RI-1)
e-procurement Menghemat Anggaran Hingga 20 %
Jember – Anggota DPRD TK I Jatim, Drs Saleh Mukadar, Msi menegaskan bahwa dengan sistem pelelangan proyek secara fair, terbuka, dan menghindari KKN salah satunya adalah dengan E-Procurement (lelang melalui Internet), sehingga Pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran 15 – 20 % anggaran.
Sisa anggaran lebih itu bisa digunakan untuk merealisasikan berbagai macam proyek yang menyentuh rakyat. Bukan tidak mungkin sistem pelelangan E-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya selama ini bisa diterapkan di daerah – daerah lain di Jawa Timur. Hal itu tergantung dari kemauan pengguna anggaran (PA), Asosiasi dan pelaku usaha atau rekanan sendiri.
“Dengan E-Proc seperti di Pemkot Surabaya itu kan tidak ada saling ketemu rekanan dengan PPTK atau dengan pejabat di dinas. Sehingga fair, terbuka, dan kontraktor dituntut profesionalitas tinggi. Ini baru bisa dilakukan efisiensi anggaran dan memberantas KKN itu,” ujar Saleh Ismail Mukadar, usai melantik Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) yang ke 28 di Jember.
Saleh yang juga pemegang 9 Lembaga atau Organisasi besar di Jatim ini sangat berharap bahwa semua bidang di Pemerintahan bisa melakukan penghematan anggaran dan efisiensi. Karena dia sangat menyayangkan dengan anggaran sangat besar itu, selama ini masih saja Jawa Timur memiliki masyarakat miskin yang tergolong sangat tinggi.
Di depan pengurus DPK Aspekindo yang baru dilantik, Saleh juga berpesan anggotanya harus bisa menjadi motor perubahan dalam pengembangan jasa konstruksi ke arah profesional tersebut. Dia mengaku prihatin karena selama ini banyak preman berbaju Asosiasi merebut proyek dan berusaha mengamankan tapi ujung – ujungnya memenangkan tender proyek kepada salah satu rekanan.
“Dari contoh anggaran proyek di Pemkot itu Rp 6 milliar, setiap tahunnya bisa menyisihkan anggaran Rp 100 – 150 milliar. Dana ini bisa dialihkan untuk program kegiatan lainnya,” ujar Saleh. (RI-1)
Kajari Jember Bakal Tahan 2 Tersangka KAsda
Jember – Kajari Jember, Elvis Jhoni SH, menegaskan bakal menahan kembali 2 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi dana Kasda Jember era Bupati Jember, Samsul Hadi siswoyo Msi (2000-2005). Dua tersangka, Sunardi dan Ir. Herwan Agus D, tersebut dipastikan bakal menyusul mantan pemimpinnya di Lapas Klas II A Jember pada Kamis (26/6/2008).
Pernyataan Elvis tersebut disampaikan kepada Radar Investigasi usai hearing dengan Koalisi LSM Anti Korupsi Jember yang terdiri dari LSM Gempar, Media Centre, Sakera dan PETA pada Senin sore (23/6/2008) dikantornya jalan Karimata jember.
Elvis tidak mau main-main menangani kasus dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar. Apalagi rentan waktu penahanan kedua tersangka dengan tersangka dan terpidana lain cukup lama. “Lamanya waktu kedua tersangka tidak ditahan karena memang berkasnya belum selesai atau sempurna, kalau sekarang ini sudah sempurna dan bakal dilimpahkan ke Kejari Jember,” ujarnya.
Begitu dilimpahkan ke JEmber maka, Kejari Jember tidak bakal membedakan perlakuan hokum kepada kedua tersangka. Elvis menolak dikatakan tidak adil sehingga untuk membuktikan kesungguhannya untuk memberantas korupsi, kedua tersangka dipastikan bakal ditahan.
Seperti diberitakan sebelumnya sebelum pindah, Aspidsus Kejati Jatim, Hartadi SH, sempat memberikan keterangan pers kepada Radar Investigasi via handphonenya, bakal secepatnya menyerahkan berkas dan tersangka kasus kasda yang juga mantan Kabag Keuangan tersebut pada Kamis mendatang.
Karena kedua tersangka diduga turut terlibat dalam dugaan korupsi Kasda Rp. 18 miliar. (RI-1)
Penyidikan Oknum Polisi Pemerkosa, Jalan Ditempat
Jember – Proses penyidikan pelaku tindak pidana dugaan pemerkosaan yang dilakukan oknum anggota polres Jember, Brigpol Faruq Avero dengan korban salah satu siswi kelas II SMA Sukorambi hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Kanit P3D Polres Jember, Aiptu Sri Sabdono, enggan berkomentar atas desakan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) untuk tidak berhenti melakukan melakukan penyidikan pada tataran indisipliner saja, namun harus diseret ke pidana umum. “Saya tidak berkomentar-lah tanya langsung ke Kapolres saja, bagaimana kelanjutannya,” jawabnya singkat, Senin (23/6/2008).
Selain mempersilahkan wartawan mempertanyakan penanganan ke Kapolres, Kanit P3D juga mempersilahkan menannyakan proses hokum ke Kasat Reskrim karena terkait dengan penyidikan pidanan umum.
Namun sayangnya Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Kholilurahman, juga enggan berkomentar. Kholilur hanya menjawab singkat masih belum bias berkomentar. “Coba ke Kapolres saja, saya nggak komentar,” tukasnya.
Sementara itu hingga Senin sore, Kapolres Jember tidak bias dikonfirmasi karena tidak berada ditempat. Ketika dihubungi via handphonenya juga tidak diangkat. Menanggapi hal ini Koordinator P3A Jember, Dewi Masitoh menyatakan tetap pada pendiriannya yakni secara terus menerus mengawla kasus tersebut hingga pelaku ditangani dengan serius.
“Kalau belum ada penanganan penyidikan atas dugaan pemerkosaannya dengan jeratan KUHP dan UU perlindungan perempuan dan anak, maka kami terus kawal dan desak jajaran kepolisian hingga tingkat pusat,” tegasnya. (RI-1)
JICA lakukan studi kajian bencana banjir di Kabupaten Jember
(Infokom) Jember - Tim dari JICA yang beranggotakan 5 (lima) orang akan berada di Jember selama 2 (dua) hari, dan Senin (23/6) kemarin diterima Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, Msi dan jajaran dinas terkait di ruang rapat Pemkab Jember yang akan melakukan studi dan kajian akan penanganan bencana alam diwilayah ini. Keberadaan Japan International Cooperation Agency (JICA) diharapkan masih mau membantu mengatasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jember, “Karena Daerah ini masih memerlukan penanganan bencana alam yang lebih komprehensif, “pinta Edi.
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Jember, Drs. Edi B. Susilo, MSi mengungkapkan hal itu di hadapan tim JICA dan dinas terkait yang akan melakukan studi dan kajian metode penanganan bencana di Kabupaten Jember.
Terhadap warga di daerah bencana alam atau rawan longsor, Edi meminta agar selalu waspada, “Meski peringatan akan terjadinya bencana alam sudah diberikan oleh BMG lebih awal, “tandasnya.
Sementara itu Mr. Mimori Satoru dari JICA meminta dukungan jajaran dinas terkait Pemkab Jember atas keberhasilan studi yang akan dilakukan. “Kerjasama dalam penanggulangan bencana alam akan dilakukan bersama Satlak yang ada diwilayah ini, “ujarnya.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa fokus studi penanggulangan bencana alam yang akan dilakukan bersama timnya yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota JICA tersebut terhadap bencana banjir yang sangat berpotensi terjadi di wilayah ini. “Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi bencana banjir dan mengevaluasi pontensi banjir yang terjadi, “katanya.
Bahkan masih menurut Mimori, Kabupaten Jember merupakan salah satu kandidat terkuat menjadi obyek atau sasaran studi penanganan bencana banjir dari JICA ini. “Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jember dan berbagai pihak terkait studi yang akan dilakukan sangat dibutuhkan demi keberhasilan program dari JICA ini, “pintanya kepada jajaran terkait.
Setelah melakukan dialoq yang dipandu langsung oleh Asisten II, Drs. Edi B. Susilo untuk menggali informasi awal sebagai pendukung kajian dilapangan, selanjutnya tim JICA yang dipimpin Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Jember dan instansi terkait langsung menuju daerah rawan bencana banjir yaitu di Kecamatan Panti.
Namun demikian, Mr. Mimori Satoru akan berusaha melakukan studi dan kajian ini lebih baik, dan kalau perlu akan memberikan bantuan peralatan yang masih dibutuhkan untuk mengatasi dan mendeteksi bencana banjir di Kabupaten Jember. “Tetapi masih menunggu hasil dari kajian yang akan dilakukan dilapangan kelak, “tandasnya.
Selain melakukan peninjauan ke lokasi daerah yang pernah terkena bencana alam seperti di Kecamatan Panti, yang tidak kalah pentingnya berupa informasi dan dokumentasi juga sangat dibutuhkan sebagai referensi untuk melakukan studi dan kajian yang akan dilakukan di wilayah ini, “Maka sebelum kembali ke Jakarta, Tim JICA akan menggali data dan informasi tentang bencana alam yang pernah terjadi di Kabupaten Jember, “pintanya. (*/tot)
TP3B Juga Sosialisasikan Pemakaian RDKK
Jember - Tidak kalah penting dalam sidaknya yang dilakukan terpadu bersama Disperta, Disperindag, Polres, Kabag Ekonomi, KTNA dan beberapa anggota lainya sebanyak 2 mobil selain mengecek realisasi distribusi pupuk, TP3B (Tim Pengawas Pengendali Pupuk Bersubsidi) juga memberikan pemahaman terkait dengan RDKK.
“Diharapkan dengan memahami RDKK (Recana Difinitif Kebutuhan Kelompok) agar kios bisa tahu petani dan luasan hamparan wilayah yang harus menjadi tanggung jawab dalam penyaluran pupuknya jadi tidak mengada-ngada dan kalau bukan petani jangan dilayani,” tutur Asisten II Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo usai melakukan sidak di 11 distributor dan sejumlah kios pupuk di Jember, Minggu (22/6/2008).
Lebih lanjut menurut Edy dengan mengetahui RDKK diharapkan kios bisa secara jelas mengetahui pemasaran yang akan menjadi wilayahnya. Demikian halnya dengna petani bias mengetahui dimana harus membeli pupuk. “Upaya itu dilakukan agar baik kios tepat sasaran kepada petani yang benar-benar sasarannya ke petani yang memiliki areal sawahnya, itu yang harus diberi,” jelasnya.
Selain itu diharapkan juga dengan langkah sidak yang dilakukan pendistribusian pupuk bersubsidi selalu tepat sasaran. “Karena di Kabupaten Jember pada bulan Juni ini telah menyalurkan sekitar 44 ribu ton dari jatah kouta pupuk urea bersubsidi sebesar 84.782 ton, SP 36 sejumlah 5.355 ron, za 21.083 ton dan NPK 13.172 ton,” tandasnya lagi. (RI-1)
Sidak, TP3B Temukan Banyak Penyimpangan Distribusi pupuk
Jember – Stock pupuk yang cenderung banyak didengar kabarnya sedang langka, membuat penasaran TP3B (Tim Pengawas Pengendali Pupuk Bersubsidi). Dan dugaan akan adanya penyimpangan dalam distribusinya terungkap saat sidak ke sejumlah distributor hari ini, Minggu (22/6/2008).
Tim kabupaten yang diketuai oleh Asisten II Pemkab Jember, H. Edy Budi Susilo, menemukan sejumlan penyimpangan yang dilakukan distributor. “Dari 11 distributor dan 4 kios yang kami kunjungi ternyata rata-rata terdapat penyimpangan, baik itu ringan maupun berat,” ungkapnya.
Edy mencontohkan hasil sidaknya menemukan distributor dan kios tidak tertib administrasi. “Administrasi penyaluran pupuk ke mana saja itu tidak aada yang tertib, sehingga menimbulkan kerawanan untuk disimpangkan,” tuturnya.
Selain itu juga masih banyak kios yang tidak memasang papan nama berikut HET (Harga Eceran Tertinggi). Untuk itu pihaknya bersama tim mencatat siapa saja yang melakukan penyimpangan, sehingga usai sidak bakal dijatuhkan sangsi tegas bagi yang menyalahi peraturan.
Apalagi ada sejumlah kios dan distributor yang dengan sengaja mengurangi timbangan berat pupuk. “Kalau disak dicantumkan berat netto 50 kg setelah ditimbang ternyata ada selisih lebih ringan yakni beratnya 47 kg,” ujarnya. Sehingga pengurangan berat tersebut tergolong penyimpangan yang fatal.
Sidak menurut Edy juga dilakukan untuk mengantisipasi keluarnya pupuk Jember ke luar kabupaten maupun luar kecamatan. Terkait sangsi edy enggan menjelaskan apa saja sangsi yang dijatuhkan. “Yang penting paling berat ya kita pertimbangakan untuk mencabut ijin distribusinya,” imbuh Edy. (RI-1)
Nyambut BBJ, Pol PP Mulai tertibkan PKL
(Infokom) Jember - Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang bakal digelar oleh Pemkab Jember satu bulan penuh pada Bulan Agustus 2008 mendatang menjadi taruhannya bahwa masyarakat Jember bisa menjadi tuan rumah yang baik dan ramah.
Tidak saja ramah akan tetapi tertib, bersih indah dan aman sesuai dengan Terbina harus dijaga seutuhnya. Untuk itu beberapa waktu yang lalu dan dilakukan seraca rutin Pemerintah Kabupaten Jember lewat Kantor PP Jember melakukan penertiban.
“Tidak saja Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah akan tetapi Jember sebagai tuan rumah yang baik dan dikenal dengan santun dan tertibnya kami mempersiapkan diri menyambut BBJ,”ungkap Suhanan Kasatpol PP sesaat selesai menertibkan PKL di alon-alon Jember dan sekitarnya.
Penertiban sengaja dilakukan oleh pihaknya bersama samping selain menyambut BBJ mendatang. “Namun diharapkan ada ketertiban dari masyarakat Jember utamanya PKL, gelandangan maupun WTS sehingga ada yang harus kami tipiringkan,”tuturnya.
Pada akhir-akhir ini diakui oleh pihaknya ada kegiatan yang sedikit meningkat itensitas kerjanya terkait penertiban PKL, operasi WTS maupun geladangan di Jember oleh Satpol PP. “Karena sebagai tuan rumah tentunya diharapkan jangan sampai terjadi image yang jelek terhadap kota Jember,”cetusnya.
Seperti kemarin secara rutin dengan sabar dan telaten pihaknya terus melakukan pembinaan kepada PKL yang ada di Jalan Samanhudi dan Jalan Diponegoro. “Karena di jalur itu bebas dari pedagang kaki lima dan kami tidak jemu-jemu melakukan pembinaan dan penertiban,”terangnya.
Dalam penertiban itu tidak ada terget harus mengangkut barang milik pedagang. “Namun yang lebih penting ada kesadaran dari masyarakat Jember agar tidak lagi berjualan di sepan jalan yang telah dilarang oleh pemerintah sesuai Perda yang berlaku,”tambahnya.
Begitu juga dengan kegiatan tipiring yang telah dilakukan dibeberapa daerah kecamatan maupun di pusat kota. “Seperti alon-alon Kota Jember dan sekitarnya dilakukan penindakan Tipiring kepada penjajah sex komersial dilakukan penertiban dan penindakan sebagai upaya menyambut BBJ kita sebagai kota Jember Religius,”paparnya.
Demikian juga dengan penertiban gelandangan yang bekerja dengan unit kerja terkait pihak mengamankan segi tiga emas agar bisa tertib. “Mulai Jalan Jalan Gajah Mada, Jalan A. yani sampai Jalan Trunojoyo harus bersih dari gelandangan, itupun semua yang dilakukan untuk menyambut BBJ,”jelasnya lagi.
Alhasil dari penertiban pada fasilitas umum menurut Suhanan banyak yang telah di tindak baik itu dilakukan penindakan pembinaan sampai pada penindakan tegas. “Tahapan proses penindakan bisa berupa pembinaan dengan membuat pernyataan sampai pada tindakan kita tipiringkan juga banyak,”imbuhnya.
Tidak berhenti sampai disitu pihaknya terus melakukan penertiban bersama dengan unit kerja lainnya, lewat penyelesaian beberapa kasus yang masih terganjal di masyarakat.
“Artinya dengan selesainya beberapa kasus dimasyarakat seperti Kasus Bengkel TR diharapkan masyarakat dapat kembali tenang sehingga pada akhirnya dapat menikmati berbagai hiburan yang disajikan oleh panitia,”paparnya.
Penertiban kembali bakal terus digelar oleh Satpol PP bersama jajaran samping tidak hanya terkait PKL. “Namun akan terus direncanakan bakal gelar penertiban hotel terkait dengan tamu-tamu hotel agar tidak ada lagi julukan hotel sebagai tempat mesum yang sehingga mengganggu ketenangan tamu kita saat menikmati BBJ mendatang,” sergahnya. (*/jok)
